Sesungguhnyalah, amat menyedihkan jika melihat Anas Urbaningrum dan dilema Partai Demokrat hari-hari ini. Apalagi, celakanya, semua orang Demokrat bertumpu pada satu sosok yang sama sekali lebih suka main-main test the water melulu.Adagium politik soal satu tambah satu tidak selalu dua, adalah harga yang harus dibayarnya.
Demikianlah politik, yang tidak bisa secara jujur menerima satu tambah satu sama dengan dua. Jika pun mereka mengatakan bisa jadi isinya tiga dikurangi satu, atau tujuh dikurangi lima, hanya menunjukkan cara berfikir yang ruwet.
Karena yang mengemuka di sana hanyalah politik kekuasaan, yang antara lain adalah politik pencitraan, dan celakanya politik pencitraan lebih dekat kepada kepentingan-kepentingan atau agenda-agenda, dengan berbagai implikasi seperti negosiasi, bargaining, dan sharing power.
Politik sebagai jalan pengabdian kepada kepentingan publik, yang juga disangga oleh etika serta tanggungjawab, bukanlah sebuah ilusi atau utopia, karena hal itu pernah dipraktikkan di Indonesia. Dan kita mempunyai tokoh-tokoh nyata mengenai hal itu.
Ada banyak nama yang bisa disebut dari semua bapak dan ibu bangsa kita, yang memberikan keteladanan mereka, bukan sekedar sebagai politikus melainkan juga sebagai negarawan.
Pada posisi inilah, publik atau rakyat juga bukannya tidak tahu, bahwa perilaku politikus dan dinamika kepolitikan kita, sama sekali tidak bersinggungan dengan pengabdian publik, melainkan lebih pada pengabdian kepentingan masing-masing.
Kepolitikan kita dijebak dalam trisula (1) formalisme dalam berpolitik, (2) pragmatisme dalam perilaku, dan (3) vandalisme dalam kepentingan. Mereka hanya mengandalkan prosedur formal, perilaku yang berlandas pada azas manfaat diri-sendiri, serta ketiadaan landasan etik serta tanggungjawab.
Jika demikian halnya, omong kosong jika jalan pengabdian kepada bangsa dan negara hanyalah melalui politik. Sekali pun jalan di luar itu, harus ditempuh lebih lama, namun demikianlah para teladan kita dulu telah juga memberikan contoh, bahwa perjuangan memang masih lama. Karena periodisasi lima tahunan dalam sistem demokrasi kita, ternyata tidak siap diterima sebagai sirkulasi percepatan bangsa dan negara ini pada keberadaban dalam berbangsa dan bernegara.
Maka, penguatan warga sipil, kembali memanggil para martirnya untuk harus bergerilya kembali melalui jalan yang lebih berliku. Lewat pendidikan, kebudayaan, dan ekonomi, setelah politik dan hukum gagal ditegakkan oleh para elite kepentingan kita. Dan ekonomi, dengan kesejahteraan rakyat di dalamnya, masih akan tetap menjadi masalah.
Revolusi, juga belum tentu satu-satunya jawaban. Karena sering, bukan hanya memakan anaknya sendiri, melainkan juga memberi jalan bagi para bajingan dan penumpang gelap, sebagaimana Reformasi 1998 tidak menjadikan Indonesia menjadi lebih baik, kecuali keluar dari mulut buaya masuk ke mulut buaya pula!
Adagium politik bahwa satu tambah satu belum tentu dua, menunjukkan dua hal. Bodoh secara logika, dan tidak jujur secara etika. Pada dua sisi itu, tidak ada tanggung jawab di sana.
Dalam politik yang baik, politik moralitas, satu ditambah satu adalah dua!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar