Sabtu, Oktober 26, 2019

Kau Pikir Nadiem Akan Berdiri di Depan Kelas?



Para pendekar pendidikan dan kebudayaan, bisa dipastikan menyebut Nadiem Makarim sosok tak layak di posisi Kemendikbud. Bayangkan, pendidikan dan kebudayaan. Dua hal yang dibangga-banggakan oleh yang membanggakan. Karena yang tak membanggakan pastilah tidak bangga!

Biasanya para senior, memuja-muja pendidikan dan kebudayaan sebagai sesuatu yang sangat mulia. Karena itu disangar-sangarkan. Apalagi mereka yang berada dalam zona nyaman. Lebih-lebih mereka yang penggiat ‘proyek pendidikan’ dan ‘proyek kebudayaan’ yang akrab dengan ‘proposal pendidikan’ dan ‘proposal kebudayaan’.

Orang-orang itu, mungkin sebagian besarnya, bukan karena cemas betapa pendidikan dan kebudayaan akan hancur, karena dipegang anak bau kencur. Siapa sih Nadiem ini? Hanya karena sukses bikin aplikasi Go Jek? Itu sebagian kecil kekhawatiran. Kekhawatiran terbesar sesungguhnya, karena para pendekar pendidikan dan kebudayaan takut kehilangan lahan kosong yang selama ini dikuasainya.

Apa sih pemahaman kita tentang pendidikan? Menjadi pinter? Kemudian lulus sekolah dapat pekerjaan? Nggak juga. Bahkan sejak pendidikan dirumuskan Ki Hadjar Dewantara dan kawan-kawan. Atau oleh Kartini dan adik-adiknya, untuk para gadis-gadis kampung di sekitar istana. Tidak juga sebagaimana Bung Karno mengadakan ‘kursus politik’ bagi para perempuan, di beranda belakang Gedung Agung Yogyakarta, ketika Ibukota Republik berada di kota itu.

Yang ingin dilahirkan adalah manusia independent, merdeka dan berkarakter. Berdaya nalar, berpikir merdeka, mandiri, yang antara lain menjadikannya kreatif, inovatif, inisiatif. Tapi sejak kapan pendidikan, juga kebudayaan, justeru membelenggu manusia menjadi dependen? Tergantung pada sistem? Dari dulu demikian.

Ketika pendidikan dan kebudayaan disatukan dalam satu lembaga kementriaan, kita tak pernah melihat negara mengelola pendidikan dan kebudayaan dengan benar. Karena pendidikan dan kebudayaan, sama halnya agama, adalah sesuatu yang hidup di masyarakat suatu bangsa itu sendiri. Tak ada urusan dengan negara sesungguhnya. Karena bukti juga sudah nyata, ketika negara menguasai kurikulum, dan berbagai aturan yang dikendalikan, kualitas pendidikan (senyampang itu kebudayaan) kita, yang terasa adalah bangsa yang mengalami involusi pendidikan dan kebudayaan. Di mana kesalahannya?

Pendidikan hanya dimaknai dengan ‘sekolah’. Padahal, lembaga sekolah hanya terlihat bermanfaat ketika ia mengajarkan ilmu, bukan sekedar pengetahuan. Maka konsep link and match hanya cocok untuk sekolah khusus seperti SMK (Sekolah Menengah Khusus), bukan SMU (Sekolah Menengah Umum), atau ke lembaga perguruan tinggi, yang dibagi menjadi fakultas-fakultas, jurusan, atau program studi. Di situ seorang siswa, atau mahasiswa, ditempa dengan ilmu tertentu. Untuk kemudian masuk ke dunia kerja.

Sementara yang sekolah umum, atau drop out, apakah tidak bisa hidup? Atau tidak bisa pinter? Tetap bisa. Bahkan tak sedikit yang sukses, meski yang gagal juga banyak. Apakah karena berkait sekolah formalnya? Tak ada hubungan. Kesuksesan dan kegagalan ditentukan mentalitasnya, karakter pribadinya. Sama seperti lulusan SMK dan perguruan tinggi, juga belum tentu sukses hidupnya, meski jadi bintang pelajar dan punya keterampilan.

Lantas apa yang akan dilakukan Nadiem Makarim? Ada sisi lain yang selama ini kita abai. Membangun sistem pendidikan dan kebudayaan kita (sekiranya kebudayaan mengenal sistem). Yakni dari sisi manajemen atau pengelolaan. Nadiem saya kira oleh Jokowi akan lebih ditempatkan dalam konteks membangun infrastruktur pendidikan yang selama ini abai. Infrastruktur dalam konteks ekosistem. Sementara soal content, soal pendidikan dan kebudayaan, para pakar tak perlu kehilangan pekerjaan atau keahliannya. Tapi juga jangan suka mencak-mencak. Apalagi tak mau kompromi karena merasa paling pinter dan bener. Wong yang disebut guru pun, belum tentu ngerti apa perbedaan ilmu dan pengetahuan.

Sepandai-pandai Mendikbud kita, dari sejak Ki Hadjar Dewantara, Daoed Joesoef, Fuad Hassan, apakah kita puas dengan sistem pendidikan dan kebudayaan kita? Jujur sajalah! Kenapa? Banyak soal di situ. Sampai ketika kementrian itu kemarin dipisah, satunya adalah Kemenristek dan Dikti. Dengan anggaran puluhan trilyun setiap tahun, apa hasilnya? Menguap dalam spirit korupsi’isme. Hanya melahirkan kertas-kertas kerja, paper akademik. Tapi kagak ada hasil yang nyata. Contoh lain, kurang ahli pendidikan apa Anies Baswedan, yang dulu menginisiasi ‘Indonesia Mengajar’? Tapi kenapa dia sebagai Mendiknas kemudian dicopot oleh Jokowi? Karena apa? Dari catatan Sri Mulyani sebagai Menkeu waktu itu, lebih pada soal penggunaan anggaran yang tak proporsional.

Dalam praksisnya, dunia pendidikan dan kebudayaan di Indonesia, ketika menjadi lembaga, tak luput dari spirit korupsi. Dulu Chairil Anwar pernah berkata, hidup hanyalah menunda kekalahan dari cinta sekolah rendah. Sekolah hanya sekedar agar kita punya status. Tetapi lulus sekolah, dan nggak bisa apa-apa, tetap jadi benalu, meneketehek. Yudhistira ANM Massardi, yang juga penyair, bahkan pernah menyodorkan pikiran keluar dari sekolah. Ngapain sekolah?

Di Jepang dengan kualitas SDM lebih bagus dari kita, beban pelajaran untuk para siswanya tak seberat anak-anak sekolah di Indonesia. Sampai kelas 3, anak-anak Jepang tak dapat banyak pelajaran. Mereka difokuskan untuk pendidikan etika dan karakter. Pada sisi lain, di Findlandia, yang konon mencontoh pola Ki Hadjar Dewantara, mereka belajar tentang kehidupan, TbL (Think by Logic). Sama sekali tak ada mata pelajaran agama di sekolah. Agama adalah urusan privat. Dan kalian, hai para ahli pendidikan dan kebudayaan, bisakah melawan absolutisme pandangan yang mencokok kepala kita selama ini? Bahkan sebagian kenyataannya, tak hanya takut dituding kafir, tapi malahan ikut nuding-nuding kafir pada yang tak sejalan. Bagaimana mungkin sekolah formal jadi sumber mekarnya radikalisme (atau puritanisme) agama?

Orang terdidik adalah yang siap berubah. Tapi meski ngomong soal nilai pendidikan dan kebudayaan, jika merasa paling bener sendiri dan suka melecehkan liyan, itu contoh orang tak berpendidikan dan berkebudayaan. Sekarang ini, mending negara mau mengakui sistem pendidikan out-schooling atau home schooling (meski jika memerlukan sertifikasi negara dimungkinkan mengikuti sistem Ujian  Akhir Nasional yang diselenggarakan negara).

Kini banyak persekolahan alternative, dalam berbagai bentuk, yang diadakan di luar sekolah formal negara. Mengapa kita tak mempertanyakan? Apa yang terjadi dengan dunia pendidikan kita? Karena apa? Apalagi pada kenyataanya, guru yang brengsek juga ada. Sebagaimana siswa sebuah sekolah formal, juga bisa menusuk gurunya hingga tewas.

Terus kita sangka, Nadiem Makarim akan berdiri di depan kelas, mengajari murid-murid untuk membuat aplikasi? Atau membuat meme tentang kebudayaan, sebagaimana di medsos kini banyak yang menghina-dina mantan CEO Go Jek ini? Pantes saja pendidikan dan kebudayaan tak menjadi basic nilai, lha wong para stakeholder-nya juga tak memperlihatkan sebagai manusia terdidik dan berbudaya.

Ki Hadjar Dewantara bersesanti untuk para pendidik, dengan budaya 'ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangunkarsa, tut wuri handayani'. Memahami artinya? Nadiem Anwar Makariem justeru telah dengan bagus menerapkannya, dengan apa yang sudah dilakukannya. Ini soal mindset, dan kalian pura-pura nggak ngerti soal revolusi mental itu kayak apa. | @sunardianwirodono


Senin, Oktober 14, 2019

Pasangan Cinta Iriana-Jokowi



Iriana dan Jokowi adalah sepasang kesederhanaan. Cinta yang sederhana. Tidak neka-neka. Keduanya rakyat jelata. Bahkan mungkin dulu dalam kriteria sudra. Apalagi Jokowi, yang rumah orangtuanya pernah digusur lebih dari satu kali. Di pinggiran kali. Jaman Orde Baru.

Bahwa ia kini Presiden, untuk periode 2014 – 2019, dan ndilalahnya, langsam periode berikut, 2019 – 2024, jika boleh dibilang kesalahan, kesalahan siapa? Adakah kesalahan 87-an juta pemilihnya? Hingga menyingkirkan pesaingnya, bernama Prabowo Subianto, anak Begawan Ekonomi Soemitro dan bekas mantu Soeharto?

Mungkin saja salah Megawati Soekarnoputri. Meski ia memiliki mandat penuh, dengan kekuasaan absolut, bisa saja mencalonkan diri sebagai Capres 2014 dulu. Tapi kenapa tidak dilakukan? Jiper? Bagaimana PDI Perjuangan kemudian dalam Pemilu 2014 kembali menjadi pemenang, dengan ‘hanya’ iming-iming bakal mencalonkan Jokowi?

Siapa Jokowi coba? Dari Solo ditarik ke Jakarta. Mengkanvaskan pertahana cagub Fauzi Bowo. Siapa Jokowi, yang ketika muncul dari Solo, bahkan dengan dukungan PKS, dalam periode keduanya bisa menang mutlak di atas 90% dalam Pilwalkot Solo 2010 itu?

Padahal. Padahal. Padahal. Ada banyak padahal dikemukakan. Baik oleh yang terpana, maupun yang sebel  atas kemenangan itu. Apalagi ketika dengan menggetarkan, Jokowi menyingkirkan Prabowo dalam Pilpres 2014. Padahal, siapa tak kenal Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo Subianto?

Keajaiban apa? Atau justeru sebaliknya? Biasa-biasa saja? Ketika elitisme politik kita, sejak 1967 hingga 1998, dari 1998 hingga 2014, memang benar membuat kita muak. Karena tak memberikan apa-apa. Justeru dipenuhi kisah perampokan dan penipuan. Hingga Jokowi menjadi bagian dari kita. Rakyat jelata. Yang bahkan kini, sebagiannya dituding Tempo sebagai buzzer (bayaran) Istana. Bukti? Indikasi? Atau cuma asumsi? Dan Tempo terkena tulahnya. Kehilangan kesempatan meraup Rp 200 milyar yang dibutuhkan. Gegara netizen memiliki cara dan mekanisme baru. Membuat korporasi raksasa tak bisa mengotak-atik kertas belaka. Apalagi hanya dengan kata-kata.

Atas jasa siapa semuanya itu? Hingga Jokowi bisa muncul di luar mainstream pemikiran dan idealitas kita tentang kepemimpinan? Kita dijungkirbalikkan. Dan pusing karena kebanyakan geleng-geleng kepala. Bagaimana mungkin si cungkring, anak bajang menggiring angin itu, bisa menjadi fenomena dunia? Bahkan menjadi patron yang diidolakan Justin Trudeau maupun Emmanuelle Macron?

Iriana bisa dipastikan memiliki jasa luar biasa. Bukan hanya dari sana lahir anak-anak baik bernama Gibran, Kahiyang, dan Kaesang. Bahkan kemudian Jan Ethes, Sedah Mirah. Sementara Iriana bukan perempuan yang ribet. Dulu waktu Jokowi Gubernur DKI, ada dua perempuan yang akhirnya tak pernah didekati pedagang berlian, yakni Iriana dan Veronika Tan. Keduanya lebih suka mojok. Nyingkir dari selebrasi pejabat. Ia bahkan bisa kabur sendirian dari Istana Kepresidenan, ke Solo. Naik pesawat ekonomi. Giliran paspampres yang pusing.

Ini memang gen yang beda dalam trah kepemimpinan nasional kita. Sementara kita tidak siap dengan semua perubahan. Apalagi mereka yang mendaku priyayi. Para ningrat keluaran kraton atas angin, atau atas menara gading. Tak mudah menerima Sukrasana yang bersesanti dengan diksi aneh; Kerja-kerja-kerja! Infrastruktur-infrastruktur-infrastruktur! Karena selama ini kita hanya dipenuhi cerita-cerita bombas. Dan politik yang penuh kajian, tetapi lamis.

Kita tak bisa nerima perubahan. Masih mimpi. Merindukan Presiden kayak Sukarno, kayak Soeharto, kayak SBY. Dan mungkin kayak Prabowo, meski tentara pecatan. Beberapa kali maju nyapres kalah mulu. Lha, kok, mak bedundug kita-kita ini disodori sesosok Joko Widodo. Dengan langkah kaki semi lembeng. Dengan gaya bicara yang bisa jadi kurang sexy dibanding Karni Ilyas. Meski struktur kepalanya sungguh sangat keras. Tahan banting. Anti pecah.

Kita tidak bisa nerima, bagaimana kepemimpinan berubah. Karena akan sampai pada waktunya, tak semua pemimpin lahir dari gejolak sejarah. Bahkan negeri ini sudah harus menjalani sirkulasi kepemimpinan dalam situasi biasa-biasa saja. Bisa jadi membosankan. Tidak heroik. Mengecewakan banyak kakak Pembina.

Kita tengah memasuki sebuah era di mana seseorang yang tak terlalu hebat, bisa terpilih secara demokratis. Bahkan oleh penyebab yang sangat sepele. Simpatik misalnya. Atau ia personifikasi kita, di luar mainstream. Warna baru, tetapi menjanjikan kejernihan, kebersihan, dan ketulusan. Apalagi mampu mendengar, setelah era pemimpin masa lalu yang ngomdo mulu pencitraan.

Tak ada lagi pahit getir, tragedi yang harus diperangi. Tak ada tirani yang harus dilawan. Maka kita harus menerima kenyataan, bahwa pemimpin adalah seorang biasa. Yang dipilih karena sistem. Bukan orang yang diciptakan menjadi pahlawan, di tengah gejolak dan krisis. Meski kehadiran Jokowi sesungguhnya kritik yang lugas dari rakyat. Dikarenakan politik elitis, kedaulatan parpol, tetapi sekaligus involution tends to corrupt itu.

Dengan hadirnya para buta-cakil seperti Amien Rais, Eggy Sudjana, Rocky Gerung, Rizieq Shihab, Sri Bintang Pamungkas, juga majalah Tempo misalnya, sebagian besar rakyat masih lebih percaya dan berharap pada Jokowi. Karena itu, Kuda Troya mereka, yang bernama Prabowo, dua kali dikalahkan Jokowi. Tak usah baper.

Sementara Iriana, juga anak-anaknya, sama sekali tak mau ikut campur. Sekalipun mereka menjadi korban adu-domba dan fitnah. Dengan sangat cerdas, Gibran serta Kaesang bahkan menjadikannya kick balik. Menjadi alat promosi gratis yang efektif. Hingga yang mau membully keduanya, pusing tujuh celana.

Di bumi Pertiwi ini, Iriana mungkin bukan Dewi atau Bidadari. Iriana manusia biasa. Apalagi ketika kosakata Sanskerta harus diganti Arab. Bumi Pertiwi harus disebut Bumi Allah, karena Pertiwi tak lagi mengolah bumi pijaknya. Mungkin jadi TKW di Arab Saudi. Tapi karena ia manusia biasa, ia tak ingin seperti Hawa, atau Eva. Terbujuk kutbah seekor ular yang beraliran radikal atau wahabi. Agar memakan buah hoax. Mempostingnya di medsos. Kemudian suaminya, eh, Adam ding, dicopot dari sorga. Dan diturunkan ke bumi.

Betapa mengerikan, ketika muncul pengangguran terselubung. Berupa kaum ibu-ibu, atau emak-emak, yang manyun tak punya kerjaan. Piknik ke sana-kemari. Ikut pengajian ini-itu. Membuat mereka bisa berganti-ganti model hijab dan gamisnya. Yang selalu feminin dan wangi.

Alangkah indah mengenang cinta Iriana dan Jokowi. Bukan cinta yang mengantarkan ke Istana Presiden. Namun cinta yang menjadikan mereka satu keterpaduan. Menyadari posisi serta peran masing-masing. Secara proporsional. Antara yang di depan dan belakang. Saling bersinergi. Karena cinta. Perahabatan.

Banyak perkawinan ribet bukan karena kurangnya cinta. Tapi kurangnya persahabatan. Bagi Anda semuanya, apalagi yang nggak milih atau dulu milih kini kecewa, Jokowi tentu punya cacat. Bahkan bagi Iriana pun, Jokowi juga punya cacat. Bedanya, Iriana mencintainya. Dan tak pernah nyacat pasangannya. Itu kesempurnaan keduanya. Di dalam cinta. Yang mungkin ndhesit. Tapi kamu bisa?

Dan kita meributkan hal-hal yang bersifat teknis. Tidak urgent. Tidak proporsional. Dan the winter is coming pun perlahan lewat. Begitu saja. Bonus demografi anak-anak muda pun, hangus di aspal jalanan. Dalam serak teriakan nada-nada dasar nan fals. 

Sunardian Wirodono, penulis
Yogyakarta, 12 Oktober 2019



Sabtu, September 28, 2019

Gerakan Mahasiswa: Indonesia Menggugat Indonesia


Jangan mengritik mahasiswa. Apalagi mahasiswa yang lagi bergerak. Nanti marah kakak-kakak mereka. Dan mengatakan kau jadoel. Goblog. Atau paling sial dituding buzzer bayaran Jokowi. Ini cluster baru. Steril. Tidak keracunan. Gitu deh, claiming ‘n labeling. Sembari ngaku penegak demokrasi.

Kayak gerakan kiri ngehek, atau kiri medsos. Entah di bumi pijak mana. Yang penting amplifikasi dan efek mediasi. Kayak masjid dan pendemo rindu TOA. Itu mainan paling mengasyikkan. Apalagi sembari ongkang-ongkang di café. Nongkrong? Bukan. Itu memang warung miliknya, sih! Markas perlawanan, katanya.

Apa sebetulnya pertarungan kita kali ini? Dengan triger KPK, maka Presiden dijebak dalam situasi sulit? Apalagi dengan kutbah moral para tokoh, akademisi, dan senior? Dan ajakan Jokowi, untuk menggunakan sistem serta mekanisme negara demokrasi, diabaikan. “Beri aku 10 pemuda, maka akan kucabut gunung,” kata Bung Karno. Terdengar lebih maskulin. Apalagi dengan baju army-look yang ditiru Prabowo. Padahal, safari Sukarno itu lungsuran baju tentara perempuan. Kalau kostum Jokowi ‘kan kayak room-service hotel!

Maka dengan ribuan mahasiswa bergerak, apalagi sampai menjebol pagar DPRD, di Sumbar ada yang menjarah, di Kendari ada yang tewas, cukup sudah alasan. Presiden harus segera bertindak. Terbitin Perppu. Emangnya, kalau nerbitin Perppu situasi reda? Bagaimana kalau masuk jebakan betmen session dua? Tiga? Dan seterusnya? Hingga kita bisa mencap; Presiden melanggar hukum. Dan impeachment menunggu! Segampang membalik telapak tangan? Nyebut-nyebut TAP MPR soal presiden bisa dimundurkan, ternyata askut (asal kutip).

Kini semua orang sedang mengajuk. Ini dunia digital generasi 4.0., tapi masih bisa kejebak melihat foto Najwa Shihab wefie bersama Tommy Soeharto, Lius Sungkharisma, dan Ichsanuddin Noorsy. Tokoh-tokoh legendaris dengan isu-isu anti Jokowi itu. Semua orang tahu, meski Najwa bisa bilang, “Halah, saya ‘kan public figure. Halal mejeng dengan siapa saja.” 

Disitu kita melihat kasusnya bisa nyaris sama dengan para Presiden BEM yang gencar menjelaskan kepada siapa saja, bahwa mereka tidak ditunggangi. Kalau kemudian ada Parade Tauhid ngajak-ajak mahasiswa, tentu saja para mahasiswa tak bisa disalahkan, karena yang paling mudah disalahkan adalah situasi dan kondisi, serta toleransi yang acap disingkat jadi sikontol. Di abad digital dan photosop ini, capturing dan framing tak terhindarkan. Maka yang tidak bijak, siap menerima tulahnya di abad hoax ini.

BEM se Jakarta mengatakan, aksinya murni. Tidak ditunggangi. “Yang menunggangi kami, adalah hati nurani kami.” Nah, itulah. Ditunggangi ‘kan? Meski oleh hati nuraninya sendiri? Pertanyaannya: Apa saja yang masuk dan diolah oleh hati nuraninya? Dari sejak bayi hingga mahasiswa? Kita tidak tahu. Mungkin Febri Diansyah tahu. Sebagaimana ditunjukkan dalam video di ruang KPK, bersama beberapa mahasiswa itu. Briefing? 


Dunia politik bukanlah dunia steril. Apalagi suci. Benar Anda suci, tetapi itu claiming sepihak. Sementara seputaran Anda, orang tidak budeg-bisu, apalagi buta. Tunggang-menunggang itu bukan soal transaksional semata. Itu bisa by moment. Simbiosis sebagaimana kumbang dan bunga. Terjadi dengan sendirinya. Sunatullah. Mau menguntungkan atau merugikan, itu soal nanti. Itu makanya Anies Baswedan dengan duit Rp 70 trilyun, bisa bagi-bagi sembako pada kelompok pendukung. Toh bukan duit pribadi.

Walaupun kita mungkin akhirnya tahu. Para golputers, sebagiannya kiri medsos yang kini punya pahlawan bernama Dandy Dwi Laksono, agendanya tentu beda dengan yang suka bikin Parade Tauhid. Meski merasa sama-sama jengkel dengan Jokowi, yang mereka tuding sebagai developmentalis atau agen kapitalisme. Media Tempo, setidaknya via KoranTempo, telah menggiring impresi Jokowi dalam poster epic ‘Piye Kabare,…” dengan gesture Soeharto melambaikan tangan itu.

Padahal, pertarungan Reformasi 1998 belum selesai. Upaya turn-back-soehartoisme, belum juga tuntas. Dengan agenda masing-masing, yang kadang berhadapan secara diametral, seolah bisa jalan bareng. Apalagi dengan setarikan nafas menyebut Kebakaran Karhutla, Papua Ditindas, Tolak UU KPK, Tolak Revisi KUHP, Demokrasi Dikebiri, Bebaskan Aktivis Demokrasi, seolah sebuah koor gereja yang harmonis dan sendu. Dan dalam situasi transisi itu, muncul keluhan pendemo 1998 dan pendemo 2019, ternyata masih menghadapi monster yang sama; Wiranto!

Jadi, apa yang sesungguhnya terjadi? Ketidaksabaran kita? Tetapi apa konsep yang kita sodorkan? Menolak hasil Pemilu dan Pilpres 2019? Terus diserahkan pada Sri Bintang? Atau Amien Rais? Rizal Ramli? Rizieq Shihab? Atau Tommy Soeharto? Jika bukan, dikasih siapa? Febri Diansyah? PKS? HTI? Cluster Baru? Ayo, jawablah! Siapa? Bukan semua itu? Lantas siapa? Militer? Terus, apa kata dunia? Ini semua sebenarnya kerjaan siapa?

Memangnya yang tak sabar hanya kalian, yang dulu sama-sama menolak Prabowo, dan kini beralih jadi penghujat Jokowi? Apakah kalian juga berpikir 54,5% pemilih Jokowi hanya buzzer dogol semata? Apakah Jokowi sendiri juga sabar, dengan berbagai kompromi yang mesti diambilnya, untuk menjaga pendulum demokrasi tak jadi sobat ambyar?

Kecermatan kita melihat masalah, seperti mencari jarum di timbunan suket-teki. Sampai kempot mencarinya. Ketulusan dan kemanusiaan itu, seolah ditelan agenda dan kepentingan masing-masing. Mangkanya diajak dialog pun, seolah kalah jika diterima. Karena agama juga mengajarkan kita untuk intoleran! Apalagi cuma berpolitik, yang lebih mengandalkan ego masing-masing.

Reformasi Dikorupsi, demikian yang seolah tiba-tiba ditagarkan oleh para pejuang demokrasi kita hari-hari ini. Mengapa baru teriak sekarang, ketika pertarungan 1998 itu tak pernah pudar, dari Pemilu 1999, 2002, 2004, 2009, kemudian beralih ke Pilpres 2014, bahkan hingga 2019 kemarin? Herbert Feith bahkan mencatat lebih jauh, karena sistem politik elitis kita, dari sejak Pemilu 1955. 

Artinya tidak ada perubahan mendasar, politik oligarkis selalu menindas kedaulatan rakyat. Jika kita ngomong Reformasi Dikorupsi, mestinya sistem politik kita, sistem pemilu beserta undang-undangnya, itu yang jadi dasar gugatan yang mendasar, agar kita tak selalu mengulang kesalahan yang sama. Demokrasi jalanan terus, dan politik transaksional mulu. 

Sementara itu, dengan type kepemimpinan androginis Jokowi, mungkin seolah salpos, salah posisi. Atau terlalu cepat, di tengah problem utama bangsa ini, kualitas pendidikan dan tingkat literasi yang masih mudah diruyak oleh hoax. Padahal kita hidup di jaman ketika separuh penduduk Indonesia sudah menggenggam smartphone. Meskipun juga kita masih saja percaya pada mitos-mitos keluhuran, bahwa sura dira jayaningrat - lebur dening pangastuti. Segala (kepongahan dan niat buruk dari) kekuatan, kejayaaan, dan kedudukan; akan bisa dikalahkan dengan sikap bijak, lembut hati, dan sabar.

Karenanya, jangan bandingkan Sukarno di tahun 1930. Apalagi dibandingkan dengan mahasiswa sekarang. Yang sebenarnya tak lagi menggugat, tapi sekedar memanggil. Memanggil untuk menggugat juga sih secara ramai-ramai. Cuma bukan Indonesia Menggugat. Melainkan sebaliknya. 

Dan para proxy dalam perang asimetris ini, bertepuk tangan. Horeee, kesambet amplop juga. Bayangin kalau anak STM saja bisa berharga Rp 750 ribu. Yang doktor mungkin bisa beribu kali lipat.  | @sunardianwirodono




Yogyakarta, menjelang Gertakan 30 September 2019.

Rabu, September 25, 2019

Ada Apa dengan Jokowi?


Tidak mudah menjadi Jokowi. Sebagaimana juga tidak mudah menjadi mahasiswa, menjadi demonstran, menjadi anggota DPR, menjadi jurnalis, menjadi tukang kompor meledug, menjadi fesbuker atau bloger. Posisi yang semuanya sama-sama sulit. Kecuali dalam setiap status tersebut ditambah kata ‘ngawur’.


Menjadi fesbuker atau bloger ngawur misalnya, tentu bisa sama mudahnya menjadi presiden ngawur, komentator ngawur, copet ngawur, dan sebagainya. Dengan kadar implikasi yang berbeda-beda. Orangtua mahasiswa yang anaknya mati karena kecelakaan di kampus, pun bisa dengan gampang langsung teriak; “Turunkan Jokowi!”


Jika kita melihat dunia kepolitikan kita hari-hari ini, politik Indonesia masih belum mendapatkan format baku. Atau mungkin takkan pernah mendapatkan. Tetapi setidaknya, sistem politik kita masih berada dalam fase procedural-formal. Akan terus sangat terbuka dengan berbagai interpretasi dan sikap penjabarannya.


Coba saja lihat, perdebatan kita hingga hari ini dalam ketatanegaraan. Memakai sistem parlementer, presidential, atau presiden-sial? Belum lagi wacana penolakan atas kandidat yang sudah disahkan KPU dan MK, memenangi Pilpres 2019 lalu.


Jika kita mendengar ‘Bubarkan DPR’ dan ‘Turunkan Presiden’, dari poster-poster dan teriakan para demonstran, kita tidak tahu DPR dan Presiden yang mana? DPR dan Presiden yang sedang berjalan, yang tinggal beberapa hari berganti? Sementara DPR dan Presiden yang baru, 2019 – 2024, belum dilantik. Meski belum dilantik pun, mereka adalah produk demokrasi kita yang sah dan berkekuatan hukum.


Pertanyaannya lagi; kalau DPR dan Presiden dibubarkan dan diturunkan, yang ngganti’in siapa? Amien Rais? Sri Bintang Pamungkas? Tommy Soeharto? Rizieq Shihab? Gimana caranya?


Tentu saja, aneka tuntutan atau suara protes dalam demonstrasi adalah sesuatu yang diamplifikasi sebegitu rupa. Bukan sekedar permainan retorik atau hyperbolic, tetapi juga aspek sensasi, untuk mendapatkan perhatian. Tapi, apa yang dipermasalahkan kemudian, dalam semua tuntutan itu? Bagaimana duduk masalah sebenarnya? Di jalanan, sangat susah kita membaca literature melalui smartphone, yang smart sekali pun.


Banyak pengamat politik, khususnya pengamat demo, membanggakan gerakan mahasiswa kali ini berbeda. Murni. Cluster baru. Seberapa dalam pengamatan dan penilaian terhadap hal ini, dengan tanpa perbandingan yang tajam dan menyeluruh? Dalam setiap perubahan kekuasaan, juga berbagai situasi political-crowded, tidak pernah ada perubahan bersebab tunggal dan steril. Bahkan kemunculan Jokowi pun, tak bisa dengan garis tunggal ditarik karena tiadanya calon lain yang kompetitif.


Dalam kasus revisi UU-KPK, dan juga disusul RKUHP, serta yang lain, permasalahannya tidak sederhana dan tidak tunggal. Bahkan pihak-pihak yang selama ini memahami Jokowi, dengan langkah-langkah strategisnya, juga sama-sama heran. Mengapa langkah Jokowi kali ini berbeda? Ini bukan Jokowi’s Way! Ada apa dengan Jokowi?


Ia sedang memberi ruang tawar pada DPR, untuk apa yang hendak dimintanya dalam kaitan pemindahan Ibukota RI? Atau ia melihat bahwa KPK menjadi anak liar, yang melenceng dari tujuan reformasi? Menjadi alat politik segelintir orang dengan alasan perjuangan anti korupsi? Atau Jokowi salah mendapat informasi, seperti KPK menghambat investasi misalnya? Lantas, bagaimana "kita" yang punya informasi benar memberitahukannya? Dengan menyuruhnya turun? Turun ke jalan atau turun jabatan?


Tidak mudah untuk mengambil kesimpulan, kecuali kita melihat dan berkomentar secara ngawur. Karena kompleksitas masalah yang dibawa oleh situasi transisi ini, masih saja menyodorkan fakta getir. Angin perubahan (dari orde Soehartoisme ke jaman keterbukaan sekarang ini) bukan sesuatu yang mudah, apalagi ketika politik identitas kembali dihembuskan, dengan kencang.


Perubahan bukan situasi tunggal terjadi di Indonesia, melainkan fenomena dunia. Ketika modernisme, atau juga kapitalisme, juga gagap menghadapi perubahan konstelasi global yang cepat ini. Amerika Serikat bisa kelimpungan menghadapi RRC. Kita mengatakan tentang ekonomi global yang menyurut, tetapi di dalamnya pastilah karena perubahan tata-nilai ekonomi global sebagai kemestian tak terelakkan. Indonesia adalah bagian yang terkena imbasnya, justeru karena kita tengah berjuang untuk turut mengambil bagian, setelah sejak Soeharto hanya menjadi potential-buyers.


Indonesia memiliki keberuntungan, karena keterseokannya lebih karena bukan saja ketidakbecusan, melainkan mentalitas korup yang akut. Namun selama 17 tahun keberadaan KPK, setelah Soeharto lengser, perilaku koruptif tidak berubah. Ada apa dengan KPK? Dengan kewenangan yang besar, yang muncul justeru elite KPK sebagai selebritas. Pemberantasan korupsi menjadi nilai tawar, sebagaimana Abraham Samad dan Bambang Widjojanto kemudian memanfaatkannya.


Presiden telah membuka kotak dialog dalam RKUHP. Tinggal bagaimana masalah itu berproses di Parlemen, di mana masyarakat warga memiliki kewenangan mengetahui dan memberikan pertimbangannya. Tekanan dari demo-demo jalanan, tentu saja penting sebagai bargaining power.


Namun duduk bersama di ruang-ruang sidang, berdialog, memberikan kritik dan masukan, juga sesuatu yang mesti ditempuh (lepas apakah kita dulu ikut memberikan suara atau golput). Karena mekanisme penggodogan UU, tak bisa tidak adalah di Parlemen. Ini proses pendewasaan yang proporsional. Tak bisa kita terus bergantung, mendesak presiden dengan mengatakan; Lhah, kamu ‘kan presidennya?


Dalam kasus RUU KPK, masih ada ruang yang bisa diperjuangkan. Bagaimana membuka ruang dialog dengan Presiden. Kita akan melihat, apakah Jokowi akan menutup dialog, atau memakai kelazimannya selama ini sebagai pendengar yang baik, sebelum revisi UUKPK itu ditandatanganinya.


Meski pun kita barangkali juga boleh menduga, Jokowi mungkin sedang berfikir tentang bagaimana berkelit di antara belitan politik tawar-menawar. Bagaimana pun, ia bukanlah orang partai. Dia birokrat yang direkrut partai, atau dimanfaatkan. Pemimpin yang tidak mempunyai partai. Dari soal penentuan cawapres dalam Pilpres 2019 kemarin, semestinya kita juga tahu, bagaimana ia berkelindan dalam belitan partai. Dan aroma kompetisi, hingga hari ini pun belum usai.


Namun sampai kapan, demokrasi subjektif ini terus akan kita pakai? Dan abai membangun sistem dan mekanismenya? Demokrasi tak hanya mengandalkan kebebasan, hak azasi, tetapi juga kesepakatan akan social religion, membangun kebersamaan di dalam perbedaan. Di situ kita tetap butuh parlemen, presiden, juga lembaga-lembaga judikatif serta watchdog untuk mengawasinya. Agar masing-masing tidak ngawur.


Karena cara-cara ngawur, juga hanya akan melahirkan reaksi ngawur. Meksi pun, memang, ngawur itu gampang. Segampang mengarang itu gampang. 


Sunardian Wirodono, Yogyakarta, 25 September 2019

Selasa, September 24, 2019

Reformasi Memanggil-manggil

Adagium "Indonesia Memanggil" saya pakai pertama kali 2004, yang saya tabalkan dalam novel politik saya, "Anonim, My Hero!" (Galangpress, Februari 2004, h. 372).

Tokoh utama dalam novel itu, Anonim, lari ke Pulau Selayar, karena merasa kaki-tangan Soeharto mengejar-kejarnya. Apalagi, pacar gelap Kapten Haddock, seorang jenderal Orba, ternyata tersangkut cinta pada Anonim.

Situasi memang gawat. Soeharto memang sudah turun, tapi bagaimana jika Mbak Tutut dan Prabowo kembali menguasai Golkar? Anonim balik ke Makasar. Di sebuah hotel, dia membuat situsweb dengan nama "Indonesia Memanggil". 

Seluruh Makassar gempar waktu itu, karena Anonim nge-band semua jaringan game online. Di warnet-warnet seluruh Indonesia blank. Logo Ragnarock yang lagi hits waktu itu, berganti dengan top up "Indonesia Memanggil":

"Anak-anak muda Indonesia, jangan percayai para elite politik, birokrat, budayawan, tokoh publik, jurnalis, reporter televisi, host dan presenter infotainment, demonstran, pengacara, LSM, politikus busuk dan tidak busuk,..." (Anonim, h. 372).

Demikian saya tulis dalam novel itu, kala itu, 2004. Tapi, kenapa dengan hal itu sekarang? Itu lantaran ketika membacai isian medsos tadi pagi (kemarin seharian libur bermedsos), saya menemukan istilah "Gejayan Memanggil".

Aduh, kok Gejayan sih yang memanggil? Ada apa? Siapa nih yang berada di Gejayan yang memanggil itu? Dalam kajian, sikap dan press release aliansi rakyat bergerak, kita tidak menemukan nama-nama. 

Sebuah gerakan tak bertanggung jawab, memakai nama aliansi rakyat tapi tak ada nama person yang disebut. Bagaimana kita percaya dengan ajakannya yang gagah, agar mengosongkan kelas, turun ke jalan, untuk datang suarakan dan lawan?

Dalam kajian mereka, tak ada yang salah secara logika atau nalar akademik. Bukankah itu kesimpulan umum, yang jadi persoalan kita bersama? Persoalannya kemudian adalah pada ajakan untuk menyikapi hal itu. Mengapa mesti turun ke jalan, bukannya masuk ke gedung pemerintah dan parlemen, untuk membicarakannya? 

Seruan aksi damai boleh saja dicanangkan. Tapi tak ada aksi turun ke jalan yang berlangsung tidak berisik. Pada sisi keberisikan itulah, eskalasi sosial, politik, dan tentunya ekonomi, akan terusik. Dan akibatnya? Wamena terbakar. 17 nyawa melayang.

Mengapa Gejayan yang memanggil? Siapa Gejayan ini? Kenapa bukan Bulaksumur? Kok banyak pakai poster dengan dasar item? Apakah ini warna ideologinya, yang suka item-item kayak bendera yang dibilang tauhid itu? 

Hingga 20 Oktober 2019 kelak, seruan demo, turun ke jalan, dengan memainkan isu-isu yang sexy, bisa jadi akan banyak. Targetnya, bisa macem-macem, tapi antara lain bisa diduga; Penghadangan atas pelantikan Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia 2019 - 2024. Siapa saja di belakangnya? 

Kita bisa menduga-duga, tentu saja, yang tak suka Jokowi jadi Presiden, atau yang dirugikan karena Jokowi Presiden. Bukan sesuatu yang susah bukan?
Semoga rakyat tidak bodoh, dan tidak mudah diprovokasi oleh pihak yang menyebut nama dirinya saja tidak berani. Jangan hanya Gejayan Memanggil, yang kayaknya kok tendensius banget. Mendingan Indonesia Memanggil, mari kritisi Indonesia dengan cinta dan ketulusan nan sejati, demi Indonesia.



Sekitar 8000 mahasiswa sedang bergerak dari titik simpul UGM-Bulaksumur. Sementara seribuan massa mahasiswa sudah menunggu di titik simpul Gejayan, tak jauh dari Sadhar, dan masih ada ribuan lagi mahasiswa dari titik simpul UIN yang juga sedang bersiap hendak ke Gejayan pula, di mana 17 tahun lalu Mozes Gatotkatja kedapatan tewas di pertigaan jalan itu. 

Demikian reportase jurnalis beberapa stasiun televisi (sialan UNY kok nggak disebut?), yang saya lihat sembari tiduran di sofa. Saya sakit, maafkan, untuk jalan kaki terasa panas di kepala dan kaki. Beda dengan dulu, ketika saya dan warga masyarakat biasa, bukan mahasiswa, jalan kaki dari rumah masing-masing, ke titik kumpul Pagelaran Kraton Ngayogyakarta, pada 20 Mei 1998. Ikut-ikutan teriak 'turunkan Soeharto!" 

Jaraknya waktu itu, lebih dari 25 kilometer. Pulang pergi, Minomartani - Alun-alun Lor, jalan kaki. Melintasi jalan Gejayan pula. Di sepanjang jalan itu, di dekat susteran, para suster Katolik menyediakan air mineral yang melegakan tenggorokan. Nggak ada satu pun yang bawa poster waktu itu. Sehari sebelumnya, di tempat yang sama, saya baca puisi "Sudah Gaharu Cendana Pula". Dan satu puisi "Doa untuk Soeharto", yang saya masih ingat bunyi syair utuhnya; "Tuhan, turunkan dia, Amien!"

Sedang membandingkan, atau sedang narsis? Mungkin keduanya. Pertigaan Gejayan, adalah pilihan strategis untuk hokya-hokya, ketika Yogyakarta mengalami bonus demografi. Panen generasi kost-kostan di segi tiga emas bulaksumur-gejayan-jalansolo. Di mana bisnis modern dan tradisional berbaur padat merayap. Pertumbuhan ekonomi high-class, yang tak hanya butuh satu korban bernama Mozes Gatotkatja. Bisa ribuan mahasiswa, utamanya yang hanya bisa ngopi di angkringan Nalagaten.

Tiduran di atas sofa, dalam batuk kering yang nankring sebulanan lebih, saya ngungun. Saya mengerti, setidaknya mencoba mengerti, apa yang diteriakkan para mahasiswa itu. Bayangkan; KPK dilemahkan. Hutan dibakar. Papua ditindas. Tanah untuk pemodal. Petani digusur. Buruh diperas. Privasi terancam. Demokrasi dikebiri. 

Keprihatinan mereka begitu lengkap, maka rakyat perlu bergerak. Dan posternya, bentuk serta isinya bisa sama persis dengan apa yang dilakukan mahasiswa Malang, Jawa Timur, juga Makassar, dan entah mana lagi. Mereka tak percaya DPR, elite politik, oligarki, pemerintah. Pokokmen kabeh sing lagi kuwasa. Saya lupa. Ini jaman digital. Copy paste begitu mudah. Demonstrasi bisa ber-tagar dan viral di medsos.

Saya baru nyadar, saya bagian dari generasi analog. Mungkin kecemasan saya berlebihan. Reformasi politik 20 tahun lalu hanya melahirkan anomali? Atau pro-kontra? Sembari diam-diam menyesali pilihan yang berbeda? Dan kita belum jua dewasa? Hingga mudah terbakar? Benarkah ini hanya soal Jokowi dan no Jokowi? Atau ada soal setan belang yang lain? "Kagak ye!" bentak setan belang, sembari nge-cek rekeningnya di android.

Gejayan Memanggil. Memanggil Apaan?

Seorang bekas aktivis mahasiswa yang terhormat, walau sampai kini masih suka jadi aktivis (dan berbisnis politik juga), mengatakan goblog saja mereka yang masih percaya teori konspirasi (dalam konteks melihat peristiwa ‘Gejayan Memanggil’ kemarin).

Duh, yang paling pinter. Mereka yang tak belajar dari masa lalu, akan dihukum dengan mengulangi kesalahan yang sama, ucap George Santayana. Dan kita sering melihat, para penari lebih sering hanya bergerak karena gendang orang lain. Sementara para penari selevel RM Wisnoe Wardhana, Ben Soeharto, atau Suprapto Suryodharmo, adalah sebuah pencapaian. Tak sekedar ditemu di jalanan, melainkan sepanjang perjalanan.

Cilakak banget jika meyakini tunggang-menunggang adalah semata teori konspirasi. Itu artinya, hanya melihat dunia dalam egosentrismenya. Dalam intersubjektivitas, seorang individu selalu memiliki handicap (halangan), ketika berhadapan langsung dengan konspirasi yang begitu besar. Yang bahkan dia sendiri tak menyangka konspirasi sebesar itu ada. Pada level mana?

Pada level konten ketika permainan isyu hanyalah dagangan di permukaan. Tuntutan para mahasiswa bergerak (dengan memviralkan via medsos dan digital printing: KPK Dilemahkan. Hutan Dibakar. Papua Ditindas. Tanah untuk Pemodal. Petani Digusur. Buruh Diperas. Privasi Terancam. Demokrasi Dikebiri), begitu mudah diduplikasi. Hingga kemudian tiba-tiba muncul flyer dan poster di medsos dan jalan-jalan, DPP FPI dengan gambar Rizhieq Shihab mengajak mahasiswa bergabung dengan ulama dan tokoh nasional, melawan kekuasaan yang dzalim. Tuntutannya? Ya, itu tadi, soal RUU-KPK, R-KUHP, Papua Ditindas, Demokrasi Dikebiri, dan seterusnya. Copy paste!

Diksi dan narasi yang tampak gagah, tapi bukan sebuah tesis dari dialektika atau ideologi perjuangan. Tidak ada tuntutan radikal, darimana semuanya itu berasal. Hingga tunggang-menunggang, dalam perilaku politik penuh claiming itu, menjadi sebuah simbiose tanpa disadari. Padahal, tak ada akar permasalahan yang sama, untuk berbagai tuntutan itu. Apalagi sampai pada pertanyaan benar dan relevankah tunutan itu, tanpa memahami akar masalahnya? Mari belajar trias-politica jika dirasa relevan.

Radikalisme hanya dalam aksi, namun konvensional dan bahkan puritan dalam berpikir, adalah sebuah kejumudan tersendiri. Hingga kita juga tak bisa kritis, diam saja, ketika melihat paradox atau anomaly. Mengaku berpaham radikal, tapi yang diperjuangkan konvensionalisme, atau bahkan puritanisme!

Bagaimana kita bisa menuntut keadilan, jika dari dasar pemikiran kita juga tak ada prinsip keadilan? "Kalau engkau berharap orang lain akan adil terhadapmu karena engkau sudah adil kepada mereka,” ujar Pravine Hurbungs, “itu sama saja mengharapkan seekor singa tidak menelanmu karena engkau tidak memakan dia!”

“Dalam politik tak ada kejadian yang tak direncanakan, atau insidentil (atau persamaan kebetulan). Meskipun (jika) itu terjadi, maka yakinlah, itupun direncanakan agar terlihat seolah insidentil,” sebagaimana pidato politik Franklin Roosevelt. Karena politik sangat cair, dan musim bisa berganti sangat cepat.

Kita akan terus mengulang-ulang tuntutan yang sama, artinya kesalahan yang sama, sepanjang tak ada perubahan dalam sistem politik kita. Politik yang elitis, sejak dari awalnya, seperti ditulis Herbert Feith dalam Catatan Pemilu 1955, tidak pernah memberi ruang pada kedaulatan rakyat. Oligarki politik bukan hanya sekarang, meski memang makin parah paska Reformasi (Semu) Politik 1998.

Jika tuntutan hanya sebagaimana poster yang diacung-acungkan kemarin (ada juga yang mengacungkan poster bantuan pembuatan skripsi), kita tak pernah sampai pada perubahan sampai ke akar yang dimaksud.

Demokrasi masih akan tetap pada formalitas dan kelamisannya. Yang menuntut dan dituntut sama-sama kunyuknya. Partai politik tetap hanya konspirasi untuk merebut kekuasaan. Sementara kita selalu ingin memilih orang yang terbaik dalam pemilihan, sayangnya orang seperti itu tak pernah jadi kandidat. Apalagi ketika Mahkamah Konstitusi pun memperkuat sistem politik kita yang elitis itu. Dengan ambang batas dan dipersulitnya calon independen atau alternatif.

“Orang-orang yang memberikan vote (suara), tak menentukan hasil dari pemilu. Namun orang-orang yang menghitung vote itulah yang menentukan hasil pemilu,” pidato Joseph Stalin. Dan politik menentukan siapa yang akan memiliki kekuasaan, bukan memiliki kebenaran. Charles de Gaulle sampai pada kesimpulan paling tragis; “ Politik adalah urusan yang terlalu serius untuk ditangani para politikus.”

Tapi, rasanya, lebih tragis lagi, kalau para mahasiswa bergerak juga cuma berada di ranah politik praktis, hasil arahan kakak-kakak senior mereka belaka! Sama aja, Bung!
 
 
SIAPA MEMANGGIL 
APA

Oleh beberapa teman, saya diingatkan, berkait Gejayan Memanggil. Ada yang mengatakan, jangan terlalu (mudah) curiga pada para mahasiswa. Karena di sisi lain, faktanya tetap harus ada peran watchdog bagi para penguasa pongah tapi bego, juga jahat. Baik bagi mereka yang di parlemen, maupun yang pemerintahan.

Okay, saya setuju. Saya dengarkan baik-baik keterangan mereka. Bahwa para pemain di Gejayan Memanggil ini cluster baru. Sama sekali berbeda. Apa bedanya? Kalau mengenai pola permainan, sama saja. Cuma tukang tiru-tiru. Bedanya, yang sedang dipraktikkan adalah pola pergerakan mahasiswa Hong Kong. Berangkat dari titik simpul berbeda-beda. Bergerak memusat, tanpa pucuk-pucuk pimpinan. Semuanya setara. 

Apa yang hebat dari pola ini, ketika dicobakan di segi-tiga emas Bulaksumur-Gejayan-Bataskota? Apalagi kalau cluster baru ini cuma jadi ajang percobaan seniornya (entah itu Angkatan 98 atau para komandan abadinya). Namun dari setting geo-politik, para aktivis boleh dikata bego kalau menari dalam gendang pihak lain. Dari sisi konten, juga timing, tak ada yang bisa menjamin gerakan Gejayan Memanggil steril. Naif saja jika mereka ngomong tidak ditunggangi atau tanpa penunggang. 

Ada konsultan politik di Yogya bilang, tak ada teriakan ‘turunkan Jokowi’. Sayangnya, dia cuma melihat skala Yogyakarta. Tak melihat bagaimana yang terjadi di Makassar, Purwokerto, Cirebon, Riau? Kalau beberapa dosen, teman mereka, ikutan berdemo menjadi dasar penilaian gerakan ini didukung civitas akademika secara massif, juga terlalu naif. 

Dikira dunia politik (praktis) bisa dibentengi oleh imajinasi. Sementara bermain-main politik (seperti Gejayan Memanggil) misalnya, tanpa mengurutkannya dengan timeline Orde Baru, Reformasi 1998, Pilpres 2014, Pilkada DKI Jakarta 2017, Pilpres 2019, saya kira hanya menunjukkan anomali. Apalagi dengan mengabaikan aktor-aktornya. Walau pun RUU KPK dan KUHP tampak logis dipakai alas.

Masyarakat yang semula ‘hanya’ terbelah dalam Orde Baru vs Orde Post Reformasi, menginti pada Prabowo versus Jokowi, kini kemudian mengental dalam platform yang sebenarnya sudah dijawab Sukarno (dalam pidato 1 Juni 1945), dan terus digemborkan hingga kini, dengan berbagai variannya. Apalagi sejak pembubaran HTI.

Persoalannya menjadi tidak sederhana. Tak hanya sekedar korupsi dan bukan korupsi. Pada kenyataannya, Reformasi 1998 lebih banyak melahirkan oknum baru, tinimbang hal-hal baru yang menjanjikan. Ada begitu banyak komisi negara, seperti KPK, KPI, KPAI, KY, atau sebelumnya lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi, tapi seberapa besar perubahan significant dihasilkan, dengan justeru meruyaknya praktik KKN lembaga-lembaga negara itu? Perubahan politik 1998, tak dibarengi perubahan mendasar mengenai sistem politik kita, yang tetap saja elitis, sebagaimana kelahirannya dalam Pemilu 1955. Kedaulatan Rakyat hanya omong kosong. 

Mengapa medan pertempuran disebar ke berbagai daerah? Jika benar bahwa ini cluster baru, yang pendanaannya transparan lewat kitabisadotcom (konon sudah mencapai di atas Rp 80 juta), mengapa tak semua mahasiswa menyerbu ke Jakarta? Ke Senayan dan ke Istana Presiden sekaligus, untuk mendesakkan agar DPR dan Presiden tidak nyampah? Kenapa masih tertarik dengan permainan efek mediasi? Ada setting, timing, ada juga acting, dan kita masih suka gaya Affandi yang impresionistik. 

Kita selalu pura-pura tak tahu, atau memang bego. Tidak ngerti sedang ngapain sekarang ini, padahal dengan alasan demokrasi dan heroisme. Maka gaya bertahan Jokowi, yang telah mengupayakan penundaan pengesahan RUU KUHP, bisa jadi tidak menarik perhatian para mahasiswa, untuk mendesak ke Senayan. Takut dituding ditunggangi atau tidak murni. Kurang heroik ‘kan?

 

Kamis, Juli 25, 2019

Khianat Politikus Ketika Keringat Rakyat Belum Kering


Oleh: Sunardian Wirodono

Sudah jamak, pemilu usai rakyat ditinggalkan. Rakyat pemilik hak suara, sebagaimana ujar Gus Dur, hanya sebagai pendorong mobil mogok. Begitu mesin bunyi, mobil langsung menggeblas tanpa terimakasih, meninggalkan pendorongnya jatuh terjungkel.

Elite politik kita yang dulu berkoalisi memajukan Capres A maupun B, kemudian ribut soal koalisi atau oposisi. Pada dasarnya, hal itu hanya menunjukkan watak murninya. Mencari kekuasaan bagi kepentingan sendiri. Bukan dalam rangka tunduk dan mengabdi pada kedaulatan rakyat. Bibirnya saja ngomong sampe ndower, demi bangsa dan negara.

Pada saat itulah, rakyat jengkel. Terus kemudian cuek. Pada saat itulah, para politikus semakin senang. Makin dicuekin, makin leluasa bergerak. Mau dukung mau cuek, suara atau kursi sudah didapat. Ape lo? Ape lo?

Sejak awalnya, politik kita memang politik elitis. Herbert Feith mencatat sejak Pemilu 1955, dengan partisipasi yang tinggi, tingkat pendidikan masih rendah, hasil pemilu selalu diakhiri tudingan (dari yang kalah) tentang adanya kecurangan.


Omong-kosong Koalisi Oposisi. Sebagaimana yang dikatakan Megawati belum lama lalu, sistem kenegaraan kita tak mengenal koalisi atau oposisi. Tapi tentunya hal itu dengan ketentuan dan syarat berlaku. Yakni, tumbuhnya masyrakat yang sadar dan peduli pada kualitas demokrasi. 

DPR dan presiden pada dasarnya laksana saudara kembar. Lahir dari rahim yang sama: rakyat. Pasca Reformasi 1998, dan mulai 2004, di negara kita keduanya dipilih langsung oleh rakyat. Keduanya saling berhubungan (interrelation), saling bergantung (interdependention), dan saling menentukan (interdetermination) secara fungsional. Presiden tanpa DPR akan menjadi otoriter, DPR tanpa presiden laksana pohon tanpa buah. 

Rakyat memerlukan presiden untuk menjalankan pemerintahan negara, dan rakyat membutuhkan DPR untuk mengawasi. Presiden (dan pemerintahannya) disebut eksekutif, bahkan eksekutif par excellence. Dengan para pembantunya, Presiden berfungsi melaksanakan (to execute) kebijakan sesuai undang-undang.

Maka, presiden memang harus lebih banyak bekerja ketimbang bicara. Sedikit bicara banyak kerja adalah moto keberadaannya. Bekerja menjalankan fungsi eksekutorial adalah mode of existence sekaligus filosofi eksistensialismenya.

Sebaliknya, DPR harus lebih banyak bicara. Aneh jika anggota dewan tidak berbicara. Masalahnya, berbicara pada siapa dan untuk apa? Jika hanya bicara pada media, dan tentang dirinya atau bahkan untuk kepentingan diri-sendiri, bukan mewakili kepentingan rakyat, di situ persoalannya. Dengan menyebut nama sepeti Fadli Zon dan Fahri Hamzah, misalnya, atau Eko Patrio, tak dapat kita bayangkan munculkan orang seperti Cicero.

Cicero, parlementarian legendaris dari Yunani Kuno. Orator ulung yang pidato-pidato retoriknya di Parlemen Kota Athena sangat inspiring (memberikan inspirasi) dan intriguing (merangsang). Anggota DPR kita, anehnya, suka pidato berapi-api, bahkan menghujat pemerintah di jalanan, bersama para pendemo (contoh, dua nama anggota DPR-RI yang disebut sebelumnya).

Kriteria penerimaan atau penolakan DPR, sejatinya tentu hanyalah satu: berpihak kepada kepentingan rakyat atau tidak. Konstitusi kita tidak mengenal koalisi pendukung pemerintah atau oposisi. Kalaupun dari parlemen ada menyebut sebagai oposisi, maka dalam system ketatanegaraan presidential, parlemen tidak dengan mudah menjaruhkan presiden. 

Sampai di sini semuanya terang benderang. Anggota DPR, baik partai politik induknya bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah maupun koalisi oposisi, tetap saja memiliki tugas konstitusional yang sama. Menjalankan ketiga fungsi mereka; legislasi, anggaran serta budgeting, dan terutama pengawasan. Tak peduli berasal dari partai manapun, koalisi atau oposisi, DPR harus mengawasi presiden. 

Kaum Oligarkis Menyabot Rakyat. Dalam konteks dan perspektif ini, secara bersama partai-partai politik di DPR justru harus berkoalisi melaksanakan fungsi-fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Jika inti oposisi adalah penyeimbang dan pengawasan, hakikatnya setiap anggota DPR adalah oposisi. Keduanya mesti secara bersama-sama menjadi kekuatan penyeimbang bagi presiden dan pemerintahannya. Intuk itulah rakyat menggaji mereka.

Istilah koalisi dan oposisi sebagaimana diperdebatkan di ruang-ruang publik usai Pilpres 2019, lebih merupakan rekayasa politik kaum oligarkis dalam mengibuli rakyat pemilihnya. Pembelahan politik berdasar posisi terhadap presiden, menjadi berkesan ekstrakonstitusional, bahkan antikonstitusional! Hal itu sama tidak etisnya dengan anggota DPR yang diam saja dalam pengertian mengabaikan (ignoring) maupun membiarkan (allowing) suatu penyelewengan terjadi. 

Koalisi dan oposisi bisa menjadi hanya istilah yang gagah, tetapi dengan praktik yang sama, hanya demi kepentingan mereka sendiri, sama sekali rendah nilainya. Oposisi jalan sunyi, seperti yang dibanggakan PKS, seolah jalan suci dan gagah. Padahal di Indonesia, oposisi juga bisa koruptif dan manipulative, ketika yang terjadi hanya demokrasi prosedural. Yakni dengan adanya praktik politik transaksional, di mana penolakan hanyalah alat, sebagaimana praktik tirani minoritas.

Pengabaian fungsi-fungsi DPR adalah tidak bermoral, apa pun alasannya. Termasuk di dalamnya, partai politik yang bergabung dalam koalisi partai politik pendukung pemerintahan. Karena itu, secara sederhana, dalam system politik kita, payung sebenarnya cuma dua, eksekutif (pemerintah) dan legislative (parlemen, wakil rakyat). Rakyat memilih presiden untuk menjalankan administrasi pemerintahan negara, dengan agenda yang dibuat parlemen sebagai cerminan kehendak dan kepentingan rakyat (yang memilih anggota parlemen tersebut).

Pada sisi itu. dibutuhkan lembaga judikatif, yang ditunjuk atas dasar kesepakatan pemerintah dan  parlemen. Agar terjadi keseimbangan, terjamin jalannya pemerintahan sebagaimana dikehendaki rakyat. Di situ pengertian ‘trias politica’ pada awalnya. 

Pasalnya, di dalam parlemen sendiri muncul faksi-faksi. Bahkan secara formal, mereka membuat fraksi-fraksi, yang menjadi bagian dari apa yang disebut koalisi antarpartai di parlemen. Di situ istilah ‘perwakilan rakyat’ mengalami distorsi dan reduksi. Fraksi kemudian menjadi pengendali anggota dewan, karena fraksi merupakan kepanjangan tangan partai. Lebih banyak dikendalikan oligarki partai, yakni para elitenya dan apalagi ketua umumnya. Kompetisi di antara anggota dewan, juga menjadi pangkal sebab, bagaimana mereka kemudian abai bahwa yang mesti dipentingkan adalah kepentingan rakyat.


Demokrasi Gotong Royong Sukarno. Sejarah gagasan Sukarno tentang demokrasi, seluruhnya bertema sentral persatuan. Ideologi Pancasila yang digagas, merupakan manifestasi keinginannya untuk selalu mempersatukan bangsa Indonesia. Ia tak setuju demokrasi liberal dengan sistem parlementer seperti yang pernah diterapkan.

Idealitas konsep demokrasi; yaitu tata sosial, politik dan ekonomi yang anti elitisme, kapitalisme dan imperialisme, serta memberi kesempatan kapada rakyat dalam peran politik dan ekonomi. Gagasan ini oleh Sukarno dinamakan sosiodemokrasi. Penerapan demokrasi yang relevan di Indonesia, menurutnya, demokrasi yang menjunjung tinggi asas gotong royong (persatuan) dalam membangun bangsa dengan sistem pemerintahan terpimpin atas dasar permusyawaratan/perwakilan.

Pengertian berada di luar pemerintahan, artinya berada di wilayah legislative, parlemen, sebagai wakil rakyat. Jika mau memakai istilah oposisi, parlemen itulah yang berada di ranah oposisi. Tentunya dengan tetap menyuarakan amanat penderitaan rakyat, karena fitrahnya sebagai juru bicara rakyat.


Namun ketika korupsi, juga dalam cara berfikir (apalagi pelibatan kalangan akademik dalam praksis politik), demokrasi terus dikutak-kutik dan diakali. Menjadi makin rumit bukan untuk kesejahteraan rakyat, melainkan kesejahteraan mereka yang terlibat dalam proyek-proyek eksperimen demokrasi. Termasuk yang paling aktual, Pemilu Serentak 2019, dan mungkin kelak gagasan Salim Said tentang Pilpres per-8 tahun sekali.

Pilpres dan Pileg dipisah, tetapi Pilpres per-delapan tahun sekali, dengan presiden yang sedang menjalankan pemerintahan tak boleh ikut. Nyapres hanya boleh sekali. Agar tak ada calon pertahana, yang dikhawatirkan abuse of power. Bayangkan, ketakutan akan sesuatu, jalan keluarnya hanya menyodorkan bagaimana unsur yang menakutkan itu dihilangkan (males mikir mencari jalan keluar dan membangun system). Dan dengan kacamata kuda, sering jalan lurus saja, tanpa melihat persoalan peripheral-nya.  

 
Sumber Kekacauan. Ketika partai politik mudah mengingkari amanat rakyat, di mana sumbernya kekacauan semua itu? Ada missing link dari amanat rakyat ke orang-orang yang mereka pilih lewat partai politik. Begitu pemilu usai, rakyat tak lagi punya hubungan dengan parpol. Parpol balik jadi milik orang-orang parai, atau bahkan milik ketua umumnya doang.

Maka tak heran di Indonesia ada fenomena Prabowo dengan Gerindra, Hari Tanoe (Perindo), Surya Paloh (Nasdem), dengan tingkat kecanggihan masing-masing. Lihat Surya Paloh, dengan busa-busa di sekitar brewoknya. Di tengah kesibukan membangun koalisi hasil Pilpres 2019, sudah bermanuver untuk Pilpres 2024, mengelus-elus jomblo Anies Baswedan. Nasdem sama sekali tak peduli sosok tersebut menjadi common enemy masyarakat. Meski dari hal itu, justeru patut diduga, Nasdem sedang bermain-main politik bagi kepentingannya sendiri. Omong kosong dengan demi bangsa dan negara, sebetapapun gagahnya orasi politikus penggemar army look itu.

Para elite parpol lebih sibuk urusan bagi-bagi kuasa. Rebutan kursi. Rebutan proyek. Pada sisi itu, jangan lengah, dalam tradisi demokrasi yang masih formal prosedural, istilah oposisi hanyalah sebuah kegenitan, jika bukan bentuk kemunafikan. Oposisi dalam pengertian ini, bukanlah jalan sunyi, apalagi kering. Kenyataan membuktikan, oposisi justeru bisa menjadi tirani minoritas. Dan cara menundukkan mereka, bukan hanya lewat voting, tetapi juga suap atau politik uang dalam demokrasi transaksional.

Jika wakil rakyat (atau partai) merepresentasikan kepentingan rakyat, maka tanpa menyebut adanya koalisi dan oposisi, system demokrasi kita sudah bisa disebut sehat. Yang tidak sehat, ialah jika istilah koalisi dan oposisi hanya dipakai sebagai kamuflase, untuk menyembunyikan watak elite partai yang oligarkis. Bertaniah pada kepentingan partai, elitenya, atau apalagi pada ketumnya doang.

Sampai kapan? Sampai tumbuhnya pengetahuan dan kepedulian politik dari rakyat. Rakyat yang berdaulat dan kritis, itulah pangkal soalnya. Karena jika tidak, rakyat hanya akan sebagai alasan. Pengkhianatan kedaulatan rakyat makin leluasa, manakala rakyat makin cuek.


Presiden Kuat, atau Rakyat Kuat? Presiden yang kuat, bisa jadi penting. Parlemen dan judikatif yang kuat, tentunya juga harus. Tetapi semua itu butuh rakyat yang sadar dan peduli (kata lain dari kritisisme rakyat). Dan itu bersifat wajib. Kalau rakyat golput? Demokrasi tidak pernah tumbuh dari ngambek’an. Karena itu hanya makin menyuburkan watak oligarki partai.

Hadirnya politisi buruk dan hadirnya golput, kayak dua wajah dalam satu koin. Bertentangan tapi satu, bahkan secara tak langsung saling dukung. Ibarat lomba, tak jelas siapa duluan. Tumbuhnya partisipasi, yang jadi agunan demokrasi, juga berlomba cepat dengan dua hal tadi.

Meski pada sisi lain, antara kepedulian tumbuhnya politik yang sehat dengan apatisme rakyat, bisa melahirkan kesia-siaan baru. Sekali pun kita mendapat pimpinan  eksekutif yang bagus model Jokowi, yang bisa mengundang partisipasi Pemilu di atas 80%, tetap saja demokrasi menjadi bahan rampokan elite. Rakyat tidak pernah tahu bagaimana cara menghukum para penipunya, padahal modusnya selalu berulang.

Kita masih berkutat pada kutukan pertama; Rakyat pinter dan sok pinter yang golput (golputnya pun masih kualitas sinis tapi ceriwis), dan di sisi lain; rakyat bodoh yang hanya selalu ngarep datangnya Satria Piningit. Yang terakhir itu sering ketipu, baik dari demokrasi recehan, hingga apalagi yang mudah tersepona sorga dan takut neraka.

Sunardian Wirodono, penulis tinggal di Yogyakarta.


Kau Pikir Nadiem Akan Berdiri di Depan Kelas?

Para pendekar pendidikan dan kebudayaan, bisa dipastikan menyebut Nadiem Makarim sosok tak layak di posisi Kemendi...