Kita Sama-sama Bosan dengan Semua Omong Kosong Demokrasi Ini

Masyarakat Dayak di Kalimantan Timur, (11/2) menunggu kedatangan ketua umum FPI Habieb Riezieq, untuk menyatakan penolakannya atas pendirian FPI di Kaltim itu.

Catatan Sunardian Wirodono

Bangsa dan Negara Indonesia ini, semakin nyata, berjalan atas dua track. Track yang pertama adalah jalur yang dikuasai oleh para penganut Trias Politica Montezqieu, yang senyatanya hanya melahirkan kaum elitis. Sementara jalur lainnya, adalah jalur rakyat yang sama sekali tak berhubungan dengan jalur pertama itu.
Bayangkanlah, sekarang ini, rakyat harus menyelesaikan permasalahannya sendiri, soal perebutan lahan, tanah ulayat, dan lebih-lebih jika sudah menyangkut konflik agama. Sebagaimana yang terjadi di Bogor, Mataram, dan berbagai kota lainnya, hingga penolakan masyarakat etnik Dayak atas kedatangan ketua FPI di Palangkaraya. Negara, benar-benar tidak hadir dalam situasi-situasi krusial warganya.
Jika pun dua jalur itu dipertemukan, secara formal dan prosedural negara yang mengaku penganut demokrasi modern, dipertemukan dalam apa yang dinamakan Pemilu (Pemilihan Umum), namun seperti kata John Lenon dalam kartun-kartun ciptaannya, general election itu lebih merupakan general erection (ketegangan umum, anak Yogya menyebutnya 'lajel rame-rame'). Lebih gawat lagi jika 'general' disitu bukan dalam arti 'umum', melainkan bermunculannya para jenderal bintang jie-sam-soe (alias bintang 2, 3, atau 4, karena jenderal bintang 5 hanya milik Pangsar Sudirman dan Jendral Besar Soeharto).
Segala macam unsur dalam trias politika (eks-leg-yud), pada dasarnya adalah satu, ialah eksekutif belaka, alias manusia yang lebih bermentalkan sebagai pamong (pejabat) dan bukan pamomong (pemimpin, pinilih). Sebagai pamong, mereka cenderung sebagai priayi dalam pengertian paling dasar, justeru adalah pihak yang merasa lebih dan minta dilayani (misal pesawat kepresidenan yang tidak prioritas dan rasional, serta naiknya anggaran untuk DPR, sebagaimana juga permintaan naik gaji orang-orang BI).
Rakyat, selama ini hanya sebagai alasan bagi tegaknya kekuasaan, bukan tegaknya kesejahteraan. Karenanya, rakyat hanya ada dalam pidato dan batang tubuh serta pasal, dari segala macam undang-undang dan perda, namun sama sekali tak ada di atas kenyataan sosialnya.
Bagaimana cara memutus persoalan ini? Jika rakyat adalah massa waktu, maka waktu bagi penguasa korup sesungguhnya terbatas. Jika partai politik sementara ini tak bisa diharap, maka biasanya ibu pertiwi menyimpan anak-anak terbaik untuk menggantikan semuanya itu. Jika generasi Anas Urbaningrum pun tak bisa dipercaya, pasti hal itu mengindikasikan ada generasi yang lebih baik dari mereka, entah kapan.
Di tengah sistem pendidikan yang mau dikuasai mutlak oleh negara (baca: pemerintah alias penguasa), tetap masih ada generasi yang dididik oleh kebenaran-kebenaran sejarah. Bisa jadi jauh lebih lambat, namun dia memberikan tempat untuk kesabaran, bagaimana nanti terbangun struktur bangsa dan negara yang lebih baik, yang pada akhirnya rakyatlah yang menjadi subyek pelaku dari perjalanan ini.
Ada pun mereka yang kita tempatkan dalam eksekutif-legislatif-yudikatif, benar-benar kelak hanya sebagai pelaksana, yang tidak akan kita bolehkan merampok hak-hak rakyat untuk mengontrol, mendelegitimasi, merecall, dan melakukan rolling party, (bukan the rulling party) yang nyata korup. Sejarah selalu membuktikan, bagaimana dulu ketika PNI berkuasa, politikus PNI banyak yang terlibat dalam kasus korupsi, sama dengan ketika Golkar berkuasa, sama pula dengan ketika Pardem berkuasa. Karena mereka tak rela dikontrol dan meniadakan partisipasi rakyat.
Kita masih boleh bermimpi, sembari terus melakukan hal-hal kecil namun dengan cinta yang besar, sesuai bakat dan bidang kita. Yakni, menyirami tumbuhnya individu yang rasional dan toleran, dalam lingkungan masing-masing. Sembari sesekali berharap, semoga Tuhan tidak sedang bereksperimen sebagaimana diyakini oleh Einstein. Kita semua sama-sama bosan dengan semua omong kosong demokrasi ini.