Jokowi dan Warga Negara Proporsional

Yang kecewa kepada Presiden Jokowi, bukan hanya lawan-lawan politik, plus para pengikutnya. Yang kecewa pada Presiden Jokowi adalah juga sebagian pendukung dan yang dulu memilihnya. Perbedaannya tipis. Jika yang pertama dengan suka cita makin menghajarnya (apalagi mendapat tambahan amunisi perubahan sikap para pendukung Jokowi), sementara yang kedua, kecewa tapi kebingungan mau ngapain. Galow-melow-on-the-window (jangan sensi, ini istilah ngacow).

Apa saja yang membuat kecewa? Ketidaktegasan Presiden? Seperti memberi ruang pada kelompok intoleran? Apalagi dengan memilih Ma’ruf Amin dan menyingkirkan Mahfud MD. Plus ditambah lagi yang aktual, kasus Ibu Meiliana. Dulu para pendukung Jokowi (saya sebenarnya tak hendak menyebut sebagai ‘kaum kecebong’), khususnya Ahokers, juga pernah kecewa soal ini dalam kaitan kasus Ahok. Kok Jokowi nggak intervensi? Padahal para pendukung Jokowi dulu juga dengan jenaka bisa bikin meme “Semua Salah Jokowi”. Bukan untuk mengejek, apalagi menyalahkan, Jokowi. Melainkan lebih pada pemahaman mereka, melihat kekonyolan para pembenci Jokowi yang sudah hilang akal (yang dalam hal ini saya juga tak ingin menyebutnya ‘kaum kampret’).

Para pembenci Jokowi sejak awal, para diehard yang memakai Prabowo sebagai ‘media’ mereka, bertambah amunisi. Karena tak lagi hanya soal utang negara, penistaan ulama, lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, jual negara ke asing dan aseng. Yang semua permainan isu itu mudah dibantah, sekiranya rakyat mendapatkan informasi memadai. Ada gadget di tangan untuk mengakses semua hal, tapi apa jadinya kalau yang diakses media online abal-abal? Kalau Menkoinfo membredel itu, nanti dituding pula anti demokrasi.

Saya sedang mengumpulkan data, bagaimana sih sebenarnya setiap warga bangsa dalam merespons dan bereaksi, terhadap masalah pergantian kepemimpinan nasional mereka. Entah itu Presiden, Perdana Menteri, atau Raja dan Ratu. Apa sama gemblung dengan sebagian kecil masyarakat Indonesia yang heboh? Moga-moga ada yang memberi input mengenai hal ini.

Jika benar tesis Herbert Feith tentang sistem politik kita yang elitis, bisa jadi memang tak ada perubahan sistem pemilihan kepemimpinan kita, dari sejak jaman Ken Arok hingga kini. Hanya peralatannya saja berbeda sesuai jaman. Tetapi itu artinya juga, apakah tak ada perubahan pada ‘kualitas’ masyarakat kita? Padahal, revolusi teknologi komunikasi dan informasi, telah mengantar pada revolusi industri 4.0. Mengapa tidak ada korelasi antara percepatan teknologi, yang mempengaruhi perubahan sistem nilai sosial (juga politik dan ekonomi) kita, dengan perkembangan pengetahuan masyarakat? Apakah daya akselerasi rakyat rendah? Jika benar demikian, salah siapa?

Meletakkan semua persoalan negara kepada Presiden, menunjukkan warga negara tidak mengetahui sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan negaranya. Dulu sebagai anak jaman old, saya beruntung mendapat mata pelajaran civic, mengenai soal ketatanegaraan. Kita mengenal konsep jadul tiga pilar; legislative-eksekutif dan judikatif. Kini, bahkan ada sebutan 4 pilar, tapi apa rakyat mengerti yang dimaksud?

Rakyat yang kecewa, atau yang ingin menjebak Presiden, semuanya menuntut Presiden beraksi. Seolah ia manusia paling berkuasa. Padahal dalam sistem kepolitikan kita hari ini, yang tak jelas. Apakah presidential atau parlementer? Kenyataannya, Presiden diikat oleh begitu banyak aturan. Parlemen bahkan bisa sangat berkuasa, dan bahkan belum lama lalu, Presiden divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri tingkat Propinsi di Kalimantan, atas kasus kebakaran hutan. Bayangkan! Baru di jaman Jokowi terjadi hal ini. Terus sekarang presiden disuruh intervensi soal Ahok, Meiliana, TK Kartika yang akhirnya cuma memecat kepala sekolah? Bagaimana dengan soal Rizieq Shihab, Riza Chalid, Neno Warisman, tagar 2019GantiPresiden yang seorang pakar hukum tata negara mengatakan itu gerakan makar, dan sebagainya itu?

Kasus-kasus hukum, seperti halnya vonis Meiliana, jelas ada dalam kuasa hakim yang memutuskan. Apakah jika hakim memutuskan, lalu kiamat? Ada lembaga justisia, bahkan setingkat komisi negara yang mengawasi kinerja hakim. Ada Mahkamah Agung sebagai atasan para hakim, yang akan mengkritisi apakah hakim telah bekerja impharsial, adil, atau berada dalam tekanan. Dan keputusan hakim bisa dibatalkan sekiranya proses peradilannya sesat (seperti banyak orang menduga terjadi pada kasus Meiliana, yang lebih dulu dari kasus Ahok, tapi baru dimunculkan lagi setelah kasus Ahok bisa diputuskan. Jaksa dan Hakim mungkin melihat celah itu, atau memang satu agenda, untuk menggoalkan pemidanaan Meiliana? Bahkan dalam sebuah penelitian, ada disebut istilah ‘entrepreneur politic’ yang memainkan isu ini).

Menuntut presiden untuk semua hal, tetapi senyampang itu membiarkan bagaimana lembaga negara seperti parlemen, mahkamah agung, bahkan mahkamah konstitusi bekerja (termasuk KPU dan Bawaslu) secara tak proporsional, menjadikan kita sebagai warga negara yang juga tidak proporsional. Karena mengirimkan tuntutan atau tudingan pada pihak yang tidak pada tempatnya. Sungguh kasihan bukan, jika masalah Anda miskin, dan bodoh, itu semua karena Pak RT tidak bisa menjalankan tugas ke-RT-annya?

Jika digambarkan dalam sebuah karikatur, mungkin Jokowi yang kerempeng itu, dililit tali, yang ujung-ujung tali ditarik saling bertentangan dengan para penarik lainnya. Para penarik tali itu, ada bernama parlemen, partai politik oposisi, para ketua umum parpol koalisi, konglomerat hitam, koruptor, kelas menengah terpelajar, para orbais terselubung, pembenci Jokowi, dan kini ditambah mungkin para ahoker, kaum minoritas. Lengkap sudah.

Jalan perubahan memang tidak mudah. Dan Jokowi, dalam kesendirian, tubuhnya rompal. Hancur sewalang-walang, karena ditarik dari kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang, luar, dalam. Dan kita, lagi-lagi kehilangan momentum karena ketidaksabaran.

Apa yang diajarkan pengalaman dan sejarah? “Bahwa rakyat dan pemerintah tidak pernah belajar sesuatu dari sejarah, atau bertindak tidak berdasarkan prinsip,” tulis George Wilhelm Hegel, seorang filsuf dari Jerman. Atau dalam renungan Aldous Huxley, sastrawan Inggris, “Paling kurang dua pertiga kemalangan kita berasal dari kebodohan manusia, kebencian manusia, dan para motivator dan hakim penentu kebencian dan kebodohan, idealisme, dogmatisme, dan penyepuhan label atas nama berhala agama atau politik.”

Dan atas nama kritisisme masyarakat, negara mudah ditanami isu apapun. “Tongkat kayu dan batu jadi tanaman isu,…!” seperti dinyanyikan oleh Koes Plus dalam lagu berjudul Kolam Isu!