Pilpres 2019: Pertarungan Terakhir Keduanya

OPTIMIS, Grafis Hari Prast, Karya adalah Doa, Paidjo, 2019

Politics is more difficult than physics, kata si ahli fisika Albert Einstein. Politik lebih sulit daripada fisika. Waduh, lantas bagaimana dengan kesimpulan Charles de Gaulle, bahwa politik adalah urusan yang terlalu serius untuk ditangani para politisi?

Mendukung Jokowi dalam Pilpres 2019, sungguh berat. Deg-degan seperti melihat permainan Manchester United yang maju-mundur. Para penggiat demokrasi-hukum-ham, juga akademisi kritis, bisa menyodorkan beberapa hal minus Jokowi. Soal Munir, Tanjung Benoa, Novel Baswedan, acara Kamisan, hingga Abu Bakar Ba’asyir dan paling mutakhir pemberian remisi pada otak pembunuh wartawan di Bali. Tak peduli, semua soal itu adalah tinggalan pemerintahan masa lalu.

Hal-hal itu secara strategis lebih bisa menggerus kedigdayaan Jokowi, daripada ujaran kebencian, hoax dan fitnah soal utang luar negeri, pemimpin tak menepati janji, keturunan PKI, Cina, anti Islam dan ulama. Hingga hinaan-hinaan sekelas Rocky Gerung, yang akhirnya kita tahu kemana suaranya. Ia mengatakan Jokowi lebih pantas sebagai Kepala Keluarga daripada Kepala Negara. Makanya ia mendukung capres satunya.

Selama ini kritik-kritik, atau tepatnya ujaran kebencian dan hoax tentang Jokowi, lebih berfokus pada masalah pribadi. Menurut Margareth Thatcher, mantan PM Inggris, ketika lawan politik menyerang secara personal, artinya mereka sudah tidak punya argumen politis lagi.

Politik bisa berjalan tanpa moralitas. Lihat politisi kita: mereka adalah sekumpulan yoyo, tuding Saul Bellow, sastrawan. Merebut posisi presiden sekarang, adalah satu persilangan antara kontes popularitas dan debat anak SMA, dengan ensiklopedi yang terutama berisi kata-kata klise, demikian Bellow.

Belum lagi dalam banyak hal, terutama manajemen pemerintahan transisi. Tak mudah berkelindan antara gelombang pasang. Politik kompromistik, atau comformisme politics, juga performance minus dari beberapa anggota kabinet pembantu Presiden, menjadi beban tersendiri dalam akselerasi perubahan. Di tengah situasi itu, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Parlemen, bukan bagian integral dari perubahan yang hendak didorong Jokowi.

Revolusi mental, tak semudah diucapkan. Apalagi mencakup mentalitas bangsa yang membeku selama lebih dari 32 tahun. Demikian juga secara sosial dan politik, kita tidak melihat kelompok sipil yang betul-betul terorganisasi, mempunyai agenda perubahan yang jelas, dan apalagi dengan tuntutan tingkat disiplin yang tinggi. Reformasi 1998 dirampok di tengah jalan, oleh yang kemudian kita sebut sebagai oligarki politik. Faktanya kemudian, tingkat korupsi tertinggi justeru di parlemen.

"Kita selalu ingin memilih orang yang terbaik dalam pemilihan. Tapi sayangnya orang seperti itu tidak pernah jadi kandidat,” kritik Kin Hubbard, Jurnalis AS, dalam melihat demokrasi negaranya. Yang mengerikan, seperti kritik Napoleon Bonaparte; Dalam politik, kebodohan itu bukan suatu penghambat.

Dalam perjalanan yang terseok-seok, konsolidasi otokratisme Orde Baru dan politik Islam, mendapatkan celah untuk come back. Apalagi ketika sentimen rakyat masih bergulat pada pesona individu. Padahal tidak esensial membandingkan dua kandidat yang tak sebanding. Politik identitas kembali dimainkan, karena biayanya lebih murah. Tanpa peduli bagaimana kelak, dan tanpa peduli sebagai fitrah politik kekuasaan yang bisa kotor dan keji. Dan kita lihat bagaimana paradoks itu terjadi, ketika GNPF dan barisan Khilafah mengusung capres yang sama sekali tidak mencerminkan identitas mereka. Itu yang menyebabkan kelompok ini bisa bermain akrobat, jungkir-balik, ofensif, untuk tak memberi kesempatan lawan ngomong soal visi, misi, dan program kerja. Sekian bulan kampanye, kubu Capres 01 hanya sibuk mereaksi gendang kubu Capres 02.

Sementara hilangnya suara Jokowi, karena digerus kelompok kritis, yang mengaku punya alasan kuat menjadi golput (bahkan opisisi terhadap siapapun, termasuk pada Prabowo), dalam hitung-hitungan secara keseluruhan tidak sangat significant. “Orang-orang yang memberikan vote (suara),” ujar Joseph Stalin, “tidak menentukan hasil Pemilu. Orang-orang yang menghitung vote itulah yang menentukan hasil Pemilu!"

