Dan Amien Rais pun Dicuekin Jokowi

Dalam acara buka puasa (30 Mei 2019) di rumah besannya, Amien Rais menyatakan ada pihak-pihak yang ingin mempertemukannya dengan Presiden Jokowi. Sayangnya, Amien tak bersedia menjelaskan pihak mana dan siapa namanya. Pernyataan model begini, tak bisa dipertanggungjawabkan. Karena nilai bohongnya tinggi.

Persis sebagaimana pihak BPN dan Partai Gerindra. Katanya, kubu Jokowi menawarkan kursi menteri untuk rekonsiliasi. Gerindra menolak. Nah, sayangnya pula, mereka juga tak mau menyebut siapa yang menawari. Konon untuk menjaga etika. Padahal, jika tak mau menyebut nama, akan lebih etis jika tak dinyatakan ke publik. Karena bisa mengundang fitnah.

Amien menyatakan tak ingin datang ke istana. Tak ingin dianggap sowan menemui Jokowi. Karena khawatir diplintir sebagai upaya Amien mendukung Jokowi. Amien Rais meminta Jokowilah yang menyambangi rumahnya di Yogyakarta.

Tak lebih dari seminggu kemudian, Jokowi ke Yogya. Menyambangi Amien Rais? Boro-boro. Padahal selama dua hari kunjungan ke Yogyakarta, acara Jokowi tidaklah padat. Ia lebih banyak ngendon di Gedung Agung. Jika pun ada yang dikunjungi, menemui Sri Sultan Hamengku Buwana X.

Acara Jokowi, setiba di Yogyakarta Kamis (6/6), adalah ngajak Jan Ethes ke Malioboro Mall, ke Kraton Yogyakarta, shalat Jumat di masjid Syuhada, Kotabaru (7/6), dan mengajak keluarga belanja batik di Pasar Beringharjo (8/6), kemudian kembali ke Solo.  Tak ada acara lain. Dalam waktu longgar itu, tak sedikit pun disinggung soal Amien Rais.

Realitas sosial dan politik, Jokowi adalah Presiden. Juga pemenang Pilpres yang baru saja berlangsung (17 April 2019). Sedang Amien Rais, bukan presiden, bukan siapa-siapa. Meski dia adalah sesepuh PAN, penasihat PA-212, pengusaha pendidikan di Budi Mulia, dan seterusnya. Tapi apa pun, pada sisi itu, Jokowi dalam acara santai dua hari dua malam di Yogya, tak menggubris Amien Rais sama sekali. Apalagi menyambangi sesuai permintaan Amien.

Kita tak tahu, bagaimana Amien Rais, sesama wong Solo, memaknai hal itu. Namun membandingkan berbagai pernyataan verbal dan kasar Amien pada Jokowi, dari soal bebek lumpuh, ingin mengantarkan pulang ke Solo, hingga Tuhan yang malu; Amien sama sekali tak dianggep. Jokowi yang dibebeklumpuhkan, men-cuekbebek-innya.

Orang salah mengira. Dengan latar belakang paria, Jokowi dianggap anak bodoh, tak ngerti apa-apa. Tapi sebagai pembelajar yang cepat, dari kasta a politik di tengah para serigala haus-darah, Jokowi menjadi mahir bagaimana berkelit di antaranya. Hingga ketika menjadi Presiden, bisa dipecundanginya para kakap yang hendak menjebak.

Ia pribadi matang dan tegar. Pengambil keputusan yang berani dan mandiri. Teguh karena tulus. Kuat karena nothing to lose. Ia gambaran berbeda dibanding para lawannya, yang kebanyakan sarat agenda dan tendensi. Manusia-manusia penuh trik dan manipulasi, baik dengan pengetahuan dan agama. Jokowi membuat para seniornya kelicutan karena segan.

Para penghina, penghujat, pemfitnah Jokowi akan tahu, bahwa mereka berada di ruang hampa udara. Melayang-layang tak menyentuh bumi pijak. Sementara, Jokowi, yang jika kelak usai periode ke-dua, kemungkinan besar kembali ke Solo. Sebagai rakyat biasa. Menjadi kakek dari cucunya. Jalan-jalan ke mall atau iseng mendisain meubel gaya milenial.

Akan susah kita lenyapkan dalam sejarah politik kita, Jokowi sebagai sang nothing to lose. Tak terkena post power syndrome. Jokowi seolah diselipkan Tuhan. Numpang lewat dalam sejarah kekuasaan Indonesia. Sebagai pembanding dari begitu banyak politikus, akademikus, budayawanikus, para mereka yang di ruang hampa udara. Dengan gelembung-gelumbung udara bernama ngomdo.

Mungkin ini berlebihan, khususnya bagi yang membenci berlebihan pada Jokowi. Meski kaum pembenci takkan pernah bisa menjelaskan; Mengapa, juga karena apa, dan demi apa kebencian itu. Karena Jokowi adalah mimpi ideal sebagian besar rakyat Indonesia. Yang menginginkan pemimpin amanah dan fatonah. Yang kesidiqan dan tablighnya harus diterjemahkan dengan cara berbeda. Bukan dengan cara Rocky Gerung, Effendy Ghazalie, atau apalagi model kyai-kanjengan. Jokowi mesti dibaca dengan cara rakyat jelata yang tulus mencintai tanah air kebudayaannya.

Hingga ke depan kelak, semoga Indonesia dipimpin generasi baru Indonesia, yang bebas dari penyakit orba. Generasi masa depan yang lebih berani bersikap pada manusia-manusia ruang hampa udara, yang hanya sibuk sok milsuf, sok agamis, sok budayawan, sok penyair, sok nu, sok muhammadiyah, sok ulama, sok politikus, sok akademikus.
  
Karena begitu banyak warna dipakai sebagai legitimasi, sementara syaraf otaknya cuma item-putih mulu. Yang intinya, tak beda jauh dengan Si Brisik Rizieq. 

Sunardian Wirodono, penulis tinggal di Yogyakarta 

Amien Rais dan Gunung yang Berpindah

Pasca tumbangnya Soeharto, Habibie naik dan menjamin pemilu bebas. Dua tahun setelah Golkar menang di atas 70% pada Pemilu 1997, PDIP membalik sejarah. Partai politik Megawati itu, menang dengan suara 33,74% pada Pemilu 1999.

Pemilu pertama di jaman resformasi itu diikuti 48 (empatpuluh delapan) partai politik! Tapi empat partai tidak menandatangani hasil penghitungan suara Pemilu 1999. Yakni, Golkar (sebagai nomor dua, 22,44%), PPP (10,71%), PKB (12,61%), dan PAN (7,12%).

Tanpa tentara dan PNS, yang harus monoloyalitas ke Golkar, partai yang identik Orba itu rontok tanpa Soeharto. Golkar dikalahkan PDIP, representasi solid dari perjuangan Megawati dalam pertarungan politiknya dengan Soeharto. Megawati menjadi symbol perlawanan waktu itu.

Memang bukan pilpres langsung, karena presiden waktu itu masih dipilih oleh MPR-DPR. Disitu Amien Rais melakukan berbagai manuver, untuk mencegah kemungkinan naiknya Megawati sebagai presiden. Kenapa? Karena dia perempuan? Karena dia nasionalis-sekuler, yang berbeda dalam konsepsi politik Amien Rais.

Ketika mendengar Gus Dur dicapreskan Amien Rais, di Pondok Pesantren Buntet, Cirebon, Abah Buntet mengumpulkan beberapa Kyai Langitan. Di depan para kyai, Abah Buntet ngendika, “Kalau ada gunung berpindah, percayalah!” (maksud Abah, jangan percaya Amien Rais yang tiba-tiba dari penentang Gus Dur menjadi mendukung Gus Dur sebagai capres).

Celakanya, Gus Dur mempunyai perhitungan sendiri. Ia tak menolak tawaran Amien Rais, dan memang mengalahkan Megawati dalam voting pilpres di Senayan. Jakarta nyaris meledak, namun Gus Dur menjadi tameng hebat untuk merandek ledakan lebih luas lagi. Meski pun pada akhirnya, kita tahu, Amien Rais juga, sebagai ketua MPR-RI, menghentikan langkah Gus Dur (dengan terlebih dulu Amien meyakinkan Megawati untuk dinaikkan  sebagai presiden menggantikan Gus Dur).

Amien Rais sebenarnya punya peluang menjadi Presiden, sebagai diceritakan Yusril Ihza Mahendra. Setelah tahu dari Habibie, bahwa para elite (di kubu Habibie) sepakat mendukung Amien jadi capres, Amien sudah terlanjur mencalonkan Gus Dur. Dan Gus Dur ketika diminta mundur dari pencapresan oleh Amien, balik meminta Amien mengumumkannya langsung di depan media.

Tentu saja Amien jadi blunder mengenai hal itu. Hingga kemudian Amien tak berani balik memberi laporan kepada Habibie, soal kesediaan dicalonkan jadi Presiden. Baru pada Pemilu 2004, dengan system pilihan langsung oleh rakyat, Amien Rais mencapreskan diri, dengan wakil Siswono Yudohusodo, tapi rontok di putaran pertama. Amien kemudian memilih menjadi oposan, menjadi pengritik paling keras rezim SBY, dan khusus menulis buku tentang keburukan pemerintahan SBY.

Kritik kerasnya pada SBY, ia tuliskan dalam buku; “Agenda Mendesak Bangsa, Selamatkan Indonesia (2008)”. Berisi 10 kritik atas kepemimpinan SBY. Tak ada jejak sama sekali sebagai murid dari Mohamad Arkoun atau Ali Syari'ati. Apalagi ketika pada akhirnya bergandengan tangan dengan Rizieq Shihab, sebagaimana sebelum ia bergabung pada Prabowo, tentara pecatan yang 1998 oleh Amien didesak untuk dimahmilubkan. Amien menuding Prabowo terlibat penculikan aktivis demokrasi. 

Dalam Pilpres 2004, meski menuduh pasangan capres kompetitor menerima dana dari Departemen Kelautan dan Perikanan (Rohmin Dahuri), termasuk pasangan SBY-JK (selaku pemenang pilpres 2004), pada Mei 2007, Amien Rais mengakui semasa kampanye pemilihan presiden waktu itu, ia menerima dana non bujeter dari Departemen Kelautan dan Perikanan, sebesar Rp 200 juta. Pengakuan terlambat itu, diulangi saat jaksa dalam persidangan kasus korupsi Alkes, Siti Fadilah, bahwa Amien Rais tak mengelak menerima uang dari Soetrisno Bachir sebesar Rp 600 juta untuk aktivitas politiknya.

Tersingkir dari pusat kekuasaan, Amien Rais melakukan banyak gerakan politik. Dari sejak 2006, hingga 10 tahun kemudian. Bandul politiknya makin ke kanan, dengan mendukung Prabowo, yang bisa jadi asal bukan Megawati (dalam hal ini center of excelent Jokowi). Dan kenyataan politiknya, makin jauh lagi melempar Amien Rais ke kanan, ketika Jokowi mengalahkan Prabowo (Pilpres 2014).

Syahwat politik Amien Rais, bisa jadi sedikit terpuaskan ketika Ahok bisa disingkirkan dari kursi kegubernuran DKI Jakarta. Anies Baswedan (yang juga didukung Prabowo), lebih sesuai dengan mimpi politik Amien. Dari sini kita melihat, bagaimana Amien yang berubah. Ia yang dulu begitu dan begini, kini begini dan begitu.

Komentar-komentar Amien Rais, pada akhirnya, makin jauh dari gambaran seorang intelektual. Ia adalah gambaran politikus gagal. Ia bangga berada dalam anggapan yang berhasil menggusur Soeharto, menggeser Megawati dan Gus Dur, juga Ahok. Dan itulah modalitas Amien, yang dibawa-bawa untuk menyingkirkan Jokowi di Pilpres 2019.

Ketika upayanya ditengarai gagal, Amien Rais kembali membuat ulah. Ia memakai istilah people power, untuk mendeligitimasi Pemilu dan terutama Jokowi. Namun setelah dipanggil sebagai saksi (24/5) tersangka Eggy Sujana, Amien berkilah, people power adalah istilah unjuk rasa. Ia menyebut people power enteng-entengan, dan bukan untuk menjatuhkan presiden. Kilah khas pecundang.

Ingat-ingatlah ekspresi wajahnya di depan kamera televisi, ketika mengatakan hal itu. Ia jiper juga jika dari saksi naik jadi tersangka. Meski sebelumnya, ia bikin manuver lain dengan mengubah istilah people power menjadi gerakan nasional kedaulatan rakyat. Amien memperkosa demokrasi dengan menafikan separoh lebih rakyat pemilik kedaulatan, yang telah menjatuhkan pilihan pada Jokowi. Amien justeru ingin menjatuhkan Jokowi.

Akankah Amien Rais memakan karma, sebagaimana Sengkuni tewas di ujung peperangan? Entahlah. Kita telusuri saja riwayat penyakitnya. Dan kita percayai saja jika ada gunung berpindah, karena yang tetap pada manusia adalah kepentingannya yang berubah-ubah. Esuk dele sore tempe. | @sunardianwirodono

Logika Bengkok Menkominfo tentang Pembatasan Medsos

Hoax turun setelah Kemenkominfo (Kementerian Komunikasi dan Informasi) melakukan pembatasan postingan gambar dan video di medsos. Begitu jawaban Menkominfo (Menteri Komunikasi dan Informasi) Republik Indonesia, Rudiantara, menjawab Kompas TV (23/5). 

Tentu saja. Nggak usah jadi menteri atau kader parpol, juga tahu. Itu sama dengan ketika ditanya, kenapa pertumbuhan penduduk bisa menurun drastis? Oh, karena kemarin banyak penis dibekukan, sehingga penyaluran sperma berkurang drastis. 

Sementara ketika ditanya soal tingginya kepercayaan (atau mudahnya dikibuli) berita hoax karena rendahnya daya literasi? Jawaban Mas Menteri, kegiatan peningkatan daya literasi digital terus dilakukan. Dicontohkan, proyek pembinaan literasi digital di Jawa Tengah yang dipimpin Ibu Gubernur. Hadeh, proyek ekonomi.

Saya mengelus dengkul mendengar jawaban itu. Pemblokiran gambar dan video di beberapa medsos, saya kira cara jadul, sia-sia, dan juga kurang adab. Jadul karena para tim IT, buzer, massa digital bayaran, dengan mudah membobol via aplikasi VPN dan lainnya. Pada posisi itu, yang nyebar gambar hoax bisa terus leluasa, sementara orang-orang baik yang bermedsos amatiran, jadi korban. Tidak bisa melakukan counter atau kontra narasi. 

Kecuali jika itu yang dimaksudkan Rudiantara. Yakni sengaja memberi ruang bebas pada buzer untuk nyebar hoax. Sementara kita-kita yang gaptek, tapi berhati mulia (karena tidak pernah nyebar hoax), jadi tak bisa melawan gambar hoax yang terus berlangsung itu. Persis adegan tinju, di mana para aktivis hoaxer berada dalam posisi bebas, sementara kita diikat tangan dan kakinya. Menerima pukulan bertubi-tubi.

Lagian, apakah Kemenkominfo punya data, berapa akun medsos dengan data valid dan data palsu? Berapa persen pemilik ponsel percaya hoax dan tidak percaya? Pernah riset? Tahukah dengan hasil Pilpres dan Pileg kemarin itu, bahwa Indonesia masih memenangkan Jokowi? Tidak dimenangkan capres yang bergelimang ujaran kebencian dan hoax? Sementara berapa jumlah pendemo rusuh kemarin di Jakarta? Darimana saja mereka? Apakah mereka korban gambar hoax di medsos? Ataukah mereka korban ujaran hoax yang dibalut politik identitas dan ideologi agama para elitenya? Jawab!

Menkominfo apakah juga menyadari, niat mulia memberantas hoax itu, adalah senyampang dengan penutupan lapak-lapak rakyat di pasar online? Ini sesuatu yang paradoksal dengan keinginan Jokowi membuka pasar-pasar digital. Persis demo kerusuhan 21-22 Mei lalu, di mana aktivitas Pasar Tanah Abang mengalami kerugian ratusan milyar. Para pedagang pasar digital juga mengalami hal sama. Celakanya, ada netizen dengan enteng berkomentar; setidaknya keputusan Rudiantara bisa bikin kita sedikit rileks, istirahat dari sosmed.

Sementara memblokir gambar, juga video, tapi tidak teks-nya sekalian, sama konyol dengan melarang ngencuk, tapi tetap menyediakan kamar untuk spik-spik mesum. Dikiranya teks tidak bisa menyebarkan hoax? Logika bengkok cem mana pula kek ‘gitu itu?

Yang dilakukan Kemenkominfo lebih banyak mudharat daripada manfaatnya. Militansi para pendemo dan perusuh tak hanya dibangun karena gambar hoax. Adilkah kita membiarkan berbagai pernyataan dan statemen parno para elite macam Amien Rais, Tengku Zulkarnaen, atau mereka yang main-main diksi keagamaan untuk tujuan politik mereka? Militansi atau fanatisme mak-emak, juga lebih dibangun di majelis-majelis takelim.

Langkah Rudiantara, apalagi ketika ditanya sampai kapan pemblokiran (katanya sampai menunggu situasi reda), adalah contoh kemalasan berpikir dan bekerja. Narasi (hoax) mesti dilawan dengan kontra narasi. Di situ Kemenkominfo tidak terlihat inisiasi dan gagasannya. Dengan aksi blokirnya, Kemenkominfo juga membungkam netizen yang selama ini melakukan kontra narasi hoax. Persis seperi gagasan membangun ‘polisi tidur’ di jalan rata. Tak berani menegur 2-3 tukang ngebut, tapi dengan membuat 'polisi tidur' yang kena hukuman puluhan hingga ratusan orang tak bersalah.

Jika sebuah keputusan merugikan yang jahat dan yang baik, maka hal itu sama dengan membela yang jahat. Pemblokiran dengan pembatasan pukul rata, menunjukkan Menkominfo tak bisa melindungi warganya (netizen) yang baik-baik. Kalau demikian, buat apa registrasi pada pembelian nomor perdana? Jika registrasi benar adanya, tak ada barang anonim pada netizen yang tak bisa dilacak. Take-down itu mestinya diawali dengan penengaraan karakter, identifikasi netizen. Apakah Kemenkominfo mempunyai data netizen?

Cara registrasi nomor ponsel di Indonesia, hanya berpikir tentang keuntungan dan pasar. Sementara di negara maju seperti Eropa dan Amerika, registrasi kepemilikan nomor ponsel dilakukan secara manual. Datang ke kantor negara, mendaftar dengan bukti diri, on paper. Jika hendak memiliki nomor ganda, harus menandatangani perjanjian tertulis dan tertentu. Sementara di Indonesia, ada yang jual kartu perdana Rp 5 ribu, registrasi cukup dengan cara online. Meski dengan data palsu, termasuk pengisian NIK palsu, bisa diterima dan operasional. Bagaimana bisa seperti itu? Makanya di Indonesia siapapun bisa memiliki nomor ponsel sampai 50 biji. 

Pada sisi lain, Pemerintahan Jokowi mestinya juga memaksimalkan TVRI dan RRI, sebagai media atau corong pemerintah. Tak harus model Orba dan Harmoko dulu. Karena di tengah persaingan media komersial yang tak terkendali, media milik pemerintah (sebagaimana di Perancis, Jepang, AS), menjadi referensi standar untuk rakyatnya. Sayangnya, dipimpin Helmy Yahya, karakter TVRI menjadi tak jelas. Tiru-tiru TV Swasta yang hedon dan eksploitatif. Benahi TVRI dan RRI, agar rakyat punya saluran informasi yang formal atau resmi, sebagai perbandingan yang proporsional.

Kembali ke soal pemblokiran medsos, menunjukkan Kemenkominfo mengkhianati tugas pokoknya. Bukannya menjalin komunikasi dan informasi. Tapi malah memutus dan membatasi. Alasan dengan pembatasan maka hoax turun, adalah jawaban konyol. Jika demikian halnya, ngapain bikin Kemenkominfo? Hilangkan saja sekalian ponsel, biar orang tak bisa chatting sex, tak saling berkabar hoax, tapi juga tak saling berkabar mulia. 

Sebagai warga negara independen, yang bayar pajak, jika pembatasan itu terus dilakukan tanpa batas dan argumentasi jelas, saya akan menuntut ke MK, MA, atau PTUN. Saya merasa dirugikan. | @sunardianwirodono.

Prabowo Sebagai Contoh Korban

JIKA PEMILU SERENTAK DINYATAKAN sebagai terburuk dalam penyelenggaraan Pemilu selama ini, bisa dipastikan hal itu karena (1) hadirnya pasangan capres bernama Prabowo dan Sandiaga. (2) penumpang gelap yang nebeng pilpres, (3) manajemen teknis penyelenggaraan oleh KPU.

Pada faktor ke-3, lambannya tak bisa dilepaskan dari lambannya kerja parlemen, dalam proses revisi UU Pemilu, yang baru beres beberapa bulan sebelum pelaksanaan Pemilu Serentak. Hal itu membuat KPU tidak mempunyai kesiapan matang. Jatuhnya korban yang hampir 500 jiwa pada para petugas KPPS, adalah salah satu bukti akibat ketidaksiapan itu. Di samping tentu saja tekanan psikologis (dan politis), khususnya dalam proses penghitungan surat suara di masing-masing TPS.

Lambannya penyelesaian penghitungan rekapitulasi di tingkat propinsi seperti DKI Jakarta, menunjukkan alotnya proses penghitungan. Kita juga bisa melihat, ketika akhirnya para sakti kubu Prabowo tidak ikut menandatangani hasil penghitungan bersama, itu juga bukti alotnya perdebatan mengenai hasil. Dari beberapa pengakuan petugas KPPS, tekanan fisik jelas karena durasi kerja mereka benar-benar overtime dan overload. Bisa jadi mereka bukan hanya bekerja 24 jam sejak pagi, melainkan lebih dari itu. Dari proses persiapan malam sebelumnya, hingga proses pengesahan C1 plano di TPS.

Petugas KPPS bekerja dalam tekanan waktu dan kepentingan masing-masing partai politik yang menjadi peserta. Tapi senyampang itu, di tingkat desa juga kecamatan, akan terlihat kemampuan masing-masing partai, utamanya dalam menerjunkan kader-kadernya sebagai saksi. Tak semua TPS disaksikan lengkap kader peserta pemilu. Baru pada tingkat kabupaten/kota atau propinsi, relatif bisa didapatkan saksi yang lengkap.

Proses penghitungan dinyatakan final jika sudah disepakati bersama petugas KPPS dan saksi-saksi peserta pemilu (parpol). Di situ tekanan terberatnya. Karena kesalahan sedikit atau kecil saja (kadang juga karena tak cermatnya saksi), bisa membuat proses penghitungan secara manual itu diulang dari awal. Sementara human eror petugas KPSS sangat dimungkinkan karena faktor kelelahan fisik dan saraf mereka. Beban pekerjaan bukan hanya fisik, melainkan psikis. Bahkan boleh dikata untuk istirahat sejenak pun, petugas KPPS tidak ditoleransi saksi-saksi. Mereka ingin proses penghitungan segera selesai, dan segera ketahuan hasilnya.

Sialnya, tidak semua partai punya saksi di TPS. Kadang seorang saksi dari partai (biasanya partai gurem), berpindah-pindah TPS karena harus jadi saksi di beberapa TPS. Hal ini ‘sedikit meringankan’ proses penghitungan manual di TPS, tapi terbukti tidak di tingkat atasnya. Entah kecamatan, kabupaten/kota, dan apalagi propinsi. Karena masing-masing partai pada tingkat itu bisa menghadirkan saksinya. Sayangna saya tak mempunyai data, saksi dari partai apa yang paling ngotot. Kalau saya menyebut saksi dari PKS dan Gerindra yang paling ngotot, hanya asumsi saya karena mereka sudah sejak awal memposisikan sebagai pasangan oposan.

Dalam simulasi Pemilu Serentak, KPU hanya mengukur dari sisi penyelenggaraan saat pencoblosan surat suara. Proses setelahnya, tidak tercemati bagaimana faktor-faktor eksternal, utamanya resistensi dalam proses penghitungan, akan menjadi faktor terpenting dalam tekanan fisik dan psikis petugas KPPS. Dengan sistem penghitungan terbuka dan berjenjang, kita tahu betapa lambat dan penuh tekanan proses itu. Karena berkait dengan hasil, di mana semua kontestan cenderung menomorsatukan kepentingan sendiri.

Sinergitas Prabowo dan Pendukungnya. Mengenai penyebab 1 dan 2 (yakni kualitas capres dan penumpang gelap), dua hal itu saling berkelindan. Tak jelas siapa menumpang siapa, atau siapa menumpang apa. Tetapi tampak dalam hal itu sinergitas keduanya.

Dalam masa kampanye, jelas terlihat masjid dan berbagai aktivitas keagamaan (Islam utamanya), menjadi instrumen penting dalam kampanye Pemilu Serentak ini, utamanya tentang Pilpres. Salah satu pasangan capresnya, adalah hasil ijtima’ ulama yang lebih berafiliasi dan/atau diinisiasi oleh PA-212, yang notabene bagian dari garis FPI dengan poros utamanya Rizieq Shihab, yang kabur keluar negeri karena kasus hukum.

PKS di mana Mardani Ali Sera menjadi ketua tim pemenangan sekaligus arsitek gerakan tager ‘2019 Ganti Presiden’, adalah partai yang sangat diuntungkan dalam situasi itu. Setidaknya, dengan numpang biaya kampanye Pilpres 02, partai ini bisa lebih powerfull. PKS mampu tampil secara aktif dan terfasilitasi di berbagai panggung kampanye Pilpres yang bagaimana pun satu paket dengan Pileg. PKS yang diduga bakal tak lolos electoral threshold meraup suara lebih dari 7%, jauh dari prediksi yang angkanya tak akan melebihi 4%.

Isu yang mencuat dalam berbagai kampanye kubu Prabowo, lebih kuat aroma politik identitasnya. Kelompok ini terus menggoreng isu-isu yang menyerang lawan dari sisi ideologi dan agama. Isu komunisme dan anti-Islam dilekatkan mereka pada pribadi Jokowi. Secara terstruktur, sistemik dan massif, isu itu terus digalang dari kelas yang mereka sebut ulama hingga mak-emak. Senyampang itu, serangan pada Jokowi juga terus disampaikan seperti tukang bohong (salah satu wacananya, karena janji pertumbuhan ekonomi di atas 7% namun hanya tercapai 5%), tukang utang (salah satu wacananya, jumlah utang di era Jokowi, tanpa mengurai akumulasi utang dan perimbangan rasio utang dengan kemampuan ekonomi negara), dan sosok Jokowi yang dicitrakan anti Islam dengan mengkriminalisasi ulama (padahal banyak sosok Islam yang tersandung kasus kriminal, termasuk Rizieq Shihab). Ditambah dengan isu-isu lain seperti jika Jokowi menang adzan akan dihilangkan, LGBT dihalalkan, dsb, dsb.

Di mana Prabowo di atas semuanya itu? Sebagai pasangan capres-cawapres yang didukung ijtima ulama, Prabowo agaknya menikmati hal itu. Demikian juga Sandiaga, yang semula dinilai masih proporsional. Dalam berbagai pernyataan keduanya, turut serta membenturkan teori pecah-belah bambu. Yakni pembelaannya pada kelompok Islam yang katanya menjadi korban intimidasi pemerintah (Jokowi). Pasangan ini, dan tim pemenangannya, bahkan tampak memanfaatkan isu-isu itu.

Ujaran kebencian yang mencuat dari beberapa masjid, dan pemanfaatan ritual agama (misal, mendorong militansi dan fanatisme keagamaan dengan gerakan pejuang shalat subuh). Hingga pada akhirnya orasi-orasi politik yang selalu dibungkus jargon-jargon dan dogma-dogma agama. Bahkan menyerang pihak lain sebagai musuh yang harus dibasmi, dilawan, untuk bukan hanya dikalahkan tetapi dienyahkan.

Pada sisi lain, bukan hanya perilaku, tetapi sikap dalam menghadapi hasil Pemilu, utamanya Pilpres. Pasangan Prabowo-Sandiaga sama sekali bukan teladan yang baik dalam berdemokrasi. Tak mau menanggung malu atas kekalahan, pasangan ini sudah pasang kuda-kuda dengan berbagai tudingan. Entah itu soal pemilu curang, penyelenggara tidak netral, pertahana memakai fasilitas negara, dan berbagai tudingan lain, yang ketika ditanya berbagai buktinya, mereka tak mampu menjelaskan.

Deklarasi Kemenangan dan Menutup Aib. Demikian juga berbagai dugaan kecurangan, di samping tak bisa dibuktikan, mereka sendiri tak hendak menggugatnya ke MK. Tentu saja itu aneh bin ajaib. Termasuk mengklaim kemenangan namun senyampang itu menegasi Pemilu sebagai sesuatu yang bersih, adil, dan jujur. Prabowo meniadakan aturan dan undang-undang, yang semestinya mengikat dalam kesepahaman peserta. Semua peserta, tentu sudah mengetahui akan hal itu, dari sejak persiapan hingga proses penghitungan.

Mendeklarasikan kemenangan dengan data yang tidak kredibel, tetapi di sisi lain menolak lembaga survei yang membuat quickcount, adalah keanehan lainnya. Termasuk klaim-klaim kemenangan yang berubah-ubah angka, sementara KPU sendiri belum menyelesaikan proses rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota. Sementara proses penghitungan KPU minta dihentikan, karena tak ada gunanya. Namun sikap yang tak mau menandatangani C1, bahkan dalam hasil rekapitulasi nasional yang menentukan pemenangan, menunjukkan kubu Prabowo sudah mengakui kekalahan tanpa perlawanan. Sikap perlawanan (terhadap hasil) hanyalah cara mereka untuk mempertanggungjawakan pada sponsor dan konstituen. Agar tidak malu-maluin banget. Meski dari sisi logika dan moral politik, Prabowo sudah habis sama sekali. Tak ada harganya.

Yang menarik, dalam berbagai deklarasi dan pernyataan kemenangan itu, Prabowo lebih banyak didampingi orang-orang dari kelompok ijtima ulama daripada partai koalisi. Bahkan PKS yang menjadi mitra utama, tak banyak menampakkan diri. Mardani Ali Sera bahkan sama sekali tidak menongolkan diri di situ, disamping menyatakan programnya Ganti Presiden sudah digulungnya.

Dalam detik-detik akhirnya, berkait hasil penghitungan suara, kita melihat Prabowo makin ditinggalkan partai koalisinya, bahkan PKS sendiri yang tak bisa menyembunyikan sikapnya. Mereka lebih bisa menerima hasil Pemilu karena diuntungkan. PAN dan Demokrat, sebagai partai politik dengan nilai oportunisme yang tinggi, sudah dulu menyatakan sikap dengan membatasi ‘koalisi’ sebatas 22 Mei 2019. Sedangkan Partai Berkarya, yang tak lolos ET, setelah wait and see dan mengetahui hasil final, diam-diam hanya bisa berdiam diri.

Tinggal Prabowo sendirian, dan cocomeonya, yang kebetulan mereka lebih berafiliasi ke kelompok PA-212, dengan poros Rizieq Shihab, yang sedang dalam pelarian ke luar negeri. Beberapa kali dalam janji kampanyenya, Prabowo jelas mengatakan, akan menjemput Rizieq Shihab pulang ke Indonesia, sehari setelah dilantik jadi Presiden. Tapi kapan?

Prabowo Tak Memiliki Ideologi yang Jelas. Melihat gelagat kekalahannya, yang dilakukan adalah menutupi aibnya begitu saja. Maka salah satu jalan bagi Prabowo adalah melawan. Hal itu untuk merawat dukungan padanya. Karena bagaimana pun juga, perolehan suara di atas 40%, adalah sesuatu banget. Pada Pilpres 2014 pun, Prabowo punya modal sebesar itu, lebih gede banhkan. Sayangnya, ia tidak mampu mengkristalisasikannya menjadi sesuatu yang produktif. Bahkan Prabowo justru tampak di bawah bayang-bayang. Ia memanfaatkannya secara keliru. Pandangan politiknya yang parsial menjadikan kontra-produktif. Kelompok menengah atas dan yang terdidik, yang mungkin anti Jokowi, tidak terakomodasi. Apalagi ketika Prabowo kemudian lebih dikelilingi kelompok ijtima’ ulama.

Ulama dari golongan mana? Kita semua sudah tahu, mereka dari kelompok-kelompok yang melihat Jokowi sebagai bagian dari Islam Nusantara. Musub dari kelompok Islam Khilafah yang bercita-cita mendirikan negara Islam. Namun karena kelompok ini tidak terorganisasi dengan baik, karena kualitas SDM dan kemampuan logistiknya, mereka menjadi pragmatis dan oportunistik dengan strategi ‘lawannya musuh kita adalah kawan kita’. Prabowo, yang sedang berkontestasi dengan Jokowi, menjadi kuda tunggang yang menarik. Apalagi dia butuh suara sebanyak-banyaknya.

Namun dengan militansi yang tinggi, Prabowo tidak menyadari kelompok ini hanya lebih keras gaung suaranya. Kelompok yang bersuara keras karena TOA. Tidak paralel dengan jumlah real di masyarakat, yang lebih didominasi kelompok Islam yang ‘biasa saja’. Islam tidak neka-neka. Islam yang kafah. Meski dalam kelompok NU dan Muhammadiyah pun, prgamatisme politik juga terjadi, dengan mengatakan mereka netral dan kritis. Cuma sayangnya, kritis seperti apa, ketika mereka juga tak bisa menjelaskan sikapnya dengan fenomena politisasi agama model Prabowo dan Rizieq Shihab.

Kelompok lain yang tidak jelas orientasinya, seperti Amien Rais, Kivlan Zein, Rizal Ramli, Eggy Sudjana, Permadi, apalagi Lius Sungkharisma, mereka hanyalah bagian dari pasukan hore, tim tempik sorak, yang sama sekali tidak memiliki kekuatan. Berkali-kali teriak ‘people power’, mereka sendiri energi dan militansinya terbatas. Tak ada pengaruhnya sama sekali, kecuali gemanya saja yang berdenging bikin pusing. Nyatanya sekali gertak dari kepolisian, mereka tercerai-berai. Apalagi m ereka tidak berangkat dari pemikiran ideologi yang kuat. Dengan tanpa malu-malu, Amien Rais ganti jualan, dengan mendeklarasikan ‘Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat’.

Sebagai doktor politik, Amien Rais tampak begitu bodohnya. Bahkan justeru ketika ia pura-pura tidak tahu, akan makin kelihatan bodohnya. Karena ‘kedaulatan rakyat’ sudah dilakukan oleh setidaknya 80% dari 180-an juta rakyat yang memiliki hak suara dalam Pemilu Serentak kemarin. Kalau hasilnya satu persen di atas 50 persen dimenangkan Jokowi, tak ada kekuatan konstitusional bisa membendungnya. Jika ada tudingan kecurangan, maka persoalannya adalah pembuktian mengenai hal itu. Meskipun kecurangan Pemilu di Indonesia, sekarang ini, sesuatu yang muskil dilakukan  karena ketatnya kontestasi dan sistem pengawasan melekat, serta proses penghitungannya yang terbuka, manual dan berjenjang.

Amien Rais cum suis, sayangnya menjadi kompor dengan gas bocor. Karena mereka yang teriak-teriak di depan hanya akan minta dimaklumi di belakangnya. Termasuk inkonsistensinya dalam mengubah-ubah konsep ideologi hanya sebatas persoalan semantika belaka.

Saatnya Rakyat Bergerak ke Depan. Pemilu Serentak 2019 baru pertama kali. Pasti banyak cacat atas hal itu. Namun tergesa-gesa mengubahnya lagi, juga tidak bijaksana. Karena hanya akan membuat kita berada dalam trial and eror terus, Di samping menunjukkan tidak adanya jaminan dukungan para akademisi dalam hal ini. Para aktivis demokrasui, yang menjadi pengusul Pemilu Serentak, juga hanya berhenti pada ide. Tidak mampu mengelaborasi dari sisi teknis dan manjemen. Termasuk tidak adanya asuransi kerja, plus honorarium yang kecil, hingga minimnya SDM.

Rakyat yang selalu berada dalam  under-estimate, tidak memiliki problem yang serius mengenai Pemilu Serentak. Dalam banyak hal, mungkin mereka juga lebih dimudahkan. Karena hanya sekali dalam lima tahun mereka berhadapan masalah yang ribet dan penuh janji dan kamuflase. Persoalannya lebih pada penyelengara dan peserta Pemilu. Merekalah yang lebih tidak siap, termasuk parlemen yang punya kepentingan besar atas hal itu. Yang terakhir itu, bukan haya tidak siap, melainkan juga tidak tulus dalam pengabdiannya melalui jalur yang kita sebut demokrasi.

Coba saja lihat, dua ketua dewan dari parlemen, menyebut Proses Pemilu dalam pandangan yang negatif. Tak peduli pujian beberapa negara tetangga, mereka memberikan pernyatan mengenai kesuksesan Indonesia terbesar dalam dunia internasional. Ttetapi tanpa melihat persoalannya secara menyeluruh dan adil. Mereka juga hanya memberikan pernyataan, tetapi tanpa solusi. Itu menunjukkan karena mereka memiliki pretensi politik tertentu.

Dalam praktik poilitik yang buruk dari elite kita, entah dari dunia politik, kampus, maupun  agama (ulama), kita melihat Prabowo adalah contoh korban. Yakni, seorang yang tidak mampu melihat,  bahwa jaman sudah berubah. Generasi baru telah lahir, dan superioritas masa lalu (Orba) sudah selesai.

Indonesia ke depan, setidaknya lima tahun lagi, masih lebih banyak berharap balik pada Jokowi. Daripada balik kanan, ke masa lalu.

Yogyakarta, 19 Mei 2019

Sunardian Wirodono, dari Yogyakarta

Kucumbu Tubuh Indahku, Kutolak Wajah Buramku

Juno dalam 'Kucumbu Tubuh Indahku'

Kritik seni sudah mati sejak jaman medsos. Apalagi kritik bukan sesuatu yang menyenangkan bagi kreator dan follower-nya. Adakah itu sebab banyak orang lebih suka mencumbu sendiri tubuh indahnya? Dan senyampang itu, menolak serta memboikot upaya-upaya atas pembacaan tubuh, sekalipun lewat film?

Film ‘Kucumbu Tubuh Indahku’ (Memories of My Body) karya Garin Nugroho Riyanto (2018), bukan film dokumenter. Meski berangkat dari sebuah kenyataan ‘pengalaman tubuh’ penari bernama Rianto Manali (38), penari lengger lanang Banyumas.

Kisah hidup Rianto sendiri, sungguh mempesona, dan tak “seburuk” Juno dalam KTI. Juno adalah dunia tafsir Garin (berangkat dari sosok Rianto), yang  ‘mengeksploitasi’ konflik tubuh dalam konstruks sosial masyarakat, di mana male chauvinisme dan gejala psikopat dalam dogma sosial begitu powerfull.

Ketika lahir, ibu Rianto cemas akan bercak kecil di antara kedua alis anak lelakinya. Ia kemudian di-suwuk-kan pada seorang dukun lengger. Dari sana konflik tubuh Rianto seolah dimulai. Di Banyumas, lengger lanang yang muncul abad 16, adalah ‘penari jejadian’. Jejadian kata lain medium dari mistifikasi semesta. Tubuh Riyanto yang ‘no gender’ menjadi media yang paling mewakili. Banyak penari lengger lanang bisa menari ‘dengan sendirinya’, tanpa guru. Ia dipilih kekuatan ghaib yang merasukinya.

Perjalanan hidup Rianto, meski merasai perisakan sejak kanak, dipanggil juga sebagai Anto Banci, tidak sangat buruk. Apalagi ketika kemudian kuliah di ISI Surakarta, dan kemudian menikah (2003) dengan gadis Jepang, Miray Kawashima, yang juga seorang penari, dan kemudian menetap di Jepang.

Rianto Manali/Foto Koleksi Okti Budiati

Meski lebih banyak tinggal di Jepang, dan berkeliling ke Amerika-Eropa memperkenalkan lengger lanang, hati Rianto tetap di Banyumas. Selain mendirikan Dewandaru Dance Company (DDC, 2006) untuk pengembangan seni tari Jawa di Tokyo, Rianto membentuk Lengger Lanang Langgeng Sari Banyumas. Menggelar pertunjukan lengger di berbagai pedesaan tlatah Banyumas. "Regenerasi lengger lanang jangan terputus. Karena ini kekayaan budaya Banyumas yang lahir dari rahim rakyat," ujar Rianto yang bisa menari sama luwesnya untuk gaya laki-laki maupun perempuan.

Selain penari, Rianto seorang koreografer kontemporer. Karyanya banyak ditampilkan di berbagai negara. Yang fenomenal seperti Medium, telah dipentaskan 11 kali di luar negeri sepanjang 2016, antara lain festival Darwin, Australia, dan di Jerman. Sementara Softmachine sudah ditampilkan 41 kali. Rianto salah satu penari Indonesia yang tampil pada malam inagurasi pengukuhan Presiden Barack Obama di Capitol Hill, 20 Januari 2009.

Memiliki sosok feminim dalam panggung, bisa sedikit banyak mempengaruhi dunia keseharian, apalagi dengan masa kecil sebagaimana Rianto. Perubahan karakter ketika menjadi sosok perempuan dalam panggung, harus bisa melewati pengalaman khusus. Dalam istilah Rianto, “Harus lebih menjadi perempuan daripada perempuan.”

Dengan pengalaman masa kecil, hingga SMA dalam perundungan, membuat Rianto lebih memilih menjadi bagian di antara kedua karakter. Ia sampai pada kesadaran tidak begitu tertarik dengan adanya “gender” yang membedakan segala sesuatu pada kemampuan tubuh. Kompleksitas masalah transgender, bukan bukan hal yang dipermalukan oleh diri-sendiri atau orang lain. Proses menjadi di dunia dalam tubuh Rianto ini, meski tak perlu ke beberapa tokoh ampiran seperti Juno dalam film KTI, jauh lebih dahsyat. Tapi dunia dalam (tubuh), tentu tantangan berat untuk film se-puitis apapun.

Penari lengger lanang dalam tradisi Banyumas, adalah penari dengan sendirinya, tanpa guru. Namun jika dalam KTI ada Sujiwo Tejo, bisa jadi hanya pada lengger perempuan. Bagian dari komodifikasi (perempuan) yang lebih berbau eksploitasi tubuh daripada eksplorasi sebagaimana pada Rianto. Lengger perempuan adalah dunia hiburan, yang dimulai tahun 1918. Di situ male chauvinisme diekspresikan dalam tangan lelaki menyusup ke belahan dada perempuan, dengan beberapa lembar rupiah.

Karena itu pula ketika Juno (Muhammad Khan, dan Raditya Evandra sebagai Juno Kecil) mengalami fase-fase kehidupan,dengan beberapa sosok individu (seperti Sujiwo Tejo guru tari lenggernya, Endah Laras bibi penjual ayam, pakdhe penjahit Fajar Suharno, atau Randy Pangalina petinju yang tampan, hingga warok pendekar Whani Dharmawan, hingga dijebak Cabup Teuku Rifnu Wikana dalam Pilkada), karena Garin sedang membangun tesis tentang konstruksi konflik tubuh. Ia memerlukan sosok-sosok yang dianggapnya artikulatif, seperti guru lengger, petinju tampan, warok, dan cabup pilkada, untuk membangun ‘konflik tubuh’ itu.

Namun sebagaimana film eksperimen one-shot ‘Nyai’, saya lebih acap melihat Garin memang senang membangun narasi visual semata. Yang indah-mempesona. Garin pakar di mana keindahan visual bertabrakan secara asimetris dengan impresinya. Meski juga harus dikatakan, Garin adalah film-maker handal di cinema dunia (bukan hanya dunia cinema). Sangat sahih sebagai juru bicara subkultur termarjinalkan, khususnya Jawa, setelah era ‘Bulan Tertusuk Ilalang’ (1994).

Problemnya memang tak ringan, ketika dunia dalam itu divisualisasikan dalam simbol-simbol. Yang terberat justeru ketika dalam suatu era, kini Indonesia atau negara, sedang diserbu dogma-dogma, mengerasnya formalisme agama. Padahal nun dahulu kala, di tanah ini pernah mengguratkan Serat Centhini. Ada karakter Cebolang, lelaki yang juga no gender. Ia wasis menari laki dan perempuan. Bisa making love bukan hanya dengan perempuan, tetapi juga sesama lelaki. Bukan hanya sepasang, tetapi juga berpasang-pasang, sebagaimana ditulis antara 1815 – 1823 dalam Serat Centhini (karya Sri Susuhunan Pakubuwana V, bukan Mangkunegara VII, seperti banyak ditulis mereka yang mempromosikan KTI. Untuk itu baca; Serat Centhini Dwi Lingua, Serat Centhini teks lengkap yang diterjemahkan oleh Sunardian Wirodono ke bahasa Indonesia, 2012).

Itu semua tentu juga soal daya literasi. Sebagaimana mereka yang mengajak pemboikotan film KTI, tapi ditujukan pada KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) dan MUI (Majelis Ulama Indonesia). Sementara LSF (Lembaga Sensor Film), yang telah menyensor film ini menjadi lebih pendek dari aslinya, sama sekali tak ada suara. Apalagi pembelaan atas karya seni yang telah diijinkannya untuk ditonton masyarakat.

Padahal, sama halnya dengan Rianto yang membawa nama harum Indonesia ke manca negara, Film KTI Garin juga mendapat berbagai penghargaan di dunia, antara lain Film Terbaik di Festival des 3 Continen, Nantes, Perancis (2018). Oleh majalah Tempo, KTI dinilai sebagai Film Terbaik dan Garin Nugroho sebagai Sutradara Pilihan Tempo 2018 (sesuatu yang sering gagal didapat Garin).

Meski jika disuruh menonton ulang KTI, saya akan lebih memilih Ave Maryam (2019) garapan Ertanto Robby Soediskam, yang juga kontroversial tapi mungkin tidak dilarang. Karena “hanya” menyinggung kelompok minoritas di Indonesia, yakni kalangan umat Katholik. Dan terus saja kita bergelut dalam kepalsuan-kepalsuan, mencumbui tubuh indahku, namun menolak-nolak wajah yang buram, apalagi wajah sendiri!

Sunardian Wirodono

Yogyakarta, 30 April 2019

@sunardianwirodono, pada tahun 1991 menulis resensi film ‘Cinta dalam Sepotong Roti’ dan mendapat penghargaan dalam FFI 1991. Dan kini (mulai 2012) sedang menyelesaikan tahapan akhir penerjemahan teks aseli Serat Centhini dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia.

Jokowi: Out of the Box!

Penggunaan nama Jokowi, untuk Joko Widodo, adalah out of the box pertama Presiden Republik Indonesia, yang memiliki banyak prestasi dan reputasi internasional itu.

Jokowi sebagai ‘brand’ muncul pada 1990, dari partner usahanya, seorang Perancis yang susah jika menyebut nama komplit Joko Widodo. Kesadaran nama sebagai brand, mungkin bawaan ‘takdir’ dari anak yang semula bernama ‘Mulyono’ (semoga mulia) ini. Sakit-sakitan di masa kecil, mungkin karena kemiskinan, ortunya mengganti nama menjadi Joko Widodo (anak yang selamat).

Meski jauh sebelumnya, dalam menamai anak-anaknya, Jokowi menunjukkan kesadaran ‘nyeleneh’ (out of the box) itu. Misal menamai anaknya Gibran Rakabuming (Gibran kependekan dari kata ‘gigih’ dan ‘brani’, bukannya dari filsuf Khalil Gibran). Kemudian Kahiyang Ayu, dan terutama Kaesang Pengarep (dia sang pelopor). Itu rangkaian nama-nama yang tak lazim di Jawa, menunjukkan sisi nyentrik (eksentrisitas, di luar sentrum atau mainstream). Termasuk kemudian kita tahu bagaimana dia memberi nama Jan Ethes Sri Narendra pada cucu pertama.

Ia bukan manusia se-baene, dalam konteks seorang yang memiliki kemampuan eksploratif, kreatif, dengan daya imajinasinya. Termasuk bagaimana dulu dia mengupload rapat APBD Pemda DKI ke Youtube. Juga pasang poster APBD DKI (2013) di pos-pos ronda. Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta melantik salah satu walikotanya di TPA Sampah Jatinegara.

Gaya kepemimpinan sebagai walikota dan gubernur, seperti sepedaan atau blusukan ke penduduk, menunjukkan citra berbeda. Ia tidak wigah-wigih nyemplung ke gorong-gorong, spontan membantu mengangkat galar gong yang posisinya menyusahkan Presiden SBY (waktu itu, 2013). Makan di warteg, dan bahkan sempat mendapat julukan Wali Kaki Lima dengan pendekatan kemanusiaannya.

Ia  bukan seorang pemimpin yang penakut. Ia berani ambil keputusan, merombak, mengubah sistem dan mekanisme yang konvensional. Jika ada yang menyebut memimpin secara ugal-ugalan, Jokowi memang harus melakukan itu. Ia mesti mendobrak, karena situasi stagnan membutuhkan pemecah lapisan batu es pertama.

Jika ada yang menyebut ia bodoh dan plonga-plongo, ndesit, pastilah karena masih terbuai mimpi tentang citra kepemimpinan jadul. Hanya karena ingin mendelegitimasi kepemimpinan sipil, karena yang layak cuma militer. Padahal jenderal kayak SBY, yang gagah dan tampan itu, senyatanya ayam sayur yang banyak menunda keputusan karena terlalu kompromi.

Keberanian mengambil keputusan, mengeksekusi, memang tugas eksekutif. Dan Jokowi dari sisi ini mendapat banyak penghargaan internasional. Penghargaan yang datang dari penilaian lembaga yang kredibel, yang tentu berbeda dengan penilaian satu orang (apalagi hanya karena kebencian).

Jokowi pribadi yang unik. Ia memiliki selera humor yang baik. Seorang yang suka iseng dan bahkan usil. Meski aksennya Jawa kental, mengutip puisi Yudhistira ANM Massardi, selera musiknya metal. Sebagai eksportir meubel, ia telah bergaul dengan internet sebelum jaman medsos merebak. Ia berkomunikasi dengan dunia internasional, yang tentu juga dengan bahasa Inggris, meski tak sefaseh pecatan TNI yang mengaku lebih TNI.

Cara memilih menteri, juga bagian out of the box itu. Misal ketika memilih Susi Pudjiastuti, yang hanya dikenalnya lewat google. Susi merasa jiper, karena menganggap dirinya hanya orang gila. Tapi Jokowi bilang, “Justeru Indonesia butuh orang gila,...”

Bahkan sebagai Presiden, ia tinggal bersama isteri, kadang dengan anak ragil yang masih jomblo, di paviliun Istana Presiden Bogor. Hanya ruangan kecil, yang jika dua anak dan menantu beserta cucunya datang, mereka menggelar karpet di ruang tamu paviliun. Jokowi tak punya rumah di Jakarta, tak sekaya Amien Rais, atau Said Iqbal yang pejuang buruh.

Otentisitas Jokowi muncul dari sebuah intensi perjalanan hidup. Jokowi memiliki sensitivitas dan sensibilitas. Ia type pemimpin androginies, mampu mendengar dan mencatatnya sendiri. Sebagai tukang kayu, ia juga insinyur dari fakultas kehutanan UGM, mengenal serat dan karakter kayu, sehingga produk meubelairnya memiliki nilai lebih.

Dalam sebuah pameran Indonesia di Perancis, ketika semua stand-stand pemerintah Indonesia sepi, ada stand orang Indonesia (bukan bagian peserta dari pemerintah) yang selalu penuh. Dan ketika Luhut B. Panjaitan, sebagai liaison officer Indonesia waktu itu, ternganga ketika stafnya melapor, “Itu stand orang Indonesia, Joko Widodo namanya,...”

Ada banyak tanda dan bukti, bagaimana Jokowi seorang manusia yang out of the box. Mampu memandang dari sisi lain. Memiliki cara unik, bahkan otentik, dalam menyelesaikan masalah. Itu pertanda dia bukan manusia se-baene. Bukan yang normal-normal saja, tapi juga bukan yang abnormal, yang misalnya berjanji “jika menang akan shalat jumat tiap hari!” Saking nggak pernahnya shalat tapi pingin dibilang alim, mirip ngaku lebih TNI dari TNI. Kalau itu mah gemblung, bukan out of the box.

Yang terbiasa dalam frozen kejumudan Orde Baru Soeharto, bisa jadi otaknya stuck melihat ini semua. Terus kemudian menebar hoax dan fitnah, karena tak melihat celah untuk mengalahkannya. 

Yogyakarta, 8 April 2019

Sunardian Wirodono