Hari Ibu dan Domestifikasi Peran Ibu

Pada tanggal 22 Desember, banyak bertebar ucapan selamat hari Ibu. Ada pula yang menyamakan sebagai Mother's Day. Samakah? Beda jauh. Juga beda jauh dengan makna sebelumnya, karena justeru "semangat hari Ibu" hari-hari ini justeru dikembalikan ke ranah domestik, seperti jaman Orde "Soeharto" Baru membelokkan peran kaum perempuan Indonesia dari ranah publik ke ranah domestik. Kalau pun KPU mensyaratkan minimal 30% caleg adalah kaum perempuan, hal itu terasa artifisial dan Soeharto banget. Lihat saja iklan-iklan parpol, caleg dan bahkan capres, di media cetak atau pun di televisi, yang seolah peduli (care) pada kaum perempuan, sibuk mengucapkan Selamat Hari Ibu. Tapi ucapan itu jadi ahistoris, dan kehilangan spiritualitasnya (jika tak mau disebut kehilangan moralitas dan substansinya).
Jauh sebelum Soeharto berkuasa, peran Perempuan Indonesia dalam ranah publik sudah ditunjukkan, bahkan jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia.
Bukan hanya Kartini, tapi juga Dewi Sartika, Tjoet Nja' Dhien, dan banyak perempuan pejuang lainnya, baik secara individu atau pun organisasi massa seperti Aisyiah, Wanito Katholiek dan sebagainya. Bahkan dalam Boedi Utomo, Putra Indonesia, serta ikut pula dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, meski tak ada keributan kenapa tak disebut Sumpah Pemuda dan Pemudi?
Tanggal 22 Desember sejatinya merupakan peringatan Kongres Perempuan Pertama di Indonesia, yang diselenggarakan pada tanggal 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta. Hari Perempuan tersebut merupakan konstribusi pemikiran perempuan terhadap perjuangan membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan, penindasan, pembodohan yang dilakukan oleh bangsa Asing.
Kongres ini dihadiri 30 perkumpulan perempuan dari seluruh Indonesia, di antaranya adalah Putri Indonesia, Wanito Tomo, Wanito Muljo, Wanita Katolik, 'Aisjiah, Ina Tuni dari Ambon, Jong Islamieten Bond bagian Wanita, Jong Java Meisjeskring, Poetri Boedi Sedjati, Poetri Mardika, Wanita Taman Siswa, dan sebagainya. Mereka perempuan aktivis yang bekerja di sektor publik berkait dengan masalah poleksosbud seperti pendidikan, kesehatan, anak-anak bangsa, dan bukan sekedar "ibu" dalam relasi sebagai perempuan "baik-baik" di hadapan anak dan suaminya.
Tahun 1998, para aktivis Perempuan Indonesia Reformasi 1998, menyelenggarakan Kongres Perempuan pada 18 Desember 1998 di Yogyakarta setelah 70 tahun Kongres Perempuan, dihadiri sekitar 600an aktivis perempuan dari 26 Provinsi di seluruh Indonesia (termasuk Timor Timur saat itu), dan kemudian mengukuhkan diri dengan Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi, tapi entah bagaimana sekarang.
Sekarang? Bagaimana perempuan Indonesia setelah 85 tahun Kongres perempuan pertama 22 Desember 1928 tersebut? Sekedar "Selamat Hari Ibuk"? Ibuk-ibuk yang kayak apa?