Padahal, secara moral politik, mestinya sebagaimana dikatakan John Fitzgerald Kennedy; Ketika tugas negara dimulai, maka kepatuhan pada partai politik haruslah berakhir. Artinya pula, jangan ulangi kebodohan masa lalu, siapapun kalian yang mau jadi presiden. Kalau ARB jadi presiden, mestinya jangan hanya berkhidmat pada Golkar, begitu juga misalnya Prabowo pada Gerindra, Jokowi pada PDIP, Rhoma Irama pada isteri-isterinya, dan lain sebagainya.
Mulai Pemilu 2004 kita memilih langsung presiden, tetapi mulai Pemilu 2014 kita lihat bagaimana SBY selaku presiden, ketua umum partai peserta pemilu, dan jurkamnas. Sementara dengan kualitas lembaga KPU dan Bawaslu yang mediocre, kita tak bisa berharap banyak soal kualitas pemilu. Mereka hanya mengawasi yang di bawah, tetapi sejak sistem dan aturannya, mereka pula yang menciptakan banyak lubang abuse of power dan abuse of media. Belum lagi yang namanya sosialisasi hanya di media massa. Sementara bayangkanlah bagaimana bingungnya para manula memilih partai dan calegnya. Perbandingan jumlah calon dan kursi yang tidak rasional, juga salah satu bukti, bagaimana KPU sendiri tidak pernah serius dengan data dan riset. Money politics akan tetap jadi soal pula jika KPU dan Bawaslu masih dalam tekanan partai politik dan tidak independen.
Dulu saya selalu mengajak anak saya yang ketika itu masih kecl, untuk nonton kampanye. Tapi sejak banyak omong kosong dan goyang dangdut, saya menilai parpol itu memang anjrit. Dan karena itu setuju saja ketika KPU melarang kita membawa anak kecil ke kampanye, karena politik yang tidak mutu memang berbahaya. Dan itu juga sekaligus tak adanya kemajuan kinerja KPU dari tahun ke tahun. Wong mereka membedakan golput dengan boycott saja tidak tahu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar