Melihat Huruf Membaca Rubiandini

Mengikuti kasus dicokoknya Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini, di media on-line (termasuk dan apalagi berbagai tautan yang diunggah di facebook dan twitter), benar-benar dibutuhkan kejernihan berpikir dan kecerdasan tersendiri. Simpang-siur pemberitaan di media on-line, pada intinya terpecah menjadi dua blok. Yang mengapresiasi kerja KPK (juga MK waktu membubarkan BP Migas, serta kecurigaan pada SBY yang sebelumnya sebagai Mentambem, dan JW yang menteri ESDM, dan dua-duanya orang Partai Demokrat, dikaitkan pula dengan kebutuhan dana bagi partai ini). Di sisi lain, kubu yang berbeda, menuding KPK diperalat dengan mengorbankan Rudi Rubiandini dengan target yang (tetap saja sama), agar Blok Mahakam (justeru) tidak dipegang oleh Pertamina dan tetap dipegang perusahaan asing (yang ujung-ujungnya juga, para petinggi negara tetap bisa mengeruk duit dari sumberdaya alam, untuk kepentingan politik dan akhirnya, perut mereka juga).
Jadi, mana yang benar? Ini namanya perang urat-syaraf. Semua bisa punya alasan yang sangat canggih. Dan rakyat kecil, tetap saja lepas dari semua kepentingan itu. Semuanya tentu berpulang pada SBY selaku presiden. Baik pembentukan BP Migas dan kemudian SKK Migas, tentu saja tak mungkin tanpa ijin Presiden. Keputusan MK yang membekukan BP Migas, bukannya dilanjutkan dengan membenahi sistem pengelolaan sumber daya minyak kita itu, melainkan langsung mendirikan SKK Migas, yang satu sama lain tak berbeda dengan BP Migas (ini seperti ketika KPI melarang program "Empat Mata" kemudian Trans TV membuat "Bukan Empat Mata"). Bahkan, penunjukkan Rudi Rubiandini menjadi kepala SKK Migas, menunjukkan bahwa ada agenda yang harus tetap dijalankan soal bisnis minyak ini dengan segala sistemnya. SBY dan JW, seolah kali ini tangkas, langsung memberhentikan sementara, tetapi langsung pula mengangkat pengganti Rudi dengan alasan, SKK Migas harus terus jalan.
Beberapa komentar menteri, Hatta Radjasa, Dahlan Iskan, mengisyaratkan ada kubu-kubu kepentingan bertarung di sana. Termasuk tentunya menteri-menteri yang tidak berani berkomentar seperti Gita Wiryawan, Mari E. Pangestu.
Sementara itu, Rudi Rubiandini, menyatakan dirinya tidak melakukan tindak korupsi, ia mengatakan bisa jadi yang dilakukannya masuk dalam kategori gratifikasi. Dosen idealis dan teladan dari ITB itu, tak sebagaimana tersangka lainnya, masih bisa menjawab pertanyaan wartawan dengan senyum tersungging. Baginya mungkin, menerima gratifikasi adalah resiko jabatan, bukan kejahatan, dan berbeda dengan korupsi. Dahlan Iskan yang mengagumi otak Rudi, menyebut Rudi musuhnya banyak, karena ia berada di posisi vital. Kita tahu ke arah mana omongan Dahlan ini. Sementara, Mahfud MD di sisi lain menyebut, Rudi adalah musang berbulu ayam.
Ujung dari semua persoalan itu, membuat kita tak mendapatkan pencerahan apa-apa, justeru menjelang 68 tahun Indonesia Merdeka. Masalah Indonesia sangat kompleks, kata orang-orang pintar dan bodoh. Benarkah? Sesungguhnya tidak, sekiranya kita punya pemimpin yang mempunyai kejujuran dan ketulusan. Sayangnya memang, seperti kata Jefry Winter, ini negeri para maling.
Jadi? Ya, hati-hati saja membaca celotehan di media on-line, apalagi facebook dan twitter. Kebodohan dan keluguan kita bermedia on-line, sering menjadi sasaran empuk pembiasan-pembiasan informasi dari siapapun. Dan kita, sering tidak terlatih atau terdidik untuk melakukan cross-check, persis seperti kata Rhoma Irama, "Ya, itu kan saya baca di internet, kalau dari internet 'kan berarti akurat,..." Kita baru bisa melihat huruf, belum bisa membacanya.