Garuda Pancasila, Sejarah dan Makna

Setelah Perang Kemerdekaan Indonesia 1945-1949, disusul pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda melalui Konfrensi Meja Bundar pada 1949, dirasa perlu Indonesia (yang pada saat itu bernama Republik Indonesia Serikat) memiliki lambang negara. Pada 10 Januari 1950, dibentuk Panitia Teknis dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah koordinator Menteri Negara Zonder Porto Folio Sultan Hamid II. Presiden Soekarno menugaskan Sultan Hamid II (1913-1978, kelahiran Pontiana, bernama asli Syarif Abdul Hamid Alkadrie, putra sulung Sultan Syarif Muhammad Alkadrie, Sultan Pontianak), merencanakan, merancang dan merumuskan gambar lambang Negara. Susunan panitia teknis: Muhammad Yamin sebagai ketua, dan beranggotakan Ki Hajar Dewantara, MA Pellupessy, Moh Natsir, dan RM Ng Poerbatjaraka bertugas menyeleksi usulan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah.

Dalam buku “Bung Hatta Menjawab” dijelaskan terpilih dua rancangan lambang negara terbaik, yaitu karya Sultan Hamid II dan karya M Yamin, dan pemerintah serta DPR menetapkan rancangan Sultan Hamid II. Alasannya, mengacu kepada ucapan Presiden Soekarno, bahwa hendaknya lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dasar negara Indonesia, dengan sila-sila dari dasar negara, yaitu Pancasila yang divisualisasikan dalam lambang Negara itu.

Sultan Hamid II (1913-1974)

Namun tidak sekali proses, karena Presiden RIS, Ir, Sukarno dan PM Mohamad Hatta, terus melakukan penyempurnaan rancangan itu dengan Sultan Hamid II.  Mereka bertiga sepakat mengganti pita yang dicengkeram Garuda, yang semula adalah pita merah putih menjadi pita putih dengan menambahkan semboyan "Bhineka Tunggal Ika".

Tanggal 8 Februari 1950, rancangan lambang negara tersebut mendapat masukan dari Partai Masyumi untuk dipertimbangkan kembali. Masjumi keberatan terhadap gambar burung Garuda dengan tangan dan bahu manusia yang memegang perisai, dan dianggap terlalu bersifat mitologis.

Setelah diskusi yang seru, dengan mempertimbangkan berbagai masukan, Presiden Soekarno kemudian memperkenalkan untuk pertama kalinya, lambang negara itu kepada khalayak umum di Hotel Des Indes Jakarta pada 15 Februari 1950.

Namun Soekarno tampaknya terus memperbaiki bentuk Garuda Pancasila. Pada tanggal 20 Maret 1950, beliau memerintahkan Dullah, pelukis istana, melukis kembali rancangan tersebut. Antara lain dengan penambahan "jambul" pada kepala Garuda Pancasila, mengubah posisi cakar kaki yang mencengkram pita (semula di belakang pita menjadi di depan), atas masukan Presiden Soekarno. Menurut Soekarno, menambahkan jambul karena kepala Garuda gundul dianggap terlalu mirip bald eagle (lambang Negara Amerika Serikat).

Sultan Hamid II sendiri ikut menyelesaikan penyempurnaan bentuk final, dengan menambah skala ukuran dan tata warna gambar lambang Negara (lukisan otentiknya diserahkan kepada H Masagung, Yayasan Idayu Jakarta pada 18 Juli 1974). Rancangan Garuda Pancasila terakhir ini dibuatkan patung besar dari perunggu berlapis emas, disimpan dalam Ruang Kemerdekaan Monumen Nasional sebagai acuan, ditetapkan sebagai lambang negara Republik Indonesia, dan desainnya tidak berubah hingga kini.

Filosofi Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah burung Garuda yang sudah dikenal melalui mitologi kuna dalam sejarah bangsa Indonesia (Nusantara). Ia kendaraan Wishnu yang menyerupai burung elang rajawali. Garuda digunakan sebagai Lambang Negara untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat.

Mitologi garuda berasal dari kebudayaan Hindu. Garuda digambarkan sebagai manusia burung dengan bulu keemasan, dan memiliki mahkota di kepalanya. Konon ukuran tubuh garuda sangatlah besar sehingga mampu menutupi matahari. Garuda juga sering digambarkan sebagai kendaraan Vishnu. Dalam Mahabarata, konon saat Garuda lahir dari telurnya, bumi gonjang-ganjing (bergetar), sehingga para dewa memohon padanya untuk tenang. 

Garuda adalah anak Kasyapa dan Vinata. Vinata memiliki utang terhadap Kadru, ibu para ular karena suatu pertaruhan. Untuk menghapus utang tersebut, Garuda diminta Kadru untuk memberikan obat keabadian yang disebut Amrita padanya. 
Garuda kemudian mencuri Amrita dari tempat para dewa. 

Namun meskipun para dewa bersatu menghadang Garuda, mereka bukanlah tandinganya. Dalam perjalanan pulang, Garuda bertemu dengan Vishnu, Vishnu berjanji akan memberikan keabadian pada Garuda biarpun tanpa meminum Amrita. Sebagai gantinya, Garuda menjadi kendaraan Vishnu.


Garuda kemudian bertemu dengan Indra, dan sekali lagi dia mendapat penawaran. Garuda berjanji akan memberikan Amrita pada Indra, dan Indra akan memberikan para ular sebagai makanan Garuda. Akhirnya Garuda memberikan Amrita pada para ular untuk menghapus hutang ibunya. Setelah Amrita diberikan, Indra turun dari langit, merebut Amrita, dan menghabisi para ular. Sejak saat itu Garuda menjadi rekan para dewa. Tunggangan kebanggan Vishnu, sekaligus menjadi musuh utama para ular.

Deskripsi Simbol. Warna keemasan pada burung Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan.. Memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, yakni: 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 8 helai bulu pada ekor, 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, dan 45 helai bulu di leher

Perisai Garuda. (1) Perisai adalah tameng yang telah lama dikenal dalam kebudayaan dan peradaban Indonesia sebagai bagian senjata yang melambangkan perjuangan, pertahanan, dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan. (2) Di tengah-tengah perisai terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan garis khatulistiwa yang menggambarkan lokasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu negara tropis yang dilintasi garis khatulistiwa membentang dari timur ke barat. (3) Warna dasar pada ruang perisai adalah warna bendera kebangsaan Indonesia "merah-putih". Sedangkan pada bagian tengahnya berwarna dasar hitam. (4) Pada perisai terdapat lima buah ruang yang mewujudkan dasar negara pancasila.

Pengaturan lambang pada ruang perisai adalah sebagai berikut: (1) Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut lima berlatar hitam

(2) Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai berlatar merah

(3) Sila Ketiga: Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai berlatar putih

(4) Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai berlatar merah

(5) Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan bawah perisai berlatar putih.

Pita Bertuliskan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kedua cakar Garuda Pancasila mencengkeram sehelai pita putih bertuliskan "Bhinneka Tunggal Ika" berwarna hitam.

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah kutipan dari Kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular. Kata "bhinneka" berarti beraneka ragam atau berbeda-beda, kata "tunggal" berarti satu, kata "ika" berarti itu. Secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan "Beraneka Satu Itu", yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya tetap adalah satu kesatuan, bahwa di antara pusparagam bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan.

Alangkah sayangnya sesungguhnya, jika Garuda Pancasila yang bhineka tunggal ika itu kemudian menjadi garuda yang satu warna, garuda yang melenyapkan perbedaan, terjebak dalam persatuan menjadi persatean. 

Skala Lambang Garuda Pancasila

Disain Pertama Sultan Hamid II

Revisi Sultan Hamid II

Garuda Pancasila 15 Februari 1950

Revisi Final, 20 Maret 1950

Jokowi dan Pendukung Kreatifnya

Yang menarik dari Pilpres 2014, adalah polarisasi masyarakat karena dua capres Prabowo dan Jokowi mempunyai karakter yang berlawanan.
Dalam visi, mungkin semuanya sama, untuk kesejahteraan bangsa dan negara. Namun dalam misi dan strategi pencapaian, keduanya mulai tampak berbeda. Jika Prabowo lebih menonjol dengan pemikiran 'top down', Jokowi menawarkan pemikiran 'bottom up'.
Pandangan Prabowo yang elitis, terlihat dari konsep-konsep dan strategi pembangunan yang hendak diterapkan. Peranan elite sebagai sinterklas, yang baik hati dalam memberikan kemakmuran pada rakyat jelata yang butuh bimbingan, jauh lebih menonjol. Oleh karena itu Prabowo cenderung berfikir besar, omong besar, capaian besar, angka besar, bahwa sumber daya alam dan kekayaan Indonesia ini adalah sebesar-besarnya kepentingan rakyat.
Tapi bagaimana caranya, capres yang suka dengan istilah 'bocor, bocor, bocor,...' ini tidak pernah secara sistemik menjelaskan. Ia selalu mengembalikan semuanya itu pada kemuliaan dan moralitas pemimpin, yang bertanggungjawab pada rakyat.
Pada sisi berbeda, Jokowi dengan pemikiran 'bottom up' menjadi lebih sederhana namun operasional. Kepemimpinan hanyalah persoalan penataan manajemen. Bagaimana ia bisa menjadi manajer, koordinator, moderator, motivator, supevisor, bagi tumbuhnya kehendak-kehendak rakyat sebagai subyek pelaku dari pembangunan. Bagaimana memberi ruang lebih lebar pada ruang partisipasi masyarakat secara luas. Itulah makanya dalam berbagai kampanyenya, Jokowi selalu mengajak bahwa pilpres adalah kegembiraan politik rakyat yang mesti dirayakan. Demokrasi adalah mendengarkan suara rakyat.

Ruang Partisipasi. Ruang partisipasi ini agaknya yang disambut dengan meriah oleh sebagian besar masyarakat, karena selama ini mereka hanya menjadi penonton, menjadi obyek pembangunan, namun tidak pernah diberi ruang dan kepercayaan untuk berpartisipasi.
Maka muncullah dukungan-dukungan spontan dari yang menyebut diri relawan, non-partai, dan bergerak sendiri-sendiri dengan kreativitasnya. Yang menonjol pada kubu Jokowi adalah perayaan dan kemeriahan yang spontan. Kesannya apa adanya, asal saja, namun ada kejujuran di sana yang dibalut dengan kreativitas.
Sesuatu yang tampak agak sulit ditemui pada kubu Prabowo, yang memang tampak lebih elitis. Para pendukung Prabowo, selalu mempunyai stereotype dalam mendefinisikan pemimpin. Yakni tegas, berwibawa, pintar, berpendidikan, priyayi. Hal itu kemudian diformulasikan oleh pandangan-pandangan Amien Rais, Anis Matta dan Said Agiel Siradj dalam berbagai pernyataannya pada media dan panggung kampanye; pemimpin itu tampan, banyak harta dan tidak klemar-klemer.
Pada kelompok Prabowo ini, menempatkan Jokowi adalah serba kebalikan dari Prabowo. Jokowi tidak pantas menjadi presiden, karena levelnya adalah walikota, daerah, tidak berlevel nasional, hingga kemudian idiom-idiom yang fisik. Jokowi ndeso, tampang bejo, lugu (yang oleh Prabowo diintrodusir sebagai 'lucu dan guoblog'), ngomong nggak jelas, kalah kaya, dan sebagainya dan sejenisnya.
Perbincangan mengenai capres kita kali ini pun, makin menunjukkan mayoritas kualitas pemilihnya yang aktif di dunia maya, yakni cenderung pada pembicaraan mengenai hal-hal yang sesungguhnya benar-benar tidak penting, dan hanya dimungkinkan terjadi di masyarakat yang un-educated. Karena setelah ditetapkan oleh KPU soal dua kandidat presiden itu, dengan berbagai prasyaratnya, masyarakat ramai masih saja mempersoalkan keabsahan hukum, pantas tidak pantas, gugat-menggugat hingga seolah jauh lebih pintar dibanding para detektif dalam menemukan rahasia negara,...
Para bloger, fesbuker, twitter, sibuk menjadi amplifier yang hanya mereproduksi suara-suara di atasnya, dengan munculnya berbagai media-online yang tiba-tiba marak. Dan berbagai medi online ini pada dasarnya bisa ditelusur bagian dari tim ini dan itu berkait dengan pilpres ini. Yang sudah barang tentu mereka akan memblow-up segala yang menguntungkan jagoannya dan merugikan lawan jagoannya. Mereka adalah orang-orang yang sesungguhnya pintar, terdidik, namun semua hal itu tak berkait dengan bagaimana etika dan moralitas dibangun.
Karena jangankan mereka, pada level yang lebih tinggi seperti para timses dan timnangnya pun, yang bergelar profesor, doktor, ketua organisasi keagamaan, semuanya bisa kehilangan kendala hanya demi memperjuangkan kemenangan jagoannya. Apapun bisa ditempuh, termasuk kehilangan akal, kehilangan proporsionalitas, kehilangan obyektifitas, dan kehilangan moral serta etika. Yang dulu ngomong A kemudian ngomong -A. Yang dulu ngomong X kemudian ngomong -X.

Dukungan Seniman. Dukungan kaum seniman pada Prabowo dan Jokowi pun, menunjukkan karakter keduanya dengan jelas. Pada posisi ini, kita secara tidak langsung diberitahu bagaimana orientasi kesenimanan para artis itu.
Artis-artis yang mendukung Prabowo, adalah artis-artis yang selama ini lebih dikenal sebagai selebritas, yang selama ini tidak pernah kita dengar pernyataan-pernyataan mereka yang menunjukkan daya intelektualitas dan keberpihakan mereka dalam berkaya. Ahmad Dhani, Anang, Rafli Ahmad, Bolot, Komeng, adalah seniman-seniman yang selalu mengatakan seniman adalah berkarya, tetapi untuk apa karyanya, mereka hanya bisa mengatakan untuk menghibur masyarakat. Mereka cenderung a-politis dan ketika ditanyakan mengapa memutuskan mendukung ini dan bukan itu, jawabannya menunjukkan orientasi pemikiran dan kehidupannya dalam kapasitas pribadi. Mereka tidak pernah keluar dari dirinya untuk melihat dengan perspektif yang lebih lebar.
Hal itu berbeda dengan artis-artis yang mendukung Jokowi seperti Slank, Mohammad Marzuki, God Bless, Erwin Gutawa, Opie Andarista, Wali, Tompi, Cak Lontong, Butet, Slamet Rahardjo, dan masih banyak nama-nama lain, yang selama ini karya-karyanya mempunyai daya pijak dan sasaran yang jelas.
Membandingkan lagu 'Bersatu Padu Coblos No 2' karya Marzuki dari Jogja Hiphop Foundation dan 'Salam Dua Jari' dari Slank dan kawan-kawan, dengan lagu 'Indonesia Bangkit' karya Ahmad Dhani yang menjiplak lagu Queen 'We Will Rock You', hal itu sudah menjelaskan segalanya.
Katakanlah lagu 'Indonesia Bangkit' itu misalnya karya asli Ahmad Dhani, maka tampak bagaimana orientasi elitis dan individu Dhani, yang lebih memuaskan taste pribadinya daripada lagu yang menggembirakan bersama. Dhani tampak terdidik untuk memberikan pernyataan pembelaan di depan publik.
Hal berbeda pada syair, irama, jenis musik pada lagu Marzuki dan Slank. Mereka memakai lagu dengan ritme perkusi yang akrab pada kalangan massa yang beragam. Kedua lagu itu, melodius dan mudah dinyanyikan. Dan karena itu, ia jauh lebih populer dibandingkan "karya" Ahmad Dhani yang videoclipnya pun tampak spektakuler. Berupaya memukau namun blunder akhirnya karena tidak sensi.
Dukungan pada Jokowi itu bukan hanya dari kalangan musik, namun juga datang dari para kreator lainnya, seperti videographer, animator, disain grafis, komikus, yang semuanya kemudian sendiri-sendiri menyumbangkan karyanya. Mereka secara swadaya membuat kampanye-kampanye politik untuk Jokowi dengan bebas, tidak seragam, tanpa komando, jalan sendiri-sendiri, sehingga terkesan begitu hiruk-pikuk, tidak fokus, dan tidak clean sebagaimana dari kubu Prabowo.
Tetapi itulah juga, yang semakin menunjukkan bagaimana Jokowi sebagai fenomena, yang mampu menjungkir-balikkan teori-teori modernisme. Jokowi adalah anti-teori itu, karena ia adalah teori itu sendiri. Dan semua orang terguncang-guncang, let's rock 'n roll!

Kesadaran Politik. Dalam manifestasi Revolusi Harmoni, Slank bahkan menyodorkan tujuh butir pemikiran yang menunjukkan kedewasaannya dalam berdemokrasi. Meski mendukung Jokowi, tetapi dalam manifestasinya sama sekali tidak berpihak, kecuali pada berlangsungnya demokrasi politik yang baik dan benar. Demikian juga bahkan pada Marjuki dengan 'Bersatu Pada Coblos No 2', ia bahkan dengan lantang berkata; Bahwa jika kemenangan sudah diraih (oleh Jokowi), ia dan teman-teman akan menarik dukungan dan membentuk parlemen jalanan, mengkritisi mereka yang diberi amanah.
Bukan kebetulan, jika seniman-seniman yang bergabung dalam mendukung Jokowi, adalah seniman-seniman yang tidak dibayar untuk itu. Mereka sama sikap dengan masyarakatnya, yang sukarela datang dan mendukung. Karena pada dasarnya mereka mempunyai tujuan yang sama, merayakan kegembiraan bahwa proses demokratisasi ini adalah milik mereka, bukan milik elite politik.
Mereka tidak mendukung berdasar bayaran dan apalagi transaksi politik, sebagaimana Ahmad Dhani dikatakan bakal menjadi Menteri Pariwisata jika Prabowo menang. Kita tidak tahu ini isyu atau beneran. Tetapi jika isyu itu muncul sebagai guyonan, itu cerminan bawah sadar mereka. Siapa tahu.
Hal itu menunjukkan kesadaran dan sikap politik para pendukung Jokowi relatif lebih baik, dibandingkan Ahmad Dhani misalnya. Dan jika seniman bisa diukur dari sensitivitas dan sensibilitasnya, di situlah kita bisa menempatkan kualifikasi mereka. Representatif atau tidak untuk menjadi sumber referensi dan inspirasi masyarakat luas.
Apakah dukungan ini dan itu, mempengaruhi publik? Tentu saja. Tetapi pada dasarnya, masing-masing pihak itu hanya saling afirmasi. Dalam hukum fisika, hanya yang mempunyai kesamaan dan senyawa mampu menginti. Pertemuan itu juga hanya bisa terjadi jika eter dan a-eternya nyambung, gelombang dan getarannya sama.
Jadi, wajar saja jika orang baik bertemu orang baik, orang tidak baik bertemu dengan orang tidak baik. Artinya, jika beda jangan sensi, atau kalaulah sensi jangan beda.

Jokowi sebagai Sasaran Tembak Pilpres 2014

Lagi-lagi kita heboh soal Jokowi melanggar sumpah jabatan. Belum usai menjadi gubernur, sudah nyapres. Kali ini, jauh-jauh dari Nijmegen (Belanda), Tasniem Fauzia yang tak lain adalah anak Amien Rais. Siapa pengirimnya, statusnya seperti apa, semua itu akan menjelaskan konteks isi surat terbukanya.

Kenapa isi surat yang fokus menyentuh ‘hati nurani’ Jokowi itu ditulis secara terbuka, dan disebar di dunia maya? Karena yang ingin disentuh bukan nurani Jokowi (karena secara logika hal itu sudah tidak akan 'ngefek' apapun). Yang diharap, dan ingin digarap Tasniem, adalah mereduksi tingkat elektabilitas Jokowi, menggoda tingkat keyakinan pemilih Jokowi (bahwa jagoan mereka tidak jujur, tidak amanah, dan diragukan kemampuan kepemimpinannya). Tentunya senyampang dengan itu, untuk meneguhkan kebenaran pemilih Prabowo, sebagaimana Tasniem memuji-muji Prabowo dalam suratnya itu. Syukur-syukur, surat terbukanya itu juga mampu mempengaruhi swing voters yang belum menentukan pilihannya. 
Itu gerak-gerik politik biasa, dan menjadi remeh jika tak pintar memainkannya.

Kenapa demikian? Karena bunyi surat terbukanya adalah bentuk peraguan pada satu sisi (Jokowi), tetapi pengaguman pada sisi lainnya (Prabowo). Dan tentu tidak aneh, karena Tasniem adalah anak Amien Rais yang amat menjagokan Prabowo. Kita semua tahu siapa Amien Rais dalam koalisi Prabowo-Hatta. Jadi tak ada yang aneh dalam surat terbuka itu, selain soal ketertutupan wawasan. Jangankan anak Amien Rais, bisa jadi anak Mahfud MD, anak Said Agiel Siradj, anak-anak para pakar yang pintar dan beragama yang menjadi timses dan timnang Prabowo-Hatta, akan berbuat serupa juga dengan bapaknya. Sama seperti agama, dalam politik pun Indonesia masih tak bisa membedakan anak biologis dengan anak ideologis.

Politik Mistifikasi. Sebenarnya bosan mengulas soal sumpah gubernur Jokowi, yang selalu dipersoalkan orang. Masalahnya, KPU sebagai lembaga negara yang paling berwenang dalam pilpres, sudah menetapkan Prabowo dan Jokowi sebagai kandidat presiden RI 2014. Jadi apalagi guna menggugat-gugat keabsahan para calon? 
Meragukan kemampuan kandidat, dan mengabaikan proses-proses politik (apapun itu) yang telah dilewatinya, dan apalagi memohon untuk digugurkan, dieliminasi, dibatalkan, adalah bentuk kekonyolan karena tidak menghargai silent majority dari 190 juta pemegang hak suara pilpres itu sendiri. Apa hak sebagian orang, sekelompok masyarakat, menilai seseorang pantas dan tidak pantas, mampu tidak mampu, dan bahkan mengindikasikan kehendak agar sang capres mundur atau dimundurkan? Ada upaya-upaya terhadap satu capres dan lainnya untuk menginsinuasi, menggusur atau menggugurkan dengan dasar-dasar yang asumtif dan subyektif. Sementara diabaikan bahwa orang lain di luar drinya, juga mempunyai hak sama untuk berasumsi dan melakukan subyektifikasi, yang tentu bisa sangat berbeda.
Kalau Jokowi melanggar sumpah, kemudian tidak sah sebagai capres, apa tujuannya? Jokowi mundur sebagai capres? Padahal, dengan membacai semua aturan hukum dan perundangan-undangan berkait dengan pejabat pemerintah, UU Politik, UU Pemilu, UU Pilpres, maka semuanya akan jelas. Bahwa tak ada aturan hukum yang dilanggar oleh Jokowi dalam pencapresannya, dan karena itu, oleh KPU ia dinyatakan lulus, serta kemudian ditetapkan sebagai capres. Sebagaimana Prabowo juga dinyatakan demikian, sehingga kita akhirnya mempunyai dua capres untuk pilpres 2014. 
Mestinya, logika kita, bagaimana kemudian dua capres ini bekerja meyakinkan calon pemilihnya. Dengan memakai cara-cara yang dibenarkan oleh aturan permainan dalam pemilu, yang tidak boleh begini dan begitu. Semuanya jelas.
Namun kenapa, entah itu Tasniem atau yang lainnya, kelompok individu dan kelompok kepentingan, berniat menggugurkan salah satunya, sebelum 190 juta pemegang hak suara menjatuhkan pilihannya; Mewakili siapa kalian? Sama sekali tidak menghargai silent-majority, yang mestinya didatangi baik-baik, dan secara elegant, obyektif. Yakinkan dengan nilai kepantasan seseorang menjadi pemimpin bangsa dan Negara. Bukan justeru menjatuhkan jagoannya sendiri dengan menebar desas-desus kampanye hitam.

Tetapi, dasar kacrut, demokrasi kita adalah demokrasi tahap elementer. Masih melihat dan memposisikan pemimpin dalam mitologisasi, yang mendudukkan pemimpin adalah segalanya. Maka tak aneh jika yang muncul adalah simbol-simbol kesucian, yang sama sekali tak terjamah, dan absurd. Pemimpin adalah manusia sempurna, katanya. Padahal, bagaimana manusia sempurna itu dijabarkan oleh mereka? Amien Rais dan Anis Matta, dan juga akhirnya Said Agiel Siradj, hanya bisa mengatakan pilihlah pemimpin yang tampan, banyak harta, dan tidak klemar-klemer. Kampanye politik macam apa itu?

Akhirnya, dalam tingkatan itu, yang terjadi kemudian adalah kampanye hitam dan kampanye putih, yang sebetulnya keduanya sama-sama buruk nilainya. Kampanye hitam bersandar pada fitnah, data tidak penting apalagi bisa diverifikasi. Karena yang mereka pentingkan adalah efek, impresi, bagaimana hal itu mempengaruhi dan merusak ingatan publik untuk berfikir rasional. Pada sisi lainnya, kampanye putih menempatkan jagoannya suci bak malaikat. Seorang yang akan datang dari langit, menolong dunia ini. Hingga seorang khatib mimbar Jumat di Masjid Meutia Jakarta, menyamakan Prabowo dengan Rasulullah.

Kesempurnaan nilai ketokohan seseorang, yang disimbolkan sesuai dengan mimpi bawah sadar manusia, kemudian menjadi sangat sangat fisik dan tidak proporsional. Seolah kalau militer dan badannya tegap, itu tegas dan berwibawa, sementara SBY yang dulu memenuhi syarat impian itu, mengecewakan pada pengidolanya (buktinya, perolehan Demokrat dalam pileg 2014 ambruk). Tentu saja, fakta korupsi yang melibatkan elite Demokrat mempengaruhi, namun bukankah itu manifestasi dari hasil kepemimpinan SBY sebagai pemegang tunggal saham Demokrat?

Di situ orang-orang yang mestinya jadi panutan jadi meragukan, karena merendahkan dirinya sendiri. Hal itu hanya menunjukkan bagaimana mereka menghamba pada kepentingan. Menjadi kaum vested interest yang kehilangan obyektifitas. Wajar saja, karena dia bagian dari tim pemenangan Prabowo-Hatta. Pikirannya menjadi tidak kredibel karena ada kepentingannya di sana. Mereka pun akhirnya hanya bisa membawa Prabowo dalam ranah mistifikasi, karena tak mampu membreak-down soal kualifikasi kepemimpinan pada sosokna. Ada yang nyeletuk, hal itu karena memang tak ada yang bisa dibreak-down kecuali pemenuhan hal-hal yang fisik dan verbal tadi. Sementara dari sisi visi-misi, kita melihat inkonsistensi karena pragmatisme politiknya yang tampak begitu butuh dukungan dari seluruh penjuru angin. Satu musuh terlalu banyak, seribu kawan terlalu sedikit. Dan jadilah koalisi obar-abir yang tercermin pada pandangan politiknya yang reaktif.

Sumpah Jabatan. Kembali pada soal sumpah jabatan Jokowi. Sebenarnya, pejabat publik yang berhenti sebelum masa jabatannya rampung, sangat banyak di Indonesia ini, dan bahkan juga di dunia. Kenapa? Karena sistem rekrutmen dan numerical jabatan dalam bidang pekerjaan apapun, justru menjadikan hal itu syarat untuk melihat kualitas seseorang. Padahal, semua mereka sebelum dilantik, disuruh berjanji, bersumpah (dibawah Quran, Injil, Vedha, dan sebagainya), dan bahkan kalau dalam perusahaan-perusahaan swasta mereka menandatangani kontrak tertulis. Tetapi dalam siklus kepemimpinan, yang mempunyai potensi dan terbaik akan mendapatkan privilege atas berbagai alasan yang sangat situasional dan strategis.

Dalam konteks capres-mencapres ini, kita pura-pura tidak mengetahui, bagaimana Gita Wiryawan mundur sebagai menteri, karena mengikuti konvensi presiden Partai Demokrat. Sebagaimana dubes Dino Patti Djalal yang (dulu isunya) juga mundur demi hal yang sama. Sementara, kita juga tahu Hatta Radjasa mundur dari Menko Perekonomian, karena hendak maju menjadi cawapres Prabowo. Apa kita memasalahkannya?

Baik, mari kita lihat lebih jauh. PKS (Partai Keadilan Sejahtera), juga membuat konvensi internal untuk capres RI (pemilihan raya), yang melahirkan Anis Matta, Ahmad Heryawan, dan Hidayat Nur Wahid sebagai kandidat capres dari PKS. Namun ketika perolehan suara PKS rendah dalam Pileg, akhirnya mereka berkoalisi dengan Prabowo. Di situ ketiga capres mereka, disodorkan untuk menjadi cawapres Prabowo. Bahkan, Aher menyatakan ia siap mundur, sebagai konsekuensi dari jabatannya sebagai Gubernur Jabar, jika terpilih sebagai cawapres Prabowo. Hal itu menguatkan statemen jauh sebelum Pileg 9 April, bahwa jika dalam pilihan raya PKS ia diberi amanat oleh partainya (menjadi capres), ia sudah mengatakan hal itu. Akan mundur dari jabatan sebagai gubernur, karena mendapat amanah baru dari partainya (hanya beda istilah dengan petugas partai Jokowi).

Kita masih bisa menambahi kasus-kasus semacam itu pada banyak tokoh. Bahkan pada Amien Rais sekali pun, ketika maju sebagai Capres 2004 bersama cawapres Siswono Yudhohusodo. Posisi Amien Rais saat itu adalah Ketua MPR-RI, dan dia harus mundur dari jabatan publiknya. Sama persis dengan Hidayat Nurwahid, sewaktu nyagub dalam pilkada DKI Jakarta 2012, ia juga non-aktif dari jabatan publiknya sebagai anggota MPR. Dan seterusnya dan sebagainya. Apakah kita masih ingat? Tidak tahu, atau pura-pura sok tahu?

Senyatanya, Jokowi selama ini tidak mundur dari jabatannya sebagai gubernur DKI. Artinya, Jokowi tetap adalah gubernur DKI Jakarta. Ini fakta yang sering digelapkan. Ia “hanya” meminta cuti, dan itu pun sudah mendapat ijin tertulis Presiden RI, sesuai ketentuan berlaku. Dan kita sama-sama mengetahui kemudian, KPU mengesahkan Jokowi sebagai capres. Ada yang salah di sana?

Silakan diudak-udak aturan hukumnya sebagai dasar alasan dan serangan, bukan hanya soal “tidak amanah karena belum selesai” masa jabatan. Fakta lain, yang juga diabaikan untuk melihat hal ini. Kenapa masyarakat Solo, yang 90% memilihnya sebagai walikota Solo, tidak protes ketika Jokowi ‘ngacir’ ke Jakarta, untuk maju jadi Gubernur DKI?

Sebenarnya, untuk mementahkan tudingan 'tidak amanah' dalam konteks ini, sangat mudah. Secara strategi politik, komitmen membangun Jakarta akan makin dipemudah jika Jokowi adalah presiden. Karena Jakarta sebagai ibukota Negara, adalah daerah khusus. Diperlakukan secara khusus oleh pemerintah pusat, yang tentu saja ada di Jakarta.

Dalam pemerintahan Sukarno dan Soeharto, gubernur DKI Jakarta adalah setingkat menteri, artinya bawahan langsung presiden. Makanya pula, berbeda dengan daerah lain, empat walikota pembantu Gubernur DKI Jakarta dipilih langsung gubernur, bukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Kenapa kita tidak protes masalah ini? Karena bukan kepentingan kita. Dalam beberapa hal, seperti soal kebijakan infrastruktur DKI Jakarta, berada di pemerintah pusat.

Secara sosio-ekonomi dan tentunya geografis, Jakarta tidak bisa dilepas sebagai daerah yang steril dari daerah-daerah penyangga seperti Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi yang berada di dua propinsi Jawa Barat dan Banten). Masalah banjir dan kemacetan lalu-lintas, membutuhkan penanganan dan kebijakan yang terintegrasi satu sama lain. Tak bisa dilepaskan dari faktor-faktor daerah itu. Pada kenyataannya, Jokowi sendiri mengalami jalan buntut, ketika upaya penanganan banjir membutuhkan koordinasi dengan daerah penyangga. Masalah pembebasan lahan daerah resapan, masalah hulu-hilir 13 sungai yang melintasi Jakarta, penanganan waduk atau bendungan di wilayah lain yang berimplikasi ke Jakarta, gubernur Jakarta tidak mempunyai kewenangan.

