Kebebasan dalam Berkaos pun yang Muncul Malah Chaos.

Persoalan pokoknya, ada serombongan orang (kebanyakan laki-laki dewasa) mengerubuti, mengintimidasi seorang ibu dengan anaknya di ruang publik (Car Free Day, Jakarta, 29/4). Jadi, jangan dibelokkan ke mana-mana.

Sebetulnya, tak ada hubungan, dan kita tak memasalahkan pakai kaos apapun. Entah diasibukkerja atau yang lain sibuk teriak 2019gantipresiden. Mau pakai kaos bergambar obamangising juga silakan.

Mangsalahnya ada serombongan lelaki mengintimidasi seorang perempuan, dan anaknya yang masih remaja. Perlakuan para lelaki pengeroyok itu, secara etik, kemanusiaan, tak pantas dan melanggar undang-undang privacy yang diatur oleh negara.

Jika kita mengidentifikasi kaos sebagai identitas pemakainya, maka bisa dibilang pemakai kaos 2019gantipresiden adalah yang anti Jokowi dan (mungkin) pro Prabowo. Bisa jadi mereka dari PKS bisa juga tidak. Bisa jadi FPI, bisa tidak. Tidak sangat penting. Tak penting pula mereka sepakat dengan gerakan 2019gantipresiden yang digulirkan PKS, yang bertekad 2019 mengganti Jokowi.

Yang diintimidasi, memakai kaos diasibukkerja, bisa jadi pendukung Jokowi. Dan karena itu, tentu tak sepaham dengan pemakai kaos 2019gantipresiden. Tapi, dalam hukum pidana, itu semua tak penting. Fakta yang tak bisa dibantah, orang-orang pemakai kaos 2019gantipresiden mengusik privacy seorang ibu pemakai kaos diasibukerja. 

Dari berbagai tayangan video, sulit membantah itu bukan tindakan kekerasan, yang berunsur pelanggaran pidana.  Semoga jelas, dan jangan dibelokkan ke mana-mana.

Tak ada yang salah dari pemakaian kaos. Yang salah (karena diatur UU), adalah mengintimidasi liyan karena beda pilihan. Tindakan mengkafirkan orang karena beda agama, memfitnah (ujaran kebencian, menyebar hoax) karena apapun, di ranah pidana hal itu pelanggaran hukum negara. Semestinya itu urusan Polisi sebagai hamba wet. 

Fakta itu, menyodorkan realitas, pemakai kaos 2019gantipresiden, orang-orang yang tak matang dalam berpolitik, tak tahu berdemokrasi, tidak punya etika, tak bisa berdialog, tukang paksa pada yang berbeda, dan bagian buruk dari kebobrokan bangsa. Wong beda pilihan kok jadi norak bin bar-bar. Pasti tidak pernah baca 12 wasiat nabi dalam berperang. 

Di tengah kekhawatiran, doa kita bisa jadi makin sederhana; Semoga Jokowi dimuliakan. PKS dan Prabowo tak lagi jadi pilihan. Mari berpihak pada kemauan baik dan kebaikan. 

Tidak takut ancaman liyan, atas nama apapun, demi kemanusiaan yang adil dan beradab.

Habis Ahok Terbitlah Maling Anggaran

Penentang utama Ahok sebagai gubernur (2014 – 2017), adalah para maling anggaran. Entah yang di partai politik, parlemen, balaikota, rt-rw yang menolak qlue karena nggak bisa mroyek, hingga ormas yang tak dapat jatah preman.

Kelompok dirugikan ini, bersatu padu dalam momentum Pilkada DKI Jakarta 2017. Eep Saefullah Fatah yang konsultan politik, PKS yang tukang kompor, Gerindra yang dikhianati Ahok, ditambah Amien Rais, dan Rizieq Shihab yang kheky karena FPI mau disikat Ahok; Mereka bersenyawa. Dan sentimen agama pun digulirkan.

Pokokmen, Ahok harus tersingkir. Jakarta adalah tempat bergulirnya Rp 70 trilyun per tahun. Angka yang menggiurkan, khususnya bagi para maling yang selama itu dimanjakan korupsi.

Dalam masa kepengurusan Jokowi, dilanjutkan Ahok dan kemudian Djarot, penggunaan APBD mulai rasional. Anggaran lebih transparan, jelas ke mana larinya. Bahkan Ahok bisa membangun berpuluh RPTRA, serta Simpang Susun Semanggi yang fenomenal, tanpa memakai uang rakyat dalam APBD.

Tapi karena itu, mereka yang hobi bancakan anggaran, tiba-tiba merasa tersumbat. Rakyat yang gembira-ria pun diancam; Yang milih Ahok dipersekusi, dibully, diintimidasi, takkan dishalatkan jika mati. Agama tertentu (halah, tertentu) menjadi alat efektif, murah-meriah, menciptakan neraka bagi pendukung Ahok, si minoritas cina itu.

Ingat TGUPP (Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan), yang dulu hanya menghabiskan Rp 4 milyar, itupun dari uang operasional Gubernur, kini memakan Rp 28 milyar dari APBD.

Dana hibah APBD, jaman Ahok-Jarot sekitar Rp 553 milyar, kini menjadi Rp 1,7 trilyun. Jaman Ahok ada dana subsidi daging (untuk rakyat) Rp 38 milyar, kini anggaran itu hilang, berganti anggaran Rp 40,2 milyar untuk HIMPAUDI, yang kasus serta uangnya kini tak jelas.

Yang paling dahsyat, anggaran untuk DPRD. Sehabis Ahok, anggaran DPRD DKI naik 10 kali, dari Rp 8,8 milyar menjadi Rp 107,7 milyar. Reses DPRD, semula Rp 34,96 miliar menjadi Rp 69,3 miliar. Pembahasan Pansus dan Lainnya, semasa Ahok Rp 2,29 miliar, kini Rp 29,25 miliar. 
Pembahasan Banggar dari Rp 4,23 miliar menjadi Rp 16,2 miliar. Bamus, sebelumnya Rp 3,64 miliar, era baru menjadi Rp 15,24 miliar. Pengelolaan website DPRD, jaman Ahok Rp 31 juta kini Rp 571 juta.

Belum pula anggaran baru yang jaman Ahok tak ada, kini diadakan seperti; Penunjang kehadiran rapat DPRD Rp 16,1 miliar. Pembuatan buku profil anggota dewan sebesar Rp 218 juta (data di atas dari BBC Indonesia berdasar apbd.jakarta.co.id).

Itu fakta, kenapa Ahok dibenci anggota DPRD, dan tentu para maling anggaran. Kinerja yang jelas dilibas nilai-nilai yang culas, di mana sebagian besar rakyat mudah dikipas-kipas.

Sehabis Ahok, terbitlah maling anggaran. Para koruptor bertempik-sorak. Rakyat yang diberi nasbung, cukup bahagia. Karena kelak jika mati, mendapatkan sorga.

Agama Tertentu dan Kelompok Tertentu.

Tertentu, adalah kata ajaib di Indonesia. Ia bisa menjadi kata ganti oknum. Ia bisa untuk mengaburkan masalah. 

Persis di sosmed, orang menyebut starb**** untuk starbukcs, kont** untuk kontol. Hampir mirip para akademisi (baik luar dan dalam negeri), yang malu-malu atau takut menyebut, siapa dipersekusi dan siapa mempersekusi paska 30 September 1965 dulu.

Tak ada yang berani menyebut sebagaimana faktanya. Siapa korban terbesar dalam tragedi nasional 1965? Anggota PKI, yang terlibat gerakan 30 September 1965? Atau kaum abangan, yang belum beragama isl** (baca; Islam), kaum nasionalis anggota PNI, kelompok Kejawen, atau pendukung Sukarno yang musuh Suharto?

Siapa yang melakukan pembantaian besar-besaran, setelah peristiwa 30 September 1965? Adakah yang menganalisis, bahwa kekuasaan politik penguasa Indonesia, saat itu, mulai menyeret agama untuk legitimasi dan indoktrinasi kekuasaan?

Transformasi ideologi pada Amien Rais menjelaskan hal itu. Bagaimana doktor ilmu politik (tentang Timur Tengah) itu belajar dari Ali Shariati cum suis, masuk ke ICMI, dan perlahan kemudian memakai sentimen agama, untuk menyingkirkan Megawati (sukarnois). Makin ke kanan, ia ke Petamburan, setelah sebelumnya ke Hambalang. Keduanya bukan bagian dari isu perjuangan, dan bahkan musuh ideologi Amien Rais. 

Sejak kapan agama dipakai sebagai alat legitimasi, dan intimidasi dalam praktik demokrasi? Mungkin sejak gagal menjadi pewaris ajaran mulia, karena perilaku mereka sendiri yang tidak mulia. Ketika mimpi dan nafsu kuasa tak terwujud, karena performance mereka sendiri, yang memang tak akseleratif, tak mampu meyakinkan khalayak. 

