Erick Thohir di Mana Sentuhannya pada Jokowi?

Ketika saya membaca biografi tulisan Alberthiene Endah, “Jokowi Menuju Cahaya” (2018), saya tidak merasakan roh atau spirit Jokowi. Dengan segala maaf, tulisan dalam buku itu tidak berdarah. Tidak Jokowi banget.

Bukannya buruk. Buku karya Endah itu indah, tapi tidak berdarah. Memang tulisan itu sangat murni bukan hanya ditulis oleh tangan Alberthiene Endah, melainkan juga dari sudut pandang atau frame penulisnya. Bukan dari objek yang ditulis. Ini soal observasi dan style penulisan.

Untuk biografi dengan tokoh semacam Krisdayanti, Chrisye, Raam Pundjabi, Ani Yudhoyono, Probosutedjo (karya-karya biografi Alberthiene Endah), mungkin keindahan itu diperlukan. Tapi jika buku Jokowi itu diibaratkan lukisan, saya melihat Basuki Abdullah, dan bukannya Sudjojono, sehingga impresi karakter Jokowi tidak mencuat. Kata Kaka Slank, terlalu manis!

Meski pun dengan segala hormat, saya tidak ingin membandingkan dengan “Boeng Karno Penjambung Lidah Rakjat” tulisan Cindy Adams (1971), yang sangat terasa otobiografis dan Sukarno banget. Sebenarnya, bukan hanya tak adil membandingkan sebuah karya, tapi karena memang tak sebanding, disamping sebagai orang yang juga berprofesi penulis, tak etis melakukannya (bisa dikira cem-macem).

Dan kritik adalah sesuatu yang sensitif. Apalagi mengritik Jokowi per-person. Pendukungnya bisa ngamuk. Makanya saya lebih memilih mengritik cara kerja Erick Thohir saja. Dengan pura-pura tidak tahu, bahwa Jokowilah yang menunjuk langsung, sebagai ketua tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin.

Di lapis tengah ke atas, di media massa, apalagi di medsos, dalam hal pencitraan, Capres Jokowi tampaknya lebih unggul. Apalagi setelah pendeklarasian para Alumni UI di Senayan (Januari 2019), yang terus bergelombang dengan berbagai deklarasi di berbagai kota dan berbagai lapisan kelompok masyarakat.

Tapi jangan lupa, bahwa itu diinisiasi oleh Jay Subiakto, orang di belakang layar yang bisa mengkotakkan Jakarta ketika Jokowi maju sebagai Gubernur DKI Jakarta (2012), dan memerahkan Ibukota Negara ketika Jokowi maju dalam Pilpres (2014). Meskipun kadang saya menduga, jangan-jangan ini metamorfosa Jokowi, dari ulat menjadi kupu-kupu?

Dalam debat kedua kemarin, Jokowi lebih artikulatif, bahkan menskakster sang kolektor kuda dengan unicorn. Meskipun tentu bisa dipastikan, Mien Uno tak menjadi mentor Jokowi. Karena dari sisi karakter Sandiaga, pun kayaknya juga tak dipoles oleh ibunya.

Tapi, sentuhan kerakyatan, grassroots, pada kubu Jokowi tidak terasa mantul. Gerakan yang masif dan sistematis, muncul dari PKS, oknum-oknum HTI dan partisannya. Tak sedikit ibu-ibu percaya, bahwa pembangunan infrastruktur dibiayai dari Dana Haji dan BPJS.

Di desa-desa juga, banyak anggota masyarakat percaya Jokowi adalah pribadi yang tak layak presiden. Tidak gagah dibanding lawannya. Bagaimana kalau Indonesia diserang negara luar? Lagi pula, siapa Jokowi ini sebenarnya?

Ada saja yang meragukan agamanya, sukunya, di samping kemampuannya. Belum lagi Jokowi dicap pembohong, tidak menepati janji, dan akan membebani rakyat kecil dengan utang luar negeri. Disamping tentu, dituding demen melakukan kriminalisasi pada agama dan ulama.

Seorang teman, demonstran yang sukses jadi pengusaha, suka menghina-hina mereka yang hanya berani main-main di medsos, tanpa turun ke lapangan. Dan kubu Jokowi, tampaknya datang dari sisi ini. Para elite medsos yang bisa jumawa dengan kemenangannya di dunia maya. Jokowi Hits. Tetapi tidak tahu sama sekali, bagaimana di masjid-masjid, majelis-majelis taklim.

Rakyat bawah, sebagaimana ujar Gus Dur, tak butuh fakta dan data. Mereka bisa bahagia didengarkan apa yang mereka butuhkan, dan dia ingin mendengar janji akan mendapatkannya. Sementara spirit perubahan, menjadi sesosok monster yang mengancam kenyamanan banyak pihak. Revolusi mental sesuatu yang belum genuine, masih butuh waktu lama. Karena setidaknya telah setengah abad kita berada dalam frozen Orba plus Oref.

Kini faktornya bukan hanya soal orba atau soehartoisme, dengan model money-politic. Melainkan juga khilafah dan agamaisme, dengan model heaven-politic. Tidak mudah mengajak semua orang untuk belajar dan berubah. Sebagaimana rakyat Sumatera Utara memenangkan Edy Rahmayadi, tak peduli ia tak tahu istilah 'stunting' seperti yang dijelaskan oleh Djarot Saiful Hidayat.

Miscasting? Mis-recruiting? Atau Mr. Jokowi sudah berubah, dan perlu diingatkan? Dengan segala hormat, atas kekhawatiran bahwa si dia yang akan jadi presiden. Sementara kita tahu, bagaimana skenario besar di belakangnya. Apakah itu berkaitan dengan proxy asing, kembalinya orde baru dengan soehartoismenya, atau bakal dilindasnya si kuda troya oleh mereka yang terus bermimpi mendirikan negara khilafah.

Kita sudah selangkah menuju benar, setelah 50 tahun stagnan dan berada dalam involusi keadaban. Negeri ini menjadi negara tertinggal. Bahkan oleh negara-negara yang dulu berguru ketika Bung Karno memimpin.

Erick Thohir sukses di sisi bisnis. Karir di liga sepakbola internasional, juga di Asian Games kemarin. Tapi sejak ia sering-sering muncul di media, dalam kaitan kampanye pilpres, sepertinya bukan hasil kerjanya yang terlihat. Melainkan hanya sosoknya, menjadi bagian dari ‘all the president’s men'.

Sunardian Wirodono, penulis adalah penulis. Tinggal di Jakarta.

Karena Jokowi Merugikan Mereka, Dibunuhlah Jokowi

JOKOWI, dalam kaitan pencapresan 2019, sering diposisikan anti Islam dan anti ulama. Bagaimana muncul tudingan itu, secara ujug-ujug, mengingat hal itu tidak muncul dalam 10 tahun periode memimpin Solo sebagai Walikota, dan dua tahun sebagai Gubernur Jakarta, dengan reputasi bahkan diakui secara internasional?

Tudingan itu lebih bersifat politis. Kita tahu, politik sering tak berkaitan dengan logika. Cara-cara menghancurkan lawan tentu alurnya memakai logika, namun yang dipakai sebagai alat, tak lagi berkorelasi atau bahkan anti logika. Tujuan menghalalkan cara. Cara apapun.

Berkumpulnya kelompok-kelompok yang berpandangan negara kilafah, yakni gabungan mereka yang berfaham wahabisme dan radikalisme pada kubu lawan, tidak dengan sendirinya meyakinkan atau memposisikan capres sebagai representasi Islam. Namun pemilihan capres itu, hanya menjelaskan bahwa tak ada pilihan lain, ketika Pilpres 2019 lagi-lagi memunculkan Jokowi sebagai kandidat yang kuat, dan memiliki peluang untuk memenangkannya lagi.

Sementara sosok Jokowi lebih mewakili kepentingan arus tengah, yakni nasionalisme religius. Jokowi lebih condong pada Islam Washatiyah, yang lebih moderat sebagaimana arus besar yang diwakili NU dan Muhammadiyah. Dengan dukungan partai-partai nasionalis sekuler seperti PDI Perjuangan, Golkar dan Nasdem, dan nasionalis Islam seperti direpresentasikan oleh PPP dan PKB, Jokowi dipandang kurang ramah pada mereka yang bermimpi tentang Piagam Jakarta (1945), dan kaum fundamentalisme dan proxy Islamisme yang dikembangkan di beberapa negara Timur Tengah.

Pada sisi lain, kelompok Islam politik, Islam kilafah yang selalu bermimpi tentang penegakan syariah Islam dalam praktik kenegaraan di Indonesia, adalah minoritas yang memiliki masalah besar dalam konsolidasi kekuatannya. Tidak berada dalam kepemimpinan yang jelas, dan tidak memiliki strategi kuat untuk membangun konstruksi sosial sebagaimana mereka inginkan.

Maka pada sisi itu, siapapun yang menjadi lawan Jokowi, dalam pencapresan, akan menjadi alat tunggang politik yang dirasa tepat, atau setidaknya lebih akomodatif. Apalagi, pada kenyataannya, Prabowo sudah beberapa kali maju sebagai kandidat capres, dan selalu terkalahkan. Sejak dari Konvensi Golkar 2004 hingga Pilpres 2014 lalu.

Senyampang itu, pemerintahan Jokowi yang dipandang bersih dari tautan masa lalu, tampak tanpa kompromi membenahi negeri ini. Termasuk dalam membenahi permasalahan-permasalahan dasar yang selama ini belum tersentuh pemerintahan sebelumnya. Sebagaimana pengakuan Habibie, Jokowi dengan sangat tenang dan cerdas, mengurai satu-per-satu permasalahan di negeri ini.

Berbagai keputusan dan kebijaksanaan Jokowi, melahirkan banyak musuh. Terutama tentu pada mereka yang dirugikan. Kemudian mereka bersatu padu di dalamnya, termasuk Keluarga Cendana, yang agaknya akan terus bermasalah dengan Jokowi. Apalagi ketika pemerintahan Jokowi terus mencoba mendudah luka lama dan harta-harta yang ditilap dan disembunyikan para kroni Orde Baru.

***

JIKA kemudian Jokowi dengan berbagai cara dituding anti Islam dan ulama, dengan mengatakan keturunan komunis, bukan hanya antek melainkan Cina sekalian, Kristen dan lain sebagainya, hanyalah justeru karena tak ada alasan lain. Tak ada cacat yang ditemukan. Jika pun dikatakan cacat, karena Jokowi tidak merepresentasikan pandangan politik kelompok Islam kilafiyah atau yang fundamentalis itu.

Krisis yang terjadi di dunia Islam, ialah ketidakmampuannya memberikan kontribusi yang bertabrakan dengan tradisi. Konflik antara tradisi (masyarakat) lokal dengan nilai-nilai Alquran, yang sebenarnya tereduksi dengan kompromi nilai-nilai Pancasila dari sejak 1945, kembali muncul pada dekade 90-an, berkait dengan konstelasi politik global. Berbagai konflik di Timur Tengah, hingga saat ini, juga menjadi rujukan dalam memunculkan isu-isu konflik ke Indonesia.

Sementara itu, ajakan kembali pada Alquran, sebagaimana dipaksakan para ‘reformis’ itu, mempunyai masalah dasar yang rumit. Ialah bagaimana kenyataan penafsiran yang tidak bisa sepenuhnya berdasarkan teks. Ada sisi historisitas di sana, yang bertentangan dengan aturan Alquran itu seniri, yakni tentang asbabun nujum. Yakni dari sisi historis teks saat teks itu dilahirkan.

Lahirnya kelompok fundamentalis, yang  meyakini iman harus dipegang teguh secara penuh dan harfiah, dan menganggap doktrin sebagai inti agama, ketimbang ritual (yang tak bisa diubah-ubah), tak urung hal itu sering menimbulkan konflik dengan budaya sekitar. Apalagi ketika berusaha menerapkan teks budaya generasi Islam awal, untuk diterapkan pada masyarakat saat ini. Agama yang konon dinyatakan sebagai berkah dan arhmat bagi semesta, justeru akan menjadi bencana.

Agama yang tak memandang realitas yang ada di masyarakat, akan lebih banyak menuai pertentangan di masyarakat. Apalagi masyarakat yang sudah mengalami transformasi sosial puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun. Dan lebih-lebih dengan latar belakang budaya yang beragam seperti Indonesia, yang berbeda secara diametral dengan dunia Arab.

Dalam pandangan Islam kontemporer Hassan Hanafi, gejala salafiyah, seruan atas autentisitas yang mengajak kembali kepada yang lama (dengan slogan “kembali kepada sumber”), meski dianggap baik, tetapi dakwah ini berbahaya. Berbahaya bagi masa kini, dan sarat kesulitan dalam mempertautkan dengan masa lalu.

Bahaya yang ditimbulkan pada masa kini, menurut Hassan Hanafi, tercermin dalam isolasi totalnya dari masa kini. Ajakan eskapistik itu tidak mendapatkan cara lain atau alternatifnya, selain dengan mereproduksi nilai-nilai imanensi dalam ketidakberdayaan manusia. Maka sering kita mendengar, bagaimana mengatasi masalah banjir dengan berdoa, karena itu merupakan cobaan Allah. Bukannya bagaimana banjir (meski katakanlah cobaan Allah) itu diatasi dengan cara bagaimana sungai diperlakukan dan gaya hidup kita sendiri juga harus dikritik.

Pandangan eskapistik itu ialah dengan romantisme ke masa lalu yang gemilang. Sesuatu yang kini sudah berubah dengan situasi global, yang dituding-tuding hedonistik namun senyampang itu mereka sebenarnya menikmati pula. 

***

TETAPI kenapa pandangan semacam ini kuat menggejala? Bahkan di Indonesia yang memiliki tradisi berbeda dengan homogenisme di Timur Tengah? Tentu tak bisa dilepaskan dari situasi politik global. Indonesia juga merupakan ‘tanah yang menjanjikan’, yang bisa berubah posisi ketika mendapatkan pemimpin yang tepat.

Munculnya tudingan Jokowi tidak akrab dengan Islam atau anti ulama, sebagaimana banyak didengungkan kelompok wahabisme, dengan sebutan kriminalisasi ulama atau menggencet kalangan Islam; mereka itu dinilai oleh Tuan Guru Bajang sebagai mengaku belum makan padahal sisa-sisa makanan masih menempel di mulut.

Pragmatisme politik para elite negeri ini, di masa lalu, cenderung membuat lemah dalam negosiasi politik-ekonominya dengan negara luar. Ketika pola kepemimpinan berubah, menjadi lebih percaya diri dan persisten untuk bangsa dan negara itu sendiri, hal itu tentu tidak menyenangkan bagi mereka yang selama ini diuntungkan Indonesia. Berbagai isu yang muncul, bersamaan dengan isu proxy war, sedikit menjelaskan mengenai hal itu, jika kita kaitkan bagaimana duo AS, Amerika Serikat dan Arab Saudi (dan kekuatan luar yang berpengaruh terhadap dua negara itu), mempunyai kepentingan besar terhadap Indonesia Raya.

Kita mendengar bagaimana isu mengenai Jokowi yang hendak didongkel kekuasaan dan kekuatannya oleh AS. Ingat, pola semacam diterapkan pada Presiden Sukarno. Demikian juga senyampang itu isu yang mengatakan Jokowi anti Islam dan ulama. Kedua hal itu berada dalam satu paket, hingga munculnya proxy war negara-negara itu dan lainnya. Perang ekonomi global, tidak pernah menunjukkan dasar-dasar kemanusiaannya, sebagaimana para Avengers meyakini; bahwa Thanos memang musuh abadi kemanusiaan.

Menempatkan Jokowi sebagai musuh atau sasaran proxy war, adalah sebuah kewajaran. Karena hal itu dianggap sebagai salah satu cara memenangkan pertarungan. Apapun dan siapapun yang dipakai, sebagai tunggangan untuk hal itu. Pada satu sisi, musuh-musuh Jokowi, atau yang dirugikan, akan menjadi teman baik mereka. Karena, musuh dari musuh kita, adalah kawan kita. Walau ketika musuh bersama lenyap, bisa berubah pula posisi mereka.

Kesimpulan yang mengatakan bahwa dalam Pilpres 2019 menguat konflik agama, sesungguhnya bisa difokuskan pada pertarungan antara Islam yang lebih moderat (washatiyah) dengan munculnya para penunggang politik salafiyah atau mereka yang ingin menegakkan syariah Islam sebagai tujuan politiknya. Sayangnya tidak islami dalam praktik penegakkannya dan memperjuangkannya. Mereka menafsirkan seenak kepentingan mereka sendiri, sekalipun sangat bertentangan dengan substansi ajaran Muhammad. 

Bahkan atas dasar kesamaan-kesamaan itu, mereka bersepakat untuk membunuh Jokowi, dalam pengertian disingkirkan, agar kepentingan-kepentingan mereka tidak terhambat. Cara halus dan cara kasar bisa dipakai, apalagi jika kekuasaan adalah satu-satunya cara menyelamatkan diri mereka dari berbagai kesulitan yang bakal menghadang.

Bagi rakyat yang lebih percaya bagaimana perubahan yang dibawa Jokowi lebih memberi manfaat dan menjanjikan kebaikan serta kejayaan Indonesia, tentu tak ingin hal itu terjadi. Bagaimana cara memenangkan pertarungan ini, untuk menyelamatkan Indonesia? 

Cara yang tersedia untuk hal itu, mudah bagi rakyat Indonesdia. Ialah memenangkan Jokowi dalam Pilpres 2019, pada saat coblosan 17 April. Sangat sederhana sesungguhnya, jika kita sudi melihat hukum sebab-akibat, kenapa begini kenapa begitu. 

Kita tidak sedang memilih jagoan merebut kekuasaan, demi kepentingan mereka. Kita memilih Jokowi karena dia adalah kita, yang selama Orde Baru dikesampingkan. 

Yogyakarta, 7 Februari 2019

Sunardian Wirodono.

Mengapa Jokowi Lebih Penting?

Patriotism is supporting your country all the time, and your government when it deserves it. Mark Twain.

Oleh Sunardian Wirodono

Ibarat dari nol, kita mulai dari infrastruktur. Periode berikutnya, masuk ke pengembangan sdm, penegakan hukum, sistem pendidikan. Baru kelak kita ngomong soal lain-lain. Demokrasi, HAM, inovasi, filsafat, tetek-mbengek.

Karena itu, hadirnya kepemimpinan dengan karakter Jokowi, menjadi penting, memenuhi kriteria dasar itu. Lebih dari 50 tahun Indonesia merdeka, pembangunan infrastruktur kita tertinggal, bahkan dibanding negara-negara Asia Tenggara. 

Hanya rakyat bodoh yang mau makan infrastruktur. Infrastruktur tidak untuk dimakan, tetapi sarana mendorong pertumbuhan ekonomi bagi negara kepulauan yang besar ini. Tentu yang kemarin diresmikan tak bisa hari ini dinikmati hasilnya. Hanya ekonom baperan yang akan ngomong ‘gitu.

Butuh proses waktu, karena juga tergantung pada kesiapan SDM, kualitas, kreativitas, dan daya saing  masing-masing. Untuk itu pembenahan dan pengembangan SDM penting, di samping menegakkan aturan (hukum) lebih ketat, agar ada jaminan bagi seluruh rakyat Indonesia bertumbuh secara adil dan merata.

Indonesia maju bersama, karena Presiden bukan segala-galanya. Rakyat kuat negara kuat, kata Bung Karno. Negara bukanlah agen moral, menurut Noam Chomsky, filsuf dan ilmuwan kognitif. Rakyatlah agen moral, dan dapat memaksa standar modal kepada institusi yang berkuasa. Jika tidak, rakyat akan mudah dikibuli, bahkan oleh hoax yang tak logis sekali pun.

Kritik atas utang luar negeri yang meninggi, adalah bagian dari situasi yang terlahir dari pemerintahan sebelumnya. Ibarat buka warung, dari sejak VOC, Sukarno, hingga SBY, utang luar negeri tak kunjung menipis, karena besaran belanja dan pendapatan tak pernah surplus. 

Anggaran belanja lebih banyak untuk menjawab persoalan ekonomi dalam dimensi politik. Kita belibet soal subsidi dan korupsi. Lagi pula, tak ada utang luar negeri terjadi tanpa sepengetahuan dan persetujuan parlemen, yang nota bene terdiri dari partai-partai politik, yang yang berposisi sebagai pendukung maupun oposan.

Jokowi ibarat mulai dari nol, karena berada dalam kondisi negara tak sehat. Ia harus berakrobat dari sisi ekonomi, juga jungkir balik dalam situasi politik transisi. Ajakan berubah, untuk meninggalkan kebiasaan buruk dalam sistem otokratisme Soeharto, tak semudah tuntutan penggiat demokrasi kongkow di cafe-cafe. Sembari ngancam-ngancam untuk golput.

Di bawah Jokowi, Indonesia mendapat perhatian dunia, penilaian yang positif. Mahathir Mohamad mengakui, barulah dalam kepemimpinan Jokowi, Indonesia mampu melampaui pertumbuhan Malaysia. Juga apresiasi dari berbagai negara lain. 

Indonesia selama ini sibuk dalam perdebatan identitas, namun tak ada konstruksi pembangunan civil society yang terorganisasi baik dan disiplin. Para agen perubahan, dari partai politik, maupun akademisi dan penggiat, sulit dalam satu agenda. Belum pula begitu banyaknya teori konspirasi, dan conflict of interest masing-masing.

Berpikir tentang perubahan sosial yang mendalam, kaum konservatif selalu mengharapkan bencana, sementara kaum revolusioner dengan percaya diri mengharapkan utopia. Apakah keduanya benar? Ada proses dialektika yang kita semua tak sabar, hanya karena melihat diri-sendiri, atau masih terpaku pada buku-buku text yang tidak ‘bunyi’ sama sekali.

Elite politik dan elite ekonomi tidak memiliki arah jelas mengenai kedaulatan bangsa dan negara. Indonesia yang kaya raya, dengan SDM dan SDA, terpuruk karena salah urus dan kelola. Mudah diombang-ambingkan kepentingan-kepentingan negara besar, karena mentalitas korup. Hingga agama pun dipakai memanipulasi, hanya karena kepentingan sesaat yang sama, berebut kekuasaan oleh kaum vested interest.

Menyitir pendapat Aldous Huxley, sastrawan Inggris, “Paling kurang, dua pertiga kemalangan kita berasal dari kebodohan manusia, kebencian manusia, dan para motivator serta hakim penentu kebencian dan kebodohan, idealisme, dogmatisme, dan penyepuhan label atas nama agama atau politik.”

Reformasi 1998 menyadarkan kita akan perubahan itu. Namun perubahan politik-ekonomi-dan sosial budaya, membutuhkan keberanian untuk cut off dengan masa lalu. Ibarat kita baru merdeka, dan mulai on the track membangun bangsa dan negara. Jokowi lebih bisa dipercaya untuk loncatan besar ke depan. Bukan sekedar ngomongin masa kini yang masih belibet ini, dan langsung kita tuntut kesempurnaannya.

To err is human. To blame someone else is politics, tulis Hubert H. Humphrey. Berbuat salah adalah manusiawi. Menyalahkan orang lain adalah politik. Tapi apa hasil dari politik yang selalu menyalahkan itu, yang ujung-ujungnya ngancam golput? 

Sama persis dengan segerombolan pengojek yang ngancam mengalihkan dukungan hanya karena nasibnya dipertaruhkan pada satu orang. Bukannya sistem yang kita bangun. Politik kemudian hanya seperti pendulum, berayun antara anarki dan tirani, yang didorong ilusi yang terus-menerus diremajakan

Pemerintahan mana yang terbaik? Yang mengajarkan kita untuk mengatur diri kita sendiri, kata Johann Wolfgang von Goethe. Kepemimpinan androgini Jokowi, karenanya penting, lebih bisa mendengarkan, meski agak sedikit crowded. Tapi itu bagian dari trial and error yang mesti kita lalui.

Jika kita mendukung Jokowi, agar kekuatan lama tidak menjadi penghalang arah kemajuan Indonesia itu. Kita tidak takut, meski lawan Jokowi didukung oleh gabungan absurd antara kanan yang marah dan kiri yang entah. Karena kita lebih butuh kejernihan berpikir untuk Indonesia Maju. | @sunardian

Sebuah Biopic Pemikiran Marx

Akhirnya menemu juga, film biopic yang tak begitu menjengkelkan. Sebuah film sejarah (pemikiran) Karl Marx yang penuh diksi, padat, dan rancak. Itulah kesan saya menonton ‘The Young Karl Marx’, garapan sutradara yang aktivis politik Raoul Peck. Diproduksi 2017 dan diputar pertama kali di Festival Film Berlin pada tahun yang sama, memperingati 200 tahun Karl Marx.

The Young Karl Marx (dalam Perancis disebut; Le jeune Karl Marx, dan Jerman; Der Junge Karl Marx) adalah film drama sejarah yang berbeda. Ini bukan tentang sejarah seorang persona, tetapi lebih pada pergulatan gagasan. Skenario ditulis bersama Pascal Bonitzer, memperkuat dalam dialog-dialog badas, cerewet dengan kata-kata tak mudah bagi yang tak memahami dialektika Marx maupun Engels.

Me-review film (yang tentu tak mungkin diputar terbuka di Indonesia) ini, saya tak ingin membicarakan (content) pemikiran Marx, tentang komunisme, melainkan lebih berfokus bagaimana film ini dibuat.

Raoul Peck seorang aktivis politik. Film sebelumnya, I Am Not Your Negro, film dokumenter (Amerika Serikat, 2016), cukup menggemparkan dan menyabet banyak pernghargaan di berbagai festival internasional. Dokumenter yang menguliti sejarah rasisme di AS dengan memotret Medgar Evers, Malcom X, Martin Luther King, Jr., dari catatan James Baldwin.

Dari hal itu, ketahuan darimana dan bagaimana passion Peck. Yang segera menonjol pada The Young Karl Marx upayanya akan impresi. Pola editing yang cepat (mengingatkan pada cinema mediocre televisi), justeru membuat film ini tak ketinggalan gaya dalam idiom visualnya. Dengan cara itu pula, Peck meringkas sejarah Marx yang panjang, dan complicated. Bersama Bonitzer, Peck mengeksplorasi tema bertekstur serius, dengan multi-bahasa (Jerman, Inggris, dan Perancis). Sebagai juga pembuat film dokumenter, pendekatan atas otentisitas sangat berpengaruh pada Peck.

Peck secara mencekam membuka filmnya dengan beberapa snapshots simbolik. Di sebuah hutan, bertutur tentang kayu kering, hukum, pertentangan kelas dalam perspektif yang dibangun dari Montesqiue tentang persepsi. Bahwa untuk mengumpulkan kayu yang hidup seseorang harus merusak kayu yang hidup. Di dunia ini, menurut Montesqiue, ada dua jenis pengrusakan, ketika seseorang tidak memperhatikan hukum, dan satu lagi ketika hukum merusak mereka.

Fokus film ini, pada dialektika pemikiran yang terbangun dari persahabatan Karl Marx dan Friedrich Engels. Dialog-dialog cadas seolah air bah, mengenai sesuatu yang tak mudah. Kompleksitas pemikiran tentang manifesto komunisme, membuat kita seperti dicemplungkan dalam blender agitprop. Dalam beberapa hal, resikonya, kehilangan besutan dramanya, terutama pada loncatan waktu. Kecuali, saran saya, baca dulu sejarah hidup dan pemikiran Marx, baru kemudian menontonnya.

The Young Karl Marx, sebagaimana drama periode serebral, penuh semangat dan terfokus, tanpa kompromi. Bisa jadi karena Peck aktivis politik, sehingga radikalisme merangsek dalam dialog sangat subversif. Bicara, bicara, dan lebih banyak bicara. Sebuah tontonan orang-orang yang sangat marah, berbicara tentang ide-ide, tetapi menjadi begitu menyerap dan bahkan mencekam. Di mana antara membaca secara sinematic dan buku, seolah saling bertindih. Bahkan dalam adegan percintaan di atas ranjang antara Marx dan Jenny, disusupi dialog-dialog yang tak terbayangkan berkait libido dan rencana pernikahan mereka.

Juga bagaimana relasi Engels dan Mary Burns pun dalam konstruksi pemikiran itu. Hanya sepintasan, tak melarat-larat, sampai ketika Jenny melahirkan anak kedua, Laura. Marx tak punya apapun, kecuali gagasan untuk menulis buku. Terancam diusir dari rumah kontrakan. Dan selesai begitu saja karena kiriman uang dari Engels.

Ini film biopic yang beda. Bukan pada sosok fisik, tetapi lebih pada konstruksi pemikiran. Juga sesungguhnya bukan hanya sosok Marx muda, melainkan bromance dua manusia, Karl Marx dan Friedrich Engels muda. Durasi dua jam untuk film ini hanya terbangun dari outline puncak-puncak pemikiran Marx menuju ke Manifesto Komunisme dan menjelang Das Kapital yang sohor itu.

Peck menggunakan impresi visual yang tumbuh dalam karakter media digital. Itu sangat kentara dalam pola editingnya. Itu menguntungkan dalam meringkas sejarah panjang Marx, seorang kutu buku yang untuk menulis satu judul buku bisa bertahun-tahun. Warna film cenderung kusam, menegangkan, sebagaimana pertarungan yang dihadapi Marx dan Engels, tentang eksploitasi manusia oleh manusia. Eropa pada akhir abad 18, ketika Monarkhi Absolut perlahan digerogoti krisis, kelaparan dan resesi.

Menonton film ini, kita seolah diantar Marx dan Engels untuk memahami mengapa perubahan itu mesti terjadi. Dimulai dari Inggris, terjadinya revolusi industri yang mengubah tatanan dunia. Terbentuknya kelas proletar dengan gagasan organisasi pekerja, dan spirit utopia komunisme, di mana semua orang adalah sama.

Bagian akhir menuju ke pembentukan Liga Komunis, hingga menjelang penulisan Das Kapital, diceritakan bagaimana perdebatan Marx dan Engel, yang sama-sama lelah dan ingin hidup normal. Adalah dua bagian akhir yang sama sekali tidak menarik, karena Peck terjebak dalam sebuah film pure documentary yang tak mau kehilangan teks, tapi melupakan kelelahan mata penonton karena bombardemen teks-teks sebelumnya. Bisa jadi, film biografi ini begitu mengasyikkan bagi yang ingin short-cut memahami teori kelas. Karena ide-ide Marx tetap begitu penuh api dan hidup.

Untung saja sebelum kredit titel penutupnya, kita disadarkan pada kenyataan masa kini. Ketika Mark sudah mati pada ratusan tahun lampau, dalam montase yang riuh dari berbagai euforia peristiwa-peristiwa politik abad ke-20, dari Che, Nelson Mandela, Jhon Kennedy, Tembok Berlin, gerakan Occupy, dan suara parau Bob Dylan. | @sunardian

 

Sunardian Wirodono

Yogyakarta, 27 Januari 2019

Pilpres 2019: Pertarungan Terakhir Keduanya

OPTIMIS, Grafis Hari Prast, Karya adalah Doa, Paidjo, 2019

Politics is more difficult than physics, kata si ahli fisika Albert Einstein. Politik lebih sulit daripada fisika. Waduh, lantas bagaimana dengan kesimpulan Charles de Gaulle, bahwa politik adalah urusan yang terlalu serius untuk ditangani para politisi?

Mendukung Jokowi dalam Pilpres 2019, sungguh berat. Deg-degan seperti melihat permainan Manchester United yang maju-mundur. Para penggiat demokrasi-hukum-ham, juga akademisi kritis, bisa menyodorkan beberapa hal minus Jokowi. Soal Munir, Tanjung Benoa, Novel Baswedan, acara Kamisan, hingga Abu Bakar Ba’asyir dan paling mutakhir pemberian remisi pada otak pembunuh wartawan di Bali. Tak peduli, semua soal itu adalah tinggalan pemerintahan masa lalu.

Hal-hal itu secara strategis lebih bisa menggerus kedigdayaan Jokowi, daripada ujaran kebencian, hoax dan fitnah soal utang luar negeri, pemimpin tak menepati janji, keturunan PKI, Cina, anti Islam dan ulama. Hingga hinaan-hinaan sekelas Rocky Gerung, yang akhirnya kita tahu kemana suaranya. Ia mengatakan Jokowi lebih pantas sebagai Kepala Keluarga daripada Kepala Negara. Makanya ia mendukung capres satunya.

Selama ini kritik-kritik, atau tepatnya ujaran kebencian dan hoax tentang Jokowi, lebih berfokus pada masalah pribadi. Menurut Margareth Thatcher, mantan PM Inggris, ketika lawan politik menyerang secara personal, artinya mereka sudah tidak punya argumen politis lagi.

Politik bisa berjalan tanpa moralitas. Lihat politisi kita: mereka adalah sekumpulan yoyo, tuding Saul Bellow, sastrawan. Merebut posisi presiden sekarang, adalah satu persilangan antara kontes popularitas dan debat anak SMA, dengan ensiklopedi yang terutama berisi kata-kata klise, demikian Bellow.

Belum lagi dalam banyak hal, terutama manajemen pemerintahan transisi. Tak mudah berkelindan antara gelombang pasang. Politik kompromistik, atau comformisme politics, juga performance minus dari beberapa anggota kabinet pembantu Presiden, menjadi beban tersendiri dalam akselerasi perubahan. Di tengah situasi itu, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Parlemen, bukan bagian integral dari perubahan yang hendak didorong Jokowi.

Revolusi mental, tak semudah diucapkan. Apalagi mencakup mentalitas bangsa yang membeku selama lebih dari 32 tahun. Demikian juga secara sosial dan politik, kita tidak melihat kelompok sipil yang betul-betul terorganisasi, mempunyai agenda perubahan yang jelas, dan apalagi dengan tuntutan tingkat disiplin yang tinggi. Reformasi 1998 dirampok di tengah jalan, oleh yang kemudian kita sebut sebagai oligarki politik. Faktanya kemudian, tingkat korupsi tertinggi justeru di parlemen.

"Kita selalu ingin memilih orang yang terbaik dalam pemilihan. Tapi sayangnya orang seperti itu tidak pernah jadi kandidat,” kritik Kin Hubbard, Jurnalis AS, dalam melihat demokrasi negaranya. Yang mengerikan, seperti kritik Napoleon Bonaparte; Dalam politik, kebodohan itu bukan suatu penghambat.

Dalam perjalanan yang terseok-seok, konsolidasi otokratisme Orde Baru dan politik Islam, mendapatkan celah untuk come back. Apalagi ketika sentimen rakyat masih bergulat pada pesona individu. Padahal tidak esensial membandingkan dua kandidat yang tak sebanding. Politik identitas kembali dimainkan, karena biayanya lebih murah. Tanpa peduli bagaimana kelak, dan tanpa peduli sebagai fitrah politik kekuasaan yang bisa kotor dan keji. Dan kita lihat bagaimana paradoks itu terjadi, ketika GNPF dan barisan Khilafah mengusung capres yang sama sekali tidak mencerminkan identitas mereka. Itu yang menyebabkan kelompok ini bisa bermain akrobat, jungkir-balik, ofensif, untuk tak memberi kesempatan lawan ngomong soal visi, misi, dan program kerja. Sekian bulan kampanye, kubu Capres 01 hanya sibuk mereaksi gendang kubu Capres 02.

Sementara hilangnya suara Jokowi, karena digerus kelompok kritis, yang mengaku punya alasan kuat menjadi golput (bahkan opisisi terhadap siapapun, termasuk pada Prabowo), dalam hitung-hitungan secara keseluruhan tidak sangat significant. “Orang-orang yang memberikan vote (suara),” ujar Joseph Stalin, “tidak menentukan hasil Pemilu. Orang-orang yang menghitung vote itulah yang menentukan hasil Pemilu!"

Di situ deg-degannya. Pilpres tahun ini pertaruhan terakhir Prabowo dan kelompoknya. Sementara kelompok Islam Khilafah, hanya wait and see. Bukan hanya karena tak solid, melainkan juga karena minoritas. Namun dalam politik, satu minoritas yang terorganisasi adalah satu mayoritas politik, seperti kata aktivis HAM Jesse Jackson. Oleh karenanya, sebagai pertaruhan terakhir, Prabowo pasti akan all out. Demikian pun, Jokowi juga akan bertindak sama. Apalagi ketika Jokowi mulai agresif, dan berani menepis tawaran-tawaran untuk conformisme, karena dia pertahana untuk periode terakhir.

Satu persoalan yang bagi para pemikir independen kampus, tidak ikut ditanggungnya. Seperti sindir George Burns, too bad that all the people who know how to run the country are busy driving taxicabs and cutting hair. Semua orang yang tahu cara menjalankan negara, sibuk mengendarai taksi dan memotong rambut. Dan menurut Plato, dalam The Republic, “Hukuman terberat untuk menolak untuk memerintah adalah diperintah oleh seseorang yang lebih rendah dari dirimu."

Tapi bagi mereka yang tak ingin Orde Baru kembali, dan tak ingin Prabowo menjadi penguasa, ini juga pertaruhan terakhir. Jika Prabowo, yang didukung Tommy Soeharto bersaudara, gagal dalam Pilpres 2019 tahun ini, runtuh sudah jembatan Orde Baru dengan otokratismenya yang hendak kawin-mawin dengan primodialisme dan agamisme. Pada 2024 dan seterusnya, orang-orang bernama Rizieq Shihab, Amien Rais, Kivlan Zein, akan menjadi barang antik pada periode post truth generasi milenial.

Pada sisi lain, kepemimpinan periode terakhir Jokowi, 2019 – 2024, semestinya tidak akan kompromi lagi, karena nothing to loose. Ia bisa lebih ugal-ugalan, untuk tidak mengikuti irama koservatisme. Apalagi jika kualitas Parlemen juga berubah seiring jamannya, untuk mengembalikan kedaulatan pada rakyat. Dan parpol yang oligarkis akan makin tak relevan, apalagi ketika separoh lebih rakyat Indonesia memiliki medianya sendiri, dengan yang dinamakan social-gadget sebagai netizen.

Demokrasi memang melelahkan, juga menyebalkan. Demokrasi adalah pemerintahan yang diisi dengan banyak diskusi, kata Clement Attle, mantan PM Inggris. Namun demokrasi hanya efektif bila engkau mampu membuat orang lain tutup mulut! Kerena politik menentukan siapa yang akan memiliki kekuasaan, bukan kebenaran.

Munculnya ancaman golput, tidak terlalu mengkhawatirkan. Di samping juga konyol jika mengorbankan kepentingan majoritas pemilik hak suara, untuk fokus memperhatikan kebaperan golputer. Tapi memang demikianlah dilema demokrasi, apalagi jika cara pandang kita mikroskopis. Yang keliru memandang Presiden seolah (atau mestinya) mempunyai kekuasaan yang leluasa, atau keleluasaan yang kuasa.

Pada sisi lain, kita kemudian hanya butuh banyak orang-orang baik, untuk menempatkan orang yang salah dalam kekuasaan. Benar kata George Santayana, mereka yang tidak belajar dari masa lalu, akan dihukum dengan mengulangi kesalahan yang sama. Ketika kedaulatan rakyat kembali lagi diserahkan tanpa agunan, demokrasi hanya bisa berharap pada keajaiban.

Keajaiban sebagaimana dikatakan Plato, manusia tidak pernah akan melihat berakhirnya kesulitan, sampai pencinta kebijaksanaan mendapatkan kekuasaan politik, atau pemegang kekuasaan menjadi pencinta kebijaksanaan. Karena menurut John Ingalls, the purification of politics is an iridescent dream. Pemurnian politik adalah impian yang sangat indah. Dan mimpi? Tentu saja bukan kenyataan.

Perjuangan masih panjang. Sampai kita pastikan, bahwa barisan Orde Baru dan golongan kanan menyadari kesia-siaannya. Bahwa situasi sudah berubah. Dan lagi-lagi kata Plato, “Mereka yang terlalu cerdas untuk terlibat dalam politik, dihukum melalui pemerintahan yang oleh mereka dinilai lebih bodoh." Dan tragisnya, pejabat yang jelek dipilih oleh warga negara yang baik, yang tidak ikut pemilihan umum.

Lepas dari ketidaksempurnaan Jokowi, ia penting untuk mengantar perubahan ke depan, dan bukan untuk mengembalikan Indonesia ke situasi sebelum 1998. Karena kita tidak ingin yang lebih buruk terjadi. Apalagi setback ke jaman yang enaknya hanya untuk mereka, bukan untuk bangsa dan negara.

Yogyakarta, 25 Januari 2019

Sunardian Wirodono

Golput, Golongan Pucet dan Imut

Belum lama lalu, di Jakarta, ada ajakan dari kelompok LGBT untuk golput. Mereka tak peduli siapa presidennya. Dalam waktu hampir bersamaan, di gedung yang dipercaya sebagai ruang perjuangan demokrasi, hukum dan ham, seorang berlatar HTI meneriakkan hal yang sama. Ajakan golput karena dua capres tak ada beda.

Senyampang itu, bertebaran pernyataan klasik mereka: Golput bukan tindak pidana, bukan kejahatan. Ya, iyalah, semua orang sudah tahu hal itu (kecuali yang belum tahu). Tapi ketika ada ormas, komunitas atau sekelompok orang menamakan; ‘Koalisi Masyarakat Sipil”, kadang terbersit pertanyaan, masyarakat sipil yang mana? Dalam berorganisasi pun kita masih suka melakukan klaim-klaim sepihak, mengabaikan esensi demokrasi juga (sementara kalau kita membicarakan soal golput, dituding sensi).

Sama dengan klaim-klaim yang menyebut diri Front Pembela Islam, Islam yang mana? Demikian juga misal penamaan Forum Umat Islam, Perkumpulan Orang Sunda, dan lain-lain. Apalagi jika ternyata hanya untuk mendukung agenda atau tujuan satu orang semata. Penamaan kelompok, ormas, dengan nama yang seolah mewakili kepentingan publik, adalah juga bagian dari politik identitas yang sering dikritik itu.

Memilih dan tidak memilih, atau memilih tak memilih, itu bebas dalam demokrasi. Namun berkampanye untuk golput menurut saya norak. Apalagi kalau itu disuarakan oleh ormas atau LSM, karena mereka juga bagian yang ikut menyebabkan kenapa demokrasi tidak atau belum dipercaya, dalam konteks konstruksi civil society.

Yang lebih celaka lagi, berserikat untuk mengkampanyekan golput adalah aneh, apalagi dengan mengatakan yang terlibat dalam demokrasi (capres siapapun misalnya) tidak kapabel. Lantas yang paling kapabel dan bisa dipercaya siapa? Mereka? Ini sama persis dengan yang percaya khilafah, bahwa demokrasi adalah toghut. Yang kanan dan yang kiri akhirnya bersatu, bahkan sebagian ada yang tergoda, jika Prabowo menang lebih gampang menyetirnya daripada Jokowi. Kalau golput meningkat, akan lebih menggerus suara Jokowi dan menguntungkan lawannya, begitu teori yang dikembangkan.

Apakah ini ciri kita, nabok nyilih tangan, lempar batu sembunyi tangan, sebagaimana Soeharto melakukan kudeta merangkak? Bermain di belakang layar? Sebagaimana proxy war yang kini dikembangkan kekuatan dari luar untuk Indonesia?

Pragmatisme, oportunisme, juga comformisme dalam politik, hanya memakai golput sebagai taktik. Bukan sebagai ideologi murni (gerakan sadar dan personal), tetapi lebih karena ia menjadi anti demokrasi dengan menyebutkan demokrasi masih buruk, tidak bisa dipercaya. Agak mirip dengan yang meyakini khilafah; Demokrasi bukan hanya masih buruk, melainkan sangat buruk. Bukan berdasar hukum Tuhan melainkan hanya hukum manusia biasa.

Dalam UU nomor 7/2017 tentang Pemilu, sudah dijelaskan golput bukan pelanggaran pidana. Ya, lantas kenapa masih koar-koar soal golput, seolah hanya mereka yang tahu bahwa golput tak melanggar hukum? Persoalannya bukan melanggar hukum atau tidak (karena sudah jelas aturannya), tapi ngapain gembar-gembor soal golput? Ini gerakan politik untuk golput, atau mendelegitimasi demokrasi?

Dalam masyarakat impersonal, sistem sosial kita tidak cukup kuat. Disiplin masyarakat juga rendah. Kelompok-kelompok kekuatan masyarakat, juga tak memiliki ideologi yang jelas. Jadilah berhenti sebagai klaim-klaim emosional. Kualitas mereka menjadi sama saja dengan objek kritik mereka. Orang yang berkilah atas nama kepentingan.

Sering kita begitu toleran pada orang-orang pinter, yang tak jauh beda dengan pemakai bendera agama, bendera kampus, bendera partai, bendera bedil, bendera parlemen, bendera dsb. Sayangnya, terbiasa ngomong sendiri-sendiri. Dan paling merasa benar sendiri. Apakah ada jaminan orang-orang ini kalau berkuasa menjadi lebih baik? Tak ada jaminan, sejarah kekuasaan sudah membuktikan.

Pada kenyataannya, tak ada sebuah kelompok yang betul-betul terorganisasi dan mempunyai agenda perubahan. Tidak ada kelompok organisasi yang disiplin. Apalagi kita terlalu dipengaruhi yang disebut gossip politik bernama teori konspirasi.

Daripada teriak-teriak soal golput, kenapa tidak mengorganisasi masyarakat, mengedukasi masyarakat, agar memiliki pengetahuan, keberanian, inisiatif, di samping daya kritis untuk menjaga kinerja pemerintahan? Apalagi kelak, kita mungkin tak perlu lagi parlemen, ketika gadget mengambil alih semua advokasi dan assesment masyarakat ke dalam genggaman tangan masing-masing person.

Lagi pula aneh, bangga menjadi golput tetapi minta suaranya didengar. Padahal suara itu adalah suara yang tidak mempercayai lembaga yang membuatnya golput. Pusing ‘kan? Mana lebih dulu ayam dengan telor? Politik bisa membelokkan jawabannya, tetapi ilmu pengetahuan dengan tegas kini bisa menjawabnya, lebih dulu ayam!

Mau golput mau tidak, tidak penting. Tapi jika boleh pesen, jadilah golput yang logis. Golput yang tidak baperan. Golput baperan itu golput kawe. Sama nilainya dengan mereka yang tak percaya demokrasi tapi minta jatah kekuasaan. Atau bahkan memakai cara bergolput untuk tujuan revolusioner mereka.

Persoalannya pada sikap, atau cara bersikap. Dan itu pilihan yang dihadapi masyarakat sebuah negara. Bersikap terhadap partai adalah bersikap terhadap demokrasi, pemilihan umum. Sebagaimana sebaliknya bersikap terhadap pemilihan umum adalah juga bersikap terhadap partai.

Pertanyaannya kemudian, apakah harus diboikot pemilihan umum, agar tidak melahirkan birokrasi baru yang sama bodoh atau teruknya? Mengambil jalan ini, akan semakin jauh rasanya dari pembelaan nilai-nilai republikan, untuk membentuk lembaga politik sembari menjaga martabat. Semakin jauh pula dari nilai demokratik, yaitu berusaha menjaga kepastian, bahwa suara seorang pemilih, ikut serta dalam proses mengambil keputusan yang menyangkut dirinya.

Semua yang kita kerjakan selama ini adalah menemukan yang tidak mungkin ditemukan, yaitu demokrasi. Namun siapa tahu, tindakan waktu mencari itulah, entah itu membangun partai, memilih, mendidik para pemilih, voter’s education, membedakan mana politikus busuk dan tidak, menjadi tujuan dalam diri kita sendiri, dan sambil menjalankannya menyuburkan lahan demokrasi.

Saya bukan penentang golput, tapi saya menentang (golput atau bukan) yang mendeligitimasi demokrasi, tapi tak mampu menyodorkan alternatif, kecuali hanya menyodorkan dirinya sebagai ganti kekuasaan. Pernyataan bahwa demokrasi ini buruk, sementara yang baik seperti apa juga tak diketahuinya, hanya menunjukkan sebagai kelompok pecundang yang ingin menjadi pahlawan. 

Kalau mau jadi golput yang baik, mungkin bisa meniru poster golput 1971 yang dilakukan Arief Budiman, 'Golput, Penonton yang Baik', bukannya mencuri di tikungan atau menggunting dalam lipatan.