Bubarkan Saja Dewan Pers

 Oleh : Sunardian Wirodono

Kalau saya menuliskan judul ‘Bubarkan Saja Dewan Pers’, tak lebih menanggapi seruan orang Dewan Pers, yang menyatakan bahwa ‘kehadiran buzzer mengganggu kebebasan pers.’. Lebih lanjut dikatakan oleh anggota Dewan Pers Asep Setiawan, sebaiknya buzzer ditiadakan. 

 

Alasannya, sudah ada pejabat humas pemerintah yang menjawab jika kritik pers perlu direspons. Haduh, ini logika cemana? Dewan adalah ke-dewa-an, ia mewakili pemikiran yang substansial, tinggi dan mulia. Tapi lha ini kok picik bener?

 

Menyandingkan buzzer dengan pejabat humas di pemerintahan, adalah pemikiran kadrun banget. Nggak usah baper, kadrun hanyalah penyamaan oknum yang suka memandang segala sesuatu dari sudut politis. Namun ketika mereka sendiri memakai frame itu, ngelesnya selalu soal hak demokrasi untuk menyampaikan pendapat. Kebebasan berekspresi. Terus kemudian merembet ke hak azasi manusia dan seterusnya.

 

Lebih-lebih pendapat yang mengatakan buzzer ditiadakan itu, menopang pernyataan sebelumnya; bahwa kehadiran buzzer membahayakan pers. Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers.

Framing yang ingin dimunculkan adalah; buzzer ‘peliharaan’ pemerintah. Bahkan ada sebutan ‘BuzzerRp’. Dalam salah satu sidang parlemen, ada anggota DPR-RI menanyakan mengenai anggaran negara bagi biaya buzzer itu. 

 

Biyingkin. Kehadiran buzzer membahayakan pers. Dan senyampang itu, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers di Dewan Pers, kebetulan ‘orang’ Tempo. Kita tahu cover-cover majalah Tempo, selalu menjadi kontroversi dalam perdebatan mengenai persoalan etis dalam etika pers. Media sering terlihat kritis, tetapi ketika dikritisi ternyata sami-mawon. Tipis kuping dan tebal muka. 

 

Karena punya kuasa-nilai, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Dewan Pers ngomong buzzer membahayakan pers. Buzzer bukan mengritik berita yang disiarkan pers, tapi ‘kerap’ melancarkan serangan kepada pers itu sendiri.’ Kalimat yang agak susah dipahami, mangsudnya apah? Ya, jangan berlayar jika takut ombak. Bahwa ada buzzer yang menjengkelkan dan bajingan, hal yang sama juga ada pada anggota pers. Bukan persoalan medianya. Mari adil melihat masalah. 

 

Apa sih buzzer itu? Mendefinisikan buzzer sebagai peliharaan pemerintah (bahkan menyamakan fungsi dengan pejabat humas pemerintah), sungguh naif. Kalau buzzer ditiadakan, maukah misal Dewan Pers juga menghilangkan buzzer bagi Dewan Pers, buzzer bagi Tempo, buzzer FPI, buzzer kadrun, buzzer SJW (social joker warrior)? 

 

Buzzer lahir karena teknologi komunikasi memungkinkan. Sesuatu yang gagal dilakukan oleh pers dalam mendorong keberanian rakyat menyuarakan hak-haknya. Buzzer sesuai sejarah kemunculannya, adalah ‘akibat dari’ situasi demokratisasi yang tidak berjalan normal. Proses amplifying adalah hal wajar dalam masyarakat terbelah. Tentu saja bising dan memekakkan telinga. Tapi itu resiko ketika elite gagal mengedukasi masyarakat. Dan jangan bandingkan ketika alat komunikasi dan informasi kita masih memakai kenthongan di pos ronda. 

 

Kalau Dewan Pers maunya menjaga dan melindungi, pers macam apa yang mau dilindunginya di abad digital? Kini dengan teknologi komunikasi dan informasi kiwari, semua anggota masyarakat adalah tokoh masyarakat. Apalagi jika benar sinyalemen JA Prasetyo (Stanley), mantan ketua Dewan Pers, terdapat lebih dari 300 juta telepon genggam di Indonesia yang berpenduduk 270-an juta. Jumlah yang agak fantastis, karena Kemenkominfo menuliskan data 160 juta, dan di atas 80% pengguna aktif. 

 

Dengan jumlah seperti itu, hampir menyamai pemilik hak suara ketika Indonesia menentukan nasib demokrasinya dalam Pemilu. Padal, hak bersuara mereka, yang diampu bebas oleh perkembangan teknologi, berada dalam ancaman sistem hukum yang ketat. Tanpa perlindungan dan sistem peradilan yang fair, ketika UU-ITE acap dijalankan dengan tebang pilih. 

 

Orang kecil bisa dipenjara, tapi yang punya temen elite atau politikus bisa diselamatkan. Padal, ancaman penjara tak main-main. Bisa 5-6 tahun untuk kasus sumir ‘perlakuan tidak menyenangkan’. Sementara jika ada anggota pers melakukan ‘kesalahan’, Dewan Pers bisa melindungi dengan pasal karet kebebasan pers. Cukup memberikan ruang ‘hak jawab’. Hak bertanyanya diberikan tidak?

Sekali lagi, kayak MUI, lembaga Dewan Pers juga bakalan sirna tanpa harus dibubarkan paksa. Apalagi kalau kita lihat, lembaga ini juga tak mampu menjaga marwah media pers di jaman berubah ini. Merespons hadirnya media online saja, Dewan Pers tak punya rumusan memadai. Apalagi dengan pemahaman definisi buzzer yang naif dan reaktif. 

 

Karena gagal atau gagap menanggapi perubahan, kekuatan ke-4 demokrasi ini (di Indonesia), ternyata hanya mitos. Demokrasi di Indonesia, mungkin saja dipelopori oleh pers. Namun di jaman ini, revolusi teknologi komunikasi dengan hadirnya berbagai platform medsos, adalah sebuah keniscayaan, tak terbendung. Dengan tingkat literasi yang rendah, tak bisa menyalahkan pada satu sisi.

 

Jangan pula lupa, dengan penduduk 270 juta, oplah tertinggi yang pernah dicapai koran di Indonesia, hanya diraih oleh Kompas dengan 600 ribu eksemplar. Itu pun dulu. Sekarang sudah turun drastis dengan adanya android di tangan masyarakat Indonesia. 

 

Apalagi ketika Dewan Pers senyatanya, juga tak bisa membasmi adanya wartawan amplop (baik amplop gede maupun kecil), atau media yang jadi ‘buzzer’ bagi lawan kepentingannya. Ini proses disrupsi yang menyakitkan. Tapi jika karena itu kemudian yang menulis opini seperti ini terus disebut ‘BuzzerRp’? Atau hanya akan dipuji mereka kalau mengritik Jokowi? Adillah sebelum kentut. Tabik! | @sunardianwirodono

Begini Cara Kerja Buzzer dan Kisaran Gajinya Kompas.com - 12/02/2021, 15:30 WIB Bagikan: Komentar 1 Ilustrasi. Lihat Foto Ilustrasi.(SHUTTERSTOCK) Penulis Muhammad Choirul Anwar | Editor Bambang P. Jatmiko KOMPAS.com – Penggunaan buzzer untuk tujuan tertentu semakin marak dan kerap mengundang perdebatan. Ternyata, ada riset khusus mengenai buzzer yang pernah diterbitkan University of Oxford pada tahun 2019 lalu. Penelitian ini berjudul “The Global Disinformation Order 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation”. Dalam penelitian itu, buzzer disebut sebagai pasukan siber, yakni instrumen pemerintah atau aktor partai politik yang bertugas memanipulasi opini publik secara online. Penelitian ini secara komparatif memeriksa organisasi formal pasukan siber di seluruh dunia dan bagaimana para aktor ini menggunakan propaganda komputasi untuk tujuan politik. Dalam laporan tersebut, pihaknya memeriksa aktivitas pasukan dunia maya di 70 negara, termasuk Indonesia. Baca juga: Beli Mobil Baru Bebas Pajak, Ini Respons Pengusaha Temuan dari penelitian ini menunjukkan adanya variasi di berbagai negara mengenai skala dan rentang waktu pemanfaatan tim buzzer. Di beberapa negara, tim muncul untuk sementara waktu di sekitar pemilihan atau untuk membentuk sikap publik seputar acara politik penting lainnya. Lakukan Kontrol Di sisi lain, ada buzzer yang diintegrasikan ke dalam lanskap media dan komunikasi dengan staf bekerja penuh waktu. Mereka bekerja untuk mengontrol, menyensor, dan membentuk percakapan dan informasi online. Beberapa tim terdiri dari beberapa orang yang mengelola ratusan akun palsu. “Di negara lain - seperti China, Vietnam, atau Venezuela - tim besar orang dipekerjakan oleh negara untuk secara aktif membentuk opini publik,” tulis laporan ini dikutip Jumat (12/2/2021). Buzzer ini menggunakan berbagai strategi komunikasi. Penelitian ini mengkategorikan kegiatan buzzer ke dalam empat kategori. Pertama, penciptaan disinformasi atau media yang dimanipulasi. Kedua, pelaporan konten atau akun secara massal. Ketiga, strategi berbasis data. Keempat, trolling, doxing atau gangguan. Kelima, memperkuat konten dan media online. Penciptaan disinformasi atau media yang dimanipulasi adalah strategi komunikasi yang paling umum. Di 52 dari 70 negara yang diperiksa, pasukan siber secara aktif membuat konten seperti meme, video, situs web berita palsu, atau media yang dimanipulasi untuk menyesatkan pengguna. “Terkadang, konten yang dibuat oleh pasukan siber ditargetkan pada komunitas atau segmen pengguna tertentu. Dengan menggunakan sumber data online dan offline tentang pengguna, dan membayar iklan di platform media sosial populer, beberapa pasukan siber menargetkan komunitas tertentu dengan disinformasi atau media yang dimanipulasi,” lanjutnya. Adapun, penggunaan trolling, doxing, atau pelecehan merupakan tantangan dan ancaman global yang berkembang terhadap hak asasi manusia. Terdapat 47 negara telah menggunakan trolling sebagai bagian dari senjata digital mereka. Baca juga: BEI: 3 Perusahaan Teknologi Bakal IPO di Kuartal I “ Pasukan dunia maya juga menyensor ucapan dan ekspresi melalui pelaporan konten atau akun secara massal. Kiriman dari aktivis, pembangkang politik, atau jurnalis sering kali dilaporkan oleh jaringan terkoordinasi dari akun pasukan siber untuk mempermainkan sistem otomatis yang digunakan perusahaan media sosial untuk menghapus konten yang tidak pantas,” jelasnya. Trolling dan penghapusan akun atau postingan bahkan dapat terjadi bersamaan dengan kekerasan dunia nyata, yang dapat memiliki efek yang dalam dan mengerikan pada ekspresi hak asasi manusia. Strategi Adapun mengenai tipologi perpesanan dan strategi valensi yang digunakan, pasukan siber saat terlibat dalam percakapan dengan pengguna online untuk beberapa tujuan. Pertama, menyebarkan propaganda pro-pemerintah atau pro-partai. Kedua, menyerang oposisi atau melancarkan kampanye kotor. Ketiga, mengalihkan percakapan atau kritik dari masalah penting. Keempat, memotori pembagian dan polarisasi. Kelima, menekan partisipasi melalui serangan atau pelecehan pribadi. Dalam laporan ini disebutkan pula harga yang dibanderol para buzzer. Di Indonesia, penggunaan buzzer bersifat kontrak temporer, dengan nilai antara Rp 1 juta-Rp 50 juta. Kebanyakan buzzer di Indonesia menggunakan cara-cara disinformasi dan media yang dimanipulasi, serta memperkuat konten. Dalam laporan ini dijelaskan bahwa Indonesia termasuk dalam kategori pemanfaatan tim buzzer berapasitas rendah. Artinya, praktik ini melibatkan tim kecil yang mungkin aktif selama pemilihan atau referendum, tetapi menghentikan aktivitas sampai siklus pemilihan berikutnya. “Tim berkapasitas rendah cenderung bereksperimen hanya dengan beberapa strategi, seperti menggunakan bot untuk memperkuat disinformasi. Tim-tim ini beroperasi di dalam negeri, tanpa operasi di luar negeri,” tulis penelitian tersebut.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Begini Cara Kerja Buzzer dan Kisaran Gajinya", Klik untuk baca: https://money.kompas.com/read/2021/02/12/153000626/begini-cara-kerja-buzzer-dan-kisaran-gajinya?page=all#page3.
Penulis : Muhammad Choirul Anwar
Editor : Bambang P. Jatmiko

Download aplikasi Kompas.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat:
Android: https://bit.ly/3g85pkA
iOS: https://apple.co/3hXWJ0L

Antara Ilmu Colong-Jipuk dan Encoding

 

Di Mana Matinya Kepakaran Makin Nyata

 

Oleh : Sunardian Wirodono

Bahasa bukan hanya sekedar alat komunikasi, demikian pengantar Dr. Haryatmoko, dalam bukunya yang bagus, ‘Critical Discourse Analysis’ (Analisis Wacana Kritis, Rajawali Pers, Jakarta, cetakan ke-III, 2019). Bahasa juga digunakan sebagai instrumen untuk melakukan sesuatu, atau sarana menerapkan strategi (kekuasaan).

 

Melalui bahasa, orang memproduksi makna dalam kehidupan sosial. Karena pada kenyataannya, bahasa digunakan untuk berbagai fungsi, yang konsekuensinya bisa sangat beragam. Maka, bagi kita, jika tak hati-hati, bisa menjadi bagian dari objektifikasi sesiapa untuk mengapa dan bagaimana. Dan bahasa bisa menjadi sangat liquid, yang secara induktif, tanpa disadari, menyeret keterlibatan orang-perorang dalam kepentingan demi kepentingan.

 

Dalam masyarakat dengan daya literasi pas-pasan, kemampuan dalam memahami fungsi bahasa, bisa menjadi pintu masuk dan pintu terkunci. Bisa membuatnya lebih jeli atau makin membabi-buta, dengan konsekuensi masing-masing.  

 

Ada status (sebutlah tulisan di fesbuk, 15/12/20) dari doktor sosiologi sastra Faruk Tripoli; “Bahwa sejak zaman Belanda, ilmu yang paling populer adalah ilmu untuk berkuasa. Bukan ilmu untuk menjadi bijak, cerdas, menjadi kritis, bahkan bukan juga untuk jadi kaya.” Dalam konklusi pendeknya itu, jangan heran jika bahkan di universitas terkemuka sekalipun, puncak karir akademik yang menjadi idaman, adalah menjadi rektor, dekan, atau kaprodi. Lebih jauh dituliskannya; maka jangan heran juga, kalau orang yang sudah kaya pun ingin jadi pejabat. Bersedia membayar mahal, dan hal itu kemudian terakomodasi oleh sistem pemilihan langsung.

 

Mengenai pernyataan itu, Willy Pramudya, aktivis (menurut beliau terjemahannya ialah penggiat) bahasa, dari paparan di atas, dalam rezim spesialis, jaman kini disebutnya pula berkembang ilmu colong-jipuk. Mencuri atau tinggal nyomot, sana-sini-situ.

 

Di fesbuk, platform medsos yang terbesar dipakai masyarakat Indonesia, acap kita dapati impuls pemikiran yang menarik. Di luar komunikasi keseharian yang penuh kadar humor, kadar benci (culture hate) dan sinisme, medsos sering menyodorkan percik pemikiran, sodokan alternatif atas kebuntuan yang terjadi di jalur formal.

 

Karena fesbuk adalah media tulis (juga pandang dan dengar), menulis menjadi lebih mudah. Apalagi sebagaimana mantra Arswendo Atmowiloto; mengarang itu gampang. Jika itu dan jika hanya, merupakan segugusan fantasi, susunan tafsir, atau apalagi permainan pikiran sendiri, atas sebuah peristiwa atau fakta yang penuh dengan teori konflik atau teori konspirasi.

 

Sehingga tulisan sederhana bisa tampak begitu dahsyat dalam eksposisinya. Bisa melihat isi ceruk planet bumi. Sehingga bisa tahu dengan detail, warna dan ukuran celana dalem seseorang tanpa melihat apalagi mencopotnya. Lebih tuhan dari tuhan, seolah tak ada rahasia. Padal cuma sudut pandang bernama tafsir. Apalagi jika yang dimaksud seseorang, atau apa atau bagaimana itu mengenai politikus. Dan lebih-lebih politikus di Indonesia.

 

Namun ketika tak bisa meyakinkan kredibilitas dan kapabelitasnya, darimana bisa menulis semua itu? Jika tak bisa menjelaskan mendapat data dari mana, dengan cara apa dan bagaimana? Dari situ tidak perlu lagi ditanyakan, apa tujuan menulis dan di mana posisinya. Selain bagian dari permainan silang-sengkarut itu. Apalagi ketika dipenuhi dengan claiming (pendakuan). Itu mah pembiasan, apalagi di ranah medsos. Bukan pencerahan, melainkan pengerahan.

 

Dalam fenomena yang sama, menurut Fairclough, bisa dideskripsikan dengan beragam cara. Ada variasi laporan atau cerita. Bisa harafiah, fiktif, representatif atau virtual. Yang di mana berbagai cara mendeskripsikan realitas itu menyiratkan adanya kepentingan, maksud dan tujuan tertentu. Apalagi dengan sudut pandang satu sisi. Yang kita dapati hanyalah eksploitasi. Bukan eksplorasi.

 

Pada sisi yang lain, bagaimana dengan fenomena itu bagi Indonesia ke depan, bersama generasi milenial? Dengan teknologi 4.1? Apalagi dengan Artifisial Intelegence? Ada kesenjangan metodologis di situ. Bagaimana pemikiran yang penuh dengan analogi, terasa makin tidak presisi, dan sama koruptipnya. Mungkin untuk situasi dan masa transisi, bolah-boleh saja. Tapi, ya, cukup sampai di sini. Cukup sekian dan terimakasih. Karena kita akan berhadapan dengan perubahan yang tak terpermanai, tak terpahamkan.

 

Secara analog, kita juga hanya bisa berdoa secara analog, semoga nilai-nilai Pancasila yang bhineka tunggal ika dari Empu Tantular, dan kemudian diformulasikan oleh Ir. Sukarno, bisa dijadikan code-code dalam sistem aplikasi generasi digital Nusantara dan dunia. Bukan dengan ilmu colong-jipuk, tetapi dengan apa yang mereka istilahkan sebagai ‘encoding’. Di mana matinya kepakaran semakin nyata, terang-trewaca. | @sunardianwirodono

 

KI SENO NUGROHO (1972 - 2020) IN MEMORIAM

Dalang Muda yang Keren, Fenomenal, dan Viral

Oleh : Sunardian Wirodono

KI SENO NUGROHO | Ki Seno Nugroho meninggal dunia, 3 Nopember 2020, jam 22.15.

Tak berapa lama, timeline twitter dan instagram dipenuhi kabar duka Ki Seno Nugroho (kelahiran Yogyakarta, 23 Agustus 1972). Ngecek di platform medsos lainnya, juga dipenuhi kabar kematiannya.

Hati saya sungguh ngendhelong. Ia seniman Yogyakarta, yang saya anggap paling genuine, di masa pandemi, di masa danais, dan di masa perubahan (teknologi komunikasi dan informasi). Justeru karena ia berangkat dari seni tradisional. Wayang kulit, yang beberapa hari lagi akan merayakan Hari Wayang se-Dunia.

Hati yang ngendhelong itu hampir sama, ketika mendengar Didi Kempot dulu meninggal. Semua di masa puncak kejayaan. Mereka seniman sejati, sebagaimana hampir persis setahun lampau, Raden Mas Gregorius Djaduk Ferianto meninggal dunia.

Dua bulan lalu, saya mulai kolekte video rekaman wayang Ki Seno Nugroho, yang bagi saya sungguh mengundang untuk mendokumenvideokan profilnya. Dan kami sepakat untuk hal itu. Tapi, ya, wislah, Seno. Semoga itulah berkah Gusti bagi istirahat agungmu.

Karena engkau telah berhari-hari dengan wayangmu. Dengan duka-deritamu. Telah menghibur begitu banyak orang. Banyak kalangan. Engkau adalah dalang moncer. Memainkan wayang sembari terus memonitor ponselmu. Untuk memastikan yang request tembang, pada sinden-sindenmu, sudah transfer duit apa belum. Dalam streaming climen.

Itu sungguh dahsyat dan mengagumkan. Apalagi, bukan hanya di tengah pandemi. Ketika banyak orang, banyak seniman, mati kutu dan mati langkah. Engkau tidak. Di platform youtube, engkau berjaya. Hingga punya tim khusus, untuk live streaming di youtube, melayani tanggapan wayang secara virtual.

*

Akun youtube ‘Dalang Seno’, dengan subscriber 447K, unggahan terakhirnya tanggal 2 Nopember 2020 lalu (yang ketika saya pas menulis ini), sudah ditonton 94.436 kali. Entah kenapa, lakonnya ‘Pandhawa Bangkit’, yang saya duga diadopsi dari lakon Pandu Swarga. Streaming Climen sebelumnya, Semar Mbangun Jiwa. Seolah isyarat. Halah!

Saya kira, sudah cukuplah baktimu. Bakti kepada orangtua. Ibu kandung dan ibu kebudayaanmu. Dua lakon terakhir di streaming climen youtube itu, bicara soal ‘mikul dhuwur mendem jero’. Kamu sudah melakukannya, Seno. Dengan baik. Bapakmu, dalang Ki Suparman Cermowiyoto, anak Ki Cermo Bancak, trah Mbah Jayeng (yang adalah juga dalang abdi dalem Kadipaten Pakualaman), tentu bahagia mendengarnya.

Memang trah dalang sejak sononya. Adik Ki Suparman juga dalang. Namanya Ki Supardi. Dulu di masa kecil, kalau malam saya nonton Ki Suparman, siang sebelumnya pasti nonton Ki Supardi. Pementasan mereka sering satu paket. Anak Ki Supardi, yang bernama Ki Catur Benyek Kuncoro, juga dhalang. Bikin ‘wayang hip-hop’ pula.

Saya ingat, seorang Ibu sepuh di Mbulaksumur, selalu mengisi sore harinya, menjelang tidur, menonton Dalang Seno via youtube. Celotehan Ki Seno, sebagai Bagong, candaannya dengan Elisha Orcarus, Tatin, Ayu, Prastiwi, dan juga para pengrawit mudanya di Warga Laras, selalu mengundang tawa. Nama grup karawitannya itu, warisan dari ayahnya. Ketika muda dulu sang ayah menamai pengiringnya ‘Karawitan Trima Lothung’ (agak susah nerjemahinnya, mungkin semacam; Lumayan, timbangannya lumanyun).

Pembaruan tata-karawitan, juga sudah dimulai dari ayah Seno ini. Memasukkan drum dan Saron Cacahan Sangan Wilahan (bilah sembilan, yang lazim dalam gagrag Surakarta). Soal lintas batas, Ki Suparman telah merintis dan merambahnya. Bergaul akrab dengan dalang-dalang gaya Semarangan, Mbanyumasan, Surakarta, Jawatimuran.

Saya bisa pastikan, bukan hanya Ibu sepuh di Mbulaksumur itu yang kehilangan. Pasti banyak. Sangat banyak. Tapi ‘untunglah’, Seno telah mengompresnya di youtube, sehingga bisa ditonton kapanpun. Dan di manapun. Maturnuwun Ki Ageng Youtube. Karena berkat ki ageng itu, saya jadi nggak putus-asa, hanya karena terlalu ngarep pada kundha kabudhayan atau pun Mas Dirjenbud. Oh, ya, maturnuwun pula Kanjeng Kyai i-Cloud!

*

Perjalanan Ki Seno Nugroho bukan hal mudah. Apalagi, justeru ketika mengenyam sukses. Karena kesuksesan bukan hanya mengundang tepuk-tangan, kekaguman, dan penghargaan. Bisa juga sebaliknya. Apalagi yang menggugat posisi Seno, dalam pergombalan seni adiluhung. Yang biasanya berisi wacana mulu.

Kisah perjalanan Seno hampir mirip Ki Suparman, ayahnya. Dulu, Suparman kepenginnya jadi kiper sepakbola. Hanya karena bujukan Ki Cermo, Suparman remaja akhirnya mendalang. Seno tak begitu akrab dengan ayahnya. Biasa. Anak lanang sing ndugal. Juga sepertinya ogah sinau ndalang pada ayahnya, meski sekolah di SMKI Yogyakarta, Jurusan Pedhalangan.

Yang menginspirasinya menjadi dhalang, justeru Ki Manteb Sudarsana, ketika ia diajak ayahnya nonton wayang di Siti Hinggil. Waktu itu ia masih SMP. Namun jika pun akhirnya Seno mau mendalang, karena desakan pamannya, Ki Supardi. Kondisi kesehatan ayahnya sudah memburuk, Ki Supardi ingin ketegasan Seno, jika bapaknya meninggal siapa yang meneruskan?

Tapi Ki Supardi tidak hanya mendesak Seno, melainkan juga membuka jalan. Ketika mendapat tanggapan, Ki Supardi menawarkan Seno Nugroho untuk mengisi pentas wayang sessi siang hari sebelumnya. Mirip paket hemat 2-in-1 kelir ‘Parman-Pardi’ era pertengahan 70-an hingga 80-an. Waktu itu, nanggap wayang siang dan malam, masih 'mampu' dilakukan masyarakat penanggapnya.

Seno mau, asal tidak diberitahukan ke ayahnya. Ia takut kalau ayahnya tahu pementasan perdananya buruk. Waktu itu 1988, Seno mendalang pertama kali di dusun Mrican, Depok, Sleman (DIY). Ki Suparman, yang hari itu ditanggap di Pekalongan, karena diberitahu adiknya, sebelum berangkat ke Pekalongan menyempatkan diam-diam melihat pentas anaknya. Bahkan, diam-diam ambil alih alat musik rebab, mengiringi suluk anaknya.

Seno kaget, ketika suluk dan menoleh ke belakang, ayahnya yang mengiringinya dengan rebab. Sontak, semula Seno yang mulus memainkan wayang dan suluk, jadi ambyar. Gemetaran karena takut dimarahi ayahnya. Sementara Ki Suparman mbrebes mili. Optimis anaknya bakal menjadi dalang, meneruskan karirnya. Ki Suparman kemudian berangkat ke Pekalongan. Dan hanya sekali itu menyaksikan Seno mendalang. Untuk kemudian Ki Suparman, setahun setelahnya, meninggal dalam usia 54 tahun.

