Mendongenglah. Karena Dongeng adalah Cinta Kasih Lintas Generasi.

Masyarakat Kita Memandang Dongeng. Dongeng adalah medium terindah dalam tradisi lisan Nusantara, demikian tulis Pramoedya Anantara Toer (1925 – 2006), mengantar buku ‘Dongeng Calon Arang’.

Tapi medium yang indah itu, sama sekali tak terpetakan secara memadai dalam dunia literasi kita. Setidaknya, demikian yang banyak muncul dalam teks para novelis kita.

Beberapa ‘pernyataan’ novel-novel anak muda menyebut begini; “Ini cuma kisah dongeng. Mana ada dongeng yang bisa menjadi kenyataan?” demikian Monica Anggen dalam novelnya Be Mine. Makanya, Dyah Rinni dalam Beautiful Liar, menulis: “Kancil itu kan salah satu binatang paling terkenal dalam dongeng rakyat Indonesia tetapi kenapa nggak ada yang menjual kancil? Gimana orang mau kenal kancil coba?”

Bagaimana coba? Atau dalam analogi Lia Indra Andriana, “Itik buruk rupa yang berubah menjadi angsa hanya terjadi di negeri dongeng. Gadis biasa yang terlihat cantik saat memakai gaun bagus juga hanya terjadi di dalam film. Dalam kehidupan nyata, gaun bagus tidak selamanya bisa mengubah seseorang menjadi Cinderella,” (Paper Romance).

Dongeng secara pasti dibedakan dengan dunia nyata, bahkan digambarkan sebagai sesuatu yang mungkin menyebalkan, seperti tulis Sam dalam novel Catatan Akhir Kuliah; “Mungkin ini sebabnya banyak mahasiswa yang asyik tertidur di kelas karena kebanyakan dosen yang mengajar hampir persis kayak membaca buku dongeng.”

Tampaknya, dongeng juga sering jadi bak sampah, untuk gambaran pengalaman buruk manusia. Seperti tulis Winna Efendi dalam novel Happily Ever After; “Cinta tidak seperti dongeng yang selalu berakhir bahagia.” Dan ini diperkuat dengan pernyataan novelis senior sekelas Mira W., dalam novel Cinta Cuma Sepenggal Dusta, “Cinta sejati cuma ada dalam dongeng.”

Bahkan Dewi Lestari alias Dee yang sohor itu, menulis dalam Perahu Kertas, “Betapa ironisnya realitas saat harus bersanding dengan dunia dongeng.” Maka, kembali kita kutip bagaimana Winna Efendi mengambil kesimpulan, “Untukmu yang mencintai dongeng, biarkan mimpimu tetap hadir, jangan biarkan dunia menghalangimu. Sebab kadang, saat kenyataan terlalu pedih untuk ditanggung, cerita tentang Pangeran, Ksatria, dan sihir akan membuatmu bertahan dan percaya bahwa hidup selalu menyimpan keajaiban.”

Tanpa tedeng aling-aling, dalam novel Erstwhile: Perserkutuan Sang, Joseph Rio Jovian Haminoto memvonis: “Seharusnya kamu tidak percaya akan indahnya dongeng.”

Apakah ini suatu masalah? Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, memang masalah. Definisi dongeng memang tidak indah. Buku rujukan kita dalam berbahasa yang baik dan benar itu, mendefinisikan dongeng sebagai berikut: (1) cerita yang tidak benar-benar terjadi (terutama tentang kejadian zaman dulu yang aneh-aneh). Contoh: 'anak-anak gemar mendengarkan dongeng Seribu Satu Malam', dan (2) perkataan (berita dan sebagainya) yang bukan-bukan atau tidak benar (kata kiasan). Contoh: 'uraian yang panjang itu dianggapnya hanya dongeng belaka'.

Dalam uraian tentang mendongeng, KBBI menjelaskan: (1) menceritakan dongeng,
contoh: 'Nenek pandai mendongeng tentang raja-raja zaman dahulu'. (2) mengatakan yang tidak benar; berdusta, contoh: 'aku bukan mendongeng, melainkan menceritakan kejadian yang sebenarnya'.

Bahkan dalam definisi Paulo Coelho, dituliskannya, bahwa: “Pada setiap saat dalam hidup kita, kita semua memiliki satu kaki dalam dongeng dan yang lainnya di jurang.” Seolah dongeng adalah sesuatu yang buruk, sangat buruk, justeru karena bukan merupakan fakta sebenarnya.

Dalam The Lion, the Witch and the Wardrobe, C.S. Lewis (1898 – 1963) memposisikan dongeng sebagai sesuatu yang berkait masa lalu. Kenangan lama, atau kenangan masa bocah. Some day you will be old enough to start reading fairy tales again, tulisnya. Suatu hari, kamu akan menjadi tua dan mulai membaca cerita dongeng lagi. Padahal, Hans Christian Andersen, si bapak dongeng dari Odense, Denmark, menyatakan, “Hidup itu sendiri adalah dongeng yang menakjubkan.”

Jika kita kaitkan dengan  pernyataan Pramoedya di awal tulisan, tampaknya ada yang salah dalam kita memposisikan dongeng, justeru jika kita kaitkan dengan aspek kemanfaatannya. Dongeng, mungkin memang fiksi, bukan fakta. Tetapi apakah kemudian tidak bermakna? Atau bahkan tidak bermanfaat?

Fiksi dan Fakta dari Kisah Nabi Ibrahim. Jika kita mengacu pada pernyataan Pram, dikaitkan tingkat literasi bangsa Indonesia yang masih rendah, di peringkat 60 dari 61 negara. Nomor dua dari bawah, di atas Botswana dan di bawah Thailand. Hal itu hanya menunjuk sebuah pertanda, bahwa kita tak pandai dalam mengenali jati diri kita. Termasuk dalam menempatkan dongeng.

Di Nusantara Raya ini, ada begitu banyak dongeng, legenda, hikayat, dan berbagai cerita rakyat yang tumbuh, sebagai bentuk sastra lisan yang kaya. Namun ibarat mutiara di dasar telaga, ia tertutupi permukaan kenyataan yang tak memiliki cerminan atau perbandingan.

Kemampuan literasi, dalam suatu masyarakat, adalah salah satu kebutuhan yang sangat penting dimiliki setiap orang. Di mana pentingnya? Pada saat antara manusia yang satu dan lainnya berkomunikasi dan berinteraksi. Dalam konstruksi bangunan sosial masyarakat kita, di situ kelemahan kita seolah tak punya pola atau pegangan, dalam membangun tata sosial kehidupan masyarakat.

Literasi kita tahu adalah proses membaca, menulis, berbicara, mendengarkan, melihat dan berpendapat (seperti kita kutipkan dalam buku Kuder dan Hasit, 2002). Literasi secara umum didefinisikan sebagai kemampuan membaca dan menulis serta menggunakan bahasa lisan. Yang semua itu adalah piranti-piranti penting dalam membangun konstruksi sosial kita, apalagi dalam konteks berbangsa dan bernegara, karena heterogenitas masyarakat.

Meski dengan sudut pandang berbeda, tak sebagaimana Rocky Gerung mengatakan bahwa kitab suci adalah fiksi, kitab-kitab suci agama Semitik juga lebih banyak disampaikan dengan cerita. Lepas dari fiksi atau bukan, pandangan Kierkegaard menarik untuk diperbandingkan di sini.

Kisah-kisah Nabi Ibrahim (Abraham), bapak tiga agama semitik (Yahudi, Kristen, dan Islam), nyaris tak masuk akal, sebagaimana tertulis dalam kitab-kitab suci tiga agama itu. Tapi bagi filsuf Denmark, Soren Aabye Kierkegaard (Kopenhagen, 1813 – 1855), hal itu ditelaah menarik. Bahwa tradisi keagamaan yang dibangun Ibrahim, seolah ingin menunjukkan yang tak masuk akal itu bisa terjadi. The impossible is possible itu terdapat baik dalam Perjanjian Lama yang menjadi sumber utama seluruh kisah mengenai nabi-nabi bangsa Israel, Perjanjian Baru, maupun dalam Alquran.

Jika Nietzsche mengatakan Tuhan telah mati, maka dalam simbolisme kisah Ibrahim, tokoh yang dikagumi Kierkegaard, manusialah yang telah mati. Kematian manusia disusul kebangkitan kembali dalam bentuk kehidupan baru. Di situ makna kebangkitan dalam pemikiran Kierkegaard, yang menyatakan Ibrahim memiliki tingkat religiusitas yang amat kuat.

Kita sering melihat manusia religius memiliki sikap yang dianggap aneh, nyentrik, tak masuk akal atau bahkan gila. Hal ini disebabkan nilai-nilai religius bersifat murni subjektif, dan paradoksal. Dalam penilaian tentang Tuhan, misalnya, jika Tuhan ada dan mahasempurna, kenapa membiarkan adanya kejahatan? Kierkegaard mengatakan paradoks Tuhan bukan sesuatu yang bisa dipikirkan secara rasional.

Sosok Nabi Ibrahim menurut Kierkegaard, telah masuk dalam tahap religiusitas ini. Menurutnya, Ibrahim telah lulus dalam mempertahankan keyakinan subjektifnya berdasarkan iman. Ibrahim bersedia mengorbankan Ismail, anaknya, atas dasar keyakinan pribadi bahwa Tuhan memerintah untuk mengorbankan anaknya itu.

Hidup dalam Tuhan, bagi Kierkegaard, adalah hidup dalam subjektivitas transenden. Tanpa rasionalisasi dan ikatan duniawi. Subjektivitas yang hanya mengikuti jalan Tuhan. Tak terikat nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal (etis), maupun tuntutan pribadi, masyarakat atau zaman.

Imajinasi dan Tumbuhnya Nalar. Tumbuhnya manusia berkarakter, individu yang kuat dan mandiri, adalah apa yang dikatakan Sukarno dengan imagination, imagination, imagination. Betapa bangsa Indonesia yang semeter kurang sedepa itu, bisa menghasilkan Borobudur. Di situ betapa pentingnya imajinasi. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere, sebagaimana kata Albert Einstein. Nalar hanya akan membawa anda dari A menuju B, namun imajinasi mampu membawa anda dari A ke manapun. Apa pentingnya jika nalar membawa kemana pun, dibandingkan hanya terbatas sampai Z saja?

Peradaban yang tumbuh adalah akibat dari manusia yang ter-eksplorasi dan bukannya yang ter-eksploitasi. Dongeng berada dalam sisi ini, bagaimana mengeksplorasi pemikiran manusia, agar tidak stagnan, mandeg, sehingga terjadi involusi kebudayaan yang mengakibatkan peradaban juga mandeg.

Dalam pemikiran Kierkegaard yang penting, untuk menjadi seorang beriman tak cukup. Kita adalah pribadi independen, dan bukan kumpulan masa. Perubahan dimulai dari diri sendiri, bukan dari institusi. Di sana akan tumbuh apa yang dinamakan inspirasi, inisiasi, motivasi, yang akhirnya menumbuhkan partisipasi dalam intersubjektivitas, pemikiran aksersif dalam interaksi sosial dimana peradaban manusia tumbuh dan berkembang.

Dalam konteks ini, kembali pada pemikiran Pramoedya, bahwa dongeng adalah medium yang indah dalam tradisi lisan Nusantara, dan seperti juga pernyataan HC Andersen, bahwa kehidupan itu sendiri adalah dongeng yang menakjubkan; Kita tak bisa mengabaikan dongeng, sebagai titik awal keberangkatan, untuk melakukan transformasi sosial masyarakat Indonesia, yang selalu berada dalam perubahan.

Kenyataan-kenayataan sosial kita hari ini, adalah tumbuh suburnya pragmatisme yang bersifat materialistik. Segala sesuatu hanya diukur dari aspek kemanfaatan verbal. Sehingga tidak memberi ruang pada imaji, kreativitas, serta daya nalar. Bahkan jika kita kembali pada kritik Dick Hartoko, di awal dekade 70-an, negara kita ini, “terlalu sibuk dengan membangun dunia baru. Tangan-tangan kita tidak pernah diam, selalu sibuk bekerja.” (Keadaan Senggang Dasar Kebudayaan, Basis, 1972).

Beberapa pertanyaan Dick Hartoko waktu itu, “… bukankah pula rumah baru itu kita ingin bangun menurut tradisi asli masing-masing bangsa, sesuai dengan kepribadian kita, setia kepada sumber-sumber kebudayaan yang paling aseli, sehingga berakar dalam alam kodrat manusia? Nah, salah satu dasar sendi kebudayaan, baik di Timur maupun Barat, adalah keadaan senggang.”

Apa itu keadaan senggang? Bahkan dalam teori metafisika yang disinggung Aristoteles pun, keadaan senggang ialah penting. Keadaan berjarak, menarik diri dari kenyataan-kenyataan, fakta-fakta, segala yang eksak. Bahkan secara etimologis, Dick Hartoko menyebutkan keadaan senggang itu dalam bahasa Yunani disebut ‘skole’, dalam bahasa Latin ‘scola’, dan dalam bahasa Indonesia sekolah. Istilah yang kita pergunakan untuk menunjukkan tempat pendidikan dan pengajaran, yang berasal dari sebuah kata yang berarti senggang.

Senggang bukan luang, sebagaimana imajinasi bukan berarti ngayawara alias melamun kosong. Senggang adalah sikap jiwa, sikap spiritual yang tak semata-mata diakibatkan faktor-faktor eksternal, seperti misalnya waktu terluang, hari libur atau week-end. Senggang merupakan suatu sikap jiwa dan berlawanan dengan sikap krida, hanya mementingkan segala yang bersifat lahir, fisik. Senggang adalah sikap retret, perenungan kembali akan nilai-nilai hakiki. Dalam senggang terjadi perenungan, terjadi proses internalisasi yang penting untuk menatap ke depan.

Begitu tak berjaraknya manusia dengan kenyataan-kenyataan sosial (dan politik) kita dewasa ini, memudahkan manusia diombang-ambingkan dongeng-dongeng baru, yang sama sekali tidak dimengerti. Bahkan, dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, medsos, betapa manusia mudah menyatakan menolak hoax, namun senyampang itu mereka hanyut secara tak sadar ikut menyebar-luaskan hoax. Nalar lumpuh, imajinasi lumpuh, yang akibatnya daya kritis juga lumpuh.

Jika orang dewasa bisa melakukan retret dengan me-refresh masa lalu dan pengalaman-pengalaman hidupnya, maka anak-anak yang tumbuh akan juga bisa merefresh pengalaman-pengalaman imajinatifnya, ketika berhadapan dengan kenyataan dan pertumbuhan psikologis dan biologisnya.

Di situlah dongeng menjadi sesuatu yang secara fungsional tak bisa diabaikan. Bahkan meski pun dongeng selama ini seolah dikhususkan bagi anak-anak, sebagaimana CS Lewis menyamakan dongeng adalah masa lalu. Betapapun, masa lalu justeru perlu ditengok sebagai perbandingan, bahan refleksi, mundur untuk maju. Artinya, orang dewasa atau tua pun, juga memerlukan dongeng-dongeng, sebagaimana HC Andersen mengatakan bahwa hidup itu sendiri adalah dongeng yang menakjubkan.

Persoalannya kemudian, apa itu dongeng? Apa manfaatnya? Dan bagaimana dongeng itu didongengkan? Pada jaman kini, dongeng tak sebagaimana dalam gambaran romantik kita. Disampaikan oleh seorang nenek atau kakek pada cucunya, atau oleh seorang ibu kepada anaknya, menjelang tidur.

Dongeng Masa Kini dan Manfaatnya. Dongeng pada masa kini ada begitu banyak ragamnya, sesuai perkembangan jaman. Dongeng kini bisa disampaikan kapan saja, tak selalu malam. Bahkan dalam berbagai bentuknya, tak hanya diceritakan secara langsung, melainkan juga dalam bentuk buku, bahkan secara audio-visual dalam film animasi, atau live-action di berbagai wahana mainan anak-anak dan special events.

Walaupun terlihat sederhana, anak-anak biasanya sangat serius mendengarnya, jika ceritanya menarik. Tentu saja, menyampaikan dongeng yang menarik kepada anak membutuhkan keterampilan khusus. Hal tersebut penting karena dengan memilih dongeng yang isi ceritanya bagus, akan tertanam nilai-nilai moral yang baik. Pendongeng yang baik akan selalu memberi ruang interaksi, dengan pendengar dongengnya, sehingga nilai-nilai yang ingin disampaikan secara induktif bisa lebih dimengerti atau terserap.

Dongeng yang baik juga mampu mengembangkan daya imajinasi anak, yang akan berperanan dalam perkembangan logika, daya nalar, kecerdasan tetapi juga sekaligus emotion inteligentia-nya. Dengan mendongengkan secara auditif, anak-anak akan terbiasa berimajinasi, memvisualkan sesuatu dalam pikirannya, untuk menjabarkan atau menyelesaikan suatu permasalahan.

Anak-anak yang terbiasa mendengar dongeng, biasanya bertambah perbendaharaan kata, ungkapan, watak orang, sejarah, sifat baik-buruk, teknik bercerita, dan lain sebagainya. Berbagai materi pelajaran sekolah pun, bahkan bisa kita masukkan pelan-pelan di dalam dongeng untuk membantu memahami pelajaran yang diberikan di sekolah.

Sisi lain dari itu semua, dongeng mampu untuk meningkatkan kreativitas anak. Kreatifitas anak bisa berkembang dalam berbagai bidang, jika dongeng yang disampaikan dibuat sedemikian rupa menjadi berbobot. Sah-sah saja apabila ingin menambahkan isi cerita dengan bumbu-bumbu, selama tidak merusak jalan cerita, sehingga menjadi aneh tidak menarik lagi.

Dan yang tak bisa dibantah, jika terjadi interaksi antara orangtua dan anak dalam mendongeng, secara tidak langsung akan mempererat tali kasih sayang. Selain itu tertawa bersama-sama juga dapat mendekatkan hubungan emosional. Pada sisi itu, dongeng menjadi media atau alat untuk menghilangkan ketegangan atau stress.

Dongeng merupakan sastra lama, yang menceritakan kejadian fiksi dengan tujuan untuk memberikan hiburan serta nilai pendidikan. Jika selama ini kita mengenal dongeng dengan isi cerita yang berkisah tentang tentang suatu kejadian luar biasa, penuh khayalan (fiksi), dan dianggap oleh masyarakat suatu hal yang tak benar-benar terjadi, bukan berarti ia kemudian menjadikan anak-anak seorang pengkhayal atau pelamun.

Kembali lagi pada soal imajinasi yang disinggung Bung Karno, dan juga Einstein atau Rama Dick Hartoko, yang kemudian juga disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dalam konsep pendidikan ‘ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani’. Di depan memberikan teladan (kebaikan), di tengah membangun semangat, dan di belakang mendukungnya (memberi restu), dengan mendirikan sekolah Taman Siswa pada waktu itu.

Ada begitu banyak jenis dongeng, yang memberi ruang sangat leluasa untuk terjadi interaksi antarmanusia dan antargenerasi. Ada (1) fabel, dongeng binatang sebagaimana Dongeng Kancil. (2) Legenda, yang menceritakan peristiwa berhubungan dengan keajaiban alam, seperti Legenda Gunung Tangkuban Perahu. (3) Mite yang menceritakan tentang hal-hal gaib (animisme) seperti dewa-dewa, peri, dan mahluk halus. (4) Sage menceritakan suatu tokoh yang biasanya berkaitan dengan sejarah (biasanya menyebar dari mulut ke mulut, sehingga lama-kelamaan terdapat tambahan cerita yang bersifat khayal). (5) Parabel, dongeng yang mengandung nilai-nilai pendidikan atau cerita pendek dan sederhana, yang mengandung hikmah yang digunakan sebagai pedoman hidup, seperti Malin Kundang. Dan lain-lain bentuk cerita seperti cerita jenaka, cerita pelipur lara, cerita perumpaan, dan bahkan mungkin dongeng-dongen kreasi sendiri, yang sama sekali baru. Karena di dalam dongeng itu unsur terpenting ialah kemampuan story telling. Menuturkan cerita, apapun bentuk dan isinya. Sebagaimana di Inggris, pernah terjadi seorang ayah membuat dongeng sayur, dengan menata aneka sayuran, untuk memotivasi agar anaknya mau mengkonsumsi sayur.

Situasi sosial-kemasyarakatan kita hari-hari ini, bisa jadi mencemaskan, karena kita terbelah oleh persoalan-persoalan politik, yang sesungguhnya tidak secara langsung bersinggungan dengan kita. Tetapi dominasi perbincangan kita, yang dipenuhi isu-isu sosial-politik, membat kita sangat tidak berjarak, dan bahkan sangat terlibat, sehingga toleransi kita pada perbedaan (yang memang belum terlatih), menjadi semakin tipis. Kita cenderung intoleran dan mudah menistakan liyan. Apalagi, fakta sosial juga menunjukkan, bagaimana anak-anak pun terseret, dan diseret, pada masalah-masalah yang belum semestinya menjadi ranah emosi mereka.

Maka jika kita mengidealkan bahwa bangsa ini perlu melakukan transformasi sosial, revolusi atau evolusi mental, gerakan mendongeng pada generasi kini, menjadi alternatif untuk turut mewarnai bagaimana peradaban dikembalikan pada jalurnya. Ialah tumbuhnya individu yang berkarakter.

Inisiatif Lembaga Seni dan Sastra Reboeng menyelenggarakan “Seharian Jakarta Mendongeng” pada 28 Oktober 2018, di Perpustakaan Nasional R.I., Jakarta, semoga dalam rangka mengapa dongeng perlu hadir dalam kehidupan manusia, dan terutama manusia Indonesia.  

Kita sesungguhnya tak hanya memerlukan Jakarta yang seharian mendongeng. Apalagi jika dongeng-dongengnya hanyalah merupakan isu-isu recehan, entah itu yang bernama ganti Presiden, penistaan agama, dongeng korupsi, ketidakbanggaan pada perolehan emas para pejuang kita di Asian Games 18, dan sejenisnya. Tetapi lebih dari itu, kita memerlukan Indonesia mendongeng sepanjang waktu, sebagaimana nilai-nilai baik dan mulia harus terus dikumandangkan, dari generasi ke generasi.  

Pada hakikatnya dongeng bukan hanya sekedar bagian dari karya sastra lisan. Dan mendongeng juga bukan hanya merupakan tradisi lisan sastra kita. Dongeng, juga mendongeng, adalah bagian dari kasih sayang lintas generasi, untuk menjaga dan menumbuhkan peradaban. Sebagai bagian dari karya sastra, tentu dongeng memberi nilai tersendiri bagi kehidupan lintas generasi, baik anak maupun orangtua. Umar bin Khattab berpesan, “Ajarilah anak dengan sastra. Dengan sastra, akan memperhalus budi pekerti dan anak yang takut akan menjadi pemberani.”

Bukankah sebagaimana dikatakan Robin Moore, penulis, “Di dalam diri kita masing-masing, adalah pendongeng yang terlahir alami, menunggu untuk dilepaskan."

Maka, mendongenglah. 

 

Lima Manfaat Dongeng menurut Mark Greenwood, penulis buku anak dari Australia:

1. Mengasah Imajinasi. Saat mendengarkan dongeng, otak akan membayangkan setiap tokoh dan tempat yang ada di dalam cerita. Nah, saat kita membayangkan tokoh dan tempat, imajinasi kita sedang diasah secara tidak langsung.

2. Lebih Kreatif. Saat berimajinasi, kita pasti akan memberikan warna pada tokoh imajinasi tersebut. Proses pemberian warna pada tokoh imajinasi itu bisa membuat kita lebih kreatif. Semakin kuat imajinasi, maka tingkat kreatifitas kita pun akan semakin meningkat.

3. Gemar Membaca. Selain mengasah imajinasi dan meningkatkan kreatifitas, dongeng juga bisa membuat kita gemar membaca. Saat mendengarkan dongeng, kita akan penasaran dengan keseluruhan cerita atau hal lain yang berkaitan dengan dongeng tersebut. Jika kita sudah penasaran, kita pun akan mencari buku dan berbagai sumber yang berkaitan untuk mengatasi rasa penasaran tersebut.

4. Mengasah Cara Berkomunikasi. Dongeng juga bisa mengasah cara kita berkomunikasi. Saat mendengarkan dongeng atau mendongeng, akan ada interaksi antara dua orang atau lebih. Secara tidak langsung, hal itu membuat kita tahu bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan nyaman.

5. Mengasah Kemampuan Menulis. Seseorang yang suka dengan dongeng biasanya punya imajinasi sendiri. Imajinasi itu biasanya disalurkan dalam sebuah tulisan. Saat imajinasi dibuat menjadi sebuah tulisan, kita akan berusaha memilih kata yang bagus dan enak untuk dibaca. Jadi, secara tidak langsung, kita sudah mengasah kemampuan menulis kita.

Jokowi dan Warga Negara Proporsional

Yang kecewa kepada Presiden Jokowi, bukan hanya lawan-lawan politik, plus para pengikutnya. Yang kecewa pada Presiden Jokowi adalah juga sebagian pendukung dan yang dulu memilihnya. Perbedaannya tipis. Jika yang pertama dengan suka cita makin menghajarnya (apalagi mendapat tambahan amunisi perubahan sikap para pendukung Jokowi), sementara yang kedua, kecewa tapi kebingungan mau ngapain. Galow-melow-on-the-window (jangan sensi, ini istilah ngacow).

Apa saja yang membuat kecewa? Ketidaktegasan Presiden? Seperti memberi ruang pada kelompok intoleran? Apalagi dengan memilih Ma’ruf Amin dan menyingkirkan Mahfud MD. Plus ditambah lagi yang aktual, kasus Ibu Meiliana. Dulu para pendukung Jokowi (saya sebenarnya tak hendak menyebut sebagai ‘kaum kecebong’), khususnya Ahokers, juga pernah kecewa soal ini dalam kaitan kasus Ahok. Kok Jokowi nggak intervensi? Padahal para pendukung Jokowi dulu juga dengan jenaka bisa bikin meme “Semua Salah Jokowi”. Bukan untuk mengejek, apalagi menyalahkan, Jokowi. Melainkan lebih pada pemahaman mereka, melihat kekonyolan para pembenci Jokowi yang sudah hilang akal (yang dalam hal ini saya juga tak ingin menyebutnya ‘kaum kampret’).

Para pembenci Jokowi sejak awal, para diehard yang memakai Prabowo sebagai ‘media’ mereka, bertambah amunisi. Karena tak lagi hanya soal utang negara, penistaan ulama, lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, jual negara ke asing dan aseng. Yang semua permainan isu itu mudah dibantah, sekiranya rakyat mendapatkan informasi memadai. Ada gadget di tangan untuk mengakses semua hal, tapi apa jadinya kalau yang diakses media online abal-abal? Kalau Menkoinfo membredel itu, nanti dituding pula anti demokrasi.

Saya sedang mengumpulkan data, bagaimana sih sebenarnya setiap warga bangsa dalam merespons dan bereaksi, terhadap masalah pergantian kepemimpinan nasional mereka. Entah itu Presiden, Perdana Menteri, atau Raja dan Ratu. Apa sama gemblung dengan sebagian kecil masyarakat Indonesia yang heboh? Moga-moga ada yang memberi input mengenai hal ini.

Jika benar tesis Herbert Feith tentang sistem politik kita yang elitis, bisa jadi memang tak ada perubahan sistem pemilihan kepemimpinan kita, dari sejak jaman Ken Arok hingga kini. Hanya peralatannya saja berbeda sesuai jaman. Tetapi itu artinya juga, apakah tak ada perubahan pada ‘kualitas’ masyarakat kita? Padahal, revolusi teknologi komunikasi dan informasi, telah mengantar pada revolusi industri 4.0. Mengapa tidak ada korelasi antara percepatan teknologi, yang mempengaruhi perubahan sistem nilai sosial (juga politik dan ekonomi) kita, dengan perkembangan pengetahuan masyarakat? Apakah daya akselerasi rakyat rendah? Jika benar demikian, salah siapa?

Meletakkan semua persoalan negara kepada Presiden, menunjukkan warga negara tidak mengetahui sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan negaranya. Dulu sebagai anak jaman old, saya beruntung mendapat mata pelajaran civic, mengenai soal ketatanegaraan. Kita mengenal konsep jadul tiga pilar; legislative-eksekutif dan judikatif. Kini, bahkan ada sebutan 4 pilar, tapi apa rakyat mengerti yang dimaksud?

Rakyat yang kecewa, atau yang ingin menjebak Presiden, semuanya menuntut Presiden beraksi. Seolah ia manusia paling berkuasa. Padahal dalam sistem kepolitikan kita hari ini, yang tak jelas. Apakah presidential atau parlementer? Kenyataannya, Presiden diikat oleh begitu banyak aturan. Parlemen bahkan bisa sangat berkuasa, dan bahkan belum lama lalu, Presiden divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri tingkat Propinsi di Kalimantan, atas kasus kebakaran hutan. Bayangkan! Baru di jaman Jokowi terjadi hal ini. Terus sekarang presiden disuruh intervensi soal Ahok, Meiliana, TK Kartika yang akhirnya cuma memecat kepala sekolah? Bagaimana dengan soal Rizieq Shihab, Riza Chalid, Neno Warisman, tagar 2019GantiPresiden yang seorang pakar hukum tata negara mengatakan itu gerakan makar, dan sebagainya itu?

Kasus-kasus hukum, seperti halnya vonis Meiliana, jelas ada dalam kuasa hakim yang memutuskan. Apakah jika hakim memutuskan, lalu kiamat? Ada lembaga justisia, bahkan setingkat komisi negara yang mengawasi kinerja hakim. Ada Mahkamah Agung sebagai atasan para hakim, yang akan mengkritisi apakah hakim telah bekerja impharsial, adil, atau berada dalam tekanan. Dan keputusan hakim bisa dibatalkan sekiranya proses peradilannya sesat (seperti banyak orang menduga terjadi pada kasus Meiliana, yang lebih dulu dari kasus Ahok, tapi baru dimunculkan lagi setelah kasus Ahok bisa diputuskan. Jaksa dan Hakim mungkin melihat celah itu, atau memang satu agenda, untuk menggoalkan pemidanaan Meiliana? Bahkan dalam sebuah penelitian, ada disebut istilah ‘entrepreneur politic’ yang memainkan isu ini).

Menuntut presiden untuk semua hal, tetapi senyampang itu membiarkan bagaimana lembaga negara seperti parlemen, mahkamah agung, bahkan mahkamah konstitusi bekerja (termasuk KPU dan Bawaslu) secara tak proporsional, menjadikan kita sebagai warga negara yang juga tidak proporsional. Karena mengirimkan tuntutan atau tudingan pada pihak yang tidak pada tempatnya. Sungguh kasihan bukan, jika masalah Anda miskin, dan bodoh, itu semua karena Pak RT tidak bisa menjalankan tugas ke-RT-annya?

Jika digambarkan dalam sebuah karikatur, mungkin Jokowi yang kerempeng itu, dililit tali, yang ujung-ujung tali ditarik saling bertentangan dengan para penarik lainnya. Para penarik tali itu, ada bernama parlemen, partai politik oposisi, para ketua umum parpol koalisi, konglomerat hitam, koruptor, kelas menengah terpelajar, para orbais terselubung, pembenci Jokowi, dan kini ditambah mungkin para ahoker, kaum minoritas. Lengkap sudah.

Jalan perubahan memang tidak mudah. Dan Jokowi, dalam kesendirian, tubuhnya rompal. Hancur sewalang-walang, karena ditarik dari kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang, luar, dalam. Dan kita, lagi-lagi kehilangan momentum karena ketidaksabaran.

Apa yang diajarkan pengalaman dan sejarah? “Bahwa rakyat dan pemerintah tidak pernah belajar sesuatu dari sejarah, atau bertindak tidak berdasarkan prinsip,” tulis George Wilhelm Hegel, seorang filsuf dari Jerman. Atau dalam renungan Aldous Huxley, sastrawan Inggris, “Paling kurang dua pertiga kemalangan kita berasal dari kebodohan manusia, kebencian manusia, dan para motivator dan hakim penentu kebencian dan kebodohan, idealisme, dogmatisme, dan penyepuhan label atas nama berhala agama atau politik.”

Dan atas nama kritisisme masyarakat, negara mudah ditanami isu apapun. “Tongkat kayu dan batu jadi tanaman isu,…!” seperti dinyanyikan oleh Koes Plus dalam lagu berjudul Kolam Isu!

Stuntman atau Mulut yang Mesti Diberesin? Jawabnya: Politikus!

Dalam filem bokep, apakah adegan pernganuan dilakukan stuntman dan stuntwoman? Jika jawaban atas pertanyaan itu ialah; “Jokowi yang salah!”, Anda akan dapat sepeda.

Dari siapa? Mungkin dari tuhan atau malaikat jibril, saya tidak tahu. Itu hanya sekedar gambaran, bagaimana absurdnya dunia politik kita. Persis infrastruktur kita, yang setengah abad terbengkelai. Infrastruktur politik kita juga sama sekali tak terbangun.

Politik hanya menjadi alat meraih kekuasaan. Tapi cara yang dipakai hanya menunjukkan pertarungan antara si baik dan si buruk. Bisa sangat personal, tidak mewakili diskursus dalam konteks bangsa dan negara. Makanya, agama yang dogmatic sering diseret-seret untuk kepentingan ini.

Kemelakatan pada (yang disebut) tokoh, lebih banyak karena narasi-narasi, bahkan sampai pada fiksi bernama glorifikasi (utusan tuhan, dsb), mitologisasi (keturunan majapahit, dsb), atau  mistifikasi (punya kesaktian, cerdas, bisa ngilang, bisa menghilangkan orang, dsb). Hingga diskusi kita tentang politik hanya sampai pada seorang penggosip, yang jika berbicara padamu hanya tentang orang lain (terutama negatifnya). Atau jika tidak, akan jatuh pada seorang pembual, yang jika berbicara padamu, hanya tentang dirinya sendiri.

Sementara itu, dalam jajaran bangsa-bangsa di dunia, index prestasi kita dalam angka yang tak menggembirakan. Padahal, kita negara dengan populasi terbesar ke-4 dunia, setelah Cina, India, dan kemudian AS. Pada hari pertama Asian Games 18 saja, kontingen Tiongkok di peringkat pertama dengan belasan medali emas.

Indeks demokrasi dan index ekonomi kita, belum menggembirakan, meski punya potensi pertumbuhan ekonomi paling menggembirakan saat ekonomi dunia ambruk. Pada sisi lain, index prestasi akademik kita rendah. Tingkat literasi kita, nomor 2 dari bawah. Tapi index korupsi? Peringkat 96 dari 180 negara, setingkat di bawah Timor Leste.

Padahal, dengan kekayaan alam dan populasi penduduknya, sesungguhnya bisa dimaknai sebagai berlimpahnya sdm kita. Tapi apakah kita bisa bersatu? Politik telah memecah-belah kita. Bahkan ketika olahraga dan seni (bukan hanya puisi, ya, Pak John F. Kennedy dan Sena Gumira) mempersatukan, politik memporak-porandakan.

Seorang presiden yang ‘mau-maunya’ menjadi sales marketing untuk negeri ini, untuk brand dan martabat bangsa dan negara, pun dibully hanya karena bukan capres pilihannya. “Jika alam semesta menyatukan kita, saya tidak tahu mengapa,” bertanya Sean O’Casey, dramawan Irlandia, “para politikus memiliki kecenderungan memecah belah kita, memisahkan kita satu sama lain.”

Politikus cenderung melawan hukum alam, di mana alam merupakan usaha menyatukan kita bersama-sama. Yang kemudian terjadi adalah cara pandang saling meniadakan. Hitam putih. Meski dunia literasi kita, dongeng, cerita wayang, kethoprak, atau leghenda-legenda kita, sering melakukan simplifikasi. Seolah dunia ini hanya dibalut perang tipologi, si baik dan si jahat.

Atau benarkah kita ini masyarakat biner? Hanya mengenal hitam-putih? Sejarah perjuangan bangsa ini, oleh bapak-ibu pendiri bangsa kita, dikayakan oleh warna-warni pemikiran. Tapi 32 tahun kekuasaan otoritarian Soeharto merusak segalanya. Pasca Reformasi 1998, partai politik justeru bagian dari masalah, bukannya pengurai dan apalagi penyelesai masalah.

Sukarno benar adanya ketika berpendapat bahwa perjuangannya dulu lebih mudah. “Tapi perjuanganmu (kini) akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.” Bangsa seperti apa? Yang ingin mengganti dasar negara dengan jalan fitnah, menebar hoax, terror tapi pura-pura berpaham demokrasi dengan tagar 2019GantiPresiden. Bangsa yang melakukan korupsi, jualan agama tapi sambil chatting sex. Bangsa yang karena beda pilihan politik dan agama, tidak akur dan merasa paling pinter padahal goblig pol.

Kehadiran Jokowi (yang mampu mengalahkan trend kepemimpinan masa lalu), adalah berkah transformasi politik kita. Semula dinilai tak kapabel, tak memenuhi gambaran ideal dalam konvensi. Tidak gagah. Tidak micara. Tidak cakep. Bukan keturunan ningrat. Tidak korupsi. Tapi begitu kinerjanya diapresiasi dalam 87% kepuasan publik, dicari-carilah sisi buruk, atau jika perlu tembak dengan fitnah dan hoax oleh yang dikalahkannya. Mulai dari sisi identitas, hingga soal utang dan jual asset negara, yang tak perlu pembuktian dan data. Karena ada saja rakyat yang mau dikibuli, entah dengan duit atau nasbung, atau jika tidak logikanya sama-sama gemblung.

Apakah ‘aksi’ mogenya dalam pembukaan Asian Games 18 itu pencitraan? Tentu saja. Goblog saja yang tidak mentargetkan itu. Jokowi bertindak selaku sales marketing kita yang baik. Tinggal bagaimana kemudian kita menangkap peluang itu. Itu yang tidak dilakukan, justeru malah ngomongin stuntman. Stuntman ndhasmu njeblug.

Jadi, apa nih yang harus kita beresin? Stuntman atau mulut kita? Jawabnya: Politikus! Karena politikuslah kekacauan terjadi. Partai politik bukanlah lembaga moral yang bisa dipercaya. Karena bukan negara yang menentukan nilai moral, melainkan kita, seperti kata Noam Chomsky. Atau menurut Franklin D. Roosevelt, bukan presiden atau parlemen pemimpin negeri ini, tapi kita, rakyat.

Cuma kalau rakyatnya cuek, golput, ogah mikirin, tentu saja para penjahat negara riang gembira sebahagia-bahagianya. Rakyat yang juga yang punya pengetahuan, apalagi kesadaran sejarah, yang baru terjadi 20 tahun silam pun! Apalagi jika rakyatnya ribet bertarung rebutan balung, saling nyanjung junjungan hanya karna duit dan nasbung. Meski ada yang lebih gemblung, yakni pendukung ikan kembung tukang tenung jualan kucing dalam karung.

Politikus tidak pernah percaya atas ucapannya sendiri, kata Charles de Gaulle, mereka justru terkejut bila rakyat memercayainya. Itu yang terjadi, dan mereka pun besar kepala. Pede aja lagi, meletakkan otak mereka di pantat, dan orgasme ketika rakyat yang bodoh bisa ditipu untuk menjilati otak mereka.

Jokowi dan Generasi Milenial dalam Dandanan

Ketika mendengar omongan Arsul Sani, Sekjen PPP, akan ‘mendadani’ Kyai Ma’rif Amin, yang meski sarungan tapi bagaimana agar tampak milenial, saya ketawa njungkel-jempalik. Duh, ngaco (kali ini, tanpa tanda petik) nih orang! Kayak mereka yang nggak bisa nangkep pesan, yang diributin malah soal 'stuntman'!

Tentu bukan hanya para politikus yang salah memahami ‘generasi milenial’, apalagi jika ukurannya hanya dari kaos, legging atau sepatu, disertai lips-balm yang dipakai. Generasi milenial bukan soal dandanan. Bukan hanya pada sebutan seperti pria metro-sexual misalnya. Milenial tak berkait dengan umur. 

Generasi milenial berkait dengan sikap hidup, cara berfikir dan eksekusinya. Sesuai akselerasi jaman yang ditopang karakter revolusi teknologi komunikasi dan informasi. Tak ada kaitan aksesori, yang cenderung dieksploitasi para pedagang.

Mau didandani kayak apa, yang bisa jadi malah saltum, bahkan salting. Generasi milenial menuntut otentisitas, dan kepercayaan diri atas kemampuan pilihannya, anti mainstream, bahkan anti-tesis. Meski ada kandidat yang konon dicintai emak-emak sebagai calon pemimpin milenial, tak kita lihat pemikiran dan terobosannya yang menggambarkan citra pemimpin abad milenial. 

Kandidat itu lebih kuat sebagai generasi analog, yang tak bisa dibedakan dengan model kepemimpinan masa lalu. Konvensional, bahkan konservatif. Apalagi, dengan bungkus istilah ‘santri post-Islamisme’. Makin kelihatan analognya.
Dalam pidato pengantar nota keuangan RAPBN 2018-2019 di parlemen, Jokowi menunjukkan visi pemimpin abad revolusi industry four poin zero. Ia memberi ruang datangnya generasi baru, menantang anak muda memiliki orientasi baru, mendorong generasi star-up dalam ekonomi kreatif kita menjadi sangat terbuka.

Tidak mudah. Karena revolusi mental yang didengungkan 4 tahun lampau, menghadapi banyak kendala. Kita butuh fundamen infrastruktur, urgen dan mendesak, karena hampir setengah abad terbengkelai. Omong kosong berdaya saing dengan negara luar tanpa memiliki infrastruktur yang memadai. Kita perlu membangun peradaban baru (yang tertinggal), menjalin inter-konektivitas yang terkendala selama ini. 

Kesiapan bangsa untuk berubah, dari kangkangan dan kungkungan konvensi, membutuhkan evolusi mental. Karena senyatanya, mengubah mekanisme birokrasi dan system hukum kita, tidak mudah. Jokowi mesti mengambil jalan melingkar. Ahok yang keras, mudah disingkirkan paksa, karena ketidakmampuannya melakukan kompromi.
Beban Jokowi tentulah tak ringan. Tetapi untuk saat ini, Indonesia membutuhkannya. Ia symbol perubahan yang hendak dituju. Pemimpin androginis, yang mendengarkan, dan menjagai arah perubahan, agar tak balik ke pangkuan masa lalu, ke generasi analog yang abstrak. Abad mendatang, membutuhkan ukuran-ukuran presisi. Kita tak sedang mengimpikan lelaki metro-sexual.

Lapangan pekerjaan abad milenial, tak lagi akan membuka kesempatan mereka yang menenteng ijazah ke mana-mana. Tak kita butuhkan lagi jargon ‘yang berani dan tegas’. Karena kalau cuma itu, Jokowi telah membuktikan keberanian dan ketegasannya, yang Ahok pun mengakui kalah berani dengan Jokowi. Tinggal lihat track-recod Jokowi, setidaknya dalam 4 tahun terakhir. Petral bisa dihancurkan, demikian Freeport dan Rokan, dan para benalu ekonomi yang selama ini dimanjakan kekuasaan model Orde Baru. Yang demen membeli kekuasaan dengan uang dalam kardus.

Jika saya tulis ‘Jokowi gila’, para pemuja fanatiknya akan sewot. Hanya karena mereka tak ngerti makna kalimat konotatif, yang pengertiannya adalah compliment (ungkapan kekaguman) sebagaimana umpatan “bajingan kamu, keren!”. Tapi Jokowi memang gila sebagai personifikasi anti-mainstrem, sebagai salah satu ciri generasi milenial. Ia anti formalisme, karena formalisme yang ditanam Orde Baru dalam batok kepala manusia Indonesia itulah sumber involusi. Peradaban mandeg. Tak punya daya saing. Daya inisiasi, apalagi kreasi (atau setidaknya ada potensi namun) tak terakomodasi.

Dalam pembukaan Asian Games 18, kita melihat bagaimana Jokowi mau ‘berperan’ sebagaimana aksi Tom Cruise menjadi Ethan Hunt dalam The Mission Imposible. Itu hanya ciri bagaimana prototype (bahkan ideal type) seorang pemimpin, yang melayani rakyatnya, bahkan bersedia menjadi bagian dari entertainment yang menghibur. Sementara banyak elite politik kita yang munafik. Di mana-mana suka pamer wajah dinas, jaim (sebagai ciri generasi analog yang) sering membungkus kelemahan dengan retorika gagah. Diksi yang dipenuhi makian dan kebanggaan diri, megalomania, tetapi kosong belaka, dan lamis.

Tapi generasi milenial juga punya selera humor dan rileks. Jokowi tidak jaim sebagaimana dibilang oleh Wisnuthama (direktur kreatif opening seremoni Asian Games 18) yang sudi menjadi bagian dari entertainment. Dan bisa menikmati celetukan Kaesang Pangarep, yang ngetuit bahwa dirinya yang jadi stuntman, menggantikan bapaknya jumpalitan naik moge. Padahal kita tahu, naik sepeda motor matic pun, Kaesang tak berani, "Wong jalan kaki saja bisa jatuh," kata Kaesang.

Yang mesti disadari, generasi milenial yang berjumlah 40% dari total calon pemilih dalam Pemilu Serentak 2019, adalah generasi kritis. Mereka membaca dan dengan mudah mendapati track-record atau jejak digital siapapun. Akan mudah ketahuan, siapa elite tukang ngomdo, tukang fitnah, dan siapa yang bekerja sungguh-sungguh, serta tidak korupsi. 

Anak-anak milenial tak mudah terkecoh dengan gimmick, dan berbagai polesan palsu, hanya agar dikata berpenampilan milenial. Generasi milenial digerakkan oleh seberapa presisi antara pola pikir dan tindakan. Hanya ngomdo atau eksekutor sejati. Digerakkan oleh sikap, karakter, dan juga passion, atau hanya gimmick. Jangan dikira generasi milenial bisa ditipu minyak wangi atau kata-kata mutiara dalam kaos sablonan. Mereka mengakses informasi dari seluruh dunia. Bisa dan biasa membandingkan. 

Anak-anak muda milenial bukan anggota partai emak-emak, yang bangga mengelu-elukan ‘laki orang’. Mereka generasi presisi, tahu cara mengukur prestasi orang. Nggak akan ngep-pek oleh dandanan milenial kayak orang main sirkus. Lagian ini pilpres, bukan pilwapres.

