Rabu, September 23, 2020

IDI, DAN ORMAS DAN PANDEMI

Karena Rakyat Hanya Objek Semata 

 

Oleh : Sunardian Wirodono

"Terbukti Covid-19 bisa menjangkiti siapa saja. Dokter dan perawat sudah banyak yang kena, kalau masyarakat sudah kena, tenaga kesehatan juga kena, siapa mau rawat siapa?" kata dr. Arnoldus Tiniap, jubir Pemprov Papua Barat (Antara, 22/9/2020, sebagaimana dikutip Kompas harini).

Waduh! Betapa dahsyatnya jubir yang juga dokter itu. Hal di atas dikatakannya menanggapi terus bertambahnya tenaga medis yang terpapar Covid-19. Pertanyaan pak dokter itu bukan hanya menunjukkan kecemasan berlebihan, tetapi juga kemalasan mencari kata-kata yang menurut Bu Tejo solutip. Karena pernyataan itu hanya memposisikan masyarakat awam tidak mengetahui persoalan kesehatan (berkait virus Corona), atau setidaknya menganggap masyarakat sebagai objek dan bukannya subjek.

Tentu saja pengetahuan medis para tenaga dan ahli medis lebih baik daripada masyarakat awam. Dan tentunya, dengan demikian, karena mereka yang menangani, tentunya sangat mengetahui; mengapa sampai tenaga medis yang tahu medis pun terpapar Cobid-19. Kenapa mereka terpapar padal tahu soal medis?

Celakanya, senyampang itu, pak jubir tadi pun belum tahu data pasti, terkait para medis yang terpapar itu. Katanya cukup banyak. Banyak itu berapa? Kalau ujar Basijo, mongsok banyak setenggok? Itu menunjukan salah satu kelemahan fundamental lembaga modern, apakah itu pemerintah, Departemen Kesehatan, dan bahkan orpro (organisasi profesi, jika tak mau disebut ormas) seperti IDI. Ialah sama sekali tak mempunyai sistem dan mekanisme data, atau manajemen data, yang baik dan terintergrasi. Padal katanya kita hidup di abad 4.1. Masyarakat yang jadi objek pun jadi objek kesalahan. Di situ ketidakadilan terjadi. Dalam penanganan, masyarakat hanya objek, namun kalau terjadi ketidakbecusan penanganan, masyarakat distatuskan sebagai subjek.

Lebih menyedihkan lagi, sang jubir tadi akan melakukan koordinasi dengan pemkab dan pemkot untuk melakukan pendataan itu. Sudah enam bulan berjalan, dan kita masih mendengar kata ‘akan’? Masangowoh! Ngapain saja selama ini? Belum pula dari Indonesia Timur pula, Humas IDI Makassar mengatakan; rapid test tak bisa dijadikan acuan orang positif atau negatif corona, karena “Hasil rapid test positif maupun negatif itu semua palsu dan alat itu bukan rekomendasi IDI.” (Kompasdotcom, 21/9/2020). Setengah tahun berjalan, dan ada alat tanpa rekomendasi IDI bisa berjalan, untuk tes kesehatan?

Jadi, apa persoalan kita sebenarnya? Belum lagi ketika IDI menyampaikan kecemasan, bahwa Indonesia berkemungkinan menjadi episentrum dunia dalam pandemi virus corona ini. Hal itu katanya bisa terjadi jika ‘penanganannya masih demikian’. Lho, siapa yang menangani? Pemerintah? Bukannya dokter atau para ahli kesehatan? “Masih saja demikian’ yang bijimana? Jika meminjam pernyataan dr. Arnoldus, kalau IDI pun cemas, siapa yang akan menangani kecemasan itu? Psikiater?

Sebagai anggota masyarakat awam, sebagai rakyat Indonesia yang ber-KTP, dan berkelakuan  baik dan benar (a.l. baru saja melunasi tunggakan BPJS selama 3 bulan, walaupun tak punya penghasilan berkat pandemi, memiliki NPWP yang setiap penghasilan terpotong pajak untuk negara, dan tak permnah menerima sepeser pun bantuan Pemerintah –kecuali utang pada temen-temen saya-- saya kecewa dengan berbagai pernyataan Pemerintah dan IDI.

Saya kira benar, bahwa rapid test, pengukuran suhu dengan alat thermometer bukan jaminan. Tapi, melakukan deteksi suhu badan sebagai indikasi, tanpa pencatatan data sama sekali, bagi saya kebohongannya jauh lebih bullshit. Mangsud saya, pada setiap gate, pintu masuk gerbang ke gedung/ruang atau lembaga publik, mestinya setiap pendeteksian masing-masing itu juga didampingi tenaga medis, atau setidaknya didata, dan kemudian dimasukkan ke bank data yang tersentral secara nasional. Bahwa si Polan dengan NIK sekian, datanya begini. Dari data yang terintegrasi secara nasional, dan update mengikuti pergerakan per-indivisu, akan dengan sendirinya kita dapati data pergerakan manusia di ruang-ruang publik. Itu tugas siapa? Pemerintah atau IDI? Atau keduanya sibuk saling tuding dan menyalahkan? Itu bukan fokus kritik saya. Karena keduanya bisa sama buruknya.

Mari kita coba membaca data. Jika dikatakan jumlah kasus Covid-19 mencapai 236.315 kasus, dan dari jumlah itu mencapai kesembuhan 170.774 kasus, apakah artinya yang terpapar tetap 236.315, dengan catatan yang sembuh 170.774? Bukannya yang terpapar (masih terpapar atau sakit) tinggal 65.745? Bagaimana kita membaca data (di luar angka kematian) ini? Mau optimistik, atau khas kaum oposan, seterah kacamatamu, atau matamu!

Artinya, dari sekian total jumlah yang terpapar pun, dengan penduduk yang tersebar ke berbagai kepulauan, berjumlah 270-an juta jiwa, artinya yang “belum terpapar” jauuuuhh lebih banyak. Ini mau didiamkan saja? Nunggu mereka antri terpapar, atau dilakukan pendampingan, edukasi, pembinaan, dan sebagainya berkait pandemi? Tergantung pada centhelan.

Kalau centhelannya hanya memposisikan masyarakat sebagai objek, pemerintah dan para ahli medis boleh ngomong seenak jidat, karena seenak perut nggak ada yang enak. Jika tenaga medis terkena siapa merawat siapa? Jawaban saya sebagai saya, sayalah yang merawat saya. Karena saya tidak mau terkena penyakit, saya berupaya sehat. Dengan gaya hidup dan konsumsi yang terukur. Agar produksi imunitas saya tumbuh. Apakah ada gerakan Pemerintah dan gerakan IDI dalm melakukan sosialisasi, pendampingan? Pembinaan aktif ke masyarakat, turba, di luar himbauan tertulis via berbagai linimasa medsos? Dengan cuap-cuap di medsos, hanya itukah tanggungjawabnya secara sos?

Kecuali jika IDI tidak menyatakan; bahwa kondisi tubuh manusia sama sekali tak punya daya kekuatan melawan virus. Dikit-dikit harus pakai obat, itu pun obat merk tertentu, sesuai rekomendasi dokter. Padal, kalau sampeyan bertuhan, tuhan ‘sudah bikin’ manusia dengan organ tubuh yang organized dan compaq. Sampai mekanisme pertahanan seperti bersin, batuk, demam, hingga akhirnya pasukan darah putih, sebagai garda otomatis melawan berbagai virus dalam tubuh kita. Itu kata ahli medis lho, bukan tuhan!

Jika kita hanya ngomongin penanganan yang terpapar terus-menerus, artinya penanganan pandemi ini hanya terfokus mengatasi yang terpapar atau tergejala. Karena tak bisa merumuskan secara medis, di Indonesia ada istilah OTG, orang tanpa gejala. Bagaimana bisa, tanpa gejala kok terkena? Jangan-jangan yang mendefinisikan OTG itu termasuk OTG juga? Orang Terindikasi Goblog? Hukum alam itu tak ada akibat tanpa sebab, tak ada sebab tanpa akibat. Jangan hanya karena males, dan tidak tahu, kemudian asal bikin istilah. Dengan kritik ini, jangan kemudian muncul istilah ODGyBJG (Orang Dengan Gejala yang Belum Jelas Gejalanya).

Padal, di luar PSBB yang hanya memposisikan masyarakat sebagai objek, masih banyak cara untuk menjadikan masyarakat sebagai subjek pelaku. Yakni PSBB Perjuangan (karena bukan protokol pemerintah dan IDI), yakni Perilaku Sehat Berdasar Bahagia Perjuangan. Karena bahagia itu sekarang harus diperjuangkan, di tengah banyaknya pernyataan yang tidak etis, tidak mendidik, dan bahkan diam-diam menunjukkan agenda terselubungnya. Apa itu, ya entahlah. Namanya saja terselubung, kalau saya yang awam tahu, bukan lagi terselubung namanya. Mungkin namain saja Mawar.

Jika IDI cemas soal episentrum, saya juga bisa lebih cemas IDI kemudian sebagaimana ormas lainnya. Meski atas nama profesi, lebih tampak sebagai pressure group untuk kepentingannya sendiri, atau kepentingan elitenya. Gejala ormas dan orpro hanya sebagai alat politik (dan ekonomi), terutama  bagi elite pengurusnya, adalah penyakit nyata sejak Orbasoe. Sulit kita berantas hingga hari ini. Termasuk ormaspol maupun ormasag. Tahu ndirilah, singakatan apa keduanya itu. | @sunardianwirodono

Kamis, September 17, 2020

GENERASI MILENIAL & KETERBELAHAN BANGSA

Terjebak dalam Kutukan Sejarah tak Berkesudahan

 

Oleh Sunardian Wirodono

 

Apakah gorengan tahunan bulan September kini sudah menyepi? Karena ada proyek baru bernama Kamidin (kami-nya Din Samsuddin dan Gatot Nurmantyo cum suis)? Kayaknya sih tidak. Cuma sekarang ganti modus. Dengan garis melingkar, membenturkan PKI lewat praktik ‘kesadisannya’ dalam membantai umat Islam beserta ulama.

Dari buku ‘Banjir Darah’, kemudian sampai ke rangkaian terakhir penusukan Syekh Ali Jaber. Senyampang itu, diungkit-ungkit pula nama Sukarno, yang secara impresi dibedakan dengan Soeharto sebagai Orla dan Orba. Cap Orla, dengan sebarisan program politik yang didukung oleh PKI, didengungkan kembali.

Menariknya, ketika menyinggung Sukarno, yang ‘ternyata’ bapaknya Megawati, ketua umum PDI Perjuangan, kebetulan pula ada pecatunya dengan ucapan Puan Maharani soal Pancasila di Sumatera Barat. Muncul bau sangitnya dengan mengungkit Arteria Dahlan, anggota DPR-RI fraksi PDIP, yang katanya cucu elite PKI. Meski untuk tudingan itu telah dibantah dan pembuat isu sudah dilaporkan secara hukum. Persis ketika dulu Riba Ciptaning, juga dipersoalkan karena anak PKI dan anggota legislatif (lagi-lagi) dari PDIP.

Saya tidak dalam rangka ingin membenturkan paham-paham yang saling bertolakbelakangan itu. Hanya sekedar mengingatkan, jika berkonflik atas nama kepentingan apapun, di masa kini dan depan, janganlah mengacaukan sejarah. Mempersepsikan masa lalu berdasar preferensi politik yang dibangunnya sekarang. Karena pastilah hal tersebut hanya akan membuat negara dalam keterbelahan tak berkesudahan.

Konfigurasi konflik islam (atau sebutlah agamaisme) versus nasionalisme yang di sisi lain oleh pihak agamaisme selalu dituding sebagai ‘rekanan’ komunisme (atau lebih tepatnya lagi PKI), akan menjadi semacam kutukan sejarah, atau lebih tepatnya mungkin jebakan sejarah. Dari konfigurasi itu, kemudian mengerucut pada kepentingan praktis kontestasi politik kontemporer kita. Entah itu bernama parpol eksklusif agama versus parpol berpaham sekuler (yang kadang diserimpung dengan pengertian atheis, komunis, dsb).

Meskipun persoalan itu adalah masalah dasar kita, sejak ketika Sukarno dan kawan-kawan, hendak membangun negara Indonesia ini. Hingga sampai pada kompromi dengan dimunculkannya Pancasila. Meskipun soal penuntutan ‘kalimat’ menjalankan syariat Islam kini agak dikaburkan oleh kelompok agamaisme, melihat kasus terakhir berkait pancasila, trisila, dan ekasila. Lagi-lagi, diperhadapkan dengan PDIP, dan kita tahu PDIP itu apa (dalam persepsi kelompok agamaisme).

Pergulatan elite republik ini, dengan konfigurasi seperti definisi Sukarno pada nasakom, nyata-nyatanya tak mampu menyelesaikan ego sejarah masing-masing. Kata toleransi dan intoleransi yang sederhana, menjadi rumit pemaknaannya. Dan ketika para gajah saling tarung, pelanduk mati di tengah-tengah. Kita, rakyat jelata, dan khususnya generasi baru Indonesia, yang ingin melepaskan dari jebakan sejarah (konflik) itu, dengan menemukan mimpi serta harapan pada Jokowi (sebagai genealogi yang dirasa bisa terbebaskan dari stigmatisasi politik), menjadi korbannya.

Sampai kapan Indonesia akan seperti ini? Apakah Indonesia Emas 2045 akan nyata? Pada titik itu, jika saya mendukung Jokowi, karena berharap itulah titik awal kita. Menjauh dari kompetisi unfaedah dari konflik masa lalu, yang sampai kini tak berkesudahan. Bahkan, oleh para pihak yang berkepentingan pragmatis, hal itu sering hanya dipakai sebagai objektifikasi kepentingan masing-masing.

Bersama Jokowi sebagai representasi kebaruan dalam kepolitikan Indonesia, kita (maksudnya genealogis politik baru Indonesia), mestinya bisa membebaskan diri dari jebakan sejarah. Menelorkan tradisi kepolitikan baru, tidak terkungkung pada egoisme dan romantisme orla-orba, agamaisme-nasionalisme. Secara perlahan mendamaikan serta memaknai sebagai proses pembelajaran, untuk lebih fokus dan kembali pada kebersamaan sebagai bangsa. Tapi perselingkuhan pragmatisme politik, yang juga dimanfaatkan para oportunis politik, membuat mimpi masa depan kembali menjadi fatamorgana. Apalagi ketika oligarki partai politik memang hanya mementingkan kepentingannya sendiri.

Pada  posisi dan dalam situasi transisi itu, lepas dari persoalan teknis pemerintahan sekarang, saya tidak menyesal mendukung Jokowi. Dan tetap optimis untuk mendapatkan model-model kepemimpinan baru, yang sekarang ini memang belum muncul. Yang muncul selama ini, sebagaimana dengan mudah kita bacai di seluruh media kita hingga hari ini, masih representasi kepolitikan jadul kita. Apapun gaya politik mereka, yang sama-sama menyebalkan itu.

Mungkin saja ada pendapat terlalu mewah memposisikan Jokowi, Sri Mulyani, Basuki Hadimulyono, Retno Marsudi, Mahfud MD, Susi Pujiastuti, Basuki Tjahaja Purnama, sebagai sebuah prototype. Saya belum tahu bagaimana model Erick Thohir nantinya. Namun model-model seperti itu, lebih relevan untuk Indonesia masa depan. Saya bicara tentang relevansi, bukan dalam skala cerdas atau dungu. Kalau bicara mengenai kecerdasan, Rocky Gerung kurang apa cerdas sekaligus dungunya? Kita tak sedang biacara sosok yang tidak relevan.

Bukan mereka sebagai sosok atau figur, apalagi dikaitkan politik kepentingan 2024. Tetapi prototype, model-model. Karena dengan prototype lama, negara seperti AS pun bisa terjebak memilih presiden model Donald Trump. Dan itu tragis. 

Saya hanya berharap, generasi anak-cucu saya tidak mengalami hidup susah seperti sekarang ini, hanya karena elitenya tak tahu diuntung.  Dan lagi-lagi kita gagal membangun sistem, serta menegakkan hukum. | @sunardianwirodono

Minggu, Agustus 23, 2020

DARI FILM PENDEK "TILIK"

Menantang Iman Brotoseno dan TVRI

 

Oleh Sunardian Wirodono

 

Pembicaraan kita tentang Tilik, terpecah menjadi dua blok. Bukan blok Bu Tejo versus blok siapa (apakah Yu Ning dan yang lain), tetapi tentang qua-teknis film versus efek mediasi yang ditimbulkannya.

 

 

Celakanya, dua blok itu didiskusikan dalam satu ruangan dengan semangat saling menafikan. Dalam ranah kedua, efek mediasi, bisa sama sekali tak berhubungan, karena beberapa hal. Pertama: Karena (apapun), film dipandang sebagai film. Ranah ekspresi yang kalis dari penilaian bersifat absolut. Yang penting, bagaimana komunikasi mampu dijalin, dan sukur bage memunculkan vibrasi. 

 

Antara lain, kenyataannya film itu viral. Sejarah viralnya, sangat berbeda dengan kehadiran pertama kali sebagai karya seni. Padal sama-sama di ruang publik. Dalam ranah itu, hampir tak terdengar gemanya. Bahkan pun ketika film itu menang dalam dua festival internasional. Siapa peduli? Mungkin hanya sebatas kalangan cinema. Itu pun lebih sempit lagi, di kalangan penggerak film indie. Di kalangan yang membiayainya pun, mungkin juga tidak terlalu memperhatikan lagi. Khas film proyek pemerintah. 

 

Dalam channel youtube Humas Jogja, film ini juga belum lama lalu diunggah (21/8/2020), dengan 11 ribu subcsribers, telah ditonton sebanyak 562 ribu kali. Ravacana Films sendiri, yang memproduksi film ini 2018, baru mempostingnya 6 hari lalu (19/8/2020). Dengan ‘hanya’ 239 ribu subscribers, namun film Tilik meraih penonton 8,9 juta. Bisa dipastikan, jumlahnya akan terus bertambah. Itu sungguh prestasi.

 

Kedua: Pada tahun 2018, Tilik muncul di ranah ‘karya seni’. Dan apalagi diproduksi atas biaya Danais (Dana Keistimewaan) Dinas Kebudayaan Pemerintah DIY. Sesuatu yang sudah mengundang under-estimate. Pasti gitu-gitu doang. Namun begitu Tilik merambah medsos, dua tahun kemudian (2020), muncul di IG, WAG ke WAG, dan berbagai platform medsos, meledaklah Tilik dengan Bu Tejo-nya.

 

Jika kemudian di-endoors beberapa champions film kita di Jakarta, seperti Joko Anwar dkk, kemudian muncul di media-media online dan televisi Jakarta, saya menduga (artinya baru dugaan), lebih karena warna film ini berbeda. Setidaknya berbeda dengan mainstream sinetron azab model Indosiar, dan juga sinetron model-model SCTV, RCTI, MNC dan yang kek gitu-gitu itu.

 

Tilik menjadi terasa eksotis. Ada juga yang menganggap otentik. Meski eksostis dan otentik itu sebenarnya tak lebih dari penilaian yang sifatnya turistik. Baik secara visual, penyampaian, tematik, setting sosial, juga bahasa. Sesuatu yang ‘jarang dijumpai’ dalam industri film (dan sinetron reguler), yang mengeksploitasi perempuan sebagai objek, bukannya subjek yang menonjol, seperti Bu Tejo.

 

Dalam hal itu, tak ada dalil tunggal yang bisa diajukan sebagai premis baku. Kecuali demikian hukum dunia medsos, yang mahabenar datakrasi dengan segala clickbait-nya. Dan kita, sama persis seperti Bu Tejo, mengesankan yang di internet selalu benar, karena dibuat orang pinter. Bang Hadji Rhoma Irama dulu, ketika dituding menyebar ujaran kebencian, untuk tak memilih pemimpin yang tak seiman (dalam konteks jangan memilih Jokowi-Ahok, pada Pilgub DKI, 2012), karena percaya berita internet, bahwa Jokowi bukan beragama Islam. Menurut Bang Haji, informasi di internet itu valid, pasti benar. Karena? Karena di internet! Dalam silogisme Bang Haji, internet dibuat orang pinter, maka, semua yang ada di internet pasti benar.

 

Sementara value atau nilai di dunia internet sebagai media, sebut saja medsos, bisa bikin pusing jika dikaitkan dengan yang kita percaya sebagai; kebenaran, kebaikan, kepintaran, kepopuleran, kedigdayan, kemuliaan, dan sebagainya, atau sebaliknya. Anji, youtuber yang konon influenzer itu, pernah mengeluh. Bikin konten baik, katanya, hanya ditonton beberapa gelintir orang. Begitu bikin wawancara spektakuler dengan Hadi Pranoto, yang ngaku profesor, langsung melejit. Dan dia menyalahkan selera masyarakat soal konten.

 

Seorang youtuber di Malang, dengan bahasa Malang walikan, tak jelas kontennya apa (selain celotehan biasa, yang mungkin dianggap lucu), mempunyai jutaan subscriber dan mendapat jutaan rupiah tiap bulan dari konten-kontennya itu. Banyak contoh seperti itu. Tak ada hubungan antara angka (quantity) dengan nilai (quality), sekiranya kita mendefinisikan demikian. Sama seperti dalam pola pe-rating-an acara televisi. Tak ada kaitan antara rating tinggi dengan kualitas program acara. 

 

Saya tidak sedang mengatakan bahwa Tilik tidak berkualitas, tapi ditonton dan jadi perbincangan banyak orang. Saya ingin meletakkan dulu duduk soalnya. Baru nanti kita omongkan satu-satunya, secara proporsional. 

 

Pada sisi lain, jika kita ngomongin soal bagaimana sebuah karya seni, dari ide hingga eksekusi, itu ranah yang berbeda lagi. Bisa nyambung, tapi bisa juga tidak sama sekali, dan bahkan bertentangan. Bukan hanya di Indonesia, di Amerika pun, ada yang membuat daftar film-film suci. Yang jika ada menulis kritik, se-objektif apapun, akan dianggap dosa. Dan Anda bisa jadi di-bully oleh para fanatikus film tersebut. Dalam saat sekarang ini, Tilik berada dalam titik itu. Jadi kalau tak ingin di-bully, jangan coba-coba mengritik.

 

Jika kita ngomong soal eksekusi sebuah produk (karya) seni, maka kita akan memperkarakan persoalan teknis dalam film itu. Dari sejak penulisan skenario, konten dialog, logika cerita, distribusi informasi, pokok dan tokoh, setting sosial, dan sebagainya. Termasuk ketika berani membuat model twist plot, tetapi dengan ending yang berantakan, jika kita merunut data informasi yang kita himpun dari semua dialog tokoh-tokohnya. Soal konsistensi informasi misalnya, yang sering luput dari perhatian. Mungkin karena dialog film dalam bahasa Jawa, banyak penonton terpecah perhatiannya, antara tangkapan auditif dan mantengin subtitle terjemahan.

 

Tapi, sampai di sini, saya harus menyudahi tulisan ini. Agar tak berkepanjangan, yang mengakibatkan saya di-bully. Tatut! Mendingan, saya mendorong Iman Brotoseno, Direktur TVRI, untuk melihat fenomena ini. Membuka ruang-ruang TVRI untuk anak muda kreatif di seluruh Indonesia. Mengajak mereka menjadi pemasok karya film cerita atau sinetron tentang daerah masing-masing. Dengan problematika masing-masing lingkungan poleksosbudnya. Dengan anak daerah masing-masing. Dengan artis daerah masing-masing.  

 

Di situ TVRI benar-benar akan mendapatkan ribuan film atau sinetron, yang bukan hanya mampu mengganyang dominasi dan kedunguan sinetron Jakarta, melainkan pula; menjadikan TVRI sebagai media pemersatu bangsa. Dengan mengajak masyarakat Indonesia untuk saling melihat budaya saudara kita, yang berlainan suku atau etnis, di seluruh pelosok negeri ini.  | @sunardianwirodono

Jumat, Agustus 21, 2020

Komnas HAM & Peretasan Tempo

Komnas HAM dan Peretasan Tempo

 

Oleh Sunardian Wirodono

 

 

“Komnas HAM Minta Polisi Bongkar Peretasan Situs Tempo” (kompasdotcom, 21/08/2020, 12:13 wib). Komnas HAM? Ada apa dengan Komnas HAM? 

Tanpa bermaksud membela peretas, saya menyebut pernyataan Komnas HAM berlebihan. Khas pernyataan orang yang nggak ngerti hidup di jaman apa.


Siapa dan apapun yang hadir di medsos, atau media online, berhubungan dengan internet, sangat dimungkinkan untuk dibajak atau diretas. Tapi dari sejarah perkembangannya, hampir tak ada peretasan berlaku tetap. Peretasan hanyalah semacam gangguan kecil yang segera bisa di atasi. Kecuali yang diretas bener-bener bodoh dan gaptek. Atau kecuali yang dihadapi adalah hacker hitam atau abu-abu.

Di dunia para hacker, ada tiga penggolongan hitam, abu-abu, dan putih. Yang hitam dikategorikan jahat, dengan beberapa ciri operasionalnya, yang abu-abu jahat juga karena tujuannya pemerasan atau menawarkan jasa. Sementara hacker putih, tidak mengambil keuntungan apapun, kecuali pada sisi lain justeru sekedar mengingatkan kelemahan sistem pengamanan yang dihack-nya. Atau jika tidak hanya ingin menunjukkan eksistensinya.

Menilik apa yang dikatakan Setri Yasra, Pimpred tempodotco, peretasan terjadi semalam pukul 00.30 dan berlangsung 15 menit. Peretas memberi pernyataan agar tempo menyetop hoax dan kembali ke jurnalistik yang benar, dengan iringan lagu ‘Gugur Bunga’. Saya menduga, peretas mungkin merasa terganggu berita tempo soal buzzer bayaran dan sebagainya dalam hari-hari ini. Ini semacam hacker putih, yang hanya menyatakan eksistensinya, dan tak mengambil keuntungan apa-apa, atau tindakan yang merugikan secara material kepada Tempo.

Pernyataan peretas yang disampaikan dalam aksi peretasannya, adalah cara penyampaian pendapat ke media tersebut (sekedar unjuk rasa). Sama seperti jaman analog, membawa poster dan kemudian teriak-teriak di depan gedung lembaga yang diprotes. Jangan lupa, hacker juga punya standar ethic dalam melakukan hacking. Heran?

Apa yang dilakukan peretas, adalah aksi demo biasa. Tentu saja menjengkelkan, tetapi hal yang susah dihindarkan. Masing-masing jenis media, mempunyai karakter masing-masing dengan cara ucapnya. Resiko “bermain” dengan media online atau internet adalah memahami karakter itu. Maka yang harus dilakukan adalah langkah antisipasi. Senyatanya, mengutip Yesri pula, tim IT mereka langsung bereaksi, dan bisa mengambil alih kembali situs Tempo dalam waktu singkat.

Mengenai tudingan atau ancaman kebebasan jurnalistik, bahaya demokrasi, rasanya kok berlebihan. Lagian, untuk urusan pers ini (mungkin karena Tempo), kok tiba-tiba Komnas HAM heroik banget. Mbok biasa saja. Bukan berarti yang dilakukan peretas tidak salah, tetapi itu kenyataan kita hari ini. Orang luar bisa gampang membongkar kunci kamar rumah kita. Itu karena kelemahan teknologi informasi, yang sampai kini masih mencari cara bagaimana sistem pengamanan lebih terjamin.

Sekarang ini, sistem pengamannya masih mengadalkan nasihat kreativitas, soal konfigurasi data. Karena secara teknologi memang belum ditemukan cara pengamanan paling valid. Meski pun itu bernama Pentagon, CIA, KGB, apalagi cuma Tempo, Din Syamsuddin, dan Rocky Gerung yang konyol.

Jika mengatakan buzzer bayaran, hacker bayaran, dan sebagainya, buktikan hal tersebut secara faktual dan berjalurkan hukum. Jika hanya ngomdo, itu menunjukkan kelemahan mental, karena tak bisa mengatasi situasi yang belum siap dihadapi. Kenyataan teknologi memang kejam, dan para pakar (jaman analog) silakan bunuh diri sebelum mati linglung.

Apakah peretasan seperti itu tak mudah ditangkap? Mudah, jika pelakunya bodoh. Tapi, yang bodoh biasanya bukan hacker. Kalau yang ngaku influenzer, buzzer, apalagi tukang copast hoax dan pemroduksi hoax di medsos, mungkin gampang. Digertak pakai sambal saja, langsung mungkret, minta maaf, dan secara tidak etis mengumbar cerita ke pihak lain. Persis youtuber bernama Anji, yang dibully netizen langsung ketahuan kualitasnya. Apalagi penyebar ujaran kebencian, begitu balik dibully atau dilaporin polisi, minta ampun-ampun. Berapa kali berita dengan logo Tempo dipalsukan (itupun dengan cara analog, manual), judul dan isi diganti, untuk memfitnah dan menyudutkan orang? Apakah Komnas HAM punya pembelaan?

Sementara itu, untuk membuktikan omongan Din, atau para SJW yang suka ngaku akunnya di-hack orang, jika memang benar terjadi, lapor ke Polisi, atau ke vendor jaringan mereka. Silakan Komnas HAM mendampinginya, untuk memastikan benar tidaknya. Ini jaman internet, bukan lagi jaman media cetak dan analog. Itu faktanya. Ayo bangun, lihat Bu Tejo viral juga terkaget-kaget. Nggak terima, semudah itu orang jaman sekarang terkenal.

Para hacker sekelas yang meretas tempo, tak akan konyol dan bodoh meninggalkan jejak. Apalagi jika tujuannya hanya menyampaikan pesan. Di mana salahnya menyampaikan pesan? Salahnya, kita belum merasa lazim. Makanya terkaget-kaget, terus ngigau ancaman demokrasi. Kalau nggak kuat resikonya, fokus ke media cetak saja. Berani?

Kalau tak siap dengan perubahan media, memang susah. Sekali lagi, jenis atau bentuk media yang berbeda, tentu karakternya juga berbeda. Menyerang hacker, atau buzzer dan influenzer bayaran, sebetulnya lucu juga. Kenapa yang diserang bukan argumennya, tapi bentuk dan karakter medianya? Ini demokrasi macam apa, membungkam eksistensi generasi baru dengan teknologinya? Nanti kalau balik kita tuding tempo mengritik keras PT Freeport dan kemudian anteng setelah Freeport pasang iklan (seperti dalam edisi kemerdekaan kemarin) bijimana?

Himbauan pada Komnas HAM, sebaiknya tak usah sok pahlawan. Jadi lembaga biasa saja tapi ‘solutip’ gitu. Misal, menasihati pemerintah gimana agar nomor perdana HP itu 1 NIK 1 nomor ponsel. Dan harus didaftar on paper ke lembaga negara. Jadi kalau ada yang nyebar hoax atau teror online, lebih gampang lagi dilacak. Tapi kalau yang ketangkep temen-temennya, orang Komnas HAM juga harus fair nerima. Nggak usah kutbah soal moral. 
 
Lagian kok getol-getolnya Komnas HAM ngurusin pers dalam konteks ini? Bagaimana pendapat Komnas HAM tentang Ibu Ariati di NTB, yang tidak mendapat pelayanan kesehatan memadai, hingga bayinya meninggal gegara protokoler kesehatan Covid-19?

Kapan pula Komnas HAM menolong dan melindungi masyarakat konsumen, yang selama ini data pribadi dan hak azasinya diacak-acak, dan diperjualbelikan ke berbagai user? | @sunardianwirodono

Rabu, Agustus 19, 2020

Kami bukan Kita dan Barisan Para Mantan

 

Oleh : Sunardian Wirodono

 

Secara leksikal, dalam pengertian bahasa Indonesia, ‘kami’ bukan ‘kita’. Kami adalah pernyataan saya dan kamu, di hadapan mereka. Secara psiko-sosial, penamaan komunitas atau gerakan itu, sudah membuat demarkasi. Ada garis tegas yang dibangun. Berbeda dengan ‘kita’, antara kau dan aku bersama-sama. Jika ngomong kami, artinya ada yang di luar itu, adalah mereka.

 

Tetapi begitulah. Dari penamaannya saja, kita bisa merasakan spirit yang hendak dibangun, atau sebagai dasarnya. Semangat menegasi, karena bukan bagian dari diri mereka. Mereka berbeda, liyan. Tapi bukan pula ajakan dialog, kebersamaan, meski selalu normatif dinyatakan terbuka dan siap berdiskusi dengan siapa saja. Namun apa gunanya diskusi, jika yang muncul bukan dialog, melainkan duolog, atau bahkan monolog? Masih mending main pantomim Jemek Supardi, lebih kaya tafsir daripada permainan narasi yang palsu.

 

Dari sekian banyak pernyataan Din Symasuddin dan kawan-kawan, dari sejak awal, sudah jelas posisi mereka. Posisi menjelaskan persepsi. Dalam hukum fisika, persepsi itu akan menentukan perspektifnya. Jika bernama perspektif, maka ada 359 titik dengan satu titik nol yang jarang mendapat sudut pandang, yakni memandang diri-sendiri. Belum dengan biasnya, karena antara titik satu dan lainnya ada celah menganga, untuk sudut pandang yang lain lagi.

 

Jika sudah demikian, apalagi yang mau dibicarakan? Ketika posisi berbeda, perspektifnya pun akan berbeda. Dengan perspektif berbeda, hasil pemandangan juga akan berbeda. Jangankan perspektif berbeda, meski di titik yang sama pun, dengan perangkat pandang beda, berbeda pula hasilnya. Entah karena peralatan beda, peralatan sama tapi kemampuan teknis berbeda, dan seterusnya. Wong satu orang dengan alat sama pun, beralih posisi bisa beda pula hasilnya.

 

Dari sisi psiko-politik, apa yang dilakukan Din dekaka? Bukan sesuatu yang heroik. Biasa saja. Tidak pakai telor. Dari delapan tuntutannya, gertak sambal yang normatif. Mereka mengaku berjuang membangun masyarakat yang sejahtera berdasar konstitusi. Akan melakukan pengawasan, dan mendesak lembaga-lembaga negara bekerja. Bukankah itu mestinya diletakkan sebagai kewajiban? Bukan hak? 

 

Meski dari delapan tuntutannya itu, tuntutan nomor 1, 6, dan 7, tak bisa menyembunyikan agenda di baliknya. Sementara tuntutan nomor 8, makin jelas lagi, mengendoors lembaga-lembaga tinggi negara (DPR dan MPR) untuk melakukan impeachment pada Presiden Jokowi, yang (tersirat dalam nomor-nomor tuntutan mereka) melakukan ‘penyelewengan’ konstitusi.

 

Berita Kompas, 4 Agustus 2018

Tentu saja, itu interpretasi saya dalam membacai tuntutan mereka. Jika mereka menggunakan interpretasi, kita juga berhak menggunakan interpretasi, sebagai warga negara yang sama kedudukan. Jika mereka dikatakan tokoh, karena media yang tetap saja feodal menempatkan orang dalam posisi senonoh (tidak patut), meski bisa juga karena menjilat, atau mungkin karena sebarisan.

Penyebutan hari kelahiran Pancasila 18 Agustus 1945, berbeda dengan keputusan Negara (yang telah menetapkan 1 Juni 1945), menjadi indikator pertama. Pada tuntutan 6, meski menyinggung pembelaan Pancasila dan bahaya Komunisme, mereka meminta tak melakukan stigmatisasi mengenai persoalan intoleransi dan radikalisme. Justeru pembelaan, bukannya kritik pada dua hal itu. Jelas arahnya, merupakan bagian tak selesai dari polarisasi nasionalisme dan agamaisme, yang menjadi bandul pertentangan sejak awal republik berdiri. Lebih ditekankan lagi pada tuntutan nomor 7, mengusut secara tuntas pada yang memakai jalur konstitusi dan mau mengubah Dasar Negara Pancasila. Tembakannya kepada PDI Perjuangan, representasi dari partai nasional-sekuler sebagai biang inisiator RUU-HIP.

 

Kalau kita melihat komposisi para penggiatnya? Kita maklum saja. Pada tahun 2018, kita tahu Din Syamsiuddin pernah menyatakan siap dan bersedia menjadi Calon Wakil Presiden dari capres Jokowi. Nama-nama lainnya? Berisi barisan para mantan. Mantan pejabat, mantan mapan, mantan kaya, mantan pendukung capres sebelah, mantan komisaris BUMN, dan mantan-mantan lain, termasuk anak para mantan seperti Rachmawati Soekarnoputri, Titiek Soeharto, Meutia Hatta Swasono. Kalau misalnya anak SBY ikut, sebetulnya akan lebih bagus. Juga anaknya Gus Dur, misalnya. Kalau Amien Rais nggak ikut? Ya, mana mau jadi follower Din Syamsuddin.

 

Jika barisan para mantan itu makin komplit, hal itu makin memperjelas area pertarungannya. Ini barisan elite sakit hati. Sementara yang dijadikan musuh, Jokowi, dulu kita perjuangkan justeru karena bukan siapa-siapa. Karena kita jenuh dikibuli barisan para mantan itu. Jika dalam tuntutan nomor 5 mereka menyinggung soal KKN, oligarki, kleptokrasi, dan sejenis-jenis itu, tentu karena anomali. Karena mereka juga mesti dimintai tanggung jawab moral untuk itu, karena mereka bagian darinya. Maka ketika mereka menyebut gerakan moral, moral apakah kiranya?

 

Jika pun Jokowi bukan presiden ideal, menurut mereka, dia adalah presiden yang ditentukan bukan saja oleh konstitusi, melainkan juga oleh sejarah. Kalimat ini memang terdengar post factum, tapi bahwa dua kali berturut Jokowi mengalahkan Prabowo, sebagai representasi kekuasaan masa lalu, pesan sejarahnya jelas. Majoritas rakyat menginginkan perubahan dari model Orde Baru menjadi lebih memberi ruang partisipasi rakyat. Di situ Jokowi sebagai simbol yang kuat dalam perlawanan pada elitisme dan pelitisme yang tersentral dan mutlak-mutlakan.

 

Bahwa Jokowi tidak, atau belum, memuaskan, karena jalan perubahan memang tak bisa dilakukan seorang Presiden semata. Ada mata-rantai lain, seperti teknokratisme dan birokratisme, mentalitas korup, yang menjadi musuh dalam selimut kekuasaan.  

 

Katanya konstitusional, tapi ada kampanye pemakzulan?
Jika kita sebagai rakyat, yang menginginkan perubahan, konsisten dengan aktif dan kritis melakukan partisipasi publik (di bidang masing-masing), akan kita dapatkan situasi yang lebih baik. Kesadaran individual itu yang mesti digerakkan. Menjadi masyarakat yang partisipatif dan kritis. Kalau ngerti ada praktik korupsi, berani melaporkan dan mempublikasikannya secara bertanggung jawab. Bukan hanya gerundelan dan bikin hoax. Berani menjadi kita, bukan kami yang sibuk melakukan klaim diri-sendiri dan mendelegitimasi liyan.

 

Kalau pagi-pagi sudah mengeluh, bahwa akun instagramnya dibajak orang, mestinya lapor ke pihak berwenang, karena konon katanya patuh konstitusi. Bukannya seperti Din, lapor ke medsos, atau media cecunguk. Apalagi malah ditambah pernyataan bodoh; Hanya lembaga yang kuat yang bisa melakukan itu (negara maksudnya). Padal, pengamanan Pentagon bisa dibobol anak kecil. Bahkan, anak SMP dari Surabaya pun, pernah bisa membobol data salah satu bank nasional Singapura. Apalagi cuma konfigurasi password medsos macam fesbuk dan instagram. Jadi, jangan goblog-goblog nemen kalau mau berteater playing victim.

 

Tapi kalau mau mimpi berteater, mari kita nyanyikan Regression dari Dream Theater; “Close your eyes and begin to relax. Take a deep breath, and let it out slowly. Concentrate,…” dan jangan mau kita mengikuti mereka, menuju kemunduran. | @sunardianwirodono

Minggu, Juli 12, 2020

Penyadapan Aktivis Pejuang atau Pecundang?

Tambahkan teks

Dengan tudingan penyadapan aktivis, para SJW dan media yang mencoba menjadi pahlawan demokrasi, menuding pemerintah otoriter dan antri kritik. Saya belum tahu apa komentar mereka, untuk Denny Siregar yang sedang berkasus dengan Telkomsel.

Kita pernah dengar cerita, anak kecil yang bisa membobol data Pentagon. Di Indonesia Raya ini, juga tak sulit menemu anak SD melek teknologi tinggi, bahkan bisa melakukan penyadapan. Pernah anak SD Surabaya, ketika diajak ortunya piknik ke Singapura, ditangkap Polisi setempat ketika sedang main-main komputer. Pasalnya, ia melakukan pengacakan data sebuah bank Singapura. Ia tak sedang melakukan kejahatan, cuma karena iseng dengan hobinya bermain komputer.

Faktanya, melakukan perusakan dan penyadapan data yang terkait dengan ponsel dan internet, bisa dilakukan siapa saja. Teknologi informatika bukan suatu temuan istimewa manusia. Anak-anak yang ikut kursus keterampilan service HP, bisa menelpon dengan menggunakan nomor ponsel orang lain tanpa diketahui si pemilik. Pulsa Anda pun, bisa dicolong penjual pulsa yang pintar bermain bahasa pemograman. Pak Omno W Poerbo, pernah mempraktikkan merakit PC Pentium 1, dalam waktu 15 menit diotak-atik, dan kemudian dipakainya menelpon ke nomor telpon dan ponsel.

Dalam beberapa kali penangkapan teroris, kepolisian kita mendapati data, para perakit bom punya pekerjaan tak jauh berbeda, jika bukan loper koran (dulu sebelum jaman HP), kebanyakan tukang servis handphone atau laptop. Bahkan pada kelompok ini, ada divisi khusus yang mempelajari dunia informatika.

Klaim para SJW disadap oleh BIN atau Pemerintah atau Polisi atau apalah, menjadi sumir karena mereka tak punya bukti. Sama dalam setiap kejahatan, hanya akan meyakinkan kalau tudingan kita berbukti, berfakta, bukan berasumsi atau beralasan. Para koruptor yang kena OTT, pada awalnya akan nyanyi cem-macem, tetapi nanti dipersidangkan, lebih banyak bungkem ketika semua bukti disodorkan. 

Mangsud saya, siapapun bisa menuding apa saja. Namun tanpa bisa menunjukkan bukti, akan menjadikanmu menyedihkan. Akhirnya tak beda dengan kelompok yang suka teriak anti PKI. Membakar bendera PKI, dan mengatakan PKI bangkit kembali. Kalau benar dirugikan, dan serius dengan claim itu, buktikan secara teknologi pada pihak-pihak berwenang. Jangan hanya ngomdo di media, dengan claiming atau playing victim. Nggak lucu sebagai korban penyadapan tapi enggan melapor. Nglapornya malah ke media. Alasannya pun khas, sia-sia lapor ke kepolisian.

Bagi para korban penyadapan, sebenarnya tak begitu sulit mencari bukti siapa melakukan penyadapan. Jejak digital bukan sesuatu yang mudah disembunyikan, apalagi dihapus. Semuanya bisa terlacak, dan bisa dibongkar sepanjang demi hukum dan alasan yang kuat. Karena gagap teknologi, tak sedikit orang pinter menunjukkan ketololan. Menjadi paranoid dan berlebihan menanggapi sesuatu yang tak dikuasai.

Dalam jaman internet dan abad digital ini, muncul apa yang disebut proxy-war. Perang berlangsung asimetris. Tak jelas mana lawan mana kawan. Karena lawan bisa diam-diam menjadi kawan. Belum pula yang memakai strategi victim playing. Konfigurasi kebencian juga membuat kelompok salawi (semua salah jokowi) berwarna pelangi. Ia bisa orang partai, akademisi, praktisi, penganut khilafah, sodrun, kadrun, penumpang gelap, kaum pragmatis, oportunis. Padal agenda mereka beda-beda, dan tak bakalan akur sekiranya kelompok ini pegang kekuasaan.

Dalam perang asimetris orang gampang njeplak Indonesia negara liberal, antek asing, dan sejenisnya. Tampak nasionalis banget. Padal, betulkah Indonesia liberal? Benarkah antek asing? Berapa nilai investasi asing Indonesia, dibanding negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara? Data bisa bicara beda, dan tragis. Karena tudingan itu bisa muncul dari para sisa konglomerat orba, yang tak berani bersaing dalam jaman perubahan ini. Melihat tenaga asing saja, diadu-domba dengan tenaga pribumi. Tanpa kita tahu konsep transfer of technologie atau pun transfer of knowledge yang lumrah di negara mana pun. Bagaimana kalau TKW dan TKI kita ditolak di luar negeri?

Dibilangnya pemerintah Indonesia, jaman Jokowi mulai otoriter dan anti kritik. Bahkan ada yang menyebut kebebasan pers terkendala. Ha, gambis! Pers yang mengeluh kebebasan persnya terganggu, adalah pers dogol. Bukan pejuang kebebasan pers sejati, melainkan lembaga publik yang manja (maka hormat saya pada lembaga pers yang dulu dibredel. Ingat, dulu). Di jaman media online, dengan medsos bertebaran, mengherankan mengatakan pemerintah otoriter. Teriak kebebasan pers tapi hanya karena menyuarakan kepentingan owner, yang punya kepentingan politik tertentu, adalah sampah anorganik. Tapi begitulah, ini jaman merah dikatakan kuning, kuning dibilang tai.

Indonesia adalah negara liberal dalam kaitan komunikasi dan informasi. Orang bisa bebas seenaknya membeli nomor perdana ponsel. Bahkan sempat ada nomor perdana berharga Rp 5 ribu. Cara registrasi pun online, bisa kita tipu dengan NIK ngawur, asal jumlah digitnya sama. Sementara di negara yang kita bilang maju dan modern, kayak Eropa dan AS, penggunaan nomor ponsel sangat ketat diawasi. Satu orang hanya boleh memiliki satu nomor. Pun dengan cara registrasi manual atau on paper.

Jika pun harus nambah nomor lagi, dengan syarat dan ketentuan yang lebih ketat. Itupun hanya untuk keperluan tertentu, seperti dagang misalnya. Di Indonesia, bisa beli nomor perdana sehari ganti seribu kali. Bagaimana bisa disebut pemerintahan otoriter? Dalam data Kemenminfo (2018), ada 237 juta ponsel dimiliki orang Indonesia (terbesar ke-6 dunia), dengan 161 juta internet aktif. Bagaimana mengontrol mereka, dengan sistem pemilikan nomor ponsel yang liberal seperti itu? Ini bukan pemerintahan otoriter, dalam komunikasi dan informasi, lebih merupakan liberal keblinger.

Maka saya cuma ingin mengutip Kanjeng Nabi Muhammad shallallahu’ alaihi wasallam, yang pernah ngendika, “janganlah engkau benci berlebihan, karena akan menjadikanmu tidak adil.” Kecuali, kamu memang sedang memainkan peran tertentu, sebagai victim player. Kayak kalau Pak SBY ngetuit, cucunya pun bisa dibanggakan, karena bahasa Inggrisnya lebih lancar dari Jokowi. Ha, njuk ngapa? Ini jaman Sara Fajira pun bisa punya puluhan juta follower, Bung! Dia ngomong, “ajining dhiri ana ing lathi,…!”


Todong-menodong, Komedi Badut-badut | Tahun 2013, sekumpulan hacker Indonesia melakukan perang ke Australia. Semuanya bermula dari hal yang sederhana. Lewat ajakan terbuka di fesbuk.

Awalnya, beberapa hacker Indonesia mendengar informasi penyadapan yang dibocorkan Edward Snowden, mantan anggota National Security Agency Amerika Serikat kepada majalah Jerman ‘Der Spiegel’, Okober 2013. Menurut Snowden pula, kantor Kedutaan Australia di Jakarta, dipakai sebagai lokasi penyadapan sinyal elektronik.

Pada tahap awal, para hacker Indonesia yang tergabung dalam komunitas Indonesian Security Down Team (ISDT) meretas 265 situs Australia, dengan mengubah tampilan halaman depannya. Para peretas menyampaikan pesan yang sama, “Stop Spying on Indonesia!”

Para hacker ini utusan negara? Bukan. Anggota komunitas ISDT adalah kelompok amatir. Didirikan oleh tiga anak muda yang semua belajar ilmu peretasan secara otodidak. Komunitas ini didirikan awal 2013, dalam waktu kurang setahun memiliki belasan ribu anggota. Domisili mereka menyebar, bahkan di beberapa kota kecil Kalimantan, Sulawesi, Papua, NTT, selain Jawa dan Sumatera tentunya.

Mereka bukan hulubalang negara, bukan yang dalam istilah sekarang buzzer apalagi buzzer-rupiah. Ini komunitas orang-orang biasa. Terdiri beragam profesi. Sebagian besar bukan murni hacker. Banyak di antaranya kaum hobiis semata. Apa yang mereka lakukan, katanya, karena kecintaan pada negaranya. Kalau orang nggak ngerti harga cinta, tak bisa membayangkan mengapa ada orang mau bertindak atau bekerja gratisan.



Karena amatiran itulah, serangan pertama mereka menuai kritik, dari sesama hacker (mungkin dari Australia). Langkah ISDT dengan menyerang ratusan situs di Australia, dalam beberapa hal disebut ‘serangan yang merugikan pihak tak bersalah’. Kelompok hacker dunia justeru ‘menyarankan’ agar target sasaran diubah. Hanya ke situs pemerintah Australia dengan alamat akhir <gov.au.>

Benarlah. Pada 8 November 2013, komunitas ISDT mengubah strategi. Kali ini ISDT didukung komunitas hacker lain seperti Indonesian Cyber Army, Java Cyber Army, devilcOde, dan beberapa nama lagi. Serangan serempak dimulai ke asis.gov.au. Situs milik Australian Secret Intelligence Service (ASIS), dinas rahasia Australia, mengalami shutdown dalam 4 jam penyerangan. Padal, pengakuan seorang anggota devilcOde, dia mengoperasikan peretasan dari warung internet di Medan.

Kerjaan anak-anak muda itu, membuat pusing para hacker yang lebih senior (biasanya yang sekolah formal, atau bekerja di lembaga formal atau konsultan lembaga negara). Mereka harus bersiaga satu, menjaga serangan balik. Kepolisian RI dari Cyber Army juga pusing mengatasi hal ini. Karena kewenangan penegak hukum bergantung pada lokasi dan pihak yang diretas. Masalahnya, tak ada aduan dari pihak yang diretas (Australia). Nah! Agaknya, diam-diam itu tanda takluk negara itu atas ulah hacker Indonesia.

Ketika saya menyiapkan novel politik ‘Anonim My Hero’ (2014), tokoh utamanya seorang hacker yang diburu Soeharto. Tokoh bernama Anonim itu terpaksa harus sembunyi ke pulau Selayar, Sulawesi, mem-bang Ragnarock hingga semua situs games di Indonesia shutdown. Pada waktu persiapan menulis, saya berkenalan dengan beberapa hacker kelas internasional yang tinggal di beberapa kota Indonesia.

Di Yogyakarta, ada sebuah kampung yang dulu nyaman dijadikan alamat sementara para hacker beroperasi. Kelas mereka, meski tinggal di kamar kost 2 x 3 meter, bisa mendatangkan kapal tanker berisi persenjataan di pelabuhan besar Indonesia!

Para hacker ini orang terlatih? Terlatih dalam arti berlatih dengan disiplin secara mandiri, otodidak. Tentu juga tak ada lembaga yang mau terbuka mengajari peretasan. Tapi dengan teori terbalik, karyawan bank pun bisa melakukan pembobolan bank. Sama dengan seorang outsourcing Telkomsel yang bisa membocorkan data Denny Siregar. Ini mah tak ada hubungan dengan kemampuan hacker, tapi kelas maling ayam biasa. Tak ada hubungan dengan ISO berapapun yang dibanggakan direkturnya.

Membobol situs, meretas data via internet, bukan sesuatu yang sulit. Apalagi cuma memecahkan rumus kode data nomor ponsel. Bahkan jika mau jujur, semua mereka yang berhubungan internet atau gadget, data pribadi mereka bukan lagi milik pribadi. Jikapun tetap menjadi rahasia, karena ada UU perlindungan hukum untuk hal itu. Hingga tak sembarang orang bisa menyalahgunakan. Karena itu, jika dulu ada adagium “tak ada kejahatan yang sempurna”, maka dalam abad digital ini, “tak ada kejahatan digital yang tak bisa dilacak”.

Kalau kepolisian Indonesia terasa lembek, bisa ditebak biasanya kasusnya berkait politik. Lihat misalnya, mengapa Harun Masiku kini lenyap, dan jejak digitalnya juga tak terlacak lagi. Juga kenapa Djoko Tjandra bisa kayak siluman.

Jadi kalau ada orang mengaku pejuang tapi mengeluh-ngeluh soal penyadapan atau peretasan, tapi lapornya ke media, dan bukan ke polisi, mungkin ayam bego pun akan ketawa. Strategi claiming dan victim playing, jika bukan dilakukan kelompok tolol, pasti pecundang.

Dua hal ingin saya nyatakan dalam tulisan ini: (1) Penyadapan bisa dilakukan siapa saja, meski ada UU Perlindungan dan kecanggihan sistem serta teknologi, (2) Jika benar menjadi korban penyadapan, laporkan ke pihak berwenang, atau minta tolong relawan yang ahli informatika untuk bisa melacak sendiri dan menemukan bukti digitalnya. Baru kemudian lapor ke Polisi agar mereka tak berkilah cem-macem.

Karena di balik ketakutan, biasanya ada udang disembunyikan. Kalau berjuang murni demi kebenaran dan keadilan, membela jelata dan apalagi yang teraniaya, tak ada yang perlu ditakutkan. Meski rahasia diri kita dipegang kawan dan lawan. Kalau dalam tembang Leo Kristi, todong menodong dalam lipatan, komedi badut-badut! | @sunardianwirodono


Minggu, Juni 21, 2020

Sukarno Dulu Jokowi Kini

Sukarno, Bung Karno (1901 – 1970), adalah tulisan yang seolah tak pernah usai dibaca. Ditulis berulang, dari sudut mana pun, ia memiliki pesona. Bahkan untuk hal-hal yang tentunya tak disukai musuh-musuhnya.

Namun sejarah selalu bertutur, orang besar memiliki musuh yang besar pula. Atau dalam kalimat terbalik, musuh-musuhnya menjadi pula besar karena yang mereka musuhi selalu jauh lebih besar. Kalau lebih kecil, ngapain dimusuhi? Sebetapapun upaya untuk mengecilkannya, Sukarno kagak ada matinye. Bahkan hingga kini, 21 Juni, ketika Bung Besar itu wafat 50 tahun lampau. 


Oleh Sunardian Wirodono


Ben Mboi, anggota DPRGR/MPRS yang ikut memberhentikan Sukarno sebagai presiden (dan melantik Soeharto sebagai presiden 27 Maret 1968), mempunyai kisah menarik ketika mengambil gelar Master in Public Health di Belgia (1971). Di sana, sebagaimana ditulis dalam memoarnya, waktu bertemu dokter-dokter dari Afrika dan Timur Tengah.

Ketika mengetahui Ben dari Indonesia, para dokter itu ngerti-nya Indonesia adalah Sukarno. Ketika Ben menjelaskan Presiden Indonesia adalah Soeharto, dan Sukarno disingkirkan karena bersimpati pada komunisme, para dokter dari Afrika dan Timur Tengah itu kelihatan marah, “Apa? Karena bersimpati pada komunis kamu singkirkan dia? Dia yang membawa kamu jadi merdeka, kamu singkirkan hanya karena dia bersimpati pada komunis? Astaga, kamu lebih pentingkan komunisme daripada kemerdekaan? Kamu tidak tahu terimakasih!”

“Supaya Anda tahu, kami orang Afrika merdeka oleh getaran yang digerakkan oleh Sukarno, yang membangkitkan harga diri Afrika dan orang Afrika. Aneh, dia yang bawa kamu ke pintu gerbang kemerdekaan malah kamu singkirkan!” (Ben Mboi, “Memoar Seorang Dokter, Prajurit, Pamong Praja).

Dalam “Memoar Jasin Sang Polisi Pejuang, ketika M. Jasin membawa surat kepercayaan pengangkatannya sebagai Dubes di Tanzania, yang ditandatangani Soeharto selaku Presiden RI, protokol kepresidenan Tanzania menolak. Ketika dijelaskan, mereka tetap bersikeras bahwa Presiden Indonesia adalah Sukarno. Bukan Soeharto.

Hal itu menjelaskan, bagaimana nama besar Sukarno lebih berdengung di luar negeri, terutama Afrika dan Timur Tengah. Bahkan banyak peninggalan Sukarno di beberapa negara itu bukan hanya ‘pohon Sukarno’, melainkan spirit kemerdekaan. Dan yang jarang diketahui, ijtihad politik Sukarno dalam tafsir-tafsir keagamaan berkait konsep negara demokrasi di Timur Tengah. Mereka memposisikan Sukarno sebagai pemikir Islam yang dihormati.

Prosesi pemakaman Sukarno dan lautan manusia (Repro: Cindy Adams 'Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat')

Sukarno dan Tragika Indonesia. Meski menyandang nama besar, Bung Karno sejatinya bukan seorang narsistik. Setidaknya dari 1.650 patung koleksi Istana Negara di berbagai wilayah (Jakarta, Bogor, Denpasar, Yogyakarta), tak satu pun patung figur Sukarno, baik utuh maupun patung dada. Padal, dari jumlah patung-patung itu, 60 persen menurut catatan Sekretariat Negara, adalah gagasan tematik Sukarno. Sekalinya mau menjadi model patung, tahun 1950, di tangan pematung AS berdarah Jepang, Isamu Noguchi, yang karya-karyanya banyak terpajang di ruang publik New York. Entah patung figur Sukarno itu diletakkan di mana. Jika sekarang ada beberapa patung Sukarno di berbagai kota, itu masa-masa setelah Soeharto tumbang. Termasuk di Mexico (2018) dan belum lama lalu Aljazair, selain di Madame Tussaud tentu.


Kematian Sukarno adalah sejarah tragis Indonesia. Aswi Warman Adam, sejarawan, bahkan menggambarkan kematian Sukarno lebih tragis dibanding Multatuli, sebagai sesama pembongkar kejahatan kolonialisme. Bahkan ketika Soeharto mengasingkannya dalam sunyi dan sendiri di Wisma Yaso. Itulah cara pembunuhan paling keji. Apalagi dengan perlakuan tak manusiawi, sebagaimana kini hal itu mudah kita baca dari beberapa buku memoar, dan pengakuan dokter yang ditugaskan ‘mengawasi’ Sukarno.

Bahkan Hatta pun, untuk menjenguknya tak mudah. Pertemuan terakhir dwi tunggal yang tanggal itu, menunjukkan sebagai sahabat perjuangan sejati. Dari sejak Indonesia belum merdeka, hingga Hatta sebagai pengritik Sukarno paling terkemuka namun disampaikan dengan elegan. Bahwa bangsa ini pernah punya contoh, bagaimana kualitas manusia tak hanya dipertunjukan lewat status akademik atau intelektualitasnya, melainkan juga adab sebagai demokrat sejati. Apa yang ditunjukkan elite dan politikus kita sekarang, bukan berarti bangsa ini tak pernah mendapati contoh adab dari sejarahnya.

Perdebatan kita mengenai Peristiwa 1965 sampai hari ini, yang hanya berkutat pada korban (dan tanpa pembahasan mendalam mengenai asbab-musabab, asal mula mengapa semua itu terjadi), adalah bentuk ketidakseriusan kita menyelesaikan masa lalu, sebagai bahan pembelajaran masa kini dan ke depan. Apalagi dari mereka yang hanya mengandalkan pembacaan atas teks-teks, namun sama sekali mengabaikan konteks masalah dan konteks waktu.

Kelahiran Jokowi Kemudian. Sembilan tahun sebelum tanggal wafat Sukarno, lahirlah Jokowi (21 Juni 1961). Apa makna atau kaitannya dengan kematian Sukarno? Saya tak ingin berspekulasi, yang mungkin beberapa penggemar judi online bisa mengotak-atik angka itu. Namun Jokowi bisa jadi contoh bagus, sebagaimana kita memandang ‘persoalan’ Sukarno. Jokowi kini juga orang yang terkena tulah Sukarno. Bahwa “perjuanganmu akan lebih berat daripadaku, karena melawan bangsamu sendiri”. Meski kisah jatuhnya Sukarno, menjelaskan hal yang tak jauh beda, berhadapan dengan Soeharto dan para pendukung serta sponsornya.

Jokowi lahir pada tanggal kematian Sukarno
Ketika Sukarno wafat, Jokowi baru berusia 9 tahun, masih SD. Yang bisa dikenangkan oleh Jokowi tentang Sukarno, mungkin hanya kisah kematian dan pemakaman Sukarno yang fenomenal. Meskipun cerita teman-teman waktu kecilnya, Jokowi acap membawa buku lusuh Cindy Adams, ‘Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat’. Ketika bermain dengan teman-temannya, atau menyendiri di pinggir sungai, di mana rumah orangtuanya digusur dua kali oleh penguasa Orba, Jokowi membaca biografi Bung Karno.

Adakah karena buku itu, hingga kemudian Guntur Sukarno Putra, putra sulung Bung Karno pernah menyatakan sosok Jokowi merupakan anak ideologis Sukarno? Sebagaimana juga dikatakan Dr. Ikrar Nusa Bhakti, karena ideologi dan obsesi mereka sama dan sebangun? Perlu riset mendalam untuk itu, meski dalam polling yang diadakan Indobarometer, Januari 2020, Jokowi lebih disukai (23,4%) daripada Sukarno (23,3%). Sementara tingkat kesukaan responden polling (saya tidak pakai istilah Indobarometer yang mengatakan ‘rakyat’ sebagai kata ganti responden) pada SBY (14,4%), meski mengungguli Habibie (8,3%), Gus Dur (5,5%) dan Megawati (1,2%). Juaranya? Soeharto, 23,8%!

Pada titik itu, sekilas kita mendapat gambaran, Jokowi bukan presiden lemah, dan gagap, apalagi gagal. Terlebih jika melihat reputasi internasionalnya. Bukan saja diapresiasi atau diakui, melainkan juga menjadi role model, sebagaimana Soekarno diidolakan beberapa pemimpin Afrika dan Timur Tengah. Indonesia kini menjadi negara yang diperhitungkan dunia. Apalagi ketika berada dalam ekonomi global yang nyungsep, dan dalam masa-masa pandemi coronavirus. Mahathir Mohamad, politisi senior di kawasan Asia Tenggara yang disebut 'Sukarno Kecil' itu, mengagumi Jokowi. Demikian pula anak Lee Kuan Yew, Lee Hsien Loong yang juga menjadi PM Singapura, hingga The Strait Times Singapura menobatkan Jokowi sebagai Tokoh Asia 2019.Majalah TIME pernah menyebut Jokowi sebagai 'a new hope'.

Presiden Perancis Emmanuelle Macron, PM Kanada Justin Trudeau, bahkan mantan Presiden AS Barrack Obama, adalah pribadi yang secara terbuka mengapresiasi pemikiran dan gaya kepemimpinan Jokowi. Mereka dikenal dunia sebagai generasi baru kepolitikan international. 

Posisi Sukarno dan Jokowi. Tapi, kenapa Jokowi dibenci di dalam negeri? Itu kesan yang muncul di medsos, yang giat didengungkan para pembenci Jokowi. Meski jangan dilupakan, kontra narasi untuk mereka juga tak kalah banyak, hingga YLBHI sampai meminta Jokowi untuk menertibkan buzzernya. Emangnya lawan-lawan politik Jokowi juga tidak memakai buzzer? Sejak kapan buzzer diterjemahkan ‘hanya’ sebagai pendukung Jokowi? Tomi Soeharto juga punya buzzer.


Sebagai fenomena politik, Jokowi yang berada di luar genealogis politik Indonesia (yang elitis itu), seolah berada dalam posisi sama dengan Sukarno. Jokowi kini menjadi sasaran tembak dari segala penjuru. Dari para ningrat politik utamanya, yang tersingkir namun merasa lebih baik dan cakap dalam memikirkan dan mengelola negara. 

Coba saja bandingkan suara responden Indobarometer di atas, dengan pernyataan Fadli Zon, bahwa demokrasi di jaman SBY lebih baik dibanding jaman Jokowi. Tergantung sudut pandang dan kepentingannya ‘kan? Polling model Indobarometer bukan untuk melihat kebenaran, tetapi diperlukan dalam kalkulasi politik bagi mereka yang berorientasi kekuasaan. Sebagai ajang kontestasi. Karena tak adil juga membandingkan presiden satu dan lainnya dalam situasi yang berlainan, sebagaimana tak mungkin menggabungkan 7 presiden dalam satu waktu dan satu negara.

Itu pula yang kini  muncul dengan adanya medsos. Sibuk berpusing-pusing diputaran wacana, juga hoax dan fitnah. Namun, walau medsos memusingkan karena keliarannya, kontra narasi yang membela pun memiliki peluang sama. Hingga perang wacana di medsos, sedikit banyak justeru mereduksi tegangan itu. Mentah dan mental dalam perdebatan semata. Tidak pernah menjadi embrio pemikiran mendalam, karena memang tidak ada kedalaman.

Patung Sukarno di Aljazair karya Dolorosa Sinaga, Juni 2020 (Repro: Historia)
Sikap Membangsa dan Menegara. Kematian Sukarno, jika hendak kita renungkan dalam konteks politik sekarang, hanya menyadarkan betapa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, masih menjadi persoalan. Karena perpindahan kekuasaan dan lain-lain, yang maunya diselenggarakan dalam tempo sesingkat-singkatnya, belum sampai pada kesamaan sikap dalam membangsa dan menegara.  Setelah 74 tahun merdeka pun, UUD kita masih menjadi persoalan, demikian pula dasar negara kita.

Apalagi ketika cara dan sudut pandang, masih sukar didialogkan secara proporsional. Semua orang masih bersikukuh paling benar dan pintar. Namun jarang yang mampu bersahabat sebagaimana pertentangan Bung Karno dan Bung Hatta. Sekalipun dwi tunggal itu menjadi dwi tanggal, namun keduanya (sebagaimana detik-detik terakhir hidup Sukarno), adalah sebuah gambaran mengenai kebersatuan dalam cita-cita mereka. Yang tak terpermanai di jaman Jokowi nan digital ini.  | @sunardianwirodono



IDI, DAN ORMAS DAN PANDEMI

Karena Rakyat Hanya Objek Semata    Oleh : Sunardian Wirodono "Terbukti Covid-19 bisa menjangkiti siapa saja. Dokter...