Senin, Desember 16, 2019

Memandang dari Sisi Negatif. Sikap Politik Kita.

Hafal dengan nama-nama yang suka disebut, atau bahkan menyebut diri sebagai SJW? Social Justice Warior? Atau pahlawan super kebenaran kita?

Tak usah disebut-sebut siapa mereka, nanti tambah nge-hit mereka. Demikian juga beberapa lembaga atau institusi yang sejenis dengan hal itu. Cirinya sama; tidak memiliki sisi pandang lain dalam hal melihat Pemerintahan, atau tepatnya memandang Jokowi, selain sisi buram atau negatifnya mulu?

Tentu saja para SJW punya, sekiranya jujur. Karena hidup, apalagi kehidupan (ditambah kata politik), tidaklah ramping lurus. Kalau nganggep gitu, tanpa dinamika, maka bohonglah mereka. Kalau bohong, bagaimana? Ya, tidak jujur tentunya.

Contoh paling faktual, apa komentar sadar dan tidak sadar ketika Jokowi di satu sisi mendapat penghargaan Asian of The Year 2019 dari The Straits Times, dan senyampang itu juga digugat (secara hukum dagang internasional) ke WTO oleh negara-negara Uni Eropa soal nikel? 


TERPERANGKAP JARGON MASA LALU. Begitulah, dalam hal tertentu, political frozen adalah bukti nyata bagaimana Soeharto bukan saja sebagai penjahat ekonomi, melainkan (juga) penjahat kemanusiaan dan kebudayaan. Hal itu yang memerangkap kita dalam jargon masa lalu. Mengritik atau kritis pada pemerintah itu keren, sementara memuja atau memuji Pemerintah dianggap menjilat. Sementara framing masalahnya, tak mereka sertakan.

Persis para peneliti fosil di laboratorium dengan memakai alat mikroskop. Pandangannya mikroskopik. Hanya fokus pada yang berada dalam jangkauan lensa, sementara masalah kitarannya sengaja dikaburkan, atau diabaikan. Organisasi atau asosiasi profesi ditabukan, takut diperalat sebagai kendaraan politik.

Namun senyampang itu organisasi massa, dan organisasi keagamaan, dibanggakan dan dibiarkan tumbuh subur. Pembiaran terhadap anomali semacam itu, mengherankan dan membuat kita bertanya, bagaimana kita bisa tidak adil sejak dalam pikiran? Kemalasan mencari kebenaran substansial? Tapi adakah itu, di luar kepentingan?

Dari soal utang luar negeri, orientasi pembangunan, persoalan hukum dan HAM, dan paling mutakhir soal kurikulum pendidikan. Dari semua itu, yang lebih sering muncul hanyalah perdebatan. Perdebatan demi apa? Demi perdebatan itu sendiri. Apakah perdebatan itu tidak bagus?

Tidak bagus, jika ternyata memang tak ada jalan komprominya. Sedangkan kita anti kompromi. Anti toleransi. Karena yang terjadi hanyalah perang antarpihak, yang memang sudah terbelah dari sononya. Dan keputusan yang diambil, tetap saja dalam jargon klasik; Kebenaran (atau keputusan politik dan hukum yang berjalan) adalah pihak yang menang.

Lihat saja kesan sebagian besar mereka, ketika Jokowi mengajak serta Prabowo, juga Sandiaga Uno meski ditolak, dalam pemerintahan? Kontestasi politik dilihat sebagai pertarungan yang sangat ideologis. Padahal apa beda antara Jokowi dengan Prabowo, secara instrinsik? Toh penilaian terakhir hanyalah soal percaya tidak percaya, suka tidak suka.

Ketika akhirnya Ahok bisa tersingkirkan digantikan Anies, apa yang terjadi di Jakarta? Bagaimana reaksi warga Jakarta, dan apa langkah mereka kemudian? Bagaimana pula kita memandang antara Susi dan Eddy yang memimpin KKP? Kita hanya bisa memperbincangkan doang, tanpa tidak bisa menggerakkan apa-apa, kecuali melepaskan kemendengkolan kita. Dan diam-diam kita berterima-kasih pada Mark Zuckerbergh, dan para pembuat platform medsos.

Hingga mereka merasa perlu untuk mempertahankan informasi negatif. Isu negatif, harus tetap terjaga. Tapi untuk apa, kalau semboyan mereka hanyalah pokoknya kritis pada kekuasaan? Dan sibuk berkilah, membangun wacana kritis, sebagai sering dipakai ngeles jika Rocky Gerung terpojok dari sisi logika dasarnya? Dengan keywords; Anda nggak paham yang saya maksud! 


INDUSTRIALISASI ISU NEGATIF. Pada dasarnya, semua pihak tentu suka jika mendapat kekuasaan. Tapi ada yang dengan sadar memakai cara sambilan. Sambil menyelam minum air. Jika pun kalah, toh ada yang membiayai.

Atau nanti senyampang itu reputasi naik, setidaknya kalau nasib baik, jadi apa kek. Wamen, Komisaris BUMN, KSP, Wantimpres, Stafsus, dan seterusnya dan sebagainya. Kalau tidak? Terus saja kritis, karena hal itu juga bisa sebagai profesi. Toh sekarang ada istilah industrialisasi hukum. Mengapa tidak sekalian dengan istilah industrialisasi isu negatif?

Ada banyak produk undang-undang, aturan hukum, yang diproduksi oleh lembaga negara produk demokrasi yang disepakati. Namun rendahnya kepatuhan hukum, dan tidak adanya disiplin dalam berdemokrasi, menjelaskan bahwa jargon politik kita masih semata kekuasaan. 

Demokrasi bukan dianggap sebagai konsolidasi kekuatan politik, melainkan arena pembantaian, dan akan terus berlanjut meski pemilu dinyatakan usai dan pemerintahan baru terbentuk. Walaupun ada juga sikap konyol, tak mau ikut kontestasi pemilu, namun terus berteriak-teriak menggugat pemerintah. Menunggu durian runtuh?

Kaum revolusioner romantik, menjadi kaum delusif dan ilusionis. Terus bermimpi bagaimana menegakkan demokrasi dengan revolusi. Sementara politik kebersamaan yang muncul, seperti disinggung Gilbert Keith Chesterton dari Inggris, "Engkau harus menggunakan demokrasi untuk melakukan revolusi!" Bukan sebaliknya, revolusi untuk demokrasi, yang nyata selama ini gagal. Revolusi hanya memunculkan diktator baru!

Tapi jaman terus bergerak, serta ditentukan oleh mereka yang berada dalam mainstream politik. Sementara semassif apapun, demontrasi besar-besaran di Hong Kong pun kini senyap. Sedang di sisi lain, anak-anak muda dengan prestasi seperti Nadiem Makarim, Billy Mambrasar, William Aditya, dan anak-anak muda yang terus bergerilya melakukan kerja-kerja sosial pendampingan di seluruh pelosok negeri; juga terus dicurigai, tidak dipercaya, bahkan dihina-dina.