Di situ, majoritas menjadi senjata ampuh, juga bagi kelompok tertentu yang bisa memainkan. Bisa jadi oleh Amien Rais, PKS, Prabowo (sebagai pewaris mazhab soehartoisme), Rizieq Shihab, atau gabungan ke-empatnya, mungkin ditambah HTI pula. Bagaimana bisa berkomplot? Tak ada yang haram untuk yang dihalalkan. 

Karenanya jangan heran jika teriakan ganti presiden selalu diiring tekbir. Meski bisa jadi kelak ada taktik lain. Misal; Ganti Presiden, Haleluya! Ganti Presiden Om Swastiatu. Setidaknya untuk menutupi fakta, gerakan ini diprakarsai PKS. 

Mengapa PKS merasa penting dengan gerakan ganti presiden? Karena mereka menginginkan kekuasaan itu. Nyadar sebagai partai gurem, diambillah artikulator bernama Prabowo, sebagai soehartois, yang paling pas bagi mimpi bersama para korban Jokowi, secara geo-politik dan geo-ekonomi. Mereka yang selama ini dalam zona nyaman sepanjang Orba, kini runyam karena perubahan-perubahan mendasar dari Jokowi. 

Sentimen agama dianggap senjata ampuh. Murah-meriah. Selalu saja demikian. Ada kelompok tertentu dari agama tertentu, untuk isu-isu tertentu atau kekuasaan tertentu. Sudah barang tentu, tertentu beda dengan terkentu. 

Siapa yang terkentu dalam hal ini? Politik? Agama? Atau, kebodohan pihak terkentu?

Ngopi Masuk Neraka, Tidak Ngopi Masuk Sorga?

Orang Islam sebenarnya tak punya surga. Yang punya surga adalah orang Hindu dan Buddha.

Weits! Iya, orang Islam punyanya 'jannah'. Di dalam alquran, tak pernah saya dengar ada kata surga, kecuali ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Meski para alim ahli agama suka mengutip-ngutip kosakata Arab, kata sorga (dan neraka), lebih banyak diucap dalam tausiyahnya daripada jannah dan nar.

Saya baru ngerti ini, bukan setelah saya belajar Sastra Arab, sebagaimana Gus Dur dan Gus Mus. Namun karena berkenalan dengan perempuan baik bernama Nur Jannah. Saya tanya apa arti namanya? Ia bilang Cahaya Surga.

Dengan berbekal dua kata itu, saya merasa sudah ahli Bahasa Arab. Baiklah. Sekarang tentang surga itu sendiri. Konon untuk mencapainya, kini lebih mudah. Syarat pertama, juga tak susah-susah amat. Harus mati dulu. 

Setelahnya, kini bahkan asal tidak minum kopi tertentu (halah nyebut starbucks saja susah), kita tak bakal menghuni neraka. Mudah 'kan, daripada mengikuti kutbah para alim, yang bilang syarat masuk surga harus berbuat baik, beramal-ibadah sesuai syariat, dsb, dsb? Kini hanya cukup tidak minum kopi tertentu. Yang tidak suka minum kopi pasti bertempik-sorak suka-cita

Tapi, saya bingung juga, apa sih sebenarnya yang dimaksudkan oleh seruan minum kopi itu? Kalau yang dimaksud kedai kopi Starbucks, saya kira agak aneh juga. Karena kedai itu memang merk dagang dari Amerika. Tetapi di Indonesia, kedai bermerk itu dimiliki orang Indonesia, dan kopi yang dijual, majoritas juga kopi Indonesia, entah dari Papua maupun Gayo.

Jadi, sebetulnya nggak ada kaitan dengan soal pembelaan pada kopi lokal atau ekonomi lokal Indonesia. Meski harus diakui, sebagai pemegang merk bergengsi, owner Starbucks yang orang Amerika pasti lebih diuntungkan dengan model bisnis permakelaran ini.

Yang perlu dikritik, sebenarnya, lebih pada soal bagaimana negara punya kemampuan atau tidak, dalam melindungi petani kopi lokal. Saya kira menteri pertanian dan perdagangan kita, yang mesti dikritik, sebelum nantinya boleh juga mengritik Jokowi. Secangkir kopi di Starbucks harganya kini minimal Rp 65ribu, dengan sauprit kue. Berapa persen coba untuk petani kopi lokal kita, yang kopinya dijual di Starbukcs dengan harga neraka?

