Masyarakat Sebagai Pelaku, Lawan Corona

Jika kita mendadak mati, selesai persoalan. Tak ngerti apa-apa lagi. Tidak ngerasa apa-apa lagi. Setidaknya mereka yang telah mati tak pernah bikin review atas kematiannya. Bukan soal ‘gimana rasanya mati, tapi kenapa mati?
Para ahli ketubuhan, mungkin bisa menjelaskan. Setidaknya post-factum mengenai sebab dan akibat. Namun kenapa ada dokter meninggal, saat menangani pasien terkena Covid-19? Mengapa ada tenaga medis mati bunuh diri, karena stress menangani pasien Covid-19, dan dia sendiri terkena virus itu?
Kecemasan paling menggelisahkan, juga kegelisahan paling mencemaskan, adalah kegamangan kita menjalani hari-hari ke depan. Baik bagi yang memiliki deposito pembagian ortu dan leluhur, memiliki tabungan minimal 12 bulan ke depan, apalagi bagi yang hidup day for day, jobless, yang proyek-proyek pekerjaannya mengalami cancel (dibatalkan) mulu.
Terbayang teman-teman saya, di sektor paling tak jelas. Tanpa asosiasi profesi. Tak ada aturan pasti. Terbiasa dalam improvisasi. Demikian pula mereka yang berdagang umroh, sorga, kata-kata, juga mengalami penurunan pendapatan. Meski saya kira untuk teman-teman ini jika menjalani lock-down 12 bulan, tak apa. Sebagaimana Mardani Ali Sera, yang tak lelah menyeru lokdan-lokdon, karena lima tahun hidupnya dijamin negara, sebagai anggota parlemen.
Tapi pasti orang seperti itu akan mencak-mencak, kalau Pemerintah melakukan utang luar negeri. Padal ia tahu anggaran negara sangat rentan gara-gara virus. Padal kita tahu, berapa persen rakyat yang mesti jadi tanggungan negara, dengan biaya langsung tunai, jika lokdon dilakukan. Hanya kurang dari 0,01 persen manusia seperti Budi Hartono, boss Djarum, yang konon merugi 72 trilyun rupiah gegara Covid-19, tapi toh masih senyam-senyum sembari main bridge.
Membacai “arah ekonomi” (bukan makro, tapi soal kendil sendiri), bisa bikin gamang. Membacai fenomena Covid-19, bukan hanya Indonesia. Negara-negara yang lebih baik ekonomi dan sosial-politiknya pun, terdampak. Tapi hanya di Indonesia orang bangga menjadi oposan, dengan memanfaatkan situasi. Namanya oposan ecek-ecek.
Sementara di beberapa negara yang tingkat kebahagiaannya tinggi (Nordik, Finlandia, Denmark, Norwegia, Swedia dan Islandia), tingkat penyebaran Covid-19 tak seganas negara lain. Di negara-negara itu, tingkat kepercayaan publik begitu tinggi. Juga relasi sosial mereka. Kepercayaan pada liyan, membuat relasi sosial menjadi penguatan imunitas mereka.
Memang menurut dokter ahli, pembacaan yang berlebihan (atas berbagai informasi Covid-19), bisa menimbulkan ketegangan tersendiri. Amygdala kita akan bekerja ekstra keras, menyebabkan stress. Akibatnya daya imunitas kita justeru menurun karena psikosomatik yang ditimbulkan. Sensasi (atau fantasi) rasa sakit, jadi seolah nyata.
Dalam masyarakat kita, himbauan untuk “menghindari” jauh lebih tinggi. Entah dengan social distancing, phisycal distancing, jaga jarak, di rumah saja, dan seterusnya. Tapi di mana sektor-sektor penguatan diri, daya imunitas, dan ketahanan sosial ekonomi kita menjadi himbauan bersama? Itu masalahnya. Karena menyangkut karakter, perilaku sosial, life-style, dan tingkat pengetahuan serta kepatuhan, berkait aturan dan disiplin masyarakat.
Festival Film Canes yang mestinya dihelat 12-23 Mei, diundur karena lockdown. Tapi pengurus festival, membuka venue-venue yang telah didirikan untuk para tunawisma (gelandangan). Setiap malam mereka menampung 50 hingga 70 orang di Cannes Town Hall. Dampak Covid-19 di Italia, bisa menimpa 12.000 gelandangan, yang tak punya akses sanitasi dan kondisi kesehatan mereka.
Andrew Wong, seorang koki di London, Inggris, terpaksa menutup restorannya karena Covid-19. Tapi kemudian dia menyiapkan kotak makan khusus, dan dibagikan secara khusus bagi masyarakat yang membutuhkan. "Apa pun yang bisa kami lakukan di masa depan, jika kami bisa membantu mereka dengan makanan dan mereka tersenyum, itu sudah cukup," kata dia. Wong mengatakan, dirinya bekerja sama dengan gereja maupun komunitas lokal untuk menyalurkan boks ke bank makanan atau tunawisma. "Ada hal di dunia yang jauh lebih penting dari pada untung atau uang. Jika kita hendak membantu, maka lakukanlah dengan sepenuh hati," katanya (reuters, 23/3).
Di Kanada, pengungsi asal Suriah membalas perempuan yang pernah membantu mereka dengan mengirim parsel makanan, saat si perempuan itu mengisolasi diri karena terdampak Covid-19. Robin Stevenson mengungkapkan, dia menerima telepon dari keluarga yang pernah dia bantu pada 2016, "Mereka menaruh berkat makanan di teras saya. Mereka melambai dari trotoar, dan menyebut bisa membawakannya dalam beberapa hari jika saya membutuhkannya," ujar dia.
Di AS, bintang film sekaligus mantan Gubernur California, Arnold Schwarzenegger, mendonasikan 1 juta dollar AS, atau Rp 16,1 miliar, untuk pemenuhan kebutuhan perlengkapan tim medis. Tulisanya di twitter, dia percaya masing-masing harus menjalankan bagiannya, daripada hanya duduk dan sekadar mengeluh.
Di Indonesia, mungkin juga banyak. Seperti di Jakarta, Buddha Tzu Chi Indonesia, memberikan bantuan 100 ribu alat rappid test dan 50 ribu masker. Semoga dibagikan gratis oleh Pemda DKI Jakarta. Kita meyakini, orang baik di Indonesia jauh lebih banyak. Hanya sering disingkirkan oleh media, yang sibuk mencermati persoalan-persoalan teknis semata.
Lupa mengabarkan persoalan-persoalan substansial, yang bisa mengajak masyarakat menjadi pelaku perubahan. Karena hanya diperalat terus-menerus sebagai bagian dari teori pressure group. Atau sebagai panggung belaka, untuk sekedar mengatakan mereka ahli. Meski tak tahu agenda dan prioritas.
Semoga dikuatkanlah Indonesia, dengan berbagi kebaikan dan bergotong-royong. “Rakyat kuat, Negara kuat,” gitu teriak Bung Karno. Asal jangan diperalat! | @sunardianwirodono

Ketika Engkau gelisah

Suatu hari, Benny Moerdani dibentak-bentak. Oleh lelaki yang jauh lebih muda. Bukan dari militer. “Ayo jalan! Terus angkat! Jangan diam,…!” teriaknya memberi aba-aba.
Saya menyaksikannya langsung. Di kawasan Jakarta Selatan. Waktu itu tahun 2002. Tentu Benny Moerdani sudah pensiun dari ketentaraan. Tak lagi berkuasa dan ‘mengerikan’. Ia saya temui sedang menjalani therapy untuk derita stroke-nya.
Memandangi sang jenderal, yang wajahnya sangat tentara, saya bayangkan tingkat keganasannya di medan perang. Ia punya reputasi baik. Juga disegani. Bahkan oleh Soeharto, yang mungkin menganggapnya sebagai anak macan. Berbahaya.

Menyaksikan Benny Moerdhani, yang susah payah mengangangkat kakinya, meski cuma beberapa senti, saya ingat Soeharto. Bagaimana orangtua itu? Lebih sentausa karena anak-anaknya konglomerat sukses? Soeharto baru 2008 meninggal, setelah empat tahun sebelumnya Leonardus Benjamin Moerdani mendahului.
Tak terbayang. Dua tangan Pak Benny susah payah menyangga tubuh rentanya, di antara dua batang besi yang mengapit. Hampir satu jam saya menunggui, bagaimana ia berjalan setengah meteran saja.
Begitulah manusia. Dan mungkin semua yang hidup. Akan mengalami proses dari kemunculan, kelahiran, pertumbuhan. Hingga saat menua, untuk kemudian lampus. Menguap. Sirna. Mengeja tiga huruf, sebagaimana mantra Darmanto Jatman; Ra dipepet, ka, sa. Rekasa. Samsara. Meski kata ‘samsara’ adalah bagian tak terpisahkan dari ‘baraka’, sebagaimana tergambar dengan puitis dalam film dokumenter Ron Fricke.
Dan kematian senyatanya sungguh menakutkan, ketika disadari. Sebetapapun nalar dan iman mencoba gagah memahami. Apalagi ketika bayang-bayang kematian muncul dalam kesadaran. Ketika manusia mengetahui ketidaktahuannya. Termasuk bagaimana menghindarkan diri dari Corona Virus Disease 19.
Para kadrun yang berlagak jumawa pun, saya kira juga takut mati. Meski meyakini kematian adalah jihad. Sekalipun di sorga dijemput 77, atau 200.000 bidadari, atau berapalah suka-suka mereka. Tujuh juta juga boleh. Meski saya tak sampai hati, membayangkan Fahira Idris disambut 7 bidadari saja. Apa yang akan terjadi?
Dalam hal misteri kematian, Aristoteles pun mungkin putus asa. Sehingga dengan sedih ia berkata, “Doa memberikan kekuatan pada yang lemah. Membuat orang yang tak percaya menjadi percaya. Dan memberikan keberanian pada yang ketakutan!” Bila kau tetap cemas dan gelisah? “Masuklah ke dalamnya,” berkata Ali anak Pak Thalib. “Ketakutan menghadapinya, lebih mengganggu daripada rasa takut itu sendiri.”
Namun ketika agama tak bisa menjawab apa-apa? Politik bisu-tuli? Ilmu pengetahuan seolah lumpuh? Kemanusiaan pelahan beku? Lieben heißt, unser Glück in das Glück eines anderen zu legen, tulis Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646 – 1716), ahli matematika dan diplomat Jerman. Tapi, masih adakah cinta untuk berbagi kebahagiaan? Demi kebahagiaan orang yang kita cintai? | @sunardianwirodono

Fakta atau Opini? Atau Fakta tentang Opini?

Media massa, mau cetak, online, audio-visual di Indonesia, masih merupakan bagian dari masalah bagi bangsa dan negara. Walaupun semua lembaga publik, yang jualan apapun di ruang publik, pasti menyantumkan visi dan misi kemuliaan mereka. Tapi kalau praktiknya sering berlawanan, atau bahkan ingkar?
Celakanya, ada yang ingkar karena sengaja dan ingkar karena bodoh. Dan itu bisa terjadi untuk yang bernama Tempo, Kompas, CNN, atau BBC, apalagi berbagai media online abal-abal yang pakai web gratisan.
Mungkin karakter medianya, namun menulis berita hanya dengan mengutip satu narasumber, untuk sesuatu yang interpretative dan menyangkut hajat-hidup orang banyak, saya kira hal itu masuk kategori dekaden. Jika jaman dulu ada yang dinamakan mengutip press-release, jaman kini bedanya melalui interview, meski tak jarang pula wawancara via telpon, atau bahkan sambil lalu via whatsapp.
Di situ tragedi ‘fakta adalah suci’ dalam sebuah pemberitaan. Bahwa wartawan mengutip omongan orang, adalah fakta (artinya, bukan opini wartawannya). Tetapi bahwa yang dikutip adalah opini, dan tanpa perimbangan dengan opini lain, hal itu merupakan penodaan kesucian fakta. Karena fakta yang dimaksud tidak dalam konteks, melainkan hanya sebatas teks.
Belum lama lalu, ada berita cukup bagus sepertinya, setidaknya dengan argumentasi narasumber. Bahwa jika Presiden Jokowi tidak melakukan lockdown, ia berpotensi melanggar konstitusi. Demikian berita yang saya maksud, mengutip omongan juru bicara PKS (yang katanya juga disuarakan presiden PKS).
Pernyataan nara-sumber itu bagus, karena berdasar pembacaannya atas UU No 6/2018 tentang Kekarantinaan dan Kesehatan (istilah lain untuk lockdown). Sayangnya, meski disebutkan pasal-pasal, berita tersebut sama sekali hanya bersumber dari satu pihak, atau tepatnya satu orang. Jika pun disebut pihak lain, hanya dikutipkan dengan kata “di satu sisi Jokowi menyatakan,…”.
Apa yang dikatakan nara-sumber bukanlah fakta, tetapi interpretasi. Fakta dalam dunia pers bukan bagaimana peristiwa wartawan mendapat data. Namun apa yang disampaikan oleh data. Itu persoalannya. Bahwa ada “peristiwa pernyataan”, memang. Tapi pernyataan dari opini atau interpretasi narasumber bukanlah fakta. Dan karena itu, bisa tidak suci.
Interpretasi narasumber yang superlative, bisa lamis dan amis (sekalipun faktual ia mengatakan ‘itu’). Apalagi dalam kasus penyebutan pasal UU Kekarantinaan itu, narasumber hanya berdasar satu-dua pasal yang menguatkan agumennya. Ia sama sekali tak menyinggung pasal lain, bahwa hal tersebut menuntut syarat dan ketentuan berlaku. Pada sisi itu, membicarakan UU dari satu pihak, apalagi satu orang, menjadi tidak kredibel untuk sebuah ‘kebenaran’ yang dibayangkan sebagai fakta.
Jika saya tak begitu kecewa pada PKS, karena saya kira demikian karakter partai itu. Sah-sah saja secara demokratis, meski tidak bijak. Yang lebih saya kecewakan, media yang menulis berita itu. Saya tidak tahu siapa yang bodoh, reporter atau redakturnya. Atau memang niatnya mau memakai hal itu sebagai framing? Mangkanya kini banyak artis media yang lebih banyak muncul karena kontroversinya? Saya tidak berani mengritik media. Nanti saya bisa dibunuh dan tidak popular. Mending ngritik penyanyi ndangdhut saja!

Gersos versus Medsos, dan OKB (Orang Kaya Bodoh)

Mungkin maksudnya baik, namun yang terjadi dalam Operasi Pangan Murah di DKI Jakarta kemarin (22/3), adalah kekonyolan. Penyelenggara tak memahami psikologi sosial masyarakat.
Pejabat publik masih memposisikan diri seperti OKB (Orang Kaya Bodoh), yang suka bagi duit tiap Lebaran, atau apalah. Ngundang wartawan pulak! Coba ingat, yang terjadi selalu kekacauan, dengan satu-dua tewas karena terinjak-injak.
Cara-cara semacam itu, mungkin ditiru dari raja-raja jaman dulu, kayak ritual nyebar udik-udik. Mungkin sang raja seneng ngelihat rakyat uyuk-uyukan berebut receh. Kayak pedagang bakso di Jateng beberapa bulan lalu. Untuk rasa syukurnya nyebar duit dari teras lantai dua rumahnya. Tetangganya berebut uang itu di bawah.
Meski Pemda DKI Jakarta sudah mengatur begitu rupa, entah pakai kartu ini-itu, atau berbagai himbauan, toh warga tetap berupaya saling dulu. Takut kehabisan. Bangsa kita tak disiplin bukan karena tak bisa diatur, namun kemiskinan bisa menimbulkan kebodohan, dan keduanya bisa memunculkan berbagai efek penyakit sosial. Antara lain tak sabaran dan tak menghargai liyan.
Makanya dalam ajaran agama sering dikatakan kefakiran bisa mengundang kekafiran, meski kekayaan juga bisa mengundang kekufuran. Dalilnya jelas, manusia pada bawah sadarnya adalah homo-homini-lupus, sebagaimana ditulis Plautus ribuan tahun lampau.
Fakta global Covid-19 menjadi pandemi. Artinya ahli-ahli medis kelas dunia pun kewalahan. Menjadi norak dalam situasi itu, mengamini komentar miring orang yang nggak ngerti sama sekali soal kek gituan. Entah itu bernama Gatot Nurmantyo, apalagi Tengku Zul. Wong soal agama pun mereka tak meyakinkan.
Sekarang teknologi sudah sangat maju. Pengguna aktif internet di Indonesia 171 juta, sementara jumlah ponsel mencapai 236 juta, dengan 270-an juta penduduk Indonesia. Tinggal para pejabat publik dan para pejuang relasi sosial membangun sistem dan mekanisme, jika orientasinya adalah mengantisipasi penyebaran virus Corona berkait himbauan ‘social distance’.
Pada situasi-situasi darurat itulah, saya kira, fungsi atau tugas pejabat publik dimaksimalkan. Bagaimana bukan hanya mendata, tapi mendatangi rumah-rumah warga. Bukan warga disuruh berduyun-duyun, ngantri di ruang-ruang terpusat, apalagi di rumah dinas. Cara-cara kuno itu mesti ditinggalkan. Kecuali memang sengaja menjadi agen penyebar Covid-19. Agar terjadi situasi chaos. Kematian massal. Muncul ketidakpercayaan pada pemerintah. Dan kudeta.
Meski pun yakinlah, para pelaku seperti itu akan dikutuk sejarah. Karena bisa dipastikan tak akan membawa situasi lebih baik, semengaku lebih pinter kayak apapun daripada Jokowi. Dalam situasi dunia seperti ini, Rizal Ramli pun yang konon ahli ekonomi, tak akan bisa mengerem pertumbuhan ekonomi yang menurun. Bisa jadi lebih buruk, karena yang percaya ia ahli adalah Fadli Zon. Padal Zon tak tahu apa-apa, kecuali kebaikan Soeharto, setelah sekarang merasa ditinggalkan Prabowo.
Tanpa harus menunggu inisiatif pemerintah, apalagi parpol dan elitenya, kita semua bisa melakukan gerakan sosial itu, dengan telpon digenggaman kita. Setidaknya 3 atau 5 orang pun, bisa melakukan gersos (gerakan sosial) melalui medsos. Bukankah kita punya menteri Dikbud yang dulu sukses bikin start-up per-ojol-an yang bisa ditiru dalam skala kampung atau desa? Ini saat mengubah WAG tak hanya ajang perdebatan ecek-ecek, kayak soal sorga dan neraka itu.
Memutar distribusi sembako dan sirkulasi uang, agar tak berhenti di deposito orang kaya yang nyaman di rumah saja. Persediaan uang nasional kita cukup. Yang menjadikannya cupet karena distribusi tidak adil, dan sirkulasinya makin menyempit dengan adanya Covid-19.
Social distance secara perhitungan medis bagus. Tetapi secara ekonomi, harus diantisipasi. Konon di Rusia, orang yang keluar rumah bisa dipenjara oleh Putin. Tapi di Indonesia, bagaimana jika ada orang mati bukan karena terjangkit Covid-19, tapi kelaparan di dalam rumah?
Kalau tak diantisipasi, ekonomi riel kita bisa melumpuh, dan perlahan korban berjatuhan. Kita perlu gersos dengan medsos. Saatnya membuktikan medsos benar-benar media sosial. Karena mengutip ungkapan Joel Stein, setiap anggota masyarakat adalah tokoh masyarakat. Kita tak butuh pahlawan, yang cuma bisa berpose dan ngapusi. | @sunardianwirodono

Saatnya Turun ke Jalan, Bukan Antisocial tapi Antibody!

Tadi pagi, ada sepasang suami-isteri sudah sepuh, dengan sepeda motor mereka berboncengan. Menawarkan dagangan sayuran mateng dari pintu ke pintu. Dan belum ada yang membeli. Saya hanya bisa jatuh kasihan, tak bisa menolong dengan membeli dagangan mereka, karena juga tak punya duit.
Saya hanya punya imajinasi. Membayangkan, anak-anak muda di komunitas tertentu, di kampung atau desa-desa, berhimpun untuk menolong saudara-saudara selingkungan (model-model sepasang suami-isteri yang saya ceritakan itu). Orang-orangtua dan para pencari nafkah konvensional itu, saya kira akan tertolong sekiranya di lingkungan ada yang mampu menggunakan medsos untuk ‘sos’ dalam arti sebenarnya.
Misal membuatkan aplikasi atau secara terkoordinasi membantu promosi dan menawarkan dagangan yang miskin dan buta teknologi itu. Menawarkan ke relasi mereka, para netizen, untuk membeli sebagai aksi kepedulian, apalagi dengan deposito berlimpah.
Karena yang kita butuhkan sekarang, bagaimana mengatasi dampak ekonomi bagi rakyat kecil. Covid-19 yang memporak-porandakan semuanya. Tidak di Indonesia saja, meski dampak ekonominya selalu khas, masyarakat kecil sebagai korban. Bagi masyarakat besar, yang nerima gaji bulanan, tak begitu terdampak.
Untuk orang-orang seperti Rizal Ramli, Fadli Zon, Fahira Idris, dan orang-orang sejenis itu beserta komplotannya, pun saya kira Covid-19 tak berdampak apa-apa. Kecuali mereka juga jadi korban virus itu. Namun, yang ada, mereka justeru memanfaatkan situasi untuk menghantam pemerintah. Lihat saja cuitan orang-orang jenis ini di medsos. Frasa ‘menyalahkan’ jauh lebih kuat daripada empati terhadap situasi.
Saya mencoba membacai beberapa berita dari negara-negara luar. Belum saya temui kalangan oposisi memanfaatkan situasi. Atau karena media-media mereka lebih tahu diri, untuk prioritas bangsa dan negara? Sementara di sini media menerbitkan kontroversi, seperti memviralkan cuitan jenderal bekas, ngompori majoritas dengan sentimen agama. Apa tujuannya? Karena begitu ‘tugas’ jurnalistik?
Mendesak pemerintah melakukan lockdown? Jangankan lockdown, himbauan social distance pun, kini sudah terasa dampaknya. Dampak ekonomi, khususnya bagi rakyat miskin yang berada di sektor informal atau ekonomi mikro. Ibu-ibu buruh gendong di Pasar Beringharjo, lebih banyak duduk manyun. Volume orang belanja turun drastis.
Kemarin saya sempatkan masuk ke kota, siang dan juga malam. Suasana Yogyakarta sungguh lengang. Lalu-lintas lancar. Udara terasa cerah dan longgar. Menyenangkan tapi sekaligus mendebarkan. Semua itu karena Covid-19.
Semua orang tampak benar-benar ketakutan. Apalagi yang terpapar justeru kebanyakan bukan kalangan bawah. Ada Menteri, Walikota, kepala kejaksaan, dokter, guru besar, penari, dan lain sebagainya.
Pemerintah Indonesia, saya kira tak tinggal diam. Mereka bekerja keras dengan dukungan mentalitas para aparat yang beberapa keparat juga. Tidak mungkin tidak mereka mengantisipasi. Karena dampak Covid-19 itu nyata dalam pertumbuhan ekonomi. Sementara dengan enteng saja, Rizal Ramli ngetuit di medsos. Menceracau seperti tak pernah mendapat ajaran etika.
Saya kira Sukarno benar, negara kuat karena rakyat kuat. Bukan sebaliknya. Jika di antara kita, masyarakat warga ini, juga masyarakat warga dunia maya, tumbuh kesadaran untuk saling membantu. Ini saat yang tepat untuk kembali ke fitrah. Yang kuat menolong yang lemah. Yang kaya menolong yang miskin. Yang punya banyak kesempatan menolong yang kepepet dan kehilangan akses.
Karena kondisi ekonomi kita memang masih timpang, dan tidak adil. Ada simbok rakyat kecil yang jualan kayu bakar ke pasar kota. Jalan kaki sejauh 25 km pp, untuk Rp 30 ribu. Tapi ada pula Tommy Soeharto, yang tanpa kerja pun duit bisa nambah sendiri. Lha, kalau penjual kayu bakar tadi tak ketemu pembeli dagangannya? Salah Jokowi?
Jokowi pun, saya kira takkan mampu menyelesaikan warisan negara bubrah ini sendirian. Apalagi di bawah tekanan dan rongrongan penumpang gelap. Yang kadang, mereka bangga mempertontonkan tanpa moral.
Namun saya senang, beberapa teman mulai melakukan aksi, turun ke jalan. Bukan demonstrasi dengan mengatasnamakan HAM atau demokrasi (yang beberapa jadi profesi). Bukan pula aksi membantu secara medis, karena sudah ada ahlinya, dan mereka sudah berjuang luar biasa. Melainkan turun ke jalan membagi sembako, atau sebatang sabun, nasi bungkus, beras per-setengakilo-an, dan sebagainya.
Karena ada rakyat jelata yang tidak terkena Covid-19, tapi terkena dampak social distance, sebagaimana Jenderal Doni Monardo terus-menerus menghimbau di TV: “Tiga, di rumah saja!” Dan kita pun takut berinteraksi atau pun bertransaksi. Dalam sisi lain, itu membuat sektor riel ekonomi kita melemah. Memakan korban para jelata yang terbatas pilihannya. Dan tak punya tabungan.
Saatnya turun ke jalan, atau door to door, membantu para jelata. Jangan ngarep mereka, para politikus atau elite, yang terus saja kasak-kusuk. Ngarep pemerintahan jatuh karena Corona. Mengutip makian Darmanto YT dalam sajak ‘Vino Il Papatore Ristorante’: “Dasar coro, lu!” | @sunardianwirodono

Virus Tentara Allah

Di atas ranjangnya, Mahatma Gandhi terbaring lemas. Penyakit mulai menggerogoti tubuhnya yang tak lagi muda. Perjuangan India hampir sampai waktunya. Tapi justeru konflik pecah di bawah.
Semula, baik Hindu, Islam, Yahudi, Sikh, di tanah India bersatu di bawah Gandhi, yang mempertontonkan agama kemanusiaan. Menolak kekerasan, tapi dengan tidak melakukan hal yang sama. Dan rakyat India mempermalukan Inggris tunduk dalam kutukan sejarah, sebagai negara biadab.
Beberapa orang menginginkan India untuk semua, tapi Ali Jinnah ingin membawa kaum Islam mendirikan negara Pakistan, berpisah dari India. Dari sanalah persaudaraan Islam dan Hindu pecah. Meski umat Islam yang tetap setia dan mendukung gagasan Gandhi tak sedikit. India untuk semua.
Menerobos kerumuman orang yang berdoa tak jauh dari kamar Gandhi, seorang lelaki melemparkan parangnya, tak jauh dari pembaringan Gandhi. Lelaki itu marah, dan dimaki-makinya Gandhi. Dia seorang Hindu, anak-anaknya tewas dibantai kelompok Islam. Dia tak peduli apapun, juga omongan Gandhi agar rakyat India bersatu. Dia ingin balas dendam. Tak peduli dengan neraka. Ia merasa sudah berada di neraka.
“Kau ingin tahu jalan keluar dari neraka?” bertanya Gandhi pada lelaki yang marah itu. “Angkat anak dari anak-anak muslim, yang juga kehilangan orangtuanya, karena terbunuh dalam konflik itu. Asuhlah dia dengan agamamu, tapi biarkan dia tumbuh dengan agamanya. Maka kau akan terbebas dari neraka,…”
Lelaki Hindu yang semula beringas, makin mendelikkan matanya ke arah Gandhi. Tapi dengan gemetar, tiba-tiba ia bersujud. Mencium kaki Gandhi dengan tangisnya yang pecah.
Gandhi adalah manusia nyata yang pernah ada di dunia, yang Albert Einstein pun tak mampu memecahkan rahasianya. Bagaimana mungkin di bumi ini, ada manusia seperti Mahatma Karamchand Gandhi?
Gandhi akhirnya bertemu dengan Muhammad Ali Jinah, dan mengatakan India bersatu ialah menunjuk Jinnah sebagai Perdana Menteri pertama. Jawaharlal Nehru, kompetitor kuat Jinnah, tunduk pada keputusan mutlak Bapak India yang dihormatinya. Tapi Jinnah tetap pada keputusan, mendirikan negara Pakistan yang muslim, daripada tetap di India yang majoritas Hindu.
Sebelumnya, menjelang keberangkatan Gandhi menemui Jinnah, di pintu gerbang ashram, berjubel para pemuja dan pengikut fanatik Gandhi. Mereka menutup pintu gerbang dengan membuat pagar betis. Mereka tak ingin Gandhi pergi menemui Jinnah.
Namun ketika Gandhi lewat, orang-orang itu ternganga, kelu, tak kuasa, diam kaku. Membiarkan Gandhi leluasa menerobos pagar betis. Gandhi marah, atau setidaknya menaikkan volume suara lebih dari biasanya; “Saya adalah seorang Hindu, Islam, Yahudi, Sikh,…!”
Sekarang ini, dunia diserbu tentara Allah yang oleh manusia dinamai Corona (corona virus disease 19, atau Covid-19). Tapi ini bukan tentara Allah yang jahat, seperti dikutbahkan oleh Uasuwok. Ini tentara Allah yang sejati. Untuk mengingatkan ummat akan esensi agama kembali, ke fitrahnya yang mestinya bernalar, bermartabat, welas asih.
Bukan kok sekedar dipakai secara ecek-ecek melawan virus dengan cara konyol, mengeksploitasi fanatisme buta terong ungu. Terus kemudian kalau tewas akibat virus itu, dibilangnya takdir. Padahal Takdir Alisyahbana sudah meninggal. Kalau takdir, tuhan dong yang tanggung jawab? Padal itu semua lebih karena manusia bego dan keras kepala yang tak bisa menjaga diri.
Jika virus Corona, atau penyakit apapun, bisa menyerang ulama, apalagi ustad abal-abal, pendeta, pastor, bahkan dokter, juga Ningsih Tinampi yang sakti itu, Menteri, Guru Besar, orang pinter dan kaya, orang miskin dan bodoh, tak ada hubungannya dengan segala macam status sosial itu. Dan juga bukan karena cilaka-13, sial, takdir dan seterusnya. Namun ada sebab-akibat yang terjadi dalam proses waktunya berkait status tubuhnya.
Gambaran gampangnya, dalam satu rumah pun, jika semua tertular virus flu atau batuk, ada saja yang kalis dari serbuan. Ialah yang kondisi fisiknya baik, daya imunitasnya tinggi, dan mungkin juga perilaku serta disiplinnya, relative lebih terjaga dari yang lain. Nggak ada hubungannya dengan tuhan, karena rumusnya sudah diberikan.
Mungkin tuhan tinggal tidur saja, ketika alam semesta sudah berjalan dengan hukum-hukumnya. Mungkin lho, nggak usah ngamuk. Yang ngomong Gusti Allah ora sare, seolah menunjukkan keakrabannya, bisa menyambangi Gusti Allah sampai kamar tidurnya. Padal, dengan formulasi hukum sebab-akibat, Gusti Allah bisa tidur nyenyak. Membiarkan alam semesta bekerja dengan sendirinya.
Yang bodoh dan lemah iman, tetap saja akan dieksploitasi oleh yang mengaku ahli agama (apa saja), ahli strategi, ahli tentara, ahli hoax, ahli omong kosong. Ahli omong kosong itu misal ngaku ahli sorga tapi tidak ahli neraka. Karena tak mungkin ada sorga tanpa adanya neraka.
Gandhi sendiri akhirnya gugur ditembak dari jarak dekat, oleh nasionalis Hindu Mahasabha, 30 Januari 1948. Bagi Gandhi, betapa tidak pentingnya agama, ketika sama sekali justeru membuat manusia menjadi bodoh, lemah iman, dan kehilangan empati kemanusiaannya. | @sunardianwirodono

Ayo Lojon, Pak Presiden!

