Karena Jokowi Merugikan Mereka, Dibunuhlah Jokowi

JOKOWI, dalam kaitan pencapresan 2019, sering diposisikan anti Islam dan anti ulama. Bagaimana muncul tudingan itu, secara ujug-ujug, mengingat hal itu tidak muncul dalam 10 tahun periode memimpin Solo sebagai Walikota, dan dua tahun sebagai Gubernur Jakarta, dengan reputasi bahkan diakui secara internasional?

Tudingan itu lebih bersifat politis. Kita tahu, politik sering tak berkaitan dengan logika. Cara-cara menghancurkan lawan tentu alurnya memakai logika, namun yang dipakai sebagai alat, tak lagi berkorelasi atau bahkan anti logika. Tujuan menghalalkan cara. Cara apapun.

Berkumpulnya kelompok-kelompok yang berpandangan negara kilafah, yakni gabungan mereka yang berfaham wahabisme dan radikalisme pada kubu lawan, tidak dengan sendirinya meyakinkan atau memposisikan capres sebagai representasi Islam. Namun pemilihan capres itu, hanya menjelaskan bahwa tak ada pilihan lain, ketika Pilpres 2019 lagi-lagi memunculkan Jokowi sebagai kandidat yang kuat, dan memiliki peluang untuk memenangkannya lagi.

Sementara sosok Jokowi lebih mewakili kepentingan arus tengah, yakni nasionalisme religius. Jokowi lebih condong pada Islam Washatiyah, yang lebih moderat sebagaimana arus besar yang diwakili NU dan Muhammadiyah. Dengan dukungan partai-partai nasionalis sekuler seperti PDI Perjuangan, Golkar dan Nasdem, dan nasionalis Islam seperti direpresentasikan oleh PPP dan PKB, Jokowi dipandang kurang ramah pada mereka yang bermimpi tentang Piagam Jakarta (1945), dan kaum fundamentalisme dan proxy Islamisme yang dikembangkan di beberapa negara Timur Tengah.

Pada sisi lain, kelompok Islam politik, Islam kilafah yang selalu bermimpi tentang penegakan syariah Islam dalam praktik kenegaraan di Indonesia, adalah minoritas yang memiliki masalah besar dalam konsolidasi kekuatannya. Tidak berada dalam kepemimpinan yang jelas, dan tidak memiliki strategi kuat untuk membangun konstruksi sosial sebagaimana mereka inginkan.

Maka pada sisi itu, siapapun yang menjadi lawan Jokowi, dalam pencapresan, akan menjadi alat tunggang politik yang dirasa tepat, atau setidaknya lebih akomodatif. Apalagi, pada kenyataannya, Prabowo sudah beberapa kali maju sebagai kandidat capres, dan selalu terkalahkan. Sejak dari Konvensi Golkar 2004 hingga Pilpres 2014 lalu.

Senyampang itu, pemerintahan Jokowi yang dipandang bersih dari tautan masa lalu, tampak tanpa kompromi membenahi negeri ini. Termasuk dalam membenahi permasalahan-permasalahan dasar yang selama ini belum tersentuh pemerintahan sebelumnya. Sebagaimana pengakuan Habibie, Jokowi dengan sangat tenang dan cerdas, mengurai satu-per-satu permasalahan di negeri ini.

Berbagai keputusan dan kebijaksanaan Jokowi, melahirkan banyak musuh. Terutama tentu pada mereka yang dirugikan. Kemudian mereka bersatu padu di dalamnya, termasuk Keluarga Cendana, yang agaknya akan terus bermasalah dengan Jokowi. Apalagi ketika pemerintahan Jokowi terus mencoba mendudah luka lama dan harta-harta yang ditilap dan disembunyikan para kroni Orde Baru.

***

JIKA kemudian Jokowi dengan berbagai cara dituding anti Islam dan ulama, dengan mengatakan keturunan komunis, bukan hanya antek melainkan Cina sekalian, Kristen dan lain sebagainya, hanyalah justeru karena tak ada alasan lain. Tak ada cacat yang ditemukan. Jika pun dikatakan cacat, karena Jokowi tidak merepresentasikan pandangan politik kelompok Islam kilafiyah atau yang fundamentalis itu.

Krisis yang terjadi di dunia Islam, ialah ketidakmampuannya memberikan kontribusi yang bertabrakan dengan tradisi. Konflik antara tradisi (masyarakat) lokal dengan nilai-nilai Alquran, yang sebenarnya tereduksi dengan kompromi nilai-nilai Pancasila dari sejak 1945, kembali muncul pada dekade 90-an, berkait dengan konstelasi politik global. Berbagai konflik di Timur Tengah, hingga saat ini, juga menjadi rujukan dalam memunculkan isu-isu konflik ke Indonesia.

Sementara itu, ajakan kembali pada Alquran, sebagaimana dipaksakan para ‘reformis’ itu, mempunyai masalah dasar yang rumit. Ialah bagaimana kenyataan penafsiran yang tidak bisa sepenuhnya berdasarkan teks. Ada sisi historisitas di sana, yang bertentangan dengan aturan Alquran itu seniri, yakni tentang asbabun nujum. Yakni dari sisi historis teks saat teks itu dilahirkan.

Lahirnya kelompok fundamentalis, yang  meyakini iman harus dipegang teguh secara penuh dan harfiah, dan menganggap doktrin sebagai inti agama, ketimbang ritual (yang tak bisa diubah-ubah), tak urung hal itu sering menimbulkan konflik dengan budaya sekitar. Apalagi ketika berusaha menerapkan teks budaya generasi Islam awal, untuk diterapkan pada masyarakat saat ini. Agama yang konon dinyatakan sebagai berkah dan arhmat bagi semesta, justeru akan menjadi bencana.

Agama yang tak memandang realitas yang ada di masyarakat, akan lebih banyak menuai pertentangan di masyarakat. Apalagi masyarakat yang sudah mengalami transformasi sosial puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun. Dan lebih-lebih dengan latar belakang budaya yang beragam seperti Indonesia, yang berbeda secara diametral dengan dunia Arab.

Dalam pandangan Islam kontemporer Hassan Hanafi, gejala salafiyah, seruan atas autentisitas yang mengajak kembali kepada yang lama (dengan slogan “kembali kepada sumber”), meski dianggap baik, tetapi dakwah ini berbahaya. Berbahaya bagi masa kini, dan sarat kesulitan dalam mempertautkan dengan masa lalu.

Bahaya yang ditimbulkan pada masa kini, menurut Hassan Hanafi, tercermin dalam isolasi totalnya dari masa kini. Ajakan eskapistik itu tidak mendapatkan cara lain atau alternatifnya, selain dengan mereproduksi nilai-nilai imanensi dalam ketidakberdayaan manusia. Maka sering kita mendengar, bagaimana mengatasi masalah banjir dengan berdoa, karena itu merupakan cobaan Allah. Bukannya bagaimana banjir (meski katakanlah cobaan Allah) itu diatasi dengan cara bagaimana sungai diperlakukan dan gaya hidup kita sendiri juga harus dikritik.

Pandangan eskapistik itu ialah dengan romantisme ke masa lalu yang gemilang. Sesuatu yang kini sudah berubah dengan situasi global, yang dituding-tuding hedonistik namun senyampang itu mereka sebenarnya menikmati pula. 

***

TETAPI kenapa pandangan semacam ini kuat menggejala? Bahkan di Indonesia yang memiliki tradisi berbeda dengan homogenisme di Timur Tengah? Tentu tak bisa dilepaskan dari situasi politik global. Indonesia juga merupakan ‘tanah yang menjanjikan’, yang bisa berubah posisi ketika mendapatkan pemimpin yang tepat.

Munculnya tudingan Jokowi tidak akrab dengan Islam atau anti ulama, sebagaimana banyak didengungkan kelompok wahabisme, dengan sebutan kriminalisasi ulama atau menggencet kalangan Islam; mereka itu dinilai oleh Tuan Guru Bajang sebagai mengaku belum makan padahal sisa-sisa makanan masih menempel di mulut.

Pragmatisme politik para elite negeri ini, di masa lalu, cenderung membuat lemah dalam negosiasi politik-ekonominya dengan negara luar. Ketika pola kepemimpinan berubah, menjadi lebih percaya diri dan persisten untuk bangsa dan negara itu sendiri, hal itu tentu tidak menyenangkan bagi mereka yang selama ini diuntungkan Indonesia. Berbagai isu yang muncul, bersamaan dengan isu proxy war, sedikit menjelaskan mengenai hal itu, jika kita kaitkan bagaimana duo AS, Amerika Serikat dan Arab Saudi (dan kekuatan luar yang berpengaruh terhadap dua negara itu), mempunyai kepentingan besar terhadap Indonesia Raya.

Kita mendengar bagaimana isu mengenai Jokowi yang hendak didongkel kekuasaan dan kekuatannya oleh AS. Ingat, pola semacam diterapkan pada Presiden Sukarno. Demikian juga senyampang itu isu yang mengatakan Jokowi anti Islam dan ulama. Kedua hal itu berada dalam satu paket, hingga munculnya proxy war negara-negara itu dan lainnya. Perang ekonomi global, tidak pernah menunjukkan dasar-dasar kemanusiaannya, sebagaimana para Avengers meyakini; bahwa Thanos memang musuh abadi kemanusiaan.

Menempatkan Jokowi sebagai musuh atau sasaran proxy war, adalah sebuah kewajaran. Karena hal itu dianggap sebagai salah satu cara memenangkan pertarungan. Apapun dan siapapun yang dipakai, sebagai tunggangan untuk hal itu. Pada satu sisi, musuh-musuh Jokowi, atau yang dirugikan, akan menjadi teman baik mereka. Karena, musuh dari musuh kita, adalah kawan kita. Walau ketika musuh bersama lenyap, bisa berubah pula posisi mereka.

Kesimpulan yang mengatakan bahwa dalam Pilpres 2019 menguat konflik agama, sesungguhnya bisa difokuskan pada pertarungan antara Islam yang lebih moderat (washatiyah) dengan munculnya para penunggang politik salafiyah atau mereka yang ingin menegakkan syariah Islam sebagai tujuan politiknya. Sayangnya tidak islami dalam praktik penegakkannya dan memperjuangkannya. Mereka menafsirkan seenak kepentingan mereka sendiri, sekalipun sangat bertentangan dengan substansi ajaran Muhammad. 

Bahkan atas dasar kesamaan-kesamaan itu, mereka bersepakat untuk membunuh Jokowi, dalam pengertian disingkirkan, agar kepentingan-kepentingan mereka tidak terhambat. Cara halus dan cara kasar bisa dipakai, apalagi jika kekuasaan adalah satu-satunya cara menyelamatkan diri mereka dari berbagai kesulitan yang bakal menghadang.

Bagi rakyat yang lebih percaya bagaimana perubahan yang dibawa Jokowi lebih memberi manfaat dan menjanjikan kebaikan serta kejayaan Indonesia, tentu tak ingin hal itu terjadi. Bagaimana cara memenangkan pertarungan ini, untuk menyelamatkan Indonesia? 

Cara yang tersedia untuk hal itu, mudah bagi rakyat Indonesdia. Ialah memenangkan Jokowi dalam Pilpres 2019, pada saat coblosan 17 April. Sangat sederhana sesungguhnya, jika kita sudi melihat hukum sebab-akibat, kenapa begini kenapa begitu. 

Kita tidak sedang memilih jagoan merebut kekuasaan, demi kepentingan mereka. Kita memilih Jokowi karena dia adalah kita, yang selama Orde Baru dikesampingkan. 

Yogyakarta, 7 Februari 2019

Sunardian Wirodono.