Sabtu, Januari 19, 2019

Mengapa Jokowi Membebaskan Abu Bakar Ba'asyir?

Dalam doktrinnya, Gus Dur mengatakan “yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan”. Sebagaimana dalam tulisannya yang paling sohor, ‘Tuhan Tak Perlu Dibela’, agama tidak boleh jauh dari kemanusiaan.

Politik dan agama, dua hal yang hampir serupa tapi tak sama. Tapi keduanya membuka kemungkinan sama, yakni militansi atas nama keyakinan. Dan keyakinan yang buta, sebagaimana kata Friedrich Nietzsche (1844-1900), bisa lebih berbahaya daripada sebuah kebohongan.

Dua paragraf itu penting dikemukakan, untuk membuka wawasan kita, menghadapi simpang-siur pendapat mengenai keputusan Presiden Jokowi, untuk pembebasan tanpa syarat Abu Bakar Ba’asyir. Sebuah terobosan hukum yang kontroversial, lebih-lebih Presiden Jokowi adalah capres pertahana Pilpres 2019 yang sedang berlangsung.

Bangsa Indonesia tak mempunyai pengalaman bagus dalam mengelola kontestasi politik. Pemilu 1955 yang dibilang paling demokratis, juga tak sepenuhnya aman dan damai. Dalam catatan Herbert Feith, tak sedikit benturan di akar rumput, lebih karena ketidakmampuan mengelola perbedaan pilihan.

Sejak Pilpres 2004 di mana rakyat langsung yang menentukan pilihan presidennya, kematangan demokrasi kita tak secara akseleratif menunjukkan peningkatan. Bahkan dalam Pilpres 2014, juga pada Pilkada di berbagai daerah, apalagi Pilkada DKI Jakarta 2017, kontestasi demokrasi makin diwarnai agregasi politik identitas yang menguat.

Dalam situasi itu, menjadi Presiden, Kepala Negara, di Indonesia, sungguhlah tidak mudah. Baik dalam proses pencapaian maupun ketika menjalaninya. Situasi kepolitikan sekarang ini, apalagi dengan maraknya media sosial, tak semudah jaman Soeharto yang memakai cara-cara otoritarian.

Kini cara berpikir sistem block justeru makin dikembangkan, senyampang maraknya politik identitas. Kini pula masing-masing lembaga negara seperti judikatif, legislatif dan eksekutif, tak lagi secair pada awal mula republik ini berdiri. Apalagi dengan hadirnya politikus masa kini, yang wawasan kebangsaannya tergerus kesadaran-kesadaran sektoral dan parsial.

Kini, entah karena perkembangan demokrasi atau teknologi komunikasi, membuat siapa saja bisa mengomentari tindak-tanduk presiden. Bahkan secara lebih jauh bisa berupa penghinaan, ujaran kebencian, meme, fitnah, bahkan hoax. Presiden Jokowi bisa dituding lemah ketika selalu mengatakan tak bisa mengintervensi hukum. Namun senyampang itu, ketika membebaskan Abu Bakar Ba’asyir, juga tak dengan sendirinya disambut gembira oleh semuanya.

Musuh politik akan mengatakan Jokowi melakukan pencitraan. Sementara keluarga dan yang bersimpati pada korban (dari perbuatan ABB), bisa menuding Jokowi justeru tak berperikemanusiaan. Tidak mengingat bagaimana korban menjadi cacat seumur hidup, atau kehilangan orangtua serta sanak saudara.

Sama dengan tudingan yang muncul dalam Debat Presiden kemarin, soal penahanan tersangka (entah itu korupsi atau terorisme) yang dituding tidak manusiawi. Jokowi menjawab dengan tepat. Kita diminta membedakan antara penegakan hukum dan prosedur hukum untuk kepentingan semua orang, dengan masalah HAM di sisi lain dengan tolok ukur orang-perorang. Antiknya, pengritik Jokowi, yang juga pengritik BTP (d.h. Ahok), bisa melihat celah itu dan menyodorkan pertanyaan retorik; Bukankah BTP juga manusia? Kenapa tidak dibebaskan?

Kita sering dalam pernyataan seperti itu. Membandingkan kasus yang berbeda-beda. Kenapa? Karena kita cenderung berada dalam pandangan normatif, sebagaimana dilatihkan oleh Soeharto dalam satu generasi. Tak mudah keluar dari doktrin formalisme dalam berpikir dan bersikap. Akibatnya, sering kita tidak punya konsistensi. Karena pada satu sisi kita bisa normatif, sisi lain di mana kepentingan kita dirugikan membuat pikiran kita satu sama lain bertabrakan, paradoksal, tidak integrated.

Para pendukung Capres 02, sering dalam sikap seperti itu. Jokowi diserang karena pakai teks dalam debat kemarin. Sementara setelah melihat Capres 02 juga membawa teks, bahkan lebih gede, mereka mingkem. Atau kalau tidak, mereka mencoba berkilah dan cari-cari kesalahan lain. Persis dengan menuding Jokowi jirih karena selalu ngomong tak mau intervensi hukum, tapi ketika membebaskan ABB dituding pencitraan.

Sama persis dengan kelompok umat tertentu, yang mengritik habis orang pakai jas dan pantalon (yang tak ada dalam tuntunan nabi), tapi senyampang itu ngotot memakai TOA (walau pun juga tak ada tuntunannya, dan itu pun masih ditambah TOA made in Cina, negara yang dikutuknya sebagai kafir).

Keputusan mengenai pembebasan ABB, tentu lebih merupakan langkah politik, diskresi Presiden. Dan tidak ada yang salah di situ. Karena jika di atas politik adalah kemanusiaan, maka politik presiden bukan hal yang buruk. Pada sisi ini, kita yang balik tak bisa mengintervensi.

Mengenai keadilan, tentu ini yang paling sulit diukur. Ketika dua orang bertikai, seorang hakim mendengarkan siapa saja, para pihak yang bertikai, juga jaksa dan penasihat hukum. Tapi ketika memutuskan, ia harus imparsial. Tak mendengarkan siapapun kecuali pertimbangan hukum atas dasar keyakinan. Celakanya, memang, bagi yang menang hakim bisa dinilai adil, sementara yang dikalahkan bisa menuding hakim berat sebelah. Dan seterusnya.

Bagi korban dari pikiran dan tindakan ABB, tentu saja tindakan Presiden bisa saja, atau mungkin, menyakitkan. Tidak adil, dan seterusnya. Tetapi ABB dalam prosedur hukum sudah menjalani resikonya. Menanggung akibat perbuatannya sesuai aturan hukum yang berlaku. Aturan hukum yang berlaku inilah yang mesti ditaati, sebab jika tidak hukum yang ditafsir seenaknya oleh masing-masing pihak akan menimbulkan kekacauan.

Apalagi jika kita ngomong tentang hukum langit, yang tak bisa dikonfirmasi karena kadar imanensi manusia berbeda-beda. Bagaimana pendapat Anda ketika Amien Rais meyakini jagoannya utusan dari langit, dan pasti menjadi Presiden RI kelak? Padahal tahun-tahun sebelumnya, ia minta jagoannya itu harus dimahmilubkan!

Hukum adalah aturan sosial untuk kebersamaan. Sebagai social religion, untuk mereduksi kekacauan sosial yang sangat mungkin terjadi. Karena tafsir atau interpretasi orang, bisa sangat beragam. Bahkan pada mereka yang satu partai politik atau pun satu agama. Aturan sosial adalah berdasar kesepakatan-kesepakatan yang mengikat.

Sementara itu Presiden Jokowi ketika memutuskan pembebasan ABB, juga bukan tanpa proses. ABB dijebloskan penjara di jaman SBY, dan sudah menjalani 9 tahun masa tahanan. Presiden Jokowi melakukan kajian dan koordinasi dengan Polri dan TNI, juga dengan Kemenkumham, serta kemudian Yusril Ihza Marhendra sebagai penasihat hukum TKN Jokowi-Ma’ruf, yang kebetulan juga pengacara ABB.

Kita tidak tahu bagaimana prosesnya. Pasti tidak mudah, sebagaimana kasus divestasi Freeport. Tahu-tahu saja, seolah mak-bedundug, semuanya diputuskan dengan gampang. Pada sisi itu, dupeh kita menggenggam medsos, kemudian membuat mudah berkomentar dan pikir kemudian, tanpa data tanpa mengetahui proses. Sementara dalam posisinya, Presiden Jokowi dengan segala kekuasaan dan fasilitasnya, justeru bukan merupakan posisi yang mudah secara politik makro, ketika yang kita pergunjingkan selaku isu-isu politik mikro yang kasuistis sifatnya.

Pada sisi itu, Presiden mempunyai kekuatan politik untuk melakukan keputusannya. Hal itu bisa membuat kita menilainya sebagai tindakan benar atau salah. Tetapi pada sisi lain, Presiden memutuskan berdasar berbagai pertimbangan yang lebih luas. Di luar jangkauan kepentingan masing-masing pribadi. Entah itu korban ABB maupun lawan politik Jokowi. Di situ masalahnya menjadi tak sederhana. Mengutip omongan Dilan; Menjadi presiden itu berat, Wok, makanya biar Jokowi saja, untuk sekali lagi!

Jika di atas kepentingan politik adalah kemanusiaan, dan agama jangan jauh dengan kemanusiaan, tentu boleh kita juga belajar memahami masalah ini dari sisi yang sama? Apakah pandangan Jokowi ini menginfluens pihak lain? Kita tidak tahu. Karena kita bukan orang yang tahu segalanya.

Beserta simpati saya, pada korban dan keluarganya, akibat dari apa-apa yang telah terjadi karena Abu Bakar Ba’asyir. | @sunardian

Sabtu, Januari 12, 2019

Jokowi Sebagai Jembatan Perubahan


Sempurnakah Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia? Belum. Tapi ia membawa Indonesia lebih jelas dan terarah. Tentu saja kita bisa berdebat sengit soal itu, tapi ia Presiden yang memiliki tendensi lebih sedikit.

Ia lebih bisa melepaskan diri dari jebakan betmen kekuasaan. Lebih bisa melepaskan diri dari isu militer-sipil, nasionalisme-agamaisme-komunisme, teknokrat-birokrat, dan berbagai isu yang sering dikedepankan, ketika diskusi kita macet dalam kepentingan kelompok masing-masing.

Hal itu karena type atau model kepemimpinan androginies, sebagai karakter kepemimpinan yang berangkat dari karakter individualnya. Sebagaimana watak perubahan dunia yang semakin adaptif, lebih karena hukum dari komunikasi adalah membangun sinergitas. Semakin dibutuhkan kepemimpinan yang mau mendengarkan, dan kemudian mengkoordinasi atau bahasa kerennya mensinergikan.

Gambaran mengenai kepemimpinan macho, tegas, berani, gagah-perkasa, mengalami perubahan dan pergeseran significant. Mitologisasi, sakralisasi, mistifikasi mengenai tokoh, digantikan oleh yang bernama jejak digital yang disebut track-record.

Indonesia berada dalam situasi transisi itu. Jika Jokowi kompromis, terpaksa harus mengampu orang-orang lama (yang, mungkin menurut kita sendiri, bermasalah), hal itu lebih menunjukkan bahwa ia memiliki proyeksi atau arah yang jelas. Itu menunjukkan kelasnya sebagai politisi, bukan sekedar politikus. Ada situasi yang harus diselamatkan. Jika tak bisa ambil semuanya, jangan lepas semuanya.

Di situ kelas Jokowi menjadi lebih matang dan dewasa. Ia contoh yang pas mewakili pandangan generasi baru Indonesia. Kepemimpinan bukan sekedar sejarah, tetapi juga arah. Tentu saja, ini mengundang masalah bagi yang tak ingin berubah. Ingin tetap berada dalam zona nyaman, karena hanya memikirkan kepentingan diri-sendiri.

Dua periode atau 10 tahun kepemimpinan SBY, Indonesia berada dalam situasi ekonomi global yang tidak buruk. Namun justeru Indonesia sama sekali tak beranjak. Kebalikannya dengan periode kepemimpinan Jokowi, Indonesia berada di tengah pertumbuhan perekonomian dunia yang secara umum cenderung melambat, namun pertumbuhan ekonomi Indonesia 2018 mengalami peningkatan sebesar 5,15%.

Laju inflasi juga terjaga. Utang Negara yang selalu digemborkan kubu Prabowo sebagai membesar, juga lebih terjaga. Apalagi mengingat peruntukan dan pemakaiannya. Level utang dalam batas aman dengan rasio APBN. Sebagaimana diamanatkan pasal 12 ayat 3 Undang-Undang tentang Keuangan Negara, maksimal utang pemerintah maksimal 60% terhadap PDB. Saat ini pemerintah selalu menjaga rasio utang terhadap PDB dalam batas psikologis, pada kisaran 30%.

Merujuk realiasi sementara APBN 2018, pendapatan negara melampaui target APBN (102,5%), pertama kali sejak 2011. Efeknya, realisasi defisit anggaran negara mengecil, hingga menjadi yang terkecil sejak 2012. Isu tentang gali lubang tutup lubang, sebagaimana acap dilakukan pemerintahan SBY, juga dengan mudah dibantah dengan data dan fakta karena posisi APBN yang aman.

***

Berbagai hoax yang ditembakkan ke arah Jokowi, hanya berdasar keputus-asaan karena susah menemukan titik lemah Jokowi. Hoax soal tingginya pengangguran dan kemiskinan di jaman Jokowi, seperti ditudingkan PKS dan Titiek Soeharto serta koalisi oposisi, terpatahkan dengan capaian pemerintah. Bahwa tingkat kemiskinan dari 11,25% (Maret 2014) menjadi 9,82% (Maret 2018). Tingkat kemiskinan satu digit itu, pertama kali dicapai Pemerintah Indonesia sejak Indonesia merdeka.

Ketika Jokowi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, Oktober 2014, ekonomi Indonesia berada dalam situasi buruk. Secara akuntansi sudah insolvent. Berada di jurang kebangkrutan. Sejak 2012 total penerimaan (dikurangi belanja) negara, sudah defisit. Tak tersisa untuk bayar hutang dan bunga. SBY melakukan gali lobang tutup lobang dengan permainan anggaran pada tingkat pencapaian di bawah 70%, agar hutang lebih dulu dibayar.

Pihak Pasar Uang mengetahui fundamental ekonomi Indonesia lemah. APBN kita dinilai tidak kredible. Sama dengan Turki, lebih banyak ‘politik’-nya daripada tindakan berdasar kepentingan ekonomi. Apalagi dalam APBN Perubahan 2014, defisit primer berada di angka Rp 111 triliun.

Usulan untuk menerbitkan Global Bond melalui 144A, untuk mendapatkan uang cepat guna mengatasi defisit, demikian juga tawaran World Bank memberikan standby loan, semuanya ditolak Jokowi. Mungkin latar belakangnya sebagai pengusaha membuat Jokowi bisa sangat praktis dan realistis. Ini bukan soal financial resource atau revenue resource. Masalah Indonesia ialah masalah mental. Mudah ngutang tapi tak bisa mengelola. Bukan hanya salah belanja, tapi juga korupsi.

Jokowi melakukan reformasi APBN. Dan ini benar-benar terpaan angin puting-beliung bagi dunia usaha dan elite politik. Kebijakan ekonomi harus bertumpu kepada pendapatan real, tak ada distorsi dengan bisnis rente. Hasilnya? Dalam tiga tahun pemerintahan Jokowi, APBN kita dinilai kredible oleh Financial Community. Belanja dan penerimaan secara  dapat dimonitor oleh pemain pasar. Ketika APBN sehat, pasar akan bereaksi positif.

Di situ bisa dibuktikan, Jokowi pemimpin yang tegas dan teguh. Memiliki prinsip dan integritas. Tak ada hubungan dengan tubuh cungkring, ngomong klemar-klemer, bahasa Inggris tidak faseh. Tapi ia berada di luar gambaran jagoan yang dibayangkan kelompok kelas menengah, dan para penganut Soehartoisme. Jokowi juga bukan tentara, apalagi tentara yang dipecat, tapi ia bisa membuktikan kepemimpinan yang lebih firm dan disiplin dibanding Soeharto dan SBY yang bekas tentara.

Kalaupun pemerintah Jokowi berhutang ke pasar, itu murni business. Tak ada perselingkuhan politik kecuali yield dan trust market. Jokowi melakukan serangkaian kebijakan ekonomi dengan fokus membuat APBN kredibel. Dan itu membuat elite politik dan pengusaha pening. Apakah itu kemauan Jokowi, karena dendam kemiskinan masa lalunya? Bukan. Karena Indonesia memang tidak punya pilihan lain, agar bisa maju dan mandiri secara terhormat.

***

Ini tentang dunia yang berubah. Jika ingin pemerintah memiliki financial freedom melaksanakan agenda besarnya, agar pasar uang dan pasar dunia percaya, negara harus diurus dengan profesional. Bukan karena tak becus ngurus kemudian nyebar fitnah, dengan jualan isu agamalah, komunislah, asenglah. Itu hanya bisa dilakukan oleh para pecundang.

Era telah berubah. Pola kepemimpinan dan pemikiran yang dijanjikan Prabowo, bahkan oleh Sandiaga pun, sudah lewat. Bukan jamannya lagi. Apalagi jika hal itu lebih karena ketidakmampuan mereka merumuskan masalah. Atau bahkan hanya ingin membuat masalah baru, dengan bayangan demi keuntungan kelompok mereka sendiri.

Jokowi sendiri tentunya bukan manusia sempurna, bukan orang pinter. Mungkin pinteran Rocky Gerung, atau Neno Warisman. Tapi Jokowi manusia yang mau mendengarkan, dan bisa mensinergikan potensi-potensi baik. Lihat para menteri pilihannya yang bekerja. Prestasinya lebih bagus daripada beberapa menteri yang masih bau-bau Soehartoisme.

Sudah barang tentu, prestasi-prestasi Jokowi akan ditolak oleh yang tidak berpretasi (atau tidak suka prestasi, tapi sukanya memburu prestise). Perubahan-perubahan yang dilakukan Jokowi, juga akan ditentang mereka yang tak mau berubah. Kenapa tak mau berubah? Karena kalau berubah mereka akan tersingkir, atau kehilangan lahan suburnya. Tak ada pertimbangan ideologis, tapi lebih sekadar kepentingan diri-sendiri, keluarga, dan kelompok, yang hanya sebatas perut dan selangkangan.

Jokowi adalah jembatan perubahan, untuk mengantar ke generasi baru dengan dunia baru. Ia penting untuk mengantar transisi generasi. Dari yang masih berwarna obar-abir, di mana masih ada warna orde-bauk Soehartoisme, ke warna Indonesia Baru yang lebih dominan dengan generasi baru dan pandangan baru.

Dalam periode pertama, Jokowi mungkin saja masih terlalu kompromis, entah karena masih punya kepentingan dengan kemungkinan kepemimpinan periode kedua, atau karena all the president mens yang ada di sekitarnya bukan hal mudah untuk ditaklukkan.

Tentu akan menjadi berbeda ketika berada di periode terakhir atau kedua, Jokowi akan lebih kuat negosiasinya karena nothing to loose. Karena jika berkait revolusi mental sebagaimana dicanangkan dalam Nawa Cita, bukan perkara sulapan. Butuh proses dan kebersinambungan. Padahal, itulah masalah terbesar bangsa dan negara Indonesia, yakni keterbelakangan mental, karena terlalu lama diperbudak oleh para politikus sontoloyo.

Ke depan, dengan pemerintahan yang on-the track, akselerasi perubahan akan lebih kencang dan tak terbendung. Keep rock ‘n roll, Mr. President!

@sunardian, dengan mengolah data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan Finansial Community, 2018, dan dari berbagai sumber sekunder.

Sabtu, Desember 15, 2018

Pemilu Pertama di Indonesia, Sudah dari Sononya


Indonesia pertama kali menyelenggarakan Pemilu pada 1955, 10 tahun setelah merdeka. Dari berbagai poster kampanye saat itu, ternyata “saling serang” antarkontestan adalah bagian tak terpisahkan. 

Persaingan di Pemilu 1955 berlangsung sengit. Partai-partai politik saling serang, termasuk menjelek-jelekkan satu sama lain. Apalagi antara PKI (Partai Komunis Indonesia) dengan PSI (Partai Sosialis Indonesia) dan Masjumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia), serta PNI (Partai Nasional Indonesia) di sisi lain.

Sesungguhnya pengadaan Pemilu akan dilangsungkan satu tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan. Namun karena alasan situasi keamanan dan politik, membuat Pemilu 1946 batal dilaksanakan.

Pemilu pertama menunjukkan tingkat partisipasi politik yang tinggi dari masyarakat. Orang rela menempuh jarak yang jauh, untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), meski harus berjalan kaki, atau bahkan menyeberang pulau. Terhitung jumlah daftar pemilih tetap 43.104.464 orang.

Meski diselenggarakan dengan majoritas penduduk yang masih buta huruf, Pemilu 1955 mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing. Pemilu dinyatakan terselenggara dengan aman, lancar, jujur, adil, dan demokratis.

Herberth Feith, peneliti asal Australia, yang dipekerjakan Pemerintah RI, kemudian menuliskannya dalam buku "The Indonesian Elections of 1955." Feith menggambarkan suasana persaingan dengan detail. Isu penistaan agama, sudah muncul saat itu. Bahkan aksi demonstrasi menentang penistaan agama, penolakan pemakaman komunis, hingga intimidasi yang dilakukan aparat.

Masyumi beradu dengan PNI soal aspirasi penerapan syariat Islam di Indonesia. Ada momentum yang menyulut ketegangan itu ketika Presiden Sukarno di Amuntai Kalimantan Selatan (Januari, 1953), memperingatkan bahwa usaha mengubah Indonesia menjadi negara Islam, akan menyulut perpecahan dari daerah-daerah yang penduduknya bukan Islam. Jadi, isu soal kilafah bukan hal baru bukan?

Berkait dengan pidato Bung Karno itu, kalangan Islam bereaksi keras. Anggota DPR dari Masyumi, Kiai Hadji Isa Anshary, dalam kampanyenya selalu mengutuk pemimpin partai politik non-Muslim, sebagai munafik dan kafir. Sebaliknya, PNI menilai Isa Anshary sebagai ekstremis, karena selalu menentang simbol-simbol nasionalisme.

Dalam buku yang lain, "The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia", Feith menuliskan kasus penistaan agama yang dilakukan pihak Permai (Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia). Organisasi Islam, yang didominasi Masyumi, kemudian menggerakkan demonstrasi (Februari 1954), mengecam Permai dan PNI. Sebenarnya ini demo lanjutan dari isu sebelumnya, yakni digantinya Walikota Jakarta Raya, dari Masyumi (Sjamsuridjal) ke orang PNI (Sudiro).

Pemilu 1955 juga makan korban jiwa yang pertama, seorang Kapten TNI yang menjaga keamanan kampanye. Konon setengah juta orang turun ke jalan, dan berujung rusuh. Sementara PKI menghubung-hubungkan Masyumi dengan pemberontak Darul Islam, dan punya niat mendatangkan pihak asing pada sektor perkebunan dan tambang. 

Masyumi menuding PKI sebagai partai yang tunduk pada Moskow. Masyumi juga selalu mengingatkan publik soal peristiwa pemberontakan Madiun 1948 yang dilakukan oleh PKI. Dalam pandangan Masyumi, yang disampaikan dalam berbagai kampanye; komunis sama saja dengan atheis, maka komunis adalah kafir. Jasadnya harus ditolak jika hendak dimakamkan di pemakaman muslim.

Saat berkampanye di Jawa, PNI menyebut Masyumi sebagai partainya orang Sumatra. Namun Masyumi dalam kampanye di Sumatra menyatakan PNI partainya orang Jawa saja. Masyumi dan NU sama-sama berkampanye bahwa hanya yang memilih partainyalah yang bisa masuk surga. Kalau tidak pilih partai itu, maka bisa masuk neraka.

Hoax atau kabar bohong juga sudah muncul. Misal, tentang , adanya kapal selam yang segera merapat, menyerang Indonesia. Kabar bohong kedua, orang-orang kulit putih yang sembunyi di gunung-gunung, bakal menyambangi kota dan menyerang dengan bantuan pasukan hantu.

Hoax berikutnya, orang-orang di Jawa dilaporkan banyak yang keracunan beberapa hari sebelum dan sesudah Pemilu DPR. Terjadi persekusi terhadap penjual makanan. Bukan hanya di satu tempat, tapi di banyak tempat. Bahkan isu makanan beracun menjadi pembicaraan di kabinet. Selama empat hari, Institut Bakteriologi Eijkman di Rumah Sakit Pusat Jakarta, menerima 600 sampel makanan yang diduga beracun. Setelah diperiksa, tak ada racun dalam sampel-sampel makanan itu.



Pemilu 1955 diikuti 39 partai politik peserta pemilu. Muncul empat besar dari hasil Pemilu itu; Partai Nasional Indonesia (PNI, meraih 57 kursi), Masyumi (57 kursi), Nahdlatul Ulama (45 kursi), dan Partai Komunis Indonesia (PKI, 39 kursi). 

| Dikutipkan dari hasil pengamatan dan penelitian Herbeth Feith.

Jumat, Desember 07, 2018

Capaian Prestasi Spektakular Sandiaga Uno: Dari Santri ke Nabi Yusuf



Sungguh menggetarkan capaian prestasi Sandiaga Uno, cawapres pasangan capres Prabowo Subianto dalam Pilpres Republik Indonesia 2019.

Berkait deklarasi capres-cawapres Prabowo-Sandi, presiden PKS (Partai Keadilan Sejahtera) Sohibul Iman, mentahbiskan Sandiaga Uno sebagai santri post-Islamisme (4/8/18). Oleh karena itu, namanya tak hanya Sandiaga Uno, melainkan harus disebut lengkap sebagai Sandiaga Salahuddin Uno.

Kita tahu Salahuddin jenderal dan pejuang muslim Kurdi dari Tikrit. Panglima Perang Salib yang sadis, dan mampu menaklukkan Yerusalem. Betapa amat sangat menggetarkan sekali bukan? Jangan bilang bukan, kecuali kapir!

"Saya kira beliau seseorang yang memang hidup di alam moderen, tetapi beliau mengalami proses spiritiualisasi dan Islamisasi, sehingga saya bisa mengatakan saudara Sandi adalah merupakan sosok santri di era pos-Islamisme. Dia benar-benar menjadi contoh pemimpin muslim yang kompatibel dengan perkembangan zaman," tutur Sohibul Iman memberikan argumentasi.

Menurut PKS, salah satu ciri Sandiaga yang bisa dilihat sebagai sosok santri post-Islamisme; Ialah kedekatan dengan tokoh-tokoh agama. Kedekatan dengan ulama dan perilaku Islami, yang menunjukkan kesalehan pribadi itu bagian tidak terpisahkan. Ciri lain, masih menurut orang PKS, aktivis post-Islamisme adalah cenderung pragmatis, realistis, dan bersedia berkompromi dengan realitas meski tidak selalu ideal. Namanya juga partai dakwah, harus pintar berdakwah, apalagi ada tarifnya.

Ditegaskan Sohibul, Sandiaga atau aktivis post-Islamisme ini, bukan sekuler. Post-Islamisme adalah tahapan terkini, dari gerakan dakwah Islam setelah revivalisme dan strukturalisme Islam. Gerakan ini mulai menguat seiring dengan kebangkitan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) di Turki. Mulai jelas ‘kan di sini?

Post-Islamisme adalah gerakan yang lebih mementingkan tercapainya esensi Islam, moderat, menyatu dengan sistem yang sedang berjalan, yaitu demokrasi. Pendekatan mereka lebih pragmatis. Yaitu tercapainya target riil, seperti ekonomi, pembangunan, pertumbuhan, dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Kalau ada orang PKS, seperti Mardani Ali Sera nampang di youtube bersama Yusanto dari HTI, untuk teriak ‘Ganti Presiden’, karena tahrir pada hisbut itu maknanya adalah ‘ganti’. Bukan ba’dal dalam pengertian melanjutkan (yang sudah ada). Ganti presiden artinya ganti sistemnya sekalian! Pancasila itu thogut!

*

Tapi kenapa PKS memilih atau mendukung Sandi? Ya, punya apa PKS selain ideologi islamismenya itu? Maka Sandi harus dibaptis dulu, sebagaimana Sohibul Iman menyebut santri era Post-Islamisme. Mangkanya, tidak sembarangan cawapres kita yang satu ini. Meski semula Partai Demokrat menolak pencawapresan Sandiaga, toh SBY dan AHY menerima juga pada akhirnya. Mengenai persoalan Jenderal Kardus dicuitkan Andi Arief? Jika kardusnya hilang lenyap, biasanya bukan menguap, tapi mungkin ada kardus lain lagi. Toh SBY, dan AHY, yang dibilang ahli strateg oleh filsuf macam Rocky Gerung, harus ngisep ibu jari dalam Pilpres kali ini.

Status religius Sandiaga Salahuddin Uno, dalam waktu relatif singkat, semakin meningkat di mata pendukungnya. Dalam waktu sebulan saja, Sandiaga sudah disebut mencapai level ulama. Bahkan ia bisa menyingkirkan dua ulama rekomendasi Ijtimak Ulama GNPF, Ustaz Abdul Somad dan Ustaz Salim Segaf Al Jufri.

Pada 16 September 2018, GNPF Ulama dalam Ijtimak Ulama II, akhirnya mendukung Prabowo-Sandi. GNPF memahami bahwa Prabowo tak memilih ulama menjadi cawapresnya untuk menghindari perpecahan umat. Tapi apa kata PKS?

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, mengatakan Sandi adalah ulama. Dalam Alquran, demikian HNW, istilah ulama disebut dalam Surah Asy-Syura dan Surah Fatir. "Kedua-duanya, justru ulama itu tidak terkait dengan keahlian ilmu agama Islam. Satu tentang ilmu sejarah, yaitu dalam Surah Asy-Syura dan Surah Fatir itu justru science, scientist," kata HNW. Maka mengacu dua surat itu, cawapres pendamping Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, juga seorang ulama, lebih muda dan ngganteng dibanding ulama sebelah yang juga cawapres.

"Menurut saya sih, Pak Sandi itu, ya, ulama, dari kacamata tadi. Perilakunya, ya perilaku yang juga sangat ulama, beliau melaksanakan ajaran agama, beliau puasa Senin-Kamis, salat duha, salat malam, silaturahim, menghormati orang-orang yang tua, menghormati semuanya, berakhlak yang baik, berbisnis yang baik, itu juga satu pendekatan yang sangat ulama. Bahwa kemudian beliau tidak bertitel 'KH' karena memang beliau tidak belajar di komunitas tradisional keulamaan," tutur HNW.

Capaian Sandiaga, memang spetakuler. Sebulan kemudian, pada Oktober 2018, Koordinator Jubir Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyamakan Sandiaga Uno dengan Mohammad Hatta. Begawan Ekonomi Indonesia, sebelum Sumitro Djojohadikusumo disebut begawan. Meski mendapat protes dari cucu Bung Hatta, dan dituntut minta maaf, tim kampanye Prabowo-Sandi tak mau minta maaf. Dahnil membandingkan Prabowo dengan Sukarno dan Jenderal Soedirman, Sandiaga dengan Mohammad Hatta.

Setelah diprotes cucu Bung Hatta, Dahnil kemudian mengatakan; "Yang jelas, Bang Sandi sejak awal ingin meneladani kepemimpinan Bung Hatta. Setiap kepemimpinan hari ini kan pasti berusaha mencari keteladanan dari kepemimpinan sebelumnya. Nah salah satu kepemimpinan yang bisa kita teladani adalah Bung Karno, Jenderal Soedirman, kemudian Bung Hatta," ujar Dahnil.

*

Pada bulan Nopember 2018, tak ada capaian berarti dari Sandiaga. Mungkin sebagai seorang religius, dan tawadhu',  dia menghormati bulan pahlawan Indonesia. Atau mungkin waktu itu lagi disibukkan dengan kampanye ke pasar-pasar. Dan sempat bikin sebel para pedagang pasar, karena selalu menghinformasikan harga-harga naik. Itu menjadi kampanye negatif bagi para pedagang pasar, karena calon pembeli bisa jadi beralih ke supermarket, milik teman-teman Sandiaga Uno yang bisa lebih murah.

Tiba-tiba, dalam bulan Desember, tepatnya 4 Desember 2018, dalam kampanye di Surabaya, Sandiaga memberikan pernyataan;  Bersama Prabowo, siap menyelesaikan masalah ekonomi dalam waktu tiga tahun. Jika Nabi Yusuf butuh tujuh tahun untuk menyelesaikan krisis ekonomi, pasangan Prabowo dan Sandiaga Salahuddin Uno percaya diri bisa melakukannya lebih cepat.

“Nabi Yusuf butuh tujuh tahun. Insyaallah, saya dengan Pak Prabowo cukup tiga tahun untuk memulihkan perekonomian Indonesia,” ujar Sandiaga Salahuddin Uno. 

Guna mewujudkan janji ini, Sandiaga Uno punya tiga kiat. Itu kalau Sandiaga terpilih sebagai Wapres karena Prabowo menang jadi capres. Tidak mungkin Sandi kepilih sebagai wapres sementara Prabowo kalah pilpres bukan? Penistaan agama? Enggaklah, ‘kan yang ngomong Sandiaga Salahuddin Uno, bukan Ahok yang penista agama itu?

Dengan klaim mampu lebih cepat, kita tak tahu, artinya hal itu lebih pintar atau lebih bodoh? Untuk mencapai level melampaui nabi saja, Sandiaga butuh waktu dua bulan. Bandingkan, Agustus 2018 ia disebut santri Post-Islamisme, September kemudian HNW menyebutnya ulama. Bulan berikutnya, Oktober, disebut Dahnil sebagai Bung Hatta Baru. Sungguh capaian post-millenial banget. Apakah Sandiaga mengambil paket kilat, tiap bulan naik tingkat?

Hanya harus diakui, capaian yang melampaui nabi, mungkin lebih sulit. Butuh waktu dua bulan, untuk memberikan pernyataan bisa 4 tahun lebih cepat, dibanding capaian Nabi Yusuf dalam menyelesaikan krisis ekonomi.

Jika kita percaya urutan 25 nabi, Kanjeng Nabi Yusuf pada nomor 11 (sesudah Yakub dan sebelum Ayub), artinya sampai dengan Kanjeng Nabi Muhammad shallallahu’ alaihi wasallam, sebagai nabi (25) terakhir, berselang 13 nabi? Hitung rata-rata, jika para nabi berusia 100 tahun (konon ada yang 300 tahun lebih), maka krisis ekonomi itu terjadi sekitar 2000 SM (sebelum –kalender- Masehi)?

Krisis ekonomi macam apa? Naik-turunnya Dollar AS, karena perang dingin dengan Cina? Atau karena para pemain bursa saham, yang dikuasai kelompok Yahudi dan Yakuza terjebak bermain gaple? Dan semua itu dilalap habis oleh Sandiaga Uno, hanya dalam tiga tahun saja? Dengan cara mengurangi impor, mengajak pengusaha swasta dan prioritas pembangunan infrastruktur yang terprogram dengan lebih baik? Soal infrastruktur, ya, iyalah. Karena infrastruktur basic sudah diselesaikan di era Jokowi.

*

Tapi, tahukah Anda, krisis ekonomi macam apa, di jaman Nabi Yusuf itu? Bagaimana cara Nabi Yusuf menyelesaikan? Dalam sejarah Mesir Kuno, telah mencatat terjadinya ancaman krisis pangan, akibat perubahan iklim ekstrim yaitu musim hujan (masa subur) dan El Nino (musim kering), selama 7 tahun berturut-turut. Kondisi ekstrim seperti itu sampai sekarang belum pernah terulang kembali.

Bermula dari mimpi seorang Raja Mesir, yang 'melihat tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan tujuh butir (gandum) yang hijau, tujuh butir lainnya kering'.  Mimpi itu tak bisa diterjemahkan menjadi informasi yang jelas. Sehingga raja mengundang seluruh jajaran pegawai dan cendekia istana, untuk menafsir mimpi. Tapi tak seorang pun yang mampu menjelaskan secara memuaskan, dan tuntas tas-tas-tas seperti orang jualan tas Hermes.

Hingga kemudian tampilah Nabi Yusuf, sebagai penta'wil mimpi. Yang akhirnya membuat negara saat itu dapat memprediksi kejadian luar biasa, yang akan terjadi 14 tahun ke depan. Pengetahuan inilah yang disebut sebagai wahyu dari Tuhan. Kemudian setelah itu, langkah kedua diambil Raja Mesir, menjadikan Nabi Yusuf sebagai pejabat pemerintah. Sebagai bendaharawan yang mengatur urusan pangan rakyat selama menghadapi masa krisis.

Pertimbangan utama memilih Yusuf, karena pengetahuannya, dan juga amanah serta bisa dipercaya (QS 12:55). Kemudian disusunlah strategi antisipasi, seperti melalui produksi massal gandum di masa subur. Teknologi panen  gandum, yaitu dengan memetik bersama tangkainya, agar memiliki daya simpan yang lama. Pengaturan sistem pembenihan, agar benih untuk musim tanam berikutnya tetap tersedia. Manajemen stok pangan yang berkeadilan. Dan terakhir, membudayakan tolong-menolong sesama warga negara yang kesulitan pangan.

Langkah-langkah itulah, yang dilakukan Yusuf, sebagaimana secara tersirat dalam Quran (QS 43-53). Apakah, katakanlah dalam 4.000-an tahun kemudian setelah masa itu, di Indonesia pada 2018 dan seterusnya, berada dalam situasi seperti jaman Nabi Yusuf? 

Mungkin saja, jika menghadapi kasus seperti jaman Mesir Kuno itu, dengan pengetahuan dan alat baru seperti jaman kini, jangka 3 tahun terlalu lama dibanding 7 tahun pada 4.000 tahun silam. Tapi, jika logika ini dipakai, bisa dituding menghina kemampuan Sandiaga, yang bisa 4 tahun lebih cepat daripada masa yang dibutuhkan Nabi Yusuf kala itu?

Kenapa membandingkan dengan Nabi Yusuf? Bisa jadi karena Sandiaga adalah turun dari Salahuddin, yang semula bernama Yusuf bin Najmuddin al-Ayyubi, pendiri Dinasti Ayyubiyyah di Mesir, Suriah, sebagian Yaman, Irak, Mekkah Hejaz dan Diyar Bakr. Yusuf bin Najmuddin lebih dikenal dengan nama julukannya, Salahuddin Ayyubi atau Salah ad-Din, atau dalam lidah Jawa sebagai Pangeran Saladin.

*

Tidak berkait itu sih. Tapi mungkin lebih karena waktu itu Jokowi menyebut film serial Game of Thrones sebagai perumpamaan ihwal kondisi ekonomi Indonesia dan dunia saat ini. Sementara mengatakan tak ada film yang relevan untuk menggambarkan kondisi ekonomi Indonesia saat ini.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menyinggung serial Game of Thrones dalam pidatonya di pertemuan tahunan International Monetery Fund - World Bank atau IMF-World Bank di Bali. Jokowi menyebut bahwa hubungan antarnegara ekonomi maju terlihat seperti yang digambarkan serial tersebut. Jokowi lantas mengutip satu tagline terkenal dari film Game of Thrones, yakni Winter is Coming.

Sandiaga mengakui bahwa istilah winter is coming tepat menggambarkan ancaman global terhadap perekonomian Indonesia. Namun, dia berpendapat kondisi internal dalam negeri juga perlu dibenahi. Sandiaga menyebut, ekonomi internal ibarat kemarau panjang. Sandiaga lantas berpendapat, film Yusuf Asshidiq Alaihissalam lebih tepat untuk mengumpamakan kondisi Indonesia saat ini. "Saya kebayang film yang Nabi Yusuf itu, yang tujuh tahun kita paceklik," kata santri post Islamisme sekaligus ulama ini.

Ya, sudahlah. Itu urusan para dewa, yang bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan allah subha’nahu wa ta’alla. Rakyat dengan kualitas nalar sederhana, lebih percaya bahwa pilpres (pemilihan presiden) di Indonesia hanyalah peristiwa manusia biasa. Dalam wacana demokrasi sekuler, yang lebih butuh manusia biasa saja, dan membumi.

Manusia biasa yang jujur, sederhana, tidak korup, dan bisa kita ukur rekam jejaknya. Tetap sebagai manusia biasa, yang mampu mendengar, dan mau menerima kritikan. Yang dalam lagu kanak-kanak sering dinyanyikan; Peramah dan sopan. Baik budi dan tidak sombong.

Minggu, Desember 02, 2018

Perselingkuhan Politik dan Agama


Ketika Jokowi berpendapat agama dan politik jangan dicampuradukkan, Amien Rais marah-marah. Politik tak bisa dipisahkan dengan agama, katanya, dan demikian pula sebaliknya.

Untuk pendapat Amien Rais, pertanyaannya; dalam kondisi berkeagamaan seperti apa, dan dalam kondisi berkepolitikan seperti apa? Sebagaimana kita juga tak percaya begitu saja aras dalil “perbedaan itu rahmat”. Karena rahmat akan terjadi sekiranya pandangan kita akan perbedaan itu sama, sama dewasanya. Dalam masyarakat yang tak mau memahami liyan, intoleran, perbedaan adalah bencana.

Perbedaan adalah rahmat dengan ketentuan dan syarat berlaku. Politik dan agama bisa dipersatukan, diintegrasikan, dengan syarat dan ketentuan berlaku pula. Karena politik dan agama dua entitas yang sama sekali berbeda, lebih pada persoalan karakternya. Jika politik lebih bergerak ke luar, agama bergerak ke arah dalam diri kita.

Maksud ketentuan dan syarat berlaku, agama menjadi frame internalisasi, pembangunan jiwa manusia, sehingga dalam langkah ke luar (berpolitik), out-putnya akan dibingkai oleh nilai-nilai moralitas, keberagamaan, atau karakter-karakter kemuliaan.

True religion is real living; living with all one's soul, with all one's goodness, ujar Mbah Kyai Albert Einstein (1879 – 1955). Agama sejati adalah hidup yang sesungguhnya, hidup dengan seluruh jiwa seseorang, dengan seluruh kebaikan dan kebajikan seseorang. Karena itu, ahli fisika dari Jerman keturunan Yahudi itu mengatakan; Ilmu pengetahuan tanpa agama adalah pincang. Agama tanpa ilmu adalah buta.

Mengintegrasikan dua hal itu, adalah proses atau upaya menjadi manusia genah diri. Buya Hamka (1908 – 1981), sastrawan kita yang pernah menjadi Ketua MUI, berujar “hujung akal itu fikir, pangkal agama itu zikir.” Bukan cuma tokbar-takbir dan teriak kopar-kapir.

Ketika dua hal itu terpisah, fenomena seperti Habib Rizieq, ataupun habib satunya lagi yang sedang hit sekarang (karena mengatakan Jokowi lagi mens), sangat mungkin bisa terjadi. Karena tidak terjadinya integrasi diri atas nama agama dan ilmu pengetahuan, sebagaimana tutur Mbah Kyai Einstein. Mereka, dan yang sejenis itu, bukan manusia genah diri.

Tidak relevan menautkan “kualitas diri” seseorang dengan keturunan siapa. Itu pernyataan yang dalam konsep reliji sama halnya merendahkan Sang Maha Pencipta. Semua makhluk diberi dan mendapatkan modal serta kesempatan sama, yakni bagaimana bergelut dengan kenyataan-kenyataan sekitarnya.

Jika tidak ada integrasi antara agama dan politik, maka yang terjadi hanyalah klaim-klaim yang susah untuk dikonfirmasikan, di-check kebenarannya (juga seberapa besar hoaxnya). Misal banjir suatu wilayah adalah musibah, mengatasinya? Dengan berdoa atau shalat. Atau seperti pernah dikatakan Amien Rais, isyarat langit jelas, bahwa Prabowo adalah presiden!

Di situ agama dieksploitasi, dipolitisasi, dikapitalisasi, agar orang percaya dan tidak menudingnya sebagai manusia bodoh, yang sedang menutupi ketidakmampuan, atau tak bertanggungjawab dalam mengatasi masalah yang diamanatkan (rakyat) padanya. Sementara manusia (yang tak mengetahui agama), gampang gemetaran diancam; Kalau nggak nurut (agama) neraka hukumannya!

Maka wajar banyak korupsi ayat agama, dibohongi pakai ayat, agar umat tidak protes. Nurut saja. Dari sisi itulah, maka kita bisa membedakan dengan mudah, ulama baik dan ulama buruk, sebagaimana Imam Ghazali mengajari kita untuk bisa membedakan ulama yang sejati dan palsu. Karena bagaimana mungkin ulama sebagai ahli agama, sebagai penerus ajaran nabi, justeru menebarkan kebencian? Mulutnya mudah menghujat sana-sini-situ? Menyampaikan dakwah dengan bahasa yang kasar? Itu ajaran nabi?

Bagi Gus Dur, kyai dan presiden kita dulu; “Agama mengajarkan pesan-pesan damai dan ekstremis memutarbalikannya.” Sesuatu yang sangat sederhana untuk melihat seseorang itu membawa pesan kedamaian atau kekacauan. Karena, menurut Dalai Lama XIV, my religion is very simple. My religion is kindness. Agama saya sangat sederhana. Agama saya adalah kebaikan. Feminis kita, Kartini (1879 – 1904), ngendika; Agama memang menjauhkan kita dari dosa, tapi berapa banyak dosa yang kita lakukan atas nama agama?

Berapa banyak coba? Lagian, negeri ini, Republik Indonesia, bukanlah milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, sebagaimana kata Sukarno pada 1 Juni 1945 yang kemudian ditetapkan sebagai dasar negara kita. “Negeri kita bukan milik suatu kelompok etnis, bukan juga milik suatu adat-istiadat tertentu, tapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke!” demikian pidato Bung Karno dalam merumuskan apa yang kemudian disebut sebagai Pancasila itu.

Jika sekarang ada kelompok yang ingin ganti presiden (kata teman saya istilah ‘ganti presiden’ itu merujuk pada preferensi ‘hisbut tahrir’, yang artinya bukan sekedar ganti pemimpin, tetapi ganti sistem), yang ingin mengganti Pancasila dengan faham kilafiyah. Maukah kita kembali ke sistem di mana rakyat akan diperbudak dan diperbodoh, oleh elite politik yang tidak (bisa dan) boleh dikontrol karena mereka (mendaku) sebagai utusan atau yang dipercaya Allah? Bagaimana mengecek SK sebagai utusan dan dipercaya itu, jika kita lihat ada Polisi Syariah memperkosa napi syariah? Ada menteri agama korupsi? Ada Pangeran Arab Saudi ditersangkakan sebagai pembunuh seorang wartawan?

Atau yang ringan-ringan saja, mengapa ada yang mengaku turun nabi di Indonesia kemudian pergi tanpa pamit ke Arab Saudi, nggak pulang-pulang? Mau pulang ke Indonesia saja ribet, berbagai alasan dikemukakan. Padahal semua itu lebih mencerminkan ketakutannya, karena kasus hukum yang membelitnya bukan? Jika tidak, ngapain takut? Ngapain mesti Prabowo sebagai capres memberi jaminan, akan menjemput pulang ke Indonesia? Kok heboh banget. Di situ logikanya tidak nyambung. Apalagi jika dikaitkan dengan kasus chatting sexnya, menjadi DPO Kepolisian Indonesia, dan seterusnya.

Lantas Reuni 212 hari ini? Untuk apa? Merayakan kemenangan? Kemenangan atas apa? Dan siapa? Ahok memang dipenjara karena kasus yang direkayasa secara hukum. Tapi dengan terpilihnya gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta kemudian, rakyat Jakarta yang paling tahu apa sesungguhnya yang terjadi.

Pihak yang tak setuju agama dipisahkan dari politik, karena agama menjadi tak bisa dipakai sebagai alat legitimasi. Alat penekan atau pengancam. Agama tidak bisa dieksploitasi untuk kepentingan politik, yang manipulatif. Perselingkuhan politik dan agama, itu dianggap penting karena bisa menjadi senjata ampuh. Jadi, siapa sebenarnya yang melakukan penistaan agama?



Mengapa Jokowi Membebaskan Abu Bakar Ba'asyir?

Dalam doktrinnya, Gus Dur mengatakan “yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan”. Sebagaimana dalam tulisannya yang paling soh...