Jokowi dan Jakarta di Masa Depan

Kawasan Tanah Abang, sebuah perubahan yang menjanjikan. (Foto: 19 Agustus 2013, Kompas.Com)

Dengan menaikkan UMP buruh Rp 2,2 per-bulan untuk wilayah DKI-Jakarta, banyak sektor industri besar yang bercokol di Jakarta keberatan. Mereka minta dispensasi waktu, Jokowi tak menanggapinya. Banyak terjadi PHK atas hal ini, setidaknya sekitar 1.200 buruh. Jokowi mengatakan, itu bukan tanggungjawabnya, melainkan tanggung jawab perusahaan itu sendiri.
Tentu saja, ini pernyataan kontrovesial dan pasti menimbulkan pro-kontra. Ketua Hubungan Industrial Dewan Pengurus Kota Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Jakarta Timur Bambang Adam sangat menyayangkan pernyataan Gubernur. Jokowi dinilai lepas tangan karena usai menaikkan UMP, Jokowi mengaku tak bertanggung jawab atas imbas negatifnya.
Bambang juga mengaku kecewa sang Gubernur mengatakan bahwa Jakarta akan dikhususkan bagi sektor jasa dan perdagangan saja. Menurut Bambang, keberadaan pelaku industri di JIEP bukanlah wewenang Pemprov DKI. "Kan kawasan Pulogadung ini memang sudah jelas kawasan industri. Kalau mau pindah, apa Pemprov memfasilitasi? Tidak kan," ujarnya.
Jika kita hanya berdiskusi demi masa kini, tentu saja kebijakan Pemprov DKI Jakarta ini akan menuai banyak protes. Tapi, proyeksi 5-10 tahun ke depan, Ibukota sebagai kota jasa dan perdagangan, benar-benar sebuah kebijakan revolusioner.
Soal industri besar tidak mendapat ijin, dan jika mereka mau pindah, hanyalah masalah teknis. Tak ada kesulitan apapun dalam hal itu. Persoalan administrasi atau perijinan, dengan sendirinya juga bukan isyu yang layak diperbandingkan dengan pangkal soalnya, apalagi soal distribusi.
Daerah-daerah penyangga jakarta, seperti Jawa Barat dan Banten (dengan UMP yang lebih rendah), akan menjadi tempat pilihan sementara yang strategis, sebelum secara gradual semestinya bisa dilakukan penyebaran ke berbagai daerah. Hingga dari sisi strategi ekonomi, memungkinkan daerah lain sebagai pilihan-pilihan investasi akan menjadi lebih terbuka (kecuali wacana pindah Ibukota Republik Indonesia direalisasi).
Senyampang dengan hal itu, distribusi pergerakan ekonomi akan tidak lagi terpusat di Jakarta, yang implikasi logisnya adalah dengan sendirinya penyusutan angka urbanisasi ke Ibukota Negara. Efek dominonya, tentu akan sangat banyak. Dan ini, bisa menjawab kebuntuan ketidakadaan grand-design oleh negara (baca: Pemerintah Pusat) tentang rekayasa sosial tumbuhnya pemerataan ekonomi. Jika ahli ekonomi kita sekarang ini lebih merupakan para ahli pengotak-atik angka (di mana sesama neolib seperti Sri Mulyani pun kini berani mengritik Chatib Basri, Menkeu Indonesia), maka semestinya para ahli ekonomi makro kita juga melihat masyarakat sebagai obyek sekaligus subyek pembangunan itu.
Tapi tentu saja, pemikiran besar Jokowi, yang disampaikan dengan bahasa yang ndesit itu, mestilah ditanggapi dengan pikiran yang terbuka, tidak asal njeplak, hanya karena tokoh ini menjungkir-balikkan popularitas para capres dan politikus yang hanya melihat 2014 semata.
Dengan tetap menjadi gubernur DKI sampai purna-tugas, Jokowi sebenarnya bisa lebih taktis dan strategis, berkontribusi untuk Indonesia, dari Jakarta.