Menuding Buzzer tapi Buzzer Pula

Oleh : Sunardian Wirodono

Demokrasi tak bisa dibangun dengan tuding-menuding. Meski kontestasi demokrasi selalu bernuansa kompetisi. Namun  yang acap dilupa adalah spirit dialog. Kemauan mendengarkan, dan kedisiplinan pada kesepakatan yang dijadikan konsensus atau bahkan hukum.

Pada mereka yang mendaku pelaku dan pelakon demokrasi, tiga syarat utama itu juga acap sengaja dilanggar, dengan berbagai argumen yang dicari-cari. Kecenderungan melakukan klaim (atas keunggulan diri) dan hujatan (atas liyan), menunjukkan watak buruk demokrasi, yang sering hanya beralas pada yang diagung-agungkan sebagai pemenuhan ‘hak azasi mansuia’ dan ‘kebebasan berpendapat’ (kebebasan mimbar, kebebasan akademik).

Tanpa sama sekali disadari, dan sering dilakukan dengan menunjukkan diri tak mengerti apa yang bermanfaat, apa yang mudharat, dan apa yang prioritas. Di situ, wajah demokrasi seolah tanpa tujuan. Tanpa agenda. Demokrasi hanya untuk demokrasi. Sama sekali tidak beralamat pada keadilan, kemanusiaan, apalagi berlabuh pada kesejahteraan rakyat.

Competition whose motive is merely to compete, to drive some other fellow out, never carries very far, tulis Henry Ford boss mobil Ford yang di Indonesia kita mengenalinya juga ‘sebagai’ funding The Ford Foundation. Persaingan yang tujuannya hanya untuk bersaing, untuk mengalahkan orang lain, tak pernah mendatangkan banyak manfaat.

Makanya, menyedihkan ketika YLBHI meminta Presiden Jokowi menertibkan buzer-buzernya. Lebih menyedihkan, karena lembaga bantuan hukum yang bermisi membantu rakyat miskin (lihat logonya) itu, justeru memposisikan dirinya secara diametral dengan ‘sesama’ rakyat.

Saya kutipkan pernyataan dari Ketua Yayasan LBH Indonesia;

“Ada buzzer yang biasa saja, tapi ada yang sangat keterlaluan, ada pernyataan yang meluluh lantakan demokrasi kita. Yang gitu harus dikasih tahu dong, kan tidak mungkin kalau buzzer atau influencer bergerak apabila dihambat." Pihak YLBHI lantas menggambarkan hubungan antara pendukungnya dengan Jokowi ibarat sebuah grup musik. Kata dia, dalam hubungan grup musik dengan fans, ketika fans berulah maka grup musik tersebut bisa menegur fansnya agar berhenti. Hal itu seharusnya juga dilakukan Jokowi. Namun, kata dia hal itu sepertinya tidak ada pada Jokowi, sehingga sinyal yang diterima masyarakat adalah pemerintah memberikan restu kepada buzzer. Padahal Jokowi memimpin langsung Kapolri, dan jajaran menteri. Contohnya, Jokowi bisa meminta Kapolri untuk mengusut dan menangkap para pelaku teror terhadap diskusi di Universitas Gadjah Mada (UGM) beberapa waktu lalu. Kemudin, Jokowi juga bisa meminta Kominfo untuk mengevaluasi kasus-kasus peretasan terhadap akun sosial media orang-orang yang mengkritik pemerintah yang kerap terjadi belakangan. Menurutnya, hal itu tidak dilakukan Jokowi bukannya karena tidak mampu, tapi tidak mau menggunakan kewenangannya tersebut. "Ada yang namanya unwiling, dan unable. Kalau itu namanya bukan unable, bukan tidak mampu, itu tidak mau," ucap Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Asfinawati (sebagaimana dikutip tempo.co dari diskusi daring yang digelar ILUNI UI, 09/6/20).

Saya mencoba mengutipnya lebih lengkap, agar mengetahui gradasi dan perspektif berpikirnya. Namun semakin lengkap informasi, semakin menjadi aneh ketika Ketua YLBHI tidak melakukan himbauan yang sama pada Presiden; Untuk juga menertibkan para penyebar hoax, ujaran kebencian dan fitnah, yang dilakukan mereka yang memfitnah Jokowi, atau sebutlah pada para ‘pendukung’-nya.

FENOMENA BUZZER & KADRUN. Menyedihkan ketika YLBHI sama sekali tak bisa menyebut siapa saja buzzer yang dimaksud? Apalagi menyebut buzzer rupiah secara serampangan. Dengan tanpa menyebutkan bukti-bukti tertulis, sementara jejak digital sekarang bisa menjadi alat bukti hukum. Dalam persoalan hukum, tentu saja yang menuding harus membuktikan. Bukan yang dituding. Apalagi dengan menyamakan buzzer alias pendengung itu berelasi dengan Jokowi sebagaimana fans fanatik sebuah grup musik.

Bagaimana sampai pada penyamaan seperti itu? Apakah karena yang dipelajari hanya hukum pidana semata? Ataukah mungkin sebagai pecinta grup musik yang lain, tak sempat belajar hukum tata-negara? Padal, dengan munculnya Reffly Harun sebagai ahli hukum tata-negara, asyik lho sekarang. Pasal-pasal kebijakan Presiden ditinjau dari hukum tata-negara model Reffly Harun.

Lagi pula menggambarkan hubungan pendukung fanatik Presiden sebagaimana grup musik, sangat menyederhanakan masalah. Many more people in the world are concerned with sports than with human rights, tulis Samuel Huntington dengan sinikal dalam The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. Banyak orang di dunia lebih peduli dengan olahraga daripada dengan hak asasi manusia.

Yang kadang sering dilupakan, dengan cara serampangan mengambil kesimpulan; Seolah mereka yang membela Jokowi adalah buzzer. Itu lebih karena cara berfikir buzzer sebagai entitas, bukan sebuah fenomena yang lahir di ruang pengap. Meski baru dugaan, saya kira tak sedikit yang membela Jokowi karena merasa bagian yang dikadali pula. Yang disebut buzzer, tidak muncul dengan sendirinya. Karena ada kelompok lain di luar mereka, yang posisinya bagai pertanyaan klasik 'duluan mana antara telor dengan ayam'. Kalau secara saintifik, sudah dinyatakan lebih dahulu ayam. Beranikah kita secara saintifik juga menyatakan lebih duluan kampret daripada kecebong, atau sebaliknya? Lebih duluan mana pula antara HTI dan kadrun misalnya?

TIDAK DI RUANG HAMPA. Apapun sebutannya, entah itu buzzer, pendengung, atau bahkan kadrun, tidak lahir di ruang hampa. Mereka muncul dari problema membangsa dan menegara. Menyederhanakan masalah dengan mengatakan hanya menjadi tugas Jokowi (karena ia punya TNI, Kepolisian, Kehakiman, Menkominfo, dan lain sebagainya, tentu saja karena presiden). Karena hal itu juga hanya sekedar menunjukkan, betapa banyak lembaga masyarakat, ormas, entah itu yang bergerak di bidang kemanusiaan, hukum, politik, telah gagal dalam menjalankan perannya masing-masing.

Apalagi dengan tidak bertanggtungjawab menggebyah-uyah buzzer rupiah, dengan menutup mata dan telinga. Bahwa ada adab, martabat, harga diri, bahkan integritas moral serta etik yang dipertaruhkan mereka yang tanpa pamrih membela Jokowi. Ialah mereka, yang sejak 2014 menolak masuknya kelompok Prabowo ke ruang kekuasaan. Meski kelompok ini juga kecewa ketika Jokowi memasukkan Wiranto ke pemerintahan, juga apalagi kemudian mencemplungkan Prabowo ke kabinetnya.

Apa yang sebetulnya terjadi, di balik itu atau sebelumnya? Serta lebih jauh lagi sebelum dari sebelumnya itu? Tak ada asap tak ada api. Munculnya para pembela Jokowi, tak lepas dari situasi-situasi yang melingkupi. Sejak dari Jokowi Walikota, Gubernur, hingga kenapa kemudian bisa dua periode Presiden. Mari jernih dalam melihat hal ini.

Kita tak bisa menuding, apalagi menyalahkan (sebutlah yang dinamai) buzzer, dengan mengabaikan munculnya satuan kelompok yang mencoba menegasi Jokowi. Kita tak bijak pula menafikan munculnya kelompok tertentu, yang memakai agama (bahkan kini dengan alasan kebebasan akademik, setelah sebelumnya ada isu bangkitnya PKI, antek aseng, dan anti asing). Pada tingkatan tertentu, ditujukan secara lebih keji. Apa bukti dan ukurannya? Lihat saja teks-teks dalam jejak digital kita. Hoax ditebar dan fitnah pada pribadi Jokowi, dan juga pada mereka yang mendukungnya, bukan sesuatu yang sulit dilacak.

Dalam ilmu psikologi massa, hal itu wajar terjadi. Jika justeru memunculkan fanatisme, demikianlah faktanya. Bahkan pembelaan itu bisa diekspresikan secara militan, dengan sama sekali mengabaikan tudingan klasik sebagai kelompok bayaran. Hal ini tidak hanya berlaku pada Jokower (kalau mau disebut begitu) dengan sebagaimana kelompok Prabowoer, dan yang lain seperti Soehartoer meski karena transaksi pragmatis saja. Harus dilihat juga kelompok orang yang mendukung Jokowi, karena memang sama sekali tak menginginkan masuknya Prabowo dalam kekuasaan, sebagai bagian jalan panjang Reformasi 1998.

MENUDING SEBAGAI BAGIAN APA & SIAPA. Kelompok pembela sukarela Jokowi, meski kecewa dengan masuknya Wiranto, juga bahkan Prabowo, adalah kelompok indenpenden. Lebih banyak muncul karena hati-nurani serta keyakinan atas kesadaran bahwa demokrasi itu menuntut kesabaran, karena jalan berliku dan penuh onak-duri. Kelompok independen ini bukan perengek dan pengeluh. Mereka melakukan peranan masing-masing, bukan karena rupiah, bahkan mungkin tidak tertarik atau tergoda masuk ke kursi kekuasaan. Dengan sadar mengambil jarak.  Dan lebih karena meyakini, bahwa hati-nurani juga berhak dinyatakan dalam negara demokrasi.

Tudingan adanya buzzer rupiah, bisa jadi juga lebih karena memakai ukuran dirinya sendiri. Yang selalu mengukur segala sesuatu dengan rupiah (walau kadang berwujud dollar atau pun real). Seolah semua pihak sebagaimana diri dan kelompoknya.

Meski pun juga perlu diselipkan pertanyaan sederhana; Kenapa Jokowi tak disuruh menertibkan pula ujaran dan hujatan kebencian, yang jelas-jelas melanggar UU-ITE, bahkan melampaui keadaban manusia? Apakah itu persoalan Jokowi tidak tahu (walau sebagai korban), tidak mau, atau tidak mampu? Atau tidak satu pun dari hal itu? Atau karena mereka takut mengusulkan itu? Nah, bukankah mendiamkan (padal tahu), apakah bisa dituding YLBHI bagian dari yang didiamkan itu, karena demikianlah logikanya?

Tak semudah itu bukan? Hanya karena tak setuju UU-ITE , tak berarti UU itu tidak ada bukan? Padal sebagai orang yang bergerak di ranah hukum, sesungguhnya mudah saja. Terhadap yang melanggar hukum, tuntut dan ajukan ke sistem hukum yang berlaku. Bukannya diseret ke ranah interpretatif yang sama sekali tak dikuasai. Apalagi  hanya karena memposisikan diri sebagai pihak yang suka dan tak suka.

YLBHI hanya semacam contoh, dari fenomena perubahan akibat demokratisasi yang muncul di tengah situasi transisi dan proses transformasi yang liar. Baik karena kegagalan partai politik dalam menginisiasi dialog nasional, maupun secara bersamaan pula arus deras teknologi informasi dan komunikasi yang tak terelakkan. Mendadak medsos, yang tak sejalan dengan akselerasi pemahaman masyarakat, dengan modal literasi yang minim (termasuk literasi hukum).

TABRAKAN DEMOKRASI. Di situ muncul tabrakan-tabrakan demokrasi, justeru ketika mandala-mandala demokrasi seperti dunia hukum, dunia akademik, dunia agama, tak lagi mempunyai otoritas. Mereka tidak lagi menjadi faktor dominan, atau bahkan kehilangan otoritas dan wacana. Dengan medsos, kini netijen bisa mendegradasi (atau down-grade) kepercayaan publik pada macam platform Bukalapak. Atau bagaimana netijen mampu menggoyang bursa saham yang membuat grup media Tempo, serta yang terbaru Detik, langsung terobok-obok perutnya.

Sumber kekuatan baru bukanlah uang yang berada dalam genggaman tangan beberapa orang, ujar sang peramal John Naisbit, namun informasi di tangan orang banyak. Tapi jika engkau kelimpungan dalam situasi transisi ini (seperti misalnya mereka yang bekerja di area pembelaan publik berkeluh-kesah), persoalannya bukan pada rakyat, atau buzzer pihak mana pun. Bisa jadi pada krisis moral mereka-mereka yang mengaku sebagai pendamping masyarakat.  

Walaupun selalu ada kesempatan, bagi kelompok yang lain lagi. Siapa tahu setelah muncul LBH Pers,  bakal ada LBH Agama, LBH Akademisi, LBH Kadrun, LBH Buzzer, LBH Fesbuker, dan lain sebagainya. Dalam situasi pagebluk ini, di luar lahirnya paceklik juga, muncul kreativitas serta oportunity bukan? Bisa dimaklumi. Apalagi banyak orang kehilangan pekerjaan. Tapi itu bisa dianggap pernyataan menghina. Dan kemudian kita dituding sebagai buzzer? Buzzer rupiah pula! 

Persis orang-orang putus asa, yang jika terdesak terus nuding; “Kamu PKI! Kamu kafir! Kamu buzzer!” Dengan cara yang sama PKI-nya, sama kafirnya, sama buzzernya! Sama dan sebangun! | @sunardianwirodono

New Normal dan Daya Adaptasi Kita

Oleh Sunardian Wirodono

Pada dasarnya, manusia adalah makhluk adaptif. Setidaknya, itulah yang membuatnya masih ada hingga kini, dalam perjalanan waktu yang mungkin sudah mencapai 5 – 8 ribu tahun.

Dalam bacaan mengenai sejarah peradaban planet bumi, kita mengenali beberapa jenis makhluk hidup lain, yang kini sudah tak ada. Mungkin dalam dugaan kita karena ketakmampuannya beradaptasi. Misal, kenapa dinosaurus lenyap, atau juga berbagai jenis binatang yang kini langka. Jika kita ingat cerita orangtua atau kakek-nenek kita mengenai jaman Jepang (awal decade 1940-an), kita kini mungkin tak lagi melihat binatang yang disebut kepinding (bangsat, atau dalam istilah Jawa disebut ‘tinggi’). Demikian halnya juga mungkin berbagai jenis tanaman atau tumbuhan, yang tak lagi bisa kita temu.
 

Bakal Terbit: Novel Politik Terbaru, April 2020

.

Daya adaptasi manusia menunjukan ‘kelebihan’ makhluk ini dibanding lainnya. Yakni survivalitas yang karena kemampuannya menggunakan akal-pikiran. Itulah yang menyebabkan manusia memiliki catatan perubahan, disebut proses peradaban. Dari entah yang disebut jaman batu, hingga jaman yang diramalkan Einstein mungkin akan sampai dengan perang batu dan kayu, setelah perang nuklir dan penggunaan senjata kimia.

Kedigdayaan Musuh Terbaru. Di luar yang meyakini adanya teori konspirasi, munculnya pandemi Covid-19, membuktikan peperangan terbaru manusia, menghadapi situasi krisis lingkungannya. Apapun sejarahnya, Covid-19 telah mengharu-biru manusia. Sampai pada titik paling krusial, yakni kematian manusia dalam waktu relative cepat. Bahkan menantang pada titik kulminasinya, yakni menyerang manusia-manusia yang justeru kita sebut sebagai para ahli kesehatan.

Hal tersebut benar-benar menunjukkan kedigdayaan musuh terbaru manusia ini. Dan kita lihat, ketidaksiapan kita semua menghadapi hal itu. Secara sosial, ekonomi, budaya, dan bahkan politik, di mana pada unsur terakhir telah bercampur dengan karakter dari manusia itu sendiri, yakni homo homini lupus.

Di manakah letak manusia Indonesia dalam situasi itu? Justeru ketika manusia Indonesia kini juga sedang sibuk dengan dirinya sendiri. Dengan progres kebudayaan sejak 1908, 1928, 1945, justeru mulai 1966 bangsa Indonesia berada dalam situasi stagnan. Setidaknya pada periode yang secara politik disebut Orde Baru, atau new-orde, kekuasaan politik justeru membuat kurva peradaban manusia menurun.

Soeharto dengan otoritariannya, dengan pragmatisme politik dan system formalisme dalam nilai kebudayaan (pendidikan dan agama), menjadikan kita mandeg. Dan kita merasakan akibat lanjutannya, dalam kualitas demokrasi, kualitas dan daya saing sdm, serta munculnya formalisme yang menjadi bagian dari pelambatan perubahan itu sendiri. Kita bisa memahami nubuat Sukarno, “Perjuanganku takkan lebih berat darimu, yang mesti menghadapi bangsamu sendiri!” 

Agama Kehilangan Legitimasi. Pemerintah tidak lagi memiliki otoritas mutlak. Para ahli di berbagai bidang, juga sama sekali tak punya otoritas keahliannya. Matinya kepakaran, karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Juga keterbelahan kelompok kelas masyarakat ini, menjadi pemicu akibat dari terjadinya polarisasi atas nama kepentingan-kepentingan.

Dalam hal ini, menghadapi pandemic Covid-19, kelompok agama juga kehilangan legitimasi dan bahkan legalitasnya. Bukan hanya karena mereka tak mengerti cara mengatasi situasi, melainkan keyakinan keberagamaannya, juga menjadi kontra-produktif. Sebagaimana kritik Einstein, agama mesti berjalan seiring dengan ilmu dan pengetahuan, agar tidak lumpuh. Dalam praktiknya, sebagai contoh kasus, penyebabran virus corona secara massif dan serentak, justeru berkait aktivitas agama, seperti di Korea, Malaysia, juga di beberapa kota Indonesia yang dipakai untuk pertemuan berjamaah atau pun ibadah bersama di masa himbauan physical distancing.

Apa yang terjadi di gereja dan masjid Indonesia, tak bisa tidak dikaitkan dengan bagaimana agama menjadi persoalan, dan paling tak mudah berdamai dengan situasi. Mereka yang tetap heroik melakukan peribadatan massal, biasanya meyakini bahwa mati dan hidup adalah otoritas Tuhan, jadi kenapa mesti lebih takut pada aturan manusia daripada ketentuan Tuhan? Jika pun sekiranya kejadian, mereka bisa dengan enteng mengatakan demikianlah takdirnya.

Kualitas SDM negara Indonesia, dalam catatan perangkingan literasi dunia, beberapa tahun lampau, berada di posisi ke-2 dari bawah. Hanya satu tingkat lebih unggul dari sebuah negara kecil di Afrika.

Formalisme Berfikir dan Berkeagamaan. Sementara itu, formalisme berfikir dan berkeagamaan, menjadi faktor lain dari persoalan-persoalan kita menghadapi situasi sekarang ini. Kita tahu banyak cerita mengenai itu. Tentang pendeta yang ngeyel, juga beberapa habib dan ustadz yang muncul di medsos, dalam video-video pendek, menghujat pemerintah dan negara sebagai laknatullah karena dituding dzalim, dan lain sejenisnya.

Bahkan situasi sekarang ini, bisa jauh lebih buruk karena hal-hal tersebut muncul dalam berbagai pertemuan irisan kepentingan. Perubahan situasi politik, orientasi pemerintahan yang berjalan, memungkinkan tabrakan-tabrakan pihak-pihak yang dirugikan secara politik dan ekonomi. Konflik atau perang yang muncul, berbentuk a-simetris, dan karenanya menjadi tidak gampang.

Ketika pandemic Covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional pun, tak bisa mempersatukan. Tak sebagaimana Sukarno dulu memakai slogan-slogan provokatif seperti ganyang Malaysia, Inggris kita linggis dan Amerika kita sterika. Demikian pula jaman Soeharto, diciptakan common enemy bernama PKI, menjadi alat strategis untuk membuat satu barisan yang mendukungnya. Padal di sisi lainnya, hal itu abai dengan kepentingan negara secara substansi dalam membangun persatuan dan kesaktuan. Kekuatan itu malahan dikamuflase bagi kepentingan politik kekuasaan Soeharto. Polarisasi itu bukan meredup, meski Soeharto telah 18 tahun longsor. Bahkan polarisasi itu kembali sengaja dibangun, baik oleh pengikutnya, hingga oposan bagi pemerintahan kini.

Bagaimana kita membayangkan new normal, atau kenormalan baru, yang istilah itu kini disebut-sebut, dalam keputusasaan menghadapi pandemic? Bagaimana dengan sesanti Sukarno, bahwa ‘rakyat kuat negara kuat’. Berazas gotong royong yang menjadi soko-guru Indonesia?

Tidak Semudah Kritik. Sesuatu yang tak mudah, Tidak semudah kritik-kritik yang dilontarkan entah itu dari yang disebut SJW, aktivis politik, kaum oposan. Di mana terlihat perspektifnya lebih berangkat dari kepentingan masing-masing. Apalagi jika dilakukan dengan cara pandang mikroskopik. Sesuatu yang kecil terlihat membesar. Padal, demikianlah kerja mikroskop, karena focus penglihatan, tetapi mengabaikan peripheral atau lingkungannya.

Sementara siapapun, yang berada dalam posisi Presiden (eksekutif), sekarang tak bisa tidak harus melihat dari berbagai aspek. Tidaklah mudah menjadi penyeimbang dari berbagai obyek dan subjek yang saling berkelindan. Apa yang dilakukan seorang Presiden, berimplikasi langsung bukan hanya pada rakyat, tetapi juga pada dirinya. Dalam kungkungan legislative dan judikatif, plus rakyat dan media di jaman medsos kiwari yang tak terkendali lagi. Ditambah pula kualitas demokrasi yang belum membahagiakan.

Siapapun presidennya, tak bisa tidak harus memperhatikan berbagai aspek itu. Sehingga apapun keputusannya, bisa terlihat kontroversial. Atau tak mudah diterima. Apalagi jika yang masing-masing konstituen kukuh ingin mendapat 100%, bahkan lebih dari semua keinginannya. Kita cenderung tak mau kepentingannya dibagi, atau terbagi, apalagi berbagi untuk kepentingan lain. Jika perlu, bagaimana bisa kita dominasi kepentingan itu dengan mengabaikan kepentingan liyan.

Apakah tak ada jalan keluar? Kembali ke daya adaptif manusia. Sekali pun dalam situasi sekarang, kehadiran Presiden yang baik saja menjadi tak cukup. Catatan bagi Jokowi, ialah bagaimana mampu keluar dari zona merah itu. Lebih berani memutuskan dengan radikal. Situasi kenormalan baru akan lebih mendapat jalan dari sini.

Apalagi ketika kita tidak mendapatkan pencerahan terbarukan dari ilmu pengetahuan dan kebudayaan (baca; dunia kesenian) kita. Bahkan, sekali lagi, apalagi dari agama. Kelemahan yang paling mendasar dari bangsa ini, rendahnya disiplin dan tingginya konformisme, kadang mendapatkan dan mencari legitimasi dari agama. Demokrasi hanya dilihat dari aspek hak (azasi manusia) dan kebebasan berpikir serta berpendapat. Sama sekali tak melihat bahwa semua itu dengan syarat dan ketentuan berlaku.

Kualitas Demokrasi dan Rendahnya Literasi. Meski pun tentu kita juga mengetahui, Negara Indonesia baru berada dalam situasi transisi, Dari situasi-situasi kritis peninggalan 32 tahun, dari rezim otoriter ke era yang didorong untuk lebih demokratis. Di situ pada akhirnya daripada ngomongin new normal, akibat pandemi corona, terasa lebih penting ke pokok dasarnya. Yakni sikap mental dan perilaku bangsa ini menghadapi perubahan (apapun). Pandemi corona, mungkin justeru bisa diletakkan sebagai pemicu. Sebagaimana beberapa kasus kematian yang terjadi secara massal, di antaranya adalah tidak selalu oleh corona virus. Melainkan karena penyakit-penyakit bawaan atau yang sudah diidap sebelumnya.

Penyakit bangsa ini, soal kualitas demokrasi dan rendahnya daya literasi. Dangkalnya daya penalaran, yang menjadi kontraprodukif, justeru karena lebih bersandar pada klaim-klaim nilai yang dianggap substansial, padal pada sisi lain, tidak relevan. Misal, munculnya puritanisme (di luar radikalisme), yang mengagungkan agama sebagai satu-satunya nilai, dengan menisbikan nilai-nilai lainnya. Padal agama-agama itu sendiri tak sedikit membawa pesan; agar manusia berpikir, menggunakan akal, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Jangankan hal itu, ajaran welas asih dan kesalehan sosial, bisa diabaikan.

 Sebagai penutup tulisan ini, apa yang terjadi pada orang yang disebut habib di Bangil (Jawa Timur), ketika berurusan dengan Kepolisian. Bagaimana kemudian kasus itu diselesaikan. Kedua belah pihak, sama-sama tak proporsional dilihat dari status atau posisinya secara sosial. Hal itu nyata, serta dalam beberapa hal, umum terjadi. Bagaimana seorang ahli agama memalsukan BPKB kendaraannya? Bagaimana petugas negara yang menjalankan aturan pemerintah justeru meminta maaf pada pelanggarnya? Itu sungguh sesuatu banget, dan nyata banget. | @sunardianwirodono

Yogyakarta, Malam Lebaran, 24 Mei 2020

Didi Kempot, dalam Persimpangan Budaya Ambyar

 

 

Oleh : Sunardian Wirodono

 

Didi Kempot adalah persimpangan budaya, dalam dunia industri musik pop Indonesia.

Ketika teman-teman XMal Sindikasi memproduksi acara musik di televisi, dengan bintang utama Didi Kempot (Es Campur Es, TV7, 2002 – 2005), kala itu sebenarnya popularitas DK sudah empot-empotan. Masa booming DK sudah lewat? Entah. Sebenarnya, boleh dikata selalu ada hit-nya tiap tahun. Tapi pasar anyep saja. Mulai dari Plong (2000), Ketaman Asmara (2001), Pokoke Melu, Cucakrawa (2003), tak sanggup ngadepin ndangdhut koplo.

Di panggung musik khalayak (dalam pengertian kultur pop), setelah mencoba berkiat dengan congdhut (keroncong ndangdhut) sebagai differensiasi, mungkin DK sudah putus asa. Atau mungkin karena karakternya, menerima segala tiba sekira masanya sudah lewat. Tak ngotot. Toh ia ‘Superstar Jawa’ yang tak terkalahkan di Suriname, selama 20 tahun terus-menerus. Presiden Suriname pun pandhemen DK.

Lagu ‘Kalung Emas’ yang nge-hit 2013, atau ‘Suket Teki’ di 2016, belum juga bisa mengentaskan dari tidur panjang. Hampir 20 tahun, nyaris persis sama panjang dengan masa kejayaannya di Suriname. Baru kemudian 2019; Didi Kempot Reborn!  Saya tidak tahu persis, siapa yang berperan, Jarkiyo, Agus Magelangan, Gofar Hilman, atau Gus Miftah yang konon dikeluhi DK ‘gimana cara agar viral!

Tapi mungkin juga tak terpikirkan siapapun, juga oleh beberapa nama yang disebut tadi. Kecuali post-factum, sila bikin sejarah. Bahkan pun warga milenial (warga-net sih sebenarnya), sebagai pengusung, tak bisa merumuskannya. Ini sejarah yang berbeda dengan kegelisahan DK waktu itu. Ini fenomena munculnya perang simbolik yang juga masuk ke pola perang asimetris. Apalagi di era teknologi komunikasi dan informasi yang mengubah segala. Termasuk konon matinya kepakaran.

DK menjadi ikon generasi muda, meski dalam perjumpaan yang ‘too late’. Ketika generasi baru Indonesia, dari industri musik pop (sebagai bagian dari kebudayaan pop, dan anak kandung kapitalisme), tidak menemukan pahlawannya. Apalagi ketika menghadapi K-Pop, serta produk ikutannya, dalam komodifikasi jaman kiwari.

Kenapa bukan Iwan Fals, atau Slank? Tentu masing-masing memiliki pemujanya. Meski mengikuti beberapa pertunjukan Iwan Fals, Slank, dan Didi Kempot, di berbagai tempat, mereka memiliki irisan sama. Generasi yang gundah, dengan keambyaran yang sama.

Tapi DK punya nilai simbolik berlebih, karena (bisa jadi) dianggap lebih otentik, untuk berhadapan, aple to aple, sebagai counter-culture. Perjalanan musik DK lebih bisa diterima. Bahkan dibandingkan terobosan Koes Plus, juga A. Riyanto dengan Favourite’s Group, serta Manthous yang telah mewarnai jagat industri musik pop kita dengan ‘Pop Jawa’, dan yang kemudian dikembangkan Manthous dengan istilah campursari (1993).

Koes Plus dan Favourites Group, mungkin berada dalam kutukan industri pop. Disitu saya kira Manthous salah membaca pasar, jika kita ngomong strategi dalam komodifikasi. Ia menjadi eksklusive dengan kesadaran puitika Jawa yang adiluhung. Meski mengangkat nilai tradisi, Manthous dinilai kurang otentik, dan kurang nonjok.

Sebagai pengamen jalanan, DK mewakili sebuah kelas secara lebih pepal. Apalagi ia sendiri pernah jadi korban pertarungan komodifikasi budaya itu (hingga membuat dia nyungsep setelah puncak popularitasnya di awal dekade 2000). Periode campursari dan keroncong pop DK, sedikit mendapatkan jalan, ketika dimunculkan istilah congdhut. Namun, hampir persis dengan Gambang Kromong yang dipopulerkan Benyamins S, yang lebih nge-hit dibanding Pop Betawi-nya. Secara kuantitatif, dalam industri pop, gambang kromong tak masuk kriteria industri besar karena sempitnya pasar. Congdhut juga tak mendapatkan juru-bicara. Ia sendiri (congdhut itu), punya problem dengan komunitas buaya keroncong.

Generasi muda, untuk menyebut generasi baru, secara psikologis dan politis, akan cenderung anti-mainstream, out of the box, anti-kemapanan. Orang gelisah dan ambyar, akan lebih berempati pada kaum pinggiran, kaum underdog. Apalagi dalam dunia perlawanan simbolik (yang sebenarnya berangkat dari realitas kekalahannya, namun terus melawan, meski dengan simbol-simbol). DK memenuhi syarat sebagai bendera perlawanan simbolik bagi ‘sobat ambyar’ di segala lapis keambyaran. Coba sekiranya ia anak orang kaya, atau kaya banget, karena kerja-keras dan kerja-cerdasnya. Jangan baper jika saya sebut contoh Belva, apalagi menjadi stafsus presiden.

Dalam pada itu, DK Reborn saya kira karena kisah syahdu DK. Bagaimana pun didewasakan dari debu jalanan, menjadikan lebih diterima sebagai simbol keterasingan atau keterbelahan. Apalagi syair-syair DK dirasa lebih otentik, jujur, denotative. Bukan hanya bisa dimengerti, tetapi bisa diterima. Tak membutuhkan tafsir sangat canggih dan arkaik, karena idiom-idiomnya cablaka, berterus-terang, prasaja. Sebagaimana cara pandang DK dengan pahit-getir kehidupan. Di situ, kenapa Inul Daratista tidak sebagaimana DK? Inul selesai dipanggung, dengan vibrasi sesaat ketika kita menontonnya. Tidak terbawa dalam kegelisahan kita, karena mungkin juga kita membutuhkannya hanya ‘sesaat’, untuk membunuh kegelisahan belaka.

Dalam industri musik pop kita, yang nge-hit ialah yang berurusan dengan impersonalitas. Sesuatu yang empatik, terasakan, dan dekat karena ada reasoning yang dibangun. Hal ini juga saya kira berlaku untuk Chrisye, Slank, Iwan Fals. Lagu-lagu evergreen mereka, adalah yang berkait dengan pengalaman hidup yang empirik, otentik, sedikit reflektif, namun tidak menyimpulkan, apalagi menggurui. Daya resonansinya akan lebih pekat.

Penabalan Didi Kempot, sebagai The Godfather of Broken Heart, Lord Didi, Bapak Patah Hati Nasional, dan sebagainya, bisa jadi buah keisengan biasa. Atau luar biasa tapi tak mengerti bagaimana memformulasikannya. Hingga terlihat tidak sangat konseptual. Namun itu merupakan komplotan otentik. Dan DK perekat ajaibnya.

Terimakasih Didi Kempot, telah menyediakan ruang dan pilihan. Sebuah oase dalam keringnya simbol-simbol, yang sering dipaksakan untuk menjadi verbal. Termasuk soal sorga dan neraka. | @sunardianwirodono

Dari Kasus Refly Harun: Antara Media Online & Media Sosial

Oleh : Sunardian Wirodono

Mari sedikit berbincang tentang media online dan media sosial. Ketika media mengutip omongan Refly Harun, bahwa aksi sosial Jokowi melakukan bagi sembako pada masyarakat, adalah ‘sebuah pencitraan yang salah’. Tidak significant, dalam konteks kekuasaan, menghadapi bencana nasional coronavirus dengan berbagai implikasinya; Apa sebenarnya yang kemudian terjadi?

Refly Harun, dalam kasus pemberitaan atau pengutipan pendapat itu, sesungguhnya berada dalam posisi dirugikan media pers itu sendiri. Kita masih ingat, bagaimana konon ahli hukum tata-negara ini mengatakan (usai pencopotan sebagai komisaris salah satu BUMN), bahwa ia akan mengawasi pemerintahan. Yang baik dia dukung, yang salah akan dia kritisi secara proporsional.

Pemberitaan mengenai pernyataan Refly soal aksi bagi sembako Jokowi, sama sekali tak significant untuk janji Refly, untuk tetap kritis dalam mengawasi kebijakan pemerintah. Karena yang dikritisinya bukan kebijakan pemerintah. Melainkan aksi individu Jokowi, yang kebetulan adalah Presiden. Lho, kok dikawal Paspampres segala? Karena Jokowi adalah melekat Presiden, sebagaimana resiko apapun perbuatan dia, bermatra banyak. Kalau dalam aksi pribadinya mengalami kecelakaan, apa yang terjadi? Itu yang diharap lawan politik. Apa implikasinya? Bedakan dengan tetangga saya, yang tukang tambal ban, ketika menjadi pelopor aksi sembako Tetap saja dianggap sudah kewajiban kita sebagai makhluk sosial, peduli sesama.  

Model pemberitaan media, jadi merugikan Refly karena ada split logika yang tak terwacanakan. Karena media hanya merekam, anti beropini. Tidak ada perspektif dan preferensi yang dibangun. Di situ bukan hanya Refly yang dirugikan, melainkan masyarakat secara umum. Kenapa?

Diskursus Mengenai Media yang Berubah. Karena diskursus yang dibangun media, jadi kontra-produktif. Padal, kemarin ketika teman-teman pejuang pers mengumandangkan Hari Kebebasan Pers se Dunia, spirit perjuangan apa yang hendak dikibarkan, atas nama ‘kebebasan pers itu? Waktu itu, saya kutipkan omongan Thomas Jefferson, “Pers adalah instrumen paling baik dalam pencerahan dan meningkatkan kualitas manusia sebagai makhluk rasional, moral, dan sosial.”

Tapi, karena pers dalam konteks omongan Thomas Jefferson (yang hidup di 1743 – 1826) kala itu, dia tak tahu apa yang terjadi 200 tahun setelah kematiannya. Sekali pun tahun 2018 Najwa Shihab dalam buku ‘Mantra Layar Kaca’ menyebut; “Media selalu punya kesempatan emas, membangun keterlibatan sosial dan solidaritas.” Bagaimana kalau sebaliknya? Karena media yang dimaksud keduanya (Thomas Jefferson dan Najwa), adalah media konvensional, yang bukan lagi media mainstream. Di situ permasalahan muncul.

Tak bisa dipungkiri, arus utama media kita hari ini adalah medsos (atau sosmed, terserah). Salah satu indikasinya, pers sebagai media konvensional kini tidak tabu mengutip medsos, yang acap jadi pecatu pemberitaannya. Bahkan di tengah perjuangan untuk mempertahankan eksistensinya, pola penulisan pers pun meniru pola-pola media online. Hingga tak tabu yang dulunya disebut pers garda depan, memakai gaya click-bait agar tetap bisa mengumpulkan pembaca. Dengan cara itulah untuk berebut mendapatkan iklan.

Ketidakbebasan pers, masa kini, bukan lagi bernilai heroik, yang memperhadapkan pers dengan kekuasaan negara atau pemerintah. Melainkan lebih pada politik kekuasaan atas hukum pasar. Lebih berkaitan dengan eksistensi masing-masing, atau dengan kata yang lebih sublim: laba. Pertentangan yang lebih jamak, justeru adalah antara insan (untuk tidak menyebut buruh) pers dengan perusahaannya.  

Media cetak kita, entah itu koran, majalah, tabloid, di mana-mana jebol pertahanannya. Kompas, dalam dua tahun ini, anjlok 200 ribu tirasnya. Tempo, baik koran maupun majalah, senyatanya hanya berkisar di Jabodetabek. Ia masih eksis secara nasional karena narasi yang dibangun, dan berkat vibrasi perbincangan netizen. Koran-koran grup Jawa Pos, juga Tribune-News Kelompok Gramedia, media cetaknya hanyalah terusan dari model media online.

Dalam teknologi digital, proses transformasi dari media cetak ke media online, belum menemukan terobosan yang bisa menyelamatkan eksistensinya. Dalam media online, misal, para netizen bisa dengan mudah, dan seenaknya, copast atau screenshots dan kemudian share bebas-merdeka ke mana-mana, yang tentu itu merupakan kendala tersendiri untuk hajat hidup media, yang berharap dari iklan sebagai sumber satu-satunya pemasukan. Apa yang dialami media-media berlatar media konvensional itu, persis sebagaimana hancurnya Republik Cinta milik Ahmad Dhani. Ketika semua hasil produksi rekamannya ambyar di pasaran, meski lagunya bergema di mana-mana. Dan itu membuat Dhani frustrasi, hingga kemudian gundul dan seperti sekarang ini.  

Apakah demikian pula Refly Harun, di sisi lain? Entahlah. Kita bahas implikasi lain: Dengan kualitas literasi, serta kualitas berdemokrasi elementer, kita melihat kekacauan medsos. Separohnya gagal untuk mediasi sosial, karena separohnya diwarnai dengan berbagai cuitan berisi pertentangan pendapat, ujaran kebencian, dan hoax.

Media Online, Medsos, dan Kualitas Literasi Masyarakat. Kita tidak tahu bagaimana cara menghentikan itu semua. Padal, seperti ujar Taylor Swift, one of the most important things about social media is knowing when to put the phone down and experience your life. Penyanyi solo dan penulis lagu dengan 7 Grammy Awards yang fenomenal itu, mengatakan; hal penting mengenai sosial media adalah mengetahui kapan harus meletakan telepon dan mengalami pengalaman hidup (atau kenyataanmu). Meski pun sihir dunia maya, yang nyata itu, ialah kemelekatan yang dalam. Hingga dari menjelang tidur sampai terbangun pun, mata manusia seolah dilem oleh monitor gadget masing-masing.

Manusia sebagai makhluk sosial, berada dalam keramaian di kesendiriannya. Dan apa yang dipermasalahkan? Tiadanya renungan yang dalam, hingga slogan sharing lebih kuat daripada carying. Luncahan medsos, yang menjadi mainstream, adalah bahasa tak terperikan ketika dilakukan pembiaran. Pada kasus Refly sebagai contoh, media bukan jadi penerang atau penengah, tetapi hanya sekedar amplifikasi dari keriuhan masyarakatnya. Lantas di mana peran penerangnya seperti diomongkan Thomas Jefferson dan Najwa Shihab?

History will have to record that the greatest tragedy of this period of social transition was not the strident clamor of the bad people, but the appalling silence of the good people, khutbah Martin Luther King (1929 – 1968), pendeta dan aktivis HAM dari AS. Sejarah harus mencatat bahwa tragedi terbesar pada era transisi sosial seperti ini, bukanlah keributan yang dibuat oleh orang-orang jahat, tapi diamnya orang-orang baik.

Karena sebagaimana pepatah kuna; mulutmu harimaumu, jari tanganmu harimaumu. Medsos bisa membunuhmu jika kita hanya mengandalkan nafsu share tanpa care. Karena medsos sesungguhnya diproyeksikan untuk menjadikan relasi sosial lebih baik. Yang mestinya, ketika suatu ketika ada himbauan ‘social and physical distancing’, kita tidak semakin diasingkan dalam relasi sosial. Jika kamu ingin tumbuh, ujar Jack Ma, temukanlah kesempatan yang baik. Saat ini, jika kamu ingin menjadi perusahaan yang baik (termasuk membuat media online), pikirkanlah permasalahan sosial yang bisa kamu beri solusi, demikian pendirikan Alibaba itu.

Karena masa depan tak terhindarkan. Bahkan pun pada suatu ketika, jika parlemen, wakil rakyat, tidak kita perlukan lagi. Karena masing-masing, dengan gadget digenggaman tangan, bisa menyuarakan aspirasi langsung, tidak butuh wakil rakyat, yang sampai kini masih cenderung korup dan manipulative.

We all participate in weaving the social fabric, ujar Anne C. Weisberg. Kita semua berpartisipasi dalam menenun jalinan sosial. Karena itu, kita semua harus berpartisipasi dalam menambal kain ketika mengembangkan lubang ketidakcocokan antara harapan lama dan kenyataan saat ini. Pertanyaannya, di mana peran media sosial, atau media online, atau apapun yang mengatasnamankan media massa?

Saya ingin kutipkan Theodore Roosevelt (1858 – 1919), bukan karena sok-sokan, tapi karena omongannya memang terasa lebih bermutu, daripada banyaknya cuitan tak bermutu di masa kini, entah itu dari Fadli Zon, Said Didu, Refly Harun, Tengkuzul dan sebangsanya itu:  Saya tidak mengasihani siapa pun yang melakukan kerja keras yang memang layak untuk dilakukan. Saya mengaguminya. Saya kasihan pada makhluk yang tidak bekerja, di mana pun status sosialnya berada.

Jadi untuk media pers kita, selamat berjuang menemukan keberadaan dan masa depannya, dengan baik dan benar, tanpa harus merasa heroik, jika diperkeok perubahan jamannya. | @sunardianwirodono

Madras Cafe dan Industri Film India

India adalah fenomena peradaban. Yang ajaib dari negeri ini, salah satunya adalah industri film. India, dengan Bollywood, satu-satunya negara yang bisa mengalahkan Hollywood dalam angka produksi. Dan yang menarik, film produksi luar, dari Amerika sekalipun, tak bisa nembus pasar umum India. Tentu saja, BM banyak. Namun negeri ini protektif dengan produk asing. Mungkin terinspirasi ajakan swadeshi Gandhi.

Produksi film India memang terbesar di dunia. Betapapun Anda mungkin akan ngetawain gaya-gaya filmnya. Penuh nyanyi dan tarian, kejar-kejaran di antara pepohonan dan tiang listrik. Tahun 70-80an, nonton film India identik dengan; ‘sudah murah, panjang, penuh nyanyi dan tari’. Juga pamer wudel.

Berpenduduk terbanyak kedua (setelah China), India adalah peradaban yang kokoh. Karya sastranya terbangun sejak lama. Bahkan menjadi referensi bangsa lain negara. Mengenai film, boleh dikata di semua kota kecamatan (distrik) India terdapat perusahaan film. Pada distrik yang miskin sekali pun. Tak hanya satu, bisa 5 s.d 10 perusahaan film. Film apa saja mereka produksi. Semua ada penontonnya, meski mungkin di bioskop kecil dan kumuh. Orang India, meski penarik becak (rickshaw) dan pengemis, mereka rela menabung untuk menonton film bioskop.

Menonton film, bagi masyarakat miskin India, memungkinkan bertemu pahlawannya. Dalam film India, tuan tanah dan polisi bisa dikalahkan orang miskin. Meski pun kalau mau melihat film-film realis India, agak susah menemu dari sutradara India aseli. Lihat saja misal film seperti City of Joy (Roland Joffe, 1992), A Passage to India (David Lean, 1984), bahkan Gandhi (Richard Attenborough, 1982). Disamping City of Joy, kalau mau melihat realitas sosial India, Slumdog Millionaire (Danny Boyle, 2009) menarik ditonton sebagai komedi pahit India.

Ada nama keren seperti Mira Nair, dengan film-filmnya seperti Monsoon Wedding (2001), Kama Sutra: A Tale of Love (1997), atau Salaam Bombay (1988, yang saya duga menjadi acuan penting film ‘Daun di Atas Bantal’ Garin Nugroho, yang diproduksi 10 tahun setelah film Nair itu). Tapi Nair perempuan India yang tinggal, sekolah dan berkarya di London, Inggris. Meski pun sekarang ada beberapa sutradara muda India, dengan genre model-model Nair, seperti Deepa Mehta yang bertema kontroversial ('Water' dan 'Fire').

Dari produktifnya perfilman India, dengan banyaknya film kelas sampah, pastilah muncul barang bagus di sana. Alah bisa karena biasa. Ada misal film PK (Rajkumar Hirani, 2014) yang menghebohkan. Atau My Name Is Khan (Karan Johar, 2010), disamping generasi baru macam Deepa Mehta, yang berani mengguncang-guncang tema sensitive, seperti agama dan gender.

Juga kalau kita lihat serbuan mereka, dengan membanjiri iklan-iklan platform medsos seperti Youtube dan Netflix. Idiom-idiom visualnya sangat keren dan menunjukkan kelas peralatan teknologinya. Apalagi India juga mampu mengembangkan Mumbai, sebagai pesaing Silicon Valey dalam pengembangan teknologi digital.

Dengan pengantar ini, saya sebetulnya cuma ingin bercerita tentang Madras Cafe. Sebuah film dengan genre berbeda dari India. Sebuah film bergenre action thriller, dengan tema spionase, tetapi setting kejadian nyata. Berlatar perang etnik di Sri Lanka, antara Sinhala dengan Tamil, yang berimbas ke India.

Secara visual, ini film cukup dahsyat. Mengingatkan pada film-film perang model Apocalypse Now (Francis Ford Coppola, 1979), Heaven and Earth (Oliver Stone, 1993), The Killing Fields (Roland Joffe, 1984), yang saya yakin menjadi referensi Madras Cafe (melihat kutipan dialog para birokrat India tentang Vietnam yang lain).

Meski posisi India (dalam soal perang etnis itu), sebenarnya nanggung juga. Bukan wilayahmya, dan “hanya” terimbas karena sebagian suku Tamil, mengungsi ke India. Rajiv Gandhi mencoba ikut campur, dengan menginisiasi pemilihan dewan propinsi. Celakanya, Perdana Menteri India ini menjadi korban pertikaian etnis itu. Belum jelas hingga kini, sebab kematiannya. Tapi banyak dugaan Rajiv tewas dibunuh milisi Tamil, persis meniru pembunuhan Mahatma Gandhi.

Sebagai film tontonan, yang memanjakan mata, film ini keren. Kolosal dan panoramic. Meski tentang perang dan getir, gambar-gambarnya “indah”. Walau pun Sircar mengaku terinspirasi film Munic (Spielberg, 2005), sayangnya tak meniru bagaimana riset untuk Munich jauh lebih detail, dan berani dalam pernyataan sikap. Pernyataan sikap, adalah hal penting untuk mengukur karya seorang seniman.

Namun meski gambar-gambarnya memukau (sandingkan dengan Apocalyse Now Coppola), film dengan durasi 2 jam 10 menit ini, hanya menarik di separoh bagian depan. Setelah terbongkarnya spionase Vikram Singh, apalagi setelah kematian Anna Bhaskaran, pemimpin LTF (bandingkan dengan komandan militer Macan Tamil; Velupillai Prabakharan dari The Liberation Tigers of Tamil Eelam, LTTE), ceritanya kedodoran. Kalau mau sebagai film tutorial cara kerja spionase, kok kayaknya enggak banget. Karena keinginan terlalu mau menjelaskan persoalan, tapi dengan akurasi data belepotan dan masih sumir, jadinya khas sutradara dan penulis skenario film Indonesia. Bertele-tele, dan suka menjelas-jelaskan secara tak jelas.

Memang cerita Madras Cafe adalah karangan, fiktif, meski berdasar kisah nyata. Tetapi ketika menyangkut dokumen sejarah yang masih gelap (atau kalau terang abu-abu), kayaknya para penulisnya lebih membelokkan ke cerita spionase yang (lagi-lagi menurut saya) terlalu menjelas-jelaskan tapi tak meyakinkan. Harus banyak membaca novel-novel Ian Fleming nih!

Tapi mungkin juga karena posisi dan sikap politik yang tidak jelas, persis posisi PM Rajiv Gandhi, yang justeru jadi korban. Film ini juga menjadi tidak meyakinkan siapa hero dan pecundangnya. Wajar jika menjadi kontroversi dan menimbulkan amarah etnis Tamil, yang dituding berada di belakang pembunuhan Rajiv Gandhi. Sementara persoalan suku Kinshala (Buddha) yang menjadi majoritas di Sri Lanka (75%), dengan etnis Tamil (dengan latar Hindu dan Islam, 25% penduduk Sri Lanka), sampai kini belum selesai. Apalagi kemudian konflik seperempat abad lebih itu berkembang menjadi konflik agama.

Namun di luar kesan (saya) di atas, film ini memberikan bukti India tak bisa dianggap remeh dalam industri film. Mereka memiliki sumberdaya luar biasa, di samping dukungan pemerintah yang memadai. Indonesia sebagai bangsa ‘terbanyak’ ke-4, mestinya bisa belajar dari hal ini.  | @sunardianwirodono

Lockdown, Lock Don't, atau Lojon?

Melihat operasi PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), Pak Polisi rasanya makin ganas. Tak ada kompromi. Malam-malam sebuah café yang kedapatan dipakai kumpul-kumpul, bisa langsung diminta tutup. Yang berkumpul disuruh bubar. Jangan lupa bayar dulu.
Mengenai bagaimana melindungi rakyatnya, saya sih setuja-setuju saja, apa keputusan Presiden atau pemerintah. Protes atau tak setuju keputusan itu, karena tak ikut rapat, dan kemudian koar-koar di medsos, adalah kelucuan yang biadab.
Mereka memakai istilah lucu dan menggelikan pun, saya diam saja. Tak mau protes soal tata-bahasa dan ejaan. Bukan itu prioritasnya. Prioritasnya adalah: Wahai para ahli Bahasa bikinlah protokol logika berbahasa. Didiklah rakyat bawahanmu, yang menurutmu bahasa Indonesianya buruk. Tak peduli bahwa Bahasa Indonesia memang buruk.
Saya membayangkan mengenai keluarga kami sendiri. Anak saya perempuan, tiap hari harus kerja, sebagai penyiar radio. Dia bisa kerja pagi atau bahkan malam hingga dini hari. Kalau tidak berangkat kerja? Tentu hariannya dikurangi. Sedang suaminya, juga bekerja dengan jam bisa siang atau malam, sebagai pengantar barang antarkota antarpropinsi.
Tetiba, Achmad Yurianto bilang kerja di rumah, produktif di rumah, mohon maaf, pale lu peyang! Ini hanya sekedar menunjukkan, sudut pandang pemerintah atau pemimpin acap hanya dari satu sisi. Suruhan di rumah saja, menjadi persoalan bagi sebagian besar kelompok masyarakat. Bukan takut pada virus, namun dampak ekonomi yang mengenainya.
Di situ kompleksias persoalan sosialnya, bagaimana ketika sampai pemerintahan di bawah (gubernur, bupati, walikota, camat, lurah, kepala desa, kepala dusun, bahkan RW dan RT)? Di situ ada semacam missing-link. Menjadi bagian terpisah, seolah tak ada sangkut paut. Seperti Kabupaten Sleman memunculkan smart-market, melayani kebutuhan sayur online diantar sampai rumah. Bagaimana nasib para pejuang sayur kelilingan yang kini menganggur, karena lokdan-lokdon beberapa dusun dan kompleks perumahan? Siapa yang bertanggung jawab?
Ini sekedar informasi rahasia, jangan bilang-bilang. Di lingkungan saya yang jauh-jauh hari sudah pasang portal, membatasi wilayah, pun semalam ada yang meninggal positif terpapar Covid-19. Beberapa waktu sebelumnya, pihak rumah sakit mengatakan tetangga tersebut dalam status PDP, dan diminta isolasi diri. Karena RS penuh maka dilakukan isolasi mandiri. Ini keluarga yang tertutup, jauh sebelum ada perintah ‘di rumah saja’ memang selalu di rumah saja. Tetangga saya itu mungkin meninggal ke-4 di DIY dengan status positif Covid-19, dari data formal di Pemda DIY, karena update status setiap jam 16.00.
Belum sebulan, ia bisnis makanan online dan laris. Di sini Anda tahu, konteks portal, local lockdown dan produktif di rumah? Tanpa mengurangi otoritas tuhan, saya kira dia meninggal karena tubuhnya tak kuat menahan derasnya arus virus. Kenapa daya tahan tubuhnya lemah? Cem-macem sebabnya. Tanyakan dokter ahli yang menangani, Saya bukan ahlinya, dan tidak mau menambah isu.
Yang saya persoalkan lebih pada protokol solusi masalah, protokol jalan keluar, protokol antisipasi. Bukan hanya fokus mengantisipasi merebaknya virus, melainkan bagaimana meningkatkan daya tahan sosial masyarakat atas pandemi itu.
Persoalan dasar adalah tumbuhnya kesadaran masyarakat warga, kesadaran civil society. Jika yang sakit ditangani ahlinya, maka yang belum sakit (jumlahnya jauh lebih besar dengan rasio perbandingan jumlah penduduk), bagaimana kalau malah makin lemah dengan di rumah saja?
Penguatan warga bukan hanya dengan mengisolasi diri di dalam rumah. Tetapi ngapain di dalam rumah itu? Kerja di dalam rumah, atau produktif di dalam rumah yang bagaimana? Tidak semua orang punya tabungan di dalam rumah, apalagi di dalam rekening bank. Bagaimana Pemerintah memfasilitasi kelompok marginal ini? Bagaimana system dan mekanismenya, pengawasannya? Bagaimana infrastruktur sosial kita? Di mana peran pemerintah dalam mengedukasi dan pemberdayaan masyarakat, selain menghimba-himbau?
Kalau saya sendiri, sebagai pengangguran, sudah terbiasa di rumah. Meski pun ketika ada anjuran ‘produktif di rumah’, saya tak tahu gimana cara produktif, karena di luar sana produktivitas juga turun? Ya, fesbukanlah. Mau menjual barang-barang pribadi, siapa mau membelinya sekarang ini? Atau Pak Bupati atau Pak Gubernur, mau beli? Gimana caranya ketemu mereka, nawarin barang bekas?
Apakah ini Apocalyso Now? Saya mendapat pertanyaan itu dari teman. Saya balik bertanya padanya, bagaimana kita memahami ‘pembunuhan’ Yesus’? Mengapa dalam Hindu ada Dewa Cyiwa yang perusak? Bagaimana kita meyakini hukum karma dalam Buddha? Bagaimana dengan teori the end of history, matinya kepakaran, pembusukan politik, the end of the world?
Sesungguhnya ini saat tepat, untuk me-reset tata sosial dan susila kita. Misal soal pengetahuan basis mengenai kesehatan tubuh, toleransi, saling menolong, peningkatan anti-body, pemanfaatan lahan kosong, manfaat tanaman sayuran, dan sebagainya? Agar yang sakit fokus ditangani ahlinya, dan yang sehat makin dikuatkan karena nalar dan kesadarannya. Jangan sampai maunya lockdown malah nulisnya lock don’t. Masih mending ding, bukan lojon! | @sunardianwirodono