Muda adalah Kekuatan, atau Karatan? So What!

Muda adalah kekuatan, demikian judul orasi ke-tiga Agus Harimurti Yudhoyono. Siapa Agus? Anaknya Ibu Ani Yudhoyono. Cucunya Sarwo Edi Wibowo. Anak dari Susilo Bambang Yudhoyono. Artinya? Dikaitkan dengan 1965, Soeharto, PKI, kita ngerti konteksnya. Di ILC, Rocky Gerung dengan gaya aktor Dustin Hoffman, dengan nada rendah yang ditinggikan, memuji SBY seorang “Strateeeegggg!”

Kita dulu ngertinya ahli strategi itu Soeharto. Baru kali ini, ada yang ingin meyakinkan kita, di luar Soeharto. Atau jangan-jangan murid Soeharto? Sebagai jenderal meja, SBY mempunyai kesempatan leluasa berhubungan dengan buku, bukannya bedil di lapangan. Meski TB Simatupang dan AH Nasoetion bisa membuktikan hal lain. Jenderal lapangan juga bukannya tidak intelektual. Sekali pun Jenderal Soedirman prototype yang banyak pengikutnya dalam tradisi ketentaraan kita.

Jika Rocky Gerung begitu akrab dengan SBY, bahkan kemudian menjadi mentor politik AHY, bisa dimaklumi karena berkecenderungan sama. Bermain-main dengan logika. Sekalipun kemudian ketika Rocky Gerung mereduksi Jokowi, atau kubu Megawati yang dinilai tak punya tradisi akademik, di sisi ini selaku intelektual Rocky Gerung hanyalah tukang. Ia bukanlah Aristoteles atau Socrates. Ia filsuf yang bisa menyerang balik emak-emak di sosmed. 

Bahwa ia melakukan dekonstruksi pemikiran, akan terlihat baik ketika menjadi penasihat, konsultan, atau mentor seseorang. Namun akan bermasalah ketika menerapkannya ke publik secara terbuka. Bukan hanya kontroversial, melainkan kontra-produktif. Karni Ilyas, yang berkewajiban menjaga rating ILC, mengeksploitasi kontroversi ini. Karena itu, narasi-narasi kehebatan Rocky Gerung digelembungkan Karni Ilyas untuk membesarkan ILC.

Lho, kok malah ngomong Rocky Gerung? Ini hanya sekedar untuk melihat, siapa sebenarnya SBY dan anaknya. Saya tidak tahu, dari mana pengenaan diksi ‘Muda adalah Kekuatan’. Dari Rocky Gerung? SBY? Kesepakatan keduanya? Ketiganya? Karena kata-kata itu, persis sebagaimana disampaikan Adolf Hitler dalam menciptakan kebohongan-kebohongan atas orasi-orasi politiknya.

“Aku memulai dengan pemuda. Kami yang lebih tua telah bekerja. Ya, kami sudah tua,” berucap Hitler dalam orasinya yang makin menggila dan populer, pada awal Mei 1927. “Kami busuk sampai tulang sumsum. Kami tidak memiliki sisa naluri yang terkendali. Kami pengecut dan sentimental. Kami menanggung beban masa lalu yang memalukan dan dalam darah memiliki ingatan yang membosankan dari perhambaan dan perbudakan. Tetapi, anak-anakku luar biasa! Adakah yang lebih baik di mana pun di dunia? Lihat pemuda dan anak-anak ini! Sangat berarti! Dengan mereka, aku bisa membuat dunia baru." Muda adalah kekuatan. Di situ intinya. 

Salah satu doktrin Hitler ialah, lakukan kebohongan terus-menerus, secara persisten, maka kebohongan akan dianggap sebagai kebenaran. Jika Demokrat mendekati Prabowo, mayjend yang pemecatannya juga ditandatangani SBY, karena posisi Demokrat memang tak bisa tidak butuh tangga. Gerindra adalah tangga yang baik, ketika tawaran AHY sebagai cawapres bagi capres Jokowi dinilai ketinggian.

Memang SBY harus mendukung salah satu capres, agar tak terkena aturan UU yang bisa membuat Demokrat tak bisa ikut Pemilu 2024. Sebagai jenderal meja, ia pasti ahli berhitung. Hingga teganya-teganya-teganya, memerintahkan anaknya copot dari dinas kemiliteran, dengan tanpa hirau bagaimana negara membiayai untuk pendidikan dinas ke luar negeri itu.

Tampaklah SBY sebagai strateeeggg seperti teriakan Rocky Gerung di ILC. Sebagaimana ia memakai kembali Prabowo, yang dihentikan karirnya, untuk dipakai mengatrol anaknya, yang juga diberhentikan karirnya dari dinas kemiliteran. AHY ditarik ke kancah politik praktis. “Aku ingin berperang, Bagiku semua cara adalah benar,” teriak Adolf Hitler dalam pidatonya di Coburg, 15 Oktober 1937. Hitler sudah mulai kalap. “Motoku bukan ‘Jangan, apa yang kamu lakukan mengganggu musuh’. Motoku adalah ‘Hancurkan dia dan semua dengan segala cara’. Aku adalah pengobar perang!”

Maka korban pertama adalah Prabowo dengan Gerindra. Berikutnya PKS, PAN yang masih alot dalam pembahasan cawapres Prabowo. Belum di belakangnya para ulama ‘su di GNPF yang diinisiasi Rizieq Shihab. Ini semua karena AHY harus menjadi presiden di 2024. Jika tidak mulai sekarang, kapan lagi? SBY mungkin beranggapan, pada 2024 AHY siap bertempur secara matang. Tahun ini ia butuh sparing partner, kawan dan lawan latih tanding.

Apa yang dijual? Kemudaan. Persis kehadiran bapaknya dulu, ketika menantang ibu ndut bernama Megawati. Para ibu-ibu bisa histeris melihat SBY 15 tahun lampau. Sampai Ibu Ani banyak sewotnya. Tetapi apa hasil memimpin 10 tahun? Presiden dengan latar belakang militer yang dibanggakan itu, presiden terjeblok. Banyak elite partainya masuk penjara karena korupsi. Proyek-proyek pembangunan mangkrak, padahal utang negara juga tinggi, serta diwariskan pada pemerintahan berikutnya. 

Muda adalah Kekuatan. Itu sudah dijajakan di Pilkada DKI Jakarta 2017. Melawan yang lebih tua seperti Anies dan Ahok. Nyatanya, generasi milenial Jakarta dengan segala fasilitas modernitas, tak terpengaruh. Ahok tetap lebih menjadi pilihan anak muda, karena keren dan berbeda. AHY berada di pilihan buncit. Karena belum keren? Tentu saja, semuanya akan beralasan begitu. Keren bukan karena sepatu dan jaketnya mahal bikinan luar negeri. Mencari pemimpin juga bukan karena sisi usia. Jokowi waktu itu lebih muda, dibanding Prabowo. Tetapi Jokowi membawa track-record, bukan trah-record. 

AHY belum dalam kapasitas level kepemimpinan nasional yang teruji, persis seperti Prabowo. Pada sisi itulah AHY, yang belum bisa mengkapitalisasi, sangat tertolong dengan semangat joang bapaknya, juga Rocky Gerung tentunya, yang menjadi mentor politiknya.

Kemudaan AHY tidak dalam pengertian paralel dengan Justin Trudeau, yang dicintai rakyatnya karena jawaban yang sederhana; Kenapa Anda membawa perubahan? “Karena ini tahun 2015,” demikian katanya seusai dilantik sebagai PM Kanada. Atau taruhlah dengan pemimpin muda dan presiden Perancis, Emmanuel Macron, yang masuk dalam gerakan politik secara praktik. Sebagaimana spirit Obama dan Jokowi, mereka ada dalam type kepemimpinan androgini, generasi baru yang mandiri, yang pada kenyataannya sulit lahir dari kepemimpinan militer. 

Dalam framing SBY, AHY lebih berada dalam spirit orangtua, yang termotivasi kemenangan Mahathir Mohamad belum lama lalu. Sama persis dengan spiritualisme Prabowo, yakni kemenangan dan kekuasaan. Bukan sebuah elan vital, atau kebersatuan dengan majoritas masyarakat diam. Dan tidak paralel dengan generasi milenial kidz jaman now.

Jadi, so what ‘gitu loh, AHY, soal kemudaanmu! Ini tidak sedang kontestasi mencari pria metro-sexual. Karena jika engkau pemimpin masa depan, yang dibutuhkan adalah pemimpin masa kini. | @sunardian

Pilpres 2019 dan Dagang Pisang Buat Rizieq

Analisa atau pun pengamatan politik nasional kita, lebih dikuasai mereka yang percaya angka-angka. Baik dalam angka-angka dengan segala hukum akademik serta probabilitasnya, atau pun segala macam asumsi berdasar indikator-indikator yang mereka bangun.

Semua itu sesungguhnya teori probabilitas biasa saja. Akan sangat tergantung narasi untuk tampak meyakinkan atau tidak. Yang paling sering dilupa, adalah mengukur suara hati-nurani rakyat, yang tentu sebenarnya juga punya ukuran-ukuran tersendiri.

Ada sejumlah masyarakat yang bisa dikibuli ayat, dikibuli ulama atau jenderal, atau dengan argument-argumen demagogig. Mungkin saja kelompok ini jumlahnya besar, jika kita melihat Pilpres 2014, atau Pilkada DKI Jakarta 2017. Meski kita juga melihat pergeseran Pilkada Serentak 2018 di Jawa Barat, di mana Gerindra dan PKS bisa dikalahkan.

Di luar kapitalisasi isu, sentimen agama yang massif, kemenangan Anies atas Ahok berbeda dengan kemenangan Jokowi atas Prabowo, atau Ridwan Kamil atas Sudrajat dan pasangannya. Tak bisa dirangkum dalam satu analisis teori, karena persoalannya tak sama persis, khususnya dalam variable keterpilihan dan pemilihnya. Satu sama lain berbeda dan tak bisa dibandingkan. 

Jika Rizieq, juga orang Gerindra serta terutama PKS yakin dengan gerakan 2019GantiPresiden, dengan mencontohkan kemenangan Anies atas Ahok, sebagai role model, saya kira itu soal kepedean saja, sekaligus keterbatasan sensibilitas dan sensitivitas wawasan politik nasionalnya. Pandangannya mikroskopic. Sebagaimana cara kerja lensa mikroskop, bias dengan persoalan peripheralnya.

Segala macam framing, dan juga claiming, yang mereka bangun, termasuk juga kepedean SBY atas AHY, Cak Imin atas ke-NU-annya dengan membangga-banggakan restu para kyai, hanyalah upaya-upaya untuk mengatasi kegundahan.

Tapi semua itu jika salah melakukan, bisa kontra-produktif. Kepedean Cak Imin, juga AHY, eh, SBY ding, bisa kontradiktif dengan citra yang ingin dibangun. Nilai kemudaan sebagai citra pemimpin masa depan, bisa tidak relevan dengan citra pemimpin masa kini. Karena masa depan dalam pragmatisme politik bisa kalah dengan realitas masa kini. Demikian juga yang selalu mengandalkan nilai kesantrian, dan restu para kyai, atau dukungan majoritas kelompok agama, bukan jaminan. 

Di Jawa Barat, banyak ulama dikutip di berbagai poster, flyer, baliho, juga masjid-masjid, hasilnya tidak asyik. Sosok Ridwan Kamil tetap lebih dipercaya. Ini persoalan performance dan personalitas, yang didalamnya juga soal integritas, kapasitas, kapabelitas, yang lebih jelas tolok ukurnya.

Bagaimana pun, nilai personalitas dalam kontestasi pilihan, lebih berkecenderungan melekat pada sosok pilihan itu sendiri. Karakter, attitude, manner, sering tak berkorelasi dengan partai politik pengusung, apalagi dalam system massa mengambang kepolitikan kita. Dalam berbagai survey, selalu didapati data tak senantiasa parallel antara pilihan (bahkan keanggotaan dalam partai) dengan pilihan kandidatnya. Yang berafiliasi ke PKS tak sedikit memilih Jokowi, sebagaimana didapat data bahwa pemilih PDI Perjuangan majoritas dari kalangan santri dengan berbagai variabelnya.

Post-factum, dari berbagai hasil Pilkada Serentak kita bisa melihat, tokoh yang secara umum masuk dalam kriteria ‘baik’, selalu punya kans. Itu hukum alam, sekalipun para oligarkis partai sering mengingkari atau abai faktor ini. Bahkan, adanya kemenangan kotak kosong, seperti terjadi di Sulawesi, menunjukkan pemilik hak suara bukanlah pemilih yang tak punya mata dan telinga batin, untuk mengetahui dan menyeleksi pilihannya. 

Tentu saja jangan bandingkan dengan kekalahan Ahok, yang banyak kalangan Cina sendiri jerih, dan bersikap abstain daripada hidupnya ‘susah’. Apalagi musuh Ahok juga dari orang-orang pemerintahannya sendiri. Mereka majoritas lebih suka pemimpin yang bermain di comfortable zone, atau berkecenderungan kompromis dan korup. Perubahan, sekali pun diniatkan ke arah perbaikan, tak selalu ramah lingkungan. 

Kita tinggal melihat juga, di luar faktor-faktor teknis dan strategis, rakyat juga akan melihat para kandidat yang secara moralitas serta etik bisa diapresiasi. Apalagi jika sebelum beragama takut pada azab, tetapi setelah beragama mengafir-kafirkan liyan. Kalau misal dibuat polling untuk 200 juta penduduk Indonesia, yang memilih Gibran Rakabuming pasti lebih banyak dibanding milih Rizieq Shihab. Persis bagaimana ningrat bibit unggul seperti Prabowo, dulu di 2014, bisa dikalahkan oleh, ‘hei tukang kayu’, bernama Jokowi. Kenapa? Pertanyaan bodoh tak perlu dijawab. 

Karena orang bisa jatuh bukan karena kata-katanya yang canggih, tapi karena pencilakannya, yang membuatnya terpeleset kulit pisang, seisinya. Demikian bukan, Firza Husein sayang?

Belajar dari Para Empu

“Orang goblog sulit dapat kerja, akhirnya buka usaha sendiri. Saat bisnisnya berkembang, orang goblog mempekerjakan orang pintar,” demikian Bob Sadino (1933 – 2015) mengutarakan salah satu ilmunya. 

Di mana ilmunya? Ketika ia katakan ‘saat ia buka usaha sendiri’. Kalau kita hanya melihat ‘saat bisnisnya berkembang, orang goblog mempekerjakan orang pintar’, kita hanya tersepona pada yang dinamakan hasil, out put, atau buah dari usaha. 

Mungkin Bob Sadino sedang menceritakan dirinya sendiri, dan orang selalu takjub melihat bagaimana eksentriknya Bob. Dengan celana pendek dan baju lengan pendek kutung, ia bisa beranjangsana dengan Presiden Soeharto, meski bagian protokoler istana semula mensyaratkan dresscode yang standar. Dan seterusnya, cerita-cerita sejenis itu bisa dijumpai. 

Di Bekasi, terdapat pengusaha donat yang menjadi pesaing serius Dunkin Donat. Donat dari Bekasi ini, tiap pagi subuh sudah nangkring di warung-warung kecil seantero Jakarta dan Bekasi, di kampung-kampung. Harganya jauh lebih murah dibanding DD tentu, tetapi rasanya relative sama. Kelembutannya, teksturenya, juga tampilannya, tak jauh beda. Bedanya, harga jauh lebih murah. Pagi-pagi tanpa susah, tak perlu ke mall atau jalan raya, berada di dekat rumah, mudah dijangkau meski baru bangun tidur dan belum cuci muka. 

Pemilik usaha donat dari Bekasi ini, lulusan SD, tetapi dua tenaga andalannya, tenaga marketing dan chef masaknya, lulusan perguruan tinggi. Ada yang aneh? Tidak jika kita jeli melihat secara proporsional. Si pengusaha donat Bekasi ini mempunyai formulasi ilmu yang bisa jadi tak dapat ia jabarkan, tetapi memenuhi syarat dalam hal memenangkan kompetisi dari segi kualitas barang dan strategi marketing. 

Itu sama halnya dengan Burger Mblenger dengan daging dan bumbu lokal. Juga Burger Edam punya Pak Made dijajakan dengan gerobak masuk ke kampung-kampung Jakarta. Jadi, kata goblog yang disampaikan Bob, hanyalah karena (mungkin) bentuk kerendahatian, yang bisa jadi barulah dapat terbaca jika kita ngangsu kawruh, belajar, dengan magang kerja padanya. 

Cara belajar pada para Empu di jaman dulu, ialah diam memperhatikan segala taksu sang Empu. Sebagaimana Nabi Khidir mengajari kesabaran pada Musa, dan Musa tak sabar dengan pertanyaan-pertanyaan, dan akibatnya fatal karena kemarahan sang empu. 

Ketika dulu saya menjadi wartawan, mewawancarai beberapa tokoh yang mempesona, seperti para dalang wayang kulit Ki Gito Wates, Ki Timbul Hadiprayitno, Ki Kembar Gito-Gati dan lain sejenisnya, mereka belajar dari para gurunya dengan diam. Sejak kecil mereka menyimak solah-tingkah, dan praktik mendalang. 

Proses transformasi ilmu berjalan intens melalui hidup keseharian dan praktik mendalang. Proses belajar dilakukan dengan njinggleng, memperhatikan dengan tingkat intensitas yang dalam, kusyu’. Padahal, bisa jadi tak ada dialog antara guru dan murid di situ. 

Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving, berkata Mbah Kyai Albert Einstein. Hidup itu seperti bersepeda. Kalau kamu ingin menjaga keseimbanganmu, kamu harus terus bergerak maju. Sementara menurut Pak Sudjojono, pelukis yang pernah jadi anggota DPR fraksi PKI, naik sepeda itu tak ada teorinya. 

Menjaga keseimbangan itu, ialah proses intensi dalam pembelajaran, terus-menerus, tanpa henti, tekun, penuh cinta. Tapi, lalu bagaimana dengan urip mung mampir ngombe? 

Boleh saja. Cuma hati-hati, untuk turun dari sepeda yang kita gowes, juga ada teorinya agar kita tidak jatuh. Jangan seperti teori Pak Hardjo Gepeng dalam cerita Dagelan Mataram ‘Basiyo Mbecak’, bisa naik tak bisa turun. 

Akibatnya, ia mesti mencari tumpukan pasir, agar bisa menjatuhkan diri dari sepeda dengan aman. Betapa susahnya bukan? Bukan!

Ahok, Hanya Sebatas Ember

Sekiranya SBY bertemu Ahok, ngobrol panjang lebar, apakah akan keluar rayuan gombalnya, sebagaimana ketika memuji-muji PKS, bahwa partai itu tak seperti penilaian orang-orang? Apakah SBY juga akan bisa berkata, Ahok tak sebagaimana penilaian orang-orang, yang menjadikan alasan Anies sebagai gubernur DKI?

Tak usah berandai-andai. Apalagi mengandaikan SBY berkata apa-adanya, tanpa pujasastra yang belibet. Ahok telah menemukan waktu untuk menunjukkan kebenaran. Meski bisa sama reaktifnya dengan Anies, Ahok lebih presisi dengan keputusan-keputusannya, sewaktu menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Apakah ia sakti? Ia menjalankan cara-cara Jokowi, dengan sedikit pencanggihan. Ketika menjawab pertanyaan Jokowi, tentang bagaimana blusukan yang canggih, Ahok menjawab dengan i-blusukan. Saya menduga, i-blusukan bukan dengan teknologi internet, melainkan intelijen-blusukan. Ia rekrut anak-anak muda, fresh graduate (atau bahkan ada yang baru lulus SMA, seperti tsamara Amany yang kini bersama PSI), menjadi mata-mata yang memelototi Jakarta 24 jam.

Ketika mencopot seorang pejabat, Ahok sudah mendapatkan semua bukti-bukti untuk alasan mengapa mencopot. Ketika menyemprot stafnya, intelijen Ahok (anak-anak muda itu) sudah bekerja, sebagaimana sepasukan intelijen yang menyamar dan mendapatkan bukti-bukti tak terbantahkan. Bahkan soal mafia tanah kuburan, Ahok lebih punya data rinci daripada kepala sudin yang mestinya lebih tahu rinci.
Jika Zulkifli Hasan mengeluh OTT KPK bisa mengakibatkan kita kehabisan pejabat negara, Ahok meyakini bisa memenuhi dengan merekrut anak-anak muda yang lebih terdidik, profesional, dan memiliki dedikasi serta integritas lebih baik. Persoalannya, aturan negara yang belibet membuat yang tua dan tak berprestasi (korup pula), menguasai jaring-jaring birokrasi.

Waktu warga protes soal lurah perempuan, karena tak beragama Islam, Ahok tetap dengan keputusannya. Ketika kita masih berpolitik secara ecek-ecek, apalagi memainkan isyu identitas, Ahok mewacanakan batas waktu penugasan. ASN adalah petugas administrasi, pelayan publik, tak ada urusan dengan politik apalagi politik agama. Tak ada lurah atau camat, juga walikota, yang bisa menjadi raja, ngendon di satu tempat dalam waktu lama. 

Ahok tidak blusukan, secara fisik sebagaimana Jokowi dulu. Tapi ia menyebar mata-mata, intelijen. Bukan untuk menangkap siapa yang berbeda atau mengritiknya, seperti cara Soeharto. Hal itu justeru untuk mendengarkan keluhan warga, apa yang mereka inginkan, dan apa penyebab yang menjadi kendala. Pemerintahan Ahok efektif dan efisien. Ia memakai dana operasionalnya sebagai gubernur, yang bisa menjadi hak pribadinya untuk membayar anak-anak muda itu. Beda dengan Anies, membayar para sahabatnya menjadi tim khusus gubernur dengan APBD.

Disitu masalahnya. Di DKI Jakarta berputar duit Rp 70 trilyun per-tahun. Itu sesuatu banget. Dan di jaman Ahok, rasanya tikus mati di lumbung padi. Apalagi Ahok berani membantai preman-preman berbagai kelas, termasuk memutus bansos untuk FPI. Bahkan Ahok berani berkata lantang membubarkan FPI pada waktu itu.

Atas nama agama, Ahok pun disingkirkan dengan narasi begitu canggih, gabungan antara kebodohan yang dimanfaatkan dan kepintaran yang tega. Hasilnya, politik hanyalah untuk kepentingan politik itu sendiri. Bahagiakah warganya, sebahagia gubernur dan para kambratnya? Sampai kini, Anies masih terus berpolitik, karena hanya dengan itulah tetap eksis. Tentang tugasnya bekerja melayani warga? Kan ada staf atau bawahan!

Orang menduga Anies sedang mendisain diri menjadi korban bullying. Saya kira anggapan berlebihan. Segala blunder yang dilakukan, lebih karena ketidakmampuan dalam masalah-masalah teknis. Ia seorang politikus, bahkan sejak hendak menjadi rektor Universitas Paramadina dulu. 

Orang bilang Ahok ember, tetapi mulutnya tak lebih berbahaya dibanding mulut Anies. Jika Ahok menjelaskan dirinya dengan bekerja, Anies menjelaskan dengan kata-kata. Di situ ember Ahok adalah karakter atau gaya pribadi, tetapi kapasitasnya tak terbantahkan. Ia ember, karena berhadapan para preman segala lini. Dari kaki-lima hingga penjahat anggaran.

Atas nama agama, Ahok bisa disingkirkan. Dan kelompok Anies bangga dengan keberhasilan itu. Dalam penutupan ijtima ulama GNPF, Rizieq Shihab yang menjadi penasihat, ngomong dari Mekkah, bahwa cara-cara pemenangan di Pilkada DKI Jakarta 2017 itu, akan mereka pakai lagi, karena meyakini efektif, dan memberikan kekuatan tak terduga. Yusuf Martak ketua penyelenggara ijtima ulama GNPF berkali-kali sebelumnya juga ngomong soal itu. 

Percayakah kita akan janji SBY dan Prabowo, yang dalam pertemuan bilateral pertama mereka berjanji untuk tidak memainkan isyu agama? Omongan politikus haruslah dicurigai. Politik itu, tergantung ‘demi’-nya. Mereka bisa ngawur, dan tak tahu malu untuk cidera janji, hanya karena demi. Entah itu demi anak, atau demi agama. Padahal, aselinya, demi bagaimana cara hidup enak. Uang datang sendiri, hedonisme terpenuhi, dan snobisme bisa didapatkan sembari menyebut-nyebut kehormatan dan kemuliaan. Toh di mana-mana, orang bodoh rela ditipu.

Dan Ahok? Ia tidak berbuat jahat di penjara. Ia tidak nanggap ndangdhut atau pesta sex di lapas. Ia tidak menyuap kalapas karena tak punya uang korupsi yang disisakan. Ia hanya sebatas ember di mulut. Ia bahkan tak mau keluar penjara dengan bebas bersyarat, karena ia bukan barang palsu. Ia ingin bebas murni, meski masyarakat belum tentu memberinya kebebasan murni. Kecuali masyarakat makin tahu, bahwa mereka selama ini jadi objek tipu-tipu dengan alasan agama. 

Rakyat dijanjikan sorga, tetapi kalau kelak mati. Sedang para penipu? Mereka menikmati sorga hari ini, karena uang untuk hedonisme dan snobisme, termasuk biaya fustun, dibayar cash. Tidak nunggu mati.

Mencari Cawapres dan Para Ortu yang Mabuknya Lucu

Tidaklah penting sesungguhnya, siapa cawapres. Rakyat hanya membutuhkan siapa capres. Cawapres itu kepentingan elite partai. Kepentingan bagi-bagi kursi para oligarkis. Mungkin soal bagi duit, proyek ekonomi, atau kue pembangunan. Nggak ada urusan dengan rakyat.

Mangkanya kalau ada yang ngaku pengawal fatwa ulama, bahkan sudi-sudinya mendengarkan suara seorang pelarian, itu kedah-kedahnya mengikuti keyakinan bahwa kekuasaan harus ‘direbut’. Bagaimana pun caranya. Kata-kata direbut, saya comot dari sebuah baliho di Jakarta; Bahwa setelah 2017 Jakarta direbut kini 2019 giliran Indonesia direbut. 

Selama ini mainstream media hanya menyorot elite. Itu sesuai watak industri media tentu. Di jaman medsos ini, semua anggota masyarakat adalah tokoh masyarakat. Masing-masing tangan menggenggam media (gadget), maka masing-masing anggota masyarakat bisa menyuarakan opininya sendiri-sendiri. 

Keramaian medsos, mestinya mengingatkan para elite, bahwa yang mereka hadapi bukanlah kotak (atau otak) kosong. Bukan sekedar objek politik, melainkan subjek-subjek politik dalam kelas dan kepentingan masing-masing yang amat beragam. Subjek-subjek politik yang mandiri ini, kata lain dari independen, menyampaikan opininya dengan bebas. Tanpa intervensi. Tanpa arahan. Berdasar keyakinan politiknya sendiri, seiring referensi dan atau preferensinya.

Perdebatan dan perbedaan yang muncul kemudian, lebih pada persoalan pilihan. Dan itu sehat-sehat saja, atau semestinya demikian. Jika kemudian biasanya ada tudingan ‘kamu ini bayaran kelompok yang kamu dukung’, atau ‘kamu punya ambisi pribadi untuk masuk dalam lingkaran kekuasaan’, lebih soal kesiapan dalam berbeda pendapat. 

Yang gampang menuding, apalagi memfitnah, biasanya modalnya tipis, baik karena pengetahuan atau ketidakterlatihan dalam diskusi dan negosiasi. Apalagi diskusi secara tertulis dan indirect, makin memperjelas siapa subjek politik yang mandiri dan sekedar kampret atau pun kecebong.

Selalu generasi tumbuh sesuai jamannya. Dengan latar belakang pemerintahan yang buruk sejak Orde Baru Soeharto, hingga Orde Soeharto Baru, situasi transisi dengan proses transformasi nilainya, sedang terjadi. Jika jalan perubahan terseok-seok, bisa dimengerti karena ketidakterlatihan. Apalagi, jika dalam situasi transisi ini ada orang pintar yang tega mengkapitalisasinya, sebagai strategi pemenangan kontestasi politik. 

Ingat bagaimana Eep Saefulloh Fatah dengan fasih membuat framing, bahwa politik identitas itu bisa menjadi strategi politik paling efektif. Bahkan, dengan sadar dikatakan, yang bisa mengalahkan Ahok (dalam konteks Pilkada DKI Jakarta 2017) adalah mulut Ahok sendiri. Dan kata-kata Ahok di Pulau Seribu, kemudian dipelintir habis dalam demo berjilid-jilid. Sampai akhirnya kemudian, GNPF bisa mengklaim sebagai ‘pemegang merk’ 212. Saya nasihatkan pada Bastian Tito dengan Pendekar Kapak Naga Geni 212, untuk diam saja, daripada mayatnya tak dishalatkan.

Tapi apa hasilnya kini? Dari Kali Sunter, Kali Sentiong yang dulu bersih di jaman Jokowi hingga Ahok, kini disebut Kali Item semuanya, karena menurut Sandiaga Uno nama itu doa. Kali Item yang dulunya cuma sebagiannya, kini menjadi nama untuk semua nama kali di Jakarta Utara itu. Jika jaman Ahok ada penggusuran, kini jaman Anies yang anti penggusuran ada proyek pelebaran. Kalau pun ada proyek penyempitan, itu jalur khusus sepeda yang para goweser sila nabrak-nabrak tiang penunjuk jalan, untuk uji helm dan uji nyali. Lumayan kok, dibuat dari besi, bukan dari bambu kayak tiang pancang bendera menyongsong Asian Games.

Dari itu saja, lepas perdebatan antara Anies dan KASN, dengan gampang kita menilai perbedaan kualitas pemimpin. Apalagi, kita kemudian tahu, bahwa Buni Yani, pemicu pertama kasus Ahok, kini adalah caleg PSI (Partai Solidaritas Indonesia), di mana partai ini dulu penyokong utama Ahok dalam pilkada DKI Jakarta 2017. 

Apa maknanya? Ini bukan tentang rahasia tuhan. Ini rahasia manusia, yang sering lebih rumit dari rahasia tuhan. Maka apapun presidennya, sesungguhnya apa minumannya? Karena bagaimana pun, rakyatlah langsung tak langsung yang menghasilkan Jokowi. Rakyat jugalah, yang menghasilkan Prabowo, SBY, Amien Rais, dan para kambratnya itu. 

Termasuk juga, rakyatlah yang menghasilkan Rizieq Shihab, yang entah bagaimana logikanya, suaranya masih diperdengarkan untuk menyodorkan capres dan cawapres dari tempat pelarian. Tapi, kenapa Demokrat tak diundang dalam ijtima ulama GNPF? Karena menurut Yusuf Martak, panitia ijtima ulama GNPF, SBY belum sowan ke Rizieq Shihab, sebagaimana dilakukan para tokoh nasional yang hadir di Peninsula kemarin, termasuk Tommie Soeharto dan Yusril Ihza Mahendra. 

Bagaimana mungkin seorang pelarian bisa memaksa rakyat, untuk memilih paketan yang disarankan? Apakah ia sekelas Ayatullah Khomeini, yang dari Paris mengendalikan situasi politik Iran jaman Reza Pahlevi? Para followernya tahu kisah Khomeini juga belum tentu. Dijanjikan sorga yang tak bakal dirasainya saja percaya mati-matian, bukan lagi setengah mati. Padahal, jangankan membedakan antara benar dan salah, membedakan mati-matian dan setengah mati saja belum tentu ngerti. 

Dari kelas nasbung kemudian ditawari paketan yang lebih dahsyat dari paketan ayam goreng pensiunan colonel AS, tentu luar biasa terhormat. Nih, makan paketan capres-cawapres yang jaminan sorga! Wajah Prabowo sendiri pun jadi makin bruwet. Ini seperti makan buah simalakama. Dimakan Titiek nggak balik, nggak dimakan Titiek tetap juga nggak balik. Tapi mau makan Titiek kok bukan muhrimnya,…!

Apalagi banyak yang menduga, mati-matian itu = mati beneran. Pantesan belum pernah mati sudah bisa mengatakan kalau di sorga ada 77 bidadari yang siap nganu. Emangnya dunia dalam kuasa para bidadara? Lha para bidadari di dunia yang mati, gimana kalau disambut 77 bidadari? Atau diem-diem kalian lagi promosi LGBT? 

Kalau demikian, apa minumanmu? Rakyat atau AO? Kalau kita lihat figur para orangtua yang lagi sering nongol di tv itu, pastilah minumannya menyesuaikan umur. Mereka kebanyakan minum ao, anggur orangtua. Mangkanya mabuknya lucu.

Pengakuan Pariyem Linus Suryadi AG (1951 - 1999)

19 tahun lalu, Mas Linus, Linus Suryadi AG meninggal dunia. Penyair yang beken dengan prosa lirik ‘Pengakuan Pariyem’ itu meninggal karena penyakit akutnya, sebagai fanatikus tongseng. Siang hari 30 Juli 1999, di depan RS Panti Rapih, Yogyakarta, Mas Landung Simatupang, yang barusan menjenguk dari ruang rawat, berkata lirih di samping saya, “Mas Linus wis ra ana,...”

Darah saya terkesiap. Dari pagi kami menunggu, kondisi Mas Linus waktu itu sudah makin kritis. Kami saling diam termangu. Pembuluh darahnya pecah. Saya nahan tangis, hingga mata membasah. Orang baik itu meninggal dalam sunyi dan kegamangan. Saya ingat hari-hari terakhirnya, ketika banyak menemani dolan-dolan ke mana ia ingin (asal tidak ke kota, Yogyakarta. Ia dalam marah dan galau, jadi korban fitnah, hingga dulu kantor koran Bernas pernah didemo, karena memuat tulisannya tentang tradisi sunat, yang menurutnya berasal dari bangsa Yahudi. Dari sini kita tahulah siapa yang ngamuk. Mas Linus sangat kecewa. Ia menduga ada tukang kompornya. Ia menyebut nama, tapi itu rahasia kami). 

Saya ingin ceritakan salah satu bagiannya saja, ketika ia sedang berproses menggarap prosa lirik ‘Pengakuan Pariyem’, yang dipersembahkan untuk Prof. Dr. Umar Kayam. Waktu itu ia meminjam buku ‘Serat Centhini’, koleksi bapak saya yang tanpa seijinnya saya pinjamkan ke Mas Linus. Waktu itu saya banyak galang-gulung dengannya, diam-diam menjadi supervisor untuk beberapa ejaan bahasa Jawanya yang acak-kadut. Buku itu dilaunching di Auditorium Karta Pustaka, Sabtu, 6 September 1980.

Sebelumnya, saya dan beberapa teman (Kaca Budi Nugraha, Joko Budhiarto, Anthon Ys Taufan Putera, Rela Sayekti) sibuk menyiapkan kelengkapannya. Menggarap buku stensilan ‘Pengakuan Pariyem’, yang dicetak (stensil) di SMEA Sentolo, Kulon Progo. Kok jauh amir? Itu tempat Joko Budiarto waktu itu mengajar. Sekarang beliau redaktur senior SKH Kedaulatan Rakyat. Nyetensil di sana agar dapat gratisan. Tinta dan kertas pakai fasilitas stock sekolah itu.
Saya masih ingat, waktu dari Yogya, ke Sleman (rumah Mas Linus), ke Sentolo, naik sepeda motor Honda CB Plangkok. Sementara Kaca Budi Nugraha, yang kemudiannya jadi pendeta di Gereja Sawo Kembar, pakai Yamaha Trail warna kuning. Kami waktu itu masih muda, masih umur-umur 19 tahun. Ehm. Kita acap ke Sentolo sore hari, karena nyetensil tiap sekolah itu sudah off. Ada 137 lembar sheet yang kami stensil, masing-masing 200 eksemplar. Jadi kita butuh kertas 27.400 lembar alias 55 rim kertas. Saya masih menyimpan satu eks, tapi sebagiannya geripis dimaem rayap.

Sebelumnya saya ngetik teks dari Mas Linus di kertas sheet. Harus hati-hati karena salah ketik tak mudah membenahi. Saya pakai dua mesin ketik dengan jenis huruf beda. Waktu itu meskipun stensil, sudah berpikir biar typhografinya agak keren. Saya beruntung belajar ngetik rapi, rata kiri dan kanan dari Mas Suwarno Ragil Pragolapati, penyair angkatan Mas Linus.

Buku stensilan itu ukuran folio, dengan desain cover Mas Sukasman Wayang Ukur. Saya lupa mungkin waktu itu dijual Rp 300 per-eksemplar (?). Kalau benar begitu, Mas Linus dapat duit Rp 60.000, karena buku ludes terbeli. Kami senang bisa makan gudeg dengan telor dan gending.
Waktu itu pembaca prosa lirik; Denny Sutoyo Landung, Ami Simatupang, Nuning Efendi, Ninik Sumiani, Nining Sulasdhi, didahului macapatan Ninik Sumiani, yang menjadi model cover garapan Mas Kasman itu. 

Sebelum dibukukan fragmen Pengakuan Pariyem dibacakan penyairnya di beberapa universitas. Saya senang Mas Linus berani mengambil risiko. Waktu itu Pariyem dikritik bukan karya sastra. Aspek lokalitas dan tingkat kerusuhannya (pornografi) sangat kental. Tapi dibanding Serat Centhini, tingkat kerusuhan Pengakuan Pariyem belum seberapa. Hanya saja memang untuk teks sastra Indonesia, waktu itu, tidak lazim. 

Demikian sekelumit Linus Suryadi Agustinus (3 Maret 1951 – 30 Juli 1999), yang sehari setelah tanggal kelahirannya saya pun lahir, meski 10 tahun kemudian. Semoga ada yang mengingat orang baik ini, yang meninggal pas 19 tahun lalu. Syukur bage ada yang merayakannya, meski hanya dalam kenangan, atau perbincangan medsos, hingga tak perlu repot-repot nyari danais. | @sunardian

Jokowi, Kepemimpinan Androgini

OLEH : SUNARDIAN WIRODONO

Rachland Nashidik, wasekjen Partai Demokrat, belum lama lalu (7/2018) mentuit jika untuk ganti presiden harus kerjasama dengan setan, akan dia lakoni. Apalagi hanya dengan Prabowo. 

Duluuu, nun di tahun 2014, Rachland Nashidik dalam konteks Pilpres menulis di akun twitternya, merespon Demokrat yang akhirnya menolak ajakan Gerindra berkoalisi: “Karena berkoalisi dengan Prabowo bukan saja tak bisa, tapi juga salah. PD tak mau dan tak akan membantu membalik masa lalu jadi masa depan Indonesia.”
Mengapa Rachland Nashidik waktu itu nulis kayak gitu? Mungkin waktu itu nalar Rachland masih jernih. Lha, kali ini, ketika mau kerjasama dengan setan, apalagi hanya Prabowo, untuk mengganti presiden (Jokowi)? Karena SBY berkepentingan atas AHY pada Prabowo. Jadi, pejah gesang ndherek ngarsa bapak. EGP, eh, ABS ding!

Itu kelas politikus kita. Ecek-ecek. Sementara fakta menunjuk, dalam berbagai indikator, perlahan tapi pasti, Indonesia berjalan pada jalurnya; Pertumbuhan. Sesuatu yang tak mudah kita temukan sejak Soeharto. Dua presiden berlatar belakang militer, Soeharto dan SBY, mempunyai cacat negative dalam berbagai index prestasinya.
Barulah pada Jokowi, ketika soehartoisme coba dilengserkan 1998, 20 tahun kemudian Indonesia mencoba dalil baru. Bahwa tanpa adanya infrastruktur, mustahil kita ngomong tentang kompetisi, daya saing antarnegara. Apalagi dengan SDM yang rendah secara kualitatif.

Jokowi dengan pola kepemimpinan androgini (pembagian peran sama antara maskulinitas dan feminitas), jauh lebih mampu mendengar, dan menimbang. Dan karena itu kesannya lamban. Apalagi Jokowi tidak micara, sebagaimana lantangnya para politikus. 

Pola kepemimpinan Jokowi yang tidak macho (dalam tudingan Amien Rais tidak tegas, makanya dia memilih Prabowo), justeru berbanding terbalik dalam praksis kekuasaan. Jokowi persisten dengan keputusan-keputusan politiknya. Jelas dan lurus, yang membuat Amerika Serikat pusing dan tak enjoy. AS mulai melirik kompetitor Jokowi, entah itu Anies Baswedan atau Gatot Nurmantyo, asal bukan Prabowo yang dinilai jeblok dan dianggap kartu-mati.

Kepemimpinan androgini Jokowi, juga ditunjukkan dalam terobosan-terobosan politiknya sejak awal. Ia berbeda secara mainstreaming. Ia berani memberi ruang lebih luas pada kaum perempuan, bahkan pada Susi Pudjiastuti, yang di luar mainstream pandang kita tentang intelektualitas. Ia melakukan dekonstruksi dalam banyak kejumudan (involusi) politik kita.

Dengan caranya pula, Jokowi mengaduk-aduk involusi atau hamparan puncak gunung es, lebih karena ia seorang manajer yang baik. Yang mampu menjadi dirigen bagi orkestrasi Indonesia, dalam situasi pancaroba dan masa transisi. Transisi dari apa ke apa? Dari demagogisasi generasi analog ke nilai presisi generasi digital. 

Itu pula sebabnya dalam pertarungan power-game, Jokowi boleh dikata memenangkan setiap lini peperangan. Ia politisi ulung yang dingin dalam langkah-langkah politiknya. Ahok berguru pada Jokowi, yang dinilai jauh bisa lebih kejam dari dirinya. Orang hanya menilai Ahok omongannya kasar, tetapi dalam penilaian Jokowi sendiri, hati Ahok jauh lebih lembut, emosional, reaktif, dan tidak tegaan. Jokowi bisa lebih cool, bukan tandingan SBY, Prabowo, apalagi Anies Baswedan dan Amien Rais (dan lebih apalagi Rizieq Shihab yang lari). Ia sebagaimana dalam filsafat raja-raja Mataram mengenai ngelmu 'ngemut barleyan'. 

Kebutuhan kita akan pemimpin nasional, selalu sesuai dengan akselerasi jaman dengan generasinya. Kita tak lagi butuh satria-piningit, dan apalagi hanya dalam kriteria manusia yang diturunkan Gusti Allah. Kita akan bicara soal track-record, jejak digital, bukan hanya pemikiran tetapi apa yang telah dikerjakannya. Kita berada dalam perubahan itu. Kasus DKI Jakarta dengan munculnya Anies-Sandi? Itu kesalahan rakyat yang tak berani ribut bertarung dengan perubahan, hanya karena takut mayatnya tak dishalatkan.

Tak semua orang siap dengan perubahan, apalagi berubah dan meninggalkan comfortable zone. Makanya, pilpres yang mestinya urusan pemilik suara, yang jumlahnya 180-an juta, masih saja diarah-arahkan oleh yang mendaku punya otoritas. Itu sebabnya, ahli agama, bernama ulama, diseret-seret memberi legitimasi. Di dunia ini memang ada ulama ‘su (ulama palsu atau jejadian) yang menjual agama demi mobil mewah dan pustun muda, yang tega mengatakan Jokowi tak mewakili representasi Islam, dan menudingnya sebagai Cina, Kristen, PKI.

Generasi kini tidak akan mempan dengan isu-isu bodoh. Mereka akan lebih bisa menerima Jokowi yang anti formalisme, yang anti mainstreaming, yang anti-tesis. Perlawanan generasi kita kini, adalah menjungkir-balikkan kemapanan, involusi, dan kedunguan para demagog yang bersembunyi pada politik identitas, dan lebih-lebih agama.

Setelah generasi Prabowo, Amien Rais, dan SBY, lenyap, mungkin jalanan lebih terasa enak. Karena meski diteruskan Fadli Zon dan AHY cum suis, generasi mendatang lebih mudah melihatnya sebagai tontonan topeng monyet yang menyedihkan. Kita tak bisa lagi main-main dengan analogi (ciri khas generasi analog). Kita akan berhadapan dengan bahasa logaritma, code-code yang presisi dan persisten. 
Kepemimpinan androgini Jokowi, lebih adaptif dengan akselerasi jamannya. Jokowi adalah presiden jaman-now.

Memang tak ada pilihan lain, bahwa kita mesti kerja, kerja, kerja. Tidak menunggu datangnya perampok mendaku sang messiah yang dijanjikan, satria-piningit yang digodog AS (Amerika Serikat dan Arab Saudi). Kita butuh pemimpin yang mau mendengarkan, hingga ia bisa melakukan updating dan encoding dengan benar, untuk menghasilkan sesuatu yang presisi pula. 

Kalau sekarang harga jengkol pun naik, kemudian kita jengkel? Itu karena untuk berhenti sejenak tidak makan jengkol pun tak bisa. Persis kelasnya Zulkifli Hasan, yang ngomong situasi sekarang sulit, maka Jokowi tak perlu dilanjutkan. Sementara orang naik haji dan umroh berkali-kali. Padahal, di sisi lain, adik kandungnya sendiri yang jadi bupati, ketangkep OTT-KPK.

Gimana tuh? Karena di Indonesia bisa kita temu merk gadget warna-warni, seperti warna separator di jalanan Jakarta. Di Indonesia banyak macam handphone canggih dibanding negara-negara luar, yang PDB-nya jauh lebih bagus dari Indonesia. 

Tak hanya satu dua kali saya melihat, ulama hanya sms-an pun tak bisa. Padahal gadgetnya super-canggih, bahkan untuk ngirim dan ngakses data dunia pun. Kenapa alasannya? Si ulama jadul itu tak pernah kirim sms-an, karena merasa tulisan tangannya jelek. Kayak cakar ayam. 

Bukannya cakar monyet, Mbah?

Pilpres 2019 dan Pertarungan Sipil-Militer

Orang bilang pilpres 2019 ini nasionalis versus agamis dengan beberapa catatan dan variannya. Penyebutan yang menyesatkan dari bias isu politik identitas. Lagi pula definisi nasionalis-agamis sebenarnya tidak relevan. Kecuali, rujukannya hanya untuk penguatan kelompok masing-masing, seperti penamaan kampret dan kecebong. Apanya yang kampret? Apanya yang kecebong? Bukankah dalam kampret terdapat kecebongan, sebagaimana dalam kecebong ada kekampretan?

Memangnya kalau nasionalis tidak agamis, sebagaimana jika agamis tidak nasionalis? Yang nasionalis juga agamis, ada. Yang nasionalis tapi kafir, juga ada, sebagaimana yang agamis dan sekaligus nasionalis. Bahkan kini, yang agamis tapi kafir juga ada. Bagaimana itu? Sudahlah. Lupakanlah definisi-definisi, kecuali kita sedang melakukan telaah akademik di hadapan para tim penguji di kampus, entah ketika sedang memajukan tesis atau disertasi. 

Dengan hadirnya sosok Prabowo, SBY, kemudian ditambah AHY, rasanya yang muncul dalam Pilpres 2019, adalah lanjutan isu awal tentang siapa yang berjasa di negeri ini. Perjuangan fisik (militer) atau perjuangan diplomasi (sipil)? Bersatunya SBY dengan Prabowo, di luar masalah dinasti dan geneaologis SBY, menyiratkan yang sebagian orang masih mengimpikannya. Bahwa kita butuh kepemimpinan yang tegas, dan itu militer (bisa bernama Prabowo, atau SBY, atau AHY). Sementara, kepemimpinan sipil selalu diisukan sebagai tidak tegas, tidak nasionalis (jual negara), kepemimpinan lembek, sebagaimana kritik itu akhir-akhir ini kembali didengungkan menjelang pilpres, kepada Jokowi. Pertarungan turunan yang dimulai dari konflik antara Jenderal Sudirman dengan Sukarno cum suis, dalam taktik dan strategi perang kemerdekaan 1946 - 1949.

Pertarungan atau persaingan keduanya, sipil militer, menjadi semakin tegas ketika kepentingan luar (AS) masuk dengan memanfaatkan kelompok militer, sebagaimana bisa dilihat dalam Permesta, dan juga melibatkan isu agama sebagaimana pada DI/TII Kartosoewirjo yang berbasis di Jawa Barat. Lebih-lebih, hal itu menguat ketika Sukarno sebagai sosok pemimpin Asia-Afrika, menjadi ancaman serius bagi kepentingan global Amerika Serikat. Kita tahu kemudian, semenjak 1965, kekuatan nasional Indonesia beralih pada Soeharto, dengan dikotomi militer-sipil yang makin menguat. Dan ketika Soeharto melakukan dekonstruksi partai politik, maka hegemoni militer diimplementasikan secara efektif oleh Soeharto dalam system pemerintahannya yang otoritarian.

Pada sisi lain, munculnya PKS, PBB, juga PAN pada akhirnya menjadi aneh bin ajaib, justeru ketika mereka bersekongkol dengan Imam Besar Umat FPI Rizieq Shihab, yang kini jadi pelarian di negeri leluhurnya. Tapi tentu bukan tak bisa dijelaskan. Kita harus melihat titik simpulnya, dari sejak awal kemerdekaan juga. Ialah ketika Sukarno terlibat dalam perdebatan soal dasar negara hingga lahirnya Pancasila.
Spirit Masyumi yang menitis pada Yuzril Ihza Mahendra (PBB), bertemu dengan sentimen yang sering digulirkan Amien Rais, yang selama ini berseberangan dengan kelompok nasionalis dari gerbong Megawati Sukarnoputeri (ingat Pemilu 1999, ketika Amien Rais membuat Poros Tengah dan menjungkalkan peluang Megawati menjadi presiden). Sementara, kelompok Islam Radikal (atau Awam Radikal?), dimanfaatkan pihak penguasa sebelumnya, yakni Soeharto, sehingga muncullah Rizieq Shihab melalui Pam-Swakarsa, ketika militer (Wiranto) menghindari bentrok langsung dengan rakyat. Pam-Swakarsa membuka peluang terjadinya konflik horizontal, rakyat dengan rakyat, di mana militer dengan berbagai alasannya, bisa masuk mengatasi.

Setelah longsornya Soeharto 1998, kelompok Islam (Awam) Radikal ini memiliki peluang yang sama. Demikian pula bangkitnya beberapa ormas dan komunitas agama serta politik, yang selama ini mendekam karena represi Orde Baru. Mereka bertumpu dalam satu momentum, dan satu kepentingan, untuk menjadi counter bagi pemerintah yang berkuasa (yang selalu dinilainya tidak ramah Islam, seperti isu yang dikembangkan dengan perihal penistaan agama dan penistaan ulama). 

Kehadiran SBY yang diuntungkan oleh situasi peninggalan Soeharto, sangat memanfaatkan kelompok agama ini. SBY dengan latar belakang militer, sangat mengetahui framing politik yang ada. Pilpres 2014, ketika lagi-lagi muncul capres Prabowo, vis a vis pertarungannya dengan Jokowi, menyiratkan isu lama militer – sipil. Jokowi adalah representasi dari PDIP, tegak-lurus dengan Megawati, yang jika ditarik garis lurus sampai pada Sukarno. Kelompok agamis (dalam hal ini agama Islam), cenderung mendukung Prabowo dan anti-Jokowi. Hal itu semakin jelas terepresentasikan dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, bahkan Pilkada Serentak 2018 di Jawa Barat, di mana cagub-cawagub dari Gerindra dan PKS, membawa-bawa isu ganti presiden (Jokowi), dengan slogan 'Asyik Gubernur Prabowo Presiden'. Dan kalah.

Berkoalisinya Prabowo dan SBY, menjelaskan pula hal itu. Kelompok agamis seperti PKS, PAN, PBB, serta Rizieq Shihab cum suis, hanyalah mendompleng. Secara electoral threshold, mereka partai kecil. Bahkan jika dihilangkan dalam koalisi Gerindra-Demokrat, Prabowo (dan AHY) memenuhi syarat sebagai pasangan capres. Tidak berkait isu agama di situ, karena SBY, dan lebih-lebih Prabowo, tidak merepresentasikan Islam, sebagaimana Jokowi, sekiranya kita memakai ukuran nasionalis dan agamis. Karena itu, tidak relevan. Amien Rais sendiri, dengan PAN, nyatanya tak mampu menyodorkan tesis baru soal tidak perlunya kita terjebak dalam isu nasionalis-agamis. Karena Amien pun tak bisa menghindari keterjebakannya, di luar soal-soal kepentingan ambisi politik pribadinya yang selalu berada dalam posisi outsider. 

Dengan menanggalkan isu identitas kelompok nasionalis-agamis itu, yang kemudian tampak sebagaimana di AS dengan Demokrat dan Republik, kita masih melihat konflik turunan militer versus sipil. Tak peduli dengan latar nasionalis atau pun agamis, yang keduanya melekat pada masing-masing kelompok.

Sampai kapan isu disparitas sipil-militer ini? Akan kita lihat pada kepiawaian kepemimpinan Jokowi, untuk memadukan semua unsur kekuatan negeri. Jika pesan sejarah adalah perubahan, bangsa dan negara Indonesia yang plural ini memang lebih membutuhkan kepemimpinan model Jokowi, yang merepresentasikan spirit jamannya ke depan. Kepemimpinan androgini jauh lebih adaptif dalam melihat persoalan, dibanding kepemimpinan yang macho-militeristik, yang makin tidak relevan.

Kita akan melihat tesis ini ke depan, agar Indonesia bisa menyerap apa yang diinginkan Sukarno, sebagai bangsa yang memiliki spiritualitas kegotongroyongan, intisari sila dari Pancasila. Jika Jokowi dengan kemampuan adaptifnya (sebagai ciri kepemimpinan androgini), mengoplos militer, agama, juga perempuan, dalam kabinetnya, semestinya itu bisa ditangkap sebagai pesan ke depan, bahwa yang kita butuhkan adalah kapabilitas, kecakapan, profesionalisme, bukan sekedar dari mana dan agamanya apa. Di samping tentunya, karena Jokowi berada dalam situasi transisi yang membutuhkan jembatan untuk mengakomodasi dan mereduksi gejolak.

Pada Pemilu dan Pilpres 2024, mestinya kepentingan kita lebih berfokus pada bangsa dan negara Indonesia Raya. Bukan pada sentimen-sentimen yang sampai kini masih dibangun, entah itu sipil atau militer yang terjebak dalam dikotomi nasionalis-agamis. Apalagi senyatanya, pengalaman dengan dua presiden berlatar-belakang militer, index prestasinya dengan berbagai tolok-ukur dinilai jeblok. Bagaimana jika kelak dengan militer-pecatan, yang katanya tangguh dalam operasi-operasi militer, tetapi diam-diam dikritik para seniornya tidak efektif dan efisien? Hanya karena waktu itu ia mantu diktator penguasa, kritik itu tak sampai. 

Semoga, pada masa-masa mendatang generasi penerus tidak lagi disibukkan dengan isu dan sentimen mengenai sipil, militer, nasionalis, agamis, yang tidak lagi relevan dan tidak produktif. Kecuali, bangsa ini ingin terus-menerus dalam krisis identitas. 

Sunardian Wirodono
Yogyakarta, 2 Agustus 2018

Bangsa Macam Mana, Ahok?

Dalam pertemuan dengan GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa), antara lain dihadiri Prabowo, Tomi Soeharto, dan PKS, Zulkifli Hasan menyapa Prabowo sebagai Presiden. Dalam pidatonya, Ketua Umum PAN itu dengan teknik dialog ‘menyatakan’ Indonesia dalam situasi sulit. Pengangguran tinggi dan pertumbuhan ekonomi rendah. Karena itu, dengan teknik retorik, Zulkifli sampai pada kesimpulan (bahwa Jokowi) tidak perlu dilanjutkan. Senyampang itu, selang sehari, adik kandung Ketua MPR-RI itu, Bupati Lampung Selatan, ketangkep basah dalam OTT KPK, karena kasus suap infrastruktur.

Bagaimana kita memahami itu? Dia mengritik ekonomi dan rakyat kecil susah, namun bersamaan itu adiknya sendiri, aparat sipil negara, melakukan kelakuan permalingan? Itu sungguh bajingan. Apalagi hal itu dikatakan di depan para (yang mendaku) ulama, menamai diri mereka ‘Gerakan Nasional Pengawal Fatwa’. Fatwa apa yang dikawal? Fatwa kebohongan? Fatwa kemunafikan? Fatwa kampret? Fatwa kok dikawal, itu justru menghina bulat-bulat. Dan di antara ulama, yang mengaku mengawal fatwa (dulu kaitannya dengan MUI, kemudian berubah jadi Alumni 212, berkait kasus ‘penistaan agama’ dengan terdakwa Ahok) itu, hadir pula Prabowo dan Tomi Soeharto. Ini soal agama? Bukan! Ini soal politik kekuasaan, dimana konsolidasi dilakukan para pihak yang ingin memenangi pilpres dengan dalih agama.

Saya tidak percaya persekongkolan itu karena bela agama. Gerak-gerik itu adalah gerak-gerik politik, yang mengatasnamakan agama. Agama diperalat sebagai legitimasi, karena gampang saja nebaknya, potential buyers kepentingan mereka adalah majoritas. Ialah masyarakat Islam yang sebagian besarnya awam. Bukan pembaca (yang memahami) makna subtantif alquran. Tidak memahami inti sejarah, dan apalagi meneladan sikap dan sifat Kanjeng Nabi Muhammad shallallahu’ alaihi wasallam. Islam yang hanya suka mengancam-ancam liyan, Sibuk ngomongin sorga dan neraka, namun abai dan tidak sensitive dengan relasi dan kesalehan sosial (yang menjadi garis utama perjuangan nabi). Itu semua lebih karena jiwa korsa, yang berformulasi menjadi formalis dalam pikiran (juga beragama), pragmatis dalam tindakan, dan vandalis dalam berkuasa.

Itu semua sebagai buah kekuasaan dan system politik bernama Soehartoisme. Yang dikembangkan sepanjang Orde Baru, bahkan pun hingga kini masih dijalankan, secara persisten. Karenanya, lihat, dalam pertemuan itu muncul Prabowo dan Tomi Soeharto, representasi Orde Baru, yang pada 2014 dikatakan oleh Rachland Nashidik dari Partai Demokrat, tak mungkin berkoalisi dengan partainya. “Karena berkoalisi dengan Prabowo bukan saja tak bisa, tapi juga salah. PD tak mau dan tak akan membantu membalik masa lalu jadi masa depan Indonesia.”, begitu tulisan di akun twitter Rachland Nashidik, Wasekjen Partai Demokrat pada 2014, berkait Pilpres waktu itu. Paham maknanya? Prabowo adalah kesalahan dalam pikiran Rachland yang waktu itu masih euphoria dengan Reformasi 1998.

Tapi bagaimana jika kemudian orang yang sama, ya Rachland Nashidik itu, kemudian 2018 ngomongnya lain? Di akun twitternya juga, sarjana hukum lulusan Universitas Pancasila, Jakarta itu menulis: “Saya mau ganti presiden. Kalau demi itu saya harus bekerja sama dengan setan, saya akan lakukan. Apalagi cuma dengan Prabowo.” Jelas bukan  pernyataannya? Jangankan hanya Prabowo, bahkan dengan setan pun! Pernyataan yang super bodoh. Siapa dia, kok mau ganti presiden? Soal ganti presiden, adalah urusan 50+1 persen dari 180an juta pemegang hak suara Pilpres. Tidak bisa ditentukan oleh satu orang, sekali pun ia Wasekjen Partai Milik SBY. Apalagi cuma bernama Rachland Nashidik, yang nilai suaranya sama dengan Lik Karmiyem, penyikat WC Umum Pasar Legi, yang dulu sekolahnya jeblok, nggak ngerti pasal hukum satu pun, kecuali bagaimana dapet duit.

Pernyataan politik Rachland, yang bertahun 2014 dengan 2018, menunjukkan karakternya yang khas; Oportunistik. Ciri utamanya pada ketidakkonsistenan. Bahkan secara ironis bisa dibilang persisten dalam inkonsistensi. Hanya Rachland? Tidak. Itu ciri khas, bahkan ciri utama elite Indonesia pada hampir semua lini. Elite di bidang politik, aparatus negara, pendidikan, agama. Karena pada kenyataan formalisme, pragmatisme dan vandalisme itu sudah begitu mengakar. Itu pula sebabnya, sering tidak berkorelasi; Pinter dengan bijak. Saleh dengan amanah. Bahkan sehat dengan waras nalar dan jiwanya, dan seterusnya.

Mereka para elite itu, kemudian hanya mencerminkan sebagai politikus. Lha, kalau politikus, bahkan diri sendiri pun rela ditipunya. Apalagi orang lain. Bahkan dalam anekdote Salim Said, orang Indonesia itu pemberani, tidak ada takutnya. Tuhan pun tidak mereka takuti, meski mengaku sebagai bangsa religius. Betapa kemudian terasa, mulut politikus busuk tak bisa kita percaya. Lihat bagaimana dulu Yusuf Kalla bilang jika Jokowi presiden, bisa hancur Indonesia. Nyatanya? Kalla jadi wapresnya Jokowi. Kemarin sore bilangnya mau pensiun, ngasuh cucu. Tadi pagi, bilangnya demi kepentingan negara, atau demi kepentingan lebih besar, pensiun mah bisa nanti-nanti. Esuk dele sore tempe, persis Amien Rais.

Dulu waktu Prabowo kalah di 2014, Ali Mochtar Ngabalin sampai-sampai menghujat Tuhan, minta keadilan, dan minta kemenangan Jokowi dicabut segala. Tapi kini? Juga bagaimana dulu Idrus Marham menghina-hina Jokowi, waktu jadi timses Prabowo? Kini Idrus Marham yang Mensos itu, bikin buku memuji-muji kepemimpinan Jokowi.

Siapa lagi? Gampang dicari di internet. Ini jaman di mana mulut politikus makin kelihatan busuknya, yang difrozen dalam jejak digital. Dan seterusnya. Terus kenapa?

Kita mestinya abaikan omongan politikus. Kalau pun memperhatikan omongannya, lihat apa yang dipikirkan dan dilakukan. Konsisten atau cuma gombal amoh? Kualitas omongan, juga bisa dilihat. Nalar atau ngawur. Jujur atau puna-puni. Semua akan terlihat dalam track-recordnya. Seperti misal Prabowo ngomong nasionalisme, dan dibilang nasionalis oleh pemujanya. Benarkah? Lagi-lagi, cermati track-recordnya. Teliti panggung depan dan panggung belakang yang dibangunnya.

Kita lebih bisa percaya omongan Bung Karno. Rakyat kuat negara kuat. Kalau rakyat bodoh, dan penakut, mudah dibohongi elite. Bisa elite politik maupun elite agama. Rakyat mudah dibohongi pakai ayat, fatwa, ideologi, sampai uang dan nasbung. Makanya kemudian ada yang bikin gerakan ngawal fatwa. Fatwa kok dikawal. Itu menghina kemutlakan fatwa itu sendiri sebagai otoritas Tuhan (jika kita pakai logika agama). Merebut otoritas Tuhan untuk mengkapling sorga dan neraka. Yang nyoblos Ahok masuk neraka, mayatnya nggak perlu dishalatkan. Yang milih Anies-Sandi? Sekarang lagi pusing, karena masih empat tahun harus menyaksikan akrobat kata-kata dari duo asu (anies sandiaga uno).

Rakyat kuat, rakyat yang tak mudah dibohongi pakai “pakai”. Kuat itu artinya bukan hanya melakukan aksi jika marah atau jengkel. Tapi artinya mengetahui masalah, mengetahui makna, mengetahui siyasah (siasat, pencitraan). Dan itu tentu hanya bisa berjalan dari masyarakat pembelajar. Masyarakat penggosip hanya akan sampai pada pembicaraan, tapi tak mampu bergerak, apalagi melakukan perubahan. Karena di sisi lain, juga muncul paradoks, banyak pejuang memanfaatkan perjuangan dalam angka proyek. 

Itulah sebabnya, dalam situasi dan kondisi ini, Ahok tampak begitu cemerlang. Ia adalah bagian kebenaran yang kita tolak diam-diam, bahkan atas nama agama sekali pun. Saya bayangkan dengan lagak seperti dalam foto yang tersertakan ini, Ahok bertanya; “Bangsa macam apa kau ini, hei, wong Indonesia?”

Saya gemetaran tak bisa menjawab! Jangan-jangan, kata batin saya yang kepo, tuhan ngerjain kita dengan menyodorkan manusia bernama Ahok.

Sunardian Wirodono

Yogyakarta, 27 Juli 2018

Mengapa Doa Mesti Dipanjatkan di Mekkah, Amien?

Mengapa doa mesti dipanjatkan? Jawab Gus Dur, karena doa tak bisa manjat sendiri. Benarkah?

Sebagai lelucon, omongan Gus Dur tampak benar adanya. Tetapi tidak sebagai lelucon, artinya sesuatu yang punya makna serius, juga tidak salah. Karena doa hanya bisa makbul jika ada alat, atau media, untuk mencapainya. Ia tidak hanya kata-kata, tetapi ada proses-proses yang menyertai. Doa bukan dalam konsep management by product, tetapi management by process.

Dalam managemen by product, sorga dan neraka kayaknya gampang banget. Maka para wahabi bisa dengan gampang mengkafirkan manusia dan menjebloskan ke neraka. Dengan management by product, mereka membayangkan di sorga ada 77 bidadari yang siap melayani dalam party sex. Emangnya, agama hanya untuk kaum lelaki? Terus kalau ada kaum hawa frustrasi, lantas menjadi lesbi, dikutuk-kutuk tanpa mau ngerti penyebabnya adalah agama yang bias gender sejak dalam pikiran?

Bentuk lain dari management by product, yang khas dan sering dilakukan para soehartois yang orde-bauk itu, seperti apa yang dilakukan oleh Amien Rais dan Prabowo di Mekkah. Para pemujanya merasa miris, dan kata-kata yang disusun di media online bisa sangat menggetarkan, meski terkesan palsu. Pasalnya, benarkah doa di depan ka’bah akan makbul begitu saja? Jika demikian, alangkah sengsaranya orang miskin yang tak bisa menjangkau Mekkah. Memangnya situ mau menuding tuhan tidak adil dan bijaksana?

Alangkah wagunya jika kita percaya. Karena tuhan allah tidak dalam karsa pribadi manusia. Jika tuhan allah dalam karsa pribadi kita, buat apa kitab suci ditulis dalam jumlah halaman yang banyak? Kita cukup datangi saja tempat-tempat yang dibilang suci. Mau ke Mekkah kek, Vatikan kek, Jerusalem kek. Lantas di sana kita mohon menangis-nangis, ya tuhan, 2019 ganti presiden, karena presiden tahun ini menyengsarakan rakyat dan dzalim.

Oalah. Jadi, tuhan itu hanya untuk orang kaya, yang bisa umrah berkali-kali, karena harus koordinasi dan sowan pada Rizieq Shihab yang menghindari kejaran polisi atas dugaan kasus chatting sex setahun lalu? Dikiranya tuhan tidak update informasi. Dikiranya tuhan bodoh nggak ngerti politik. Dikiranya tuhan nggak baca medsos, meski sama sekali tidak punya akun satu pun. Ngapain susah-susah punya akun, wong beliau bisa berubah ujud menjadi akun itu sendiri. Dst.

Cara beragama politikus di Indonesia, sungguh-sungguh sangat menghina akal sehat manusia. Juga akal sehat tuhan tentunya. Apakah tuhan punya akal sehat? Akal sehat tuhan bisa ditelusuri pada hukum alam semesta raya ini. Nalarnya bisa dilihat pada bagaimana semua itu diterakan dalam kitab-kitab sucinya. Hukum-hukum kausalitas yang ketika disusuri sedalam-dalamnya, menyadarkan kita tak ada yang ajaib. Semuanya berada dalam proses, dalam sebab-akibat, asbab-musababnya, yang menjadi doktrin jalannya kehidupan itu sendiri.

Kalimat-kalimat kitab suci di mana pun bisa menjadi disederhanakan dalam beberapa kata; Yang jahat ‘kan celaka, yang salah ‘kan seleh, yang benar ‘kan dimuliakan, yang culas ‘kan dihisab tindakannya sendiri.

Karena jika beragama, atau berdoa, lebih bergantung pada di mana kita panjatkan, apakah Real Madrid dan Liverpoll akan berdoa di tempat yang sama? Lantas, bagaimana jika hasilnya beda? Tuhan pilih kasih?

Semuanya akan diserahkan di lapangan. Semisal kita ngomong capres Indonesia 2019 cuma Prabowo dan Jokowi, maka tuhan menyerahkan mekanismenya pada kebijaksanaan manusia. Entah dengan jalan demokrasi, musyawarah mufakat, dengan menyertakan ratusan juta penduduk sebagai pemegang hak pilih, dan sebagainya. Begitu saja kok goblog men Amien Rais, keraya-raya ke Mekkah bersama Prabowo, untuk berkonsultasi dengan Rizieq Shihab. Kenapa nggak konperensi pers via phone, atau whatsappan? Takut disadap ya? Kan ini bukan phone-sex toh? Rizieq trauma ya?

Legitimasi-legitimasi moral yang dibangun politikus Indonesia, semakin menunjukkan tingkat kebahlulan mereka. Tuhan dijual murah-murahan, bukan oleh penista agama tetapi oleh pendusta agama. Apa beda penista dan pendusta? Bedanya di huruf ‘i’ dan ‘du’. Selebihnya sama. Tak pedulu Rumi pernah menuliskan; Usaha dan doa tergantung pada cita-cita. Manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.

Padahal dari Rumi, kita diajari merenung, tentang makna kata yang lain bernama tulus, ikhlas, pasrah. Berjuang sekeras-kerasnya, di dalam kebenaran dan bingkai moral. Selebihnya kemudian pasrah ngalah. Berserah pada ketentuan hukum alam. Karena ada kemahaghaiban yang tak teraba; Jika semua telah berusaha, mengapa Real Madrid yang menang dan Liverpool yang kalah? Mengapa dulu Jokowi yang menang dan Prabowo yang kalah? Bahkan kadang tidak selalu dengan jalan lurus, sehingga apa yang telah diusahakan, apapun itu, bisa jadi dimenangkan, sebagaimana Ahok mesti disingkirkan.

Rusuh dan tak rusuh, bersih dan kotor, bisa sama-sama punya peluang menang. Bukan hanya di Indonesia fenomena itu terjadi. Di seluruh dunia. Menurut Pram (oleh penganut wahabi di Indonesia dibilang penulis kemarin sore yang cari popularitas), doa dalah gerakan dari yang paling minus pada yang paling plus. Dengan rentang jarak yang alpha et omega itu, akan sangat tergantung pada management by process, bukan management by product, yang selama ini konon hanya milik si majoritas. Hingga sorga dan neraka sudah dikapling-kapling, kalau milih Prabowo masuk sorga milih Jokowi masuk neraka.

Hanya di Indonesia pembodohan agama dibiarkan berlangsung, dan tidak dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan seperti korupsi atau narkoba. Sementara, kita pura-pura tak tahu, bahwa ada doa yang dikabulkan, ada permohonan yang dipenuhi, tapi ada juga yang tidak. Ketika sedang berdoa saja, kita meyakin-yakinkan diri, bahwa kita bagian penting dan dekat dari tuhan. Padahal jarak kita dengan citra budi tuhan saja, sangat jauhnya.

Karena ada juga doa yang dipanjatkan untuk meniadakan liyan; “Ya tuhan, hamba mohon jadikan idola saya presiden, sementara yang saya benci tidak dimenangkan dalam pilpres.” Emangnya tuhan pesuruhmu? Lagian, kenapa doa mesti dipanjatkan? Sekali lagi kata Gus Dur, karena doa tak bisa manjat sendiri.

Doa itu harus dipanjatkan oleh ilmu pengetahuan, kerja keras, ketekunan, keteguhan, keikhlasan, ketulusan, kerendah-hatian, kepasrahan, kesungguhan, bahkan mungkin juga tergantung keberuntungan. Karena ada juga yang tekun berdoa, tapi sial melulu, karena dalam berdoa pun tidak tulus.

Apa itu tulus? Tulus, kata Kanjeng Nabi Muhammad shallallahu’ allaihi wassallam, ibarat seekor semut item di atas batu item yang besar.   

Prabowo: Ksatria Penunggang Kuda Poni di Atas Kuda Troya

Lawan Jokowi sesungguhnya bukanlah Prabowo Subianto. Prabowo mah kartu mati. Kartu mati? 

Prabowo Subianto, bekas Danjen Kopassus? Bekas Pangkostrad? Letjen, dengan tiga kali naik pangkat dalam setahun. Tapi tiba-tiba, Dewan Kehormatan Perwira pada Mei 1998, memberhentikannya. 

Wiranto, juga Fahrurrozy di DKP bilang, istilah diberhentikan penghalusan kata dipecat. Karena PS mantu penguasa sangar saat itu. Soeharto menciptakan soehartoisme dan the soeharto system yang akut, sampai kini. 

Setelah itu, tak ada keistimewaan Prabowo. Ia kemudian hanya pedagang biasa. Jika pun tampak luar biasa, karena akibat kekuasaan Orde Baru dulu. Tiba-tiba menguasai konsensi hutan sekian ribu hektar. Tiba-tiba bikin pabrik kertas, meski ngemplang karyawan. Dan, tiba-tiba, punya lahan luas di Hambalang. 

Menjadi ketua HKTI pun, berkonflik dan tersingkir. Di Gerindra, dengan system latihan dan disiplin militer, parpol ini kalah canggih dalam pengkaderan dibanding PKS, yang jauh lebih miskin tetapi elitenya kaya. Mangkanya Gerindra lengket dengan PKS. 

Sebagai politikus, Prabowo terlalu culun. Bahkan kini pusing belum maju nyapres, karena dikunci gertakan PKS. Partai padi kuning itu hanya akan berkoalisi dengan Gerindra jika cawapresnya dari PKS. Kini masih tarik ulur. Jika pun Prabowo nyapres, tapi cawapresnya bukan dari PKS, dan PKS tak protes, bisa jadi sudah untung besar. 

Lantas, Prabowo sendiri, bergerak atas nama apa dan siapa? Bisa jadi atas nama dendam tak berkesudahan. Ia merasa dikhianati sejak konvensi Golkar, perjanjian Megawati, Jokowi-Ahok, hingga kemudian Ridwan Kamil, dan seterusnya. Celakanya, nyapres 2014 kemarin dikalahkan anak kemarin sore, bernama Jokowi. Kampret ‘ndak tuh? 

Amien Rais selalu ngritik Jokowi agen asing dan aseng. Tak peduli sepak-terjang Jokowi yang keras kepala dan menantang Amerika Serikat. Di bawah Jokowi, Indonesia lebih percaya diri dan dihormati berbagai negara. Tetapi Amien Rais tak percaya, namanya orang nggak suka, atau dikecewakan. Buta mata dan hati. Pura-pura tak mendengar Hashim Djojohadikusumo menjual Prabowo lebih murah. Akan jadi mitra terpercaya pemerintah AS yang jinak jika pemerintahan Indonesia di bawah Gerindra. 

Jadi siapa yang kampret? Amien Rais, Prabowo, atau Hashim? Prabowo dilenakan para oportunis di sekeliling. Ketika Soeharto longsor, kelompok Islam garis kekuasaan (juga garis kekerasan), mencoba mengambil kesempatan. Militer pecatan dan yang kecewa, bergabung dengan para kombatan, hingga muncul FPI. Cendana nimbrung dengan sakit hatinya. 

Kemudian kita tahu, Kivlan Zein ngomong bahaya komunisme. Dagangan lama. Sementara Rizieq Shihab ngomong soal agamaisme. Dan para jirih itu menunggangi Prabowo, dalam kubangan kepentingan. Prabowo bak kuda Troya, yang menunggang kuda pony, atas nama sirkus demokrasi. 

Harusnya ia balik kanan, berkhidmat pada NKRI, juga pada para yang hilang, entah ke mana, termasuk Wiji Thukul dkk. Sekiranya tak berada dalam halusinasi.