Jokowi: Mencari Siapa Kita Sebenarnya

Salah satu kelemahan Jokowi, ialah tidak meyakinkan. Bukan hanya secara fisik, tubuh dan tampang, tapi juga ketidakpandaiannya dalam berpidato. Dan ini menjadi bahan ledekan padanya selama ini, dan keyakinan orang untuk memilih Prabowo Subianto.

Seorang professor pengajar kebijakan public dan public speaking, menyarankan agar Jokowi belajar public-speaking. Sementara pakar komunikasi politik Efendi Ghazalie, secara teoritis-akademis menilai point minus Jokowi dalam hal kepandaian berkomunikasi, bisa mecelakakannya.

Apakah kita sedang meng-casting seorang pemimpin dari segi tampang dan kepandaian berpidato? Jika iya, kenapa tidak diadakan audisi pencarian bakat, atau lomba pidato saja, dengan juri Anang, Ahmad Dhani, atau para pakar ketampanan dan kecantikan?

Pertanyaannya, jika hanya dengan dua pertimbangan itu; Kenapa Anis Matta, Surya Paloh, Harry Tanoe, Wiranto, Gita Wiryawan, Anies Baswedan, Amien Rais, Rizal Ramlie, Hatta Radjasa, Yusril Ihsa Mahendra, atau siapa sajalah yang kita anggap ganteng, orator ulung, dan bahkan sebagiannya kaya-raya, tingkat elektabilitasnya rendah (lihat hasil pileg 2014)? Kenapa Prabowo mesti susah-payah menjalin koalisi dengan sebanyak-banyak partai untuk maju sebagai capres?

Soeharto telah sukses mengajari kita dalam mazhab pragmatisme, dengan praktek kebudayaan Orde Baru, hingga kita begitu suka terpesona dengan yang bernama persona. Maka selama satu generasi kita dididik dengan teater politik yang tampak atau kasat mata. Namun tak terasa, kita dikibuli bertahun-tahun. Pada puncaknya, Golkar mampu meraih kemenangan lebih dari 70% suara dalam Pemilu 1997.  Namun, hanya dalam waktu setahun, kekuasaannya rontok, dan dalam Pemilu 1999, suara Golkar pun rontok, hanya 24%, dikalahkan oleh PDI Perjuangan yang mencapai 34% suara.

Apa maknanya? Pertumbuhan yang semu, tak mempunyai akar dalam gelombang perubahan. Ketika dicoba diangkat Aburizal Bakrie dalam seri kampanye Golkar dalam Pemilu 2014, untuk mengembalikan kejayaan Orde Baru Soeharto, dengan mengatakan “piye isih enak jamanku to?”, suara Golkar lebih merosot lagi, 14%. Soeharto hanya merupakan cerminan inferiority mereka yang tak mampu menangkap angin perubahan ke masa depan. Tak mampu menjadi vote-getter, kecuali di bak-bak truk dimana senyuman Soeharto menjadi terasa pahit.

Pesona pada persona Prabowo, yang coba dibangun secara fisik dan verbal, juga sama sekali tak mampu mengangkat dirinya. Bahkan, dan apalagi, ketika sama persis dengan ARB, janji Prabowo jika jadi presiden akan mengangkat Soeharto sebagai pahlawan nasional (sesuatu yang pernah dicoba PKS dalam Pemilu 2009, tapi justeru menjadi blunder dan kontra-produktif).

Hal itu, justeru semakin menguatkan posisi Jokowi sebagai simbol perubahan. Dan hal ini yang tidak dilihat oleh para teoritikus politik semacam Efendi Ghazali dan para pengajar public-speaking. Menyamakannya dengan persona Barrack Obama, adalah salah besar, karena latar belakang dan spiritualitasnya berbeda.

Di mana kesalahannya? Pada persoalan bangsa dan Negara ini, yang sudah stag, mentok, mandeg, involutif, karena kegagalan teori-teori modernisme dalam menjawab persoalan. Apalagi ketika kepercayaan pada persona tidak berbanding lurus dengan harapan rakyat, karena sistem yang lemah hingga korupsi yang dilakukan oleh siapapun yang berada dalam lingkar kekuasaan. Tak peduli pada mereka yang miskin, yang tampan-cantik, yang beragama, yang berpendidikan tinggi. Teori tidak penting lagi. Sekarang adalah eranya kerja, kerja, kerja.

Konsistensi sikap Jokowi pada track sistem dan manajemen, tidak banyak dilihat sebagai point penting yang tak terlawankan, oleh siapapun kompetitornya. Padahal, hanya mereka yang konsisten pada sikap yang mengedepankan sistem, adalah mereka yang pemberani, tegas. Tegas itu berani memutuskan dan berani mengambil resiko, itu adalah visi kepemimpinan masa depan, yang agendanya bukan pada diri dan kelompoknya, apalagi pada masa lalu. Dua tahun kepemimpinan Jokowi di Jakarta, membongkar kebekuan manajemen kepemimpinan yang stag selama hampir 20 tahun di Jakarta.

Pada sisi ini, rasa frustrasi, kesumpegan, ketidakberdayaan silent majority, mendapatkan jawabannya. Dan itu hanya dimiliki oleh sebuah persona yang bebas dari kepentingan diri, kelompok, serta masa lalu, atau bahasa lain dari politik transaksional.

Perlawanan atau pesan rakyat, sesungguhnya sudah harus bisa dibaca dari hasil Pileg 9 April lalu. Di mana tak ada satu pun partai mendapat kepercayaan dengan angka yang penting. Semuanya di bawah 20%, dan bahkan dengan hitungan murni dari total 186 juta pemegang hak suara, PDIP real hanya mendapat angka 12%, dan partai lain tak ada yang mendapatkan dua digit (coba bagi perolehan suara mereka dengan jumlah angka pemilih, 186 juta, dan bukan dengan angka suara sah, itulah angka persentase perolehan murni).

Sayangnya, fakta itu digelapkan, disingkirkan, dimanipulasi, tidak dianggap. Bahkan ketika “oleh sejarah”, Megawati dengan kekuasaan mutlak, pemegang mandat konggres dari partai pemenang Pemilu, memilih Jokowi sebagai kandidat presiden, pun hal itu tidak pernah dibaca; sebagai isyarat kemenangan rakyat. Padahal, siapa sih Jokowi yang cungkring, tak bisa pidato, tampangnya ndesit itu? Sementara, banyak orang berlomba entah itu untuk jadi anggota parlemen, calon menteri, atau calon presiden, dengan mendirikan partai politik, aktif di dalamnya, dan membiayainya dengan bermilyar dan bertrilyun rupiah, seperti menguap begitu saja.

Apakah Jokowi sosok presiden boneka dan bodo? Pidatonya yang khas dan pendek saja dalam deklarasi damai para capres kemarin, menjelaskan karakternya yang lugas, tanpa tedeng aling-aling. Pemilu adalah kegembiraan politik, kalah-menang adalah kehendak rakyat. Dan ketika dengan sengaja ia tidak menyebut nama kompetitornya (yang disayangkan Effendi Ghazali), adalah sikap terbaiknya dalam menjawab siapa dirinya. Ia ingin menjawab ledekan Prabowo (juga Fadli Zon, dkk), yang jauh sebelumnya selalu menghinda-dinanya. Jika Yasraf Amir Piliang, pakar meta-komunikasi itu menilai Jokowi tegang, Yasraf adalah penganut mashab yang tampak, bukan yang tersirat.
Penilaian Jokowi, atau siapa sajalah, jika jadi presiden akan jadi pemimpin boneka, hal itu sama sekali menghina kita sebagai rakyat. Karena dengan parlemen yang akan sangat galak, media yang terbuka, dan hadirnya media social, kita akan dengan mudah membaca presiden yang kita hadapi itu boneka atau bukan, dan gampang saja kita mengkritik atau menjatuhkannya. Kita tidak hidup di jaman otoritarianisme Soeharto.Sekarang ini, siapapun boleh ngomong, sekali pun ngawur.

Sebagai walikota Solo, dan kemudian gubernur Jakarta, dengan berbagai cerita dan kinerjanya, obyektif sulit membantah fenomena sosok Jokowi. Di Solo ia berani menolak permintaan protokoler dari kedutaan AS, ketika dubes mereka hendak ke Solo. Di Jakarta ia berani menolak bantuan Bank Dunia, karena dinilainya ribet dan tidak menguntungkan rakyat. Itu semua fakta. Dan tak ada kaitannya dengan fisiknya yang lemah. Pilihan pada pemimpin, itu bukan pada apa yang akan dilakukan, apalagi yang hanya mendaku-daku memiliki kapasitas itu. Pilihan pada pemimpin adalah pada apa yang sudah dilakukan, dalam semua levelnya. Itulah yang bernama kinerja.

Dalam konsep kepemimpinan Kanjeng Nabi Muhammad, dari kelembutan itu bisa muncul ketegasan. Ialah kemampuan mendengar, menyimpulkan, dan memutuskan sesuatu (yang benar) dengan segala resiko yang terukur. Jadi ketegasan dan kewibawaan, tak berkorelasi dengan cashing, tampilan, packaging, apalagi yang hanya meniru-niru gesture dan gaya oratorik tokoh lain. Coba saja bergaul dengan para cowo macho di gym atau fitness centre. Betapa gagah, sexy, dan wanginya mereka. Kenapa bukan mereka kita calonkan sebagai presiden? Bukankah 2004-2014 kita juga bisa membandingkan kinerja kepemimpinan SBY yang jenderal tampan bersosok tinggi besar?

Jokowi adalah pertaruhan situasi transisi itu. Perubahan besar 1997-1998-1999 yang gagal, karena ditelikung para elitenya yang mengaku reformis (terbukti dan terlihat dari tokoh-tokoh pada 2014 ini), akankah kembali berulang dengan bergabungnya koalisi besar pada Prabowo, yang akan mengangkat Soeharto sebagai pahlawan nasional? Kita akan saksikan, pertarungannya menjadi head-to-head, kiri-kanan, hitam-putih. Antara mereka yang inginkan perubahan dan mempertahankan ‘isme kekuasaan’. Dari berbagai pernyataan Prabowo, yang pragmatis, tidak konsisten, pada akhirnya hanya sampai pada kesimpulan bagaimana kekuasaan diraih, apapun jalannya. Suatu ketika mengritik Golkar, lain hari bersama. Suatu kali mengritik habis SBY, akhirnya menyatakan hendak melanjutkan konsep pembangunan SBY. Dan seterusnya.

Sementara itu, di sisi lain, Jokowi adalah arus lain, dan itu bukan sesuatu yang mudah untuk difahami atau pun dijabarkan. Munculnya arus baru anti-teori, anti-tesis, anti-hero karena rasa frustrasi rakyat. Pemimpin transformasional pada saat itu akan muncul karena mereka mampu menyerap kebutuhan paling dasar manusia, seperti kebutuhan untuk rasa identitas, kebutuhan untuk memiliki, kebutuhan untuk merasa baik tentang upaya kita, kebutuhan untuk merasa bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang istimewa, kebutuhan untuk percaya bahwa masa depan kita adalah perpanjangan harapan masa lalu kita, dan kebutuhan untuk merasa bahwa kita mencapai sesuatu worthwhile dengan kehidupan kita. Singkatnya, kepemimpinan transformasional bekerja karena kebanyakan dari kita sebagai pengikutnya sangat ingin bekerja, dan bukan merasa nyaman dalam comfortable zone yang semu (The Science of Leadership, "Why Transformational Leadership Works”, Joseph H. Boyett, Ph.D., dari Boyett & Associates, 2009).
Secara umum, keterikatan kita pada pemimpin didasarkan pada rasa ke-putusasa-an kita, untuk merebut kembali bahwa "kami kehilangan surga masa kecil kami”. Dengan adanya pemimpin kharismatik, 'kami' kembali menjadi lengkap dan berharga. Pemimpin sebagai jawaban untuk ruang kosong dalam jiwa kita. Tidak ada rasa komunitas, tradisi, dan berbagi makna yang memberi generasi sebelumnya rasa penguasaan, keyakinan pribadi dan harga diri. Namun, secara spesifik dan unik, semuanya akan dituntun oleh proses kimiawi, sesuatu yang genuine, yang hanya akan muncul dari apa yang bernama ketulusan dan kejujuran. Kalau sudah sampai pada masalah ini, menjadi tidak mudah. Dan itulah kenapa pakar komunikasi politik dari kampus kita, kebanyakan tidak peka dalam soal ini. Karena analisa mereka hanya pada komparasi teks demi teks.

Padahal, ketika ilmu-ilmu yang baik dan benar itu tak juga membuktikan kemanfaatannya, yang akan selalu muncul adalah konsep-konsep anti-hero. Ini sesuatu yang tidak pernah dipelajari oleh para pengajar public-speaking, karena teori-teori komunikasi mereka berada dalam teori mainstream, yang mengandalkan masyarakat ideal karena lahir dari situasi ideal.

Memang tidak mudah, karena musuh Jokowi juga bisa bertambah banyak, utamanya mereka yang selama ini diuntungkan oleh tidak berjalannya sistem dan manajemen kontrol. Banyak orang khawatir digeser, kehilangan pekerjaan, dipindahtugaskan, dipecat karena kualitas kinerja. Mereka akan mempertahankan status-quo, comfortable zone. Dan bisa jadi, mereka akan lakukan segala cara, asal diri dan kelompoknya aman, di berbagai sektor dan lembaga.

Tetapi, jangan dilupakan, yang dirugikan oleh status-quo jauh lebih banyak. Anak-anak muda yang pintar dan tidak tertampung, jumlahnya juga jauh lebih banyak. Ini pertarungan aliran kepercayaan yang head to head berbeda tajam.

Tahun ini, kemungkinan perubahan itu ada. Jika bukan sekarang, kapan lagi? Jika bukan kita, siapa lagi? Persoalannya, siapa ‘kita’ itu? Kalau dalam sebuah slogan kampanye, ‘Jokowi-JK adalah kita’.

Kita buktikan ‘kita’ pada 9 Juli 2014 kelak.