Maka, serahkanlah negeri ini pada para professional, yang jujur dan bukan tukang korupsi. Kita yang menentukan, bukan berdasar dandanan, tetapi pikiran dan tindakan. The ultimate rulers of our democracy are not a President and Senators and Congressmen and Government officials but the voters of this country, tulis Franklin D. Roosevelt, presiden ke-26 AS. Para pemimpin tertinggi demokrasi kita bukan Presiden, wakil rakyat, dan pejabat pemerintah, tetapi para pemilih negeri ini.

APAKAH ENGKAU MENYADARINYA?

Merasakan pesan sejati dari Johannes Adekalla, alias Joni, dari Belu, NTT kemarin? Si pemanjat tiang bendera setinggi 15 meter itu meyakinkan kita, Indonesia takkan bubar. Negeri ini perlahan berada dalam jalur kebenarannya, meski tahun depan jadwal jatuh tempo utang-utang luar negeri yang dilakukan pemerintahan sebelumnya. Jumlahnya cukup fantastis, Rp 400-an trilyun, dan di tengah situasi ekonomi dunia yang melorot. 

Tentu akan sangat tergantung 'jiwa dalam' bangsa Indonesia, sebagaimana Joni yang waktu itu terbaring sakit, dan justeru ia bangkit berlari, memetik ujung tali bendera yang nyangkut di puncak kesulitan. Akan sangat tergantung cara kita memakna segala macam fiksi, narasi, dan glorifikasi yang ditempelkan atas peristiwa itu. Tetapi di mana pun, kenyataan bukanlah sesuatu yang sekedar dinyatakan atau apalagi pernyataan belaka. 

Kenyataan adalah sesuatu yang senyatanya, yakni imaji-imaji yang dipikirkan, diperhitungkan, kemudian dikerjakan, dan berproses seoptimal mungkin. Untuk menyajikan tarian dengan 4000-an penari yang kebanyakan masyarakat awam (bukan penari profesional), koregrafer Eko Supriyanto melatihnya tiap hari 4 jam sepanjang 5 bulan, untuk kemudian mendapatkan decak kagum para penonton pembukaan Asian Games 18 di SUG Bung Karno semalam. 

Bahkan, secara keseluruhan, untuk pembukaan yang megah itu, dibutuhkan waktu 1,5 tahun dan diproses tiap hari, hingga memunculkan Jokowi, yang bukan hanya mempesona seorang anak yang sedang mengenyut es krim, tetapi semua mereka yang punya kebanggaan atas negaranya, Indonesia Raya. Wisnuthama, Direktur Kreatif Opening Ceremony Asian Games 2018, mengaku hanya butuh orang yang mau mendengarkan, untuk idenya yang 'tidak umum'. Ia sempat berkali-kali dipanggil Jokowi, dan hanya bicara empat mata. "Karena beliau orangnya asyik, santai, jadi ketika kita sampaikan, pun bisa tereksplor,..." kata Thama konseptor NET.TV itu. 

Apa maknanya? kepercayaan pada liyan, kemampuan mendengarkan, dan memberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam kebersamaan. Sebagaimana Joni, Wisnuthama, atau Jokowi, beserta anak-anak muda di seluruh pelosok negeri yang tanpa sorotan media terus bekerja. Sebagaimana teman-teman yang kini terus sibuk pendampingan di Lombok, di beberapa daerah perbatasan, dan seluruh sudut-sudut Indonesia. 

"Apa?"

Prabowo dan Jebakan Legitimasi Agama

Mengapa nasib Prabowo begitu malang nian? Karena poros partai politik pendukungnya kecil. Bukankah jika PKS dan PAN bergabung, tanpa Demokrat, mereka bisa mencapreskan Prabowo? Justeru karena perolehan suara PAN dan PKS pas-pasan itu, keduanya jadi ngotot mendesakkan kepentingannya. Termasuk kemudian memakai rekomendasi ijtima ulama GNPF sebagai senjata penekan.

Bahkan, misalnya pun, yang muncul kemudian Ustadz Abdul Somad. Karena kue pembagian tiga partai itu, jika pun toh tak mendapat wapres, kursi menteri pasti jauh lebih besar, dibanding perolehan dalam koalisi Jokowi yang 9 parpol?

Itu itung-itungan dagang yang lumrah saja. Cilakanya, dengan masuknya Demokrat, tanpa dukungan PKS dan PAN, Prabowo bisa mengusung diri sebagai capres. Tentu dengan imbalan AHY cawapres. Karena jika tidak, ngapain Demokrat merangsek ke Gerindra? Bukankah konon SBY sudah dapat jatah menteri untuk AHY, jika bergabung ke Jokowi? Tapi, masa' cuma menteri, sampai harus mengorbankan karir kemiliteran yang cerah-ceria?

Bagi SBY, meski tak sangat yakin menang, AHY cawapres penting untuk tahun ini. Karena lima tahun mendatang, AHY akan merasa lebih leading. Karena 'sudah berpengalaman’ di level pilpres sebagai kandidat. Kita bisa bayangkan, bagaimana ambisi SBY untuk puteranya ini.

AHY dipanggil pulang, ketika sebagai anggota TNI sedang bertugas di luar negeri. Panggilan itu berujung keputusan AHY mengundurkan diri dari dinas kemiliteran. The Rising Star generasi baru TNI ini, ternyata dimajukan sebagai calon gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada 2017. Hasilnya buruk, AHY tumbang diputaran pertama. Perolehan suaranya di bawah 20%, meski menurut orang-orang Demokrat itu capaian luar biasa bagus.

Karena itu, ketum PAN terus bermanuver. Kongres partai 6-7 Agustus diundur 9 Agustus 2018, sehari menjelang penutupan pendaftaran capres. Ini jelas merepotkan kubu Gerindra, meski secara angka president threshold tak masalah jika hanya berkoalisi dengan Demokrat. Namun secara psikologi politik, tentu itu bermasalah sebagaimana jika Gerindra kehilangan PKS.

Di situ, jika kehilangan PAN dan PKS, Gerindra bisa agak limbung, karena cap 'mewakili' ummat (dengan double m, untuk menyebut kelompok Islam), akan kedodoran. Prabowo-AHY, cap yang muncul adalah ‘nasionalis-nasionalis’, atau bahkan ‘tentara-tentara’. Beda tentu jika Prabowo-Segaf al Jufrie, atau Prabowo-Ustadz Abdul Somad. Prabowo akan kelunturan cap yang tampak mewakili ummat (ingat lagi; dobel m).

Senyampang itu, PKS, mungkin juga PAN, pada detik terakhir menunggu bola muntah dari pencapresan Jokowi. Jika bukan join dengan Cak Imin, PKS dan juga PAN, mungkin langsung meluncur ke Cak Imin. Siapa tahu bisa di-spik-spik untuk membelot dari koalisi Jokowi. Hingga terbentuklah poros baru, PAN-PKS-PKB. Dengan tawaran Cak Imin jadi capres, bukan hanya cawapres, siapa tahu keponakan Gus Dur itu terbuai. Atau muncul capres lain misal Gatot Nurmantyo, Cak Imin tetap cawapres?

Jika Jokowi mendaftar 10 Agustus, dan kubu Prabowo masih mbulet, bisa jadi KPU hanya menerima satu calon. Pendaftaran akan diperpanjang hingga 14 hari (sesuai aturan KPU berdasar UU). Tampaknya, skenario ini punya kemungkinan dijalankan, bisa jadi oleh Gerindra, PKS dan PAN. Mengulur waktu.

Jika itu yang terjadi, betapa tampak bagaimana para elite politik tak bisa menyelesaikan persoalan mereka bersama. Lebih karena ego masing-masing yang dikedepankan, daripada konsepsi politik kenegaraan demi bangsa dan negara, bagi kemakmuran dan keadilan rakyat (yang memang, bisa jadi, sama sekali tak dimiliki, karena hanya ambisi kekuasaan politik semata). Politik kekuasaan hanya  berimplikasi pada kesejahteraan mereka. Tak ada urusan dengan rakyat.

Siapapun, entah Jokowi, Prabowo, maupun SBY, semestinya melihat; bahwa yang dinanti rakyat adalah apa konsepsi kalian, untuk negara dan bangsa ini? Apa rencana kalian, grand-design, prioritas kerja, bagaimana strategi, mekanisme dan system kerja dijalankan? Itu yang mestinya dijual, agar rakyat pemilih tahu seberapa kualitas pemikiran, yang jika kemudian ditambah track-record, kapasitas, kapabelitas, rakyat punya gambaran siapa akan dipilih.

Jika soal capres-cawapres pun urusannya hanya segelintir orang, yang di Indonesia ternyata bukan hanya parpol, melainkan ada kepentingan kalangan akademisi, militer dan ulama, maka posisi rakyat akan cenderung hanya sekedar objek kekuasaan. Padahal, hatinurani rakyat bukan benda mati. Kemenangan Jokowi sudah membuktikan itu, di Jakarta (2012) dan di Indonesia (2014).

Pada sisi lain, Prof. Dr. Azrumardy Azra, salah satu cendekiawan muslim Indonesia, dengan gamblang mengatakan; Untuk membenahi masalah negara tidak bisa hanya dengan ilmu agama. Urusan capres dan cawapres, tak bisa hanya dengan legitimasi dan kriteria langit yang tak terhingga. Dalam kenyataan hidup hingga hari ini, soal doa yang dikabulkan pun manusia tak bisa mendefinisikan tepat, apalagi memastikan mana doa yang mustajab. Apakah ulama bisa memastikan cara mensejahterakan rakyat dengan bermunajat, atau doa massal?

Pertanyaan itu bukan bermaksud menghina, namun bukankah ada dalil, bahkan ayat kitab suci yang mengatakan bahwa tuhan takkan mengubah nasib suatu bangsa tanpa mereka sendiri memperjuangkannya? Itu artinya, bagaimana mengimplementasikan bahasa langit dengan bahasa bumi, yang juga membutuhkan ilmu-pengetahuan, keterampilan teknis, dan semangat berkarya, bukan hanya berkarsa.

Jika diyakini popularitas Ustadz Abdul Somad bisa menjadi jaminan ummat (lagi-lagi ingat; dobel m), apa kira-kira yang menjadi musabab mengapa da’i sejuta ummat Zainuddin MZ, bahkan pendangdhut paling sohor seluruh dunia Rhoma Irama, gagal membuat partai, dan tak laku menjadi presiden? Bahkan Yusril Ihza Mahendra yang ganteng itu pun, partainya hanya memperoleh 1,46% dalam Pileg 2014, dan tak tembus electoral threshold dari 90% pemilih Islam?

Di situ sesungguhnya pemimpin partai, calon presiden, mesti lebih bertaniah pada rakyat. Bukan yang lain, apalagi pada orang yang memakai legitimasi agama, tetapi melarikan diri ke luar negeri. Setahun lebih tak balik ke Indonesia, untuk menjelaskan persoalan hukumnya yang belum diselesaikan.

Para capres dan cawapres, sesungguhnya cukup menjelaskan pada rakyat, apa yang ingin dilakukan untuk Indonesia Raya ini, dan bagaimana caranya. Kalau soal sorga dan neraka, biar saja ditanyakan pada ulama, pastor, pendeta, bhiksu, atau para ahli agama. Tapi soal membuat rakyat menikmati keadilan sosial, kemakmuran yang adil dan merata? Itu yang ditunggu.

Kalau agama dibuat main-main, seperti terpercik ke muka sendiri.  Hingga seolah agama itu menjebakmu. Padahal, bukankah engkau yang menjadikannya jebakan?

Sunardian Wirodono
Yogyakarta, 7 Agustus 2018

Aidit Hari Ini 53 Tahun Lampau

Tepat 53 tahun lampau, pada 7 Agustus 1965, sekitar 3.000 - 4.000 demonstran menyerbu dan menduduki konsulat Amerika di Surabaya. Pada tanggal itu pula, DN Aidit kembali dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Ia langsung menjenguk Presiden yang sedang dirawat tim dokter dari RRT di Istana Bogor. 

Dalam kesempatan itulah Aidit, Ketua CC PKI (Partai Komunis Indonesia), mendapat penjelasan dari Tim Dokter RRT; bahwa akibat penyakitnya (nya = Sukarno), Presiden akan menjadi lumpuh dan meninggal dunia. Demikian saya kutip dari Kronik Abad Demokrasi Terpimpin. Dari Manifes Politik Sampai Naiknya Soeharto, Koesalah Soebagyo Toer, Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat <Jaker>, Jakarta, 2016, h. 239).

Selebihnya kita tahu, mesin politik bergerak cepat, baik dari kubu PKI dan Tentara di bawah konsolidasi Soeharto. Dari berbagai dokumen negara, yang kemudian diakses dan diupdate beberapa lembaga negara AS, Eropa, juga Rusia dan Australia, kita mengetahui bagaimana konstelasi politik, dan berbagai manuver yang terjadi.

Peristiwa 30 September 1965 bukan ‘hanyalah’ tetapi ‘adalah’ penanda, karena eksekusi sebenarnya pada hari-hari berikutnya. Kekuasaan Bung Karno diringkus. Pembantaian massal yang menimbulkan luka sampai hari ini, dan orang masih tega saling tuding. Hingga dilema Jokowi dalam situasi transisi yang kritis ini. Apalagi dengan bersatu dan hendak kembalinya soehartoisme, sepanjang 20 tahun pasca reformasi 1998.

Kini bahkan, konfigurasi, juga konstelasi politik semakin absurd. Bagaimana dari Pam-Swakarsa kemudian menjadi FPI, berganti kulit Alumni 212, dan kemudian ada julukan Ulama GNPF yang mengklaim pemegang merek 212. Rizieq Shihab yang menjadi tokoh sentralnya, kemudian bisa bersama dengan Anies Baswedan dan Amien Rais. Dalam Pilpres 2019, setelah sukses gerakan Pilkada DKI Jakarta 2017, kini bahkan PKS serta PAN pun mendekat, disamping anasir lama seperti Prabowo (Gerindra) dan Tommy Soeharto.

Perebutan kekuasaan, tentu tak hanya bermula dari Bung Karno ke Soeharto. Jauh sebelumnya, sejarah kepolitikan kita telah dipenuhi intrik dan konflik. Setelah Ken Arok merebut kekuasaan Tunggul Ametung pun, kelompok agama (Kaum Brahmana) telah ikut menceburkan diri dalam politik kekuasaan, dan mengantar kekuasaan Ken Arok untuk menyudahi konflik antara para Brahmana dengan penguasa Kediri. 

Tak ada yang baru, untuk sekedar mengatakan hal itu terjadi ketika demokrasi belum ada. Karena di jaman kini pun, ketika mendaku demokrasi sebagai sistem kenegaraan, masih saja ada klaim-klaim sebagaimana jaman baheula. Karakter politik kita tak berubah. Beruntung bahwa sebagai institusi negara, tentara kini menyadari perannya, dan terikat hukum internasional yang tak mudah ditembus. 

Generasi baru militer kita, juga lebih akomodatif, dibanding Kivlan Zein cum suis. Dan Jokowi dengan taktis merekrut beberapa petinggi militer senior, yang mau tak mau harus dikompromikan. Jika karakter kepemimpinan sipil model Jokowi bisa berlanjut pada 2024 dan seterusnya, mungkin logika negara berdaulat sebagaimana pemikiran Sri Mulyani Indrawati, bisa bergulir secara gradual. Politik klenik yang selama ini dipakai sebagai legitimasi dalam mencari calon presiden, mestinya makin disadari tidak relevan. 

Apa yang terjadi pada kejatuhan Sukarno, kemudian sampai pada isu-isu politik yang menyertai setiap Pilpres kita hingga hari ini, masih didominasi wacana elite yang belum tentu benar, dan beberapa bahkan tampak sesat. Itu semua lebih karena rakyat tak pernah dianggap ada, atau bahkan dianggap bodoh. Lebih karena juga rakyat sendiri bersifat a-politis. Seolah politik adalah jalan sesat. Padahal buta politik, akan menyebabkan negara mudah disesatkan para elitenya yang sesat dari sejak pikiran.

Jika rakyat ngomong politik, tidak harus dan tak selalu mesti berpolitik praktis, menjadi pejuang partai. Menjadi rakyat yang sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga-negara, itu menunjukkan kita sebagai insan politik. Apalagi berani menyuarakan aspirasinya, opini dan gagasan serta inisiatif kita. Sebagaimana kata Ahok; “Kalau pejabat negara sudah bener, buat apa saya ribet terus soal politik?” Kita bisa kerja enak, dan pesta selalu, karena dugem pun enak. 

Lha, kalau pejabat negara sampai kini belum bener, dan kita diam saja? Mereka yang akan mudah mengadu domba kita. Padahal persoalannya sepele, (capres) mana yang lebih baik, akan dimenangkan rakyat. Itu saja sih. Hubungannya dengan DN Aidit 53 tahun lalu, sebagai judul tulisan? Nggak ada. Atau mau dicari hubungannya? Itu semua lebih karena kita menganggap presiden adalah satu-satunya, yang paling penting. Padahal, yang paling penting, kata Bung Karno; rakyat kuat negara kuat. Karena kalau rakyat cuek, elite akan nipu kita! 

Ayo, bantu Lombok!

Jokowi Ngajak Berantem? Semut Pun Kalau Diculik Tentara Bakal Ngelawan

Sudah bisa ditebak, istilah “berantem” Jokowi beberapa hari lalu, akan diplintir. Dicomot bagian yang sesuai kepentingan. Sementara ajakan Amien Rais untuk Perang Badar? Comotan ayat-ayat perang kelompok 212 dan GNPF untuk Jokowi? 

Darah numpuk di kepala, gara-gara tidur ngegantung kayak kampret, tak dianjurkan. Mikir bisa kebolak-balik. Simak ujaran kebencian dalam berbagai aktifitas 2019GantiPresiden, bahkan di masjid-masjid. Hingga ketika Tuan Guru Bajang (yang 2014 mendukung Prabowo kemudian 2019 mendukung Jokowi), mengingatkan untuk tak perlu memakai ayat-ayat perang, pun dibully.

Bila dicermati pidato lengkap Jokowi, sebenarnya ajakan agar berkomunikasi politik santun. Tidak provokatif. Tetapi ketika toleransi pada intoleransi justeru membuat makin tak terkendali, kita tak boleh tinggal diam. Ini jaman proxy-war, perang asimetris dunia maya. 

Pasukan cyber terus menyebar fitnah. Ujaran kebencian dan hoax, menyusup ke grup-grup WA. Menyinyiri dan memfitnah dengan berbagai cara, termasuk trending tagar ganti presiden.

Disampaikan Jokowi dalam rapat umum bersama relawan di SICC, Bogor (4/8/2018); “Jangan bangun permusuhan, jangan membangun ujaran kebencian, jangan membangun fitnah fitnah, tidak usah suka mencela, tidak usah suka menjelekkan orang. Tapi, kalau diajak berantem juga berani,…” 

“Tapi jangan ngajak (berantem) loh. Saya bilang tadi, tolong digarisbawahi. Jangan ngajak. Kalau diajak, tidak boleh takut,” ujar Jokowi. Selebihnya ajakan konsolidasi biasa, yang tentu dilakukan pihak mana pun, untuk membangun soliditas dan militansi, “Kalau di sana militan, disini harus lebih militan. Kalau di sana,… blablabla.”

Jelas ajakannya. Berantem tidak perlu ada, jika tak dipancing-pancing atau dinyinyiri. Itu reaksi untuk tak membiarkan kesewenang-wenangan dalam wacana dan opini publik yang dibangun. Untuk tak membiarkan ketidakadilan dan kekurangajaran dilakukan semena-mena. Menyerang haram, membela diri harus. 

Tapi, ingat, Jokowi bukan Soeharto, apalagi SBY dan Prabowo. Komunikasi politiknya sering tak terbaca, apalagi oleh Rocky Gerung, filsuf pengagum SBY sebagai ‘strateeeeg’. Jokowi sering memakai jurus dewa mabuk. Tak perlu bakar lumbung untuk membunuh tikus. Pernyataan Jokowi soal berantem, bisa jadi jebakan betmen. Membuat pihak lawan rajin mengeluarkan statemen normative tentang ‘menjaga perdamaian’ dan ‘anti kekerasan’. Dan ketika pihak lawan dengan gaya moralis memberi pernyataan tentang politik santun, anti-kekerasan, Jokowi (dan kita), tinggal menagih mereka untuk turut menegakkan.

Itu gaya komunikasi politik khas Jokowi yang androginis, tidak maskulin kayak militer. Tanpa perlu membakar lumbung, para tikus kebakaran jenggot. Jokowi tahu tikus jaman now banyak berjenggot. Jadi tak perlu sewot, kecuali memang hobi, menangnya sendiri. Semut saja kalau diculik tentara, akan melawan. Apalagi kini, sudah tidak pada jadi tentara. 

Ayo, bantu Lombok!

Setelah Tagar Ganti Presiden; Ganti Celdam?

Setelah tagar 2019GantiCeldam, perlu ganti lagi tagar; 2019GantiMbahmu! Menjadi narasumber sebuah stasiun televisi, Neno Warisman itu memang menjengkelkan. Perempuan ini secara intelektual parah. Antara perjalanan karir yang cemerlang di televisi dengan kualitas otak tak bisa dikorelasikan.

Ketika ditanya soal gerakan 2019GantiPresiden, ia selalu menjawab normative. Memang tak ada yang salah dalam gerakannya itu. Tak ada undang-undang dilanggar. Itu hak warga negara, dijamin UU. Konstitusional.

Iya, Neno. Tapi bukan itu persoalannya. Kalian selalu memakai jawaban normative, untuk melegitimasi segala tindakan di lapangan, masjid, jalanan, car free day,… yang disitu kalian, melanggar hukum sosial lainnya. Yakni, kebebasanmu berbatasan dengan hak orang lain. 

Coba putar ulang semua dokumentasi dalam perhelatanmu. Ada persekusi pada yang berbeda pilihan. Dalam koar-koar kalian, sering terjadi insinuasi, membully (yang dianggap) lawan. Memaki-maki, mengkafirkan, menyesatkan, mengeroyok ibu-ibu. Itu semua ekses ketika demokrasi salah tempat, ora empan papan, tidak proporsional. Mungkin Neno mau ngulang model provokasi Pilkada DKI Jakarta 2017, yang dibanggakan Ali Sera dan Rizieq? 

Bayangkan pula, di masjid dalam pengajian dan kutbah Jumat, muncul ustadz atau da’i yang ngomong soal ganti presiden. Nyebar informasi negatif tanpa data, jelas-jelas hoax, bahkan memfitnah (siapa lagi jika bukan Jokowi yang dituding). Tapi, cilakaknya, senyampang itu kalian memuji-muji Prabowo. Ini apa-apaan? Itu tidak fair. 
Maki-maki si A, membujuk orang milih si B (karena si B idolamu), itu wajar saja sih.  Tapi ngapain mesti pakai agama? Karena yang seagama dengan kalian pun, punya dalih beda, dan bisa beda pilihan denganmu.

Kini KPU sudah membuka pendaftaran capres-cawapres. Kalian yang jauh-jauh hari sudah teriak Ganti Persiden, belum mendaftarkan juga. Memang hanya parpol yang bisa melakukan. Jadi, kalian suruhan parpol? Kalau nggak, ngapain? Nafsu banget ganti presiden, ditanya siapa penggantinya? Bungkem.

Sekarang ketika Jokowi ngomong pada relawan untuk tak takut berkelahi, kalian reaktif menuding tidak elok banget, provokatif. Padahal selama ini, siapa yang provokatif? Dalam demo berjilid-jilid dulu, kamu ikut serta di dalamnya dan menjadi bagian barisan itu, siapa yang provokatif? Tapi kenapa kemudian ada yang kabur ke Mekkah, nggak balik-balik?

Tugas kalian yang ingin ganti presiden, dukung capresmu. Yakinkan para pemilih dengan program capresmu yang lebih baik dari pertahana. Tapi kuatkan argumentasi dan akurasi datanya. Kalau tidak, kalian hanya menyodorkan kekalahan lebih awal. 

Berpolitik boleh, hak azasi dan demokrasi. Tapi dengan cara bodoh itu = mempecundangi jagoanmu sendiri. Wong tanpa kalian pun, 2019 pasti ganti presiden. Itu agenda konstitusi, dari Presiden periode 2014 – 2019 ganti presiden periode 2019 – 2024 ‘kan? 

Apalagi yang mau diganti? Mbahmu?

Surat Malam Buat Ulama

Konon ulama itu ahli agama, pewaris (ilmu) nabi. Tapi, ilmu tak sebagaimana harta warisan. Siapa saja yang mau belajar, bisa mendapatkan, baik ilmu dari nabi, filsuf, maupun ilmu hidup dari rakyat jelata.
Ulama Indonesia, mungkin terbiasa diposisikan yang dituakan, yang didengarkan, harus diturut. Hingga sering tak proporsional. Dalam soal agama, tentu (ada juga yang bilang mungkin) saja. Tapi dalam soal lain? Pilpres?

Karena perkembangan jaman, ilmu bisa diakses siapa saja, di mana saja, darimana saja, kapan saja. Tak ada yang sangat otoritatif dalam hal ini. Apalagi ilmu-ilmu modern.

Senyatanya, rekomendasi para (yang mengaku) ulama dalam Pilpres 2019, menjadi suatu masalah. Contoh rekomendasi ijtima ulama GNPF. Dengan menyebut paket bernama, telah mengunci negosiasi dalam koalisi Prabowo.

Demikian juga manuver Cak Imin, menyeret-nyeret para ulama di PBNU, menjadikan blunder tersendiri di kubu Jokowi. Para ulama, kiri dan kanan, telah menyandera demokrasi menjadi kembali ke jaman baheula. Dalam bahasa-bahasa langit yang sulit dimengerti dalam konteks hak demokrasi rakyat. Pada hubungan patron-klien ini, kita berjalan mundur.

Sementara yang kita tahu, dari pelajaran sejarah, rekomendasi nabi pun hanya berupa formulasi, kriteria, Maka muncul 4 pilar (sidiq, amanah, tabligh, fatanah) karakter kepemimpinan. Ahok sangat hapal hal itu, dan mengamalkannya waktu menjadi anggota DPR maupun Gubernur.

Dengan segala hormat, sayang banget jika ahli agama, atau ahli sorga, menurunkan derajatnya menjadi ahli presiden semata. Cemen banget. Bikinlah kriteria, pemimpin yang baik itu bagaimana. Serahkan pada mereka yang berani menawarkan program sebagai formulasi dari nilai-nilai kebaikan atau kemuliaan itu. Menjadi rencana kerja, yang bisa dilihat dan dinilai 180 juta rakyat Indonesia yang mempunyak hak pilih. Pemilu, dan Pilpres, sebagai faham demokrasi modern, tidak ditentukan oleh ulama, tetapi rakyat pemilih. 

Ulama memberi arah, tentu monggo saja. Tetapi allah pun memberi batasan para ulama dengan kepentingan. Sejauh apa kepentingannya? Maka bekalilah para calon presiden Indonesia, siapa saja, dengan ilmu, akhlak, etika, moral, yang terpancar dari nilai-nilai agama. 

Jangan sodorkan mereka pada rakyat, hanya karena sudah panjenengan kasih japa-mantra, atau sekedar aksesoris agama yang tipis dan lamis. Toh rakyat juga tahu. Bisa membedakan calon baik dan buruk berdasar track-record. Bukan karena legitimasi alim-ulama, para profesor kampus, atau lembaga polling serta dukungan media apapun.

Ini surat malam untuk para kyai dan ulama yang saya hormati. Yang tidak saya hormati, tentu karena argumentasi yang bisa saya sampaikan, dengan segenap permohonan maaf, kepada tuhan allah subhanahu wa ta’alla.