Tentu saja betapa tidak mudah menjadi Presiden Republik Indonesia saat ini. Jokowi tidak hidup di jaman seperti Sukarno atau pun Soeharto.
Dalam sistem ketatanegaraan kita, yang menganut azas presidensial, pemerintahan bertumpu di pundak presiden. Dengan sudut pandang ini, dengan hak prerogatifnya, Presiden mempunyai wewenang membolak-balikkan sistem pemerintahannya (tentu saja sepanjang tidak berlawanan dengan konstitusi).
Menanggapi reshuffle jilid dua, wakil ketua DPR-RI Fadli Zon menilai hal itu hanya akal-akalan Jokowi. Kalau mau profesional, ya profesional. Kalau mau politik, ya politik saja. Apa yang dilakukan Jokowi, menurut Zon, namanya profesional politik.
Cara pandang Zon, mewakili banyak pendapat yang tidak setuju keputusan Jokowi. Tentu saja demikian. Tapi saya ingin melihat dari sisi lain. Pada jaman peralihan ini, presiden Jokowi memang harus bermain politik. Adalah konyol jika tidak. Bandingkan ketika Habibie menghadapi serangan politik di parlemen, menjelang kejatuhannya.
Presiden dijamin konstitusi dengan hak prerogatifnya. Sama dengan CEO perusahaan, atau boss di kantor-kantor pribadinya. Ia bukan hanya punya proyeksi, melainkan juga bertanggung-jawab atas apa keputusannya. Ada implikasi dan tidak berada di ruang hampa.
Ukuran presiden, tentu sepanjang tak melanggar konstitusi, dan kepentingan rakyat. Meski kemudian, rakyat yang mana? Karena rakyat juga tak bebas dari kepentingan, serta tafsir. Pada sisi itu, sangat nikmat hidup di jaman sekarang, di mana medsos memberi ruang partisipasi, dan tanpa takut digebug.
Sementara itu, bisa dibayangkan, dosa-dosa masa lalu, kini semua didesakkan pada Jokowi. Peristiwa 1965, kini berada di pundaknya. Padahal rekomendasi IPT 1965 di Den Haag, tak berbeda jauh dengan temuan Komnas HAM sejak awal jaman SBY. Bahkan yang terbaru, peristiwa 27 Juli 20 tahun lalu, oleh PDIP (juga YLBHI) didesakkan pada Jokowi untuk menuntaskannya. Mengapa hal itu tidak didesakkan pada Megawati, bahkan ketika yang bersangkutan menjadi presiden? Bagaimana pula dengan kasus Sri Mulyani, Wiranto, bahkan Sutiyoso, mungkin juga SBY? Kenapa tidak selesai-selesai, atau tidak diselesaikan? Kenapa kini meminta Jokowi menyelesaikannya? Karena dialah presiden kita, sekarang ini.
Ada banyak peristiwa dari pemerintahan sebelumnya, yang tidak dituntaskan. Termasuk angka utang luar negeri yang begitu tinggi sejak jaman sebelum dan semasa Jokowi. Kita tak bisa menafikan utang-utang itu dari bagian turbulensi ekonomi, sejak awal berdiri republik, dan situasi ekonomi global yang menyertainya.
Dalam sektor politik, jauh lebih rumit, dan butuh presiden yang bukan hanya kuat, melainkan cerdik dalam berselancar di riak-gelombang. Dengan kondisi Indonesia sebagai negara berkembang, yang masih jauh tertinggal. Bayangkan, 50 tahun merdeka masih disebut Negara berkembang. Ngapain saja selama itu? Melalui transisi Jokowi ini, kita diperlihatkan siapa-siapa saja yang bermain di masa lalu, dan harus kita bereskan!
Budaya korupsi dan feodalisme, masih kental melekat di tubuh pemerintah. Perpolitikan masih berorientasi transaksional (proyek dan jabatan). Masih kuatnya kekuatan lama bercokol di segala lapisan. Potong generasi? Semua itu, bukan hal mudah untuk melakukan perubahan secara drastis.
Situasi transaksional yang tak terelakkan, juga harus dilihat dalam konteks ini. Apalagi Jokowi berasal dari rakyat jelata, bukan tokoh partai politik. Bukan pula berasal dari keturunan bangsawan, atau kaum bermodal besar. Tidak semua rakyat melihat sosok cungkring Jokowi, sebagai tonggak perubahan Indonesia masa kini dan depan. Bahkan di kalangan sipil sendiri, terjadi irasionalitas itu.
Ibarat bermain musik, presiden memang berada dalam situasi rock ‘n roll. Bukan lagi sekedar musik jazz, tango, atau cha-cha-cha, apalagi musik klasik. Sistem presidensial ini, jika tak hati-hati, hanya akan menghasilkan presiden yang sial. Tentu saja, rakyat akan semakin sial, apalagi ketika begitu banyak sialan di negeri ini.
Let’s keep rock ‘n roll, Mr. President!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar