Kamis, Februari 08, 2018

Dengarkan, Dengarkan. Saya Menderita tetapi Jangan Dianggap Nganu

Berapa kali dalam pernyataan persnya kemarin, SBY mengucapkan kata “dengarkan, dengarkan,…”? Yang bisa tepat menebak, mintalah sepeda motor pada Fahri, karena kalau Jokowi hanya ngasih sepeda onthel. 

Apakah kata-kata penting? Bukan hanya bagi Anies. Bagi semua orang yang berkomunikasi dengan bahasa verbal, tentu kata-kata itu penting. Karena penting, kata-kata bisa berbahaya. Apalagi yang memakai tak sejalan antara lambe dan dengkul, apalagi pikiran (kalau misalnya punya, setidaknya di dengkul). 

Karena bagi yang lamis, bagi yang punya hiden agenda, yang suka mlungker-mlungker, yang suka apologi dan sinis, kata-kata bisa sangat berbahaya dan menyesatkan.

“Ini perang saya, this is my war, ini jihad saya,…” demikian kata SBY kemarin. Tampak gagah sekali. Bikin miris, bagi yang miris. Bikin gemetaran, bagi yang gemetaran. Bagi yang pernah diajari teknik retorika oleh Fahri, apa yang disampaikan SBY tidak terlalu mulus. Masih ketahuan belangnya di mana. Anak polah, bapa memang mesti pradah. Pradah Muja Karana. 

Sejak kapan kita sibuk dengan pencitraan? Sejak partai politik marak didirikan di negeri ini, tapi lebih banyak yang memperlakukan sebagai perusahaan keluarga. Sama sekali hanya memakai politik untuk kendaraan pribadi, untuk rebutan kekuasaan.

Jika pun ada parpol yang berbeda, dari sejak 1998 itu, hanya satu yang menarik, yakni Partai Solidaritas Indonesia. Hampir semua anak muda, di bawah 40 tahun. Apakah mereka akan bisa sebagaimana En Marche, partai yang sama sekali baru dan didukung anak-anak muda, tapi sukses memenangkan pemilu di Perancis beberapa tahun silam? 

Atau, setidaknya seperti Aam Aadmi (Partai Rakyat Biasa) di India, yang bisa mengalahkan BJP, meski di tingkat local? Padahal BJP baru setahun mampu menggulingkan trah Nehru dalam pemilu nasional. Itu sungguh luar biasa mengingat Aam Aadmi, adalah anak-anak muda yang melakukan pendekatan berbeda, dari rumah ke rumah. Memberikan kesadaran politik, tanpa uang (maksudnya semacam mahar politik atau amplopan kayak di Indonesia). 

Saya menunggu kiprah anak-anak PSI ini, jika mampu memberi penyadaran, bahwa saatnya rakyat bergerak, dan tidak menyerahkan kekuasaan begitu saja (dengan menjadi golput), kepada para politikus busuk yang hanya berbekal nasbung, tapi mau untung seuntung-untungnya.

Dengarkan, dengarkan. Semakin mendesak, generasi baru mengambil alih dominasi generasi masa lalu, yang sibuk dengan pencitraan. Sibuk dengan drama-drama, klaim-klaim, dan sinetron-sinetron derita hidup sebagai korban, disamping isu sektarianisme yang kini dijadikan andalan. 

Mestinya, tiap pemilu adalah tahapan untuk regenerasi. Pembaruan kontrak politik. Dan biarkan Amien Rais cum suis saja, yang meyakini Prabowo akan menang di tahun 2019. Saya sih nggak ngarep.

 https://www.youtube.com/watch?v=0Jmn03gZGqA

Senin, Februari 05, 2018

Jago Wiring Kuning untuk Mengganti Sultan


SUATU ketika, setelah buntu tak mendapatkan jawaban dari orang-orang yang saya anggap kompeten, seorang teman mengajak untuk bertemu seorang prewangan (dukun) di daerah Semanu, Gunung Kidul, DIY. Apa jawaban yang ingin saya dapatkan? Tentang makna tari yang dianggap sakral, tari bedhaya yang hanya ditarikan waktu pelantikan seorang raja, umumnya di kawasan Mataram Islam, dan khususnya Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Tujuan saya sederhana, membuat buku dan film documenter. Agar masyarakat awam tahu, khususnya generasi muda, mengenai nilai-nilai apa yang bisa dipetik dari itu semua. Bukan hanya notasi gendhing dan komposisi tari, tetapi makna filosofis dan simbolik di baliknya. Karena banyak ajaran (mengenai masalah etik, politik, ekonomi, sosial) sering dibungkus dalam karya tari dan gendhing.

Namun tak seorang pun yang saya anggap experts di kraton, berani, atau mau, menjawab. Karena kekepoan, saya tempuh ajakan teman. Menemui seorang prewangan. Siapa tahu memberi saya informasi lain.

Dengan ritual sederhana, sehabis meditasi, prewangan yang umurnya masih sebaya anak saya ragil, tiba-tiba menjelma menjadi Panglima Perang Kanjeng Ratu Kidul. Segera setelah menyampaikan ujub, sang panglima balik bertanya, dalam bahasa Jawa, “Apakah sudah siap dengan jago wiring kuning?”

Sungguh matek. Saya tak paham. Intinya, pertanyaan saya ditolak. Tak akan diberi jawaban. Beberapa hari setelah itu, saya mencoba mengerti. Bahwa siap dengan ‘jago wiring kuning’ artinya ialah; Apakah saya siap dengan pengganti raja (maksudnya, dengan bertanya makna tari bedhaya itu, dan ingin mendengarkan rahasianya, apakah saya siap menggantikan raja? Waktu itu sudah jaman Sri Sultan Hamengku Buwana X). Alamak.

Tujuan saya tak segagah itu. Bukan untuk tujuan kekuasaan. Bukan pula tujuan yang profetik ndakik-ndakik. Meski atas wejangan simbah saya, Kyai Mataram Sastrapratama di Playen, Gunung Kidul (yang makamnya diparingi cungkup oleh KGPH Mangkubumi waktu itu, yang kemudian jadi SHB-X), saya percaya bahwa 1998, Kraton Yogyakarta punya peranan penting dalam pelengseran Soeharto. Saya keliling ke makam-makam wingit peziarahan beberapa raja Yogya, dan saya dapati semua pintu waktu itu terkunci rapat, meski ada utusan khusus dari Cendana hendak sowan.

Tujuan saya soal ‘tari bedhaya’ tadi, tujuan proletar biasa. Bagaimana ilmu pengetahuan peninggalan leluhur bisa dicerna anak-anak sekarang. Hingga menjadi sesuatu yang bermanfaat. Punya nilai operasional, setidaknya inspiring. Sederhana ‘kan? Meski pun kemudian saya juga perlahan tahu, bahwa tari bedhaya yang hanya ditarikan 9 perawan suci di hadapan raja yang sedang dilantik itu, adalah cara leluhur mengajari sang raja. Tentang ilmu kepemimpinan, filsafat kekuasaan, dan bagaimana bersikap serta bersifat berbudi bawa laksana, dan seterusnya.

Itu adalah kuliah kekuasaan yang hanya sang raja boleh mendengarnya. Ada yang percaya, jika Kanjeng Ratu Kidul merestui, ia akan tampak dan berkenan ikut menari, masuk dalam rombongan sembilan penari itu. Tentu saja, Kanjeng Ratu Kidul tak meminta honor nari.

Baiklah. Kini pertanyaan saya; Banyak orang, siapa saja, menilai bahwa Karaton Ngayogyakarta sudah hilang pamornya. Raja sudah kehilangan wibawanya, mungkin juga telah hilang wahyunya. Karena begini dan begitu. Ada dua kelompok, yang satu ingin raja tidak ada, karena tak berguna, mendingan demokrasi modern (biasanya agen parpol bergerak dalam isu ini). Tetapi ada yang percaya pada wangsit, bahwa raja baru (yang lebih kredibel dan kewahyon) sudah siap dilantik, untuk mengembalikan marwah Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Terhadap yang pertama, saya no comment, itu jalan politik yang kasat mata. Tinggal bagaimana parpol menggerakkan rakyat untuk percaya pada demokrasi modern. Buatlah referendum. Terhadap yang kedua, lantas ukurannya apa?

Kadang saya khawatir, jangan-jangan persis ukuran Kelompok 212 cum suis. Tentang seorang pemimpin yang dinilai dari sisi kepatutan, kedalaman imanensi, sakti mandraguna, satria piningit, dan apalagi yang disebut sebagai kewahyon itu. Wahyu kraton sudah hilang. Uhuk. Hilang ke mana? Namanya hilang, ya, hilang. Kalau ada yang tahu di mana, berarti nggak hilang dong? Cuma pindah tempat. Pindah ke mana? Ke warung angkringan? Atau ke rekening fesbuk Mark Zuckerbergh, hingga orang Yogya tak perlu susah-susah ke ringin kurung putih? Cukup nulis di medsos, sambil teriak ‘Ganti Raja!’

Dalam politik modern pun, ada yang mengintrodusir, bahwa Prabowo adalah titisan Allah. Di pihak pendukung Ahok, juga ada yang percaya Ahok utusan Allah. Pendukung Jokowi juga ada yang percaya Jokowi adalah satria piningit. Pak Sudamek pernah ngomong ke Buya Syafii, orang seperti Jokowi belum tentu 100 tahun lahir di Indonesia. Saya nggak tahu berapa umur Pak Sudamek sekarang, hingga bisa punya perbandingan seperti itu.

Saya mah nggak muja-muja banget dengan presiden, gubernur, atau raja. Kalau mau tahu sejatinya, bagi saya mereka adalah yang kita percaya ngurus kita. Maka, ukuran-ukurannya, sederhana saja. Ukuran manusia. Bukan ukuran malaikat, apalagi di atasnya. Urusan dunia, urusan manusia, kita selesaikan secara manusia. Bahwa mau pakai perhitungan, pertimbangan, dan nilai-nilai agama atau ketuhanan, boleh saja. Tetapi sepanjang itu sebagai domain pribadi. Untuk mempengaruhi keyakinan (psikologis) diri-sendiri. Bukan untuk memobilisasi, apalagi memaksa orang lain mengikuti.

Pada sisi itu, Yogyakarta sudah ditetapkan dengan UU Keistimewaan pada 2012. Di jamin UU, dan itu karena proses pergulatan sejarah dan politik yang panjang. Saya ingat dulu, bagaimana teman-teman, handai taulan, turun ke jalan sambil nyanyi-nyanyi lagunya Juki. ‘Jogja, Jogja, Jogja istimewaaaa,…” Saya masih nyimpan foto dokumentasinya, ada spanduk bertuliskan ‘SBY: Sumber Bencana Yogya’. Inga’? Inga’? 

Kalau mau menolak Yogyakarta berdasar monarkhi, bikin UU baru. Gitu saja kok repot. Sudah tahu syarat membuat UU di tingkat negara? Kalau belum tahu, belajarlah ilmu politik yang tenanan. Anda tahu, bagaimana sejak 1998, Indonesia hanya bisa melahirkan 1 partai politik model PSI, dan selebihnya adalah partai jadul-madul konvensional, meski didirikan menjelang pendaftaran peserta Pemilu 2019?

Anda juga tahu, bagaimana susahnya calon independen, yang kebetulan bernama Ahok, ketika dulu mau maju dalam Pilkada DKI Jakarta lewat jalur independen? Demokrasi modern kita, justru bermasalah pada masa sekarang ini, apalagi ketika dicampur agama. Politik dan agama, semestinya menghasilkan masyarakat warga yang oke-oce. Tapi kalau sebaliknya, di mana kesalahan berada?

Karenanya, mau sistem demokrasi modern maupun monarkhi, ukurannya 'bagaimana sistem itu mewujudkan kesejahteraan rakyat'. Jika demikian halnya, apa rakyat tak punya pintu keluar? Lantas buat apa ada partai politik di Yogyakarta? Di DIY ada parlemen, DPRD Tingkat I. Mereka mewakili siapa? Bukankah kita, rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta? Mereka secara politik, masih bisa menjalankan demokrasi (modern), mengawal pemerintah, dan memperjuangkan aspirasi kita. Bukankah jika gubernur ngga' bener, DPRD berhak menegur? Dan bahkan, bukankah yang mensahkan aspek legalitas calon gubernur pengganti adalah DPRD juga, sesuai UU Keistimewaan, meski dengan aturan khusus? Tidak dengan ukuran langit bukan?

Jadi, mau pakai preferensi politik yang mana kita? Demokrasi jadul yang feodal-kapitalistik? Monarkhi yang modern dan bisa dikontrol rakyat melalui parlemen? Kalau mengukur raja hanya karena wahyu kraton, dan sejenisnya, apa beda dengan Kelompok 212? Kita punya wakil di DPRD. Desak mereka untuk menjalankan fungsi pengawasan. Agar gubernur, sekali pun raja, tetap dibatasi kekuasaannya, karena ada yang mewakili kita di parlemen.

Ini komposisi unik, yang dulu pernah dieksperimenkan Sri Sultan HB IX, dengan melahirkan Dewan Desa, jauh sebelum negara Indonesia merdeka. Sukarno kemudian mengadopsi dalam Demokrasi Terpimpin, tetapi all the president men memanfaatkan bagi kepentingan masing-masing.

Jika Korea Selatan menjadi maju karena kemampuan mengkompromikan pemikiran Socrates dan Buddha, apakah masyarakat Yogyakarta punya kelas sama, mensinergikan berbagai kemungkinan baik, dalam fuzzy-logic? Hingga kelak kita bisa dapatkan jago wiring kuning yang baik, bukan hanya karena omongan dukun-dukun, yang dikasih duit Rp 10 juta saja, senengnya mintak ampun!

Kita butuh raja yang cerdas, sebagaimana kita butuh rakyat cerdas. Raja yang santun, sebagaimana rakyat santun. Raja yang inspiratif, sebagaimana rakyat inspiratif. Itu adalah dialektika. Dan kalau mau keistimewaan memang istimewa (dalam pengertian yang otentik), bertanyalah pada warga masyarakat DIY sendiri, yang akan terkena dan menyangga segala implikasi dan imbas dari keputusannya.

Orang di luar itu, hanya akan bermakna jika pendapatnya logic dan proporsional. Yang asal njeplak, tentu hanya sekelas walang-ataga. Tidak dilarang, tapi boleh diabaikan. Sebagai rakyat, mari berkhalwat di kalbu rakyat. | @sunardian


Khianat Politikus Ketika Keringat Rakyat Belum Kering

Oleh: Sunardian Wirodono Sudah jamak, pemilu usai rakyat ditinggalkan. Rakyat pemilik hak suara, sebagaimana...