Mengapa Jokowi Lebih Penting?

Patriotism is supporting your country all the time, and your government when it deserves it. Mark Twain.

Oleh Sunardian Wirodono

Ibarat dari nol, kita mulai dari infrastruktur. Periode berikutnya, masuk ke pengembangan sdm, penegakan hukum, sistem pendidikan. Baru kelak kita ngomong soal lain-lain. Demokrasi, HAM, inovasi, filsafat, tetek-mbengek.

Karena itu, hadirnya kepemimpinan dengan karakter Jokowi, menjadi penting, memenuhi kriteria dasar itu. Lebih dari 50 tahun Indonesia merdeka, pembangunan infrastruktur kita tertinggal, bahkan dibanding negara-negara Asia Tenggara. 

Hanya rakyat bodoh yang mau makan infrastruktur. Infrastruktur tidak untuk dimakan, tetapi sarana mendorong pertumbuhan ekonomi bagi negara kepulauan yang besar ini. Tentu yang kemarin diresmikan tak bisa hari ini dinikmati hasilnya. Hanya ekonom baperan yang akan ngomong ‘gitu.

Butuh proses waktu, karena juga tergantung pada kesiapan SDM, kualitas, kreativitas, dan daya saing  masing-masing. Untuk itu pembenahan dan pengembangan SDM penting, di samping menegakkan aturan (hukum) lebih ketat, agar ada jaminan bagi seluruh rakyat Indonesia bertumbuh secara adil dan merata.

Indonesia maju bersama, karena Presiden bukan segala-galanya. Rakyat kuat negara kuat, kata Bung Karno. Negara bukanlah agen moral, menurut Noam Chomsky, filsuf dan ilmuwan kognitif. Rakyatlah agen moral, dan dapat memaksa standar modal kepada institusi yang berkuasa. Jika tidak, rakyat akan mudah dikibuli, bahkan oleh hoax yang tak logis sekali pun.

Kritik atas utang luar negeri yang meninggi, adalah bagian dari situasi yang terlahir dari pemerintahan sebelumnya. Ibarat buka warung, dari sejak VOC, Sukarno, hingga SBY, utang luar negeri tak kunjung menipis, karena besaran belanja dan pendapatan tak pernah surplus. 

Anggaran belanja lebih banyak untuk menjawab persoalan ekonomi dalam dimensi politik. Kita belibet soal subsidi dan korupsi. Lagi pula, tak ada utang luar negeri terjadi tanpa sepengetahuan dan persetujuan parlemen, yang nota bene terdiri dari partai-partai politik, yang yang berposisi sebagai pendukung maupun oposan.

Jokowi ibarat mulai dari nol, karena berada dalam kondisi negara tak sehat. Ia harus berakrobat dari sisi ekonomi, juga jungkir balik dalam situasi politik transisi. Ajakan berubah, untuk meninggalkan kebiasaan buruk dalam sistem otokratisme Soeharto, tak semudah tuntutan penggiat demokrasi kongkow di cafe-cafe. Sembari ngancam-ngancam untuk golput.

Di bawah Jokowi, Indonesia mendapat perhatian dunia, penilaian yang positif. Mahathir Mohamad mengakui, barulah dalam kepemimpinan Jokowi, Indonesia mampu melampaui pertumbuhan Malaysia. Juga apresiasi dari berbagai negara lain. 

Indonesia selama ini sibuk dalam perdebatan identitas, namun tak ada konstruksi pembangunan civil society yang terorganisasi baik dan disiplin. Para agen perubahan, dari partai politik, maupun akademisi dan penggiat, sulit dalam satu agenda. Belum pula begitu banyaknya teori konspirasi, dan conflict of interest masing-masing.

Berpikir tentang perubahan sosial yang mendalam, kaum konservatif selalu mengharapkan bencana, sementara kaum revolusioner dengan percaya diri mengharapkan utopia. Apakah keduanya benar? Ada proses dialektika yang kita semua tak sabar, hanya karena melihat diri-sendiri, atau masih terpaku pada buku-buku text yang tidak ‘bunyi’ sama sekali.

Elite politik dan elite ekonomi tidak memiliki arah jelas mengenai kedaulatan bangsa dan negara. Indonesia yang kaya raya, dengan SDM dan SDA, terpuruk karena salah urus dan kelola. Mudah diombang-ambingkan kepentingan-kepentingan negara besar, karena mentalitas korup. Hingga agama pun dipakai memanipulasi, hanya karena kepentingan sesaat yang sama, berebut kekuasaan oleh kaum vested interest.

Menyitir pendapat Aldous Huxley, sastrawan Inggris, “Paling kurang, dua pertiga kemalangan kita berasal dari kebodohan manusia, kebencian manusia, dan para motivator serta hakim penentu kebencian dan kebodohan, idealisme, dogmatisme, dan penyepuhan label atas nama agama atau politik.”

Reformasi 1998 menyadarkan kita akan perubahan itu. Namun perubahan politik-ekonomi-dan sosial budaya, membutuhkan keberanian untuk cut off dengan masa lalu. Ibarat kita baru merdeka, dan mulai on the track membangun bangsa dan negara. Jokowi lebih bisa dipercaya untuk loncatan besar ke depan. Bukan sekedar ngomongin masa kini yang masih belibet ini, dan langsung kita tuntut kesempurnaannya.

To err is human. To blame someone else is politics, tulis Hubert H. Humphrey. Berbuat salah adalah manusiawi. Menyalahkan orang lain adalah politik. Tapi apa hasil dari politik yang selalu menyalahkan itu, yang ujung-ujungnya ngancam golput? 

Sama persis dengan segerombolan pengojek yang ngancam mengalihkan dukungan hanya karena nasibnya dipertaruhkan pada satu orang. Bukannya sistem yang kita bangun. Politik kemudian hanya seperti pendulum, berayun antara anarki dan tirani, yang didorong ilusi yang terus-menerus diremajakan

Pemerintahan mana yang terbaik? Yang mengajarkan kita untuk mengatur diri kita sendiri, kata Johann Wolfgang von Goethe. Kepemimpinan androgini Jokowi, karenanya penting, lebih bisa mendengarkan, meski agak sedikit crowded. Tapi itu bagian dari trial and error yang mesti kita lalui.

Jika kita mendukung Jokowi, agar kekuatan lama tidak menjadi penghalang arah kemajuan Indonesia itu. Kita tidak takut, meski lawan Jokowi didukung oleh gabungan absurd antara kanan yang marah dan kiri yang entah. Karena kita lebih butuh kejernihan berpikir untuk Indonesia Maju. | @sunardian