Para kepala daerah Jabodetabek justeru terjebak pada ego sektoral. Kerjasama antardaerah tidak operasional, padahal ada Keppres di sana. Hanya presiden yang mampu mengatasi itu, menyatukan kerjasama antardaerah, yang diam-diam bersaing. Jokowi justru mempunai jawaban, jika dirina jadi presiden, maka masalah banjir dan kemacetan jauh lebih cepat diselesaikan.

Bunyi sumpah Jokowi waktu dilantik sebagai gubernur DKI Jakarta, “Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh UUD Negara RI 1945 dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti pada masyarakat, nusa dan bangsa,…”

Tidak ada yang secara spesifik menyebut periodesasi, kecuali kita hanya mau debat kusir. Tapi intinya bukan itu. Janji Jokowi untuk selama 5 tahun memimpin Jakarta, dalam video kampanyenya yang dulu dipakai sebagai iklan gelap untuk menjatuhkannya, adalah dalam konteks menjawab kekhawatiran warga Jakarta yang “tak mau” ditinggalkan Jokowi. Padahal, apakah Jokowi meninggalkan warga Jakarta? Tidak. Ia masih secara sah dan definitif sebagai Gubernur DKI Jakarta 2012-2017, dan Ahok sebagai wakil gubernur kini adalah Plt, pelaksana tugas. Semuanya dijamin dan diatur undang-undang. Di mana salahnya? Aspek etika, moralitas? Yang seperti apa itu?

Setuju dan Tidak dalam Demokrasi. Dari walikota menjadi gubernur, adalah wajar dan masih bisa diterima akal sehat. Dari gubernur menjadi presiden, adalah juga wajar. Saya tidak ingin mencontohkan bagaimana sebagian besar presiden AS sebelumnya adalah gubernur (dan ketika mereka nyapres, tentunya masih sebagai gubernur). Namun saya ingin ingatkan, soal proporsionalitas itu, karena ada gubernur Sumsel yang masih menjabat, tetapi ikut dalam kontestasi cagub DKI Jakarta (2012). Tentu saja dia cuti, namun bayangkan nilai substansinya di situ? Ada juga wakil walikota mundur untuk maju menjadi calon gubernur (Surabaya, dan kalah), ada pula wakil bupati yang maju jadi calon wakil bupati di daerah lain, padahal masih menjabat. Betapa kacaunya. Begitu juga misalnya dari gubernur maju menjadi walikota. Atau presiden seperti SBY, yang kemudian oleh Anas Urbaningrum diusulkannya maju menjadi cawapres dalam Pilpres 2014 ini.

Tetapi semuanya itu dimungkinkan oleh undang-undang dan peraturan kita. Karena fakta politik kita mau tidak mau akan berada dalam situasi itu. Pada sisi yang lain, bagaimana logikanya kalau semua pejabat “mesti” menyelesaikan tugasnya sesuai waktu periode jabatan, sementara proses Pemilu atau pergantian kepemimpinan harus dilaksanakan dalam periode pemerintahan yang masih sah berjalan? Maka tidak akan terjadi sirkulasi kepemimpinan secara berkesinambungan. Karena yang boleh maju hanya calon yang tidak sedang menjabat dalam jabatan pemerintahan. Yang boleh maju hanya para "pengangguran" dan itu artinya menutup peluang potensi kepemimpinan yang dijamin oleh konstitusi berlaku bagi semua anak bangsa? Logika kita ditantang untuk mendiskusikan ini secara jernih dan matang.

Maka untuk menghindari penyempitan kesempatan, dan agar adil bagi semua anak bangsa, siapapun boleh mencapreskan asal memenuhi syarat yang diatur dalam UU Pilpres. Di sana tidak ada larangan bagi pejabat publik dan pemerintah untuk ikut serta, karena hak azasinya sebagai warga Negara dijamin konstitusi. Hanya saja tentu ada aturan khusus, mereka mundur atau cuti dari jabatan. Yang demikian itu, adalah aturan demokrasi pada hampir semua Negara yang menghargai hak azasi, bahkan juga untuk Prabowo sekali pun yang diindikasikan ini dan itu.

Jadi apa yang dilanggar Jokowi soal itu? Memang tidak ada. Lha, kalau kemudian yang dipersoalkan aspek moralitas, amanah dan sebagainya, kita harus melihatnya secara berbeda. Yakni dari sisi strategi politik dan strategi pembangunan. Dari dua hal itu, jika memenuhi syarat, maka dia mempunyai pembenarannya.

Buktinya, meski Jokowi sebagai gubernur hendak maju capres, perolehan suara PDIP sebagai pendukung (dan penyebab pencapresan Jokowi), justeru naik di DKI Jakarta. Sepanjang sejarah pemilu, PDIP baru menang di Jakarta tahun 1999, sementara dalam 2004 dan 2009 keok. Dalam masa Orba, PDI bahkan sama sekali tak pernah menang di Jakarta. Apakah ini bukan berarti keputusan PDIP ('mencomot' Jokowi menjadi capres) tidak didukung oleh mayoritas warga DKI Jakarta? Sementara menjadi aneh, jika yang sewot adalah bukan warga DKI Jakarta.

Kemenangan PDIP dalam pemilu 2014 di DKI Jakarta, adalah bukti bahwa ada pendukung Jokowi untuk maju capres (karena keputusan Megawati dilakukan sebelum Pileg). Ini fakta politik yang tak bisa diabaikan. Bahwa dalam politik, ada yang setuju dan tidak setuju adalah lumrah. Siapa yang jumlahnya lebih besar, itu yang menang. Sekali pun pihak yang kalah kemudian tak boleh disingkirkan, tetapi yang angkanya lebih kecil harus ‘mengikut’ keputusan yang banyak. Itu dalil demokrasi yang paling sederhana.

Anehnya, di Indonesia, kalau kalah banyak kecenderungan justeru mentang-mentang, dan menganggap itu bagian dari demokrasi. Seperti surat terbuka Tasniem itu, lepas apakah ia warga DKI Jakarta atau bukan. Namun toh juga pendapatnya mendapat sanggahan dari sesama mahasiswa yang juga kuliah di luar negeri (Ahmad Room Fitrianto, anak petani Staf pengajar Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, Surabaya, yang tengah studi doctor di Perth, Australia; lihat tulisannya di Kompasiana, 27 Juni 2014) yang mengapresiasi dan mendukung Jokowi. Itu bukti bahwa tidak ada absolutisme kebenaran dan kesalahan dalam proses demokrasi itu. Semuanya lebih merupakan pertarungan. Pertarungan gagasan siapa yang lebih banyak diterima dan dikritisi, di luar masalah-masalah track-record yang sangat nyata perbedaannya antara Prabowo dan Jokowi. 

Tentu saja ada yang menolak Jokowi maju jadi capres, dan tetap menginginkannya jadi gubernur, karena beralasan belum selesai masa tugasnya. Tetapi jangan lupa, ada yang mendukung gubernurnya jadi capres, dan jumlahnya mungkin lebih banyak. Apakah itu tidak boleh didengar juga? Masyarakat Betawi banyak yang menolak Jokowi jadi gubernur DKI, tetapi ada juga masyarakat Betawi yang memilih Jokowi, dan nyatanya Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta. Karena apa? Karena Jokowi menang dalam proses pilkada itu. Apakah itu salah? Kini ada masyarakat yang menolak Jokowi jadi presiden, dan ingin tetap Jokowi menjadi gubernur, padahal bisa jadi ini adalah barisan yang dulu menolak Jokowi jadi gubernur. Bagaimana melihat hal ini? Itulah politik, utamanya politik kepentingan di Indonesia, yang menanggalkan rasionalitas dan proporsionalitas. Asal benarnya sendiri.

Mendapatkan Amanah Baru. Karena Tasniem selalu mengatakan soal hati nurani, ketulusan, dan nilai-nilai keagamaan yang agung, marilah kita juga ikut-ikutan untuk melihat masalah ini seperti perspektifnya, sebagai anak ahli agama dan politik.

Merujuk hadis sahih Bukhari (nomor hadis 6.132), “Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Samurah ra, dia berkata: Nabi Saw pernah bersabda kepada saya, “Hai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan, karena jika kamu diberi jabatan atas permintaanmu, maka kamu akan memikul beban yang berat, tetapi jika kamu diberi jabatan tanpa kau minta, maka kamu akan diberi pertolongan. Apabila kamu mengucapkan sumpah akan melaksanakan sesuatu, kemudian kamu mengetahui sesuatu yang lain yang lebih baik, maka bayarkan kaffarah untuk menebus pembatalan sumpahmu, lalu laksanakan sesuatu yang lain yang lebih baik tersebut.”

Jika kita membaca hadis tersebut, Kanjeng Nabi Muhammad shallahllahu allaihi wassallam sudah menjelaskannya dulu kala. “Apabila kamu mengucapkan sumpah akan melaksanakan sesuatu, kemudian kamu mengetahui sesuatu yang lain yang lebih baik, maka bayarkan kaffarah untuk menebus pembatalan sumpahmu,…” It’s very simple, sayangku!
Apakah itu kaffarah, ajaklah para ahli agama mendiskusikannya.

Jokowi adalah gubenur yang diajukan oleh PDIP, dan didukung oleh Gerindra. Tetapi sebagai kader partai PDIP (sejak Jokowi sebagai walikota Solo), Jokowi tunduk pada aturan partai. Ia menjadi calon gubernur DKI Jakarta juga karena ditunjuk partai. Ia menjadi capres juga ditunjuk partai. Apakah ia menjadi boneka partai dan lebih-lebih boneka Megawati? Nyatanya tidak. Track-recordnya menunjukkan, ia pejabat publik yang patuh, disiplin dan konsisten pada konstitusi. Dan lebih dari itu, ia tunduk dan bertaniah pada rakyat di mana ia mengabdi. Kita bisa melihat perjalanan kariernya sebagai walikota dan gubernur. Baginya, pejabat publik adalah pelayan kepentingan masyarakat. Bukan pada partai, bukan para ketua partai, atau pada para cukong. Kebijakan publiknya, sudah terasakan untuk itu. Dan ia memiliki prestasi serta reputasi.

Waktu kita mendengar jawaban “ora mikir” berkali-kali, karena memang Jokowi sama sekali tidak berfikir mengenai pencapresannya, karena ia adalah gubernur, dan tidak bercita-cita sebagai presiden. Sementara kita bisa melihat, bagaimana ada orang mendirikan partai politik untuk menggapai kekuasaan. Ada orang mati-matian menjadi ketua umum partai untuk meraih cita-cita tertingginya. Semuanya dengan uang. Apakah ini fitnah? Semua bisa dikonfirmasi. Prabowo mendirikan Gerindra, dan berapa duit sudah dihabiskan untuk itu. Dengan mata telanjang juga kita tahu, biaya pasang iklan di televisi dan media cetak, sejak mengikuti konvensi presiden partai Golkar 2004, pastilah tidak kecil. Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo, bahkan secara terbuka mengakui soal biaya politik yang sudah dikeluarkannya. Demikian pula bagaimana Aburizal Bakrie berjuang, agar menjadi ketua umum partai dan kemudian mencapreskan diri, jauh sebelum yang lain mencapreskan diri. Prabowo dan ARB, adalah dua orang yang sudah mencapreskan diri jauh sebelumnya, lebih dari dua tahun sebelum pileg 9 April 2014.

Sementara itu, Megawati Soekarnoputri, yang oleh keputusan kongres partainya mempunyai mandat mutlak untuk menentukan capres, justeru menunjuk Jokowi, “anak kemaren sore”, anak kost PDIP, belum dikenal dalam pentas kepolitikan nasional. Padahal, dibandingkan Prabowo dan ARB pun, Megawati yang sudah berdarah-darah sejak 1996 di PDI, dan adalah juga anak biologis serta ideologis Sukarno, mempunyai alasan sama sahnya untuk menjadi capres. Kenapa? Megawati sudah mengintrodusir dalam sebuah acara televisi yang dipandu Najwa Shihab, bahwa mata hatinya untuk Indonesia Raya.

Kemenangan Rakyat Mutlak. Pada Pemilu 2014 ini, rakyat Indonesialah pemenang pemilu yang sejati. Minimnya perolehan suara partai-partai politik peserta pemilu, menunjuk betapa kecilnya tingkat kepercayaan rakyat pada partai. Dalam survey-survey politik, Jokowi yang justeru bukan orang atau petinggi partai, malah muncul sebagai pemimpin alternatif. Dan Megawati sebagai ketua umum partai pemenang pemilu, tak bisa membendung kemenangan rakyat itu. Jika ia tak mewadahi arus bawah soal Jokowi, PDIP juga akan celaka karenanya. Jumlah perolehan PDIP dalam pileg hanya 18%, tak mampu mengalahkan suara golput yang mencapai 24%.
Jokowi menjadi simbol kemenangan rakyat dan sekaligus kekalahan partai politik. Partai politik sebagai ruang pembelajaran dan rekruitmen kepemimpinan sipil, belum juga menunjukkan hasilnya yang meyakinkan. Elite politik, justeru menjadikan parpol sebagai kendaraan kepentingan mereka sendiri. Dalam berbagai survey, parlemen merupakan lembaga negara paling korup. Beberapa elite politik yang berada dalam lingkar kekuasaan selalu berada dalam lingkar korupsi. Dan senyampang dengan itu, parpol tak mampu melahirkan tokoh-tokoh internal partainya menjadi pemimpin dari kalangan sipil.
Justeru nama-nama yang mengemuka, datang dari luar partai seperti Ridwan Kamil (Walikota Bandung), Risma Trimaharini (Walikota Surabaya), ... (Bupati Bantaeng), dan juga Jokowi sendiri (mulai dari walikota Solo). Mereka semua adalah orang-orang dari luar partai yang kemudian direkrut untuk menjadi jagoan partai dalam kontestasi pilkada. 
Jokowi sebagai fenomena, mampu menggerakkan semangat rakyat untuk ikut dalam pesta demokrasi ini, tanpa memandang partai politik pilihan mereka (dalam pileg sebelumnya). Jokowi mampu menembus batas dan ruang partai. Ia menjadi tokoh lintas partai, sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai survey, mereka yang dalam pileg memilih parpol di luar PDIP adalah juga pemilih Jokowi sebagai presiden. Dan hal itu ditunjukkan, bagaimana Jokowi mampu menghilangkan simbol-simbol partai dalam pertemuan akbarnya sebagaimana dilakukan di Monas, Jakarta (pada 22 Juni 2014). Pada waktu yang sama, saat itu di Gelora Bung Karno Senayan, kubu Prabowo-Hatta juga menyelenggarakan pertemuan akbar, namun ghirahnya tampak berbeda tajam. Dari segi jumlah serta kemeriahan, pertemuan di Monas mampu mengalahkan kampanye akbar yang diselenggarakan kubu Prabowo-Hatta. Dalam pertemuan GBK, simbol-simbol partai begitu semarak dan dipenuhi seragam-seragam kelompok pendukung. Sementara pada pertemuan di Monas, masyarakat warga datang sendiri-sendiri tanpa koordinasi dan mobilisasi, tanpa bendera dan atribut partai. Jokowi menjadi simbol yang direpresentasikan sebagai 'kita', presiden rakyat dan lahir dari rakyat. Kata 'rakyat; di sana menjadi penting, karena ia menjadi simbol perlawanan atas 'elite' yang selama ini diberi amanah rakyat, namun sejak Orde Baru hingga Orde Reformasi tidak memberi ruang partisipasi pada rakyat. Bahkan, pertumbuhan yang selalu dibanggakan oleh para ekonom pemerintah, tak benar terasakan karena tiadanya pemerataan.

Kenapa Jokowi menjadi alternatif kepemimpinan baru Indonesia? Wajar saja, karena ia meyakinkan rakyat, bahwa dia seorang pekerja, pelayan rakyat. Ia berbeda dibanding elite kekuasaan yang selama ini ada. Dari Solo hingga Jakarta, model dan prestasi kepemimpinannya melesat bak meteor. Ia alternatif baru, karena ke luar dari mainstream dan mindset seorang pemimpin yang elitis.

Dan para elite politik terperangah. Mereka tidak sadar diri, bahwa itu yang dicari rakyat. Mereka justru mengejek cara-cara Jokowi hanya mencari popularirtas, pencitraan. Namun nyatanya, dalam pilpres ini, model-model Jokowi kemudian diikuti, Fadli Zon, pengejek Jokowi paling wahid, mengikuti blusukan ke pasar-pasar. Demikian juga kemudian Prabowo dan Hatta dalam kampanye politiknya. Tetapi apakah auroranya dapat? 

Jokowi menjadi meteor karena ia mempunyai prestasi. Dan prestasinya itu menjadi sorotan masyarakat dunia yang direpresentasikan lewat media international. Apakah ini semua rekayasa, bahkan Jokowi membeli media? Karena perlu meyakinkan isu itu, maka dibangun teori konspirasi. Bahwa Jokowi adalah agen ini dan itu. Agen dari isme-isme dunia yang satu sama lain bertentangan secara diametral, tapi anehnya bisa sama-sama menjadikan Jokowi sebagai agen. Itu benar-benar fitnah yang stupid, karena pada sisi yang lain justeru memposisikan Jokowi sebagai superhero yang bisa menyatukan dunia yang tercerai-berai. Bayangkan ia dituding sebagai Agen Amerika tapi sekaligus Agen China, Agen Komunis tapi juga Agen Freemason. Ia dituding Agen Yahudi sekaligus Agen Syiah, Agen Konglomerat serta sekaligus Agen Sukarnois.

Bagi yang paranoid dan berfikir jelek, maka yang ada hanyalah referensi kejelekan. Karena jika sudah demikian sikap kita, di dunia ini tidak ada yang bisa kita percaya. Dan tidak ada yang baik karena bukan saya, bukan kita. Untuk itu, mereka bisa kita benci. 
Semua prestasi Jokowi, hanya akan dilihat sebagai pencitraan, tidak murni. Sementara bagi mereka yang mendukung Prabowo, tidak bisa menunjukkan secara jelas, di mana prestasi Prabowo? Faktanya, karir kemiliterannya kandas, karena diberhentikan dengan hormat. Kenapa diberhentikan dengan hormat? Tentu karena ada tindakannya yang menyebabkan ia diperlakukan seperti itu. Namun situasi transisi Orde Baru waktu itu yang tak jelas mana kawan dan lawan, menyebabkan pemberhentian dengan hormat ini dirasa tidak tuntas. Amien Rais yang waktu itu sebagai pahlawan reformasi 1998, berteriak ke mana-mana, untuk menuntaskan masalah, “Prabowo Harus Dimahmilkan”, karena Prabowo memang sampai kini belum menjalani sidang militer sebagaimana direkomendasikan Komnas HAM, dengan melihat surat DKP soal kasus Prabowo. Komnas HAM sudah mengirimkan hasil penelaahan atas kasus itu pada Kejagung (2005), namun sampai kini juga belum ada tindak lanjut. Prabowo dalam kasus ini sebenarnya juga dirugikan, karena digantung nasibnya.

Penutup. Politik di Indonesia itu, apalagi di tahun 2014 ini, adalah politik kelas rendahan. Karena orang yang tidak sepaham dan sekepentingan boleh kita hina dan musuhi. Sebagaimana Amien Rais yang sebelumnya menghina-dina Jokowi, tetapi karena elektabilitasnya sebagai capres naik terus, ia pun kemudian ngomong bahwa Hatta Radjasa pantes sebagai cawapres Jokowi. Namun begitu kepentingannya gagal, kembali Jokowi dihina-dinanya, sebagaimana kemudian hal itu diteruskan oleh anaknya Tasniem.

Dan itu menyedihkan. Sama menyedihkannya ketika Amien Rais mengatakan; siapa yang bisa menemukan pernyataannya di media (“Prabowo Harus Dimahmilkan!” seperti headline Republika, Mei 1998), maka dia akan jalan kaki Yogya-Jakarta PP. Dokumen soal pernyataan itu kini sudah ditemukan, dan diposting di banyak media. Apakah beliau akan jujur, dan amanah, menjalani janjinya? Jalan kaki Yogya-Jakarta PP?

Dari sana kita bisa mengerti. Pemahaman seseorang mengenai apa itu politik, dan apa itu berpolitik, dengan segala macam sikap-sikap politiknya, bisa membuatnya mulia atau remeh semata. Sekali pun mereka sebelumnya adalah orang yang pintar dan tawadu. Beberapa nama bisa kita sebut untuk membuktikannya. Tetapi rasanya terlalu penting untuk menyebut nama-nama itu. 
Dan karena "tiba-tiba" Jokowi nyapres, maka tampaknya ia menjadi sasaran tembak.

Kalau beda jangan sensi.

Seandainya Dhani dan Juki yang Nyapres

Seandainya capres nomor 1 adalah Ahmad Dhani, dan capres nomor 2 adalah Mohammad Marzuki alias Juki, saya akan memilih Juki sebagai presiden.

Kenapa? Karena memang hanya ada dua capres itu. Dan jika memilih adalah membandingkan, maka satu sama lain yang saya bandingkan hanya keduanya. Menjadi aneh kalau saya menilai keduanya dengan membandingkan John Lennon yang idola saya. Karena John tidak ikut dalam pencapresan ini, kenthir rasanya kalau saya memaksanya ikut. Sama-sama memaksa, walau gagal, mendingan saya mengompori Angelina Jolie untuk mendirikan partai di Indonesia. Tapi soalnya, Brad Pitt tidak mengijinkan, dan saya patah hati. Uhuk.

Mengapa saya memilih Juki? Karena syair-syair lagunya, bersama Jogja Hiphop Foundation, menurut saya lebih mengena daripada syair lagu Ahmad Dhani.

Lagu “Bersatu Padu Mencoblos No. 2”, bagi saya sangat menggambarkan situasi batin ‘gue bingits’ saat ini. Ia jernih, netral, dan cukup berjarak. Kata Juki yang suka ‘Kill the DJ’ itu, kira-kira, jika kemenangan sudah diraih, dia akan mengundurkan diri, mengawasi dengan membentuk parlemen jalanan’. Itu sungguh keren! Isi pesannya jelas, bermartabat dan khas sebagai manusia yang sadar akan situasi dan mesti mengambil sikap.

Sementara itu, mencoba melihat video-clip dan lagu ‘we will rock you’ Ahmad Dhani, menggambarkan orientasi music sekaligus inferiority complexnya. Maunya Indonesia Bangkit tapi malah jadinya Indonesia Bocor. Bocor alus. Kostum yang dikenakan, secara ideologis menakutkan saya, ideologi militer banget. Beda dengan kostum dan videoclip Juki, yang simple tapi manis dan miskin, daripada tampak megah tapi bocor.

Lagian, ketika Dhani memboyong artis-artis Indonesian Idol yang mati-matian dipilih oleh rakyat jelata penghambur pulsa, bagaimana rasa mereka ketika pilihan mereka dirampok Dhani dan dibelokkan menjadi pendukung yang bukan didukung orang-orang yang telah menjadikan mereka idola? Dhani jadi tampak manipulatif. Persis kelakuan para politikus yang waktu pileg dipilih karena ideologinya, eh, setelah dipilih mereka berkoalisi dengan partai yang tidak kita inginkan.

Oh, ya, kenapa saya pilih Juki, dan bukan Dhani? Karena wajah dan tongkrongan Juki itu ‘gue bingits’, dia mewakili saya yang rakyat jelata. Kurus, kurang makan, nggak cakep, dan terlihat kalau menderita dan miskin. Meski namanya islami, tapi kayaknya dia lebih jujur, walaupun kurus-kering, dan kalau ngomong jelek banget gesture dan bentuk bibirnya.

Sedangkan Dhani? Dia cakep, tampan, macho, jantan, kaya, isterinya cantik, agamanya saleh banget, kadang gusdurian tetapi senyampang itu agak spirit kerumi-rumian, rumahnya megah dan mewah, kalau ngomong besar banget, berselera sangat internasional, penghasilannya tinggi.

Hal lain yang menjadi pertimbangan, teman-teman Juki biasanya lucu-lucu. Slank misalnya, membuat manifesto Revolusi Harmoni yang bernilai universal, tidak insinuative dan tendesius, selalu memberi ruang bagi pihak lain sekali pun. Dan penting bagi saya, mereka punya selera humor, sebagai penanda otak yang balance. Tidak reaktif, paranoid, represif, impulsif, dan rajin mengcopast berita hoax dan melakukan black-campaign.