Tapi apakah Starbucks ancaman? Tidaklah. Yang ngomong omzet Starbucks naik terus, saya kira asbun. Apalagi kini banyak pengusaha kedai kopi lokal, telah banyak berbenah. Cafe kopi lokal, selalu jauh lebih ramai dibanding Starbucks. Pertumbuhan kedai kopi lokal, sangat drastis. Dan kualitas pelayanan kini makin bisa dibandingkan, juga soal rasa, dengan harga sangat kompetetif. Harga kopi luwak kita, juga bisa nggegirisi, mahal amir.

Yang masih memprihatinkan, kreatifitas barista Indonesia, yang masih kelas follower (tapi sudah sok-sokan), bukan creator yang otentik. Kreasi kudapannya, sama sekali tak tergarap. Starbucks dikenal sebagai kedai kopi, tapi jangan lupa tak sedikit yang ke sana karena variasi kudapannya. Cafe kopi Indonesia, sering tak jelas variant kudapannya dengan citarasa yang compatible dengan kopi. Asal makanan doang. 

Kalau saya nggak suka ke Starbucks, bukan karena ancaman surga dan neraka. Tapi harganya memang sangat neraka bagi kantong saya, juga soal rasanya. Dulu waktu masih secangkir Rp 45ribu, saya menikmatinya di Thamrin, deket bioskop Jakarta Theatre, nggak merasa lebih berharga. Karena menurut saya, rasa kopinya biasa. Itu soal selera. Selebihnya, jika boleh kagum, itu karena narasi-narasi yang dibangunnya.

Narasi life-style itulah yang kita tidak ahli, atau kadang nggak merasa perlu. Kita lebih suka main ancam, kalau nggak minum kopi lokal, neraka. Kalau minum di kedai kopi Starbucks masuk neraka! Pale lu peyang! Egp!

Tak sedikit yang minum di Starbucks karena gengsi, prestise, life-style, atau relationshipnya. Ada yang karena strategi bisnis. Mau dapetin paus kailnya juga mesti gede. Mongsok lobi bisnis di angkringan cekereme. Kegoblogan yang suka nyetarbak karena gengsi, sama dengan yang takut diancam-ancam neraka. Padahal, apa hubungannya? 

Di Gayo tak ada GAM, karena mereka kaya dengan hasil bumi, kopi dan jagung. Di sana tak ada Starbucks. Kedai kopi di Aceh dikuasai orang-orang Aceh, di samping pedagang Cina. Dari pagi hingga malam, minum kopi di Aceh seolah hukum wajib. Bahkan saya pernah ngobrol dengan beberapa dokter yang maniak kopi, di pinggir jalan sepanjang Aceh Darussallam. Kopi tarik Aceh sangat sedap, hingga saya suka ke Bungong Jeumpa di Yogya, lebih karena kangen kopinya itu. 

Kopi lokal, menguasai peredaran kopi di Nusantara ini, bahkan juga dunia, meski turun-naik. Pernah juara pertama, tapi sekarang merosot. Kalah dengan Brazil. Kenapa? Karena negara tidak hadir dalam soal pertanaman kopi. Yang hadir malah ustadz, yang tentu citarasa kopinya beda lagi. 

Boleh saja bersungut soal LGBT (alasan tidak nyetarbak). Tetapi, tolonglah petani kopi Indonesia, agar mereka punya daya saing dalam kualitas dan harga. Nggak ada hubungannya dengan neraka. Tapi ketidakmengertian pemerintah, juga kekurangpedulian bangsa pada produk dalam negeri, itu baru neraka sebenarnya bagi petani kopi kita. 

Kalian yang suka nongkrong di cafe kopi, dan berbincang tentang filosofi kehidupan sampai mabuk, sadarilah riwayat kopimu.

Rizieq Shihab Setahun Sejarah Pelarian

Apakah Polisi Indonesia tidak canggih? Sangat canggih. Nangkep pembunuh yang tak meninggalkan jejak dan minim barang bukti, dalam sehari Polisi bisa meringkus pelakunya, meski sudah berada ribuan kilo dari TKP. 

Begitu juga dalam soal mengendus bajingan narkoba. Tak ada yang tak bisa dijeratnya. Tapi ada yang bilang, begitu nyangkut ranah politik, Polisi kita bak kerupuk disiram air kencing.

Setahun sudah, Rizieq Shihab menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang). Padahal masyarakat awam pun tahu, di mana keberadaan orang yang kabur, karena dugaan chatting sex dengan Firza Husein itu. Bukankah secara terbuka, media memberitakan bagaimana tokoh-tokoh politik Indonesia mengunjunginya di Arab Saudi?

Bahkan, seolah menantang Polisi (baca: Pemerintahan Jokowi), beberapa nama seperti Fadli Zon, Prabowo, beberapa elite PKS, dan tentunya Amien Rais beserta Hanafi Rais anaknya, mengunggah foto pertemuan mereka ke sosmed. Tak ada yang membantah, bahkan tampak bangga. Hanya Anies Baswedan, yang sibuk bikin pernyataan, dia ke Arab Saudi untuk umrah, bukan menemui Rizieq Shihab. 

La Nyala Matalitti pun, dengan gagah ngomong sudah bertemu dan minta restu Rizieq Shihab (waktu itu) untuk maju sebagai cagub Jawa Timur. Kita tahu, nggak jadi nyagub, meski ngakunya habis duit Rp 5 milyar. Konon katanya, ditodong duit Prabowo Rp 40 milyar. Ente punya duit berapa? Dan kasusnya pun menguap. 

Mongsok Polisi nggak ngerti itu semua? Tahulah. Tapi apa tindakannya? Satu tahun, Bro! Mangkanya, kalau mau jadi penjahat, dan kabur, jangan mertanggung. Mesti politik kelas kakap sekalian. Itu akan membuat Polisi jiper, tetapi dengan gagah mereka akan beralasan cem-macem. Karena alasan hukum internasional, atau apalah. Keat, kata orang Malang. Apalagi kalau ujung-ujungnya, Keluarga Alumni 212 diam-diam bertemu Jokowi di istana. Entah nyodorin pengajuan SP3 untuk Rizieq atau bijimana, kita tak tahu, apalagi tempe.

So? Ya, demikianlah. Permainan politik di negeri ini sering njijiki. Negara yang lebih asyik main politik, cenderung menghina-dina sendi-sendi hukum yang dibangun. Dan negara yang tak punya kewibawaan hukum, akan terus-menerus terjebak dalam permainan politik, karena gagal membangun system. Hukum sebagai social religion, akan selalu dikorbankan oleh politik kepentingan. Agama kekuasaan akan sering dipakai sebagai social justice atas nama dictator majoritas. 

Hanya gaya politik Jokowi yang bisa menyelesaikan. Atau setidaknya mendesakkan ke mata publik, bagaimana kebobrokan hukum tak mudah dibenahi. Jokowi akhirnya juga terseret bermanuver politik. Dengan mengungkap ke publik pertemuan tertutupnya bersama Alumni 212, konflik internal pendukung Rizieq Shihab semakin tajam. 

Maka penasihat Alumni 212, Amien Rais, kebakaran jenggot (padahal tak punya). Amien terpancing makin maju, merangsek ke Balaikota DKI Jakarta, menyatakan ramalannya; Anies Baswedan yang bakal menyelamatkan negeri ini, berdasar garis tangan si pencium botol berisi rambut nabi itu.

Jika kini agama cenderung jadi candaan, karena Firza Husein sering terlihat lebih sakti, dan nyata. Dibanding jutaan kutbah tentang sorga dan neraka, yang tidak meyakinkan.

Prabowo & Jokowi, Mana yang Mitos dan Historis?

Di bawah ini, saya kutipkan berita yang ditulis tempo.co (16/4) berjudul; “Sohibul Iman PKS Ajak Umat Tak Pilih Pemimpin Mitos.”

Mari kita baca dengan sudut pandang lain, atau dalam perspektif hermeneutika:

[ Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Sohibul Iman mengatakan kesadaran politik umat dan bangsa Indonesia sudah meningkat. Sohibul menuturkan umat yang memiliki kesadaran politik yang baik memilih pemimpin historis, bukan pemimpin mitos.

"Pemimpin mitos adalah pemimpin yang dia besar karena dibesar-besarkan, bagus karena dibagus-baguskan, dicitrakan, dia di-planning menjadi sosok pemimpin yang luar biasa," katanya dalam sambutan rangkaian milad ke-20 PKS di Balai Kota DKI Jakarta, Ahad, 15 April 2018.

Sedangkan pemimpin historis, menurut Sohibul, adalah yang memang besar karena lahir dari denyut perjuangan bersama masyarakat.

"Pemimpin seperti ini tidak perlu dibesar-besarkan karena dirinya memang sudah besar," ujarnya. ]

Demikian kutipan berita di atas. Pertanyaannya: Siapakah yang dimaksud pemimpin mitos dan pemimpin historis? Tanpa menyebut nama, dalam dunia komunikasi, adalah teknik menyampaikan pesan terselubung. Dalam diplomasi politik, hal itu menyembunyikan tendensi, maksud, tetapi sekaligus menyediakan pintu rahasia untuk “escape from” tuntutan tanggung jawab.