Apa pun, Seno seniman tradisi yang mampu melakukan reposisioning kesenian tradisi. Bahkan dalam alur paling fenomenal. Merambah kawasan milenial. Di dunia digital. Akrab dengan netizen. Live streaming. Mengenal istilah request, transfer via m-banking, sembari mendalang.

Dan puncaknya, ia istilahkan dengan ‘streaming climen’. Ia tidak menyerah pada pandemi yang bangsat itu. Ia menjadi katub pembuka. Dan, jika tahu terimakasih, silakan siapapun berkiprah, setelah dibukakan berbagai kemungkinannya, yang salah satunya oleh Ki Seno Nugroho. Tak ada urusan dengan suara miring Gaya Ngayogyakarta atau Gaya Surakarta.

*

Setelah wafatnya Ki Enthus Susmono, Ki Seno Nugroho mumbul. Menjulang. Viral. Sesuatu yang belum pernah terjadi; Dalang dari Yogyakarta, dengan pakem lintas batas, mampu “mengalahkan” dalang-dalang kondhang dari Surakarta. Ungkapan ini jangan diterjemahkan negatif. Karena itulah fakta sejarah, untuk dimengerti. Bukan untuk dimaki.

Sebelum PSBB, soal larangan bikin kerumunan itu, 3 bulan ke depan (Maret, April, Mei 2020), jadwal tanggapan Ki Seno Nugroho hampir tanpa celah setiap harinya. Tentu saja, semuanya batal, karena pandemi. Semuanya mandeg. Hingga muncul Live Streaming Climen pada akhir Mei 2020, dan juga mulai melayani tanggapan secara virtual.

Seno anak dalang gaya independen. Dan Seno anak jamannya. Mampu melintas batas tentang gaya-gaya yang sering disalahfahami. Sebagaimana karakter dunia digital, yang juga lintas batas. Seno, bagi saya, telah mampu menjadikan wayang kulit sebagai media manifestasi pribadinya. Seno dan wayang kulit, telah ajur-ajer. Sampai kita tak bisa lagi memisahkan antara keseharian Seno dengan wayangnya. Ia telah menjadi dan menyatu.

Dan itu terjadi di era medsos. Di mana lewat platform youtube, kesenian wayang kulit (setidaknya Ki Seno Nugroho) akan terus bisa dinikmati. Meskipun Seno sudah kapundhut ing ngarsaning kang Murbeng Dumadi.

Sepanjang jaman. Sepanjang i-cloud tidak meledak karena disesaki file data dari seluruh penjuru dunia. Kita, atau tepatnya anak-cucu kita, masih akan bisa menonton wayang kulit itu. Di antaranya, bagaimana pun, bersama Ki Dalang Seno Nugroho.

Maturnuwun Ki Dalang Seno! | @sunardianwirodono

IDI, DAN ORMAS DAN PANDEMI

Karena Rakyat Hanya Objek Semata

Oleh : Sunardian Wirodono

"Terbukti Covid-19 bisa menjangkiti siapa saja. Dokter dan perawat sudah banyak yang kena, kalau masyarakat sudah kena, tenaga kesehatan juga kena, siapa mau rawat siapa?" kata dr. Arnoldus Tiniap, jubir Pemprov Papua Barat (Antara, 22/9/2020, sebagaimana dikutip Kompas harini).

Waduh! Betapa dahsyatnya jubir yang juga dokter itu. Hal di atas dikatakannya menanggapi terus bertambahnya tenaga medis yang terpapar Covid-19. Pertanyaan pak dokter itu bukan hanya menunjukkan kecemasan berlebihan, tetapi juga kemalasan mencari kata-kata yang menurut Bu Tejo solutip. Karena pernyataan itu hanya memposisikan masyarakat awam tidak mengetahui persoalan kesehatan (berkait virus Corona), atau setidaknya menganggap masyarakat sebagai objek dan bukannya subjek.

Tentu saja pengetahuan medis para tenaga dan ahli medis lebih baik daripada masyarakat awam. Dan tentunya, dengan demikian, karena mereka yang menangani, tentunya sangat mengetahui; mengapa sampai tenaga medis yang tahu medis pun terpapar Cobid-19. Kenapa mereka terpapar padal tahu soal medis?

Celakanya, senyampang itu, pak jubir tadi pun belum tahu data pasti, terkait para medis yang terpapar itu. Katanya cukup banyak. Banyak itu berapa? Kalau ujar Basijo, mongsok banyak setenggok? Itu menunjukan salah satu kelemahan fundamental lembaga modern, apakah itu pemerintah, Departemen Kesehatan, dan bahkan orpro (organisasi profesi, jika tak mau disebut ormas) seperti IDI. Ialah sama sekali tak mempunyai sistem dan mekanisme data, atau manajemen data, yang baik dan terintergrasi. Padal katanya kita hidup di abad 4.1. Masyarakat yang jadi objek pun jadi objek kesalahan. Di situ ketidakadilan terjadi. Dalam penanganan, masyarakat hanya objek, namun kalau terjadi ketidakbecusan penanganan, masyarakat distatuskan sebagai subjek.

Lebih menyedihkan lagi, sang jubir tadi akan melakukan koordinasi dengan pemkab dan pemkot untuk melakukan pendataan itu. Sudah enam bulan berjalan, dan kita masih mendengar kata ‘akan’? Masangowoh! Ngapain saja selama ini? Belum pula dari Indonesia Timur pula, Humas IDI Makassar mengatakan; rapid test tak bisa dijadikan acuan orang positif atau negatif corona, karena “Hasil rapid test positif maupun negatif itu semua palsu dan alat itu bukan rekomendasi IDI.” (Kompasdotcom, 21/9/2020). Setengah tahun berjalan, dan ada alat tanpa rekomendasi IDI bisa berjalan, untuk tes kesehatan?

Jadi, apa persoalan kita sebenarnya? Belum lagi ketika IDI menyampaikan kecemasan, bahwa Indonesia berkemungkinan menjadi episentrum dunia dalam pandemi virus corona ini. Hal itu katanya bisa terjadi jika ‘penanganannya masih demikian’. Lho, siapa yang menangani? Pemerintah? Bukannya dokter atau para ahli kesehatan? “Masih saja demikian’ yang bijimana? Jika meminjam pernyataan dr. Arnoldus, kalau IDI pun cemas, siapa yang akan menangani kecemasan itu? Psikiater?

Sebagai anggota masyarakat awam, sebagai rakyat Indonesia yang ber-KTP, dan berkelakuan  baik dan benar (a.l. baru saja melunasi tunggakan BPJS selama 3 bulan, walaupun tak punya penghasilan berkat pandemi, memiliki NPWP yang setiap penghasilan terpotong pajak untuk negara, dan tak permnah menerima sepeser pun bantuan Pemerintah –kecuali utang pada temen-temen saya-- saya kecewa dengan berbagai pernyataan Pemerintah dan IDI.

Saya kira benar, bahwa rapid test, pengukuran suhu dengan alat thermometer bukan jaminan. Tapi, melakukan deteksi suhu badan sebagai indikasi, tanpa pencatatan data sama sekali, bagi saya kebohongannya jauh lebih bullshit. Mangsud saya, pada setiap gate, pintu masuk gerbang ke gedung/ruang atau lembaga publik, mestinya setiap pendeteksian masing-masing itu juga didampingi tenaga medis, atau setidaknya didata, dan kemudian dimasukkan ke bank data yang tersentral secara nasional. Bahwa si Polan dengan NIK sekian, datanya begini. Dari data yang terintegrasi secara nasional, dan update mengikuti pergerakan per-indivisu, akan dengan sendirinya kita dapati data pergerakan manusia di ruang-ruang publik. Itu tugas siapa? Pemerintah atau IDI? Atau keduanya sibuk saling tuding dan menyalahkan? Itu bukan fokus kritik saya. Karena keduanya bisa sama buruknya.

Mari kita coba membaca data. Jika dikatakan jumlah kasus Covid-19 mencapai 236.315 kasus, dan dari jumlah itu mencapai kesembuhan 170.774 kasus, apakah artinya yang terpapar tetap 236.315, dengan catatan yang sembuh 170.774? Bukannya yang terpapar (masih terpapar atau sakit) tinggal 65.745? Bagaimana kita membaca data (di luar angka kematian) ini? Mau optimistik, atau khas kaum oposan, seterah kacamatamu, atau matamu!

Artinya, dari sekian total jumlah yang terpapar pun, dengan penduduk yang tersebar ke berbagai kepulauan, berjumlah 270-an juta jiwa, artinya yang “belum terpapar” jauuuuhh lebih banyak. Ini mau didiamkan saja? Nunggu mereka antri terpapar, atau dilakukan pendampingan, edukasi, pembinaan, dan sebagainya berkait pandemi? Tergantung pada centhelan.

Kalau centhelannya hanya memposisikan masyarakat sebagai objek, pemerintah dan para ahli medis boleh ngomong seenak jidat, karena seenak perut nggak ada yang enak. Jika tenaga medis terkena siapa merawat siapa? Jawaban saya sebagai saya, sayalah yang merawat saya. Karena saya tidak mau terkena penyakit, saya berupaya sehat. Dengan gaya hidup dan konsumsi yang terukur. Agar produksi imunitas saya tumbuh. Apakah ada gerakan Pemerintah dan gerakan IDI dalm melakukan sosialisasi, pendampingan? Pembinaan aktif ke masyarakat, turba, di luar himbauan tertulis via berbagai linimasa medsos? Dengan cuap-cuap di medsos, hanya itukah tanggungjawabnya secara sos?

Kecuali jika IDI tidak menyatakan; bahwa kondisi tubuh manusia sama sekali tak punya daya kekuatan melawan virus. Dikit-dikit harus pakai obat, itu pun obat merk tertentu, sesuai rekomendasi dokter. Padal, kalau sampeyan bertuhan, tuhan ‘sudah bikin’ manusia dengan organ tubuh yang organized dan compaq. Sampai mekanisme pertahanan seperti bersin, batuk, demam, hingga akhirnya pasukan darah putih, sebagai garda otomatis melawan berbagai virus dalam tubuh kita. Itu kata ahli medis lho, bukan tuhan!

Jika kita hanya ngomongin penanganan yang terpapar terus-menerus, artinya penanganan pandemi ini hanya terfokus mengatasi yang terpapar atau tergejala. Karena tak bisa merumuskan secara medis, di Indonesia ada istilah OTG, orang tanpa gejala. Bagaimana bisa, tanpa gejala kok terkena? Jangan-jangan yang mendefinisikan OTG itu termasuk OTG juga? Orang Terindikasi Goblog? Hukum alam itu tak ada akibat tanpa sebab, tak ada sebab tanpa akibat. Jangan hanya karena males, dan tidak tahu, kemudian asal bikin istilah. Dengan kritik ini, jangan kemudian muncul istilah ODGyBJG (Orang Dengan Gejala yang Belum Jelas Gejalanya).

Padal, di luar PSBB yang hanya memposisikan masyarakat sebagai objek, masih banyak cara untuk menjadikan masyarakat sebagai subjek pelaku. Yakni PSBB Perjuangan (karena bukan protokol pemerintah dan IDI), yakni Perilaku Sehat Berdasar Bahagia Perjuangan. Karena bahagia itu sekarang harus diperjuangkan, di tengah banyaknya pernyataan yang tidak etis, tidak mendidik, dan bahkan diam-diam menunjukkan agenda terselubungnya. Apa itu, ya entahlah. Namanya saja terselubung, kalau saya yang awam tahu, bukan lagi terselubung namanya. Mungkin namain saja Mawar.

Jika IDI cemas soal episentrum, saya juga bisa lebih cemas IDI kemudian sebagaimana ormas lainnya. Meski atas nama profesi, lebih tampak sebagai pressure group untuk kepentingannya sendiri, atau kepentingan elitenya. Gejala ormas dan orpro hanya sebagai alat politik (dan ekonomi), terutama  bagi elite pengurusnya, adalah penyakit nyata sejak Orbasoe. Sulit kita berantas hingga hari ini. Termasuk ormaspol maupun ormasag. Tahu ndirilah, singakatan apa keduanya itu. | @sunardianwirodono

GENERASI MILENIAL & KETERBELAHAN BANGSA

Terjebak dalam Kutukan Sejarah tak Berkesudahan

 

Oleh Sunardian Wirodono

 

Apakah gorengan tahunan bulan September kini sudah menyepi? Karena ada proyek baru bernama Kamidin (kami-nya Din Samsuddin dan Gatot Nurmantyo cum suis)? Kayaknya sih tidak. Cuma sekarang ganti modus. Dengan garis melingkar, membenturkan PKI lewat praktik ‘kesadisannya’ dalam membantai umat Islam beserta ulama.

Dari buku ‘Banjir Darah’, kemudian sampai ke rangkaian terakhir penusukan Syekh Ali Jaber. Senyampang itu, diungkit-ungkit pula nama Sukarno, yang secara impresi dibedakan dengan Soeharto sebagai Orla dan Orba. Cap Orla, dengan sebarisan program politik yang didukung oleh PKI, didengungkan kembali.

