Bu Risma dan Parpol yang Bodoh

Di fesbuk, twitter, blog, dan berbagai jejaring sosial media, banyak sekali diposting berita pemasgulan Tri Rismaharini sebagai walikota Surabaya oleh DPRD Surabaya (didukung semua fraksi, kecuali PKS). Pemostingan itu agak mengecewakan sesungguhnya, bukan karena peristiwanya, tapi karena pemostingnya tidak awas dengan kejadian yang berangka tahun 2011. Dan banyak orang tanpa re-checking langsung marah-marah mengomentari berita itu. Tentu saja marah-marah karena membela Bu Risma,
Bahwa hingga kini (apalagi setelah melihat tayangan wawancara Najwa Sjihab dengan Ibu Risma, Metro TV, 12 Februari 2014), isyu pengunduran diri itu tambah anget, tetapi perspektif politiknya sudah berbeda sama sekali. Berkebalikan arah malah.
Sekarang ini, siapa yang berani 'menanggung' kalau Ibu Risma mundur? Bukan hanya politikus lokal (anggota DPRD Surabaya maupun DPD PDIP Jawa Timur), tetapi juga DPP PDIP pun pusing menghadapi soal ini, dan mohon-mohon (ampun) agar Bu Risma tidak mundur.
Saya teringat pada Prof. Hamdi Muluk, dkk, yang rajin mendorong orang sipil (di luar partai politik) untuk menjadi pemimpin. Diantaranya selain muncul nama Pak Jokowi,juga direkomendasikan nama-nama fenomenal lainnya seperti Bu Risma dan Pak Kamil Ridwan (walikota Bandung). Hal itu karena parpol tak bisa diharap sebagai ajang penggodogan pemimpin. Maka perlu suntikan orang luar.
Saya kira pendapat itu betul, tapi menurut saya Prof. Hamdi terlalu muluk dan naif.
Contoh kejadian di Surabaya itu membuktikan, bagaimana partai politik benar-benar tidak bisa diharap luar dalam. Mereka menyeret masuk tokoh dari luar partai hanya untuk menarik simpati publik (karena di dalam mereka tak ada orang menarik itu). Tapi setelah masuk ke dalamnya, orang partai kemudian menjebak atau menelikungnya. Bayangkan waktu itu (2011), PDIP yang mencalonkan Bu Risma, namun partai ini pula yang menginisiasi gerakan pemasgulan.
Kasus Bu Risma dengan jelas menunjukkan kebobrokan partai politik, khususnya PDI Perjuangan itu sendiri. Mbak Mega mau marah-marah, dan itu katanya ulah oknum, terserah saja. Tapi begitulah kenyataannya. Tjahjo Kumolo cenderung menutupi masalah utamanya. Konon ada masalah internal, antara Bu Risma dan Pak Wisnu (yang tahun 2011 jadi Ketua DPRD Surabaya dan inisiator pemasgulan Bu Risma, yang sebelumnya adalah Ketua Tim Sukses Tri Rismaharini). Masalah apa? Tak ada penjelasan yang jelas.
Bu Risma meyakini ada pemalsuan tanda tangan dalam proses terpilihnya Wisnu sebagai Wakil Wali Kota Surabaya, sebagaimana pengakuan Ketua Panitia Pemilihan Wakil Wali Kota Surabaya yang merasa tidak menandatangani kelengkapan berkas calon wakil wali kota, seperti yang seharusnya. Bahkan sampai yang bersangkutan mengirim surat ke Menteri Dalam Negeri, terkait prosedur yang salah tersebut.Kenapa harus ada masalah 'ini' jika tidak ada masalah 'itu'?
Kenapa harus ada kecurangan dalam hal ini, dan tanpa melibatkan Bu Risma? Lihat agenda di baliknya. Dan itu inti masalahnya. Ketika pemasgulan tidak berhasil, maka jalan gerilya dipakai, dengan mendudukkan "orangnya" untuk masuk ke dalam sistem. Karena kalau Bu Risma diturunkan di tengah jalan, akan dapat pembelaan publik (dan parpol menjadi common enemy), itu berbahaya menjelang Pemilu 2014 ini. Maka Bu Risma akan tetap jadi walkot, tapi didampingi wawalkot yang bisa mengendalikan. Dan sekarang ini, para operator politik kotor dari DPC, DPD, dan DPP, pasti akan membujuk-bujuk Bu Risma untuk tidak mundur.
Dengan begitu maka kekuatan politikus kotor akan tetap eksis, bisa merangsek dan mengintersepsi keputusan-keputusan Bu Risma yang dianggap "tidak ramah lingkungan", atau dalam istilah Fadli Zon, Bu Risma ini type Ahok, maunya lempeng saja, kaku, dan tidak kenal kompromi. Memang harus begitu jika pro-rakyat, dan menjadi pejabat publik yang tidak korup. Tentu saja menjadi tidak ramah lingkungan bagi parpol yang korup.
Kalau saya menyertakan pendapat pribadi, saya mendukung Bu Risma mundur. Biar PDIP (lokal dan nasional) itu hancur. Parpol bodoh mestinya memang harus hancur (apa pun parpol itu). Itu kalau tuntutan Bu Risma [agar keputusan mengangkat wawalkot Wisnu dianulir] tidak dipenuhi DPP PDIP, artinya ada koboi-koboi Jakarta yang ikut bermain dalam soal ini. Artinya, hal itu menunjukkan DPP PDIP merestui kelakuan DPC dan DPD PDIP Surabaya (dalam proses pengangkatan wawalkot yang cacat prosedural hukum itu).
Pihak PDIP boleh saja mengatakan, bahwa apa yang terjadi ini bagian dari perang politik, psywar yang dilancarkan partai politik lain. Namun, tudingan dengan tanpa menyebut nama partai yang dimaksud itu (dengan alasan apapun), menunjukkan pernyataan itu sumir, lempar batu sembunyi tangan, atau mencoba mengalihkan perhatian. Sodorkan bukti, bahwa hal itu upaya busuk partai lain, sebutkan namanya, agar bisa dikonfirmasi, baru kita boleh menyebut ini berpolitik secara fair, dan rakyat akan bisa menilai siapa yang bersandiwara. Bahwa partai politik (apalagi menjelang Pemilu) penuh intrik, benar adanya. Tapi memakai cara kotor akan menuai hasil kotor juga, karena masyarakat sekarang bisa mendapatkan informasi darimana pun.
Itu kalau kita bicara kasus. Kalau kembali pada teori Prof Hamdi Muluk, saya lebih percaya ubahlah UU Politik (dan Kepartaian) kita, agar oligarki partai (kekuasaan orang-orang/elite partai yang absolut) bisa diberantas, dan rakyat pemilik kedaulatan tidak hilang akses begitu habis mencoblos. Sekarang ini, begitu seseorang terpilih berdasar pilihan rakyat, langsung orang itu dalam kuasa partai. Ia tidak menjadi wakil rakyat dan mewakili kepentingan rakyat lagi. Partai kemudian membentuk fraksi-fraksi di legislatif, yang berhak menaik-turunkan orang. Sementara rakyat pemilih tak punya akses lagi, untuk menghentikan di tengah jalan ketika wakil yang dipilihnya itu menyelewengkan amanat rakyat.
Bisakah, dan mungkinkan anggota legislatif merekomendasikan RUU yang bakal memangkal kuasa partai? Tentu saja terdengar utopis, tetapi tetap harus disuarakan.
Bu Risma yang dicintai rakyat Surabaya, kini dimain-mainin partai. Tapi kita bisa apa? Untung 10 juta bonek bersedia di belakang Bu Risma, untuk ngamuk massal. Dan kita kembali ke demokrasi bar-bar. Jadi? Mundur saja, Bu Risma. Sebentar lagi Pemilu, sesekali kita mainin parpol yang suka mainin kita!