Tapi, saya ‘kan sedang memilih presiden yang baik, apa hubungannya dengan semua itu? Nggak ada. Makanya, ya tetep milih Juki daripada Dhani. Apalagi Juki bilang jangan pilih presiden karena dirinya. Itu pertanda dia tidak fasis, tidak otoriter, tidak militeristis. Juki bukan seorang militeris, tetapi dia juga bukan sipilis. Dhani tampak religious, Juki lebih sekuler, tetapi Juki lebih jujur, amanah, dan karenanya lebih otentik. Ia bukan orang bayaran, sementara yang satunya  mata-uangen. Lagu karya orang lain dibajak tapi tetep minta bayaran.

Tentu saja saya akan mencoblos Juki. Juki adalah kita, bukan hanya karena lagu-lagunya. Dalam dialog-dialognya ternyata pikirannya visioner, otentik, dia pembaca kehidupan yang baik. Dia mengajak kita tumbuh bersama. Bukan sekedar memposisikan kita sebagai pengagum, yang manggut-manggut melihat seorang megalomanian masturbasi.

Sayangnya, Juki bukan capres. Makanya, 9 Juli 2014 saya tidak pilih dia. Tapi pilih Jokowi. Kalau beda jangan sensi, Juk!

Pilpres dan Rasionalitas Media

Fadli Zon menuding, Tempo tidak netral dan berpihak (ke Jokowi). Ia merasa keberatan (tentu saja, coba kalau berpihak ke Prabowo). Sementara Tempo menjawab bahwa mereka independen dan profesional.

Topik kita kali ini: Jangankan awam, para awak media pun suka kebingungan memaknai kata-kata netral, independen, tidak berpihak.

Dalam “Element Jornalism”, Bill Kovach dan Tom Rosentiel (terutama dalam ‘Elemen 9’) menuliskan, bahwa jurnalis diperkenankan mengikuti hati-nurani personalnya. Disitulah persoalannya, mengikuti hati nurani. Dalil pers harus membedakan antara berita dan opini, menjadi sumir di sini.

Namun karena ia hendak memproduksi (sekarang muncul pula istilah mem-broadcast) pilihan content, informasi, atau berita ke publik, maka ia mesti memenuhi ukuran atau kriteria keadaban publik, diikat aturan, kode etik, dan berbagai code of conduct yang melingkupinya.

Pada media seperti koran, majalah, buku yang dijual ke masyarakat umum, keberpihakan media dimungkinkan dan dibolehkan. Membeli atau tidak, adalah pilihan. Berbeda dengan televisi di Indonesia, yang bisa diakses gratis.

Namun untuk sampai pada tujuannya “menjual berita”, standar kriterianya tetap. Yakni pada kualitas berita itu sendiri.

Di situ awak media bekerja meyakinkan publik, dengan segala reasoningnya, logikanya, kemampuan memaparkan dan menganalisis akan data dan fakta, dan tentu kemampuan teknis untuk menyampaikan.

Kemenangan Obama dalam pilpres Amerika, adalah juga karena dukungan media, keberpihakan media. Pilihan berita dan editorial mereka, adalah gambaran sikap mereka. Apakah ini salah? Tidak. Karena media juga adalah manifestasi manusia-manusia di belakangnya sebagai bagian dari masyarakat umum dengan segala kepentingannya.

Para netizen journalist, yang lebih personal, relatif lebih bebas lagi, karena disamping mereka non-komersial, tapi juga dikelola individu yang bebas. Di situ tak ada kaitan standar validitas dan kapasitas. Pola interaksinya berbeda dengan media massa mainstream.

Media televisi (juga radio), berbeda dengan media cetak, karena mereka memakai ruang public tanpa kendala. Maka diaturlah dengan berbagai regulasi. Tapi mengapa televisi yang harus netral justru paling tidak netral? Karena dia tidak independen.

Aturan untuk lembaga penyiaran di Indonesia masih sangat lemah. Hanya di Indonesia ketua umum partai politik bisa memiliki media penyiaran yang bebas. Di Negara yang maju, lembaga penyiaran publik diatur sangat ketat. Tak bakal mungkin di sana muncul orang seperti ARB, HT, SP, yang memakai ruang publik seenak kepentingan politik mereka. Beda misalnya jika mereka mendirikan televisi kabel atau TV berbayar.

Apapun posisinya, sebetulnya tumpuannya pada kualitas proses dan hasil kerja jurnalistik itu sendiri. Apakah memenuhi azas-azas jurnalistik yang fairness, seimbang, dan disampaikan dengan pertimbangan pemuliaan publik. Sesuatu yang sangat relatif dan subyektif, tetapi justeru karena itulah harus memakai ukuran standar kualifikasi tertentu.

Jika Tempo atau Kompas, atau berbagai media lainnya, lebih pro-Jokowi, sepanjang mereka bertanggungjawab dan meyakinkan atas pilihannya, maka tergantung masyarakat bersepakat dengan hal itu atau tidak. Tetapi kalau ada jurnalis yang bekerja dibawah tekanan owner yang berbeda pilihan politiknya, bagaimana? Ingat kasus teman-teman di Vivanews milik ARB. Di situ ada kosekuensi pilihan dengan segala resiko-resikonya. Hanya orang aneh saja yang mau tak mau bekerja dengan ambiguitasnya. Kecuali, dengan sadar ia memilih sebagai orang bayaran, sebagaimana ditempuh oleh teman-teman yang sekarang bekerja secara terbuka di media-media online, atau media-media yang secara sadar adalah media propaganda.

Tapi lepas dari baik buruk, tetap saja penilaian masyarakat akan pada kualitas produksinya. Nanik S. Deyang tentu berbeda dengan Mega Simarmata. Sama-sama pro-Prabowo, tetapi orang tetap bisa menilai mana yang lebih baik di antara keduanya. Demikian pula teman-teman yang berpihak ke Jokowi. Dan seterusnya.

Mau dalam bentuk dan posisi manapun, penilaiannya tetap, bagaimana semuanya itu dijalani. Di facebook, sepanjang kita fairness, obyektif, akal sehat, tidak mata gelap, keberpihakan itu lebih bernilai dibanding ketidaknetralan stasiun televisi dalam mendistorsi kebenaran.

Netral atau tidak, independen atau tidak, berpihak atau tidak, persoalannya adalah bagaimana menyampaikannya. Sebagai orang yang mengaku berpengetahuan, kalau Anda melihat ada seorang yang menurut data obyektif buruk, dan bisa berdampak buruk pada masyarakat, apakah akan mendiamkan, bersikap netral, tidak punya opini? Lantas buat apa bekerja atau membuat media? Hanya saja ketika kita hendak memproduksi opini dan mendistribusikannya, bagaimana cara menyampaikan, itu soalnya. Toh hukum pasarnya tetap, kredibiitas dan tanggungjawab sosial.

Senyatanya, walau disebar gratis, Obor Rakyat pada akhirnya menjadi musuh rakyat. Kalau dia bermutu, kenapa harus didistribusi diam-diam dan gratisan? Karena kalau dijual, apalagi secara terbuka, pasti orang juga tidak mau membeli dan menerima produk kualitas rendah.

Persoalan kita adalah soal konsistensi penegakan aturan dan hukum. Dalam pemilu ada aturan dan ada Bawaslu. Dalam jurnalistik ada aturan, kode etik, dan Dewan Pers (untuk radio dan televisi ada KPI). Dalam masyarakat umum ada aturan dan hukum dan ada Polisi sebagai penegak hukum. Masalahnya jika ada pelanggaran di sana, apakah hukum ditegakkan, dan para penegaknya bertindak adil? Itu saja soal sebenarnya.

Bisakah kita netral, dalam segala hal? Tidak bisa. Karena Netral pun sekarang tidak netral. Coba saja bagaimana perasaan kita ketika menyanyikan lagu ‘garuda di dadaku’ karya band bernama Netral itu. Bagaimana melihat idola dalam Indonesian Idol menyanyi ‘we will rock you’ untuk Prabowo?

Mengapa seseorang berpihak ke Jokowi atau Prabowo? Karena masing-masing punya argumentasi yang normal-normal saja untuk itu. Apakah dengan memihak salah satunya maka seseorang tidak netral? Memang. Tetapi sebagai individu independen, masing-masing bebas menyatakan pendapat, tidak dalam tekanan siapapun, dalam bentuk ikatan atau pun bayaran. Dan semua bebas berpihak pada yang diyakininya. Kalau beda jangan sensi.