Sabtu, Juni 14, 2014

Prabowo, Kuda Troya Beda Kelas

Dengan pengakuan Darmawan Sepriyosa mengenai Obor Rakyat, dari sini kemudian kita tahu background masalah (mulai dari inilah.com, yang melibatkan Setiyardi dan Hatta Rajasa sebagai pemilik saham inilah.com, Andi Arief, dan kemudian orang Gerindra bekas anak buah Prabowo di Kopassus yang menculik Andi Arief, dan seterusnya dan seterusnya); Sebenarnya kita-kita yang mengerti situasi 1998 akan paham apa yang terjadi pada Obor Rakyat.
Karena masalahnya bukan hanya seperti yang disebut Darmawan (soal media mainstream yang mulai berpihak, sampai pada soal semua orang bebas berpendapat, dan meniru nabi-nabi), tetapi karena komentar orang Istana Kepresidenan yang menganggap Obor Rakyat adalah karya jurnalistik biasa dan harusnya dilawan juga dengan karya jurnalistik, sementara Dewan Pers mengatakan tabloid itu bukan karya jurnalistik. Bahkan pada sisi lain, Andie Arief, salah satu staff khusus kepresidenan yang teman sekelas Setiyardi mengatakan, Obor Rakyat perlu dicetak ulang dan sebarkan, dengan tujuan biar orang tahu. Bagaimana ada orang-orang di Istana bisa bersikap demikian, bukankah itu memojokan posisi SBY? Pihak Istana secara resmi membantah, bahwa tidak ada assisten staf khusus kepresidenan, tetapi Setiyardi yang teman sekelas dengan Andie Arief waktu SMP di Lampung, mengaku dirinya adalah assisten Felix Wanggai, staf khusus kepresidenan bidang Otonami Daerah. Kok kacau sedemikian rupa, seolah jabatan publik itu adalah masalah rahasia negara, hingga satu sama lain orang bisa saling ngomong demikian?

Sementara pada kenyataannya, Bawaslu melaporkan masalah Obor Rakyat ini ke kepolisian. Sedangkan pada sisi lain, kepolisian menunggu adanya pengaduan masyarakat, karena soal Obor Rakyat ini masuk delik pengaduan. 
Betapa kacaunya Indonesia, untuk yang jelas saja, ditanggapi dengan tidak jelas. Sampai perlu hendak menurunkan pihak BIN untuk menyelidiki masalah ini. Padahal, dengan pengakuan Darmawan Sepriyosa, semuanya sudah sangat jelas. Pertanyaannya menjadi lebih mudah kini. Kenapa mesti dicetak on-paper dalam jumlah besar, pakai duit siapa, kenapa dan untuk apa disebar ke desa-desa dan pesantren? Kalau Darmawan cerdas, dengan dalilnya bahwa dia ingin menjadi penyeimbang media mainstream yang sudah berpihak, mengapa obyek kampanye hitamnya hanya Jokowi? Jika dua capres sekaligus jadi obyek Obor Rakyat, maka segala macam alasan Darmawan, bisa diterima dengan acungan jempol dan memiliki bobot.
Tanpa ilmu intelijen sekelas kepolisian dan BIN (yang jika soal politik biasanya mbulet ke jawaban normatif prosedural, dan pasti akan ngegombal dengan beribu alasan), kita-kita mudah untuk mengerti, siapa dibalik semua aksi Obor Rakyat ini, dan apa targetnya.
Pilpres 2014 ini persis dengan pemilihan presiden 1999, ketika Amien Rais dan kawan-kawan mencoba melawan untuk menyingkirkan Megawati. Megawati dianggap akan menjadi agen kepentingan asing, sembari melemparkan isu SARA, bahwa kemenangan PDIP waktu itu, dinilai akan membahayakan dunai Islam. PDIP dicap sebagai partai nasionalis sekuler yang dekat dengan PKI. Menurut syariat Islam, perempuan dilarang jadi pemimpin. Dan itu makin efektif ketika Gus Dur berhasu dibujuk Amien Rais. 

Dan sekarang ketika Jokowi muncul sebagai capres, pertarungannya juga tak berubah. Berkumpulnya vested interest kekuasaan dan arus baru perubahan. Dengan bergabungnya Demokrat, FPI, FUUI (ulama yang mengharamkan Jokowi), Komunitas 'Piye Kabare' (Soehartois), dan segala apapun yang diklaim Gerindra mendukung Prabowo (yang akan memahlawannasionalkan Soeharto), petanya sudah jelas.
Lagi-lagi Amien Rais mampu menumpangi dengan kepentingan dan agendanya. Setelah pencapresan Jokowi, dan naga-naganya Jokowi menolak sodoran Hatta Radjasa sebagai cawapres pasangan, Amien Rais memutar halian, dengan melemparkan isyu poros Indonesia Raya, setelah istilah Poros Islam atau Poros Tengah tidak mendapat sambutan. 
Kepentingan Amien Rais, bertemu dengan kepentingan Prabowo yang sejak 1999 berkeinginan berada di tampuk kepresidenan. Untuk hal itu, Hashim Djojohadikusumo sudah menyiapkan dana unlimited. Duit dari mana? Entahlah. Yang pasti, masuknya ARB dan Harry Tanoe dalam koalisi Gerindra, diklaim Hashim sebagai besarnya kekuatan finansial Prabowo-Hatta. Apakah ada transaksi? Kenapa Prabowo menjanjikan ARB jadi menteri utama, atau HT mau menggelontorkan dana dan menghamburkan ruang iklan MNC Group untuk Prabowo?
Tak ada makan siang gratis, katanya. Adagium yang buruk tetapi selalu dikutip secara permisif. Seolah itu sesuatu yang benar dan mulia. Tetapi dengan ungkapan itu, kita bisa jadi menilai, mengapa PPP dan PKS mau mendukung Prabowo? Apakah mereka hanya ingin makan siang, atau hanya mau makan gratis?
Apa yang digagas Amien Rais dengan Poros Indonesia Raya perlahan mengujud. Sentimen yang dibangunnya, lagi-lagi bernuansa SARA. Dari sejak kualitas keislaman Jokowi, Perang Badar, dan kemudian masuknya ormas-ormas seperti FPI, FUUI, Jokowi bisa didorong menjadi common enemy yang membahayakan Islam.
Sayangnya, Amien Rais dkk tidak mendapatkan figur sekuat Gus Dur, yang waktu itu mampu menggeser Megawati. Prabowo, kuda troya yang kurang memadai untuk ini. Belum lagi koalisi obar-abir Gerindra, juga terdiri beragam agenda, yang tumpang-tindih di dalamnya. Soliditas PPP, PKS, PAN, PBB, tidak maksimal. Kecuali PAN yang mendapat 'jatah' cawapres, partai lain tampaknya hanya sekedar berteduh sembari menikmati makan siang gratis. Demikian juga pada akhirnya dengan masukkan Partai Demokrat, tidak memberikan pengaruh apa-apa. Golkar pun, bukan faktor yang menguntungkan bagi Prabowo. Tetapi dukungan Golkar penting, karena ARB bukan tipe orang yang nebeng makan siang gratis. Bisa jadi justeru dia yang mentraktirnya. 

Namun lemahnya kuda troya itu, yang memiliki banyak catatan gelap dan masih perlu diklarifikasi, menjadi salah satu sebab penting mengapa elektabilitas Prabowo susah naik. Berbagai bentuk kampanye hitam, propaganda bernilai SARA, dan berbagai fitnah, justru berbalik bukan Jokowi yang menjadi common enemy, melainkan justeru menuju ke Prabowo-Hatta.  
Mengapa demikian? Kubu Prabowo melawan arus publik. Arus publik adalah perubahan ke arah yang lebih baik (setelah buruknya era Soeharto dan era SBY), tetapi kubu Prabowo justeru mengesankan ingin membawa Indonesia pada situasi stagnan, yang menempatkan elite politik sebagai dewa-dewa. Sementara semangat jamannya adalah, bagaimana kita menyudahi kekuasaan elite yang tidak terkontrol dan jumawa. Reformasi 1998, elite membajak kesempatan itu untuk kembali dan lebih buruk dari era Ore Baru. Partai politik menjadi unsur penghancur bangsa dengan perilaku korupnya. Kemenangan politik rakyat pada 1999, dibajak Amien Rais dengan membuat Poros Tengah. Dan kini apakah kemenangan rakyat, dengan 'ditunjuknya' Jokowi oleh ketua umum partai pemenang pemilu, Megawati, pada Jokowi, akan diikhlaskan kembali dibajak dengan kuda Troya bernama Prabowo?
Jika Jokowi mampu membaca sejarah dan spirit reformasi 1998, mimpi rakyat untuk perubahan agar Indonesia segera on the track, tidak akan terbendung. Indonesia on the track adalah bertumpu pada sistem, sistem hukum, sistem ekonomi, dan sistem politik yang benar. Bukan sekedar melulu bertumpu pada pesona sang persona. Presiden tidak penting. Yang penting adalah rakyat yang berdaulat. Rakyat butuh presiden boneka yang menjalankan amanat dan kepentingan rakyat. Presiden boneka rakyat, adalah presiden yang tegas dalam sikap, berani memutuskan kebijakan pro-rakyat dan hukum, teguh mempertahankan dan berani menerima resikonya. Pada sisi itu, tak ada hubungan antara tegas dengan postur tubuh, karena tegas adalah sikap, dan sikap pemimpin hanya bisa dilihat dari apa yang dipikirkan dan sudah dikerjakan. Rakyat hanya membutuhkan cukup sandang, pangan, dan papan (serta hajat hidup sosialnya), tidak membutuhkan retorika elite politik yang hanya membuka segala blunder politik.
Sayang sekali, Pemilu kita kali ini belum beranjak ke arah yang lebih mencerahkan, karena masih berkutat pada isu ecek-ecek tentang apa dan siapa, bukan pada bagaimana Indonesia ke depan mesti dibangun.
Maka, rakyat berdaulat dan mandiri yang akan menentukan, yakni kita yang akan mengawasi kekuasaan itu, seperti syair lagu hiphop si Juki:

yang lebih penting dari politik, kawan,
adalah kemanusiaan
guru bangsa mengajarkan
kita saudara dalam kebhinekaan

setelah pilihan dan kemenangan
kami akan mundur menarik dukungan
membentuk barisan parlemen jalanan
mengawasi amanah kekuasaan


Semoga 9 Juli segera datang, dan biarkan 190 juta rakyat pemegang hak suara menentukan.

3 komentar:

  1. si juki ngutip gus dur itu, oom..

    BalasHapus
    Balasan
    1. Ya, si Juki kan sudah mengatakan "guru bangsa mengajarkan,..." mangsudnya kan itu antara lain mengutip gus dur, sukarno atau siapa saja deh yang dia sukai. Tapi kalau soal "setelah pilihan dan kemenangan,.... dst" itu kata-kata Juki yang saya amini dan dukung. bagi saya itu sikap yang keren.

      Hapus
  2. analisanya menarik Mas..namun sayangnya masyarakat Indonesia saat ini lebih menyukai gosip dan rumor tanpa ada keinginan untuk mencari faktanya..sehingga strategi menyebar rumor dan fitnah, sentimen SARA, dll masih mendapatkan hasil..hehehe..thanks..btw masukan sedikit utk blognya, kl bisa diperbaiki penampilannya supaya lebih nyaman dibaca..mungkin lebar tulisan diperkecil dan jarak antara kalimat diperbesar..

    BalasHapus