Kamis, Juli 25, 2019

Khianat Politikus Ketika Keringat Rakyat Belum Kering


Oleh: Sunardian Wirodono

Sudah jamak, pemilu usai rakyat ditinggalkan. Rakyat pemilik hak suara, sebagaimana ujar Gus Dur, hanya sebagai pendorong mobil mogok. Begitu mesin bunyi, mobil langsung menggeblas tanpa terimakasih, meninggalkan pendorongnya jatuh terjungkel.

Elite politik kita yang dulu berkoalisi memajukan Capres A maupun B, kemudian ribut soal koalisi atau oposisi. Pada dasarnya, hal itu hanya menunjukkan watak murninya. Mencari kekuasaan bagi kepentingan sendiri. Bukan dalam rangka tunduk dan mengabdi pada kedaulatan rakyat. Bibirnya saja ngomong sampe ndower, demi bangsa dan negara.

Pada saat itulah, rakyat jengkel. Terus kemudian cuek. Pada saat itulah, para politikus semakin senang. Makin dicuekin, makin leluasa bergerak. Mau dukung mau cuek, suara atau kursi sudah didapat. Ape lo? Ape lo?

Sejak awalnya, politik kita memang politik elitis. Herbert Feith mencatat sejak Pemilu 1955, dengan partisipasi yang tinggi, tingkat pendidikan masih rendah, hasil pemilu selalu diakhiri tudingan (dari yang kalah) tentang adanya kecurangan.


Omong-kosong Koalisi Oposisi. Sebagaimana yang dikatakan Megawati belum lama lalu, sistem kenegaraan kita tak mengenal koalisi atau oposisi. Tapi tentunya hal itu dengan ketentuan dan syarat berlaku. Yakni, tumbuhnya masyrakat yang sadar dan peduli pada kualitas demokrasi. 

DPR dan presiden pada dasarnya laksana saudara kembar. Lahir dari rahim yang sama: rakyat. Pasca Reformasi 1998, dan mulai 2004, di negara kita keduanya dipilih langsung oleh rakyat. Keduanya saling berhubungan (interrelation), saling bergantung (interdependention), dan saling menentukan (interdetermination) secara fungsional. Presiden tanpa DPR akan menjadi otoriter, DPR tanpa presiden laksana pohon tanpa buah. 

Rakyat memerlukan presiden untuk menjalankan pemerintahan negara, dan rakyat membutuhkan DPR untuk mengawasi. Presiden (dan pemerintahannya) disebut eksekutif, bahkan eksekutif par excellence. Dengan para pembantunya, Presiden berfungsi melaksanakan (to execute) kebijakan sesuai undang-undang.

Maka, presiden memang harus lebih banyak bekerja ketimbang bicara. Sedikit bicara banyak kerja adalah moto keberadaannya. Bekerja menjalankan fungsi eksekutorial adalah mode of existence sekaligus filosofi eksistensialismenya.

Sebaliknya, DPR harus lebih banyak bicara. Aneh jika anggota dewan tidak berbicara. Masalahnya, berbicara pada siapa dan untuk apa? Jika hanya bicara pada media, dan tentang dirinya atau bahkan untuk kepentingan diri-sendiri, bukan mewakili kepentingan rakyat, di situ persoalannya. Dengan menyebut nama sepeti Fadli Zon dan Fahri Hamzah, misalnya, atau Eko Patrio, tak dapat kita bayangkan munculkan orang seperti Cicero.

Cicero, parlementarian legendaris dari Yunani Kuno. Orator ulung yang pidato-pidato retoriknya di Parlemen Kota Athena sangat inspiring (memberikan inspirasi) dan intriguing (merangsang). Anggota DPR kita, anehnya, suka pidato berapi-api, bahkan menghujat pemerintah di jalanan, bersama para pendemo (contoh, dua nama anggota DPR-RI yang disebut sebelumnya).

Kriteria penerimaan atau penolakan DPR, sejatinya tentu hanyalah satu: berpihak kepada kepentingan rakyat atau tidak. Konstitusi kita tidak mengenal koalisi pendukung pemerintah atau oposisi. Kalaupun dari parlemen ada menyebut sebagai oposisi, maka dalam system ketatanegaraan presidential, parlemen tidak dengan mudah menjaruhkan presiden. 

Sampai di sini semuanya terang benderang. Anggota DPR, baik partai politik induknya bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah maupun koalisi oposisi, tetap saja memiliki tugas konstitusional yang sama. Menjalankan ketiga fungsi mereka; legislasi, anggaran serta budgeting, dan terutama pengawasan. Tak peduli berasal dari partai manapun, koalisi atau oposisi, DPR harus mengawasi presiden. 

Kaum Oligarkis Menyabot Rakyat. Dalam konteks dan perspektif ini, secara bersama partai-partai politik di DPR justru harus berkoalisi melaksanakan fungsi-fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Jika inti oposisi adalah penyeimbang dan pengawasan, hakikatnya setiap anggota DPR adalah oposisi. Keduanya mesti secara bersama-sama menjadi kekuatan penyeimbang bagi presiden dan pemerintahannya. Intuk itulah rakyat menggaji mereka.

Istilah koalisi dan oposisi sebagaimana diperdebatkan di ruang-ruang publik usai Pilpres 2019, lebih merupakan rekayasa politik kaum oligarkis dalam mengibuli rakyat pemilihnya. Pembelahan politik berdasar posisi terhadap presiden, menjadi berkesan ekstrakonstitusional, bahkan antikonstitusional! Hal itu sama tidak etisnya dengan anggota DPR yang diam saja dalam pengertian mengabaikan (ignoring) maupun membiarkan (allowing) suatu penyelewengan terjadi. 

Koalisi dan oposisi bisa menjadi hanya istilah yang gagah, tetapi dengan praktik yang sama, hanya demi kepentingan mereka sendiri, sama sekali rendah nilainya. Oposisi jalan sunyi, seperti yang dibanggakan PKS, seolah jalan suci dan gagah. Padahal di Indonesia, oposisi juga bisa koruptif dan manipulative, ketika yang terjadi hanya demokrasi prosedural. Yakni dengan adanya praktik politik transaksional, di mana penolakan hanyalah alat, sebagaimana praktik tirani minoritas.

Pengabaian fungsi-fungsi DPR adalah tidak bermoral, apa pun alasannya. Termasuk di dalamnya, partai politik yang bergabung dalam koalisi partai politik pendukung pemerintahan. Karena itu, secara sederhana, dalam system politik kita, payung sebenarnya cuma dua, eksekutif (pemerintah) dan legislative (parlemen, wakil rakyat). Rakyat memilih presiden untuk menjalankan administrasi pemerintahan negara, dengan agenda yang dibuat parlemen sebagai cerminan kehendak dan kepentingan rakyat (yang memilih anggota parlemen tersebut).

Pada sisi itu. dibutuhkan lembaga judikatif, yang ditunjuk atas dasar kesepakatan pemerintah dan  parlemen. Agar terjadi keseimbangan, terjamin jalannya pemerintahan sebagaimana dikehendaki rakyat. Di situ pengertian ‘trias politica’ pada awalnya. 

Pasalnya, di dalam parlemen sendiri muncul faksi-faksi. Bahkan secara formal, mereka membuat fraksi-fraksi, yang menjadi bagian dari apa yang disebut koalisi antarpartai di parlemen. Di situ istilah ‘perwakilan rakyat’ mengalami distorsi dan reduksi. Fraksi kemudian menjadi pengendali anggota dewan, karena fraksi merupakan kepanjangan tangan partai. Lebih banyak dikendalikan oligarki partai, yakni para elitenya dan apalagi ketua umumnya. Kompetisi di antara anggota dewan, juga menjadi pangkal sebab, bagaimana mereka kemudian abai bahwa yang mesti dipentingkan adalah kepentingan rakyat.


Demokrasi Gotong Royong Sukarno. Sejarah gagasan Sukarno tentang demokrasi, seluruhnya bertema sentral persatuan. Ideologi Pancasila yang digagas, merupakan manifestasi keinginannya untuk selalu mempersatukan bangsa Indonesia. Ia tak setuju demokrasi liberal dengan sistem parlementer seperti yang pernah diterapkan.

Idealitas konsep demokrasi; yaitu tata sosial, politik dan ekonomi yang anti elitisme, kapitalisme dan imperialisme, serta memberi kesempatan kapada rakyat dalam peran politik dan ekonomi. Gagasan ini oleh Sukarno dinamakan sosiodemokrasi. Penerapan demokrasi yang relevan di Indonesia, menurutnya, demokrasi yang menjunjung tinggi asas gotong royong (persatuan) dalam membangun bangsa dengan sistem pemerintahan terpimpin atas dasar permusyawaratan/perwakilan.

Pengertian berada di luar pemerintahan, artinya berada di wilayah legislative, parlemen, sebagai wakil rakyat. Jika mau memakai istilah oposisi, parlemen itulah yang berada di ranah oposisi. Tentunya dengan tetap menyuarakan amanat penderitaan rakyat, karena fitrahnya sebagai juru bicara rakyat.


Namun ketika korupsi, juga dalam cara berfikir (apalagi pelibatan kalangan akademik dalam praksis politik), demokrasi terus dikutak-kutik dan diakali. Menjadi makin rumit bukan untuk kesejahteraan rakyat, melainkan kesejahteraan mereka yang terlibat dalam proyek-proyek eksperimen demokrasi. Termasuk yang paling aktual, Pemilu Serentak 2019, dan mungkin kelak gagasan Salim Said tentang Pilpres per-8 tahun sekali.

Pilpres dan Pileg dipisah, tetapi Pilpres per-delapan tahun sekali, dengan presiden yang sedang menjalankan pemerintahan tak boleh ikut. Nyapres hanya boleh sekali. Agar tak ada calon pertahana, yang dikhawatirkan abuse of power. Bayangkan, ketakutan akan sesuatu, jalan keluarnya hanya menyodorkan bagaimana unsur yang menakutkan itu dihilangkan (males mikir mencari jalan keluar dan membangun system). Dan dengan kacamata kuda, sering jalan lurus saja, tanpa melihat persoalan peripheral-nya.  

 
Sumber Kekacauan. Ketika partai politik mudah mengingkari amanat rakyat, di mana sumbernya kekacauan semua itu? Ada missing link dari amanat rakyat ke orang-orang yang mereka pilih lewat partai politik. Begitu pemilu usai, rakyat tak lagi punya hubungan dengan parpol. Parpol balik jadi milik orang-orang parai, atau bahkan milik ketua umumnya doang.

Maka tak heran di Indonesia ada fenomena Prabowo dengan Gerindra, Hari Tanoe (Perindo), Surya Paloh (Nasdem), dengan tingkat kecanggihan masing-masing. Lihat Surya Paloh, dengan busa-busa di sekitar brewoknya. Di tengah kesibukan membangun koalisi hasil Pilpres 2019, sudah bermanuver untuk Pilpres 2024, mengelus-elus jomblo Anies Baswedan. Nasdem sama sekali tak peduli sosok tersebut menjadi common enemy masyarakat. Meski dari hal itu, justeru patut diduga, Nasdem sedang bermain-main politik bagi kepentingannya sendiri. Omong kosong dengan demi bangsa dan negara, sebetapapun gagahnya orasi politikus penggemar army look itu.

Para elite parpol lebih sibuk urusan bagi-bagi kuasa. Rebutan kursi. Rebutan proyek. Pada sisi itu, jangan lengah, dalam tradisi demokrasi yang masih formal prosedural, istilah oposisi hanyalah sebuah kegenitan, jika bukan bentuk kemunafikan. Oposisi dalam pengertian ini, bukanlah jalan sunyi, apalagi kering. Kenyataan membuktikan, oposisi justeru bisa menjadi tirani minoritas. Dan cara menundukkan mereka, bukan hanya lewat voting, tetapi juga suap atau politik uang dalam demokrasi transaksional.

Jika wakil rakyat (atau partai) merepresentasikan kepentingan rakyat, maka tanpa menyebut adanya koalisi dan oposisi, system demokrasi kita sudah bisa disebut sehat. Yang tidak sehat, ialah jika istilah koalisi dan oposisi hanya dipakai sebagai kamuflase, untuk menyembunyikan watak elite partai yang oligarkis. Bertaniah pada kepentingan partai, elitenya, atau apalagi pada ketumnya doang.

Sampai kapan? Sampai tumbuhnya pengetahuan dan kepedulian politik dari rakyat. Rakyat yang berdaulat dan kritis, itulah pangkal soalnya. Karena jika tidak, rakyat hanya akan sebagai alasan. Pengkhianatan kedaulatan rakyat makin leluasa, manakala rakyat makin cuek.


Presiden Kuat, atau Rakyat Kuat? Presiden yang kuat, bisa jadi penting. Parlemen dan judikatif yang kuat, tentunya juga harus. Tetapi semua itu butuh rakyat yang sadar dan peduli (kata lain dari kritisisme rakyat). Dan itu bersifat wajib. Kalau rakyat golput? Demokrasi tidak pernah tumbuh dari ngambek’an. Karena itu hanya makin menyuburkan watak oligarki partai.

Hadirnya politisi buruk dan hadirnya golput, kayak dua wajah dalam satu koin. Bertentangan tapi satu, bahkan secara tak langsung saling dukung. Ibarat lomba, tak jelas siapa duluan. Tumbuhnya partisipasi, yang jadi agunan demokrasi, juga berlomba cepat dengan dua hal tadi.

Meski pada sisi lain, antara kepedulian tumbuhnya politik yang sehat dengan apatisme rakyat, bisa melahirkan kesia-siaan baru. Sekali pun kita mendapat pimpinan  eksekutif yang bagus model Jokowi, yang bisa mengundang partisipasi Pemilu di atas 80%, tetap saja demokrasi menjadi bahan rampokan elite. Rakyat tidak pernah tahu bagaimana cara menghukum para penipunya, padahal modusnya selalu berulang.

Kita masih berkutat pada kutukan pertama; Rakyat pinter dan sok pinter yang golput (golputnya pun masih kualitas sinis tapi ceriwis), dan di sisi lain; rakyat bodoh yang hanya selalu ngarep datangnya Satria Piningit. Yang terakhir itu sering ketipu, baik dari demokrasi recehan, hingga apalagi yang mudah tersepona sorga dan takut neraka.

Sunardian Wirodono, penulis tinggal di Yogyakarta.


Sabtu, Juni 15, 2019

Agama, Bukan Sekedar Soal Jokowi versus Prabowo


Apakah Pilpres 2019 hanya soal Jokowi dan Prabowo? Sebenarnya tidak, dalam konteks; tidak penting presidennya Jokowi atau Prabowo. Sepanjang, jika saja pertandingan keduanya berlangsung di sebuah ruang steril bernama demokrasi yang substansial, bukan sekedar prosedural-formal.


Kita melihat persoalan lain yang nimbrung dalam perhelatan demokrasi itu. Yakni, politisasi agama. Pada sisi itu, Pilpres menjadi sesuatu yang penting untuk kembali dipertanyakan mau kemana (atau dikemanakan) Republik Indonesia ini?

Diandaikan saja, kita percaya Prabowo adalah seorang nasionalis, bahkan ultra-nasionalis. Kita lupakan sejenak, sepak-terjang selama mertuanya menjadi penguasa Orba. Permasalahan penting baru muncul, ketika sejak 2014, kemudian Pilkada DKI Jakarta 2017 hingga ke ijtima ulama 2019 yang mencapreskan Prabowo, kita melihat benang merah (sebagaimana konklusi Eep Saefulloh Fatah) bahwa agama (terutama Islam, berkait kasus Ahok dalam Surat Al Maidah), menjadi anasir penting narasi ‘2019GantiPresiden’.

Jika agama tak boleh dilepas dari politik, sebagaimana kritik Amien Rais pada Jokowi yang ingin politik (praktis) dan agama dipisahkan, hal itu bisa dibenarkan sepanjang agama yang dimaksud di situ dalam praksisnya agar manusia beragama dalam konteks religiusitas. Menjadi lain ketika perselingkuhan keduanya, hanya sebagai ‘politisasi agama’, karena keyakinan keduanya yang berbeda.

Jika politik (praktis, yang bertumpu pada demokrasi) bersendikan pada konsensus, musyawarah untuk mufakat (atau pun votting), agama bersendi pada (kepatuhan atas) dogma yang tak boleh dibantah. Sementara, pada kenyataannya, sejak ketika Kanjeng Nabi Muhammad shallahu’alaihi wasallam masih sugeng, pemanfaatan ‘agama’ sudah dimulai. Justeru karena itu, Kanjeng Nabi sendiri tak pernah menyarankan tentang pembentukan negara agama. Yang dipraktikkan justeru sebuah ‘negara percontohan’ seperti Madinna, yang berasal dari spirit ‘madanisasi’, membangun masyarakat sipil, yang bertumpu pada aturan hukum terbuka. Melindungi minoritas, menghargai keberagaman, dan memberikan keleluasaan pilihan.


AGAMA DALAM POLITIK & PRAKTIK. Dalam sebuah survei international pada tahun 2017, didapat data negara-negara yang memenuhi nilai-nilai ‘islami’ (baldatun thayyibatun wa rabbun ghafûr, negeri yang baik dengan Rabb Yang Maha Pengampun) justeru negara-negara sekuler di Eropa seperti Irlandia, Denmark, Luksemburg, Swedia, Finlandia, Norwegia, Belgia. Demikian juga Singapura dan Selandia Baru, kini disebut sebagai negara paling Islami di dunia. Sementara negara berdasar agama, atau yang majoritas penduduknya Islam, lebih banyak yang blangsak, seperti Pakistan dan utamanya negara-negara di Timur Tengah.

Di situ nilai agama dan agama dalam praktik, bisa tidak equivalen, tidak linier, tidak sejalan. Di Indonesia sendiri, Menteri Agama kita, ada yang masuk bui karena korupsi. Demikian juga dulu Ketum Parpol Dakwah (PKS) masuk bui, karena melakukan korupsi sapi. Jika benar Menteri Agama yang sekarang terbukti korupsi Rp 70 juta, bisa jadi sekali lagi, bakal ada Menteri Agama masuk bui karena korupsi.

Apa yang ingin dikatakan dalam tulisan ini? Pilpres 2019, tampak jelas ditunggangi sekelompok orang, yang jika pun tak mengobarkan Negara Khilafah, adalah kelompok yang ingin menegakkan nilai-nilai Islam secara sepihak. Tanpa toleransi pada pihak lain yang berbeda. Bahkan meski seagama pun, tapi karena aliran berbeda, bisa dituding kafir, thogut, bi'dah. Dengan narasi-narasi seperti kriminalisasi ulama, kebijakan negara yang anti agama (membolehkan perkawinan lgbt, pelarangan adzan, dan seterusnya).

Dalam video tagar ‘2019GantiPresiden’, Mardani Ali Sera dari PKS, munsul bersama ketua HTI waktu itu, dengan ucapan hampir mirip; 2019 Ganti Presiden dan 2019 Ganti Sistem! Sistem apa? Sistem agama (mereka). Narasi-narasi Ustadz Abdul Somad, juga Rizieq Shihab dan Amien Rais, tampak jelas bagaimana mereka menginginkan Prabowo sebagai pengganti Jokowi.  Sementara di kalangan grassroots, di masjid-masjid, juga kita dengan mudah mendengar, bagaimana narasi agama dibangun penuh ujaran kebencian (pada Jokowi) dan pemujaan pada Prabowo. Fakta yang tak bisa dibantah, sampai hari ini.

Di situ agama masuk dalam ‘politisasi’ yang salah tempat. Bukan agama dalam konteks perilaku atau pertimbangan etik, bagaimana membangun relasi dengan liyan. Tapi justeru sebagai alat mendelegitimasi lawan semena-mena. Hingga orang bisa menjadi militan secara TSM. Yakni (T)idakrasional, (S)angatemosional, dan (M)akintakproporsional, serta (B)ujugbunenggoblogamir. Apakah agama mengajarkan kayak ‘gitu? Kagak bukan?

Kenapa Prabowo bisa ditumpangi kepentingan itu? Bisa jadi dia juga mendapatkan keuntungan. Keuntungan dukungan luar biasa. Para pembenci Jokowi, tentu juga butuh alternatif. Sementara para penumpang gelap, mendapatkan media mengekspresikan eksistensinya.

Pilpres 2019 sudah selesai. Jika pun masih ada sengketa akan hasilnya, tak mudah bagi Prabowo menjungkirkan data. Jokowi menang 55,50% atas Prabowo yang hanya 44,50% suara. Itu fakta. Bukan mendahului kehendak Tuhan, karena hal itu sudah dituliskan di lauhul mahfuz tanggal 17 April 2019 lalu. Kalau nggak percaya, cek di langit. Bukan seperti omongan Amien Rais, yang sebelum hari coblosan sudah mengatakan bahwa tanggal 17 April 2019 setelah maghrib, Jokowi kalah dan Prabowo menang. Amien Rais salah total, karena mengatakan sesuatu yang belum dilakukan dengan lagak mahatahu.


MEMPOSISIKAN JOKOWI SECARA PROPORSIONAL. Jokowi mungkin oleh sebagian intelektual, agamawan, budayawan, dinilai bukan seorang negarawan, tidak sangat ideologis, dan hanya sekedar pekerja. Penilaian yang sombong. Apakah Anda juga tega menuding, Jokowi presiden yang tak ideal, dalam situasi transisi ini? Apakah Anda tidak tahu, bahwa sebagian besar rakyat menginginkannya lagi, setelah lima tahun lalu juga sudah memberikan amanatnya; menolak capres mantan militer pecatan? Anda pura-pura tidak tahu, inti pesan rakyat ini, sembari secara manipulatif ngomong kita mesti menjunjung tinggi ‘kedaulatan rakyat’?

Untuk sebuah pemerintahan transisi, situasinya tak semudah orang duduk di sebuah cafe, untuk memilih kopi yang enak, dengan tampilan barista yang tak meyakinkan. Bukan hal menyenangkan bagi Jokowi harus berkompromi, mengajak Luhut Binsar Panjaitan, Wiranto, Moeldoko, dan bahkan pun sampai paska Pilpres 2019, ketika ia mesti mengatakan terbuka bagi siapa saja, bahkan pada pihak Gerindra, untuk berkoalisi membangun negeri ini. Apalagi ketika politik identitas makin marak, sementara revolusi mental dari Jokowi juga mendapat perlawanan diam-diam dari orang-orang yang semestinya mendukung.

Semoga periode kedua, Jokowi lebih gila lagi, di luar mainstream, sehingga nilai komprominya akan lebih rendah. Untuk mengantar perubahan ke depan, Indonesia yang benar-benar bebas orde baru, bebas dari kemunafikan orang-orang pinter, tapi hidup di ruang hampa. Memposisikan Jokowi secara proporsional, adalah juga untuk memahami kompleksitas masalah, dan dialektika ideologis yang terus digoreng-goreng para penumpang gelap.

Ini bukan soal Jokowi versus Prabowo. Namun bagaimana menyelamatkan amanat Reformasi 1998 yang tertunda, agar benar-benar mengembalikan kedaulatan kepada rakyat. Di mana anggota parlemen benar-benar tunduk pada amanat penderitaan rakyat, judikatif tegak dan teguh menjalankan hukum, serta pemerintahan yang perform, on the track, untuk kesejahteraan sosial dan kemakmuran yang adil dan merata.

Agar jangan kita tiba-tiba terkaget-kaget, tahu-tahu Jokowi habis masa tugasnya, dan kemudian kembali menjadi rakyat biasa. Sementara kita masih ribut terus, ngomongin Jokowi layak atau tidak, Jokowi bukan negarawan, dan hanya seorang pekerja. Sementara kalian hanya ngomdo, ngomongin soal itu sambil cengar-cengir, ngarep diwawancarai media-media yang juga cuma suka numpang ngetop.


Sunardian Wirodono, penulis, tinggal di Yogyakarta.

Minggu, Juni 09, 2019

Dan Amien Rais pun Dicuekin Jokowi


Dalam acara buka puasa (30 Mei 2019) di rumah besannya, Amien Rais menyatakan ada pihak-pihak yang ingin mempertemukannya dengan Presiden Jokowi. Sayangnya, Amien tak bersedia menjelaskan pihak mana dan siapa namanya. Pernyataan model begini, tak bisa dipertanggungjawabkan. Karena nilai bohongnya tinggi.

Persis sebagaimana pihak BPN dan Partai Gerindra. Katanya, kubu Jokowi menawarkan kursi menteri untuk rekonsiliasi. Gerindra menolak. Nah, sayangnya pula, mereka juga tak mau menyebut siapa yang menawari. Konon untuk menjaga etika. Padahal, jika tak mau menyebut nama, akan lebih etis jika tak dinyatakan ke publik. Karena bisa mengundang fitnah.

Amien menyatakan tak ingin datang ke istana. Tak ingin dianggap sowan menemui Jokowi. Karena khawatir diplintir sebagai upaya Amien mendukung Jokowi. Amien Rais meminta Jokowilah yang menyambangi rumahnya di Yogyakarta.

Tak lebih dari seminggu kemudian, Jokowi ke Yogya. Menyambangi Amien Rais? Boro-boro. Padahal selama dua hari kunjungan ke Yogyakarta, acara Jokowi tidaklah padat. Ia lebih banyak ngendon di Gedung Agung. Jika pun ada yang dikunjungi, menemui Sri Sultan Hamengku Buwana X.

Acara Jokowi, setiba di Yogyakarta Kamis (6/6), adalah ngajak Jan Ethes ke Malioboro Mall, ke Kraton Yogyakarta, shalat Jumat di masjid Syuhada, Kotabaru (7/6), dan mengajak keluarga belanja batik di Pasar Beringharjo (8/6), kemudian kembali ke Solo.  Tak ada acara lain. Dalam waktu longgar itu, tak sedikit pun disinggung soal Amien Rais.

Realitas sosial dan politik, Jokowi adalah Presiden. Juga pemenang Pilpres yang baru saja berlangsung (17 April 2019). Sedang Amien Rais, bukan presiden, bukan siapa-siapa. Meski dia adalah sesepuh PAN, penasihat PA-212, pengusaha pendidikan di Budi Mulia, dan seterusnya. Tapi apa pun, pada sisi itu, Jokowi dalam acara santai dua hari dua malam di Yogya, tak menggubris Amien Rais sama sekali. Apalagi menyambangi sesuai permintaan Amien.

Kita tak tahu, bagaimana Amien Rais, sesama wong Solo, memaknai hal itu. Namun membandingkan berbagai pernyataan verbal dan kasar Amien pada Jokowi, dari soal bebek lumpuh, ingin mengantarkan pulang ke Solo, hingga Tuhan yang malu; Amien sama sekali tak dianggep. Jokowi yang dibebeklumpuhkan, men-cuekbebek-innya.

Orang salah mengira. Dengan latar belakang paria, Jokowi dianggap anak bodoh, tak ngerti apa-apa. Tapi sebagai pembelajar yang cepat, dari kasta a politik di tengah para serigala haus-darah, Jokowi menjadi mahir bagaimana berkelit di antaranya. Hingga ketika menjadi Presiden, bisa dipecundanginya para kakap yang hendak menjebak.

Ia pribadi matang dan tegar. Pengambil keputusan yang berani dan mandiri. Teguh karena tulus. Kuat karena nothing to lose. Ia gambaran berbeda dibanding para lawannya, yang kebanyakan sarat agenda dan tendensi. Manusia-manusia penuh trik dan manipulasi, baik dengan pengetahuan dan agama. Jokowi membuat para seniornya kelicutan karena segan.

Para penghina, penghujat, pemfitnah Jokowi akan tahu, bahwa mereka berada di ruang hampa udara. Melayang-layang tak menyentuh bumi pijak. Sementara, Jokowi, yang jika kelak usai periode ke-dua, kemungkinan besar kembali ke Solo. Sebagai rakyat biasa. Menjadi kakek dari cucunya. Jalan-jalan ke mall atau iseng mendisain meubel gaya milenial.

Akan susah kita lenyapkan dalam sejarah politik kita, Jokowi sebagai sang nothing to lose. Tak terkena post power syndrome. Jokowi seolah diselipkan Tuhan. Numpang lewat dalam sejarah kekuasaan Indonesia. Sebagai pembanding dari begitu banyak politikus, akademikus, budayawanikus, para mereka yang di ruang hampa udara. Dengan gelembung-gelumbung udara bernama ngomdo.

Mungkin ini berlebihan, khususnya bagi yang membenci berlebihan pada Jokowi. Meski kaum pembenci takkan pernah bisa menjelaskan; Mengapa, juga karena apa, dan demi apa kebencian itu. Karena Jokowi adalah mimpi ideal sebagian besar rakyat Indonesia. Yang menginginkan pemimpin amanah dan fatonah. Yang kesidiqan dan tablighnya harus diterjemahkan dengan cara berbeda. Bukan dengan cara Rocky Gerung, Effendy Ghazalie, atau apalagi model kyai-kanjengan. Jokowi mesti dibaca dengan cara rakyat jelata yang tulus mencintai tanah air kebudayaannya.

Hingga ke depan kelak, semoga Indonesia dipimpin generasi baru Indonesia, yang bebas dari penyakit orba. Generasi masa depan yang lebih berani bersikap pada manusia-manusia ruang hampa udara, yang hanya sibuk sok milsuf, sok agamis, sok budayawan, sok penyair, sok nu, sok muhammadiyah, sok ulama, sok politikus, sok akademikus.
  
Karena begitu banyak warna dipakai sebagai legitimasi, sementara syaraf otaknya cuma item-putih mulu. Yang intinya, tak beda jauh dengan Si Brisik Rizieq. 

Sunardian Wirodono, penulis tinggal di Yogyakarta 

Sabtu, Mei 25, 2019

Amien Rais dan Gunung yang Berpindah


Pasca tumbangnya Soeharto, Habibie naik dan menjamin pemilu bebas. Dua tahun setelah Golkar menang di atas 70% pada Pemilu 1997, PDIP membalik sejarah. Partai politik Megawati itu, menang dengan suara 33,74% pada Pemilu 1999.

Pemilu pertama di jaman resformasi itu diikuti 48 (empatpuluh delapan) partai politik! Tapi empat partai tidak menandatangani hasil penghitungan suara Pemilu 1999. Yakni, Golkar (sebagai nomor dua, 22,44%), PPP (10,71%), PKB (12,61%), dan PAN (7,12%).

Tanpa tentara dan PNS, yang harus monoloyalitas ke Golkar, partai yang identik Orba itu rontok tanpa Soeharto. Golkar dikalahkan PDIP, representasi solid dari perjuangan Megawati dalam pertarungan politiknya dengan Soeharto. Megawati menjadi symbol perlawanan waktu itu.

Memang bukan pilpres langsung, karena presiden waktu itu masih dipilih oleh MPR-DPR. Disitu Amien Rais melakukan berbagai manuver, untuk mencegah kemungkinan naiknya Megawati sebagai presiden. Kenapa? Karena dia perempuan? Karena dia nasionalis-sekuler, yang berbeda dalam konsepsi politik Amien Rais.

Ketika mendengar Gus Dur dicapreskan Amien Rais, di Pondok Pesantren Buntet, Cirebon, Abah Buntet mengumpulkan beberapa Kyai Langitan. Di depan para kyai, Abah Buntet ngendika, “Kalau ada gunung berpindah, percayalah!” (maksud Abah, jangan percaya Amien Rais yang tiba-tiba dari penentang Gus Dur menjadi mendukung Gus Dur sebagai capres).

Celakanya, Gus Dur mempunyai perhitungan sendiri. Ia tak menolak tawaran Amien Rais, dan memang mengalahkan Megawati dalam voting pilpres di Senayan. Jakarta nyaris meledak, namun Gus Dur menjadi tameng hebat untuk merandek ledakan lebih luas lagi. Meski pun pada akhirnya, kita tahu, Amien Rais juga, sebagai ketua MPR-RI, menghentikan langkah Gus Dur (dengan terlebih dulu Amien meyakinkan Megawati untuk dinaikkan  sebagai presiden menggantikan Gus Dur).

Amien Rais sebenarnya punya peluang menjadi Presiden, sebagai diceritakan Yusril Ihza Mahendra. Setelah tahu dari Habibie, bahwa para elite (di kubu Habibie) sepakat mendukung Amien jadi capres, Amien sudah terlanjur mencalonkan Gus Dur. Dan Gus Dur ketika diminta mundur dari pencapresan oleh Amien, balik meminta Amien mengumumkannya langsung di depan media.

Tentu saja Amien jadi blunder mengenai hal itu. Hingga kemudian Amien tak berani balik memberi laporan kepada Habibie, soal kesediaan dicalonkan jadi Presiden. Baru pada Pemilu 2004, dengan system pilihan langsung oleh rakyat, Amien Rais mencapreskan diri, dengan wakil Siswono Yudohusodo, tapi rontok di putaran pertama. Amien kemudian memilih menjadi oposan, menjadi pengritik paling keras rezim SBY, dan khusus menulis buku tentang keburukan pemerintahan SBY.

Kritik kerasnya pada SBY, ia tuliskan dalam buku; “Agenda Mendesak Bangsa, Selamatkan Indonesia (2008)”. Berisi 10 kritik atas kepemimpinan SBY. Tak ada jejak sama sekali sebagai murid dari Mohamad Arkoun atau Ali Syari'ati. Apalagi ketika pada akhirnya bergandengan tangan dengan Rizieq Shihab, sebagaimana sebelum ia bergabung pada Prabowo, tentara pecatan yang 1998 oleh Amien didesak untuk dimahmilubkan. Amien menuding Prabowo terlibat penculikan aktivis demokrasi. 

Dalam Pilpres 2004, meski menuduh pasangan capres kompetitor menerima dana dari Departemen Kelautan dan Perikanan (Rohmin Dahuri), termasuk pasangan SBY-JK (selaku pemenang pilpres 2004), pada Mei 2007, Amien Rais mengakui semasa kampanye pemilihan presiden waktu itu, ia menerima dana non bujeter dari Departemen Kelautan dan Perikanan, sebesar Rp 200 juta. Pengakuan terlambat itu, diulangi saat jaksa dalam persidangan kasus korupsi Alkes, Siti Fadilah, bahwa Amien Rais tak mengelak menerima uang dari Soetrisno Bachir sebesar Rp 600 juta untuk aktivitas politiknya.

Tersingkir dari pusat kekuasaan, Amien Rais melakukan banyak gerakan politik. Dari sejak 2006, hingga 10 tahun kemudian. Bandul politiknya makin ke kanan, dengan mendukung Prabowo, yang bisa jadi asal bukan Megawati (dalam hal ini center of excelent Jokowi). Dan kenyataan politiknya, makin jauh lagi melempar Amien Rais ke kanan, ketika Jokowi mengalahkan Prabowo (Pilpres 2014).

Syahwat politik Amien Rais, bisa jadi sedikit terpuaskan ketika Ahok bisa disingkirkan dari kursi kegubernuran DKI Jakarta. Anies Baswedan (yang juga didukung Prabowo), lebih sesuai dengan mimpi politik Amien. Dari sini kita melihat, bagaimana Amien yang berubah. Ia yang dulu begitu dan begini, kini begini dan begitu.

Komentar-komentar Amien Rais, pada akhirnya, makin jauh dari gambaran seorang intelektual. Ia adalah gambaran politikus gagal. Ia bangga berada dalam anggapan yang berhasil menggusur Soeharto, menggeser Megawati dan Gus Dur, juga Ahok. Dan itulah modalitas Amien, yang dibawa-bawa untuk menyingkirkan Jokowi di Pilpres 2019.

Ketika upayanya ditengarai gagal, Amien Rais kembali membuat ulah. Ia memakai istilah people power, untuk mendeligitimasi Pemilu dan terutama Jokowi. Namun setelah dipanggil sebagai saksi (24/5) tersangka Eggy Sujana, Amien berkilah, people power adalah istilah unjuk rasa. Ia menyebut people power enteng-entengan, dan bukan untuk menjatuhkan presiden. Kilah khas pecundang.

Ingat-ingatlah ekspresi wajahnya di depan kamera televisi, ketika mengatakan hal itu. Ia jiper juga jika dari saksi naik jadi tersangka. Meski sebelumnya, ia bikin manuver lain dengan mengubah istilah people power menjadi gerakan nasional kedaulatan rakyat. Amien memperkosa demokrasi dengan menafikan separoh lebih rakyat pemilik kedaulatan, yang telah menjatuhkan pilihan pada Jokowi. Amien justeru ingin menjatuhkan Jokowi.

Akankah Amien Rais memakan karma, sebagaimana Sengkuni tewas di ujung peperangan? Entahlah. Kita telusuri saja riwayat penyakitnya. Dan kita percayai saja jika ada gunung berpindah, karena yang tetap pada manusia adalah kepentingannya yang berubah-ubah. Esuk dele sore tempe. | @sunardianwirodono

Jumat, Mei 24, 2019

Logika Bengkok Menkominfo tentang Pembatasan Medsos

Hoax turun setelah Kemenkominfo (Kementerian Komunikasi dan Informasi) melakukan pembatasan postingan gambar dan video di medsos. Begitu jawaban Menkominfo (Menteri Komunikasi dan Informasi) Republik Indonesia, Rudiantara, menjawab Kompas TV (23/5). 

Tentu saja. Nggak usah jadi menteri atau kader parpol, juga tahu. Itu sama dengan ketika ditanya, kenapa pertumbuhan penduduk bisa menurun drastis? Oh, karena kemarin banyak penis dibekukan, sehingga penyaluran sperma berkurang drastis. 

Sementara ketika ditanya soal tingginya kepercayaan (atau mudahnya dikibuli) berita hoax karena rendahnya daya literasi? Jawaban Mas Menteri, kegiatan peningkatan daya literasi digital terus dilakukan. Dicontohkan, proyek pembinaan literasi digital di Jawa Tengah yang dipimpin Ibu Gubernur. Hadeh, proyek ekonomi.

Saya mengelus dengkul mendengar jawaban itu. Pemblokiran gambar dan video di beberapa medsos, saya kira cara jadul, sia-sia, dan juga kurang adab. Jadul karena para tim IT, buzer, massa digital bayaran, dengan mudah membobol via aplikasi VPN dan lainnya. Pada posisi itu, yang nyebar gambar hoax bisa terus leluasa, sementara orang-orang baik yang bermedsos amatiran, jadi korban. Tidak bisa melakukan counter atau kontra narasi. 

Kecuali jika itu yang dimaksudkan Rudiantara. Yakni sengaja memberi ruang bebas pada buzer untuk nyebar hoax. Sementara kita-kita yang gaptek, tapi berhati mulia (karena tidak pernah nyebar hoax), jadi tak bisa melawan gambar hoax yang terus berlangsung itu. Persis adegan tinju, di mana para aktivis hoaxer berada dalam posisi bebas, sementara kita diikat tangan dan kakinya. Menerima pukulan bertubi-tubi.

Lagian, apakah Kemenkominfo punya data, berapa akun medsos dengan data valid dan data palsu? Berapa persen pemilik ponsel percaya hoax dan tidak percaya? Pernah riset? Tahukah dengan hasil Pilpres dan Pileg kemarin itu, bahwa Indonesia masih memenangkan Jokowi? Tidak dimenangkan capres yang bergelimang ujaran kebencian dan hoax? Sementara berapa jumlah pendemo rusuh kemarin di Jakarta? Darimana saja mereka? Apakah mereka korban gambar hoax di medsos? Ataukah mereka korban ujaran hoax yang dibalut politik identitas dan ideologi agama para elitenya? Jawab!

Menkominfo apakah juga menyadari, niat mulia memberantas hoax itu, adalah senyampang dengan penutupan lapak-lapak rakyat di pasar online? Ini sesuatu yang paradoksal dengan keinginan Jokowi membuka pasar-pasar digital. Persis demo kerusuhan 21-22 Mei lalu, di mana aktivitas Pasar Tanah Abang mengalami kerugian ratusan milyar. Para pedagang pasar digital juga mengalami hal sama. Celakanya, ada netizen dengan enteng berkomentar; setidaknya keputusan Rudiantara bisa bikin kita sedikit rileks, istirahat dari sosmed.

Sementara memblokir gambar, juga video, tapi tidak teks-nya sekalian, sama konyol dengan melarang ngencuk, tapi tetap menyediakan kamar untuk spik-spik mesum. Dikiranya teks tidak bisa menyebarkan hoax? Logika bengkok cem mana pula kek ‘gitu itu?

Yang dilakukan Kemenkominfo lebih banyak mudharat daripada manfaatnya. Militansi para pendemo dan perusuh tak hanya dibangun karena gambar hoax. Adilkah kita membiarkan berbagai pernyataan dan statemen parno para elite macam Amien Rais, Tengku Zulkarnaen, atau mereka yang main-main diksi keagamaan untuk tujuan politik mereka? Militansi atau fanatisme mak-emak, juga lebih dibangun di majelis-majelis takelim.

Langkah Rudiantara, apalagi ketika ditanya sampai kapan pemblokiran (katanya sampai menunggu situasi reda), adalah contoh kemalasan berpikir dan bekerja. Narasi (hoax) mesti dilawan dengan kontra narasi. Di situ Kemenkominfo tidak terlihat inisiasi dan gagasannya. Dengan aksi blokirnya, Kemenkominfo juga membungkam netizen yang selama ini melakukan kontra narasi hoax. Persis seperi gagasan membangun ‘polisi tidur’ di jalan rata. Tak berani menegur 2-3 tukang ngebut, tapi dengan membuat 'polisi tidur' yang kena hukuman puluhan hingga ratusan orang tak bersalah.

Jika sebuah keputusan merugikan yang jahat dan yang baik, maka hal itu sama dengan membela yang jahat. Pemblokiran dengan pembatasan pukul rata, menunjukkan Menkominfo tak bisa melindungi warganya (netizen) yang baik-baik. Kalau demikian, buat apa registrasi pada pembelian nomor perdana? Jika registrasi benar adanya, tak ada barang anonim pada netizen yang tak bisa dilacak. Take-down itu mestinya diawali dengan penengaraan karakter, identifikasi netizen. Apakah Kemenkominfo mempunyai data netizen?

Cara registrasi nomor ponsel di Indonesia, hanya berpikir tentang keuntungan dan pasar. Sementara di negara maju seperti Eropa dan Amerika, registrasi kepemilikan nomor ponsel dilakukan secara manual. Datang ke kantor negara, mendaftar dengan bukti diri, on paper. Jika hendak memiliki nomor ganda, harus menandatangani perjanjian tertulis dan tertentu. Sementara di Indonesia, ada yang jual kartu perdana Rp 5 ribu, registrasi cukup dengan cara online. Meski dengan data palsu, termasuk pengisian NIK palsu, bisa diterima dan operasional. Bagaimana bisa seperti itu? Makanya di Indonesia siapapun bisa memiliki nomor ponsel sampai 50 biji. 

Pada sisi lain, Pemerintahan Jokowi mestinya juga memaksimalkan TVRI dan RRI, sebagai media atau corong pemerintah. Tak harus model Orba dan Harmoko dulu. Karena di tengah persaingan media komersial yang tak terkendali, media milik pemerintah (sebagaimana di Perancis, Jepang, AS), menjadi referensi standar untuk rakyatnya. Sayangnya, dipimpin Helmy Yahya, karakter TVRI menjadi tak jelas. Tiru-tiru TV Swasta yang hedon dan eksploitatif. Benahi TVRI dan RRI, agar rakyat punya saluran informasi yang formal atau resmi, sebagai perbandingan yang proporsional.

Kembali ke soal pemblokiran medsos, menunjukkan Kemenkominfo mengkhianati tugas pokoknya. Bukannya menjalin komunikasi dan informasi. Tapi malah memutus dan membatasi. Alasan dengan pembatasan maka hoax turun, adalah jawaban konyol. Jika demikian halnya, ngapain bikin Kemenkominfo? Hilangkan saja sekalian ponsel, biar orang tak bisa chatting sex, tak saling berkabar hoax, tapi juga tak saling berkabar mulia. 

Sebagai warga negara independen, yang bayar pajak, jika pembatasan itu terus dilakukan tanpa batas dan argumentasi jelas, saya akan menuntut ke MK, MA, atau PTUN. Saya merasa dirugikan. | @sunardianwirodono.

Minggu, Mei 19, 2019

Prabowo Sebagai Contoh Korban


JIKA PEMILU SERENTAK DINYATAKAN sebagai terburuk dalam penyelenggaraan Pemilu selama ini, bisa dipastikan hal itu karena (1) hadirnya pasangan capres bernama Prabowo dan Sandiaga. (2) penumpang gelap yang nebeng pilpres, (3) manajemen teknis penyelenggaraan oleh KPU.

Pada faktor ke-3, lambannya tak bisa dilepaskan dari lambannya kerja parlemen, dalam proses revisi UU Pemilu, yang baru beres beberapa bulan sebelum pelaksanaan Pemilu Serentak. Hal itu membuat KPU tidak mempunyai kesiapan matang. Jatuhnya korban yang hampir 500 jiwa pada para petugas KPPS, adalah salah satu bukti akibat ketidaksiapan itu. Di samping tentu saja tekanan psikologis (dan politis), khususnya dalam proses penghitungan surat suara di masing-masing TPS.

Lambannya penyelesaian penghitungan rekapitulasi di tingkat propinsi seperti DKI Jakarta, menunjukkan alotnya proses penghitungan. Kita juga bisa melihat, ketika akhirnya para sakti kubu Prabowo tidak ikut menandatangani hasil penghitungan bersama, itu juga bukti alotnya perdebatan mengenai hasil. Dari beberapa pengakuan petugas KPPS, tekanan fisik jelas karena durasi kerja mereka benar-benar overtime dan overload. Bisa jadi mereka bukan hanya bekerja 24 jam sejak pagi, melainkan lebih dari itu. Dari proses persiapan malam sebelumnya, hingga proses pengesahan C1 plano di TPS.

Petugas KPPS bekerja dalam tekanan waktu dan kepentingan masing-masing partai politik yang menjadi peserta. Tapi senyampang itu, di tingkat desa juga kecamatan, akan terlihat kemampuan masing-masing partai, utamanya dalam menerjunkan kader-kadernya sebagai saksi. Tak semua TPS disaksikan lengkap kader peserta pemilu. Baru pada tingkat kabupaten/kota atau propinsi, relatif bisa didapatkan saksi yang lengkap.

Proses penghitungan dinyatakan final jika sudah disepakati bersama petugas KPPS dan saksi-saksi peserta pemilu (parpol). Di situ tekanan terberatnya. Karena kesalahan sedikit atau kecil saja (kadang juga karena tak cermatnya saksi), bisa membuat proses penghitungan secara manual itu diulang dari awal. Sementara human eror petugas KPSS sangat dimungkinkan karena faktor kelelahan fisik dan saraf mereka. Beban pekerjaan bukan hanya fisik, melainkan psikis. Bahkan boleh dikata untuk istirahat sejenak pun, petugas KPPS tidak ditoleransi saksi-saksi. Mereka ingin proses penghitungan segera selesai, dan segera ketahuan hasilnya.

Sialnya, tidak semua partai punya saksi di TPS. Kadang seorang saksi dari partai (biasanya partai gurem), berpindah-pindah TPS karena harus jadi saksi di beberapa TPS. Hal ini ‘sedikit meringankan’ proses penghitungan manual di TPS, tapi terbukti tidak di tingkat atasnya. Entah kecamatan, kabupaten/kota, dan apalagi propinsi. Karena masing-masing partai pada tingkat itu bisa menghadirkan saksinya. Sayangna saya tak mempunyai data, saksi dari partai apa yang paling ngotot. Kalau saya menyebut saksi dari PKS dan Gerindra yang paling ngotot, hanya asumsi saya karena mereka sudah sejak awal memposisikan sebagai pasangan oposan.

Dalam simulasi Pemilu Serentak, KPU hanya mengukur dari sisi penyelenggaraan saat pencoblosan surat suara. Proses setelahnya, tidak tercemati bagaimana faktor-faktor eksternal, utamanya resistensi dalam proses penghitungan, akan menjadi faktor terpenting dalam tekanan fisik dan psikis petugas KPPS. Dengan sistem penghitungan terbuka dan berjenjang, kita tahu betapa lambat dan penuh tekanan proses itu. Karena berkait dengan hasil, di mana semua kontestan cenderung menomorsatukan kepentingan sendiri.


Sinergitas Prabowo dan Pendukungnya. Mengenai penyebab 1 dan 2 (yakni kualitas capres dan penumpang gelap), dua hal itu saling berkelindan. Tak jelas siapa menumpang siapa, atau siapa menumpang apa. Tetapi tampak dalam hal itu sinergitas keduanya.

Dalam masa kampanye, jelas terlihat masjid dan berbagai aktivitas keagamaan (Islam utamanya), menjadi instrumen penting dalam kampanye Pemilu Serentak ini, utamanya tentang Pilpres. Salah satu pasangan capresnya, adalah hasil ijtima’ ulama yang lebih berafiliasi dan/atau diinisiasi oleh PA-212, yang notabene bagian dari garis FPI dengan poros utamanya Rizieq Shihab, yang kabur keluar negeri karena kasus hukum.

PKS di mana Mardani Ali Sera menjadi ketua tim pemenangan sekaligus arsitek gerakan tager ‘2019 Ganti Presiden’, adalah partai yang sangat diuntungkan dalam situasi itu. Setidaknya, dengan numpang biaya kampanye Pilpres 02, partai ini bisa lebih powerfull. PKS mampu tampil secara aktif dan terfasilitasi di berbagai panggung kampanye Pilpres yang bagaimana pun satu paket dengan Pileg. PKS yang diduga bakal tak lolos electoral threshold meraup suara lebih dari 7%, jauh dari prediksi yang angkanya tak akan melebihi 4%.

Isu yang mencuat dalam berbagai kampanye kubu Prabowo, lebih kuat aroma politik identitasnya. Kelompok ini terus menggoreng isu-isu yang menyerang lawan dari sisi ideologi dan agama. Isu komunisme dan anti-Islam dilekatkan mereka pada pribadi Jokowi. Secara terstruktur, sistemik dan massif, isu itu terus digalang dari kelas yang mereka sebut ulama hingga mak-emak. Senyampang itu, serangan pada Jokowi juga terus disampaikan seperti tukang bohong (salah satu wacananya, karena janji pertumbuhan ekonomi di atas 7% namun hanya tercapai 5%), tukang utang (salah satu wacananya, jumlah utang di era Jokowi, tanpa mengurai akumulasi utang dan perimbangan rasio utang dengan kemampuan ekonomi negara), dan sosok Jokowi yang dicitrakan anti Islam dengan mengkriminalisasi ulama (padahal banyak sosok Islam yang tersandung kasus kriminal, termasuk Rizieq Shihab). Ditambah dengan isu-isu lain seperti jika Jokowi menang adzan akan dihilangkan, LGBT dihalalkan, dsb, dsb.

Di mana Prabowo di atas semuanya itu? Sebagai pasangan capres-cawapres yang didukung ijtima ulama, Prabowo agaknya menikmati hal itu. Demikian juga Sandiaga, yang semula dinilai masih proporsional. Dalam berbagai pernyataan keduanya, turut serta membenturkan teori pecah-belah bambu. Yakni pembelaannya pada kelompok Islam yang katanya menjadi korban intimidasi pemerintah (Jokowi). Pasangan ini, dan tim pemenangannya, bahkan tampak memanfaatkan isu-isu itu.

Ujaran kebencian yang mencuat dari beberapa masjid, dan pemanfaatan ritual agama (misal, mendorong militansi dan fanatisme keagamaan dengan gerakan pejuang shalat subuh). Hingga pada akhirnya orasi-orasi politik yang selalu dibungkus jargon-jargon dan dogma-dogma agama. Bahkan menyerang pihak lain sebagai musuh yang harus dibasmi, dilawan, untuk bukan hanya dikalahkan tetapi dienyahkan.

Pada sisi lain, bukan hanya perilaku, tetapi sikap dalam menghadapi hasil Pemilu, utamanya Pilpres. Pasangan Prabowo-Sandiaga sama sekali bukan teladan yang baik dalam berdemokrasi. Tak mau menanggung malu atas kekalahan, pasangan ini sudah pasang kuda-kuda dengan berbagai tudingan. Entah itu soal pemilu curang, penyelenggara tidak netral, pertahana memakai fasilitas negara, dan berbagai tudingan lain, yang ketika ditanya berbagai buktinya, mereka tak mampu menjelaskan.


Deklarasi Kemenangan dan Menutup Aib. Demikian juga berbagai dugaan kecurangan, di samping tak bisa dibuktikan, mereka sendiri tak hendak menggugatnya ke MK. Tentu saja itu aneh bin ajaib. Termasuk mengklaim kemenangan namun senyampang itu menegasi Pemilu sebagai sesuatu yang bersih, adil, dan jujur. Prabowo meniadakan aturan dan undang-undang, yang semestinya mengikat dalam kesepahaman peserta. Semua peserta, tentu sudah mengetahui akan hal itu, dari sejak persiapan hingga proses penghitungan.

Mendeklarasikan kemenangan dengan data yang tidak kredibel, tetapi di sisi lain menolak lembaga survei yang membuat quickcount, adalah keanehan lainnya. Termasuk klaim-klaim kemenangan yang berubah-ubah angka, sementara KPU sendiri belum menyelesaikan proses rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota. Sementara proses penghitungan KPU minta dihentikan, karena tak ada gunanya. Namun sikap yang tak mau menandatangani C1, bahkan dalam hasil rekapitulasi nasional yang menentukan pemenangan, menunjukkan kubu Prabowo sudah mengakui kekalahan tanpa perlawanan. Sikap perlawanan (terhadap hasil) hanyalah cara mereka untuk mempertanggungjawakan pada sponsor dan konstituen. Agar tidak malu-maluin banget. Meski dari sisi logika dan moral politik, Prabowo sudah habis sama sekali. Tak ada harganya.

Yang menarik, dalam berbagai deklarasi dan pernyataan kemenangan itu, Prabowo lebih banyak didampingi orang-orang dari kelompok ijtima ulama daripada partai koalisi. Bahkan PKS yang menjadi mitra utama, tak banyak menampakkan diri. Mardani Ali Sera bahkan sama sekali tidak menongolkan diri di situ, disamping menyatakan programnya Ganti Presiden sudah digulungnya.

Dalam detik-detik akhirnya, berkait hasil penghitungan suara, kita melihat Prabowo makin ditinggalkan partai koalisinya, bahkan PKS sendiri yang tak bisa menyembunyikan sikapnya. Mereka lebih bisa menerima hasil Pemilu karena diuntungkan. PAN dan Demokrat, sebagai partai politik dengan nilai oportunisme yang tinggi, sudah dulu menyatakan sikap dengan membatasi ‘koalisi’ sebatas 22 Mei 2019. Sedangkan Partai Berkarya, yang tak lolos ET, setelah wait and see dan mengetahui hasil final, diam-diam hanya bisa berdiam diri.

Tinggal Prabowo sendirian, dan cocomeonya, yang kebetulan mereka lebih berafiliasi ke kelompok PA-212, dengan poros Rizieq Shihab, yang sedang dalam pelarian ke luar negeri. Beberapa kali dalam janji kampanyenya, Prabowo jelas mengatakan, akan menjemput Rizieq Shihab pulang ke Indonesia, sehari setelah dilantik jadi Presiden. Tapi kapan?


Prabowo Tak Memiliki Ideologi yang Jelas. Melihat gelagat kekalahannya, yang dilakukan adalah menutupi aibnya begitu saja. Maka salah satu jalan bagi Prabowo adalah melawan. Hal itu untuk merawat dukungan padanya. Karena bagaimana pun juga, perolehan suara di atas 40%, adalah sesuatu banget. Pada Pilpres 2014 pun, Prabowo punya modal sebesar itu, lebih gede banhkan. Sayangnya, ia tidak mampu mengkristalisasikannya menjadi sesuatu yang produktif. Bahkan Prabowo justru tampak di bawah bayang-bayang. Ia memanfaatkannya secara keliru. Pandangan politiknya yang parsial menjadikan kontra-produktif. Kelompok menengah atas dan yang terdidik, yang mungkin anti Jokowi, tidak terakomodasi. Apalagi ketika Prabowo kemudian lebih dikelilingi kelompok ijtima’ ulama.

Ulama dari golongan mana? Kita semua sudah tahu, mereka dari kelompok-kelompok yang melihat Jokowi sebagai bagian dari Islam Nusantara. Musub dari kelompok Islam Khilafah yang bercita-cita mendirikan negara Islam. Namun karena kelompok ini tidak terorganisasi dengan baik, karena kualitas SDM dan kemampuan logistiknya, mereka menjadi pragmatis dan oportunistik dengan strategi ‘lawannya musuh kita adalah kawan kita’. Prabowo, yang sedang berkontestasi dengan Jokowi, menjadi kuda tunggang yang menarik. Apalagi dia butuh suara sebanyak-banyaknya.

Namun dengan militansi yang tinggi, Prabowo tidak menyadari kelompok ini hanya lebih keras gaung suaranya. Kelompok yang bersuara keras karena TOA. Tidak paralel dengan jumlah real di masyarakat, yang lebih didominasi kelompok Islam yang ‘biasa saja’. Islam tidak neka-neka. Islam yang kafah. Meski dalam kelompok NU dan Muhammadiyah pun, prgamatisme politik juga terjadi, dengan mengatakan mereka netral dan kritis. Cuma sayangnya, kritis seperti apa, ketika mereka juga tak bisa menjelaskan sikapnya dengan fenomena politisasi agama model Prabowo dan Rizieq Shihab.

Kelompok lain yang tidak jelas orientasinya, seperti Amien Rais, Kivlan Zein, Rizal Ramli, Eggy Sudjana, Permadi, apalagi Lius Sungkharisma, mereka hanyalah bagian dari pasukan hore, tim tempik sorak, yang sama sekali tidak memiliki kekuatan. Berkali-kali teriak ‘people power’, mereka sendiri energi dan militansinya terbatas. Tak ada pengaruhnya sama sekali, kecuali gemanya saja yang berdenging bikin pusing. Nyatanya sekali gertak dari kepolisian, mereka tercerai-berai. Apalagi m ereka tidak berangkat dari pemikiran ideologi yang kuat. Dengan tanpa malu-malu, Amien Rais ganti jualan, dengan mendeklarasikan ‘Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat’.

Sebagai doktor politik, Amien Rais tampak begitu bodohnya. Bahkan justeru ketika ia pura-pura tidak tahu, akan makin kelihatan bodohnya. Karena ‘kedaulatan rakyat’ sudah dilakukan oleh setidaknya 80% dari 180-an juta rakyat yang memiliki hak suara dalam Pemilu Serentak kemarin. Kalau hasilnya satu persen di atas 50 persen dimenangkan Jokowi, tak ada kekuatan konstitusional bisa membendungnya. Jika ada tudingan kecurangan, maka persoalannya adalah pembuktian mengenai hal itu. Meskipun kecurangan Pemilu di Indonesia, sekarang ini, sesuatu yang muskil dilakukan  karena ketatnya kontestasi dan sistem pengawasan melekat, serta proses penghitungannya yang terbuka, manual dan berjenjang.

Amien Rais cum suis, sayangnya menjadi kompor dengan gas bocor. Karena mereka yang teriak-teriak di depan hanya akan minta dimaklumi di belakangnya. Termasuk inkonsistensinya dalam mengubah-ubah konsep ideologi hanya sebatas persoalan semantika belaka.


Saatnya Rakyat Bergerak ke Depan. Pemilu Serentak 2019 baru pertama kali. Pasti banyak cacat atas hal itu. Namun tergesa-gesa mengubahnya lagi, juga tidak bijaksana. Karena hanya akan membuat kita berada dalam trial and eror terus, Di samping menunjukkan tidak adanya jaminan dukungan para akademisi dalam hal ini. Para aktivis demokrasui, yang menjadi pengusul Pemilu Serentak, juga hanya berhenti pada ide. Tidak mampu mengelaborasi dari sisi teknis dan manjemen. Termasuk tidak adanya asuransi kerja, plus honorarium yang kecil, hingga minimnya SDM.

Rakyat yang selalu berada dalam  under-estimate, tidak memiliki problem yang serius mengenai Pemilu Serentak. Dalam banyak hal, mungkin mereka juga lebih dimudahkan. Karena hanya sekali dalam lima tahun mereka berhadapan masalah yang ribet dan penuh janji dan kamuflase. Persoalannya lebih pada penyelengara dan peserta Pemilu. Merekalah yang lebih tidak siap, termasuk parlemen yang punya kepentingan besar atas hal itu. Yang terakhir itu, bukan haya tidak siap, melainkan juga tidak tulus dalam pengabdiannya melalui jalur yang kita sebut demokrasi.

Coba saja lihat, dua ketua dewan dari parlemen, menyebut Proses Pemilu dalam pandangan yang negatif. Tak peduli pujian beberapa negara tetangga, mereka memberikan pernyatan mengenai kesuksesan Indonesia terbesar dalam dunia internasional. Ttetapi tanpa melihat persoalannya secara menyeluruh dan adil. Mereka juga hanya memberikan pernyataan, tetapi tanpa solusi. Itu menunjukkan karena mereka memiliki pretensi politik tertentu.

Dalam praktik poilitik yang buruk dari elite kita, entah dari dunia politik, kampus, maupun  agama (ulama), kita melihat Prabowo adalah contoh korban. Yakni, seorang yang tidak mampu melihat,  bahwa jaman sudah berubah. Generasi baru telah lahir, dan superioritas masa lalu (Orba) sudah selesai.

Indonesia ke depan, setidaknya lima tahun lagi, masih lebih banyak berharap balik pada Jokowi. Daripada balik kanan, ke masa lalu.



Yogyakarta, 19 Mei 2019
Sunardian Wirodono, dari Yogyakarta

Khianat Politikus Ketika Keringat Rakyat Belum Kering

Oleh: Sunardian Wirodono Sudah jamak, pemilu usai rakyat ditinggalkan. Rakyat pemilik hak suara, sebagaimana...