Di situ deg-degannya. Pilpres tahun ini pertaruhan terakhir Prabowo dan kelompoknya. Sementara kelompok Islam Khilafah, hanya wait and see. Bukan hanya karena tak solid, melainkan juga karena minoritas. Namun dalam politik, satu minoritas yang terorganisasi adalah satu mayoritas politik, seperti kata aktivis HAM Jesse Jackson. Oleh karenanya, sebagai pertaruhan terakhir, Prabowo pasti akan all out. Demikian pun, Jokowi juga akan bertindak sama. Apalagi ketika Jokowi mulai agresif, dan berani menepis tawaran-tawaran untuk conformisme, karena dia pertahana untuk periode terakhir.

Satu persoalan yang bagi para pemikir independen kampus, tidak ikut ditanggungnya. Seperti sindir George Burns, too bad that all the people who know how to run the country are busy driving taxicabs and cutting hair. Semua orang yang tahu cara menjalankan negara, sibuk mengendarai taksi dan memotong rambut. Dan menurut Plato, dalam The Republic, “Hukuman terberat untuk menolak untuk memerintah adalah diperintah oleh seseorang yang lebih rendah dari dirimu."

Tapi bagi mereka yang tak ingin Orde Baru kembali, dan tak ingin Prabowo menjadi penguasa, ini juga pertaruhan terakhir. Jika Prabowo, yang didukung Tommy Soeharto bersaudara, gagal dalam Pilpres 2019 tahun ini, runtuh sudah jembatan Orde Baru dengan otokratismenya yang hendak kawin-mawin dengan primodialisme dan agamisme. Pada 2024 dan seterusnya, orang-orang bernama Rizieq Shihab, Amien Rais, Kivlan Zein, akan menjadi barang antik pada periode post truth generasi milenial.

Pada sisi lain, kepemimpinan periode terakhir Jokowi, 2019 – 2024, semestinya tidak akan kompromi lagi, karena nothing to loose. Ia bisa lebih ugal-ugalan, untuk tidak mengikuti irama koservatisme. Apalagi jika kualitas Parlemen juga berubah seiring jamannya, untuk mengembalikan kedaulatan pada rakyat. Dan parpol yang oligarkis akan makin tak relevan, apalagi ketika separoh lebih rakyat Indonesia memiliki medianya sendiri, dengan yang dinamakan social-gadget sebagai netizen.

Demokrasi memang melelahkan, juga menyebalkan. Demokrasi adalah pemerintahan yang diisi dengan banyak diskusi, kata Clement Attle, mantan PM Inggris. Namun demokrasi hanya efektif bila engkau mampu membuat orang lain tutup mulut! Kerena politik menentukan siapa yang akan memiliki kekuasaan, bukan kebenaran.

Munculnya ancaman golput, tidak terlalu mengkhawatirkan. Di samping juga konyol jika mengorbankan kepentingan majoritas pemilik hak suara, untuk fokus memperhatikan kebaperan golputer. Tapi memang demikianlah dilema demokrasi, apalagi jika cara pandang kita mikroskopis. Yang keliru memandang Presiden seolah (atau mestinya) mempunyai kekuasaan yang leluasa, atau keleluasaan yang kuasa.

Pada sisi lain, kita kemudian hanya butuh banyak orang-orang baik, untuk menempatkan orang yang salah dalam kekuasaan. Benar kata George Santayana, mereka yang tidak belajar dari masa lalu, akan dihukum dengan mengulangi kesalahan yang sama. Ketika kedaulatan rakyat kembali lagi diserahkan tanpa agunan, demokrasi hanya bisa berharap pada keajaiban.

Keajaiban sebagaimana dikatakan Plato, manusia tidak pernah akan melihat berakhirnya kesulitan, sampai pencinta kebijaksanaan mendapatkan kekuasaan politik, atau pemegang kekuasaan menjadi pencinta kebijaksanaan. Karena menurut John Ingalls, the purification of politics is an iridescent dream. Pemurnian politik adalah impian yang sangat indah. Dan mimpi? Tentu saja bukan kenyataan.

Perjuangan masih panjang. Sampai kita pastikan, bahwa barisan Orde Baru dan golongan kanan menyadari kesia-siaannya. Bahwa situasi sudah berubah. Dan lagi-lagi kata Plato, “Mereka yang terlalu cerdas untuk terlibat dalam politik, dihukum melalui pemerintahan yang oleh mereka dinilai lebih bodoh." Dan tragisnya, pejabat yang jelek dipilih oleh warga negara yang baik, yang tidak ikut pemilihan umum.

Lepas dari ketidaksempurnaan Jokowi, ia penting untuk mengantar perubahan ke depan, dan bukan untuk mengembalikan Indonesia ke situasi sebelum 1998. Karena kita tidak ingin yang lebih buruk terjadi. Apalagi setback ke jaman yang enaknya hanya untuk mereka, bukan untuk bangsa dan negara.

Yogyakarta, 25 Januari 2019

Sunardian Wirodono