Biasanya dipakai para politikus yang ingin mencitrakan diri bersih, namun menyembunyikan kepentingan tertentu. Persis kayak dukun, yang ngomong pada client-nya; “Hari ini keuangan Anda akan bermasalah, jika tidak berhati-hati,…”

Ya, iyalah. Dengan kalimat semacam itu, PKS bisa ngibulin Prabowo, bahwa pemimpin mitos yang dimaksudkan adalah Jokowi. Sedangkan Prabowo? Dia pemimpin historis.

Tapi mari kita cari di kamus atau ensiklopedia, apa makna kata mitos dan historis? Secara semantika, justeru bisa terbalik. Karena secara historis, track record Jokowi lebih jelas, dan bisa disebut positif dalam pengertian umum.

Sementara ketika meletakkan Prabowo sebagai pemimpin historis? Lebih tepat jika hal itu disebut sebagai mitologisasi, atau glorifikasi, mistifikasi, untuk menjadikannya mitos. Karena, apakah terbuktikan secara historis bahwa Prabowo pernah menjadi pemimpin?

Karir kemiliterannya, diberhentikan secara formal, dalam surat yang ditandatangani Dewan Kehormatan Perwira pada Mei 1998, dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal. Masih lebih terhormat AHY, yang mengundurkan diri tanpa cacat, dan karenanya berhak menyandang gelar Mayor Inf. (Purn). Dibanding Gatot Nurmantyo, lebih jauh lagi, karena jenderal penuh itu pernah berada dalam top karir sebagai Panglima TNI.

Reputasi Prabowo dalam kepemimpinan politik, atau dalam ranah jabatan publik di pemerintahan, sama sekali tak terbukti (hanya mitos), kecuali kalau kita ingin menyamakan masyarakat sipil (rakyat) sebagai anggota dari Kopassus atau Kostrad, di mana Prabowo pernah memimpin. Sebagaimana itu kemudian dipraktikkan di Mabes Gerindra Hambalang, di mana rakyat sipil dimiliter-militerkan.

Tapi masyarakat sipil, apalagi di jaman milenia ini, tentu bukan masyarakat militer, yang gampang tunduk pada komandan. Kecuali diancam jika mati tak akan dishalatkan.

Tapi dengan kalimat-kalimat indah itu, apa maksud Presiden PKS? PKS sedang memainkan kartu truf, dengan berbagai bahasa ancaman; Jika kader PKS tidak jadi cawapres bagi Prabowo, PKS menolak berkoalisi dengan Gerindra. Dan itu harus jelas, dalam bulan ini. Jelas bukan?

Apakah karena PKS yakin Prabowo menang Pilpres 2019 jika maju? Belum tentu. Tetapi, politikus sering terbawa bukan hanya emosi jiwanya, melainkan karakter pribadinya yang cenderung megaloman. Celakanya, kaum megaloman sering begitu mudah ditipu dengan kata-kata bersayap.

Meski pun ada juga, dan lebih banyak, orang yang mudah ditipu karena kebodohan. Misal, menganggap Prabowo adalah capres yang tepat, pintar, strong-leader. Padahal, jika secara historis, hal itu tak terbuktikan, dan karenanya, kepemimpinannya hanyalah mitos.

Lha tapi, kenapa PKS mau menjadi pendukung fanatik Prabowo? Dalam politik, ada udang di balik batu. Kekuasaan kadang tidak penting. Politik yang sesungguhnya adalah, jika sudah tahu kalah, jangan ambil kerugiannya. Mereka yang percaya Prabowo bakal kalah (melawan Jokowi, misalnya), hanya akan mengambil keuntungan di sisi kerugiannya. Apalagi jika ditunjuk sebagai tim pemenangan, di mana duit keluar-masuk tanpa perlu diaudit.

Di situ, kita sering mengetahui, kenapa politikus gemar mengumpulkan fustun, karena poligami sah menurut agama. Itulah kenapa ada partai yang dulu mengedepankan keadilan, akhirnya kesejahteraan elitenya yang diam-diam lebih mengemuka. Tetep gurem gpp, yang penting sejahtera. 

Di situ Prabowo bisa bermanfaat, apalagi kalau misalnya masih punya banyak duit. Jadi sapi perah itu, pedih (mantan) letjen!