Menariknya, ketika menyinggung Sukarno, yang ‘ternyata’ bapaknya Megawati, ketua umum PDI Perjuangan, kebetulan pula ada pecatunya dengan ucapan Puan Maharani soal Pancasila di Sumatera Barat. Muncul bau sangitnya dengan mengungkit Arteria Dahlan, anggota DPR-RI fraksi PDIP, yang katanya cucu elite PKI. Meski untuk tudingan itu telah dibantah dan pembuat isu sudah dilaporkan secara hukum. Persis ketika dulu Riba Ciptaning, juga dipersoalkan karena anak PKI dan anggota legislatif (lagi-lagi) dari PDIP.

Saya tidak dalam rangka ingin membenturkan paham-paham yang saling bertolakbelakangan itu. Hanya sekedar mengingatkan, jika berkonflik atas nama kepentingan apapun, di masa kini dan depan, janganlah mengacaukan sejarah. Mempersepsikan masa lalu berdasar preferensi politik yang dibangunnya sekarang. Karena pastilah hal tersebut hanya akan membuat negara dalam keterbelahan tak berkesudahan.

Konfigurasi konflik islam (atau sebutlah agamaisme) versus nasionalisme yang di sisi lain oleh pihak agamaisme selalu dituding sebagai ‘rekanan’ komunisme (atau lebih tepatnya lagi PKI), akan menjadi semacam kutukan sejarah, atau lebih tepatnya mungkin jebakan sejarah. Dari konfigurasi itu, kemudian mengerucut pada kepentingan praktis kontestasi politik kontemporer kita. Entah itu bernama parpol eksklusif agama versus parpol berpaham sekuler (yang kadang diserimpung dengan pengertian atheis, komunis, dsb).

Meskipun persoalan itu adalah masalah dasar kita, sejak ketika Sukarno dan kawan-kawan, hendak membangun negara Indonesia ini. Hingga sampai pada kompromi dengan dimunculkannya Pancasila. Meskipun soal penuntutan ‘kalimat’ menjalankan syariat Islam kini agak dikaburkan oleh kelompok agamaisme, melihat kasus terakhir berkait pancasila, trisila, dan ekasila. Lagi-lagi, diperhadapkan dengan PDIP, dan kita tahu PDIP itu apa (dalam persepsi kelompok agamaisme).

Pergulatan elite republik ini, dengan konfigurasi seperti definisi Sukarno pada nasakom, nyata-nyatanya tak mampu menyelesaikan ego sejarah masing-masing. Kata toleransi dan intoleransi yang sederhana, menjadi rumit pemaknaannya. Dan ketika para gajah saling tarung, pelanduk mati di tengah-tengah. Kita, rakyat jelata, dan khususnya generasi baru Indonesia, yang ingin melepaskan dari jebakan sejarah (konflik) itu, dengan menemukan mimpi serta harapan pada Jokowi (sebagai genealogi yang dirasa bisa terbebaskan dari stigmatisasi politik), menjadi korbannya.

Sampai kapan Indonesia akan seperti ini? Apakah Indonesia Emas 2045 akan nyata? Pada titik itu, jika saya mendukung Jokowi, karena berharap itulah titik awal kita. Menjauh dari kompetisi unfaedah dari konflik masa lalu, yang sampai kini tak berkesudahan. Bahkan, oleh para pihak yang berkepentingan pragmatis, hal itu sering hanya dipakai sebagai objektifikasi kepentingan masing-masing.

Bersama Jokowi sebagai representasi kebaruan dalam kepolitikan Indonesia, kita (maksudnya genealogis politik baru Indonesia), mestinya bisa membebaskan diri dari jebakan sejarah. Menelorkan tradisi kepolitikan baru, tidak terkungkung pada egoisme dan romantisme orla-orba, agamaisme-nasionalisme. Secara perlahan mendamaikan serta memaknai sebagai proses pembelajaran, untuk lebih fokus dan kembali pada kebersamaan sebagai bangsa. Tapi perselingkuhan pragmatisme politik, yang juga dimanfaatkan para oportunis politik, membuat mimpi masa depan kembali menjadi fatamorgana. Apalagi ketika oligarki partai politik memang hanya mementingkan kepentingannya sendiri.

Pada  posisi dan dalam situasi transisi itu, lepas dari persoalan teknis pemerintahan sekarang, saya tidak menyesal mendukung Jokowi. Dan tetap optimis untuk mendapatkan model-model kepemimpinan baru, yang sekarang ini memang belum muncul. Yang muncul selama ini, sebagaimana dengan mudah kita bacai di seluruh media kita hingga hari ini, masih representasi kepolitikan jadul kita. Apapun gaya politik mereka, yang sama-sama menyebalkan itu.

Mungkin saja ada pendapat terlalu mewah memposisikan Jokowi, Sri Mulyani, Basuki Hadimulyono, Retno Marsudi, Mahfud MD, Susi Pujiastuti, Basuki Tjahaja Purnama, sebagai sebuah prototype. Saya belum tahu bagaimana model Erick Thohir nantinya. Namun model-model seperti itu, lebih relevan untuk Indonesia masa depan. Saya bicara tentang relevansi, bukan dalam skala cerdas atau dungu. Kalau bicara mengenai kecerdasan, Rocky Gerung kurang apa cerdas sekaligus dungunya? Kita tak sedang biacara sosok yang tidak relevan.

Bukan mereka sebagai sosok atau figur, apalagi dikaitkan politik kepentingan 2024. Tetapi prototype, model-model. Karena dengan prototype lama, negara seperti AS pun bisa terjebak memilih presiden model Donald Trump. Dan itu tragis. 

Saya hanya berharap, generasi anak-cucu saya tidak mengalami hidup susah seperti sekarang ini, hanya karena elitenya tak tahu diuntung.  Dan lagi-lagi kita gagal membangun sistem, serta menegakkan hukum. | @sunardianwirodono

DARI FILM PENDEK "TILIK"

Menantang Iman Brotoseno dan TVRI

 

Oleh Sunardian Wirodono

 

Pembicaraan kita tentang Tilik, terpecah menjadi dua blok. Bukan blok Bu Tejo versus blok siapa (apakah Yu Ning dan yang lain), tetapi tentang qua-teknis film versus efek mediasi yang ditimbulkannya.

 

 

Celakanya, dua blok itu didiskusikan dalam satu ruangan dengan semangat saling menafikan. Dalam ranah kedua, efek mediasi, bisa sama sekali tak berhubungan, karena beberapa hal. Pertama: Karena (apapun), film dipandang sebagai film. Ranah ekspresi yang kalis dari penilaian bersifat absolut. Yang penting, bagaimana komunikasi mampu dijalin, dan sukur bage memunculkan vibrasi. 

 

Antara lain, kenyataannya film itu viral. Sejarah viralnya, sangat berbeda dengan kehadiran pertama kali sebagai karya seni. Padal sama-sama di ruang publik. Dalam ranah itu, hampir tak terdengar gemanya. Bahkan pun ketika film itu menang dalam dua festival internasional. Siapa peduli? Mungkin hanya sebatas kalangan cinema. Itu pun lebih sempit lagi, di kalangan penggerak film indie. Di kalangan yang membiayainya pun, mungkin juga tidak terlalu memperhatikan lagi. Khas film proyek pemerintah. 

 

Dalam channel youtube Humas Jogja, film ini juga belum lama lalu diunggah (21/8/2020), dengan 11 ribu subcsribers, telah ditonton sebanyak 562 ribu kali. Ravacana Films sendiri, yang memproduksi film ini 2018, baru mempostingnya 6 hari lalu (19/8/2020). Dengan ‘hanya’ 239 ribu subscribers, namun film Tilik meraih penonton 8,9 juta. Bisa dipastikan, jumlahnya akan terus bertambah. Itu sungguh prestasi.

 

Kedua: Pada tahun 2018, Tilik muncul di ranah ‘karya seni’. Dan apalagi diproduksi atas biaya Danais (Dana Keistimewaan) Dinas Kebudayaan Pemerintah DIY. Sesuatu yang sudah mengundang under-estimate. Pasti gitu-gitu doang. Namun begitu Tilik merambah medsos, dua tahun kemudian (2020), muncul di IG, WAG ke WAG, dan berbagai platform medsos, meledaklah Tilik dengan Bu Tejo-nya.

 

Jika kemudian di-endoors beberapa champions film kita di Jakarta, seperti Joko Anwar dkk, kemudian muncul di media-media online dan televisi Jakarta, saya menduga (artinya baru dugaan), lebih karena warna film ini berbeda. Setidaknya berbeda dengan mainstream sinetron azab model Indosiar, dan juga sinetron model-model SCTV, RCTI, MNC dan yang kek gitu-gitu itu.

 

Tilik menjadi terasa eksotis. Ada juga yang menganggap otentik. Meski eksostis dan otentik itu sebenarnya tak lebih dari penilaian yang sifatnya turistik. Baik secara visual, penyampaian, tematik, setting sosial, juga bahasa. Sesuatu yang ‘jarang dijumpai’ dalam industri film (dan sinetron reguler), yang mengeksploitasi perempuan sebagai objek, bukannya subjek yang menonjol, seperti Bu Tejo.

 

Dalam hal itu, tak ada dalil tunggal yang bisa diajukan sebagai premis baku. Kecuali demikian hukum dunia medsos, yang mahabenar datakrasi dengan segala clickbait-nya. Dan kita, sama persis seperti Bu Tejo, mengesankan yang di internet selalu benar, karena dibuat orang pinter. Bang Hadji Rhoma Irama dulu, ketika dituding menyebar ujaran kebencian, untuk tak memilih pemimpin yang tak seiman (dalam konteks jangan memilih Jokowi-Ahok, pada Pilgub DKI, 2012), karena percaya berita internet, bahwa Jokowi bukan beragama Islam. Menurut Bang Haji, informasi di internet itu valid, pasti benar. Karena? Karena di internet! Dalam silogisme Bang Haji, internet dibuat orang pinter, maka, semua yang ada di internet pasti benar.

 

Sementara value atau nilai di dunia internet sebagai media, sebut saja medsos, bisa bikin pusing jika dikaitkan dengan yang kita percaya sebagai; kebenaran, kebaikan, kepintaran, kepopuleran, kedigdayan, kemuliaan, dan sebagainya, atau sebaliknya. Anji, youtuber yang konon influenzer itu, pernah mengeluh. Bikin konten baik, katanya, hanya ditonton beberapa gelintir orang. Begitu bikin wawancara spektakuler dengan Hadi Pranoto, yang ngaku profesor, langsung melejit. Dan dia menyalahkan selera masyarakat soal konten.

 

Seorang youtuber di Malang, dengan bahasa Malang walikan, tak jelas kontennya apa (selain celotehan biasa, yang mungkin dianggap lucu), mempunyai jutaan subscriber dan mendapat jutaan rupiah tiap bulan dari konten-kontennya itu. Banyak contoh seperti itu. Tak ada hubungan antara angka (quantity) dengan nilai (quality), sekiranya kita mendefinisikan demikian. Sama seperti dalam pola pe-rating-an acara televisi. Tak ada kaitan antara rating tinggi dengan kualitas program acara. 

 

Saya tidak sedang mengatakan bahwa Tilik tidak berkualitas, tapi ditonton dan jadi perbincangan banyak orang. Saya ingin meletakkan dulu duduk soalnya. Baru nanti kita omongkan satu-satunya, secara proporsional. 

 

Pada sisi lain, jika kita ngomongin soal bagaimana sebuah karya seni, dari ide hingga eksekusi, itu ranah yang berbeda lagi. Bisa nyambung, tapi bisa juga tidak sama sekali, dan bahkan bertentangan. Bukan hanya di Indonesia, di Amerika pun, ada yang membuat daftar film-film suci. Yang jika ada menulis kritik, se-objektif apapun, akan dianggap dosa. Dan Anda bisa jadi di-bully oleh para fanatikus film tersebut. Dalam saat sekarang ini, Tilik berada dalam titik itu. Jadi kalau tak ingin di-bully, jangan coba-coba mengritik.

 

Jika kita ngomong soal eksekusi sebuah produk (karya) seni, maka kita akan memperkarakan persoalan teknis dalam film itu. Dari sejak penulisan skenario, konten dialog, logika cerita, distribusi informasi, pokok dan tokoh, setting sosial, dan sebagainya. Termasuk ketika berani membuat model twist plot, tetapi dengan ending yang berantakan, jika kita merunut data informasi yang kita himpun dari semua dialog tokoh-tokohnya. Soal konsistensi informasi misalnya, yang sering luput dari perhatian. Mungkin karena dialog film dalam bahasa Jawa, banyak penonton terpecah perhatiannya, antara tangkapan auditif dan mantengin subtitle terjemahan.

 

Tapi, sampai di sini, saya harus menyudahi tulisan ini. Agar tak berkepanjangan, yang mengakibatkan saya di-bully. Tatut! Mendingan, saya mendorong Iman Brotoseno, Direktur TVRI, untuk melihat fenomena ini. Membuka ruang-ruang TVRI untuk anak muda kreatif di seluruh Indonesia. Mengajak mereka menjadi pemasok karya film cerita atau sinetron tentang daerah masing-masing. Dengan problematika masing-masing lingkungan poleksosbudnya. Dengan anak daerah masing-masing. Dengan artis daerah masing-masing.  

 

Di situ TVRI benar-benar akan mendapatkan ribuan film atau sinetron, yang bukan hanya mampu mengganyang dominasi dan kedunguan sinetron Jakarta, melainkan pula; menjadikan TVRI sebagai media pemersatu bangsa. Dengan mengajak masyarakat Indonesia untuk saling melihat budaya saudara kita, yang berlainan suku atau etnis, di seluruh pelosok negeri ini.  | @sunardianwirodono