Kasihan rakyat, sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah tertipu waktu memilih, masih disalahkan pula. Dan lebih celaka lagi, "lha salahnya situ, kok situnya bisa tertipu". Itu lebih sadis lagi, sudah tahu orang tertipu masih kita salahkan pula.
Sepertinya, ketika seseorang terpilih melalui sistem demokrasi, seolah suara yang memilihnya berada dalam suatu sistem atau proses yang normal. Sehingga ketika rakyat terbujuk memilih seseorang, itu sepenuhnya adalah mutlak keputusan pemilih. Kita tidak adil melihat ada proses-proses lain yang kasat mata yang menyertainya.
Proses kasat mata itu bukan hanya ketika surat suara dipilih dan dihitung, melainkan juga ketika pemilih dipilih dan dihitung, sampai kemudian bagaimana proses penggunaan hak pilih berlangsung dan seterusnya. Tak pernah ada penilaian kepemilihan dengan disertai data empirik dari semua proses sebuah pemilihan. Di sini kita sudah mulai tidak adil, karena semuanya berangkat dari asumsi.
Pada sisi lain, dengan teori 50+1 suara adalah pemenang, selalu juga menisbikan perhitungkan final, dengan tanpa menyertakan berapa persen golput dan suara tidak sah dalam akumulasi persentase. Sementara kita tahu, dalam setiap pilkada (gubernur maupun bupati dan walikota di seluruh Nusantara, angka golput rata-rata di atas 25%, itu pastilah tidak angka sedikit, meski pun yang golput sering disalahkan juga; "Salahnya tidak milih, jangan ikut ngomong deh,...", mereka tidak mau tahu bahwa golput adalah juga pilihan sikap dengan tidak memilih).
Banyak pemimpin terpilih hanya dengan dukungan 30-40% saja, lantas apakah yang 70-60% tidak memilihnya kemudian tidak dipertimbangkan? Rakyat itu sesuatu yang plural. Pada kasus keterpilihan RAC pun, jika kita melihat detail, akan terlihat hal itu (apalagi sebelumnya RAC adalah wakil gubernur dari gubernur yang juga lengser karena korupsi, kemudian maju sebagai incumbent bersama Rano Karno).
Bukan hanya pada rakyat Banten, pada seluruh rakyat di mana bupati, walikota, atau gubernurnya (bahkan sampai presidennya) tiba-tiba tercokok korupsi atau memble, apakah rakyat yang salah karena telah memilihnya?
Untuk mengatasi agar tidak terjadi kesalahan, setidaknya meminimalisasi, sistem demokrasi tidak hanya mengusung lembaga eksekutif, melainkan juga ada lembaga legislatif dan dikuatkan dengan lembaga yudikatif yang independen dan tidak terikat oleh keduanya.
Tetapi itu mimpi demokrasi yang diidealkan oleh teori-teori dan moral demokrasi. Namun, mereka yang mendapat kesempatan masuk ke ranah eksekutif itu, adalah manusia-manusia yang mimpi kuasanya jauh lebih tinggi dari kehendakbaiknya untuk mengikuti norma dan nilai-nilai etik keseimbangan demokrasi. Hingga pada akhirnya, legislatif dan bahkan yudikatif pun, bisa menjadi bagian dari eksekutif. Rakyat yang semula menitip telinga, mata, dan mulutnya pada parlemen, tertipu kedua kalinya. Dan ketika penyelewengan kekuasaan terjadi, tak ada mekanisme punishment untuk mereka karena lembaga yudikatif pun ikut-ikutan pula bersekutu.
Salahkah rakyat, yang sudah tertipu untuk ketiga kalinya itu?
Tidak. Rakyat tidak pernah salah. Tidak ada satu pun rakyat yang mau memilih pemimpin goblog atau pemimpin maling. Rakyat hanya tidak punya mekanisme untuk menarik dukungannya, begitu yang mereka pilih menyelewengkan amanah yang dijanjikan.
Rakyat seperti penumpang bis dengan sopir yang gemblung, tapi kita tidak bisa turun, sekalipun kepala kita pusing dan mau muntah. Kecuali para moralis mengijinkan kita melakukan revolusi, dengan menyeret sopirnya turun atau kita bakar bis itu!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar