Dominasi Politik Pencitraan dari Kaum Politikus Kekuasaan

Politik, di Indonesia, dengan gampang akan mengubah manusia Indonesia dari manusia pembelajar menjadi manusia kurang-ajar. Rumusnya sederhana, politik tidak pernah mengajak kita untuk sampai pada substansi. Karena politik kita, masih dalam ranah paling elementer, yakni lebih pada politik kekuasaan.

Politik kekuasaan, berbeda dengan politik kebudayaan, politik kemanusiaan, politik kesejahteraan rakyat, dan sejenisnya, yang beralamatkan lebih jelas, yakni kepada obyek di luar subyek. Lebih berorientasi ke luar, dan bukan demi diri-sendiri. Sementara politik kekuasaan, lebih melihat bagaimana semua hal di atas bisa dilakukan jika kekuasaan sudah di tangan.

Orientasi berkuasa terlebih dahulu baru kemudian berbuat demi orang lain di luar dirinya, seolah menjadi sebuah keniscayaan. Padahal pada praktiknya kita melihat, begitu berkuasa semuanya menjadi lupa. Dan jika sudah duduk, lupa berdiri.

Karena itu, fungsi-fungsi dalam teori negara demokrasi yang berkeseimbangan, dengan adanya legislatif dan yudikatif, pada akhirnya tidak berlaku karena semuanya menjadi eksekutif. Fakta menunjukkan, bagaimana para politikus yang masuk menjadi anggota parlemen, menjadi bagian internal dari lembaga eksekutif. Lebih celaka lagi, tentu, ketika lembaga yudikatif pun adalah kepanjangan tangan, atau pada akhirnya menjadi bagian dari, untuk kepentingan melindungi suatu sistem kekuasaan yang oligopolis dan korup.

Belum lama berkecimpung dalam politik, dengan masuk sebagai kandidat presiden melalui konvensi Partai Demokrat, Anies R. Baswedan sudah bisa bersilat lidah, menjelang acara kampanye berkelilingnya di beberapa kota di Jawa. Ia tidak ingin ‘blusukan’ sebagaimana Jokowi. Blusukan menurutnya tidak efektif, karena pemimpin hanya mendengar, tidak ada eksekusi, dan itu tak lebih dari pencitraan. ARB (Anies R. Baswedan) kemudian membandingkan dengan apa yang akan dilakukannya, berkeliling. Menurutnya berkeliling seperti yang akan dilakukannya, lebih baik, karena sifatnya interaktif dan strategis.

Salah satu ciri politikus Indonesia, perdebatan dan diskusi yang dikemukakan, selalu lebih merupakan debat semantik, sibuk dengan peristilahan atau pun wacana, tapi tak pernah masuk lebih dalam ke makna substantifnya. Lihat saja apa isi statemen, pernyataan, dari orang-orang yang menjadi Capresi 2014, para politikus di Senayan, para Menteri dan bahkan Presiden, semuanya sibuk dengan wacana, yang ujung-ujungnya, hal itu berkait dengan kepentingan diri mereka sendiri dan atau kelompoknya.  Ujung dari semua itu, hanya kesibukan pada pencitraan.

Target goal dari semua itu tentu nilai. Akumulasi nilai, dari mana pun, diyakini itulah yang akan mengatrol eksistensinya, dan dengan itu ia akan tetap bertahan, dipercaya, didukung, dan akhirnya dipilih. Karena tidak menguasai ilmu kebaikan dan kemuliaan, cara menyingkirkan orang lain, dan agar dirinya menjadi yang terbaik serta terpilih, hanya dengan menyingkirkan orang lain atau kompetitor.

Bagaimana cara menyingkirkan orang lain atau kompetitor? Ilmu politik kita yang hanya mengenal ‘politik sebagai jalan kekuasaan’, ialah dengan apa yang kemudian dipraktikkan ramai-ramai sekarang ini. Dengan menjatuhkan lawan, menyingkirkan kompetitor, merendahkan saingan.

Dan politik kekuasaan yang tak pernah mengajari substansi nilai-nilai kemuliaan, hanya akan mendidik pribadi-pribadi yang bengis dan jahat. Pribadi semacam ini, pribadi yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Itu yang kemudian kita mengenal istilah politik itu kotor. Karena memang yang dihayati hanyalah nilai-nilai kekotoran dari politik. Ialah ketidakmampuan mengelaborasi, dan bahkan memformulasikan, nilai-nilai kompetisi dan partisipasi dalam demokrasi itu menjadi elan-vital dan dialektika pemikirannya.

Hasilnya, kita lihat pernyataan-pernyataan ngawur dari para politikus kita, bukan hanya pada Ruhut Sitompul, Sutan Batoeghana, Noerhayati Aseegaf, Rhoma Irama, Fachri Hamzah, tetapi juga bisa sampai pada Amien Rais, Jusuf Kalla, Prabowo, Abu Rizal Bakrie, Susilo Bambang Yudhoyono, bahkan juga pada Anies R. Baswedan yang mau mengajari Indonesia.

Kita mesti lebih berhati-hati untuk terpukau. Karena dalam pencitraan, orang bisa dan boleh terlihat begitu besarnya dan megalomanian. Tetapi, ketika masuk dalam sistem dia tak bisa mengurai keruwetannya, ia akan menjadi bagian dari masalah, atau bahkan pembuat masalah, yang sudah barangtentu bukan pengurai serta penyelesai masalah.

Lihat saja, bagaimana dari 2004 hingga 2014, pemimpin yang dulu konon mempesona kaum ibu-ibu, kini tak bisa memenuhi harapan kaum ibu, agar dapurnya berjalan sehat-sejahtera dan berkelanjutan.

Lanjutkan! Apanya? Penderitaannya? Tahun 2014, mestinya rakyat tak gampang lagi dibujuk.