Manusia Jadul Tanpa Gadget?

Sunardian Wirodono (2016)

Pagi-pagi membaca ‘keluhan’ uda Andrinof Chaniago, soal grup WA kalangan elite nasional kita. Ternyata masalahnya sama. Beliau mengeluh soal ber-whatsapp para petinggi kita yang kurang membahagiakan.
Beberapa komentar kemudian menyambutnya. Ada yang bertutur beberapa grup WA para scholar luar negeri kita, juga sama tak mutunya. Maka ada yang kemudian lebih memilih grup lucu-lucuan. Bisa ngakak sepanjang hari, daripada otak bundet, kena vertigo diganggu diskusi-diskusi tidak mutu.

Aha, ternyata masalah di atas dan di bawah sama saja. Jadi ini soal apa? Jangan-jangan karena tingkat akselerasi kita pada teknologi modern. Gadget boleh canggih, tapi tidak sama sekali dengan kapasitas sebagai manusia modern.
Apalagi, pada kenyataannya, teknologi komunikasi kita memungkinkan yang bertradisi rural dan reriungan seperti kita, tak perlu mengubah karakter diri. Padahal, teknologi yang diikuti mempunyai karakter media berbeda, dan bahkan menuntut persyaratan tertentu. Misal, etika berkomunikasi secara tertulis dan indirect, yang tentu beda dengan cara lisan dan langsung. Kita tahunya, syaratnya hanya mampu membeli alat itu beserta pulsanya doang, atau nebeng wifi di kantor, kampus, kafe, dan sebagainya.
Saya sih bangsa katrok, tak bisa ber-bbm dan ber-wa, meski lebih ngirit tak perlu mbayar kayak sms. Lha tapi buat apa kalau kebutuhan ponsel saya cuma untuk reply sms dan nerima telpon doang? Itu pun kalau ada teman atau relasi membutuhkan jasa baik saya, nawarin pekerjaan. Gitu doang. Kalau berkomunikasi, ya, demennya cuma ngobrol face to face, syukur ada kopi, atau tela goreng anget. Meski sekarang suasana ngobrol jadi kurang nyaman, karena yang ngajak ngobrol kadang suka asyik wa-nan dengan orang lain. Bahkan kadang lebih sibuk dan membuat saya merasa songong sendirian.
Ngobrol dengan buku kadang terasa jauh lebih indah dan nyaman, meski tak senyaman ngobrol dengan para handai-taulan di dusun-dusun terpencil, di pelosok dan daerah-daerah perbatasan, yang sering menyadarkan betapa sangat manjanya saya tentang Indonesia, yang sering saya tuding blangsak ini. Sementara apa yang saya telah kerjakan?
Halah, nulis kok tentang keluhan diri-sendiri. Tidak penting. Apapun masalahmu, bergembiralah. Sebisanya. Kita semua tentu membutuhkan hiburan yang pas bagi masing-masing, karena hidup memang sungguh beratnya. Mark Twain pernah menulis, "Teman yang baik, adalah buku-buku bagus, dan hati nurani yang mengantuk: ini adalah kehidupan yang ideal."
Apa itu teman, bertanya Aristoteles, yang kemudian dijawabnya sendiri; Teman ialah sebuah hunian jiwa tunggal dalam dua tubuh. Artinya, mestinya bukan monolog, tapi dialog. Dan saya suka anjuran Milne dalam Winnie the Pooh, "Kau tidak bisa tinggal di sudut hutan menunggu orang lain untuk datang kepadamu. Kau harus pergi ke mereka, kadang-kadang,…" Baiklah, saya akan datang. Meski dengan cara yang kuno, bersilaturahim.

KPI, Komisi Penyialan Indonesia

KPI mengeluarkan aturan baru berkait isyu masyarakat Indonesia paling mutakhir, soal elgebete. Mengenai soalnya, saya kurang tertarik menanggapi sebetulnya. Karena sangat sensitif dan kontroversial dibicarakan di sini (medsos maksud saya).
Aturan terbaru KPI soal larangan mempromosikan itu, terasa sangat blunder karena pendekatannya yang strukturalistik, dan meninggalkan dimensi etik serta pendekatan kulturalistik.
Saya kira, KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) adalah satu-satunya komisi Negara yang sampai saat ini belum jelas arahnya. Berpihak kepada siapakah? Berpihak kepada kepentingan public tentunya. Tetapi kepentingan public yang mana?

KPI sendiri sebagai pengawal UU Penyiaran 2002, tidak cukup meyakinkan, dengan tetap membiarkan adanya pelanggaran paling principal mengenai aspek penyiaran public terkait dengan stasiun nasional (pemerintah, Negara) dan lokal (swasta). Ketidakjelasan sikap KPI dalam penegakkan aturan ini, menjadi salah satu penyumbang besar kekacauan pertelevisian kita.
Tentu tak hanya salah KPI. Pemerintah perlu dituntut tanggung jawabnya mengenai pengaturan media-media public. Keragaman budaya Indonesia, secara perlahan dan pasti turut dibinasakan oleh pemerintah dan KPI, karena ketidakjelasannya mengenai implementasi UU Penyiaran kita.
Mengenai stasiun televisi seperti TVOne, MNC Group dan Metro TV, KPI tidak memiliki ketegasan. Bagaimana ruang-ruang public dipakai untuk kepentingan partai politik, dan dibiarkan begitu saja. Demikian pula pembiaran siaran stasiun televisi Jakarta dengan selera yang tunggal (Jakarta sentris dan sangat lu-gue). Ini bentuk kekerasan kultural yang merugikan kesatuan bangsa.
Mestinya, orang-orang yang memegang kebijakan public dan berhubungan dengan mediasi public, mendapatkan acuan dari Negara. Jika perlu bahkan para programmer perlu dilemhanaskan, untuk juga berpikir mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara. Media televisi jangan hanya suka mengeksploitasi selera rendah, melainkan juga mengeksplorasi potensi-potensi kebaikan.
KPI sebagai komisi Negara, mestinya bersikap adil, dan bukan hanya berani menindas pada kelompok minoritas dan tidak mempunyai kekuatan politik serta ekonomi. Ketika beberapa orang TV sendiri melakukan self-sensorship berlebihan (misal mem-blur susu sapi yang lagi diperah), saya kira itu juga bentuk kegagalan KPI, dalam menjalankan peranannya untuk menjadikan media televisi menjadi lebih berguna.
Lebih baik KPI mulai meluruskan soal stasiun televisi yang boleh siaran secara nasional dan yang lokal, sesuai undang-undang penyiaran. Sebagaimana amanat reformasi 1998 dulu, yang menyebabkan UU Penyiaran itu diperlukan. Yakni memutus sentralisasi, untuk menumbuhkan Indonesia dari Sabang dan Merauke.

LGBT dan Politik Identitas

Elgebete, sengaja saya tulis demikian, karena admin fesbuk suka sensi dan diskriminatif mengenai komentar orang berkait isyu itu. Dan sensitivitasnya dialihkan ke program computer, untuk memblokir atau menutup akun fesbuk. Demokrasi macam apa ini, Mark?
Maraknya isyu itu akhir-akhir ini, tidak mengherankan, meski menyedihkan. Karena masalah itu, di Nusantara Raya, sudah lama ada. Dari sejak nenek moyang, bahkan kemudian di beberapa pesantren, atau juga di sekolah-sekolah modern dengan murid sejenis kelaminnya. Juga di Arab Saudi, Hong Kong, dan sebagainya.

Siapa bilang elgebete tidak menular? Kalau ada yang berkata tidak, artinya ada elgebete kw, alias abal-abal? Meski tak bisa menyamaratakan seperti Parto Patrio, yang karena pergaulan semula tidak latah kemudian menjadi latah. Tetapi di Yogya, ada beberapa relawan elgebete yang agresif, mengetuk pintu-pintu mobil (di parkiran tempat menunggu anak pulang sekolah misalnya), minta ijin untuk memberi pemahaman mengenai elgebete. Apa-apaan ini? Sosialisasi apaan?
Saya berteman dengan berbagai lingkungan dan latar belakang. Beberapa di antaranya elgebete. Mereka orang-orang baik, pintar, punya prestasi dan reputasi, terhormat dan berguna untuk lingkungannya, dengan profesi atau keahliannya. Dan saya tidak tertular. Emang penyakit menular?
Tidak masalah dengan mereka, karena saya melihat manusia dari pikiran dan tindakannya. Mengenai pilihan status, adalah urusan privacy masing-masing, sebagaimana kenyataan hidup begitu rupa. Lagi pula, berapa jumlah elgebete ini? Tak ada yang bisa menjawabnya. Ada yang bilang marak dan jadi trend, tetapi semua asumsi, kadang lahir karena paranoid. Baik yang pro dan kontra sama-sama tak punya data. Perdebatan macam apa yang bisa kita bangun dari sini? Yang satu bicara sebab, lainnya bicara akibat. Tak pernah nyambung.
Persoalannya, tak sedikit yang memandang masalah ini begitu berlebihan, baik yang pro maupun kontra. Dan kedua belah pihak, cenderung pada akhirnya memperkeruh dengan ideologisasi dan politik identitas. Sama seperti agama yang diideologisasi, akhirnya menjadi gerakan over-dosis. Apalagi di jaman medsos, ketika masing-masing merasa punya panggung dan medianya.
Saya sedih ketika mendengar pesantren waria di Yogyakarta dibubarkan paksa. Bagi yang menuding itu penyakit masyarakat, mengapa jalan keluarnya menutup akses mereka, bahkan untuk kembali ke jalan yang benar, jika agama adalah jalan yang benar? Di mana peran agama di situ?
Kalau semua orang yang berbeda dengan kita langsung (dan halal) untuk kita bunuhi, singkirkan, tiadakan, lantas juara? Bukan hanya MUI, tetapi juga FUI dan KPI, bisa menjadi pembunuh berdarah dingin. Memuliakan dunia dengan apa yang tidak kita kuasai, dengan claiming kemutlakan masing-masing? Hormat saya pada kaum elgebete, makhluk ciptaan Tuhan, yang baik dan benar. Tapi tidak bagi mereka, pro maupun kontra, yang membujuk untuk menjadi bagian dari kaumnya, dengan tipu-daya gula-gula, paksaan, apalagi kekerasan.

Belok Kiri Jalan Terus

Ini memang soal bangsa pengidap paranoia, meski bukan tanpa sebab. Tentu saja ketakutan orang Indonesia akibat kejumudannya. Sekiranya mereka mau lebih ekstrim lagi, mereka juga akan potong tangan kiri mereka. Kalau bisa keduanya adalah tangan kanan, hingga jadilah ekstrim kanan!
Saking paranoianya, orang kidal pun bisa dikutuknya sebagai indikasi kafir, meski si kidal tidak menginginkannya sejak dalam kandungan. Bukankah tidak ada bayi lahir yang kuasa memilih tempat atau lewat vagina macam mana dilahirkan? Mereka 'hanya' menjalani takdir, dan gesekan kanan-kiri (ufs, ada kiri lagi) yang memprosesnya?

Bagaimana pun, ajaran paranoia Soeharto di jaman orbaoe, masih sangat terasa baunya, dan bahkan bukan hanya dipertahankan melainkan coba dikembangbiakkan. Apalagi kini makin terasa legitimated dengan pandangan-pandangan normatif bernama ideologi agamaisme dan nasionalisme. Dua kata yang sering secara tidak konsisten dipakai sebagai pembenaran.
Sungguh menyedihkan, justeru ketika bangsa ini sedang berada dalam momentum perubahan, namun senyampang itu ada arus besar berupaya membendungnya. Mereka mencoba menafikan, berbohong, atau sama sekali tidak ngeh, dengan tidak mengakui bahwa Indonesia ini dilahirkan dari pemikiran-pemikiran kiri Kartini, Tirto Adi Soerjo, HOS Tjokroaminoto, Tan Malaka, Sukarno, Hatta, bahkan para kyai NU yang bertempur melawan kaum wahabi sampai ke Arab Saudi sejak 1926?
Lantas semua bermain-main dengan stigmatisasi. Menebeng pada kekuatan-kekuatan kanan dan ultra kanan, yakni yang merasa comfortable zone mereka perlahan terkikis oleh arus perubahan. Dan kelompok organisasi mahasiswa yang anti kiri? Apa gerangan yang terjadi di dalam otaknya?
Tentu saja bukan salah mereka, karena stigmatisasi itu berkata efektif dan doktriner; Kiri adalah komunis, komunis adalah tidak beragama, tidak beragama adalah tidak sesuai Pancasila, tidak sesuai Pancasila adalah,... yang pada kesimpulannya, harus enyah dari NKRI. Tidak ada counter atas ajaran sesat itu, bahkan ketika hendak mengcounterpun strategi yang dipakainya juga strategi kanan, yang normatif dan rindu eksis. Jadilah blunder.
Perjuangan itu berat, Kamerad. Bukan hanya butuh keyakinan dan keberanian, tapi juga cara, agar sampai pada hasil. Namun rindu eksis, rindu exposes, sering membuat kita juga bodoh, hingga belum-belum sudah. Dan akhirnya contra-productive. Hanya film Warkop DKI yang sukses berkata; "Kanan-Kiri Oke!"
Kita telah dididik dengan ajaran kemutlakan-kemutlakan. Tidak terdidik dengan dialog-dialog dan saling mendengarkan. Bukan barang mudah untuk membelokkannya, entah itu belok kanan atau kiri. Namun, apakah lantaran itu semua, maka petunjuk lalin 'Ke Kiri Jalan Terus" diganti "Ke Kiri Ikuti APILL?" Makhluk apakah APILL itu? Monster bernama stigma, agar yang kaya tetap kaya, dan yang miskin serta bodoh tetap bisa dijadikan sapi perah?