Kalau para facebooker (juga para blogger) ngomong ngawur, mungkin kita masih bisa maklum. Karena, sejak kapan sih kita belajar bermedia?
Tapi kalau seorang ketua fraksi DPR-RI ngomong ngawur, seorang Ibu Negara membalas komen followernya sebagai bodoh, atau presiden yang marah-marah di depan publik kemudian mengingkari janjinya yang hanya berusia dua hari, kita mau mengataka...n apa?
Kita dipertontonkan dengan aneka ketidakpantasan, tak ada keteladanan. Politik yang mestinya untuk memuliakan marwah bangsa dan negara, hanya sekedar menjadi alat untuk mempertontonkan kedogolan dan kejahatan menyatu. Dan sejak Orde "Soeharto" Baru, bangsa ini memang sama sekali tak diajari (dan diberi contoh) etika dalam segala hal, baik lewat pendidikan maupun agama.
Para politikus kita, lebih-lebih, tidak yang tua tidak yang muda, tidak yang cuma lulusan SMA atau yang lulusan Amerika, menunjukkan kualitas yang lebih parah. Mereka tidak melihat parpol sebagai politik, melainkan sebagai partai. Politik hanyalah alasan, tapi partai lebih mereka dahulukan. Antarpolitikus saling serang dan saling cari celah kelemahan, dengan kualitas bahasa yang menunjukkan rendahnya etika mereka. Dan politik akhirnya tak berfungsi sama sekali, kecuali hanya untuk mereka yang bermain. Betapa beda kualitasnya dengan politisi era sebelum Orba. Ada moralitas, etika, keteladanan, ketulusan, satunya kata dan perbuatan, dan bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara.
Terlalu banyak orang pinter-keminter, dan tiba-tiba Mahkamah Konstitusi yang mestinya memecahkan kemampatan berkonstitusi, justru menjadi sumber persoalan baru. Betapa memalukannya, lembaga negara termuda di dunia, tapi pertama kali dan satu-satunya di dunia, yang terserimpung kasus penyelewengan hukum. Sudah begitu, tak mau diawasi. Coba jika presidennya berintegritas, rakyat pasti mendukung jika ia berani membekukan MK, bukannya malah ditinggal nulis di atas foto Pak Harto di Kemusuk, "Hormat kami rakyat Indonesia kepada Bapak Soeharto, pejuang kemerdekaan dan pemimpin pembangunan. Terima kasih atas jasa Bapak." Menjijikkan.
Todong-menodong dalam lingkaran, tuding-menuding dalam lingkaran, menurut sang traubador Leo Imam Soekarno (Konser Rakyat Leo Kristi), itu komedi badut-badut. Kalau mereka badut-badut yang suka tebar nomor HP di tembok kota dan tiang listrik, tak apa. Mereka bisa membuat ketawa anak-anak kecil. Tapi badut-badut politik dan badut-badut agama? Mereka diam-diam melakukan genoside bagi jutaan anak-anak Indonesia kelak.
Bagaimana kita bisa berbangga, bila untuk penegakan hukum, yang bernama komisioner di Komisi Yudisial bisa berkata; bahwa untuk penegakan hukum di Indonesia, gaji seorang hakim agung idealnya Rp 200 juta perbulan. Ukuran idealnya adalah uang. Dan itu sumber petaka Indonesia, karena bukan hanya kualitas, tapi orientasi para politikus dan pejabat publik kita, hanyalah uang untuk kepentingan mereka sendiri. Bukan soal kualitas kinerja untuk kepentingan bangsa dan negara.
Kita dididik untuk mendewakan manusia pemimpin, bukan pemimpin manusia yang ditumbuhkan dari sistem dan mekanisme. Don't follow the leader!
Tapi kalau seorang ketua fraksi DPR-RI ngomong ngawur, seorang Ibu Negara membalas komen followernya sebagai bodoh, atau presiden yang marah-marah di depan publik kemudian mengingkari janjinya yang hanya berusia dua hari, kita mau mengataka...n apa?
Kita dipertontonkan dengan aneka ketidakpantasan, tak ada keteladanan. Politik yang mestinya untuk memuliakan marwah bangsa dan negara, hanya sekedar menjadi alat untuk mempertontonkan kedogolan dan kejahatan menyatu. Dan sejak Orde "Soeharto" Baru, bangsa ini memang sama sekali tak diajari (dan diberi contoh) etika dalam segala hal, baik lewat pendidikan maupun agama.
Para politikus kita, lebih-lebih, tidak yang tua tidak yang muda, tidak yang cuma lulusan SMA atau yang lulusan Amerika, menunjukkan kualitas yang lebih parah. Mereka tidak melihat parpol sebagai politik, melainkan sebagai partai. Politik hanyalah alasan, tapi partai lebih mereka dahulukan. Antarpolitikus saling serang dan saling cari celah kelemahan, dengan kualitas bahasa yang menunjukkan rendahnya etika mereka. Dan politik akhirnya tak berfungsi sama sekali, kecuali hanya untuk mereka yang bermain. Betapa beda kualitasnya dengan politisi era sebelum Orba. Ada moralitas, etika, keteladanan, ketulusan, satunya kata dan perbuatan, dan bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara.
Terlalu banyak orang pinter-keminter, dan tiba-tiba Mahkamah Konstitusi yang mestinya memecahkan kemampatan berkonstitusi, justru menjadi sumber persoalan baru. Betapa memalukannya, lembaga negara termuda di dunia, tapi pertama kali dan satu-satunya di dunia, yang terserimpung kasus penyelewengan hukum. Sudah begitu, tak mau diawasi. Coba jika presidennya berintegritas, rakyat pasti mendukung jika ia berani membekukan MK, bukannya malah ditinggal nulis di atas foto Pak Harto di Kemusuk, "Hormat kami rakyat Indonesia kepada Bapak Soeharto, pejuang kemerdekaan dan pemimpin pembangunan. Terima kasih atas jasa Bapak." Menjijikkan.
Todong-menodong dalam lingkaran, tuding-menuding dalam lingkaran, menurut sang traubador Leo Imam Soekarno (Konser Rakyat Leo Kristi), itu komedi badut-badut. Kalau mereka badut-badut yang suka tebar nomor HP di tembok kota dan tiang listrik, tak apa. Mereka bisa membuat ketawa anak-anak kecil. Tapi badut-badut politik dan badut-badut agama? Mereka diam-diam melakukan genoside bagi jutaan anak-anak Indonesia kelak.
Bagaimana kita bisa berbangga, bila untuk penegakan hukum, yang bernama komisioner di Komisi Yudisial bisa berkata; bahwa untuk penegakan hukum di Indonesia, gaji seorang hakim agung idealnya Rp 200 juta perbulan. Ukuran idealnya adalah uang. Dan itu sumber petaka Indonesia, karena bukan hanya kualitas, tapi orientasi para politikus dan pejabat publik kita, hanyalah uang untuk kepentingan mereka sendiri. Bukan soal kualitas kinerja untuk kepentingan bangsa dan negara.
Kita dididik untuk mendewakan manusia pemimpin, bukan pemimpin manusia yang ditumbuhkan dari sistem dan mekanisme. Don't follow the leader!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar