Dalam kesempatan itulah Aidit, Ketua CC PKI (Partai Komunis Indonesia), mendapat penjelasan dari Tim Dokter RRT; bahwa akibat penyakitnya (nya = Sukarno), Presiden akan menjadi lumpuh dan meninggal dunia. Demikian saya kutip dari Kronik Abad Demokrasi Terpimpin. Dari Manifes Politik Sampai Naiknya Soeharto, Koesalah Soebagyo Toer, Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat <Jaker>, Jakarta, 2016, h. 239).
Selebihnya kita tahu, mesin politik bergerak cepat, baik dari kubu PKI dan Tentara di bawah konsolidasi Soeharto. Dari berbagai dokumen negara, yang kemudian diakses dan diupdate beberapa lembaga negara AS, Eropa, juga Rusia dan Australia, kita mengetahui bagaimana konstelasi politik, dan berbagai manuver yang terjadi.
Peristiwa 30 September 1965 bukan ‘hanyalah’ tetapi ‘adalah’ penanda, karena eksekusi sebenarnya pada hari-hari berikutnya. Kekuasaan Bung Karno diringkus. Pembantaian massal yang menimbulkan luka sampai hari ini, dan orang masih tega saling tuding. Hingga dilema Jokowi dalam situasi transisi yang kritis ini. Apalagi dengan bersatu dan hendak kembalinya soehartoisme, sepanjang 20 tahun pasca reformasi 1998.
Kini bahkan, konfigurasi, juga konstelasi politik semakin absurd. Bagaimana dari Pam-Swakarsa kemudian menjadi FPI, berganti kulit Alumni 212, dan kemudian ada julukan Ulama GNPF yang mengklaim pemegang merek 212. Rizieq Shihab yang menjadi tokoh sentralnya, kemudian bisa bersama dengan Anies Baswedan dan Amien Rais. Dalam Pilpres 2019, setelah sukses gerakan Pilkada DKI Jakarta 2017, kini bahkan PKS serta PAN pun mendekat, disamping anasir lama seperti Prabowo (Gerindra) dan Tommy Soeharto.
Perebutan kekuasaan, tentu tak hanya bermula dari Bung Karno ke Soeharto. Jauh sebelumnya, sejarah kepolitikan kita telah dipenuhi intrik dan konflik. Setelah Ken Arok merebut kekuasaan Tunggul Ametung pun, kelompok agama (Kaum Brahmana) telah ikut menceburkan diri dalam politik kekuasaan, dan mengantar kekuasaan Ken Arok untuk menyudahi konflik antara para Brahmana dengan penguasa Kediri.
Tak ada yang baru, untuk sekedar mengatakan hal itu terjadi ketika demokrasi belum ada. Karena di jaman kini pun, ketika mendaku demokrasi sebagai sistem kenegaraan, masih saja ada klaim-klaim sebagaimana jaman baheula. Karakter politik kita tak berubah. Beruntung bahwa sebagai institusi negara, tentara kini menyadari perannya, dan terikat hukum internasional yang tak mudah ditembus.
Generasi baru militer kita, juga lebih akomodatif, dibanding Kivlan Zein cum suis. Dan Jokowi dengan taktis merekrut beberapa petinggi militer senior, yang mau tak mau harus dikompromikan. Jika karakter kepemimpinan sipil model Jokowi bisa berlanjut pada 2024 dan seterusnya, mungkin logika negara berdaulat sebagaimana pemikiran Sri Mulyani Indrawati, bisa bergulir secara gradual. Politik klenik yang selama ini dipakai sebagai legitimasi dalam mencari calon presiden, mestinya makin disadari tidak relevan.
Apa yang terjadi pada kejatuhan Sukarno, kemudian sampai pada isu-isu politik yang menyertai setiap Pilpres kita hingga hari ini, masih didominasi wacana elite yang belum tentu benar, dan beberapa bahkan tampak sesat. Itu semua lebih karena rakyat tak pernah dianggap ada, atau bahkan dianggap bodoh. Lebih karena juga rakyat sendiri bersifat a-politis. Seolah politik adalah jalan sesat. Padahal buta politik, akan menyebabkan negara mudah disesatkan para elitenya yang sesat dari sejak pikiran.
Jika rakyat ngomong politik, tidak harus dan tak selalu mesti berpolitik praktis, menjadi pejuang partai. Menjadi rakyat yang sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga-negara, itu menunjukkan kita sebagai insan politik. Apalagi berani menyuarakan aspirasinya, opini dan gagasan serta inisiatif kita. Sebagaimana kata Ahok; “Kalau pejabat negara sudah bener, buat apa saya ribet terus soal politik?” Kita bisa kerja enak, dan pesta selalu, karena dugem pun enak.
Lha, kalau pejabat negara sampai kini belum bener, dan kita diam saja? Mereka yang akan mudah mengadu domba kita. Padahal persoalannya sepele, (capres) mana yang lebih baik, akan dimenangkan rakyat. Itu saja sih. Hubungannya dengan DN Aidit 53 tahun lalu, sebagai judul tulisan? Nggak ada. Atau mau dicari hubungannya? Itu semua lebih karena kita menganggap presiden adalah satu-satunya, yang paling penting. Padahal, yang paling penting, kata Bung Karno; rakyat kuat negara kuat. Karena kalau rakyat cuek, elite akan nipu kita!
Ayo, bantu Lombok!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar