Presiden dan Protokoler Kerakyatan

Lagi-lagi ditunjukkan, bagaimana protokoler kekuasaan tidak berguna sama sekali bagi rakyat jelata. Apalagi protokoler kepresidenan yang baru dipertontonkan SBY di Kediri. Tentu beda dengan protokoler kerakyatan.
Hampir semua mantan presiden Indonesia selalu mengeluhkan soal protokoler ini. Curhatan mengenai betapa tersiksanya mereka, jadi cerita eksklusif. Tapi curhatan mantan presiden, bukan ketika. Kalau ketika sih, biasanya mereka alpa et omega. Hanya Sukarno saja yang habis memproklamasikan kemerdekaan negara, terus ngeloyor beli sate kaki-lima.
Ketika presiden SBY, bersama isterinya (inga', inga') ke pengungsian korban Kelud, betapa korban Sinabung marah-marah, dan mereka menghujat-hujat presiden, dalam sorotan televisi. Kenapa ke Sinabung nunggu berbulan-bulan, sementara ke Kelud hanya beberapa hari? Presiden nggak adil! Lho, baru tahu to, Lae? Ibu Ani itu sudah kangen berat dengan putra bungsunya, yang lagi kampanye di daerah tapal kuda itu. Coba kalau putra bungsunya jadi caleg untuk dapil Sumut, pasti bentar-bentar ke Sinabung, bentar-bentar ke Sinabung,... ke Sinabung kok cuma sebentar?
Tapi tahukah kita, berjam-jam para pengungsi Kelud menunggu, dari pagi hari, diatur-atur dan diawas-awasi politi dan tentara, juga intel? Tak boleh lalu-lalang, tak boleh ini-itu. Belum lagi beberapa "perwakilan" pengungsi dikumpulkan di satu tempat, hingga tujuh jam menunggu. Ada juga yang mau pipis saja ditanyai cem-macem. Makan siang telat, karena semua nunggu kedatangan presiden dan rombongan. Jalan ini ditutup, jalan itu dibuka-tutup, jalan sana harus steril dari pedagang kaki-lima.
Dan ketika presiden tiba, perjumpaan itu sama sekali mengecewakan. Hanya berlangsung tak lebih dari 5 menit di satu tempat, dan 10 menit di tempat lainnya. Itu pun hanya presiden SBY yang diperkenankan ngomong. Dan kita tahu bagaimana cara ngomongnya, dengan gesture tubuh dan tangannya yang bak robot itu, meski pelatih pidatonya dari Inggris.
Belum lagi bersama presiden adalah rombongannya. Dan itu tak kalah bikin pusing. Bayangkan, perjalanan kereta dari Jakarta ke Kediri, berjarak sekitar 850 kilometer.
Sepanjang rel kereta itu, pastilah telah merepotkan ratusan, bahkan ribuan orang untuk menjaganya. Agar jangan sampai tiba-tiba rel melengkung, atau naik ke langit tinggi. Bisa njomplang keretanya, dan presiden tewas akibatnya!
Bayangkan kalau presiden tewas. Maka, protokoler kepresidenan dan paspampres, bekerja mati-matian. Ada sedikit gerakan mencurigakan, bisa mengundang masalah. Dua pemuda yang melintas di stasiun Kediri, menjelang kedatangan presiden, ditangkap petugas keamanan, dianggap membahayakan keselamatan presiden.
Di Stasiun Purworejo, dari bupati, dandim, kapolres, camat-camat, hansip, dan ubarampenya, berjajar menunggu datangnya kereta eksklusif yang ditumpangi presiden. Rencana awal, presiden hendak mampir, mungkin ziarah kubur ke mertua di Purworejo. Persiapan dilakukan. Eh, sialnya, rencana itu dibatalkan.
Bisa dipastikan, berapa pedagang asongan sepanjang rel kereta Jakarta-Kediri tak boleh beroperasi. Dan kalau pakai otak analis ekonomi, berapa kerugian pedagang di berbagai stasiun akibat kedatangan presiden itu?
Lantas kita bertanya, apa sih maksud negara memilih seseorang jadi presiden? Untuk apa? Apakah dia tidak punya manajemen dan birokrasi untuk sistem dan mekanisme kekuasaannya? Apakah teknologi komunikasi dan informasi kita masih jaman batu? Presiden, dan isterinya, sebagai aktivis sosmed, ternyata masih berpraktek kekuasaan jaman batu.
Berapa duit dihamburkan untuk karnaval kepresidenan, yang harus steril dan aman itu? Masih pentingkah presiden, jika ia menjadi unsur yang merugikan? Renungkan, dan jangan bertanya pada rumput yang bergoyang. Gunung meletus saja kita tak bisa membaca, apalagi rumput bergoyang. Kalau goyang Caezar, mungkin bayi-bayi pun tahu!
Naik kereta api sekarang tidak berbunyi tut-tut lagi, semenjak Soeharto lengser. Tapi bunyinya sudah berganti; jug-ijag-ijug, ijag-ijug-ijag-ijug, terus bukak sithik, tapi korupsinya yang gedhe!
Joss?
Tidak!