Pada suatu hari, entah senja atau bukan, gak penting, Kediri ambruk. Bukan di jaman ketika Dewi Kilisuci ngambek bertapa di Goa Selamangleng. Tapi kala itu, jaman SBY yang didesak meratifikasi UU Tembakau.
Waktu itu, para buruh pabrik rokok GG mogok selama 5 hari berturut. Saya nggak sebut buruh pabrik rokok Gudang Garam, nanti dikira promosi. Makanya cuma saya singkat inisialnya, karena bukan itusialnya.
Pemogokan itu, membuat bisnis sayuran, yang tiap sore menggelar dagangan di sekitar pabrik, menyongsong kepulangan para buruh, kehilangan pembeli. Demikian juga yang menyediakan rumah untuk parkir sepedamotor dan sepeda kayuh. Tak ada pemasukan.
Tak ada pemasukan, bagaimana dengan pengeluaran? Itu hanya bisa dilakukan mereka yang punya tabungan, yang tidak defisit tentu. Betapa nyeseknya mendengar suara yang sembunyi di kotak ATM, dengan nada sopan; “Maaf, saldo anda tidak punya empati,…”
Mereka yang hanya berpenghasilan pas-pasan, tiada kerja tiada duit, pasti meringis. Karena tak dapat memberi uang saku anak-anaknuya yang sekolah. Akibatnya, yang jualan makanan dan minuman di sekolah, juga kehilangan pembeli. Yang buka toko kulakan, juga terkena imbas. Teori yang sangat sederhana.
Mbak-mbak yang malam-malam jualan susu dan tempe goreng anget, juga manyun nunggu pelanggan yang sirna. Tak bisa ngirim duit ke ortu dan anaknya. Dan seterusnya.
Lalu, kenapa orang teriak “lojon, lojon, lojon, Pak Jokowi”? Karena lojon emang paling enak. Bagi yang pernah merasakan. Saya mah, belum pernah. Ini jaman ketika Jokowi Presiden, dan para politikus karir baper nggak sembuh-sembuh. Sejak dikalahkan si tukang kayu.
“Hai tukang kayu, bagaimana caranya menanam duit, sambil lojon?” begitu kalau tak salah, nyanyian anak-anak TK. Kalau salah, maafin. Bukankah pepatah Arab mengatakan ‘al insaanu nahaluk khatho’, seperti kutip Prov. Musni Umar? Jangan tidak percaya padanya. Kutipan beliau pasti benar, karena rektor Ibnu Chaldun bukan Ibnu Chadrun.
Bertanya pada Tukang Kayu, itu sungguh bikin nyesek. Bener-bener pecundang ‘kan, jauh-jauh sekolah sampai AS, dididik di akademi militer paling sohor, eh, kalah nasib dengan es-satu ilmu kehutanan. Dan tukang kayu spesialis meubel pula.
Tapi begitulah Indonesia Raya. Apa yang tak bisa terjadi? Sekarang tambah lagi, ada mayor pensiun dini jadi ketua umum parpol. Hebatnya, anak buahnya kebanyakan para jendral gaek. Jadi, tak perlu heroik macam Moammar Khadafy ‘kan?
Kemarin, beberapa kepala daerah meliburkan sekolah. Apa tujuannya? Tapi, bagaimana reaksi yang diliburkan? Produktif atau kontra-produktif? Majas atau Horison? Pertanyaan terakhir itu, hanya laku di kalangan Kurnia Effendi dekaka.
Sekali lagi, yang muncul bukanlah respons, melainkan reaksi. Wabah virus, lebih banyak disikapi dengan menghindari, bukan dihadapi. Atau jika pun dihadapi, caranya dengan menghindar. Khas kita (kita? Elu aja ‘kali). Yang banyak dilakukan bukan mengeksplorasi, untuk meningkatkan daya imunitas, merawat lingkungan, bersih tubuh dan makanan, dan sebagainya.
Alih-alih nyuruh antre beli sayur, malah antre beli masker, toh daya beli cukup. Bahkan, yang dulu rajin salaman, cipika-cipiki, kini ada salam Corona. Tidak melanggar syari meski bukan muhrim. Kalau senggama, mungkin model robot Artoo Detoo.
Digerakkan apakah ekonomi Indonesia? Terbesar adalah sektor non-formal, atau ekonomi mikro. Maka ketika WHO mengatakan virus Corona bisa menyebar lewat duit, para pedagang kaki-lima ketar-ketir, tak akan ada yang mau transaksi tunai. Bisnis online startup asing, pasti bergembira-ria. Meski senyampang itu, Corona memang sudah menguras duit negara. Atas alasan situasi darurat, pengawasan menjadi lengah.
Lojon pasti juga disukai orang kaya, kelas menengah atas. Apalagi elite partai atau politikus busuk anggota perlemen. Padal mau reses setengah tahun pun, Indonesia juga kagak bakal ambruk. Karena mau pro-pemerintah atau oposan, sama tak pentingnya.
Indonesia berlimpah pemikiran cerdas, antara lain sebagaimana Sukarno menemu kata ‘gotong-royong’ yang konon orisinal budaya Nusantara. Tapi toh justeru sekarang berbalik 180 derajat. Ini contoh bangsa paling tak bisa bergotong-royong. Alih-alih bersatu-padu. Yang ada malah padu dhewe-dhewe, satu-lawan-satu, di media.
Demokrasi memang menyesakkan. Karena terlalu banyak diskusi dan adu mulut. Karenanya, Clement Atle, mantan PM Inggris, pernah ngendika, “Demokrasi akan efektif bila engkau mampu membuat orang lain tutup mulut.” Mau? Kayak Soeharto?
Jadi, nasibmulah Pak Presiden. Maka, orang-orang, yang dulu mendukungmu pun, meneriakkan; “Pak Pesiden, ayo lojon! Lojon, Pak, cepetan. Barengan orgasme, nih!”
Karena lojon itu paling enak, bagi mereka yang tak bisa samen-werken atau bekerja sama, apalagi punya pasangan. Lojon bisa mencapai kepuasan sendiri, tak peduli orang lain puas atau tidak. Karena dikerjakan sendiri, di kamar tertutup. Tak perlu pasangan apalagi yang beda pandangan. Cukup main fantasi. Mau dengan Jihan Fahira atau Rizieq Shihab? Terserah selera!
Lojon is the best. Tanya anak-anak muda Yogya. Terutama mahasiswa yang siang-siang nutup kamar kos, takut virus Corona katanya. Ayo lojon, Pak Presiden! | @sunardianwirodono

Bagusan Mana, Antara Media Mainstream dan Medsos?

(1) Masih soal Corona. Agaknya ini menjadi contoh paling serius, bagaimana bangsa dan negara ini mengatasi, atau menyikapi, suatu persoalan secara krisis atau pun kritis.

Apa beda krisis dan kritis? Menurut KBBI, bisa sama bisa beda. Itu membingungkan. Dari sisi bahasa saja tidak kompak. Bahwa bangsa ini dari sisi peradaban masih muda. Maka kalau ada budayawan ngehek, entah itu bernama Ridwan Saidi, atau nama-nama yang dibudayawankan media mainstream, hanya menunjukkan media mainstream pun bisa jadi sumber masalah.

Dalam KBBI krisis diartikan sebagai keadaan berbahaya (misal menderita sakit parah sekali, keadaan genting, kemelut, saat yang menentukan ketika situasi menjadi berbahaya dan keputusan harus diambil). Bisa juga dalam pengertian kemerosotan seperti dalam istilah krisis ekonomi, krisis keimanan, krisis kepercayaan.

Namun dalam KBBI juga disebutkan kata kritis, yang mempunyai arti kata sama dengan krisis, dengan imbuhan makna lain: (1) bersifat tidak lekas percaya; (2) bersifat selalu berusaha menemukan kesalahan atau kekeliruan; (3) tajam dalam penganalisisan. Makna 1, secara logika masih selaras dengan penjelasan awal. Makna 2 dan 3, jelas berbeda.

Sama-sama istilah serapan, apakah kita sudah sepakat soal identitas dan makna virus Corona? Dalam pandangan pemerintah, masyarakat awam, ulama, maupun media (mainstream dan medsos), sangat beragam. Sesuai kepentingan dan otaknya.

Orang gila kasus ketemu kasus gila, klop kata Gus Dur. Apa yang ditulis Fahira Idris, anggota DPD dari DKI Jakarta, sangat jelas; Menunjukkan tingkat kebodohan paling akut, apalagi sebagai pejabat publik. Fahira menulis angka-angka yang terkena virus Corona. Bagaimana akurasi dan apa rujukannya? Mengerti kriteria medisnya?

Berapa sesungguhnya yang comfirmed terkena virus Corona di Indonesia? Belum ada data. Dua pasien yang dikatakan terindikasi, masih dalam proses observasi, pasien dalam pengawasan. Artinya belum positif terjangkit virus. Tapi penghakiman sudah muncul.

Mengapa soal virus Corona, yang belum jelas persoalannya, menjadi pusat kekacauan? Senyampang itu, mengapa kita tenang saja setiap hari ada 80 orang meninggal karena kecelakaan lalu-lintas? Bagaimana dengan kanker paru 1,7 juta penduduk Indonesia? Berapa orang mati tiap hari karena narkoba? Bagaimana dengan virus dengue (DBD), yang tiap tahun menular ke 70,000 orang, dengan daya tular lebih hebat dari corona? Tahun lalu, yang terkena DBD lebih dari 100.000 orang. Semua angka itu bisa dirujuk pada lembaga terkait. Kenapa tak ngomyang?

Ada redaktur media bilang fakta itu suci, dan disembahnya, tapi kenapa menulis ini dan bukan itu? Ada yang namanya pilihan bukan? Pilihan karena apa? Prioritas? Kesiapan? Kepentingan? Tafsir? Itu semua berjalan dengan logika bukan? Logika membangun opini untuk memutuskan bukan? Kecuali kerja tanpa otak! 

*

(2) Apakah media mainstream lebih bermutu dari medsos? Pertanyaan itu mengusik usai menonton acara Rosi (Kompas TV, 5/3/20, semalam), dengan narsum pemain media mainstream kompasdotkom, tempo, dan TV One. Tentunya juga Kompas TV, karena Rosi sebagai host tampak reaktif mewakili kepentingannya (sebagai pegawai media mainstream). 

Sikap tiga narasumber media mainstream itu, menunjukkan otoritas kepentingan mereka. Mungkin eksistensinya terancam dalam jaman berubah ini. Ketika internet muncul, dan pola komunikasi serta interaksi antarmanusia (juga antarbidang) berubah, pernyataan-pernyataan mereka tidak relevan. Apalagi menilai media mainstream dari nama dan alamat jelas, medsos tidak jelas, sangat individual, anonym, bahkan pseudo-name.

Di jaman digital ini, nama dan alamat tidak penting. Untuk mendeteksi, cukup dengan hukum logaritma. Tidak lagi secara analog. Kepolisian Indonesia pun sudah bisa mencari di mana media abal-abal, dengan nama dan alamat yang “tidak ada” itu. 

Intinya adalah content. Kini semua orang bisa memiliki media. Istilah Joel Stein, dalam abad ini semua anggota masyarakat adalah tokoh masyarakat. Institusi tidak penting, karena kenyataannya semua berangkat dari kualitas dan kapasitas individu.

Buktinya? Orang MUI bisa bilang virus corona karena suka makan babi. Gubernur DKI Jakarta bilang situasi genting, tapi senyampang itu pemda-nya jualan masker ke masyarakat dengan harga pasar. Dimana gentingnya? Gentingnya tentu di atap. Kalau gentingnya di kepala, hasilnya seperti Anies Baswedan.

Betapa bisa lamisnya nama atau lembaga. Bukan sekedar identitas, melainkan juga pretensi dan tendensi. Media yang mengaku mainstream juga bisa salah. Bisa pula jahat. Bisa jadi juru penggelap, bukan penerang. Apa apologi Tempo soal Paus Fransiskus terkena Corona? Apa penjelas Kompas mewawancara pasien? Apa penjelas TV One dengan reporter berkostum heboh? Apa alasan Karni dengan narsum asal-comot soal Corona? 

Semua kembali ke moralitas individu. Kembali ke kualitas content. Tidak penting apakah ada nama teregistrasi dan terverifikasi atau tidak. Tergantung pada centhelan.
Masalahnya, centhelan kayak apa? Kepentingan pragmatis? Logika keadaban? Fanatisme agama? Atau nyari duit belaka? Tidak penting jargon-jargon seperti amanat hati nurani rakyat, menjadi terang dunia, enak dibaca dan perlu, memang beda, independen dan terpercaya. Atau cerdas basi jenaka pun basi?

Lihat saja apa content-nya. Apakah berada di jalur eksplorasi atau eksploitasi. Itu salah satu cara menilai. Bahwa fakta itu suci, mungkin benar. Tapi bagaimana dengan tafsir, itu fakta bukan (fakta bahwa adanya tafsir)? Dan fakta soal tafsir itu suci kagak? 

Suci dalam debu? Suci stand up comedy Indonesia? 

* 

(3) Medsos lebih bebas merdeka dari segala tuntutan tanggung-jawab dibanding media mainstream. Kata siapa? Itu kata para pemain media mainstream dalam acara Rosi semalam. Enak saja! UU-ITE adalah ancaman nyata.
UU-ITE Jauh lebih berat daripada sekedar UU Pers dengan Dewan Pers yang lebih banyak sebagai dewa pelindung pers. Siapa yang melindungi masyarakat dengan medsosnya di bawah UU-ITE? Siapa pembelanya? 

Jika pun UU-ITE dianggap tidak berbahaya, lebih karena kesadaran dan pengetahuan masyarakat (juga pejabat negara) atas hukum, tidak sangat baik. Apalagi pada praktiknya hukum sering dipermainkan uang dan kekuasaan.
Bahwa ada keburukan medsos, yang tanpa kurasi dan pengawasan (ketika berpikir dan menyatakan pendapat), memang. Apa yang ditulis Joel Stein dengan istilah ‘trolls’, cyber-bullying adalah kenyataan sosial kita hari ini. Ada fasilitas penunjang untuk itu. Jaman nabi-nabi, belum ada internet, juga yang pasti belum ada Felix Siauw dan Tengkuzul.

Selama masih bernama media, maka pokok persoalannya adalah kualitas manusia. Sama dengan tidak sangat penting apakah bernama MUI, Menteri, Kompas, KSP, TV One, Tempo, ILC, Metro TV, Presiden, Golkar, PDIP, dan sebagainya. Sampai pada pernyataan ekstrim; tidak ngaruh ideologinya apa, pendidikannya apa, agamanya apa. 

Celakanya, dunia (apalagi Indonesia) tak sebagaimana digambarkan Alvin Toffler, dengan gelombang-gelombang perubahannya. Di Indonesia yang sangat liberal ini (artinya demokrasi tanpa aturan dan disiplin, juga pengetahuan), yang terjadi adalah gelombang puting beliung. Masih mendingan puting susu. 

Dengan reputasi sebagai negara nomor dua dunia, dari bawah, dalam tingkat literasi masyarakatnya, tiba-tiba masuk abad digital. Dan sebagai bangsa yang tak produktif, seperti kata Pram, makbedunduk muncul teknologi komunikasi yang canggih. 

Dalam soal kapitalisme, serta konsumerisme, Gus Dur bilang bangsa Indonesia tak perlu diajari. Jangan lupa, Karl Marx pun mengembangkan teori sosialnya setelah membaca tulisan Raffles mengenai tradisi gotong-royong masyarakat Jawa abad 17.

Media mainstream dan medsos sama saja, selama masih dijalankan oleh manusia. Dan jangan lupa, manusia Indonesia. Bisa jadi penerang dan penggelap. Bisa melakukan penerangan dan penggelapan. 

Lha wong menyebut sebagai media mainstream pun, saya kira, itu kebohongan awal. Mainstream kok cuman follower dari kenyataan dengan mengatakan fakta itu suci! Bukankah itu tafsir? Dan atas kehebatan tafsirnya bisa menjadi arus utama? Trend-setter? Itu berkat campuran opini bukan? | @sunardianwirodono

Yang Baik Membutuhkan Media Baik

Yang terburuk dari dunia media, adalah jargon ‘bad news is good news’. Dari sisi mana? Dari sisi spirit jualan. 

Maka ketika Dahlan Iskan menulis pasien terkait virus Corona, kita maklum; Begitulah orang jadul. Dalam etika jurnalisme dia boleh saja berargumentasi, namun dalam konteks masa kini, hal itu menjadi persoalan dengan komunikasi sosial dan psiko-sosial kita.

Termasuk bagaimana Kompas menulis wawancara dengan pasien virus Corona, dengan mengutip secara verbatim pernyataan narasumber; Bahwa selama di RS pasien tidak diberi obat. Hanya di Indonesia pasien bisa diwawancara media, dan disiarkan publik. Tanpa konfirmasi atau crosscheck bagaimana SOP penanganan pasien itu di rumah sakit.

Wartawan boleh bilang ini jaman keterbukaan, tapi jangan goblog-goblog bangetlah, apalagi seolah paling tahu. Era wartawan sebagai burung nasar, mungkin karena terinspirasi heroisme para wartawan di Amerika Serikat decade 70-an. Jadul banget. Ini abad digital Bung, di mana troll adalah fakta, bukan lagi perdebatan antara ini fakta atau opini! 

Maka bandingkan dengan penanganan kasus Reynhard Sinaga, monster sex di Inggris. Proses pengadilan berjalan dua tahun lebih, tanpa pers sama sekali mengetahui. Baru gempar ketika pengadilan menjatuhkan vonis pada lelaki asal Indonesia itu. Dan, Kompas TV merasa eksklusif dengan menyuruh Aiman Wicaksono memburu berita itu ke London. Basi, Bung! Apalagi isinya tanpa kedalaman, tak memberi impresi apa-apa selain kesan bombasme dalam meladeni kekepoan masyarakat Indonesia.

Sayang sekali pemerintah Indonesia tak punya official media yang bebas dari kepentingan pasar. Yakni media dengan informasi yang terukur akurasinya, standar, dan terkonfirmasi pihak-pihak kompeten serta punya otoritas. Ini negeri sangat liberal, mencari direktur TVRI pun antara lain yang jadi ukuran adalah ‘meningkatkan popularitas’ TVRI. Pasar ekonomi mulu pikirannya. 

Langkah Jokowi dalam hal ini pun terasa pragmatis. Ambil gampangnya dengan mengguyur milyaran rupiah bagi para influencer. Makhluk macam apa influencer ini? Jokowi sama sekali tak memerlukan official media, meski dalam manajemen informasi negara kelimpungan menghadapi berbagai isu. Jokowi lebih memilih nge-vlog pribadi, bahwa dirinya sudah 17 tahun minum jamu. Masih lama’an simbah saya, Pak. Sepanjang hayatnya minum jamu, sampai meninggal di usai 103 tahun dalam kondisi sehat.

Apakah program televisi semacam ILC bagian dari bagaimana bangsa ini meng-elaborasi suatu permasalahan, sebagai pokok bahasan yang urgen? Meski mempunyai durasi yang cukup panjang, program itu sering tak berimbang karena nara-sumbernya para pihak yang punya kepentingan masing-masing. ILC hanya sebuah ruang tinju, forum amplifikasi masing-masing pihak, dan sok bijak menyerahkan kesimpulan pada masyarakat. Karni Ilyas sebagai host, tidak representatif untuk meresume hasil diskusi, apalagi memberi impresi bagaimana terjadi proses transformasi nilai pada masyarakat. Ia hanya menambah penguatan masing-masing kubu.

Jika beberapa hari lalu saya menulis mengenai Lemhanas (Lembaga Pertahanan Nasional), bayangan saya di lembaga inilah orang-orang yang bekerja di ruang publik, entah itu pejabat negara maupun wartawan, penyiar radio, dsb., bukan hanya memiliki standar kompetensi. Melainkan juga kesadaran ideologi dan profesi,mengenai nilai pekerjaannya yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Sebuah lembaga yang mengedukasi dan observasi para calon profesional, agar secara teknis dan ideologis memahami masalah-masalah dasar seperti politik, psikologi, komunikasi massa, kebudayaan, sejarah, ideologi negara, dan juga filsafat. Bukan semacam BPIP yang sampai sekarang tak jelas pekerjaannya.

Dulu saya mendengar Jokowi mau melakukan revolusi mental. Saya milih dia. Di periode kedua mau membangun kualitas sumberdaya manusia. Saya milih dia. Tapi mana? Makbedundug muncul virus Corona, dan kita kelimpungan dibuatnya. Lha wong soal ekonomi gotong-royong BPJS saja, malah jadi ajang korupsi, baik rumah sakit maupun manajemen BPJS itu sendiri. Bagaimana rakyat yang urunan BPJS tidak mangkel? Tapi meski mangkel, dengan mentalitas korup di semua lini itu, saya tidak menjadi kamdrun (kampret di gurun), karena ngeri kemarin lihat pawai para mantan HTI bebas melintas di Malioboro, meneriakkan syariah-khilafah dengan kawalan Polisi. Kok bisa, Pak Pol? Dan media juga diam saja, takut didemo.

Moga-moga di masa depan kita punya media yang baik, sebagai cerminan bangsa ini tumbuh dengan baik. Itu sekiranya komunikasi kita masih membutuhkan huruf. | @sunardianwirodono

Lemah Syahwat tapi Ngacengan

Melihat dua mata Jokowi yang mbendul, wajahnya yang capek, ketika muncul di vlognya ngomongin bagaimana selama 17 tahun ia minum jamu empon-empon, saya hanya bisa menggumam; Kasihan orang baik ini. 

Untuk ngomong "minumlah jamu tradisional agar mampu melawan virus corona", Jokowi masih saja rendah hati. Tak mau cablaka, terus-terang, terang terus. Apakah dia berada di tempat yang salah?

Entahlah, saya tak tahu mau tuhan. Tapi kalau bener vox populi vox dei, artinya si dei menghendaki dia jadi presiden. Bahwa ada kurang dari separoh tak menginginkan, mereka mesti nerima aturan demokrasi. Tidak leda-lede, kalah tapi kasak-kusuk terus. Mbok Sabar, apa Mbok Berek, kayak ayam goreng itu lho, enak!

Jaman kerajaan dulu, lebih mudah. Nggak nerima raja baru lalu berontak. Siapa mati siapa digdaya, hukumnya jelas. Jaman sekarang, nentang raja tapi nantangnya di media. Ngejelekin negeri sendiri tapi motivasinya menjatuhkan pemerintahan. Dan dianya yang menggantikan. Makanya ogah disuruh pindah. Beda kalau ngusir orang, semena-mena.

Bukan kritik tapi gertak sambal, sambil nyuri dan nyari perhatian. Sibuk akrobat kata-kata belaka. Bukan hanya karena tak ada solusi diberikan, kritiknya sendiri sangat sumir. Menunjukkan bukan atas pemikiran kritis tapi krisis pemikiran. Dari cara penyampaiannya saja, kelihatan nir-adab dan nir-akhlak sebagai tanda tak mampu.

Yang paling dahsyat, para oposan Jokowi justeru memanfaatkan isu virus Corona. Dalam proxy war abad ini, mereka ini bener-bener bodohnya bodoh. Hingga hilang akal dan rasa kemanusiaan.

Apakah kita ngerti soal Corona ini, sesungguhnya? Pemberitaannya gencar banget, terutama dari luar negeri. Menjadi momok mengerikan. Dan celakanya, kita nikmati info-info itu pas musim hujan sambung-menyambung. Pergosipan jadi menggila sambil kemulan dan kelonan. 

Sebenarnya apapun virusnya (apalagi jika hal itu buatan manusia), pasti sesuatu yang bisa diantisipasi. Apalagi untuk negeri tropis seperti Indonesia. Belum pula kadar kesadaran akan kesehatan yang rendah, diam-diam membangun sistem metabolisme dan imunitas (daya tahan tubuh) yang lebih dahsyat, kuat, dibanding bangsa-bangsa kulit terang. 

Tapi kalau kadrun nggak percaya Jokowi, mongsok mereka tidak percaya info dari negara-negara besar, yang konon kafir dan lagi collaps ekonominya itu? Mereka bilang Indonesia tak punya kapasitas dalam menangani virus Corona, kan itu kalimat sexy banget sebagai tagline mendelegitimasi pemeritahan? Dan pembicaraan yang mestinya ilmiah jadi klenik. Tapi begitulah politik, termasuk politik perang dagang. Tak sedikit teman kita yang sukarela, tanpa sadar, jadi agen.

Hukum alamnya; Manusia yang sehat mempunyai daya imunitas tinggi. Dengan itu, ia bisa kalis dari berbagai serangan virus. Bagaimana cara sehat dan kuat jasmani? Pertanyaan bodoh nggak perlu dijawab. 

Sama seperti virus bernama hoax. Hanya memakan yang lemah pikir, lemah iman, dan lemah syahwat, tapi ngacengan.

Jokowi sebagai Pedagang dan Influencer

Presiden Jokowi berencana mengguyurkan Rp 72 milyar untuk influencer. Dengan hal itu diharap mampu menangkal dampak virus corona terhadap sektor pariwisata Indonesia. Itu dana pribadi? Enggaklah. Itu duit Negara, duit rakyat.

Keputusan yang aneh. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan anggaran Rp 72 milyar akan diambilkan dari APBN 2020. Masih ada sekitar Rp 298 milyar untuk promosi kegiatan wisata, maskapai dan agen perjalanan, berkait industri wisata kita yang terpuruk akibat (isu) virus Corona.

Apa itu influencer? Sejenis SJW (social justice warriors) bentuk lain? Inilah Indonesia. Siap-siap dengan perubahan nilai, juga moral. Influencer adalah orang yang bisa memberi pengaruh di masyarakat (via medsos). Saat ini, influencer banyak berseliweran di media sosial; Youtuber, selebgram, selebtwit, beautyblogger, travelblogger dan key opinion leader. Mereka para creator pembuat content di medsos.

Sebagaimana namanya, mereka menggunakan berbagai platform medsos, untuk memposting kata-kata, gambar, suara, atau video. Disebut influencer karena memiliki banyak pengikut setia. Pada sisi itulah, influencer digandeng sebagai rekan pemilik bisnis (maksudnya, pemesan atau pembayar). Tujuannya untuk mempromosikan produk dan meningkatkan brand awareness. Diharapkan, ujung-ujungnya, influencer  membantu si pemesan meningkatkan penjualan.

Mulai skala kecil, menengah, hingga pun untuk politik kekuasaan. Makanya dalam Pilpres, Pilkada, Pilgub, sampai Pildes pun, banyak di antara teman kita kaya mendadak, kemudian bikin café kopi atau bikin komunitas mobil kuna, dan seterusnya.

Cara pandang Jokowi, berkait penanganan wisata dan influencer ini, khas pedagang. Tidak salah mungkin, tapi itu menunjukkan caranya dalam melihat permasalahan secara keseluruhan. Atau paling tidak, kegagalannya dalam apa yang disebutnya sebagai membangun supra-struktur dan SDM bangsa Indonesia. Karena tak sabar, terdesak waktu? Sehingga sebagaimana Sukarno, sehabis sukses dengan Pemilu 1955, justeru membubarkan Parlemen, dan membentuk Kabinet 100 Menteri?

Hal itu pernah diucapkan pada para menterinya. Jokowi tak mau tahu bagaimana proses. yang penting hasil. Hasil tanpa proses, adalah omong kosong, kecuali dalam jual-beli. Kita yang tak punya pohon duren bisa punya duren karena kita punya duit. Tidak pentingkah bagaimana cara kita, atau proses punya duit itu?

Itu pertanyaan filosofis. Tertarikkah Jokowi pada persoalan strategis ini, karena dia ngomong akan fokus pada pembangunan SDM? Tapi kenapa ujung-ujung, antara lain, mbayarin influencer?

Langkah Jokowi ini, menghina para professional, atau para calon professional, yang memproses diri begitu hebat, tekun, kerja keras, kemudian dipecahbelahlah potensi itu dengan orang-orang bayaran, yang pasti akan bertumpu pada soal like and dislike.

Sementara kita tahu, di abad digital ini, dengan metoda algoritma dan manajemen troll, tidak sulit menjadi influencer. Itu soal kepandaian bermedia dengan segala aspeknya. Tergantung tega atau tidak mempraktikkannya. Karena bahkan dengan konten yang tak berkonten pun, seseorang bisa menjadi influencer, setidaknya punya jutaan followers.

Bukti Jokowi tak menghargai proses, ia sama sekali tak peduli Lemhanas (Lembaga Ketahanan Nasional) dan TVRI (serta RRI). Dua lembaga itu, sama sekali tak tersentuh. Malah mak-bedunduk muncul BPIP, yang di lapangan toh tak berdaya menghadapi berbagai kasus anti Pancasila, seperti intoleransi yang marak di berbagai daerah. Lha wong Menteri Agama, yang jenderal bekas pun, hanya omong belaka, jika tak boleh bilang punya agenda sendiri.

Jika kita (katakanlah saya) mengritik Jokowi, bukan karena benci atau kecewa atas pilihan, apalagi terus gabung kadrun (kadal gurun) dan kamdrun (kampret gurun). Karena Jokowi bilang dia akan tanpa beban, nothing to lose, maka kita ingatkan soal legacy-nya. Tentu saja, membangun Indonesia tidak mudah. Dan periode transisi ini lebih sulit lagi.

Pilihan atas Jokowi adalah tepat, daripada Prabowo. Prabowo jelek? Tidak banget sih. Cuma ia sosok paling lemah dan mudah ditempeli berbagai kepentingan, yang sebenarnya hanya memakai Prabowo sebagai tumbal.

Jokowi adalah inserting. Ia penting untuk pembangunan infrastruktur, yang selama ini hanya dibacotkan presiden-presiden sebelumnya, sejak Soeharto. Kita bener-bener negara brengsek di segala sisi, hingga trust masyarakat sulit terbangun.

Periode pasca Jokowi, barangkali baru akan menuju proses itu. Bagaimana demokrasi mestinya tak lagi direcoki kepentingan kelompok politik identitas, sebagai pelarian kegagalan dalam kontestasi demokrasi Pancasila. Itu pun seandainya berjalan mulus.

Karena tak ada seorang elite pun yang bebas skandal, kecuali Jokowi. Tapi justeru karena itu, ia harus pontang-panting. Poyang-payingan tak karuan. Karena di antara para pembantunya pun, belum tentu bersih dari kepentingan berbeda, apalagi sebagai musuh dalam selimut.

Kritik adalah cara lain ‘ngeman’, menyayangi. Karena kalau Prabowo bisa nyapres lagi, entah dengan Wapres bernama Anies Baswedan, berarti para rasionalis dan nasionalis terus harus turun ke jalan. Pertarungan masih panjang.

Di bagian tengah, saya sebut soal Lemhanas dan. TVRI (serta RRI), nantilah disinggung dalam tulisan lebih serius, sebagai bahan kritik pada Jokowi untuk hal-hal strategis. Meski saya juga tahu, resiko mengritik influencer pasti ada. Tapi ada kepentingan lebih besar daripada itu. 

Menjadi blogger, youtuber, fesbuker, instagramer, wa-er dari kelompok amatir dan independen, juga tetap bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Karena mengabdi negara adalah kewajiban dan kesadaran setiap anak bangsa. Bukan karena dibayar, apalagi masuk APBN Rp 72 milyar.

Ya, kecuali Jokowi hanya mampu membangun kesetiaan dan kewajiban warga negara dengan cara membayar. | @sunardianwirodono