Uang dalam Dunia Politik adalah Politik Uang

Sampailah kini perjalanan kepolitikan Republik Indonesia, pada tahapan yang paling menyedihkan. Politik uang.
Politik di Indonesia, pasca Reformasi 1998, memang sangat diwarnai dengan hal ini. Kita mengelola kehidupan politik keluar dari fitrahnya. Partai politik hanya menjadi kendaraan para elitenya, hanya menjadi tunggang para politikus untuk kepentingannya.
Apa kepentingan politkus? Justeru menjadi persoalan penting kita hari ini, karena manusianya menjadi jauh lebih penting dari alatnya itu sendiri. Pembicaraan kita soal politik selalu tak bisa dilepaskan dari manusianya, atau politikus yang menjalaninya. Bahkan, ia justeru yang menjadi dominan, hingga wadah atau kendaraannya kita abaikan.
Fakta yang menunjuk bahwa DPR, Wakil Rakyat di mana politik direpresentasikan, dinilai sebagai lembaga terkorup di Indonesia. Sungguh menyedihkan tentu. Bagaimana mungkin? Karena menjadi politikus pada akhirnya semacam profesi, dan kita tahu makna profesi, ialah orang yang mendapatkan imbalan dari keahliannya. Keahlian dalam hal apa? Tentu saja keahlian dalam berpolitik.
Berpolitik pada akhirnya adalah dipandang sebagai alat, yang didalamnya sama sekali diabaikan nilai-nilai filosofisnya. Politik hanya menjadi persoalan cara untuk mendapatkannya, bukan politik sebagai suatu alat untuk memperjuangkan nilai-nilai kepentingan politik itu sendiri, ialah tercapainya suatu situasi ideal berdasar pemikiran-pemikiran bagi kepentingan publik, bangsa dan negara.
Bahkan, pada titik tertentu, kita mengetahui Nasdem (Nasional Demokrat) akan mewarnai kepolitikan kita di tahun 2014 dengan "membekali para calegnya masing-masing uang sebesar Rp 10 milyar". Untuk apa? Untuk memenangkan proses perjuangan mereka masuk ke parlemen. Untuk itu, Nasdem yang dikuati oleh Surya Paloh, Harry Tanoe Sudibyo, dan katanya beberapa pengusaha kelas kakap lainnya, siap menggelontorkan uang trilyunan rupiah untuk itu.
Hal itu semakin menguatkan, bahwa berpolitik tidak bisa dengan gratis. Ia berbiaya. Dan bahkan, tidak sedikit.
Apa yang disampaikan Nasdem, bisa jadi menarik dan mematahkan praktik yang selama ini terjadi. Korupsi di DPR terjadi karena untuk menjadi anggota parlemen dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Baik untuk menyogok partai maupun untuk menyuap rakyat pemilih atau konstituen.
Namun, senyampang dengan itu, kenyataan yang disodorkan oleh Nasdem semakin menguatkan betapa berpolitik akhirnya menjadi urusan orang beruang. Yang tidak beruang, silakan minggir untuk itu, sekali pun Nasdem menjanjikan seseorang bisa mendapatkan itu (siapa saja, orang miskin juga boleh) asal memiliki integritas sesuai tuntutan Nasdem.
Tampaknya demikian. Namun, sekali lagi hal itu menunjukkan, praktik uang menjadi mekanisme penting. Tidak perduli apakah yang membayar si caleg itu sendiri, atau karena dimodali oleh partai (yang notabene juga mendapatkan uang dari orang-orang tertentu, yang tidak mungkin tidak, tentu memiliki kepentingan-kepentingan).
Socrates, filsuf Yunani, bisa jadi menangis mendengar ini. Karena menurutnya, kebajikan tidaklah datang dari uang, tetapi dari kebajikanlah, uang dan hal baik lainnya datang kepada manusia, baik kepada individu maupun negara. Politik yang mengupayakan kebajikan untuk publik, bangsa, dan negara, tentu akan menuai masalah ketika persoalannya hanya cukup dengan "dimodali 10 milyar rupiah".
Pernyataan Socrates itu perlu kita renungkan dalam menghadapi centang-perenang kehidupan bernegara dan berbangsa saat ini.
Banjir uang yang mengalir ke dunia politik, membawa polusi pada demokrasi dan kehidupan publik. Bayangkanlah, bagaimana segala nilai dikonversikan dalam nilai uang. Maka persoalan-persoalan yang akan mengemuka adalah, soal kepentingan investor (atau siapapun di balik gerakan itu) yang nyaris akan selalu dimenangkan, ketika nilai kebajikan sipil dan ideal kewargaan tak memiliki sarana yang efektif untuk mengekspresikan diri.
Hubungan politik digantikan oleh hubungan pada akhirnya diukur dari jual-beli. Tak bisa dipungkiri, pada akhirnya, politik kemudian mengalami proses konsumerisasi dan privatisasi. Dengan konsumerisasi, branding recognition lewat manipulasi pencitraan menggantikan kualitas dan jati diri. Dengan privatisasi, modal menginvasi demokrasi, dengan menempatkan "aku" di atas kita yang menimbulkan penolakan atas segala yang civic dan publik.
Gejala moneterisasi yang kita saksikan, tak terbatas pada masyarakat politik, tetapi merembes dalam kehidupan masyarakat sipil.
Ketika uang menjadi penentu, maka masyarakat sebagai kekuatan dan penguatan nilai kemasyarakatan dan kesukarelaan, akan jebol. Hukum rimba yang terjadi kemudian adalah "ada uang abang sayang,..."
Dan republik ini akan makin tercabik-cabik dalam kepentingan segelintir orang yang berkuasa atas uang. | Sunardian Wirodono, Yogyakarta Juni 2012