Lantas maunya apa? Apa-apa mau! Ngomong paling ngerti Pancasila tapi tidak pancasilais, itu sama saja bohong. Ngaku paling ngerti Islam tapi tidak islami, itu sama saja bohong. Ngerti agama tapi tidak agamis, itu sama saja bohong. Wong kata gotong-royong saja nggak ngerti maknanya. Ngapain juga ngurusin Jokowi? Bukankah Jokowi sudah kurus? Atau sedikit agak gemukan? | @sunardianwirodono

Rabu, Desember 11, 2019

Lantas di Mana Peran Agama, Antara Radikalisme & Korupsi


Setelah ngomong soal dampak buruk korupsi, Saut Situmorang dalam Hari Anti Korupsi Sedunia (8/12) mengatakan, “Korupsi juga ternyata menjadi salah satu penyebab radikalisme.” Pimpinan KPK yang sebentar hari lagi diganti itu, antara lain menambahkan, “Ketidakadilan bahkan isu radikalisme itu banyak dari isu korupsi di depannya.”

Tak jelas maksud kalimatnya. Penguasaan bahasanya perlu dibenahi, agar tidak korup bahasa. Menurut Saut, bentuk radikalisme itu berbeda-beda. Mulai dari radikalisme agama hingga ekonomi. Kita tidak tahu, bagaimana itu radikalisme ekonomi. Apakah ngamuk dengan meledakkan bom, yang di dalamnya berisi duit? Sehingga orang miskin suka-cita menyambutnya?

Pernyataan korupsi, ketidakadilan, yang kemudian menyebabkan munculnya bibit kawit radikalisme, bahkan terorisme, bukan hal baru dari KPK. Dulu Busyro Muqodas juga menyatakan hal yang sama. “Ketimpangan ekonomi, bisa sangat mudah memunculkan radikalisme yang bisa berujung pada tindakan terorisme,” kata Busyro dalam sebuah diskusi ilmiah (2018). Kita tak tahu, apakah pernyataan-pernyataan itu memiliki hubungan dengan isyu yang menyebut adanya KPK Thaliban di sana.

Sementara itu, di sisi lain, belum lama lalu, anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Said Aqil Siradj mengatakan, tak sedikit universitas yang terpapar paham radikalisme. Tak sedikit itu artinya bukan hanya banyak, melainkan menurut Said Aqil, semua universitas sudah terpapar radikalisme (10/12).

Pernyataannya yang paling menarik, hal itu karena ketimpangan ekonomi, ketidakadilan dalam ekonomi, yang menjadikan tumbuhnya radikalisme. Tak usah ditanyakan padanya, jika semua universitas, itu apakah hanya mahasiswa miskin atau juga mahasiswa yang kaya? Termasuk dosen yang miskin dan dosen yang kaya. Karena premis Said Aqil adalah ketimpangan ekonomi.

Dari KPK dikatakan korupsi bisa menyebabkan radikalisme, sementara Said Aqil mengatakan kesenjangan ekonomi bisa jadi akar radikalisme. Di antara keduanya tak ada yang menyatakan kesenjangan ekonomi menyebabkan korupsi. Mungkin dalam pengertian mereka korupsi hanya bisa dilakukan oleh orang kaya, yang punya kekuasaan. Mereka tidak tahu, bagaimana tukang parkir kaki-lima, yang tidak kaya, juga bisa melakukan korupsi. Artinya, mereka (KPK maupun Said Aqil dan yang diwakili atau mewakili), tak pernah mengaitkan perilaku korupsi dengan soal adab, akhlak, karakter, atau watak manusia. 

Saya mengabaikan omongan Saut Situmorang dan Busyro Muqodas. Anggap saja itu pengakuan kegagalan mereka dalam upaya pemberantasan korupsi. Claim mereka mengatakan index korupsi kita turun. Tapi dalam menilai pemerintah, mereka memberi label Pemerintah kurang serius dalam pemberantasan korupsi. Di mana korelasinya? Korelasinya ada dalam inkonsistensi mereka. Claiming dan labeling dipakai sebagai senjata untuk membela diri (dan menyerang liyan). 


KEMISKINAN SEBAGAI KORBAN. Yang paling menggelitik, tentu ucapan Said Aqil. Dikatakan; ketimpangan ekonomi menjadikan radikalisme merebak. Dari semula bernama intoleran, kemudian berpaham radikal, terus ke bentuk terorisme. Saya (jika tak boleh menyebut kita) merasa aneh dengan argumentasi itu. Jika demikian, lantas di mana peran agama, yang konon seusai Kanjeng Nabi Muhammad shallallahu’ alaihi wassallam dipegang oleh kaum ulama, sebagai pewaris nabi? Ini kalau kita ngomong dalam konteks Said Aqil, dengan pemahaman keislamannya. Kalau Rama Magnis Suseno ngomong kayak gitu, mungkin kita akan ngomong juga dalam komteks kekatholikan.

Bukankah menurut Al Baihaqi, Kanjeng Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam ngendika; “Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan keshalihan akhlak”? Apa itu akhlak? Kata akhlak berasal dari kata khuluk (Arab), artinya watak, kelakuan, tabiat, perangai, budi pekerti, tingkah laku dan kebiasaan. Pengertian akhlak dalam Islam adalah perangai serta tingkah laku yang terdapat pada diri seseorang yang telah melekat, dilakukan dan dipertahankan secara terus menerus.

Kalau orang miskin melihat orang kaya kemudian iri, dengki, jengkel, marah, apalagi marah pada tuhan, bagaimana agama yang dibawa Kanjeng Nabi tadi ditransformasikan dalam ajaran-ajaran pengikutnya kemudian? Menjadi tanggung jawab siapa? Kalau para ulama mengaku sebagai pewaris nabi, bukanlah itu artinya kegagalan mereka, dalam meneruskan ajaran? Apakah karena itu, kemudian mencari kambing hitam atas nama ketimpangan ekonomi, atau korupsi?

Sekali lagi, jika demikian halnya, lantas apa peran agama? Setidaknya dalam mereduksi situasi social chaostic dengan isyu-isu ratu adil, imam mahdi, messiah sang penyelamat, atau sorga yang dijanjikan? Kenapa sorga justeru lebih banyak dijanjikan pada mereka yang berjihad dengan paham radikalisme, dan melakukan terorisme?

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, kita acap ambivalen antara lari dari dan lari ke agama. Ketidakbecusan dalam national and character building, menyalahkan persoalan ekonomi. Ketidakmampuan mengatasi persoalan korupsi, lari ke nilai-nilai agama. Sementara buat apa kita membuat cem-macem undang-undang, aturan negara? Karena kita enggan menganggap semua aturan manusia sebagai social religion. Padahal, senyampang itu, agama langit tidak pula operasional dalam membangun nilai-nilai kemuliaan manusia.

Menjadi menggelikan jika orang miskin menjadi kambing hitam dalam persoalan ini. Sudah miskin dikutuk pula jadi biang radikalisme. Sementara kita pura-pura tidak tahu, bagaimana agama dipakai kedok. Bahkan sangat tidak jarang, para pelaku terorisme dan intoleransi hapal ayat-ayat kitab suci masing-masing. Tapi apakah mereka paham maknanya?

Kebanyakan orang miskin, yang tak punya akses dan tak banyak pilihan, menjadi korban kiri-kanan. Termasuk korban dari mereka yang suka claiming dan labeling tadi. Dan biasanya pula, orang miskin lebih acap diam saja, pasrah ngalah. Lantas siapa yang menjadikan mereka berani, dan memberontak? Pertanyaan kritisnya; jangan-jangan justeru agama itu sendiri!

Radikalisme yang kita maksudkan di sini, bukan dalam persoalan semantik. Melainkan lebih pada istilah politik. Sebagai suatu paham atau aliran, yang menginginkan  perubahan atau pembaruan politik dengan cara-cara kekerasan, ekstreem, dan drastis.


NILAI KEADILAN DAN MASA KINI. Tapi mungkin juga kita kadang terlalu mendewa-dewakan pahlawan. Termasuk soal tafsir yang berlebihan atas nama keyakinan. Bayangkan, Pangeran Dipanegara (1785 – 1855), yang dalam beberapa hal mengaku sebagai Imam Mahdi atau Herucakra, menuliskan dalam diarynya: “Hidup dan mati ada dalam genggaman Illahi. Takdir adalah kepastian, tapi hidup harus tetap berjalan. Proses kehidupan adalah hakikat, sementara hasil akhir hanyalah syariat. Gusti Allah akan menilai ketulusan perjuangan manusia, bukan hasil akhirnya. Kalaupun harus menjumpai kematian, itu artinya mati syahid di jalan Tuhan.”

Bagaimana jika generasi kini, atau kemudian, tidak mampu mengaktualisasikannya, dalam bahasa dan cara masa kini? Yang tak lagi sederhana, sebagaimana jaman Dipanegara, atau bahkan jaman Kanjeng Nabi nun dahulu kala? Tapi jika persoalannya adalah keadilan, menurut Anatole France, peraih Nobel Sastra (1921) dari Perancis; “Keadilan berarti menegakkan hukum terhadap ketidakadilan.” Sederhana bukan?

Persoalannya, “Ada yang membunuh. Ada yang dibunuh. Ada peraturan. Ada undang-undang. Ada pembesar, polisi, dan militer. Hanya satu yang tidak ada: Keadilan,” sebagaimana dituliskan oleh Pramoedya Ananta Toer (1925 – 2006), sastrawan sohor Indonesia. Dan disitulah masalahnya.

Karena, apapun aturannya, juga agamanya, “dalam keadaan terbaik, manusia binatang yang paling mulia; dipisahkan dari hukum dan keadilan, manusia adalah yang terburuk,” ujar Aristoteles (384 - 322 SM). Lantas, lagi-lagi, di mana peran agama, jika tak bisa turut memperbaiki akhlak? Termasuk dalam hal tidak mau introspeksi? Mengakui kegagalan atau ketidakmampuan mengatasi masalah? Kecuali agama memang hanya sebatas ormas, yang lebih sibuk dengan kekuasaan manusia, daripada kekuasaan illahiah. 

Itu mah, memang lain lagi. Maka sering ada sebutan elite agama, dan rebutan kursi deket Presiden. Sesuatu yang sudah jadi persoalan sebagaimana dikatakan Imam Al Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, pada abad 12 tentang ulama ‘su. Tentang mereka yang palsu, yang ilmunya hanya untuk mendapatkan uang dan kekuasaan.

Di situ, agama tak berperan apa-apa, kecuali hanya sebagai legitimasi politik. Dan tak berkaitan dengan akhlak, sebagaimana awal kelahirannya ketika ada yang diutus untuk menyempurnakan hal itu.







Yogyakarta, 10 Desember 2019

Sunardian Wirodono, adalah penulis. Tinggal di Yogyakarta.

Kamis, November 21, 2019

Melihat Sisi Politik Pengritik Ahok


Setelah Rizal Ramli, ada lagi kini mantan menteri berkomentar sumir terhadap Ahok. Namanya Dahlan Iskan, yang adalah juga pernah sebagai Menteri BUMN jaman SBY. Dengan segala hormat atas suksesnya memimpin Jawa Pos, DI rasanya tidak proporsional menilai Ahok. Lepas dari apapun kepentingannya.

Dalam tulisan di blog pribadinya, disway, DI menulis, "Apakah BTP itu orang berprestasi? Sehingga akan ditempatkan di salah satu BUMN?" tulis Dahlan (16/11). Menurut mantan CEO Jawa Pos ini, orang berprestasi cenderung sukses ditempatkan di mana pun. Kesimpulan itu datang dari pengalaman 30 tahun menggeluti dunia manajemen.

Setelah muter-muter definisi sukses dan  prestasi, DI sampai pada penilaian, meski dalam wujud pertanyaan, "Bagaimana kalau ada penilaian BTP itu hanya berprestasi dalam membuat kehebohan? Terserah yang menilai dan yang diberi nilai." Sinisme khas DI.

DI mewanti-wanti ada prinsip yang harus dipegang, bahwa perusahaan perlu ketenangan. Ia mengatakan suatu perusahaan tak bisa maju kalau hebohnya lebih besar ketimbang kerjanya.

Wanti-wanti DI soal ketenangan bagi perusahaan, normative benar. Namun tanpa mengetahui alasan di balik penunjukan itu (baik dilakukan Erick Thohir maupun Jokowi yang menyetujui), menjadikan penilaian DI tak representative. Asumsinya sumir, dan kontra produktif.

Mestinya, sekelas DI, juga RR jika mau disebut, tahu bagaimana kinerja dan situasi beberapa BUMN di Indonesia. Demikian juga prestasinya serta capaian-capaian, serta apa sebab dan akibatnya karena hal itu. Kita, rakyat, yang ingin tahu dan belajar, jadi tak mendapatkan apa-apa kecuali komentar sama gilanya dengan Arie Gumilar, Presiden Serikat Pekerja Pertamina, yang kini banyak diam kena serangan Cilacap-13!

FSPPB di Jakarta maupun Cilacap, tak memiliki alasan logis menolak Ahok menjadi Dirut atau Komut Pertamina. Apalagi penolakan yang dilakukan PA-212, yang lebih politis lagi karena tudingan yang rasialis dan diskriminatif. Persoalan karakter Ahok selalu diangkat untuk mempengaruhi publik. Katanya rakyat tak menghendaki. Rakyat yang mana? Bagaimana juga, pemerintahan Jokowi terbentuk karena menang Pilpres, ada lebih banyak yang memilih Jokowi.

Memang, saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, Ahok kerap marah-marah. Tapi karena apa? Karena birokratnya tak memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Juga banyaknya koruptor dan predator di aparatnya. Bahasa yang keras adalah cara Ahok melawan mereka yang korup, bermain-main anggaran daerah. Pada masyarakat, yang baik dan taat hukum, Ahok tak kalah baik. Menurut penilaian Imam Besar Masjid Istiqlal, Ahok menjalankan kepemimpinan yang islami. Selama kepemimpinan Ahok di DKI Jakarta, pasar tak menunjukkan respons negative. Hanya dari pengusaha hitam yang suka pat-gulipat, Ahok tentu tak disuka.

Jika ditempatkan di dalam korporat pemerintah, benarkah Ahok akan membuat onar? Membuat onar dalam sisi membersihkan perusahaan dari koruptor dan predator, sangat dinanti rakyat, dan dunia usaha yang makin membutuhkan trust dari publik. Di situ Ahok diharap sangat paham di mana akan diam dan kapan bicara lantang.

Ketika terkait masalah korporasi dan strategi bisnis, Ahok telah menunjukkan sebagai pejabat pemerintahan yang proper, jangan sampai strategi bisnisnya diketahui lawan bisnis. Namun sebagai pucuk pimpinan dalam perusahaan, ia pasti akan lantang dan tegas untuk menggebug tikus-tikus brengsek. Keriuhan, keonaran, atau kehebohan dalam konteks ini, justeru diharapkan oleh dunia usaha yang ukurannya kini adalah trust dengan standar presisi secara internasional.

Pada sisi lain, jika Ahok mendapat pembelaan atau dukungan dari rakyat secara luas, hal ini juga harus dilihat untuk menilai posisi Ahok. Tidak adil melihat Ahok dalam framing dan labeling mereka yang tak setuju atas penunjukkan itu. Biar adil, suara lain juga harus didengar, dengan berbagai alasan yang bisa diukur, dan dibuktikan. Ahok mempunyai track-record yang positif dan produktif. Soal ia pernah menjadi narapidana, harus dilihat secara jujur dan adil, karena kasus apa. Ahok menjadi bagian dari apa yang diimpikan rakyat mengenai bagaimana kriteria seorang pejabat negara atau pemerintah.

Pada sisi lain, RR setelah mengatakan Ahok sekelas Glodok, menyebutkan yang lebih tepat dibanding Ahok, adalah Ignatius Jonan atau Tommy Lembong. Wah, ternyata kelasnya karena ini dan itu. Jika demikian, kenapa RR tak menjadi Menteri BUMN saja? Tentu karena tak ditunjuk Jokowi, meski dulu pernah jadi Kabinet Kerja Jokowi tapi kemudian dicopot. 

Tudingan lain pada Ahok, dalam asumsi hukum, sebagaimana digembar-gemborkan Addie Massardi berkait KPK atau pun BPK, sayangnya hanya berhenti pada asumsi, kecurigaan, tuduhan tak berdasar, kekhawatiran, bahkan fitnah, yang sudah barang tentu tak pasti ukurannya. Addie Massardi, dan kelompoknya, tampak memiliki agenda tersendiri mengenai hal itu.

Kita tahu karakter Jokowi. Ia akan memakai rekan atau tim kerja jika cocok. Seperti misal, Budi Hartono dari sejak Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta, hingga kini. Atau Basuki Hadimulyono, Mentri PUPR. Kenapa Jonan (juga Archandra) tak dipakai lagi? Karena ada kasus tertentu. Demikian juga Susi Pudjiastuti tak dipakai lagi, yang penggantinya ternyata tak lebih bagus? Jika membandingkan SP dengan Ahok, akan makin jelas, Jokowi sangat percaya Ahok orang yang proper untuk penugasan khusus. Di sini kita menunggu, bagian dari janji tanpa kompromi Jokowi.

Dalam hal ini, Jokowi dan Erick Thohir yang ngerti persis, mengapa menunjuk ini dan itu. Bukan menunjuk RR dan DI. Jika RR dan DI menginginkan orang lain, bukannya Ahok, seyogyanya mereka berjuang jadi Menteri BUMN. Atau Presiden sekalian, meski syaratnya maju dalam Pilpres 2024 mendatang. Siapa tahu, pasangan RR dan DI bisa menjadi presiden dan wapres yang mumpuni. Mungkin Demokrat, PKS dan Partai Berkarya mau mendukung mereka.

Bukankah dalam konvensi presiden  Partai Demokrat, 2014, DI mengungguli capres lainnya? Sayangya, Pardem sebagai parpol defisit dukungan rakyat. Hingga DI tak bisa dimajukan sebagai capres oleh Pardem. Hingga Jokowi muncul sebagai pemenang Pilpres 2014, mengalahkan Prabowo Subianto. Kadang, politik sesuatu yang sederhana. Soal kalah menang. Dan kalah itu memang perih, Jenderal! Apalagi jika tak ikhlas menerima takdir. | @sunardianwirodono

Senin, November 18, 2019

Mangir, Antara Masa Lalu dan Masa Depan

Lagi-lagi Bantul, ini sebuah kalimat yang tak sedap. Memberi citra buruk pada Kabupaten Bantul, utamanya dalam isu atau pun kasus intoleransi.

Sudah banyak ditulis di medsos, kita tak perlu mengulangi. Hingga yang terakhir, apa yang terjadi di dusun Mangir Lor, ketika konon masyarakat sekitar menolak acara piodalan di salah satu rumah penduduk beragama Hindu. Siapa yang menolak? Yang beragama. Jangan percaya jika MUI mencapnya sebagai tidak beragama. Memangnya boleh di KTP ditulis keterangan 'tidak beragama'?

Masalah sepele? Hingga para pejabat Pemda Bantul meminta tak dibesar-besarkan? Para pihak, termasuk Kepolisian Bantul, juga tak perlu berkilah tak ada pelarangan ritual piodalan. Atau bahkan pihak Kemenkominfo memberitakan klarifikasi, bahwa pelarangan peribadatan Hindu di dusun Mangir itu hoax! Hoax matamu! 

Wisata Religi. Beberapa tahun lalu, Pemda Bantul ingin mengembangkan ‘wisata religi’, di samping desa kerajinan. Sementara untuk pantai, Bantul mesti ‘bersaing’ dengan Kulon Progo dan Gunung Kidul. Wisata religi memang paling relevan, karena teritori pegunungan dan pantai, membuat Bantul memiliki monumen dan dokumen masa lalu yang bisa jadi bahan baku objek wisata itu.

Apa itu wisata religi? Belum jelas definisinya. Untuk sementara, masih berupa wisata ziarah, umumnya ziarah kubur ke tokoh-tokoh sejarah, yang bisa jadi dulu bergiat dalam lapangan keagamaan. Itu sebabnya jika menyebut wisata religi Bantul hanya bisa menyebut; Makam Raja-raja di Imogiri, Makam Syekh Maulana Maghribi, Syekh Bela-belu, Sunan Geseng. Bagaimana dengan situs-situs seperti Goa Langse, Batu Gilang Parangkusuma, Goa Selarong Pangeran Dipanegara, atau bahkan situs Mangir?

Namun jika ngotot mengembangkan wisata religi, kasus yang terjadi di dusun Mangir Lor (di Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta), perlu dituntaskan secara jujur dan terbuka.

Aparat pemerintahan Bantul, mesti berani melakukan perubahan besar-besaran; dalam misi-visinya, orientasi dan sikap mentalnya dalam akselerasi jaman. Tanpa revolusi mental, upaya akan sia-sia. Apalagi jika masih toleran pada intoleransi, yang intinya jiper alias takut pada tekanan majoritas. Itu semua hanya akan membuat Bantul sebagai medan pertempuran empuk bagi golongan khilafiyah, dengan anak-pinaknya seperti maraknya intoleransi, formalisme dalam beragama, dan friksi sosial-politik lainnya.

“Negeri ini sungguh-sungguh membutuhkan pemberani-pemberani yang gila, asal cerdas,” kata Rama Mangun. Bukan yang tahu adat, yang berkepribadian pribumi, yang suka harmoni, yang saleh alim, yang nurut model kuli dan babu, tapi munafik, menutup-nutupi masalah. Menimbun kebohongan demi kebohongan atas nama harmoni. 

Ideologi Konflik. Meski bisa jadi semua ini, adalah warisan ideologi konflik turun-temurun. Sementara pembacaan kita akan sejarah, belum begitu khatam. Masih terbata-bata. Menanggapi lakon Mangir tulisan Pramoedya Ananta Toer saja, yang berdasar riset berbagai sumber, lebih memunculkan penolakan daripada duduk bersama berdialog. Padahal, dari semua masa lalu yang ditinggalkan dalam rahasia (dengan bahasa pasemon, sanepan, atau simbolik), semuanya sama-sama berangkat dari tafsir. Sementara kini, tafsir sering ditumpangi kepentingan.

Pada titik tertentu, apa yang terjadi pada kasus piodalan Mangir, juga soal tafsir masing-masing. Tak bisa didamaikan secara normatif atau gampangan. Jika merujuk sejarah yang lebih jauh lagi, dari sejak bangkrutnya Majapahit, maka tanah Jawa selebihnya adalah tumbuh dari konflik ke konflik. Kekuasaan yang tersebar di seluruh daerah Jawa (tidak berpusat), memunculkan situasi chaostic.

Perang terjadi, berebut kekuasaan tunggal. Dan itu yang menjadikan tanah Jawa bermandi darah. Bahkan mungkin bisa jadi sampai kini. Ketika Soeharto pada akhir kuasanya membutuhkan legitimasi Islam, dan kini semangat khilafiyah muncul kembali, berhadapan secara diametral dengan konsep negara kesatuan.

Antara Panembahan Senapati dan Mangir (Wanabaya III), masih sama-sama keturunan Prabu Brawijaya V, yang beristeri 117 (sic)! Munculnya daerah-daerah kecil (desa) yang berbentuk perdikan (desa yang tidak mempunyai kewajiban membayar pajak kepada penguasa wilayah di atasnya), memunculkan banyak penguasa, yang kala itu disebut Ki Ageng. Para Ki Ageng ini, rerata keturunan Majapahit. Tapi mereka justeru amprokan dalam konflik (perebutan) wilayah. Tanpa menyadari jika sebenarnya sebagian dari rumpun yang sama.
 

Ki Ageng Pemanahan yang menguasai Mataram dan mendirikan Kotagede pada 1577, kemudian diteruskan Ngabehi Lor Ing Pasar, naik mentahbiskan diri menjadi Raja Mataram Islam, dengan gelar Panembahan Senapati. Pada saat bersamaan di daerah Perdikan Mangir (tanah perdikan dari Majapahit), tersebutlah tetuanya bernama Ki Ageng Mangir Wanabaya III (generasi ke-4 dari Ki Ageng Mangir I), yang tak mau tunduk pada Mataram di bawah Panembahan Senapati.

Kisah Mangir kuat diduga sebagai cikal-bakal wilayah Kabupaten Bantul, dan masuknya kawasan ini ke Kraton Ngayogyakarta (bahkan nama Bantul, diduga berawal dari barisan emban yang bercunduk mentul, ketika mengiring pasangan Ki Ageng Mangir Wanabaya dan Pembayun masuk ke Kraton Ngayogyakarta). Perdikan Mangir, yang dikhawatirkan menjadi pesaing Mataram, mendapat dukungan beberapa Demang seperti Patalan, Jodog, Pandak, dan Pajangan (yang kini semua menjadi bagian wilayah Kabupaten Bantul). Namun bagaimana sejarah konflik itu dalam proses transformasi nilai generasi-generasi sesudahnya? 

Politik Identitas. Menguatnya politik identitas, menjadikan interpretasi atau tafsir kita mengenai masa lalu mendapat muatan kepentingan masing-masing. Dalam novel ‘Burung-burung Manyar’, mengenai proses sejarah membersama dalam bingkai kebangsaan Indonesia, YB Mangunwijaya bertanya dengan skeptis, “Mungkinkah kalah dan menang itu diganti oleh satu konsep saja, unsur-unsur harmoni, kendati tempatnya bertentangan?”

Meski pun tentu, membaca sejarah masa lalu harus dikaitkan dengan apa kepentingannya sekarang ini. Dalam sebuah pertemuan Trah Catur Sagotra (1988) di Jepang, menjelang mangkatnya, Sri Sultan Hamengku Buwana IX ngendika pada sanak-saudara keturunan Panembahan Senapati itu, “Kita tak ingin terjebak dalam konflik warisan dari para leluhur kita. Karena kita hidup di masa kini, bukan masa lalu,…”

Beberapa sejarawan menyebut Mangir adalah wilayah pertahanan terakhir para penganut Hindu, dari kejaran syiar agama Islam dalam periode runtuhnya Kerajaan Majapahit. Ada beberapa bukti secara arkeologis (juga mistis) ditemukan di sana. Namun, para sejarawan juga menyebut, Ki Ageng Mangir III telah merasuk agama Islam dengan menunjuk beberapa prasasti dan peninggalannya yang masih ada. Pada sisi ini, kita bertanya, mana yang benar? Salah satu benar? Atau keduanya benar?

Namun mestikah kita terjebak dalam perspektif dan persepsi masa lalu, dalam melihat kasus Mangir yang belum lama muncul itu? Perlukah cara pembacaan baru, dalam mengartikulasikan sejarah, dengan konteks kepentingan kita hari ini dan masa depan? Bahwa harmoni adalah yang paling utama dalam kehidupan, walaupun kadang tidak rasional, sebagaimana tulis Putu Wijaya dalam novel ‘Perang’? Mungkin itu yang mesti direnungkan. Setidaknya, daripada terus terperangkap dalam ‘teori’ konflik yang tak berkesudahan.

Sudah barangtentu dengan ketentuan dan syarat berlaku. Darimana dimulai? Pemerintah dengan otoritas sebagai regulator, mempunyai peranan penting dalam hal ini. Para artikulatornya di lapangan, para birokrat pejabat pemerintah daerah, juga aparat hukum wilayah itu, mesti memahami persoalannya. Mereka haruslah bagian yang mampu memoderasi, bukannya menunggangi, atau bahkan bagian yang turut bermain karena agenda kepentingannya sendiri. 

Menjadikan Harmoni. Dengan situs-situs yang ada, bahkan jika mengingat keinginan Pemda Bantul menjadikan wisata religi, apa yang ada di Mangir justeru memungkinkan wisata religi itu bukan sekedar keindahan tempat. Kemampuannya melakukan transformasi nilai, dimungkinkan karena kandungan sejarah yang dibawa Ki Ageng Mangir. Di mana kerukunan umat beragama, Hindu dan Islam, telah dibuktikan dari anak-turun Ki Ageng Mangir, dan masyarakat pada jamannya. Setidaknya, sebelum politik identitas kembali kumat paska longsornya Soeharto pada 1998. 

Memang tidak mudah menjadikan harmoni. Seperti pendapat Simone de Beauvoir, “Antara dua individu, harmoni tidak pernah diberikan.” Namun menurut filsuf Perancis itu, “harus ditaklukkan tanpa batas.” Karena, jika hidup bukan tentang kemanusiaan dan kehidupan harmoni, kita tidak tahu untuk apa hidup itu. 

Kita memang hidup dalam dialektika. Bahkan, secara lebih tajam, Immanuel Kant menekankan, "Manusia menginginkan harmoni; tetapi alam lebih tahu apa yang baik untuk spesiesnya: ia menginginkan perselisihan." Seperti lingkaran, yang kita acap menyebut lingkaran setan. Begitulah hidup. Namun perselisihan yang dimaksudkan, bisa diterjemahkan dalam dialektika upaya manusia menemukan yang disebut harmoni, kenyamanan, atau pun kedamaian.

Dan itu hanya lahir dari apa yang disebut dialog, atau dalam bahasa pop disebut cinta. Bukan hanya saling bicara, melainkan juga saling mendengarkan. Bukannya saling menyalahkan mulu, dengan berebut benar. Toh jika Mangir menjadi kawasan wisata religi, bakalan inspiratif bagi tumbuhnya toleransi antarwarga, serta secara ekonomi pun masyarakat juga akan diuntungkan.

Bukan hanya tergantung dari narasi, namun bagaimana masyarakat diajak serta untuk saling mengapresiasi. Dalam hal social engineering inilah, pemerintahan dibentuk untuk menjalankan national and character building. Bukan hanya menyalahkan minoritas, karena jerih dengan tekanan majoritas. 

Maka belajarlah sejarah. Karena mereka yang tak belajar dari sejarah, akan mengulangi kesalahan yang sama. Dan kita tidak hidup untuk masa lalu, melainkan demi masa depan dengan peradabannya.

Sunardian Wirodono, penulis, tinggal di Yogyakarta.

Minggu, November 17, 2019

Ngayogjazz, Antara Djaduk dan Melting Pot

Tak banyak yang mendapatkan ‘misa kebangkitan’ sebagaimana Djaduk Ferianto. Pada hari ketiga meninggalnya (16/11/2019), ia mendapatkan persembahan dari apa yang sepanjang hayat menjadi gagasan abadinya. Mengenai ‘ngeng-isme’. Sesuatu yang lebih bersifat spiritual dan humanis daripada sekedar obsesi berkesenian. Lebih jembar dari sekedar olah musik. 
 
Semacam Review: Sunardian Wirodono

Ngayogjazz tentulah berangkat dari kegelisahan Djaduk, untuk mempertemukan berbagai hal. Dan ia berjuang membuka ruang-ruang pertemuan itu. Menjadi medan persaudaraan, sebuah melting pot dalam pengertian awalnya. Bukan sebagai soal identitas atau latar belakang, namun mempertemukan berbagai hal. Berupa gagasan dan pemikiran untuk membersama.

Jazz, sebagai jenis atau aliran musik, hanyalah nama. Namun sebagaimana pertunjukan wayang kulit dalam kurun peradaban Jawa beberapa waktu silam, yang lebih penting adalah terjadinya interaksi berbagai-bagai pihak. Di mana sesiapa direkatkan pertunjukan’ wayang kulit yang dimainkan Ki Dalang. Di mana kesenian bertransformasi menjadi olah budaya, dan bahkan merambah dimensi ritual.

Wayang kulitnya menjadi tidak penting. Demikian juga jazz-nya tidak penting. Tetapi pertemuan berbagai pihak, interaksi, pergesekan pemikiran dan kreatifitas, rerasanan, itu jauh lebih penting. Apalagi ketika Didi Kempot, juga Soimah, menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka-mereka yang tak kenal siapa Idang Rasidi, Indro Hardjodikoro, bahkan Frau, atau pun Oele Pattiselano. Belum pula dibukakan ruang bagi komunitas Gedrug Kwagon, Jathilan dan Gamelan Kwagon. Juga komunitas music jazz dari Magelang, Trenggalek, Lampung, Samarinda, Belanda, Jepang, dan sebagainya itu?

Bagaimanakah sebenarnya kita memposisikan kemajemukan? Tidak sangat tepat sebenarnya menyebut ‘Ngayogjazz’ sebagai melting pot, yang berarti ada semacam peleburan berbagai budaya menjadi satu bentuk dalam pot. Dari berbagai  bahan menjadi satu, from heterogenous to homogenous. Disini terjadi proses asimilasi dari masing-masing bagian. Seperti bubur. Kita coba masukan berbagai bumbu-bumbu, beras, santan, akhirnya wujudnya satu.

Rasanya bukan demikian Ngayogjazz, sebagaimana kemudian konsep melting pot ditolak mereka yang memperjuangkan multikulralisme atau heterogenitas. Termasuk salah kaprah melting pot kaum cingkrang dan hijaber. Ngayogjazz mungkin sebagaimana dalam teori sosial yang disebut ‘salad bowl’. Baik itu salad model barat maupun salad versi kita (asal bukan salad model khilafah), akan nampak masing-masing bagian, tapi membentuk satu kesatuan yang bernama salad. Tanpa harus ada peleburan masing-masing bagian. Sepertinya demikianlah Ngayogjazz, dan sebenarnyalah itu ‘ngeng’ yang diinginkan Djaduk.

Karenanya menjadi aktual, justeru di hari ketika dunia internasional memperingati Tolerance Day, meski senyampang itu di belahan Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri, beberapa kali digoreng peristiwa intoleransi. Di Bantul, lagi-lagi Bantul, misalnya. Seolah pertarungan Mataram Islam Panembahan Senapati mengejar Ki Ageng Mangir Wanabaya, masih berlanjut. Meski dalam perang asimetris, para pengejarnya kini juga menantang Sri Sultan Hamengku Buwana X.

Namun dalam konstelasi politik itu, sebagai keturunan Sri Sultan HB VII, dengan klaim bahwa kasultanan Ngayogyakarta berhenti pada era kakeknya, apakah juga menjadi bagian dari kesadaran Djaduk, yang penduduk Bantul, menggelar kerajaan jazz-nya di wilayah Sleman?

Kata Sydney Jones, terlalu banyak teori konspirasi di Indonesia. Terlalu spekulatif, juga berlebihan. Karena memahami teori ‘ngeng’ Djaduk, dibutuhkan kesabaran membuang kepentingan masing-masing. Karena yang tiada kini ialah kepentingan bersama. Dari melting pot menjadi salad bowl. Dan agar tidak menjadi sobat ambyar kita butuhkan Lord Didi? Bukan Lord yang Maha Pengasih dan Penyayang?

Kata Sydney Jones, terlalu banyak teori konspirasi di Indonesia. Terlalu spekulatif, juga berlebihan. Karena memahami teori ‘ngeng’ Djaduk, dibutuhkan kesabaran membuang kepentingan masing-masing. Karena yang tiada kini ialah kepentingan bersama. Dari melting pot menjadi salad bowl. Dan agar tidak menjadi sobat ambyar kita butuhkan Lord Didi? Bukan Lord yang Maha Pengasih dan Penyayang?

Terimakasih untuk misa kebangkitanmu di Kwagon itu, Dug! Haru melihat Butet bergoyang kepala, di antara kruwelan penonton dan teriakan cendol dawet Soimah. Dug, ini jazz cendol dawet itu, sekiranya merasa wagu dengan sebutan salad bowl a la kua-etnika! | @sunardianwirodono
 
 
SANG GURITNA YANG JAGOAN

Kematian selalu menggetarkan. Karena selalu serasa tiba-tiba. Selebihnya hanyalah kenangan. Juga penyesalan, atau kesadaran yang terlambat. Dari sanalah ‘ngeng’, sebagai sesuatu yang tak bisa diterjemahkan secara gamblang. Tapi terasakan dengan sempurna. 

Dalam perjalanan produksi ‘Blusukan Butet’ (sebuah program televisi streaming Mola.TV) dari Bali-Banyuwangi-Surabaya, menurut jadwal mestinya sampai tanggal 14 Nopember 2019. Trip terakhir di Surabaya, kami punya dua narsum, Bang Jarwo penjual kopi yang semalam bisa mengantongi duit Rp 800 ribu ketika Gang Dolly belum ditutup Bu Risma. Dan dokter Michael yang suka blusukan menyambangi kaum gelandangan untuk pengobatan gratis.

Ada benturan jadwal karena mesti mengajar mahasiswa S2, Butet harus berada di Yogya tanggal 13 Nopember. Apalagi selain mengajar, malamnya mesti membacakan puisi Jokpin dalam acara yang digagas Opie Andaresta di Societet Yogyakarta. Agak kecewa, tapi kami mengerti.

Syuting terakhir di Gang Dolly Surabaya (12/11), berjalan lancar. Selesai jam 16.00. Jam 17.00 Butet mesti diantar ke Stasiun Gubeng naik kereta ekspress ke Yogya. Tak ada tiket pesawat sebagaimana pada jam yang dikehendaki. Saya bayangkan Butet sampai di Yogya dini hari. Masih bisa istirahat untuk esoknya. Tapi esoknya (13/11), menikmati jenang candhiel yang anyep di hotel, saya ngungun. Djadug meninggal, jam 02.30 pagi hari itu.

Djadug bagian penting dari acara ‘Blusukan Butet’. Ia mengisi illustrasi musiknya. Ketika di Banyuwangi, beberapa kali Djadug menjadi ‘bahan’ pembicaraan kami. Entah itu soal festival jazz gunung (Ijen, Bromo), atau rencana lain lagi dengan juragan kopi Mbanyuwangi. 

Donny Firdaus, produser program kami waktu itu meminta maaf, belum sempat memberikan honor untuk Djadug. Butet bilang, “Ya, sudah hitung saja sudah berapa episode, tinggal ditransfer saja,…” Sembari ditambahkan, Djadug sudah menyerahkan semua album musiknya untuk program acara kakaknya itu.

Di Gang Dolly, waktu pengambilan gambar malam hari (11/11) di bekas lokasi prostitusi terbesar Asia Tenggara itu, kami ditemui Camat Sawahan (membawahi kawasan Gang Dolly) yang antusias dengan ide-ide revitalisasi Gang Dolly. Ia ngomong ke Butet, menantang agar Djadug bikin festival jazz Dolly Masa Kini. Dan seterusnya. 

Termasuk sebelum balik ke Yogya, Butet meminta tolong soundman merekam salah satu puisi yang mesti dibacakan dalam pementasan A Tribute to Jokpin (judul yang mengagetkan, jadi kebayang judul barunya; A Tribute to Djadug). Saya tak tahu, apakah Butet jadi tampil atau mengirimkan rekaman audio dadakannya. Saya sendiri baru tiba di Yogya sudah malam hari (ternyata, sebagaimana nasihat ayahnya, Pak Bagong marhum, Butet tetap datang menjalankan kewajiban berkeseniannya). Bersyukur Butet pulang duluan, dan tiba di Yogya beberapa jam sebelum ditinggal adiknya itu.

Demikianlah sedikit cerita yang lain. Mengenai Djadug, seorang baik. Seorang yang saya tahu ketika sejak kecil, kalau melihat bapaknya mengendang, mengiringi latihan kethoprak atau tari, dia menggelendot di punggung bapaknya. Dua tangannya memperlakukan kepala sang bapak sebagai sebuah kendang. Saya menyaksikan itu bila-bila bapak saya, yang anggota kethoprak Sapta Mandala, mengajak saya ikut latihan kethoprak di Gallery Bagong K., Wirobrajan atau PSBK Kembaran.

Ini tentang seorang yang punya ‘banyak nama’, untuk menyatakan tak penting baginya identitas. Ia menembus batas. Ia penuh toleransi. Seorang Katholik garis lucu. Dan itu membuatnya kaya warna. Bukan hanya dua warna sebagaimana ia ‘memulai karir’ di dunia industri musik melalui RCTI (1996). Meski jauh sebelumnya ia berkibar dengan Kelompok Musik Rheze, dan menggemparkan TIM Jakarta sebagai Juara I Festival Musik Humor (1978).

Diakui atau tidak, dari sanalah berkibar nama Raden Ngabehi Gregorius Djadug Ferianto (19 Juli 1964 - 13 Nopember 2019), atau Djaduk Ferianto sebagaimana dalam akun fesbuknya. Bukan sekedar Raden Mas, sebagai keturunan Sri Sultan Hamengku Buwana VII, melainkan karena ia mengawaki semua keahlian, sebagai pemusik, sutradara, aktor, penari, bahkan juru-potret amatir, hingga ia menyandang gelar Raden Ngabehi.

Nama awalnya yang diberikan sebagai penanda kelahiran, adalah Guritna (seorang yang piawai menulis). Guritna, nama salah satu Dewa dalam mitologi Jawa, yang menaungi wuku Julungpujud, karakter yang mempunyai tekad tinggi dalam cita-cita. Guritna nama pemberian sang paman, Raden Mas Handung Kussudyarsana. Sedangkan Bagong Kussudiardjo, ayahnya, entah kenapa kemudian mengubah nama itu menjadi Djadug Ferianto. Sekalipun memang terbukti, Djadug seorang yang pandai menulis apa saja, dalam bentuk ngeng, nada, dan kemanusiaan.

Jadug artinya jagoan. Mungkin itu mimpi orangtuanya. Meski ketika berhadapan beberapa reporter newbie di ajang Ngayogjazz, masih saja ia ditanya; siapa namanya dan apa perannya? Djadug dengan ringan menjawab; “Nama saya Kamto, dalam Ngayogjazz berperan menjadi pembantu umum,…”
“Ngayogjazz berlangsung dari jam berapa sampai jam berapa, Pak?” para reporter ngganyik itu bertanya lagi. Djadug menjawab serius, “Ngayogjazz ini tidak pakai jam. Takut kalau nanti dicopet,…”

Selamat berpisah orang baik, dengan selera humor yang baik kita selalu bersua. Ngeng-mu (ngeng adalah istilah Djadug untuk rasa nada atau karakter yang tak bisa diuraikannya) abadi dalam kegelisahan bersama. Sorry, ya, Dug, aku kewengen tekan Yogya!
 

Sabtu, Oktober 26, 2019

Kau Pikir Nadiem Akan Berdiri di Depan Kelas?



Para pendekar pendidikan dan kebudayaan, bisa dipastikan menyebut Nadiem Makarim sosok tak layak di posisi Kemendikbud. Bayangkan, pendidikan dan kebudayaan. Dua hal yang dibangga-banggakan oleh yang membanggakan. Karena yang tak membanggakan pastilah tidak bangga!

Biasanya para senior, memuja-muja pendidikan dan kebudayaan sebagai sesuatu yang sangat mulia. Karena itu disangar-sangarkan. Apalagi mereka yang berada dalam zona nyaman. Lebih-lebih mereka yang penggiat ‘proyek pendidikan’ dan ‘proyek kebudayaan’ yang akrab dengan ‘proposal pendidikan’ dan ‘proposal kebudayaan’.

Orang-orang itu, mungkin sebagian besarnya, bukan karena cemas betapa pendidikan dan kebudayaan akan hancur, karena dipegang anak bau kencur. Siapa sih Nadiem ini? Hanya karena sukses bikin aplikasi Go Jek? Itu sebagian kecil kekhawatiran. Kekhawatiran terbesar sesungguhnya, karena para pendekar pendidikan dan kebudayaan takut kehilangan lahan kosong yang selama ini dikuasainya.

Apa sih pemahaman kita tentang pendidikan? Menjadi pinter? Kemudian lulus sekolah dapat pekerjaan? Nggak juga. Bahkan sejak pendidikan dirumuskan Ki Hadjar Dewantara dan kawan-kawan. Atau oleh Kartini dan adik-adiknya, untuk para gadis-gadis kampung di sekitar istana. Tidak juga sebagaimana Bung Karno mengadakan ‘kursus politik’ bagi para perempuan, di beranda belakang Gedung Agung Yogyakarta, ketika Ibukota Republik berada di kota itu.

Yang ingin dilahirkan adalah manusia independent, merdeka dan berkarakter. Berdaya nalar, berpikir merdeka, mandiri, yang antara lain menjadikannya kreatif, inovatif, inisiatif. Tapi sejak kapan pendidikan, juga kebudayaan, justeru membelenggu manusia menjadi dependen? Tergantung pada sistem? Dari dulu demikian.

Ketika pendidikan dan kebudayaan disatukan dalam satu lembaga kementriaan, kita tak pernah melihat negara mengelola pendidikan dan kebudayaan dengan benar. Karena pendidikan dan kebudayaan, sama halnya agama, adalah sesuatu yang hidup di masyarakat suatu bangsa itu sendiri. Tak ada urusan dengan negara sesungguhnya. Karena bukti juga sudah nyata, ketika negara menguasai kurikulum, dan berbagai aturan yang dikendalikan, kualitas pendidikan (senyampang itu kebudayaan) kita, yang terasa adalah bangsa yang mengalami involusi pendidikan dan kebudayaan. Di mana kesalahannya?

Pendidikan hanya dimaknai dengan ‘sekolah’. Padahal, lembaga sekolah hanya terlihat bermanfaat ketika ia mengajarkan ilmu, bukan sekedar pengetahuan. Maka konsep link and match hanya cocok untuk sekolah khusus seperti SMK (Sekolah Menengah Khusus), bukan SMU (Sekolah Menengah Umum), atau ke lembaga perguruan tinggi, yang dibagi menjadi fakultas-fakultas, jurusan, atau program studi. Di situ seorang siswa, atau mahasiswa, ditempa dengan ilmu tertentu. Untuk kemudian masuk ke dunia kerja.

Sementara yang sekolah umum, atau drop out, apakah tidak bisa hidup? Atau tidak bisa pinter? Tetap bisa. Bahkan tak sedikit yang sukses, meski yang gagal juga banyak. Apakah karena berkait sekolah formalnya? Tak ada hubungan. Kesuksesan dan kegagalan ditentukan mentalitasnya, karakter pribadinya. Sama seperti lulusan SMK dan perguruan tinggi, juga belum tentu sukses hidupnya, meski jadi bintang pelajar dan punya keterampilan.

Lantas apa yang akan dilakukan Nadiem Makarim? Ada sisi lain yang selama ini kita abai. Membangun sistem pendidikan dan kebudayaan kita (sekiranya kebudayaan mengenal sistem). Yakni dari sisi manajemen atau pengelolaan. Nadiem saya kira oleh Jokowi akan lebih ditempatkan dalam konteks membangun infrastruktur pendidikan yang selama ini abai. Infrastruktur dalam konteks ekosistem. Sementara soal content, soal pendidikan dan kebudayaan, para pakar tak perlu kehilangan pekerjaan atau keahliannya. Tapi juga jangan suka mencak-mencak. Apalagi tak mau kompromi karena merasa paling pinter dan bener. Wong yang disebut guru pun, belum tentu ngerti apa perbedaan ilmu dan pengetahuan.

Sepandai-pandai Mendikbud kita, dari sejak Ki Hadjar Dewantara, Daoed Joesoef, Fuad Hassan, apakah kita puas dengan sistem pendidikan dan kebudayaan kita? Jujur sajalah! Kenapa? Banyak soal di situ. Sampai ketika kementrian itu kemarin dipisah, satunya adalah Kemenristek dan Dikti. Dengan anggaran puluhan trilyun setiap tahun, apa hasilnya? Menguap dalam spirit korupsi’isme. Hanya melahirkan kertas-kertas kerja, paper akademik. Tapi kagak ada hasil yang nyata. Contoh lain, kurang ahli pendidikan apa Anies Baswedan, yang dulu menginisiasi ‘Indonesia Mengajar’? Tapi kenapa dia sebagai Mendiknas kemudian dicopot oleh Jokowi? Karena apa? Dari catatan Sri Mulyani sebagai Menkeu waktu itu, lebih pada soal penggunaan anggaran yang tak proporsional.

Dalam praksisnya, dunia pendidikan dan kebudayaan di Indonesia, ketika menjadi lembaga, tak luput dari spirit korupsi. Dulu Chairil Anwar pernah berkata, hidup hanyalah menunda kekalahan dari cinta sekolah rendah. Sekolah hanya sekedar agar kita punya status. Tetapi lulus sekolah, dan nggak bisa apa-apa, tetap jadi benalu, meneketehek. Yudhistira ANM Massardi, yang juga penyair, bahkan pernah menyodorkan pikiran keluar dari sekolah. Ngapain sekolah?

Di Jepang dengan kualitas SDM lebih bagus dari kita, beban pelajaran untuk para siswanya tak seberat anak-anak sekolah di Indonesia. Sampai kelas 3, anak-anak Jepang tak dapat banyak pelajaran. Mereka difokuskan untuk pendidikan etika dan karakter. Pada sisi lain, di Findlandia, yang konon mencontoh pola Ki Hadjar Dewantara, mereka belajar tentang kehidupan, TbL (Think by Logic). Sama sekali tak ada mata pelajaran agama di sekolah. Agama adalah urusan privat. Dan kalian, hai para ahli pendidikan dan kebudayaan, bisakah melawan absolutisme pandangan yang mencokok kepala kita selama ini? Bahkan sebagian kenyataannya, tak hanya takut dituding kafir, tapi malahan ikut nuding-nuding kafir pada yang tak sejalan. Bagaimana mungkin sekolah formal jadi sumber mekarnya radikalisme (atau puritanisme) agama?

Orang terdidik adalah yang siap berubah. Tapi meski ngomong soal nilai pendidikan dan kebudayaan, jika merasa paling bener sendiri dan suka melecehkan liyan, itu contoh orang tak berpendidikan dan berkebudayaan. Sekarang ini, mending negara mau mengakui sistem pendidikan out-schooling atau home schooling (meski jika memerlukan sertifikasi negara dimungkinkan mengikuti sistem Ujian  Akhir Nasional yang diselenggarakan negara).

Kini banyak persekolahan alternative, dalam berbagai bentuk, yang diadakan di luar sekolah formal negara. Mengapa kita tak mempertanyakan? Apa yang terjadi dengan dunia pendidikan kita? Karena apa? Apalagi pada kenyataanya, guru yang brengsek juga ada. Sebagaimana siswa sebuah sekolah formal, juga bisa menusuk gurunya hingga tewas.

Terus kita sangka, Nadiem Makarim akan berdiri di depan kelas, mengajari murid-murid untuk membuat aplikasi? Atau membuat meme tentang kebudayaan, sebagaimana di medsos kini banyak yang menghina-dina mantan CEO Go Jek ini? Pantes saja pendidikan dan kebudayaan tak menjadi basic nilai, lha wong para stakeholder-nya juga tak memperlihatkan sebagai manusia terdidik dan berbudaya.

Ki Hadjar Dewantara bersesanti untuk para pendidik, dengan budaya 'ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangunkarsa, tut wuri handayani'. Memahami artinya? Nadiem Anwar Makariem justeru telah dengan bagus menerapkannya, dengan apa yang sudah dilakukannya. Ini soal mindset, dan kalian pura-pura nggak ngerti soal revolusi mental itu kayak apa. | @sunardianwirodono


IDI, DAN ORMAS DAN PANDEMI

Karena Rakyat Hanya Objek Semata Oleh : Sunardian Wirodono "Terbukti Covid-19 bisa menjangkiti siapa saja. Dokter dan pera wat sudah ...