Pilpres 2019 dan Pertarungan Sipil-Militer

Orang bilang pilpres 2019 ini nasionalis versus agamis dengan beberapa catatan dan variannya. Penyebutan yang menyesatkan dari bias isu politik identitas. Lagi pula definisi nasionalis-agamis sebenarnya tidak relevan. Kecuali, rujukannya hanya untuk penguatan kelompok masing-masing, seperti penamaan kampret dan kecebong. Apanya yang kampret? Apanya yang kecebong? Bukankah dalam kampret terdapat kecebongan, sebagaimana dalam kecebong ada kekampretan?

Memangnya kalau nasionalis tidak agamis, sebagaimana jika agamis tidak nasionalis? Yang nasionalis juga agamis, ada. Yang nasionalis tapi kafir, juga ada, sebagaimana yang agamis dan sekaligus nasionalis. Bahkan kini, yang agamis tapi kafir juga ada. Bagaimana itu? Sudahlah. Lupakanlah definisi-definisi, kecuali kita sedang melakukan telaah akademik di hadapan para tim penguji di kampus, entah ketika sedang memajukan tesis atau disertasi. 

Dengan hadirnya sosok Prabowo, SBY, kemudian ditambah AHY, rasanya yang muncul dalam Pilpres 2019, adalah lanjutan isu awal tentang siapa yang berjasa di negeri ini. Perjuangan fisik (militer) atau perjuangan diplomasi (sipil)? Bersatunya SBY dengan Prabowo, di luar masalah dinasti dan geneaologis SBY, menyiratkan yang sebagian orang masih mengimpikannya. Bahwa kita butuh kepemimpinan yang tegas, dan itu militer (bisa bernama Prabowo, atau SBY, atau AHY). Sementara, kepemimpinan sipil selalu diisukan sebagai tidak tegas, tidak nasionalis (jual negara), kepemimpinan lembek, sebagaimana kritik itu akhir-akhir ini kembali didengungkan menjelang pilpres, kepada Jokowi. Pertarungan turunan yang dimulai dari konflik antara Jenderal Sudirman dengan Sukarno cum suis, dalam taktik dan strategi perang kemerdekaan 1946 - 1949.

Pertarungan atau persaingan keduanya, sipil militer, menjadi semakin tegas ketika kepentingan luar (AS) masuk dengan memanfaatkan kelompok militer, sebagaimana bisa dilihat dalam Permesta, dan juga melibatkan isu agama sebagaimana pada DI/TII Kartosoewirjo yang berbasis di Jawa Barat. Lebih-lebih, hal itu menguat ketika Sukarno sebagai sosok pemimpin Asia-Afrika, menjadi ancaman serius bagi kepentingan global Amerika Serikat. Kita tahu kemudian, semenjak 1965, kekuatan nasional Indonesia beralih pada Soeharto, dengan dikotomi militer-sipil yang makin menguat. Dan ketika Soeharto melakukan dekonstruksi partai politik, maka hegemoni militer diimplementasikan secara efektif oleh Soeharto dalam system pemerintahannya yang otoritarian.

Pada sisi lain, munculnya PKS, PBB, juga PAN pada akhirnya menjadi aneh bin ajaib, justeru ketika mereka bersekongkol dengan Imam Besar Umat FPI Rizieq Shihab, yang kini jadi pelarian di negeri leluhurnya. Tapi tentu bukan tak bisa dijelaskan. Kita harus melihat titik simpulnya, dari sejak awal kemerdekaan juga. Ialah ketika Sukarno terlibat dalam perdebatan soal dasar negara hingga lahirnya Pancasila.
Spirit Masyumi yang menitis pada Yuzril Ihza Mahendra (PBB), bertemu dengan sentimen yang sering digulirkan Amien Rais, yang selama ini berseberangan dengan kelompok nasionalis dari gerbong Megawati Sukarnoputeri (ingat Pemilu 1999, ketika Amien Rais membuat Poros Tengah dan menjungkalkan peluang Megawati menjadi presiden). Sementara, kelompok Islam Radikal (atau Awam Radikal?), dimanfaatkan pihak penguasa sebelumnya, yakni Soeharto, sehingga muncullah Rizieq Shihab melalui Pam-Swakarsa, ketika militer (Wiranto) menghindari bentrok langsung dengan rakyat. Pam-Swakarsa membuka peluang terjadinya konflik horizontal, rakyat dengan rakyat, di mana militer dengan berbagai alasannya, bisa masuk mengatasi.

Setelah longsornya Soeharto 1998, kelompok Islam (Awam) Radikal ini memiliki peluang yang sama. Demikian pula bangkitnya beberapa ormas dan komunitas agama serta politik, yang selama ini mendekam karena represi Orde Baru. Mereka bertumpu dalam satu momentum, dan satu kepentingan, untuk menjadi counter bagi pemerintah yang berkuasa (yang selalu dinilainya tidak ramah Islam, seperti isu yang dikembangkan dengan perihal penistaan agama dan penistaan ulama). 

Kehadiran SBY yang diuntungkan oleh situasi peninggalan Soeharto, sangat memanfaatkan kelompok agama ini. SBY dengan latar belakang militer, sangat mengetahui framing politik yang ada. Pilpres 2014, ketika lagi-lagi muncul capres Prabowo, vis a vis pertarungannya dengan Jokowi, menyiratkan isu lama militer – sipil. Jokowi adalah representasi dari PDIP, tegak-lurus dengan Megawati, yang jika ditarik garis lurus sampai pada Sukarno. Kelompok agamis (dalam hal ini agama Islam), cenderung mendukung Prabowo dan anti-Jokowi. Hal itu semakin jelas terepresentasikan dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, bahkan Pilkada Serentak 2018 di Jawa Barat, di mana cagub-cawagub dari Gerindra dan PKS, membawa-bawa isu ganti presiden (Jokowi), dengan slogan 'Asyik Gubernur Prabowo Presiden'. Dan kalah.

Berkoalisinya Prabowo dan SBY, menjelaskan pula hal itu. Kelompok agamis seperti PKS, PAN, PBB, serta Rizieq Shihab cum suis, hanyalah mendompleng. Secara electoral threshold, mereka partai kecil. Bahkan jika dihilangkan dalam koalisi Gerindra-Demokrat, Prabowo (dan AHY) memenuhi syarat sebagai pasangan capres. Tidak berkait isu agama di situ, karena SBY, dan lebih-lebih Prabowo, tidak merepresentasikan Islam, sebagaimana Jokowi, sekiranya kita memakai ukuran nasionalis dan agamis. Karena itu, tidak relevan. Amien Rais sendiri, dengan PAN, nyatanya tak mampu menyodorkan tesis baru soal tidak perlunya kita terjebak dalam isu nasionalis-agamis. Karena Amien pun tak bisa menghindari keterjebakannya, di luar soal-soal kepentingan ambisi politik pribadinya yang selalu berada dalam posisi outsider. 

Dengan menanggalkan isu identitas kelompok nasionalis-agamis itu, yang kemudian tampak sebagaimana di AS dengan Demokrat dan Republik, kita masih melihat konflik turunan militer versus sipil. Tak peduli dengan latar nasionalis atau pun agamis, yang keduanya melekat pada masing-masing kelompok.

Sampai kapan isu disparitas sipil-militer ini? Akan kita lihat pada kepiawaian kepemimpinan Jokowi, untuk memadukan semua unsur kekuatan negeri. Jika pesan sejarah adalah perubahan, bangsa dan negara Indonesia yang plural ini memang lebih membutuhkan kepemimpinan model Jokowi, yang merepresentasikan spirit jamannya ke depan. Kepemimpinan androgini jauh lebih adaptif dalam melihat persoalan, dibanding kepemimpinan yang macho-militeristik, yang makin tidak relevan.

Kita akan melihat tesis ini ke depan, agar Indonesia bisa menyerap apa yang diinginkan Sukarno, sebagai bangsa yang memiliki spiritualitas kegotongroyongan, intisari sila dari Pancasila. Jika Jokowi dengan kemampuan adaptifnya (sebagai ciri kepemimpinan androgini), mengoplos militer, agama, juga perempuan, dalam kabinetnya, semestinya itu bisa ditangkap sebagai pesan ke depan, bahwa yang kita butuhkan adalah kapabilitas, kecakapan, profesionalisme, bukan sekedar dari mana dan agamanya apa. Di samping tentunya, karena Jokowi berada dalam situasi transisi yang membutuhkan jembatan untuk mengakomodasi dan mereduksi gejolak.

Pada Pemilu dan Pilpres 2024, mestinya kepentingan kita lebih berfokus pada bangsa dan negara Indonesia Raya. Bukan pada sentimen-sentimen yang sampai kini masih dibangun, entah itu sipil atau militer yang terjebak dalam dikotomi nasionalis-agamis. Apalagi senyatanya, pengalaman dengan dua presiden berlatar-belakang militer, index prestasinya dengan berbagai tolok-ukur dinilai jeblok. Bagaimana jika kelak dengan militer-pecatan, yang katanya tangguh dalam operasi-operasi militer, tetapi diam-diam dikritik para seniornya tidak efektif dan efisien? Hanya karena waktu itu ia mantu diktator penguasa, kritik itu tak sampai. 

Semoga, pada masa-masa mendatang generasi penerus tidak lagi disibukkan dengan isu dan sentimen mengenai sipil, militer, nasionalis, agamis, yang tidak lagi relevan dan tidak produktif. Kecuali, bangsa ini ingin terus-menerus dalam krisis identitas. 

Sunardian Wirodono
Yogyakarta, 2 Agustus 2018