Kebebasan dalam Berkaos pun yang Muncul Malah Chaos.

Persoalan pokoknya, ada serombongan orang (kebanyakan laki-laki dewasa) mengerubuti, mengintimidasi seorang ibu dengan anaknya di ruang publik (Car Free Day, Jakarta, 29/4). Jadi, jangan dibelokkan ke mana-mana.

Sebetulnya, tak ada hubungan, dan kita tak memasalahkan pakai kaos apapun. Entah diasibukkerja atau yang lain sibuk teriak 2019gantipresiden. Mau pakai kaos bergambar obamangising juga silakan.

Mangsalahnya ada serombongan lelaki mengintimidasi seorang perempuan, dan anaknya yang masih remaja. Perlakuan para lelaki pengeroyok itu, secara etik, kemanusiaan, tak pantas dan melanggar undang-undang privacy yang diatur oleh negara.

Jika kita mengidentifikasi kaos sebagai identitas pemakainya, maka bisa dibilang pemakai kaos 2019gantipresiden adalah yang anti Jokowi dan (mungkin) pro Prabowo. Bisa jadi mereka dari PKS bisa juga tidak. Bisa jadi FPI, bisa tidak. Tidak sangat penting. Tak penting pula mereka sepakat dengan gerakan 2019gantipresiden yang digulirkan PKS, yang bertekad 2019 mengganti Jokowi.

Yang diintimidasi, memakai kaos diasibukkerja, bisa jadi pendukung Jokowi. Dan karena itu, tentu tak sepaham dengan pemakai kaos 2019gantipresiden. Tapi, dalam hukum pidana, itu semua tak penting. Fakta yang tak bisa dibantah, orang-orang pemakai kaos 2019gantipresiden mengusik privacy seorang ibu pemakai kaos diasibukerja. 

Dari berbagai tayangan video, sulit membantah itu bukan tindakan kekerasan, yang berunsur pelanggaran pidana.  Semoga jelas, dan jangan dibelokkan ke mana-mana.

Tak ada yang salah dari pemakaian kaos. Yang salah (karena diatur UU), adalah mengintimidasi liyan karena beda pilihan. Tindakan mengkafirkan orang karena beda agama, memfitnah (ujaran kebencian, menyebar hoax) karena apapun, di ranah pidana hal itu pelanggaran hukum negara. Semestinya itu urusan Polisi sebagai hamba wet. 

Fakta itu, menyodorkan realitas, pemakai kaos 2019gantipresiden, orang-orang yang tak matang dalam berpolitik, tak tahu berdemokrasi, tidak punya etika, tak bisa berdialog, tukang paksa pada yang berbeda, dan bagian buruk dari kebobrokan bangsa. Wong beda pilihan kok jadi norak bin bar-bar. Pasti tidak pernah baca 12 wasiat nabi dalam berperang. 

Di tengah kekhawatiran, doa kita bisa jadi makin sederhana; Semoga Jokowi dimuliakan. PKS dan Prabowo tak lagi jadi pilihan. Mari berpihak pada kemauan baik dan kebaikan. 

Tidak takut ancaman liyan, atas nama apapun, demi kemanusiaan yang adil dan beradab.

Habis Ahok Terbitlah Maling Anggaran

Penentang utama Ahok sebagai gubernur (2014 – 2017), adalah para maling anggaran. Entah yang di partai politik, parlemen, balaikota, rt-rw yang menolak qlue karena nggak bisa mroyek, hingga ormas yang tak dapat jatah preman.

Kelompok dirugikan ini, bersatu padu dalam momentum Pilkada DKI Jakarta 2017. Eep Saefullah Fatah yang konsultan politik, PKS yang tukang kompor, Gerindra yang dikhianati Ahok, ditambah Amien Rais, dan Rizieq Shihab yang kheky karena FPI mau disikat Ahok; Mereka bersenyawa. Dan sentimen agama pun digulirkan.

Pokokmen, Ahok harus tersingkir. Jakarta adalah tempat bergulirnya Rp 70 trilyun per tahun. Angka yang menggiurkan, khususnya bagi para maling yang selama itu dimanjakan korupsi.

Dalam masa kepengurusan Jokowi, dilanjutkan Ahok dan kemudian Djarot, penggunaan APBD mulai rasional. Anggaran lebih transparan, jelas ke mana larinya. Bahkan Ahok bisa membangun berpuluh RPTRA, serta Simpang Susun Semanggi yang fenomenal, tanpa memakai uang rakyat dalam APBD.

Tapi karena itu, mereka yang hobi bancakan anggaran, tiba-tiba merasa tersumbat. Rakyat yang gembira-ria pun diancam; Yang milih Ahok dipersekusi, dibully, diintimidasi, takkan dishalatkan jika mati. Agama tertentu (halah, tertentu) menjadi alat efektif, murah-meriah, menciptakan neraka bagi pendukung Ahok, si minoritas cina itu.

Ingat TGUPP (Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan), yang dulu hanya menghabiskan Rp 4 milyar, itupun dari uang operasional Gubernur, kini memakan Rp 28 milyar dari APBD.

Dana hibah APBD, jaman Ahok-Jarot sekitar Rp 553 milyar, kini menjadi Rp 1,7 trilyun. Jaman Ahok ada dana subsidi daging (untuk rakyat) Rp 38 milyar, kini anggaran itu hilang, berganti anggaran Rp 40,2 milyar untuk HIMPAUDI, yang kasus serta uangnya kini tak jelas.

Yang paling dahsyat, anggaran untuk DPRD. Sehabis Ahok, anggaran DPRD DKI naik 10 kali, dari Rp 8,8 milyar menjadi Rp 107,7 milyar. Reses DPRD, semula Rp 34,96 miliar menjadi Rp 69,3 miliar. Pembahasan Pansus dan Lainnya, semasa Ahok Rp 2,29 miliar, kini Rp 29,25 miliar. 
Pembahasan Banggar dari Rp 4,23 miliar menjadi Rp 16,2 miliar. Bamus, sebelumnya Rp 3,64 miliar, era baru menjadi Rp 15,24 miliar. Pengelolaan website DPRD, jaman Ahok Rp 31 juta kini Rp 571 juta.

Belum pula anggaran baru yang jaman Ahok tak ada, kini diadakan seperti; Penunjang kehadiran rapat DPRD Rp 16,1 miliar. Pembuatan buku profil anggota dewan sebesar Rp 218 juta (data di atas dari BBC Indonesia berdasar apbd.jakarta.co.id).

Itu fakta, kenapa Ahok dibenci anggota DPRD, dan tentu para maling anggaran. Kinerja yang jelas dilibas nilai-nilai yang culas, di mana sebagian besar rakyat mudah dikipas-kipas.

Sehabis Ahok, terbitlah maling anggaran. Para koruptor bertempik-sorak. Rakyat yang diberi nasbung, cukup bahagia. Karena kelak jika mati, mendapatkan sorga.

Agama Tertentu dan Kelompok Tertentu.

Tertentu, adalah kata ajaib di Indonesia. Ia bisa menjadi kata ganti oknum. Ia bisa untuk mengaburkan masalah. 

Persis di sosmed, orang menyebut starb**** untuk starbukcs, kont** untuk kontol. Hampir mirip para akademisi (baik luar dan dalam negeri), yang malu-malu atau takut menyebut, siapa dipersekusi dan siapa mempersekusi paska 30 September 1965 dulu.

Tak ada yang berani menyebut sebagaimana faktanya. Siapa korban terbesar dalam tragedi nasional 1965? Anggota PKI, yang terlibat gerakan 30 September 1965? Atau kaum abangan, yang belum beragama isl** (baca; Islam), kaum nasionalis anggota PNI, kelompok Kejawen, atau pendukung Sukarno yang musuh Suharto?

Siapa yang melakukan pembantaian besar-besaran, setelah peristiwa 30 September 1965? Adakah yang menganalisis, bahwa kekuasaan politik penguasa Indonesia, saat itu, mulai menyeret agama untuk legitimasi dan indoktrinasi kekuasaan?

Transformasi ideologi pada Amien Rais menjelaskan hal itu. Bagaimana doktor ilmu politik (tentang Timur Tengah) itu belajar dari Ali Shariati cum suis, masuk ke ICMI, dan perlahan kemudian memakai sentimen agama, untuk menyingkirkan Megawati (sukarnois). Makin ke kanan, ia ke Petamburan, setelah sebelumnya ke Hambalang. Keduanya bukan bagian dari isu perjuangan, dan bahkan musuh ideologi Amien Rais. 

Sejak kapan agama dipakai sebagai alat legitimasi, dan intimidasi dalam praktik demokrasi? Mungkin sejak gagal menjadi pewaris ajaran mulia, karena perilaku mereka sendiri yang tidak mulia. Ketika mimpi dan nafsu kuasa tak terwujud, karena performance mereka sendiri, yang memang tak akseleratif, tak mampu meyakinkan khalayak. 

Di situ, majoritas menjadi senjata ampuh, juga bagi kelompok tertentu yang bisa memainkan. Bisa jadi oleh Amien Rais, PKS, Prabowo (sebagai pewaris mazhab soehartoisme), Rizieq Shihab, atau gabungan ke-empatnya, mungkin ditambah HTI pula. Bagaimana bisa berkomplot? Tak ada yang haram untuk yang dihalalkan. 

Karenanya jangan heran jika teriakan ganti presiden selalu diiring tekbir. Meski bisa jadi kelak ada taktik lain. Misal; Ganti Presiden, Haleluya! Ganti Presiden Om Swastiatu. Setidaknya untuk menutupi fakta, gerakan ini diprakarsai PKS. 

Mengapa PKS merasa penting dengan gerakan ganti presiden? Karena mereka menginginkan kekuasaan itu. Nyadar sebagai partai gurem, diambillah artikulator bernama Prabowo, sebagai soehartois, yang paling pas bagi mimpi bersama para korban Jokowi, secara geo-politik dan geo-ekonomi. Mereka yang selama ini dalam zona nyaman sepanjang Orba, kini runyam karena perubahan-perubahan mendasar dari Jokowi. 

Sentimen agama dianggap senjata ampuh. Murah-meriah. Selalu saja demikian. Ada kelompok tertentu dari agama tertentu, untuk isu-isu tertentu atau kekuasaan tertentu. Sudah barang tentu, tertentu beda dengan terkentu. 

Siapa yang terkentu dalam hal ini? Politik? Agama? Atau, kebodohan pihak terkentu?

Ngopi Masuk Neraka, Tidak Ngopi Masuk Sorga?

Orang Islam sebenarnya tak punya surga. Yang punya surga adalah orang Hindu dan Buddha.

Weits! Iya, orang Islam punyanya 'jannah'. Di dalam alquran, tak pernah saya dengar ada kata surga, kecuali ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Meski para alim ahli agama suka mengutip-ngutip kosakata Arab, kata sorga (dan neraka), lebih banyak diucap dalam tausiyahnya daripada jannah dan nar.

Saya baru ngerti ini, bukan setelah saya belajar Sastra Arab, sebagaimana Gus Dur dan Gus Mus. Namun karena berkenalan dengan perempuan baik bernama Nur Jannah. Saya tanya apa arti namanya? Ia bilang Cahaya Surga.

Dengan berbekal dua kata itu, saya merasa sudah ahli Bahasa Arab. Baiklah. Sekarang tentang surga itu sendiri. Konon untuk mencapainya, kini lebih mudah. Syarat pertama, juga tak susah-susah amat. Harus mati dulu. 

Setelahnya, kini bahkan asal tidak minum kopi tertentu (halah nyebut starbucks saja susah), kita tak bakal menghuni neraka. Mudah 'kan, daripada mengikuti kutbah para alim, yang bilang syarat masuk surga harus berbuat baik, beramal-ibadah sesuai syariat, dsb, dsb? Kini hanya cukup tidak minum kopi tertentu. Yang tidak suka minum kopi pasti bertempik-sorak suka-cita

Tapi, saya bingung juga, apa sih sebenarnya yang dimaksudkan oleh seruan minum kopi itu? Kalau yang dimaksud kedai kopi Starbucks, saya kira agak aneh juga. Karena kedai itu memang merk dagang dari Amerika. Tetapi di Indonesia, kedai bermerk itu dimiliki orang Indonesia, dan kopi yang dijual, majoritas juga kopi Indonesia, entah dari Papua maupun Gayo.

Jadi, sebetulnya nggak ada kaitan dengan soal pembelaan pada kopi lokal atau ekonomi lokal Indonesia. Meski harus diakui, sebagai pemegang merk bergengsi, owner Starbucks yang orang Amerika pasti lebih diuntungkan dengan model bisnis permakelaran ini.

Yang perlu dikritik, sebenarnya, lebih pada soal bagaimana negara punya kemampuan atau tidak, dalam melindungi petani kopi lokal. Saya kira menteri pertanian dan perdagangan kita, yang mesti dikritik, sebelum nantinya boleh juga mengritik Jokowi. Secangkir kopi di Starbucks harganya kini minimal Rp 65ribu, dengan sauprit kue. Berapa persen coba untuk petani kopi lokal kita, yang kopinya dijual di Starbukcs dengan harga neraka?

Tapi apakah Starbucks ancaman? Tidaklah. Yang ngomong omzet Starbucks naik terus, saya kira asbun. Apalagi kini banyak pengusaha kedai kopi lokal, telah banyak berbenah. Cafe kopi lokal, selalu jauh lebih ramai dibanding Starbucks. Pertumbuhan kedai kopi lokal, sangat drastis. Dan kualitas pelayanan kini makin bisa dibandingkan, juga soal rasa, dengan harga sangat kompetetif. Harga kopi luwak kita, juga bisa nggegirisi, mahal amir.

Yang masih memprihatinkan, kreatifitas barista Indonesia, yang masih kelas follower (tapi sudah sok-sokan), bukan creator yang otentik. Kreasi kudapannya, sama sekali tak tergarap. Starbucks dikenal sebagai kedai kopi, tapi jangan lupa tak sedikit yang ke sana karena variasi kudapannya. Cafe kopi Indonesia, sering tak jelas variant kudapannya dengan citarasa yang compatible dengan kopi. Asal makanan doang. 

Kalau saya nggak suka ke Starbucks, bukan karena ancaman surga dan neraka. Tapi harganya memang sangat neraka bagi kantong saya, juga soal rasanya. Dulu waktu masih secangkir Rp 45ribu, saya menikmatinya di Thamrin, deket bioskop Jakarta Theatre, nggak merasa lebih berharga. Karena menurut saya, rasa kopinya biasa. Itu soal selera. Selebihnya, jika boleh kagum, itu karena narasi-narasi yang dibangunnya.

Narasi life-style itulah yang kita tidak ahli, atau kadang nggak merasa perlu. Kita lebih suka main ancam, kalau nggak minum kopi lokal, neraka. Kalau minum di kedai kopi Starbucks masuk neraka! Pale lu peyang! Egp!

Tak sedikit yang minum di Starbucks karena gengsi, prestise, life-style, atau relationshipnya. Ada yang karena strategi bisnis. Mau dapetin paus kailnya juga mesti gede. Mongsok lobi bisnis di angkringan cekereme. Kegoblogan yang suka nyetarbak karena gengsi, sama dengan yang takut diancam-ancam neraka. Padahal, apa hubungannya? 

Di Gayo tak ada GAM, karena mereka kaya dengan hasil bumi, kopi dan jagung. Di sana tak ada Starbucks. Kedai kopi di Aceh dikuasai orang-orang Aceh, di samping pedagang Cina. Dari pagi hingga malam, minum kopi di Aceh seolah hukum wajib. Bahkan saya pernah ngobrol dengan beberapa dokter yang maniak kopi, di pinggir jalan sepanjang Aceh Darussallam. Kopi tarik Aceh sangat sedap, hingga saya suka ke Bungong Jeumpa di Yogya, lebih karena kangen kopinya itu. 

Kopi lokal, menguasai peredaran kopi di Nusantara ini, bahkan juga dunia, meski turun-naik. Pernah juara pertama, tapi sekarang merosot. Kalah dengan Brazil. Kenapa? Karena negara tidak hadir dalam soal pertanaman kopi. Yang hadir malah ustadz, yang tentu citarasa kopinya beda lagi. 

Boleh saja bersungut soal LGBT (alasan tidak nyetarbak). Tetapi, tolonglah petani kopi Indonesia, agar mereka punya daya saing dalam kualitas dan harga. Nggak ada hubungannya dengan neraka. Tapi ketidakmengertian pemerintah, juga kekurangpedulian bangsa pada produk dalam negeri, itu baru neraka sebenarnya bagi petani kopi kita. 

Kalian yang suka nongkrong di cafe kopi, dan berbincang tentang filosofi kehidupan sampai mabuk, sadarilah riwayat kopimu.

Rizieq Shihab Setahun Sejarah Pelarian

Apakah Polisi Indonesia tidak canggih? Sangat canggih. Nangkep pembunuh yang tak meninggalkan jejak dan minim barang bukti, dalam sehari Polisi bisa meringkus pelakunya, meski sudah berada ribuan kilo dari TKP. 

Begitu juga dalam soal mengendus bajingan narkoba. Tak ada yang tak bisa dijeratnya. Tapi ada yang bilang, begitu nyangkut ranah politik, Polisi kita bak kerupuk disiram air kencing.

Setahun sudah, Rizieq Shihab menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang). Padahal masyarakat awam pun tahu, di mana keberadaan orang yang kabur, karena dugaan chatting sex dengan Firza Husein itu. Bukankah secara terbuka, media memberitakan bagaimana tokoh-tokoh politik Indonesia mengunjunginya di Arab Saudi?

Bahkan, seolah menantang Polisi (baca: Pemerintahan Jokowi), beberapa nama seperti Fadli Zon, Prabowo, beberapa elite PKS, dan tentunya Amien Rais beserta Hanafi Rais anaknya, mengunggah foto pertemuan mereka ke sosmed. Tak ada yang membantah, bahkan tampak bangga. Hanya Anies Baswedan, yang sibuk bikin pernyataan, dia ke Arab Saudi untuk umrah, bukan menemui Rizieq Shihab. 

La Nyala Matalitti pun, dengan gagah ngomong sudah bertemu dan minta restu Rizieq Shihab (waktu itu) untuk maju sebagai cagub Jawa Timur. Kita tahu, nggak jadi nyagub, meski ngakunya habis duit Rp 5 milyar. Konon katanya, ditodong duit Prabowo Rp 40 milyar. Ente punya duit berapa? Dan kasusnya pun menguap. 

Mongsok Polisi nggak ngerti itu semua? Tahulah. Tapi apa tindakannya? Satu tahun, Bro! Mangkanya, kalau mau jadi penjahat, dan kabur, jangan mertanggung. Mesti politik kelas kakap sekalian. Itu akan membuat Polisi jiper, tetapi dengan gagah mereka akan beralasan cem-macem. Karena alasan hukum internasional, atau apalah. Keat, kata orang Malang. Apalagi kalau ujung-ujungnya, Keluarga Alumni 212 diam-diam bertemu Jokowi di istana. Entah nyodorin pengajuan SP3 untuk Rizieq atau bijimana, kita tak tahu, apalagi tempe.

So? Ya, demikianlah. Permainan politik di negeri ini sering njijiki. Negara yang lebih asyik main politik, cenderung menghina-dina sendi-sendi hukum yang dibangun. Dan negara yang tak punya kewibawaan hukum, akan terus-menerus terjebak dalam permainan politik, karena gagal membangun system. Hukum sebagai social religion, akan selalu dikorbankan oleh politik kepentingan. Agama kekuasaan akan sering dipakai sebagai social justice atas nama dictator majoritas. 

Hanya gaya politik Jokowi yang bisa menyelesaikan. Atau setidaknya mendesakkan ke mata publik, bagaimana kebobrokan hukum tak mudah dibenahi. Jokowi akhirnya juga terseret bermanuver politik. Dengan mengungkap ke publik pertemuan tertutupnya bersama Alumni 212, konflik internal pendukung Rizieq Shihab semakin tajam. 

Maka penasihat Alumni 212, Amien Rais, kebakaran jenggot (padahal tak punya). Amien terpancing makin maju, merangsek ke Balaikota DKI Jakarta, menyatakan ramalannya; Anies Baswedan yang bakal menyelamatkan negeri ini, berdasar garis tangan si pencium botol berisi rambut nabi itu.

Jika kini agama cenderung jadi candaan, karena Firza Husein sering terlihat lebih sakti, dan nyata. Dibanding jutaan kutbah tentang sorga dan neraka, yang tidak meyakinkan.

Prabowo & Jokowi, Mana yang Mitos dan Historis?

Di bawah ini, saya kutipkan berita yang ditulis tempo.co (16/4) berjudul; “Sohibul Iman PKS Ajak Umat Tak Pilih Pemimpin Mitos.”

Mari kita baca dengan sudut pandang lain, atau dalam perspektif hermeneutika:

[ Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Sohibul Iman mengatakan kesadaran politik umat dan bangsa Indonesia sudah meningkat. Sohibul menuturkan umat yang memiliki kesadaran politik yang baik memilih pemimpin historis, bukan pemimpin mitos.

"Pemimpin mitos adalah pemimpin yang dia besar karena dibesar-besarkan, bagus karena dibagus-baguskan, dicitrakan, dia di-planning menjadi sosok pemimpin yang luar biasa," katanya dalam sambutan rangkaian milad ke-20 PKS di Balai Kota DKI Jakarta, Ahad, 15 April 2018.

Sedangkan pemimpin historis, menurut Sohibul, adalah yang memang besar karena lahir dari denyut perjuangan bersama masyarakat.

"Pemimpin seperti ini tidak perlu dibesar-besarkan karena dirinya memang sudah besar," ujarnya. ]

Demikian kutipan berita di atas. Pertanyaannya: Siapakah yang dimaksud pemimpin mitos dan pemimpin historis? Tanpa menyebut nama, dalam dunia komunikasi, adalah teknik menyampaikan pesan terselubung. Dalam diplomasi politik, hal itu menyembunyikan tendensi, maksud, tetapi sekaligus menyediakan pintu rahasia untuk “escape from” tuntutan tanggung jawab.

Biasanya dipakai para politikus yang ingin mencitrakan diri bersih, namun menyembunyikan kepentingan tertentu. Persis kayak dukun, yang ngomong pada client-nya; “Hari ini keuangan Anda akan bermasalah, jika tidak berhati-hati,…”

Ya, iyalah. Dengan kalimat semacam itu, PKS bisa ngibulin Prabowo, bahwa pemimpin mitos yang dimaksudkan adalah Jokowi. Sedangkan Prabowo? Dia pemimpin historis.

Tapi mari kita cari di kamus atau ensiklopedia, apa makna kata mitos dan historis? Secara semantika, justeru bisa terbalik. Karena secara historis, track record Jokowi lebih jelas, dan bisa disebut positif dalam pengertian umum.

Sementara ketika meletakkan Prabowo sebagai pemimpin historis? Lebih tepat jika hal itu disebut sebagai mitologisasi, atau glorifikasi, mistifikasi, untuk menjadikannya mitos. Karena, apakah terbuktikan secara historis bahwa Prabowo pernah menjadi pemimpin?

Karir kemiliterannya, diberhentikan secara formal, dalam surat yang ditandatangani Dewan Kehormatan Perwira pada Mei 1998, dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal. Masih lebih terhormat AHY, yang mengundurkan diri tanpa cacat, dan karenanya berhak menyandang gelar Mayor Inf. (Purn). Dibanding Gatot Nurmantyo, lebih jauh lagi, karena jenderal penuh itu pernah berada dalam top karir sebagai Panglima TNI.

Reputasi Prabowo dalam kepemimpinan politik, atau dalam ranah jabatan publik di pemerintahan, sama sekali tak terbukti (hanya mitos), kecuali kalau kita ingin menyamakan masyarakat sipil (rakyat) sebagai anggota dari Kopassus atau Kostrad, di mana Prabowo pernah memimpin. Sebagaimana itu kemudian dipraktikkan di Mabes Gerindra Hambalang, di mana rakyat sipil dimiliter-militerkan.

Tapi masyarakat sipil, apalagi di jaman milenia ini, tentu bukan masyarakat militer, yang gampang tunduk pada komandan. Kecuali diancam jika mati tak akan dishalatkan.

Tapi dengan kalimat-kalimat indah itu, apa maksud Presiden PKS? PKS sedang memainkan kartu truf, dengan berbagai bahasa ancaman; Jika kader PKS tidak jadi cawapres bagi Prabowo, PKS menolak berkoalisi dengan Gerindra. Dan itu harus jelas, dalam bulan ini. Jelas bukan?

Apakah karena PKS yakin Prabowo menang Pilpres 2019 jika maju? Belum tentu. Tetapi, politikus sering terbawa bukan hanya emosi jiwanya, melainkan karakter pribadinya yang cenderung megaloman. Celakanya, kaum megaloman sering begitu mudah ditipu dengan kata-kata bersayap.

Meski pun ada juga, dan lebih banyak, orang yang mudah ditipu karena kebodohan. Misal, menganggap Prabowo adalah capres yang tepat, pintar, strong-leader. Padahal, jika secara historis, hal itu tak terbuktikan, dan karenanya, kepemimpinannya hanyalah mitos.

Lha tapi, kenapa PKS mau menjadi pendukung fanatik Prabowo? Dalam politik, ada udang di balik batu. Kekuasaan kadang tidak penting. Politik yang sesungguhnya adalah, jika sudah tahu kalah, jangan ambil kerugiannya. Mereka yang percaya Prabowo bakal kalah (melawan Jokowi, misalnya), hanya akan mengambil keuntungan di sisi kerugiannya. Apalagi jika ditunjuk sebagai tim pemenangan, di mana duit keluar-masuk tanpa perlu diaudit.

Di situ, kita sering mengetahui, kenapa politikus gemar mengumpulkan fustun, karena poligami sah menurut agama. Itulah kenapa ada partai yang dulu mengedepankan keadilan, akhirnya kesejahteraan elitenya yang diam-diam lebih mengemuka. Tetep gurem gpp, yang penting sejahtera. 

Di situ Prabowo bisa bermanfaat, apalagi kalau misalnya masih punya banyak duit. Jadi sapi perah itu, pedih (mantan) letjen!

Dengarkan, Dengarkan. Saya Menderita tetapi Jangan Dianggap Nganu

Berapa kali dalam pernyataan persnya kemarin, SBY mengucapkan kata “dengarkan, dengarkan,…”? Yang bisa tepat menebak, mintalah sepeda motor pada Fahri, karena kalau Jokowi hanya ngasih sepeda onthel. 

Apakah kata-kata penting? Bukan hanya bagi Anies. Bagi semua orang yang berkomunikasi dengan bahasa verbal, tentu kata-kata itu penting. Karena penting, kata-kata bisa berbahaya. Apalagi yang memakai tak sejalan antara lambe dan dengkul, apalagi pikiran (kalau misalnya punya, setidaknya di dengkul). 

Karena bagi yang lamis, bagi yang punya hiden agenda, yang suka mlungker-mlungker, yang suka apologi dan sinis, kata-kata bisa sangat berbahaya dan menyesatkan.

“Ini perang saya, this is my war, ini jihad saya,…” demikian kata SBY kemarin. Tampak gagah sekali. Bikin miris, bagi yang miris. Bikin gemetaran, bagi yang gemetaran. Bagi yang pernah diajari teknik retorika oleh Fahri, apa yang disampaikan SBY tidak terlalu mulus. Masih ketahuan belangnya di mana. Anak polah, bapa memang mesti pradah. Pradah Muja Karana. 

Sejak kapan kita sibuk dengan pencitraan? Sejak partai politik marak didirikan di negeri ini, tapi lebih banyak yang memperlakukan sebagai perusahaan keluarga. Sama sekali hanya memakai politik untuk kendaraan pribadi, untuk rebutan kekuasaan.

Jika pun ada parpol yang berbeda, dari sejak 1998 itu, hanya satu yang menarik, yakni Partai Solidaritas Indonesia. Hampir semua anak muda, di bawah 40 tahun. Apakah mereka akan bisa sebagaimana En Marche, partai yang sama sekali baru dan didukung anak-anak muda, tapi sukses memenangkan pemilu di Perancis beberapa tahun silam? 

Atau, setidaknya seperti Aam Aadmi (Partai Rakyat Biasa) di India, yang bisa mengalahkan BJP, meski di tingkat local? Padahal BJP baru setahun mampu menggulingkan trah Nehru dalam pemilu nasional. Itu sungguh luar biasa mengingat Aam Aadmi, adalah anak-anak muda yang melakukan pendekatan berbeda, dari rumah ke rumah. Memberikan kesadaran politik, tanpa uang (maksudnya semacam mahar politik atau amplopan kayak di Indonesia). 

Saya menunggu kiprah anak-anak PSI ini, jika mampu memberi penyadaran, bahwa saatnya rakyat bergerak, dan tidak menyerahkan kekuasaan begitu saja (dengan menjadi golput), kepada para politikus busuk yang hanya berbekal nasbung, tapi mau untung seuntung-untungnya.

Dengarkan, dengarkan. Semakin mendesak, generasi baru mengambil alih dominasi generasi masa lalu, yang sibuk dengan pencitraan. Sibuk dengan drama-drama, klaim-klaim, dan sinetron-sinetron derita hidup sebagai korban, disamping isu sektarianisme yang kini dijadikan andalan. 

Mestinya, tiap pemilu adalah tahapan untuk regenerasi. Pembaruan kontrak politik. Dan biarkan Amien Rais cum suis saja, yang meyakini Prabowo akan menang di tahun 2019. Saya sih nggak ngarep.

 https://www.youtube.com/watch?v=0Jmn03gZGqA

Jago Wiring Kuning untuk Mengganti Sultan

SUATU ketika, setelah buntu tak mendapatkan jawaban dari orang-orang yang saya anggap kompeten, seorang teman mengajak untuk bertemu seorang prewangan (dukun) di daerah Semanu, Gunung Kidul, DIY. Apa jawaban yang ingin saya dapatkan? Tentang makna tari yang dianggap sakral, tari bedhaya yang hanya ditarikan waktu pelantikan seorang raja, umumnya di kawasan Mataram Islam, dan khususnya Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Tujuan saya sederhana, membuat buku dan film documenter. Agar masyarakat awam tahu, khususnya generasi muda, mengenai nilai-nilai apa yang bisa dipetik dari itu semua. Bukan hanya notasi gendhing dan komposisi tari, tetapi makna filosofis dan simbolik di baliknya. Karena banyak ajaran (mengenai masalah etik, politik, ekonomi, sosial) sering dibungkus dalam karya tari dan gendhing.

Namun tak seorang pun yang saya anggap experts di kraton, berani, atau mau, menjawab. Karena kekepoan, saya tempuh ajakan teman. Menemui seorang prewangan. Siapa tahu memberi saya informasi lain.

Dengan ritual sederhana, sehabis meditasi, prewangan yang umurnya masih sebaya anak saya ragil, tiba-tiba menjelma menjadi Panglima Perang Kanjeng Ratu Kidul. Segera setelah menyampaikan ujub, sang panglima balik bertanya, dalam bahasa Jawa, “Apakah sudah siap dengan jago wiring kuning?”

Sungguh matek. Saya tak paham. Intinya, pertanyaan saya ditolak. Tak akan diberi jawaban. Beberapa hari setelah itu, saya mencoba mengerti. Bahwa siap dengan ‘jago wiring kuning’ artinya ialah; Apakah saya siap dengan pengganti raja (maksudnya, dengan bertanya makna tari bedhaya itu, dan ingin mendengarkan rahasianya, apakah saya siap menggantikan raja? Waktu itu sudah jaman Sri Sultan Hamengku Buwana X). Alamak.

Tujuan saya tak segagah itu. Bukan untuk tujuan kekuasaan. Bukan pula tujuan yang profetik ndakik-ndakik. Meski atas wejangan simbah saya, Kyai Mataram Sastrapratama di Playen, Gunung Kidul (yang makamnya diparingi cungkup oleh KGPH Mangkubumi waktu itu, yang kemudian jadi SHB-X), saya percaya bahwa 1998, Kraton Yogyakarta punya peranan penting dalam pelengseran Soeharto. Saya keliling ke makam-makam wingit peziarahan beberapa raja Yogya, dan saya dapati semua pintu waktu itu terkunci rapat, meski ada utusan khusus dari Cendana hendak sowan.

Tujuan saya soal ‘tari bedhaya’ tadi, tujuan proletar biasa. Bagaimana ilmu pengetahuan peninggalan leluhur bisa dicerna anak-anak sekarang. Hingga menjadi sesuatu yang bermanfaat. Punya nilai operasional, setidaknya inspiring. Sederhana ‘kan? Meski pun kemudian saya juga perlahan tahu, bahwa tari bedhaya yang hanya ditarikan 9 perawan suci di hadapan raja yang sedang dilantik itu, adalah cara leluhur mengajari sang raja. Tentang ilmu kepemimpinan, filsafat kekuasaan, dan bagaimana bersikap serta bersifat berbudi bawa laksana, dan seterusnya.

Itu adalah kuliah kekuasaan yang hanya sang raja boleh mendengarnya. Ada yang percaya, jika Kanjeng Ratu Kidul merestui, ia akan tampak dan berkenan ikut menari, masuk dalam rombongan sembilan penari itu. Tentu saja, Kanjeng Ratu Kidul tak meminta honor nari.

Baiklah. Kini pertanyaan saya; Banyak orang, siapa saja, menilai bahwa Karaton Ngayogyakarta sudah hilang pamornya. Raja sudah kehilangan wibawanya, mungkin juga telah hilang wahyunya. Karena begini dan begitu. Ada dua kelompok, yang satu ingin raja tidak ada, karena tak berguna, mendingan demokrasi modern (biasanya agen parpol bergerak dalam isu ini). Tetapi ada yang percaya pada wangsit, bahwa raja baru (yang lebih kredibel dan kewahyon) sudah siap dilantik, untuk mengembalikan marwah Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Terhadap yang pertama, saya no comment, itu jalan politik yang kasat mata. Tinggal bagaimana parpol menggerakkan rakyat untuk percaya pada demokrasi modern. Buatlah referendum. Terhadap yang kedua, lantas ukurannya apa?

Kadang saya khawatir, jangan-jangan persis ukuran Kelompok 212 cum suis. Tentang seorang pemimpin yang dinilai dari sisi kepatutan, kedalaman imanensi, sakti mandraguna, satria piningit, dan apalagi yang disebut sebagai kewahyon itu. Wahyu kraton sudah hilang. Uhuk. Hilang ke mana? Namanya hilang, ya, hilang. Kalau ada yang tahu di mana, berarti nggak hilang dong? Cuma pindah tempat. Pindah ke mana? Ke warung angkringan? Atau ke rekening fesbuk Mark Zuckerbergh, hingga orang Yogya tak perlu susah-susah ke ringin kurung putih? Cukup nulis di medsos, sambil teriak ‘Ganti Raja!’

Dalam politik modern pun, ada yang mengintrodusir, bahwa Prabowo adalah titisan Allah. Di pihak pendukung Ahok, juga ada yang percaya Ahok utusan Allah. Pendukung Jokowi juga ada yang percaya Jokowi adalah satria piningit. Pak Sudamek pernah ngomong ke Buya Syafii, orang seperti Jokowi belum tentu 100 tahun lahir di Indonesia. Saya nggak tahu berapa umur Pak Sudamek sekarang, hingga bisa punya perbandingan seperti itu.

Saya mah nggak muja-muja banget dengan presiden, gubernur, atau raja. Kalau mau tahu sejatinya, bagi saya mereka adalah yang kita percaya ngurus kita. Maka, ukuran-ukurannya, sederhana saja. Ukuran manusia. Bukan ukuran malaikat, apalagi di atasnya. Urusan dunia, urusan manusia, kita selesaikan secara manusia. Bahwa mau pakai perhitungan, pertimbangan, dan nilai-nilai agama atau ketuhanan, boleh saja. Tetapi sepanjang itu sebagai domain pribadi. Untuk mempengaruhi keyakinan (psikologis) diri-sendiri. Bukan untuk memobilisasi, apalagi memaksa orang lain mengikuti.

Pada sisi itu, Yogyakarta sudah ditetapkan dengan UU Keistimewaan pada 2012. Di jamin UU, dan itu karena proses pergulatan sejarah dan politik yang panjang. Saya ingat dulu, bagaimana teman-teman, handai taulan, turun ke jalan sambil nyanyi-nyanyi lagunya Juki. ‘Jogja, Jogja, Jogja istimewaaaa,…” Saya masih nyimpan foto dokumentasinya, ada spanduk bertuliskan ‘SBY: Sumber Bencana Yogya’. Inga’? Inga’? 

Kalau mau menolak Yogyakarta berdasar monarkhi, bikin UU baru. Gitu saja kok repot. Sudah tahu syarat membuat UU di tingkat negara? Kalau belum tahu, belajarlah ilmu politik yang tenanan. Anda tahu, bagaimana sejak 1998, Indonesia hanya bisa melahirkan 1 partai politik model PSI, dan selebihnya adalah partai jadul-madul konvensional, meski didirikan menjelang pendaftaran peserta Pemilu 2019?

Anda juga tahu, bagaimana susahnya calon independen, yang kebetulan bernama Ahok, ketika dulu mau maju dalam Pilkada DKI Jakarta lewat jalur independen? Demokrasi modern kita, justru bermasalah pada masa sekarang ini, apalagi ketika dicampur agama. Politik dan agama, semestinya menghasilkan masyarakat warga yang oke-oce. Tapi kalau sebaliknya, di mana kesalahan berada?

Karenanya, mau sistem demokrasi modern maupun monarkhi, ukurannya 'bagaimana sistem itu mewujudkan kesejahteraan rakyat'. Jika demikian halnya, apa rakyat tak punya pintu keluar? Lantas buat apa ada partai politik di Yogyakarta? Di DIY ada parlemen, DPRD Tingkat I. Mereka mewakili siapa? Bukankah kita, rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta? Mereka secara politik, masih bisa menjalankan demokrasi (modern), mengawal pemerintah, dan memperjuangkan aspirasi kita. Bukankah jika gubernur ngga' bener, DPRD berhak menegur? Dan bahkan, bukankah yang mensahkan aspek legalitas calon gubernur pengganti adalah DPRD juga, sesuai UU Keistimewaan, meski dengan aturan khusus? Tidak dengan ukuran langit bukan?

Jadi, mau pakai preferensi politik yang mana kita? Demokrasi jadul yang feodal-kapitalistik? Monarkhi yang modern dan bisa dikontrol rakyat melalui parlemen? Kalau mengukur raja hanya karena wahyu kraton, dan sejenisnya, apa beda dengan Kelompok 212? Kita punya wakil di DPRD. Desak mereka untuk menjalankan fungsi pengawasan. Agar gubernur, sekali pun raja, tetap dibatasi kekuasaannya, karena ada yang mewakili kita di parlemen.

Ini komposisi unik, yang dulu pernah dieksperimenkan Sri Sultan HB IX, dengan melahirkan Dewan Desa, jauh sebelum negara Indonesia merdeka. Sukarno kemudian mengadopsi dalam Demokrasi Terpimpin, tetapi all the president men memanfaatkan bagi kepentingan masing-masing.

Jika Korea Selatan menjadi maju karena kemampuan mengkompromikan pemikiran Socrates dan Buddha, apakah masyarakat Yogyakarta punya kelas sama, mensinergikan berbagai kemungkinan baik, dalam fuzzy-logic? Hingga kelak kita bisa dapatkan jago wiring kuning yang baik, bukan hanya karena omongan dukun-dukun, yang dikasih duit Rp 10 juta saja, senengnya mintak ampun!

Kita butuh raja yang cerdas, sebagaimana kita butuh rakyat cerdas. Raja yang santun, sebagaimana rakyat santun. Raja yang inspiratif, sebagaimana rakyat inspiratif. Itu adalah dialektika. Dan kalau mau keistimewaan memang istimewa (dalam pengertian yang otentik), bertanyalah pada warga masyarakat DIY sendiri, yang akan terkena dan menyangga segala implikasi dan imbas dari keputusannya.

Orang di luar itu, hanya akan bermakna jika pendapatnya logic dan proporsional. Yang asal njeplak, tentu hanya sekelas walang-ataga. Tidak dilarang, tapi boleh diabaikan. Sebagai rakyat, mari berkhalwat di kalbu rakyat. | @sunardian

Apakah itu Preman Berjubah? Ini Pendapat Buya Syafii, Juga tentang Ahok

Buya Syafii, atau Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif, M.A. adalah intelektual Islam, doktor sejarah yang mempunyai pendapat kritis tentang Indonesia, khususnya dalam politik dan agama. Ia independen sebagai cendekiawan.

https://www.youtube.com/watch?v=3lN3JFkmho4

Mengapa Jokowi Lebih Tepat Daripada Prabowo, dan Apalagi Anies?

 

Untuk memindahkan 900 pedagang di Pasar Banjarsari ke Pasar Klithikan, Jokowi selaku walikota Solo, membutuhkan 54 kali makan bersama para pedagang. Pertemuan yang berlangsung seminggu sekali itu, artinya terjadi setahun lebih, hingga kemudian pemindahan dilakukan secara beramai-ramai, bergotong-royong, bahkan diiring karnaval, layaknya pesta dan tanpa gejolak. Mengenang hal itu, para pedagang klithikan memuji-muji Jokowi.

Dalam sebuah wawancaranya dengan BBC London (karena ada BBC Indonesia), Jokowi menyatakan bukannya anti mal, tetapi pemerintah harus mengendalikan dan punya keberpihakan. Demikian pula ia tidak begitu suka figure, melainkan membangun system.

Dalam perjalanan dari walikota, gubernur, hingga kemudian presiden, apresiasi pada Jokowi lebih banyak dilakukan media maupun lembaga-lembaga asing, dan juga pemerintahan negara lain. Sementara di Indonesia, memuji Jokowi dianggap menjilat. Dan orang Indonesia malu dikata penjilat. Karenanya, mengkritik Jokowi terkesan lebih heroik, penuh daya juang, apalagi jika sudah ngomong atas nama HAM, agama, nasionalisme, sebagaimana F ‘n F selalu menjadi juru-bicara Jokowi-hatters.

Waktu Pilpres 2014, sebagai kompetitor, Prabowo mencitrakan kepemimpinan yang kuat dan tegas untuk dirinya sendiri. Beberapa kali tema kampanye Prabowo waktu itu, secara verbal mengesampingkan, bahkan meledek Jokowi sebagai kepemimpinan yang lemah. Padahal menurut Prabowo, dan pendukungnya, Indonesia butuh pemimpin yang kuat. Sebagai tukang kompor yang baik, sampai pun ketika Prabowo terjungkal, Amien Rais terus saja menghina-dina Jokowi. Sebagai antek asing dan aseng. Sementara, dia pura-pura tak mendengar, bagaimana Hasjim Djojohadikusumo justeru menunjukkan jati-diri kakaknya.

Belum lama lalu di Yogyakarta, mendengar kesaksian Prof. Pratikno, selaku Mensesneg, yang artinya ring satu kepresidenan, semakin terafirmasikan, bahwa Jokowi tak sebagaimana yang sering digambarkan lawan-lawan politiknya. Tekanan politik pada presiden (yang sedang berkuasa, di mana pun), pasti tak pernah sederhana. Jika tak kuat, tentu akan jatuh. Meski pun ada yang bilang, Gus Dur jatuh justeru karena kuat. Prof. Mahfud MD akan fasih mendongeng mengenai hal ini, hingga pelengseran Gus Dur.

Anies Baswedan, disisi lain, meski sudah dilantik sebagai gubernur, bahkan usia kekuasaan sudah 100 hari, masih baper dan sibuk dengan persoalan dirinya. Dalam 100 hari itu, ia menyerang beberapa pihak. Bukan hanya Ahok, tetapi juga beberapa lembaga kementrian Kabinet Jokowi yang menjadi ‘atasan’ Pemda DKI Jakarta.

Bahkan terhadap Jokowi, dengan kata-kata bersayapnya yang khas, Anies mulai berani menegasi, dan bahkan menyerang. Menurut Anies yang sangat percaya pada kekuatan kata-kata, kerja-kerja-kerja itu akan sia-sia tanpa kata-kata. Maka ketika SGBK selesai direnovasi pemerintah pusat, Anies enteng berkata, “Renovasi itu sama persis dengan apa yang sudah dulu kami pikirkan!”

Sementara dengan senjata kata-kata, Anies lebih banyak berwacana di media, bukan berkomunikasi dengan warga Tanah Abang. Kini, persoalan Tanah Abang melebar, bahkan hingga para sopir angkot menolak diajak sarapan pagi Gubernur di Balaikota. Putuskan dulu baru kemudian mau mendengarkan berbagai reaksi, bukan saja kesombongan kata-kata, tetapi kesewenang-wenangan kekuasaan yang jumawa.

Meneruskan program pembangunan yang berkelanjutan, dari pejabat sebelumnya, tampaknya sesuatu yang tabu bagi orang Indonesia. Tapi tidak bagi Jokowi, sepanjang melihat urgensinya. Dari banyak pembangunan infrastruktur Indonesia yang digiatkan Jokowi, bukan hanya yang terdiri dari mangkraknya proyek pembangunan jaman SBY, Megawati, Gus Dur, Habibie, melainkan bahkan yang mangkrak sejak jaman Soeharto. Tidak ada perasaan phobi dan antipati di situ.

Penataan Tanah Abang, yang membutuhkan konsistensi, sebagaimana dicanangkan Jokowi selaku Gubernur DKI Jakarta dulu, agaknya tabu untuk diteruskan Anies. Apalagi beberapa kebijaksanaan Ahok selaku pengganti Jokowi. Boro-boro melanjutkan gagasan Ahok soal rumah sakit kanker dengan pelayanan satu atap, yang terjadi justeru Anies-Sandi menunjuk KPK-TGUPP untuk mengusut korupsi RS Sumber Waras

Menurut Prof. Pratikno, Jokowi anti mencabut aturan yang sudah dikeluarkan. Tapi itu artinya ia harus tahu betul, menguasai permasalahan, bertanya pada banyak pihak. Membicarakan hingga setelah semua clear, eksekusi dilakukan dengan teguh. Semuanya harus detail karena pantang dicabut, kecuali dinilai faktual keliru secara prinsipil dan harus dikoreksi. Itu termasuk ketika dulu Jokowi memutuskan mencabut subsidi BBM, yang akan berdampak naiknya harga-harga kebutuhan pokok.

 

Dalam sebuah ceramah kebangsaan di Yogyakarta (27/1/18), Mensesneg Prof. Pratikno sampai pada kesimpulan, bahwa Jokowi adalah seorang yang detail. Itu adalah kata lain kepemimpinan yang melekat, mengikuti proses, dan memahami masalahnya. Termasuk keberanian Jokowi, memaksa polisi dan tentara untuk membiarkan dirinya ke Papua, karena selama ini Papua seolah dilupakan Jakarta, lebih karena alasan-alasan yang aneh, demi keamanan presiden. 

Apakah Jokowi lamban dan klemar-klemer? Menurut Ahok, Jokowi lebih galak dan kejam dibanding dirinya. Bahkan dalam kasus pemindahan pedagang Pasar Banjaransari, Jokowi ‘memenjarakan’ satu dua pedagang yang dinilainya melanggar hukum. Memenjarakan, artinya memprosesnya secara hukum sesuatu kewenangan judikatif.

Pada sisi itu, jangankan Prabowo, Anies Baswedan bukan lawan sepadan Jokowi. Karena kualitas kepemimpinan tak dibangun dengan kata-kata, melainkan track-record yang mengikutinya. Dan semuanya tercatat secara verbatim di ingatan public, sekalipun para pemuja kata-kata akan menjungkir-balikkan fakta dan data berdasar arahan konsultan seperti Eep Saefullah atau pun konsultan asing Amerika Serikat (hayo, siapa si antek asing?).

Indonesia di masa depan, lebih membutuhkan yang lebih baik daripada Jokowi, bukannya yang lebih buruk. Tidak relevan sesungguhnya membandingkan Jokowi dan Prabowo, karena Indonesia sekarang mesti lebih maju lagi, dan tidak elok memperbandingkan dan apalagi balik ke model kepemimpinan Orde Baru, dengan figure-figur jadul segenerasi Prabowo cum suis. Apalagi generasi yang selalu hanya bersandar pada claiming nasionalisme dan agamaisme buta.

Jika Pilpres 2019 Jokowi vs Prabowo, bukan soal Prabowo lebih buruk. Tetapi kita bicara soal realitas ke depan. Tentang perang a-simetris, tentang kapitalisme yang berubah secara konseptual. Jika membandingkan Jokowi tidak cerdas, sementara Prabowo cerdas, juga tidak tepat. Karena Prabowo cerdas di masa muda, itu pun kita maklum karena apa. Di masa tua ini, tak ada yang bisa dibuktikan.

Lagi pula, kecerdasan dalam kepemimpinan akan dikalahkan oleh manusia adaptif dan pembelajar yang baik. Jokowi membuktikan itu. Apalagi, seperti penilaian Buya Syafii, Jokowi tidak tersandera masa lalu, masih bersih, dinilai jujur, integritas moralnya masih terjaga, meski tidak dihiasi tim mawar. Kita lebih butuh pesaing Jokowi yang lebih baik, bukan bagian dari gerombolan si berat itu.

 

Dalam transformasi politik ke depan, jeratan masa lalu, utamanya jeratan pada "Orde Soehartoisme Baru", termasuk dengan munculnya politik identitas, formalisme, fundamentalisme agama, sudah saatnya ditinggalkan, karena bukan bagian dari solusi, melainkan bagian dari masalah itu sendiri.

Di Indonesia Raya Ketidakpatutan Bersimaharajalela

APAKAH Setya Novanto orang sakti? Kayaknya bukan. Setidaknya lebih karena kita yang bukan orang sakti. Kita manusia lemah syahwat yang membiarkan ketidakwarasan menimpa.

Bisa dibayangkan, Setnov bisa sakit bertumpuk-tumpuk, ketika dipanggil KPK. Tetapi begitu gugatan pra-peradilannya dimenangkan, hanya selisih dua hari ia dinyatakan sembuh. Beberapa hari kemudian, kelihatan ngantor sebagai ketua DPR-RI. Tapi begitu ada panggilan menjadi saksi, dalam kasus yang sama (mega-korupsi e-KTP), mendadak ndangdhut harus check up kesehatan. Tak bisa memenuhi panggilan.

Dan KPK, seperti biasa, sibuk berpose di kamera televisi. Bekoar macem-macem, tapi tetap saja seperti banci kaleng. Tak strategis dan khas gaya lama, berkilah pada prosedur dan formalitas. Tidak cakcek. Tidak cekatan. Dan lebih menikmati dihajar oleh omongan cablak Fahri Hamzah.

Kita membiarkan semuanya itu. Termasuk bagaimana FH bisa seenak mulut ngomong apapun. Soal KPK dimuseumkan, nggak boleh ngomongin Ahok. Mewakili siapakah dia? Partai asalnya, PKS, tak mendaku. Tapi partai ini kalah tuntutan di pengadilan, hingga tak bisa apa-apa, dan membiarkannya tetap sebagai pimpinan DPR-RI.

Tapi sekalipun sebagai salah satu pimpinan DPR-RI, apakah prasyaratnya hanya status formal? Bagaimana status perilakunya, etikanya? MKD (Majelis Kehormatan Dewan) DPR, apakah tak melihat perilaku FH yang lebih sering memperlihatkan ketidakpantasan etik? Jika tidak, patut diduga MKD memang tak mempunyai pegangan standar etik, karena lahir dari lembaga yang tak mengenal etika.

Itu semua terjadi lantaran kita melihat antara Pemerintah (dalam hal ini Jokowi) dengan parlemen (dalam hal ini beberapa partai yang oposan, apalagi yang pro Prabowo) berada dalam kepentingan berbeda. Yang muncul kemudian adalah konflik kepentingan. Kerja pemerintah apa, kerja parlemen apa. Tidak berada dalam sinkronisasi grand-design sebuah bangsa dan negara.

Parlemen, terutama partai oposan, terjebak dalam agenda politik pragmatis. Dan itu lebih mencerminkan konflik kepentingan partai politik, atau lebih tepat lagi ketua umumnya. Tak ada di sana tercermin kepentingan dan aspirasi rakyat, kecuali hanya dalam bentuk claim, untuk legitimasi atau alasan bermanuver. Rakyat selalu menjadi alasan, sekalipun hanya atas nama. Dan itu akan selalu menjadi persoalan kita, sampai mereka mencapai tujuan politiknya. Tak peduli, dan tak ada agenda tujuan berbangsa dan bernegara.

Sampai kapan kita lepas dari tradisi politik kacrut semacam ini, yang hanya dipenuhi konflik kepentingan mereka? Sampai mereka mampus, hingga perlahan cara-cara berpolitik mereka tereduksi perubahan jaman. Jika pun Prabowo menitiskan ideologinya pada Fadli Zon, toh FZ akan berhadapan dengan generasi sebaya dan berikutnya, yang relative berbeda karena dipaksa situasi jaman. Sehingga logika mutlak-mutlakan para soehartois, perlahan tak akan laku lagi, meski Tommy Soeharto mencoba melanggengkan dengan Partai Berkarya, yang bakal ikut Pemilu 2019.

Bersamaan waktu, kita hanya bisa menunggu lahirnya generasi baru. Para cendekiawan yang bukan hanya cerdas tapi bijak. Butuh generasi baru politikus, yang bukan hanya kritis, tapi juga berpihak pada kepentingan rakyat. Kita butuh birokrat generasi milenial, yang tidak gaptek, mampu memangkas birokrasi korup untuk negeri yang beraneka latar budaya dengan kondisi geografisnya.

Bahwa masih banyak masalah, entah soal Pemberontakan DI/TII, PKI, Genocida paska 3091965, DOM Aceh, Talangsari, Trisakti, Munir, bahkan Novel Baswedan pun, misalnya tak bisa diselesaikan cepat, semoga saja setelah generasi Kivlan Zein atau Riamizard Ryacudu, juga generasi Gatot Nurmantyo, kelak akan bisa terselesaikan juga. Pahit memang. Tetapi bukankah selama ini kita hanya maju-mundur cantik, kayak Syahrini, sembari menambah korban baru dalam kebiadaban yang berbeda rupa?

Senyatanya, butuh waktu setengah abad untuk sadar, itu pun setelah 70 tahun merdeka kita juga baru nyadar. Negeri ini miskin gagasan. Miskin infrastruktur dengan suprastruktur yang juga acakadut. Apalagi yang dibanggakan? Sementara negara-negara ASEAN, bahkan Afrika, sudah menyalip kita. Bahkan, 70an tahun merdeka, kita hanya segaris lebih bagus dibanding Botswana, dalam tingkat literasi (Most Literate Nations in the World, yang diterbitkan Central Connecticut State University, Maret 2016). Itu pun kita berada di posisi nomor 60 dari 61 negara. Di antara negara ASEAN, Indonesia menempati urutan ketiga terbawah, bersama Kamboja dan Laos.

Dalam penelitian UNESCO mengenai minat baca (2014), anak-anak Indonesia membaca hanya 27 halaman buku dalam satu tahun. Tapi bisa berjam-jam sibuk bermedsos, bukan? Panteslah kalau kita membiarkan FH, FZ, KZ, SN, PS, ES, RS, AG, AR dan gerombolannya itu, bisa seenaknya di negeri ini. Dan kita tak bisa apa-apa.

Mungkin Jiddu Krishnamurti (1895 – 1986) benar adanya. Theosofis dari India itu mengatakan, “pelajaran nyata datang ketika semangat persaingan telah berakhir.” Hampir sama dengan pendapat Mbah Albert Einstein, “great spirits have always encountered violent opposition from mediocre minds.” Fisikawan dari Jerman itu seolah melihat Indonesia, yang terbelah pada pro-kontra Jokowi, hanya karena ada Prabowo di sana. Semangat yang besar selalu mengalami kekerasan oposisi dari pikiran yang biasa-biasa saja. Tapi bagaimana untuk bersama-sama bahu-membahu?
 
Sutan Sjahrir (1909 – 1996), Perdana Menteri pertama ketika Indonesia berbentuk negara perserikatan, bersabda; “Dan hanya semangat kebangsaan, yang dipikul oleh perasaan keadilan dan kemanusiaan, yang dapat mengantar kita maju dalam sejarah dunia.” Tapi bagaimana untuk bersama bahu-membahu?

Sayangnya, Sun Tzu yang mengatakan; “Anda akan menang jika seluruh pasukan di berbagai level memiliki semangat juang yang sama.” Itu susah diterima, oleh kelompok Amien Rais cum suis. Karena jenderal dan penulis itu dari Tiongkok. Sesuatu yang bakal ditolak karena aseng. Kalau dari Arab Saudi, ‘kan bukan aseng?

Demikianlah, wong dalam pikiran saja, sudah tak adil. Apalagi tindakan dan perilakunya! Dan celakanya, kita biarkan ketidakpatutan itu bersimaharajalela.