Sabtu, Juli 16, 2016

Papua Merdeka di Yogyakarta, Begitukah?


Membacai postingan teman-teman di facebook, twitter, grup WA dan media sosial lainnya, mengenai kasus polisi dan ormas paramiliter dengan anak-anak Papua di Yogya (karena tak semua yang di Asrama Kamasan kemarin adalah mahasiswa Yogya), sungguhlah kita --kita? elu aja kale-- berterimakasih pada Mark Zuckerbergh dan para founder perancang medsos. Setidaknya medsos bisa jadi tempat kanalisasi, berguna untuk mereduksi, yang kalau pun liar hanya dalam kata-kata, atau tulisan belaka. Thank's Mark and friend's, sekali pun tak ada yang gratis untuk jasa kalian itu!

Soal apakah tulisan, atau kata-kata itu meresap di kepala, otak, jiwa, toh bangsa ini juga bangsa yang mudah lupa. Belum pula yang berazas esuk dhele sore cabe-cabean. Bukan soal minat baca nomor dua dari buncit di dunia, tapi karena begitu banyak kata-kata diproduksi, hampir tiap detik. Jadi, hari ini ngomongin Papua, soal pengeboman di Nice-Perancis, soal kudeta militer di Turki, besok mungkin sudah lain lagi. Mungkin soal Ahok kecemplung got, atau Kaesang yang dikawal-kawal tentara waktu KKN. Toh ini bisa jadi killing time atau bagian dari wasting time di tengah berbagai ketidakberdayaan.

Memang ada suara-suara sengak, tak sedap, bau jengkol, atau asal njeplak terus kemudian ditinggalkan pergi. Tapi, mereka biasanya adalah selebritis yan numpang lewat. Maklum, kesibukannya banyak. Di dompetnya ada begitu banyak agenda, disamping beberapa disain proposal.


Sementara masalahnya sendiri untuk kasus kemarin, (1) di Asrama Mahasiswa Kamasan Yogyakarta, adalah kasus beberapa orang yang ingin mendeklarasikan dukungan untuk kemerdekaan Papua, lepas dari NKRI. Nah, untuk soal ini, vis a vis adalah berhadapan dengan aparat keamanan setempat, pihak kepolisian. Tetapi entah dari mana, ada juga ormas PP, FKPPI, Paksi Katon dan Laskar Jogja yang agaknya bereaksi keras karena mereka pembela harga mati NKRI dan anti separatisme. Nah, berhenti di titik ini saja dulu. Jangan diaduk-aduk dengan persoalan lain. Pahami dengan jelas, kenapa aksi Papua Merdeka itu di Yogya, dan apakah semua mahasiswa Papua di Asrama Mahasiswa Kamasan ikut aktivitas itu?

Hal lain, (2) ini masalah yang telah mampat bertahun-tahun. Soal adat dan perilaku beberapa gelintir mahasiswa Papua. Entah yang kost atau belanja di mall lupa bayar, mabuk miras kemudian bikin ribut dengan warga setempat atau sesama mahasiswa Papua. Semua itu sudah jadi rasan-rasan bawah dan atas tanah. Juga bagaimana polisi lalu lintas meminta warga setempat toleran pada para pendatang ini jika melanggar aturan lalin dan sejenisnya. Dari sini kemudian diangkat oleh BBC media online dan televisi, bahwa mahasiswa baru dari Papua yang ada di Yogyakarta, sulit mendapatkan kost-kostan. Warga setempat kebanyakan menolaknya. Karena diskriminasi atau rasisme? Kebanyakan lebih karena takut. Maklum kebanyakan para pemilik kost kaum ibu atau bapak-bapak pensiunan.

Nah, apa hubungan kedua masalah di atas, antara soal politik dengan sosial-budaya? Itu sungguh dua hal yang berbeda. Jangan digebyah-uyah, dicampur-aduk, atau diputer-puter balik. Soal pertama, soal politik, silakan saja, dan mestinya aparat keamanan tak usah over-acting. Para aktivis demokrasi dan HAM, fokus saja di sini, bagaimana aparat keamanan menangani hal ini. Silakan cermati, siapa provokator siapa terprovokasi, siapa aktor dan siapa calo karcis. Namun jika soal kedua, menyangkut soal sosial-budaya, lain lagi soalnya. Jangan adu-domba dan korbankan rakyat kecil, masyarakat Yogyakarta dan mahasiswa Papua yang mau studi di Yogyakarta. Kalau soal perbedaan tata-nilai, adab, perilaku, disitulah Pemda DIY dan Pemda Papua mesti membicarakan masalah ini.

Tak usah panjang lebar ngomong soal lain-lain, seperti misalnya mahasiswa Papua nyariin sumber air warga Yogya. Itu out of context, apalagi itu soal KKN tahun 2015 dari perguruan tinggi yang ada di Papua (bukan orang Papua yang menjadi mahasiswa dan kuliah di Yogya). Kalau cuma mau ngomong kayak gitu, warga Yogya bisa ngomong banyak, apa saja yang telah terjadi di Yogya. Tapi itu tidaklah penting. Hanya akan mengundang antipati dan bukannya empati. Dulu, pada tahun-tahun 1970-1990, kita masih bisa melihat, berbagai masalah benturan sosial dan gesekan di bawah, bisa diredam dengan turunnya para tokoh masyarakat, seniman, budayawan. Interaksi sosial dijalin dalam berbagai acara yang melibatkan banyak pihak. Perguruan tinggi dilibatkan, juga warga masyarakat. Ada acara-acara seni-budaya secara periodik dan bergantian dari berbagai asrama mahasiswa daerah yang ada di Yogyakarta.

Jaman dulu, setidaknya dari awal hingga akhir dekade 1980-an, kost di Yogya selalu dengan induk-semang. Bukan di asrama, tetapi di kampung-kampung, di rumah-rumah penduduk. Dan sering didapati, orangtua dari mahasiswa yang kost, mengantar dan menyerahkan anaknya pada si pemilik rumah. Anak kost menjadi bagian dari keluarga pemilik rumah itu. Soal mbayar, tentu saja tetap, sesuai kesepakatan. Itu juga makanya, dulu ada teknik dari mahasiswa kreatif, terutama yang lelaki, memacari anak ibu kost. Supaya bisa nebeng makan gratis.

Suasana kost semacam itu, menjadikan proses interaksi dan integralisasi mahasiswa dari luar masuk dalam budaya Yogyakarta. Kita bisa bertanya pada beberapa mahasiswa ber-etnis Batak, boleh dikata karakter kebatakannya (yang konon keras), menjadi ada nuansa lembutnya. Tanyakan pada Bang Hadi (Ashadi Siregar), Bang Marsilam Simanjuntak, atau almarhum ayah Landung Simatupang misalnya. Para mahasiswa itu, darimana pun asalnya terlibat dalam aktivitas dan pergaulan penduduk kampung. Beberapa yang beruntung, bisa dapat ijazah dan ijabsah dengan anak pemilik kost.  

Kini semuanya lenyap. Kost-kostan dikelola dengan model bisnis. Interaksi dengan pemilik rumah, apalagi dengan penduduk kampung, boleh dibilang nihil. Yang penting bayar. Di beberapa kampung atau desa yang kini "diduduki' kampus pun, kost-kostan adalah tempat eksklusif. Para mahasiswa kost seolah mempunyai wilayah sendiri. Apalagi mereka yang berada di asrama mahasiswa.

Pihak Kraton Ngayogyakarta, dalam hal ini sesungguhnya yang mesti juga bertanggung jawab. Apa bentuk tanggungjawabnya? Setidaknya dalam proses dialog kebudayaan. Apalagi kini sultan adalah juga otomatis gubernur, kepala daerah, pejabat negara yang berkuasa. Apalagi ajakan putra-putra berbagai daerah untuk kuliah di Yogyakarta, adalah dari Sri Sultan Hamengku Buwana IX almarhum.

Kasus yang terjadi antara mahasiswa Papua di Yogyakarta dengan warga setempat, setidaknya akan berkurang dan bahkan mungkin tak ada, jika konsep integrasi budaya adalah terciptakan komunikasi antarmereka. Siapa yang bisa menjadi jembatan untuk itu? Tentu saja pihak pemegang kebijakan. Artinya para stakeholder yang ada di daerah itu, juga daerah asal para mahasiswa luar Yogya, bisa saling merembugnya. Hal itu setidaknya, dulu juga pernah digagas dan berlangsung ketika Sri Sultan HB IX masih jumeneng. 

Bagaimana dengan sultan penerusnya sekarang? Kalau mau kehilangan momentum, ya sudah, biarin saja. Meskipun ini sebenarnya saat yang tepat, untuk berbagai konsepsi yang thirik-thirik dijabarkan dalam buku-bukunya, yang salah satunya menawarkan tentang nilai-nilai adat Nusantara. Kecuali mau kehilangan sejarah emas.



Tidak ada komentar:

Poskan Komentar