KPU: Bagaimana Jika Kita Dipimpin Presiden Gila?

SURAT TERBUKA KEPADA KPU | Sebenarnya capek juga ngomong soal politik di negeri ini. Karena lebih sering kita bertemu dengan hal-hal yang satu dan lainnya tidak logis.

Salah satu yang tak logis, adalah soal cek kesehatan bagi para capres dan cawapres. Tapi sama seperti ujian SIM, kita tidak pernah tahu kenapa seseorang dinyatakan lulus yang lain tidak.

Ketika capres ini dinyatakan lulus, memenuhi syarat sebagai calon presiden, kita (rakyat pemilih dan rakyat pemegang kedaulatan Negara) tidak pernah tahu kondisinya. Satu-satunya capres yang gagal karena factor kesehatan, sepanjang pemilu di Indonesia, hanyalah Gus Dur (Pemilu 2004), meski pun tetap saja kita tidak tahu persisnya, kecuali karena factor kesehatan matanya. Kalau presiden kita buta bagaimana? Memangnya tidak boleh?

Baiklah, syaratnya harus sehat jasmani dan rohani. Tapia pa itu kriteria dari sehat jasmani dan rohani? Rakyat tidak diberitahu persisnya, apalagi hasil cek kesehatan jiwa-raganya. Apakah itu rahasia Negara? Rahasia kedokteran? Dan rakyat percaya begitu saja? Bagaimana kalau KPU nipu? Lagian, napa sih, cek kesehatan itu harus ke RSPAD? Tradisi Orba yang mau dilanggengkan ya?

Tidak bisakah rakyat sebagai pemberi mandat mendapatkan informasi kondisi yang akan diberi mandat? Ayolah berfikir logis! Atas nama UU Informasi, dilarangkah rakyat mengetahui hal yang prinsipil ini?

Bagaimana kalau kita ternyata bakal dipimpin presiden gila, atau presiden bodoh? Sementara rumors dan berbagai black-campaign menyebut, kalau Prabowo psikopat, labil, temperamental, bahkan gila? Demikian juga Jokowi disebut IQ jongkok, telmi, tidak tegas, dan seterusnya, benarkah semuanya itu?

Jika KPU membuka hasil cek kesehatan capres-cawapres itu ke public, selesai sudah persoalan, dan tidak menimbulkan fitnah, karena KPU adalah rujukan untuk menangkal semua black-campaign yang berkembang di masyarakat.

Sebenarnya, logika kita yang lurus, dengan dinyatakan capres-cawaprs itu lulus memenuhi syarat, maka selesai sudah perdebatan tentang layak dan tidak layaknya para calon. Tapi, dalam alam demokrasi di mana kualitas politik kita yang kacrut, black-campaign tumbuh subur pada tingkat literacy masyarakat yang rendah dan politikus yang culas, penyampaian detail hasil cek kesehatan jiwa-raga capres-cawapres ke public menjadi relevan. Setidaknya, untuk menghindari fitnah.

Bayangkan, jika tiba-tiba ada politikus busuk mengatakan bahwa salah satu calon mempunyai IQ 152, darimana datanya? Dan kenapa perlu mengatakan itu? Mau mendelegitimasi calon lainnya atau membongkar aib KPU?

"Satu saya dengar, yang belum didengar umum, karena pemimpin mendatang meringkankan beban kita. Dan berita gembira bagi kita, hasil tes psikologi capres, bahwa IQ Pak Prabowo, dalam tes itu 152," kata Wasekjen PKS Fahri Hamzah. Darimana mendapatkan data itu? Kalau ini dibilang oleh KPU sebagai rahasia Negara, tindakan apa yang patut untuk kelakuan membocorkan rahasia Negara? Ada undang-undangnya bukan?

Perdebatan politik kita bukan saja membosankan, melainkan memuakkan. Apalagi ketika Fahri membandingkan IQ rata-rata orang di dunia. Menurutnya, rata-rata IQ dunia, 91 sampai 111. "Sudah dianggap luar biasa 120 sampai 130, bayangkan kalau 152, itu kategori pemimpin jenius," ujarnya.

Sementara kita tahu, IQ tidak menjamin orang bijak dalam memimpin. Diktator Khadafi, Kim Il Sung, Teodoro Nguema, 'si Kanibal' itu, IQ-nya mencapai 145-an. Apa Fahri mau menguatkan bahwa capres yang didukungnya seorang yang setara dengan Khadafi, Kim Il Sung, atau Nguema?

Dalam pendapat para psikolog sendiri, standar, IQ saja tidak dapat menjadi indikator bagi kesuksesan hidup, apalagi sebagai pemimpin, terutama karena masih dibutuhkan EI (emotional intelegence), SI (spiritual intelegence), AI (adversity intelegence). Justru 80 persen sumbangan sukses adalah inteligensi emosi, spiritual, adversity, dan sebagainya. Terlalu naif jika tes psikologi hanya didasarkan pada tes IQ. Sayangnya untuk mengukur inteligensi yang lain, belum ada yang baku. Lagi pula IQ itu sebuah nilai potensi, bukan sesuatu yang absolut dan final. Boleh saja mengaku ber-IQ tinggi, namun baru akan "nyata" jika dibarengi dengan karya nyata. Di dunia ini, diakui nama Einstein sebagai genius dengan IQ 150-an ke atas, karena temuannya yang nyata dan berlaku hingga kini (dr. Pratiwi Wahyu Widiarti, psi). Apakah Prabowo lebih hebat dari Einstein? So, tenang sajalah. Masih banyak indikator-indikator lain yang perlu diuji.

Pada KPU, please deh, mau membuka diri atau membuka aib? Saya sebagai rakyat mempunyai hak menuntut: Buka itu hasil cek kesehatan. Kalian semalam berpidato dan berjanji membuat pemilu yang berkualitas dan bermartabat. Atau kita ubah pilpres ini sekedar lomba cerdas-cermat saja?