Nah, agar perdebatan makin seru, Pak Presiden, hak prerogatif
Anda, harus dipertanggungjawabkan. Jika sampeyan meminta dukungan rakyat, atas
reshuffle ini, hambok ya rakyat yang memilih sampeyan jangan dibiarkan
bertanya-tanya tanpa jawab.
Nanti hasilnya, bisa berkembang liar jadi sas-sus, hingga
rakyat melupakan pekerjaannya, dan kehabisan pulsa gegara bermedsos ria mulu
sampai lupa makan dan mandi. Kalau rakyat tekor, sampeyan mesti
bertanggungjawab pula. Apalagi yang sampai kelaparan dan badan bauk, karena
berminggu-minggu bernazar nggak mau mandi kalau Anies Baswedan tak dikembalikan.
Jawaban sesungguhnya tidak susah-susah amat. Tidak sesusah
menjawab soal 1965, kasus Bank Century, kasus Kudatuli atau kudabudeg, kasus
Wiranto, atau soal-soal UN, soal jodoh, dan sejenis-jenis itu. Kasus itu sih
mudah, bagaimana hukum ditegakkan. Kalau ada yang bilang hukum susah
ditegakkan, ya tegakkan dong. Wong cuma masalah tidak tegak. Minta tanggung
jawab kampus-kampus yang meluluskan sarjana dan doctor hukum tapi nggak
independen menegakkan hukum.
Jawaban yang ditunggu rakyat, kenapa ini dipertahankan,
kenapa itu diganti, kenapa ini digeser. Kan pasti ada alasannya bukan, kecuali
reshuffle sampeyan sama sekali tanpa alasan. Kasih tahu alasannya saja deh.
Terus terang saja. Kalau pun ada yang pribadi banget atau rahasia, atau kalau
diumumkan justeru bikin gonjang-ganjing tak karuan, sampeyan kan bisa ngasih
sanepa, pasemon, pralambang. Mosok sebagai wong Solo sampeyan nggak tahu itu?
Jangan hanya memberi penjelasan pada Relawan Jokowi saja,
tapi juga pada pemilihmu, dan juga tentu bukan pemilihmu. Sepanjang ia adalah
rakyat Indonesia, yang harus menanggung beban Negara, berupa pajak dan berbagai
kewajiban warga Negara itu sendiri. Take and give gitu lho. Jangan hanya
meminta dan menggugah kewajiban warga, tapi lihat juga hak warga Negara. Meski
pun hanya sekedar hak untuk tahu alasan. Bukan hak-hem dan hak sepatu.
Kalau kami diamkan saja Mourinho, Conte, Luis Enrique atau
Zidane mengganti para pemainnya, karena
mereka tahu apa yang dilakukan. Lha kalau sampeyan mengganti pemain mereka, apa
kata dunia? Karena mengganti menteri-menteri Anda sendiri, jelasin dong! Di
dalam hak prerogatif itu, ada hak publik lho, Pak Presiden. Ini kan juga
pembelajaran politik, nggak kayak jaman Soeharto yang tanpa alasan, dan kita
juga takut ngritik sih. Kita bukan lagi rakyat bodoh lho, wong doyan ngegosip. Kalau dengan sampeyan, kelas kita kan sama-sama
netizen. Sumpih!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar