Konflik dan Identitas Sosial

Konflik pada dasarnya adalah sesuatu yang tak terhindarkan dalam kehidupan kita. Konflik adalah bagian dari interaksi sosial yang bersifat disosiatif. Namun jika konflik dibiarkan berlarut-larut, berkepanjangan serta tidak segera ditangani, akan menimbulkan terjadinya disintegrasi sosial suatu bangsa.

Suatu keadaan yang memiliki peluang besar untuk timbulnya konflik adalah perbedaan, utamanya perbedaan kepentingan. Di sisi lain, konflik juga dilatarbelakangi perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Entah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan sebagainya.

Pada sisi itu, perbedaan ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, menyebabkan konflik merupakan situasi yang ‘wajar’ dalam setiap masyarakat. Tidak satu masyarakat pun tak pernah mengalami konflik antaranggotanya, atau dengan kelompok masyarakat lainnya. Konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

Dalam sosiologi, teori konflik adalah sebuah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori konflik lahir sebagai sebuah antitesis dari teori struktural fungsional yang memandang pentingnya keteraturan dalam masyarakat.

Dalam melihat apa yang terjadi di Yogyakarta (ditolaknya beberapa mahasiswa Papua untuk kos di Yogyakarta misalnya), tidak berkait dengan teori konflik sebagaimana disampaikan Karl Marx. Mungkin lebih dekat dengan apa yang disampaikan Lewis A. Coser, yang berusaha merangkum dua perspektif yang berbeda dalam sosiologi, yaitu teori fungsionalis dan teori konflik.

Max Weber menekankan arti penting power (kekuasaan)  dalam setiap tipe hubungan sosial. Power (kekuasaan) merupakan generator dinamika sosial, dimana individu dan kelompok dimobilisasi atau memobilisasi. Pada saat bersamaan power menjadi sumber dari konflik, dan dalam kebanyakan kasus terjadi kombinasi kepentingan dari setiap struktur sosial, sehingga menciptakan dinamika konflik.

Secara lebih jauh, George Simmel menyatakan unsur-unsur yang sesungguhnya dari disosiasi adalah sebab-sebab konflik. Ketika konflik menjadi bagian dari interaksi sosial, maka konflik menciptakan batas-batas antara kelompok dengan memperkuat kesadaran internal. Namun menurut Simmel, justru permusuhan timbal balik tersebut, yang mengakibatkan terbentuknya stratifikasi dan divisi-divisi sosial, pada akhirnya yang akan menyelamatkan dan memelihara sistem sosial.

Maka konflik pada dasarnya adalah sesuatu yang bukan saja tidak dapat dihindari, tapi juga dibutuhkan oleh masyarakat. Konflik mempertegas identitas-identitas dalam kelompok, dan membentuk dasar stratifikasi sosial. Persoalan yang mesti didiskusikan kemudian, bagaimana dalam soal identifikasi itu terjadi bangunan baru relasi dengan kesepakatan-kesepakatan baru.

Menurut Coser, konflik merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial. Konflik dapat menempatkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Ketika konflik berlangsung, Coser melihat katup penyelamat dapat berfungsi untuk meredakan permusuhan. Dalam hal ini, katub penyelamat adalah mekanisme khusus yang dapat dipakai untuk mencegah kelompok dari kemungkinan konflik sosial. Katub penyelamat merupakan institusi pengungkapan rasa tidak puas atas sistem atau struktur sosial.

Pada sisi itu, akhirnya, tentu akan sangat tergantung bagaimana antara pihak-pihak yang berkonflik bertemu. Melakukan tawar-menawar dengan keadaban baru. Pada sisi ini, masyarakat bawah tentu tak bisa dibiarkan sendiri. Itulah perlunya dialog komprehensif. Bukan debat serta claiming konyol melalui media masing-masing.

Lambannya respons Pemda DIY dan Pemda Papua, dalam friksi sosial (sekali lagi antara sebagian warga masyarakat Yogyakarta dengan warga Papua yang menjadi mahasiswa di Yogya, dan bedakan dengan kasus lain soal aspirasi sebagian warga Papua tentang kemerdekaannya), membuat masalah ini berkembang menjadi bola liar. 

Bahkan, pada sisi ini ada yang mencoba memperkeruh suasana, dengan melebarkan masalah. Menyeret penguasa Yogyakarta, dalam hal ini Sri Sultan HB X, sebagai bagian atau musuh, dalam konteks gerakan separatisme Papua. Ora mangan nangkane gupak pulute. Itu sungguh tidak produktif. Karena dengan begitu telah terjadi pengaburan akar masalah, yang dalam konteks kebutuhan masyarakat dan mahasiswa Papua di kota Yogyakarta, bukan proporsi dan kepentingan mereka. 

Sas-sus berseliweran di medsos dan media online. Jika tak bijak menyikapi, berbagai berita hoax akan makin menjadi panutan yang saling membenturkan. Sesuatu yang menyedihkan, tetapi bagaimana mencegahnya? Yang terkena abu panas, akhirnya justeru masyarakat Yogyakarta yang dicap rasialis.

Kita membutuhkan rembugan bersama secara dingin. Bukan hanya secara historis, melainkan juga sosiologis, antropologis, dan bahkan psikologis. Bagaimana diskusi berlangsung, di situ tingkat keadaban kita diuji. Dan seperti biasanya, kita terlambat, setelah kebakaran berhasil meluas, dan tak terpegang apa masalah sesungguhnya.

Di sini terbuktikan, konflik sosial yang dibiarkan berkepanjangan, menyulut terjadinya desintegrasi suatu bangsa. 
  

@ Sunardian Wirodono, disarikan dari berbagai sumber.