Golput, Golongan Pucet dan Imut

Belum lama lalu, di Jakarta, ada ajakan dari kelompok LGBT untuk golput. Mereka tak peduli siapa presidennya. Dalam waktu hampir bersamaan, di gedung yang dipercaya sebagai ruang perjuangan demokrasi, hukum dan ham, seorang berlatar HTI meneriakkan hal yang sama. Ajakan golput karena dua capres tak ada beda.

Senyampang itu, bertebaran pernyataan klasik mereka: Golput bukan tindak pidana, bukan kejahatan. Ya, iyalah, semua orang sudah tahu hal itu (kecuali yang belum tahu). Tapi ketika ada ormas, komunitas atau sekelompok orang menamakan; ‘Koalisi Masyarakat Sipil”, kadang terbersit pertanyaan, masyarakat sipil yang mana? Dalam berorganisasi pun kita masih suka melakukan klaim-klaim sepihak, mengabaikan esensi demokrasi juga (sementara kalau kita membicarakan soal golput, dituding sensi).

Sama dengan klaim-klaim yang menyebut diri Front Pembela Islam, Islam yang mana? Demikian juga misal penamaan Forum Umat Islam, Perkumpulan Orang Sunda, dan lain-lain. Apalagi jika ternyata hanya untuk mendukung agenda atau tujuan satu orang semata. Penamaan kelompok, ormas, dengan nama yang seolah mewakili kepentingan publik, adalah juga bagian dari politik identitas yang sering dikritik itu.

Memilih dan tidak memilih, atau memilih tak memilih, itu bebas dalam demokrasi. Namun berkampanye untuk golput menurut saya norak. Apalagi kalau itu disuarakan oleh ormas atau LSM, karena mereka juga bagian yang ikut menyebabkan kenapa demokrasi tidak atau belum dipercaya, dalam konteks konstruksi civil society.

Yang lebih celaka lagi, berserikat untuk mengkampanyekan golput adalah aneh, apalagi dengan mengatakan yang terlibat dalam demokrasi (capres siapapun misalnya) tidak kapabel. Lantas yang paling kapabel dan bisa dipercaya siapa? Mereka? Ini sama persis dengan yang percaya khilafah, bahwa demokrasi adalah toghut. Yang kanan dan yang kiri akhirnya bersatu, bahkan sebagian ada yang tergoda, jika Prabowo menang lebih gampang menyetirnya daripada Jokowi. Kalau golput meningkat, akan lebih menggerus suara Jokowi dan menguntungkan lawannya, begitu teori yang dikembangkan.

Apakah ini ciri kita, nabok nyilih tangan, lempar batu sembunyi tangan, sebagaimana Soeharto melakukan kudeta merangkak? Bermain di belakang layar? Sebagaimana proxy war yang kini dikembangkan kekuatan dari luar untuk Indonesia?

Pragmatisme, oportunisme, juga comformisme dalam politik, hanya memakai golput sebagai taktik. Bukan sebagai ideologi murni (gerakan sadar dan personal), tetapi lebih karena ia menjadi anti demokrasi dengan menyebutkan demokrasi masih buruk, tidak bisa dipercaya. Agak mirip dengan yang meyakini khilafah; Demokrasi bukan hanya masih buruk, melainkan sangat buruk. Bukan berdasar hukum Tuhan melainkan hanya hukum manusia biasa.

Dalam UU nomor 7/2017 tentang Pemilu, sudah dijelaskan golput bukan pelanggaran pidana. Ya, lantas kenapa masih koar-koar soal golput, seolah hanya mereka yang tahu bahwa golput tak melanggar hukum? Persoalannya bukan melanggar hukum atau tidak (karena sudah jelas aturannya), tapi ngapain gembar-gembor soal golput? Ini gerakan politik untuk golput, atau mendelegitimasi demokrasi?

Dalam masyarakat impersonal, sistem sosial kita tidak cukup kuat. Disiplin masyarakat juga rendah. Kelompok-kelompok kekuatan masyarakat, juga tak memiliki ideologi yang jelas. Jadilah berhenti sebagai klaim-klaim emosional. Kualitas mereka menjadi sama saja dengan objek kritik mereka. Orang yang berkilah atas nama kepentingan.

Sering kita begitu toleran pada orang-orang pinter, yang tak jauh beda dengan pemakai bendera agama, bendera kampus, bendera partai, bendera bedil, bendera parlemen, bendera dsb. Sayangnya, terbiasa ngomong sendiri-sendiri. Dan paling merasa benar sendiri. Apakah ada jaminan orang-orang ini kalau berkuasa menjadi lebih baik? Tak ada jaminan, sejarah kekuasaan sudah membuktikan.

Pada kenyataannya, tak ada sebuah kelompok yang betul-betul terorganisasi dan mempunyai agenda perubahan. Tidak ada kelompok organisasi yang disiplin. Apalagi kita terlalu dipengaruhi yang disebut gossip politik bernama teori konspirasi.

Daripada teriak-teriak soal golput, kenapa tidak mengorganisasi masyarakat, mengedukasi masyarakat, agar memiliki pengetahuan, keberanian, inisiatif, di samping daya kritis untuk menjaga kinerja pemerintahan? Apalagi kelak, kita mungkin tak perlu lagi parlemen, ketika gadget mengambil alih semua advokasi dan assesment masyarakat ke dalam genggaman tangan masing-masing person.

Lagi pula aneh, bangga menjadi golput tetapi minta suaranya didengar. Padahal suara itu adalah suara yang tidak mempercayai lembaga yang membuatnya golput. Pusing ‘kan? Mana lebih dulu ayam dengan telor? Politik bisa membelokkan jawabannya, tetapi ilmu pengetahuan dengan tegas kini bisa menjawabnya, lebih dulu ayam!

Mau golput mau tidak, tidak penting. Tapi jika boleh pesen, jadilah golput yang logis. Golput yang tidak baperan. Golput baperan itu golput kawe. Sama nilainya dengan mereka yang tak percaya demokrasi tapi minta jatah kekuasaan. Atau bahkan memakai cara bergolput untuk tujuan revolusioner mereka.

Persoalannya pada sikap, atau cara bersikap. Dan itu pilihan yang dihadapi masyarakat sebuah negara. Bersikap terhadap partai adalah bersikap terhadap demokrasi, pemilihan umum. Sebagaimana sebaliknya bersikap terhadap pemilihan umum adalah juga bersikap terhadap partai.

Pertanyaannya kemudian, apakah harus diboikot pemilihan umum, agar tidak melahirkan birokrasi baru yang sama bodoh atau teruknya? Mengambil jalan ini, akan semakin jauh rasanya dari pembelaan nilai-nilai republikan, untuk membentuk lembaga politik sembari menjaga martabat. Semakin jauh pula dari nilai demokratik, yaitu berusaha menjaga kepastian, bahwa suara seorang pemilih, ikut serta dalam proses mengambil keputusan yang menyangkut dirinya.

Semua yang kita kerjakan selama ini adalah menemukan yang tidak mungkin ditemukan, yaitu demokrasi. Namun siapa tahu, tindakan waktu mencari itulah, entah itu membangun partai, memilih, mendidik para pemilih, voter’s education, membedakan mana politikus busuk dan tidak, menjadi tujuan dalam diri kita sendiri, dan sambil menjalankannya menyuburkan lahan demokrasi.

Saya bukan penentang golput, tapi saya menentang (golput atau bukan) yang mendeligitimasi demokrasi, tapi tak mampu menyodorkan alternatif, kecuali hanya menyodorkan dirinya sebagai ganti kekuasaan. Pernyataan bahwa demokrasi ini buruk, sementara yang baik seperti apa juga tak diketahuinya, hanya menunjukkan sebagai kelompok pecundang yang ingin menjadi pahlawan. 

Kalau mau jadi golput yang baik, mungkin bisa meniru poster golput 1971 yang dilakukan Arief Budiman, 'Golput, Penonton yang Baik', bukannya mencuri di tikungan atau menggunting dalam lipatan.