Ada begitu banyak nama-nama, di berbagai lembaga negara, pemerintah, kampus, dan berbagai institusi publik lainnya, namun juarang kita mendengar, mereka menjadi bagian dari jalan keluar, solusi, untuk menyelesaikan berbagai masalah, yang selama ini mereka omongkan, baik dalam posisi pro maupun kontra.
Dan bangsa ini, memang benar-benar menjadi bangsa yang cerewet. Antara presiden, menteri, anggota parlemen, akademisi kampus, partai politik, mahasiswa, masing-masing sibuk berbicara sendiri-sendiri. Semua permasalahan mereka kritisi, mereka komentari. Namun, tragisnya, antara komentar satu dan lainnya, hanyalah monolog-monolog yang hingar-bingar. Dan sebagaimana para monologer, mereka bermain di panggung masing-masing. Sementara masyarakat yang tidak cukup canggih pemikirannya, menjadi kebingungan diombang-ambingkan wacana.
Dan pekerjaan? Tidak ada satu pun yang dijalankan. Sehingga, tiba-tiba ketika muncul person-person yang extra ordinary, bukan hanya sekedar dianggap freak, tetapi juga alternatif, harapan baru, jalan keluar. Tak perduli apa itu, karena mereka sendiri tidak bisa merumuskan, membuat formulasi dan kerangka teoritik kenapa ini dan kenapa itu. Kenapa si ini dan bukan si itu.
Munculnya fenomena Jokowi, hanyalah sedikit gambaran mengenai hal itu. Sebagaimana dulu kemenangan SBY di jaman Megawati. Dan benar-benar tak ada tolok ukur, kenapa dia, bukan yang lain. Dan ketika si dia yang sangat diharap itu, ternyata sama sekali tak bisa diandalkan, bahkan sebagiannya mengatakan bukan hanya lamban, melainkan lebay. Dan terus-menerus kita hanya akan demikian?
Karena bangsa ini memang benar-benar mengabaikan dan tak mengamalkan Pancasila, yang salah satunya berbunyi tentang "Persatuan Indonesia". Apa yang terjadi dalam panggung politik dan atau panggung kepemimpinan nasional, tidak pernah sampai pada wacana utamanya, yakni bagaimana kita membangun bangsa dan negara ini, hingga menjadi sesuatu yang patut dibanggakan.
Sekali lagi, yang ada hanyalah masing-masing sibuk berkata-kata, dan kalau perlu, saling menistakan atau menjelek-jelekkan nama. Mengapa semuanya itu bisa terjadi? Karena memang dalam nationalism and character building sama sekali tak ada. Sejak Soeharto menjadi kaki-tangan asing (Amerika Serikat), tampak bahwa bangsa dan negara ini digiring dalam situasi paling menyedihkan, pragmatis dan dependend. Hingga pada akhirnya pula, bangsa dan negara ini sama sekali tidak punya proyeksi masa depan, mau dibagaimanakan Republik Indonesia ini?
Kita lihat, bahkan orang-orang yang berlatar-akademik, misalnya yang bergiat di lembaga-lembaga survey, sama sekali tidak mempunyai gagasan yang inspiring, karena hanya memainkan isyu-isyu yang berkembang di masyarakat. Para terdidik itu, hanya melakukan eksploitasi tetapi bukan eksplorasi. Mereka hanya sibuk menggiring iopini publik, siapa calon presiden yang bakal dipilih rakyat. Tidak pernah ada pertanyaan, presiden seperti apakah yang kalian inginkan bagi Indonesia Raya ini?
Kata-kata "seperti apakah" tak bisa dirumuskan dalam pemahaman tentang konsep pembangunan dan ekonomi, rancangan atau sistem, dan lain sejenisnya. Seperti apakah kemudian hanya diujudkan dalam nama seperti Jokowi, Prabowo, Ical, Megawati, Wiranto, Dahlan Iskan, Mahfud MD, Gita Wiryawan, Hatta Radjasa, Rhoma Irama, dan lain sebagainya. Padakah, "seperti apakah" mereka itu, hanya akan bisa diurai jika ditanyakan "siapakah mereka" itu? Bagaimana pemikirannya, apa konsepsinya, bagaimana semuanya itu dikonfirmasikan ke rakyat untuk bersetuju atau tidak. Media, yang merasa sebagai pilar ke-empat demokrasi, sering cenderung hanya memanfaatkan situasi demi sebesar-besarnya keuntungan mereka sendiri.
Tentu saja hal itu tidak bisa terjadi, karena partai politik sebagai mesin penggerak regulasi masyarakt sipil, telah mangkrak lama, macet, rusak parah. Itu sebabnya, karena tidak mempunya sistem dan mekanisme, maka partai politik kemudian hanya menjadi pemulung atau bahkan penumpang gelap dari proses demokratisasi yang berjalan. Atau jika tidak, situasinya dibalik, mereka-mereka itu menguasai partai politik dengan preferensi seperti itu, atau bahkan mendirikan sendiri partai politik itu dengan kekuatan yang dimilikinya (finansial). Maka muncul nama-nama seperti Wiranto, Susilo Bambang Yudhoyono, Surya Paloh, dan sejenisnya, yang mendirikan partai untuk kendaraan politik dalam pengertian sebenarnya. Atau jika tidak, mereka berusaha menguasai partai dengan permainan-permainan kekuasaan dalam kelasnya yang paling elementer, yakni money politics. Pengaruh bukan karena kualitas gagasan, tetapi lebih pada rupiah. Maka pertarungan internal dalam masing-masing partai politik bisa sangat keras, sebagaimana terjadi pada Demokrat, PKB, Golkar, dan lainnya, dengan kadar berbeda-beda.
Pertanyaan penting kita, selama ini, tidak bisakah para komponen bangsa itu duduk bersama, berbincang tidak saling menyalahkan dan tidak mengaku paling benar? Yang kita bicarakan adalah masalah-masalah substansi dan mendasarnya; Apa sebenarnya masalah kita, yang positif dan negatif? Karena apa semuanya itu terjadi? Dan apa akibatnya kemudian? Atas hal itu semua, bagaimana sebaiknya kita tata masa depan bangsa dan negara ini? Apa yang menjadi prioritas, mendesak, dan mendasar untuk segera dilakukan, kemudian apalagi yang mesti dikerjakan, satu-persatu, mana yang jangka pendek, mana yang jangka panjang.
Sesuatu yang sesungguhnya sangat simpel, sederhana, kecuali ketika semua orang gelap mata atau picik pandangan, entah karena merasa paling pintar sendiri dan tak mau mendengar pihak lain, atau karena sesungguhnya diam-diam bermimpi untuk sendirian bisa menguasai bangsa dan negara ini. Buktinya? Buktinya, meski ngomong ngalor-ngidul, parsial, sepotong-sepotong, namun mereka tiada malu, hanya karena merasa media akan menjadi kuda-tunggang mereka mendapatkan popularitas. Dan itu menyedihkan, ketika bangsa dan negara lain sibuk bekerja pada urusan masing-masing, kita masih saja riuh-rendah siapa mau mengerjakan apa, dan mana kerjamu, padahal kualitas kerjaku jauh lebih baik dari kalian.
Dan orang kampus pun menimpali, kalian itu harus tahu prioritas dan kompetensi, tapi sementara mereka sendiri tak tahu apa itu prioritas dan kompetensi.
Jadi, siapa presiden kita yang akan datang, sesungguhnya tidak penting, jika tidak ada revolusi kebudayaan, cara berfikir (mind-set) kita, dalam menghadapi masa depan. Dari sini, tampak sesungguhnya, pemimpin-pemimpin periode sebelum Soeharto dulu, jauh lebih memiliki bobot, karena mengerti permasalahan dan proyeksi masa depan, dengan memetakan masalah dan menghadapi serta memutuskannya satu-satu.
Sementara kita sungguh tak tahu, sebab dan akibatnya, mengapa rupiah terpuruk dibanding mata uang negara-negara lain, dan mengapa mesti diukur dengan dollar Amerika? Mengapa utang luar negeri kita terus makin bertambah, untuk apa saja, dan siapa yang membayarnya? Jika Indonesia negeri yang kaya-raya, subur-makmur, mengapa semuanya itu tidak terasakan? Mengapa kini orang-orang mudah marah, sekatarianisme meningkat, konflik etnik dan agama makin mengemuka, dan Pancasila diguncang-guncang hendak diganti syariat Islam, mengapa korupsi begitu merajai di semua sendiri kehidupan sosial kita? Bagaimana dunia pendidikan kita tetap saja menjadikan anak-anak justeru menjadi tidak independen? Mengapa penegakan hukum benar-benar seolah menegakkan benang basah? Mengapa semuanya itu bisa terjadi? Karena apa dan berakibat apa?
Kita bisa memetakan, tapi berdasar peta masing-masing. Namun, akhirnya bukan hanya peta buta, melainkan peta ruwet.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar