Jokowi Sebagai Jembatan Perubahan

Sempurnakah Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia? Belum. Tapi ia membawa Indonesia lebih jelas dan terarah. Tentu saja kita bisa berdebat sengit soal itu, tapi ia Presiden yang memiliki tendensi lebih sedikit.

Ia lebih bisa melepaskan diri dari jebakan betmen kekuasaan. Lebih bisa melepaskan diri dari isu militer-sipil, nasionalisme-agamaisme-komunisme, teknokrat-birokrat, dan berbagai isu yang sering dikedepankan, ketika diskusi kita macet dalam kepentingan kelompok masing-masing.

Hal itu karena type atau model kepemimpinan androginies, sebagai karakter kepemimpinan yang berangkat dari karakter individualnya. Sebagaimana watak perubahan dunia yang semakin adaptif, lebih karena hukum dari komunikasi adalah membangun sinergitas. Semakin dibutuhkan kepemimpinan yang mau mendengarkan, dan kemudian mengkoordinasi atau bahasa kerennya mensinergikan.

Gambaran mengenai kepemimpinan macho, tegas, berani, gagah-perkasa, mengalami perubahan dan pergeseran significant. Mitologisasi, sakralisasi, mistifikasi mengenai tokoh, digantikan oleh yang bernama jejak digital yang disebut track-record.

Indonesia berada dalam situasi transisi itu. Jika Jokowi kompromis, terpaksa harus mengampu orang-orang lama (yang, mungkin menurut kita sendiri, bermasalah), hal itu lebih menunjukkan bahwa ia memiliki proyeksi atau arah yang jelas. Itu menunjukkan kelasnya sebagai politisi, bukan sekedar politikus. Ada situasi yang harus diselamatkan. Jika tak bisa ambil semuanya, jangan lepas semuanya.

Di situ kelas Jokowi menjadi lebih matang dan dewasa. Ia contoh yang pas mewakili pandangan generasi baru Indonesia. Kepemimpinan bukan sekedar sejarah, tetapi juga arah. Tentu saja, ini mengundang masalah bagi yang tak ingin berubah. Ingin tetap berada dalam zona nyaman, karena hanya memikirkan kepentingan diri-sendiri.

Dua periode atau 10 tahun kepemimpinan SBY, Indonesia berada dalam situasi ekonomi global yang tidak buruk. Namun justeru Indonesia sama sekali tak beranjak. Kebalikannya dengan periode kepemimpinan Jokowi, Indonesia berada di tengah pertumbuhan perekonomian dunia yang secara umum cenderung melambat, namun pertumbuhan ekonomi Indonesia 2018 mengalami peningkatan sebesar 5,15%.

Laju inflasi juga terjaga. Utang Negara yang selalu digemborkan kubu Prabowo sebagai membesar, juga lebih terjaga. Apalagi mengingat peruntukan dan pemakaiannya. Level utang dalam batas aman dengan rasio APBN. Sebagaimana diamanatkan pasal 12 ayat 3 Undang-Undang tentang Keuangan Negara, maksimal utang pemerintah maksimal 60% terhadap PDB. Saat ini pemerintah selalu menjaga rasio utang terhadap PDB dalam batas psikologis, pada kisaran 30%.

Merujuk realiasi sementara APBN 2018, pendapatan negara melampaui target APBN (102,5%), pertama kali sejak 2011. Efeknya, realisasi defisit anggaran negara mengecil, hingga menjadi yang terkecil sejak 2012. Isu tentang gali lubang tutup lubang, sebagaimana acap dilakukan pemerintahan SBY, juga dengan mudah dibantah dengan data dan fakta karena posisi APBN yang aman.

***

Berbagai hoax yang ditembakkan ke arah Jokowi, hanya berdasar keputus-asaan karena susah menemukan titik lemah Jokowi. Hoax soal tingginya pengangguran dan kemiskinan di jaman Jokowi, seperti ditudingkan PKS dan Titiek Soeharto serta koalisi oposisi, terpatahkan dengan capaian pemerintah. Bahwa tingkat kemiskinan dari 11,25% (Maret 2014) menjadi 9,82% (Maret 2018). Tingkat kemiskinan satu digit itu, pertama kali dicapai Pemerintah Indonesia sejak Indonesia merdeka.

Ketika Jokowi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, Oktober 2014, ekonomi Indonesia berada dalam situasi buruk. Secara akuntansi sudah insolvent. Berada di jurang kebangkrutan. Sejak 2012 total penerimaan (dikurangi belanja) negara, sudah defisit. Tak tersisa untuk bayar hutang dan bunga. SBY melakukan gali lobang tutup lobang dengan permainan anggaran pada tingkat pencapaian di bawah 70%, agar hutang lebih dulu dibayar.

Pihak Pasar Uang mengetahui fundamental ekonomi Indonesia lemah. APBN kita dinilai tidak kredible. Sama dengan Turki, lebih banyak ‘politik’-nya daripada tindakan berdasar kepentingan ekonomi. Apalagi dalam APBN Perubahan 2014, defisit primer berada di angka Rp 111 triliun.

Usulan untuk menerbitkan Global Bond melalui 144A, untuk mendapatkan uang cepat guna mengatasi defisit, demikian juga tawaran World Bank memberikan standby loan, semuanya ditolak Jokowi. Mungkin latar belakangnya sebagai pengusaha membuat Jokowi bisa sangat praktis dan realistis. Ini bukan soal financial resource atau revenue resource. Masalah Indonesia ialah masalah mental. Mudah ngutang tapi tak bisa mengelola. Bukan hanya salah belanja, tapi juga korupsi.

Jokowi melakukan reformasi APBN. Dan ini benar-benar terpaan angin puting-beliung bagi dunia usaha dan elite politik. Kebijakan ekonomi harus bertumpu kepada pendapatan real, tak ada distorsi dengan bisnis rente. Hasilnya? Dalam tiga tahun pemerintahan Jokowi, APBN kita dinilai kredible oleh Financial Community. Belanja dan penerimaan secara  dapat dimonitor oleh pemain pasar. Ketika APBN sehat, pasar akan bereaksi positif.

Di situ bisa dibuktikan, Jokowi pemimpin yang tegas dan teguh. Memiliki prinsip dan integritas. Tak ada hubungan dengan tubuh cungkring, ngomong klemar-klemer, bahasa Inggris tidak faseh. Tapi ia berada di luar gambaran jagoan yang dibayangkan kelompok kelas menengah, dan para penganut Soehartoisme. Jokowi juga bukan tentara, apalagi tentara yang dipecat, tapi ia bisa membuktikan kepemimpinan yang lebih firm dan disiplin dibanding Soeharto dan SBY yang bekas tentara.

Kalaupun pemerintah Jokowi berhutang ke pasar, itu murni business. Tak ada perselingkuhan politik kecuali yield dan trust market. Jokowi melakukan serangkaian kebijakan ekonomi dengan fokus membuat APBN kredibel. Dan itu membuat elite politik dan pengusaha pening. Apakah itu kemauan Jokowi, karena dendam kemiskinan masa lalunya? Bukan. Karena Indonesia memang tidak punya pilihan lain, agar bisa maju dan mandiri secara terhormat.

***

Ini tentang dunia yang berubah. Jika ingin pemerintah memiliki financial freedom melaksanakan agenda besarnya, agar pasar uang dan pasar dunia percaya, negara harus diurus dengan profesional. Bukan karena tak becus ngurus kemudian nyebar fitnah, dengan jualan isu agamalah, komunislah, asenglah. Itu hanya bisa dilakukan oleh para pecundang.

Era telah berubah. Pola kepemimpinan dan pemikiran yang dijanjikan Prabowo, bahkan oleh Sandiaga pun, sudah lewat. Bukan jamannya lagi. Apalagi jika hal itu lebih karena ketidakmampuan mereka merumuskan masalah. Atau bahkan hanya ingin membuat masalah baru, dengan bayangan demi keuntungan kelompok mereka sendiri.

Jokowi sendiri tentunya bukan manusia sempurna, bukan orang pinter. Mungkin pinteran Rocky Gerung, atau Neno Warisman. Tapi Jokowi manusia yang mau mendengarkan, dan bisa mensinergikan potensi-potensi baik. Lihat para menteri pilihannya yang bekerja. Prestasinya lebih bagus daripada beberapa menteri yang masih bau-bau Soehartoisme.

Sudah barang tentu, prestasi-prestasi Jokowi akan ditolak oleh yang tidak berpretasi (atau tidak suka prestasi, tapi sukanya memburu prestise). Perubahan-perubahan yang dilakukan Jokowi, juga akan ditentang mereka yang tak mau berubah. Kenapa tak mau berubah? Karena kalau berubah mereka akan tersingkir, atau kehilangan lahan suburnya. Tak ada pertimbangan ideologis, tapi lebih sekadar kepentingan diri-sendiri, keluarga, dan kelompok, yang hanya sebatas perut dan selangkangan.

Jokowi adalah jembatan perubahan, untuk mengantar ke generasi baru dengan dunia baru. Ia penting untuk mengantar transisi generasi. Dari yang masih berwarna obar-abir, di mana masih ada warna orde-bauk Soehartoisme, ke warna Indonesia Baru yang lebih dominan dengan generasi baru dan pandangan baru.

Dalam periode pertama, Jokowi mungkin saja masih terlalu kompromis, entah karena masih punya kepentingan dengan kemungkinan kepemimpinan periode kedua, atau karena all the president mens yang ada di sekitarnya bukan hal mudah untuk ditaklukkan.

Tentu akan menjadi berbeda ketika berada di periode terakhir atau kedua, Jokowi akan lebih kuat negosiasinya karena nothing to loose. Karena jika berkait revolusi mental sebagaimana dicanangkan dalam Nawa Cita, bukan perkara sulapan. Butuh proses dan kebersinambungan. Padahal, itulah masalah terbesar bangsa dan negara Indonesia, yakni keterbelakangan mental, karena terlalu lama diperbudak oleh para politikus sontoloyo.

Ke depan, dengan pemerintahan yang on-the track, akselerasi perubahan akan lebih kencang dan tak terbendung. Keep rock ‘n roll, Mr. President!

@sunardian, dengan mengolah data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan Finansial Community, 2018, dan dari berbagai sumber sekunder.