Indonesia versus Singapura dan Persoalan Mafia Impor Minyak

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Singapura memanas, Senin 10 Februari 2014. RI berencana menamai salah satu kapal perang barunya dengan nama Usman dan Harun (KRI Usman-Harun), dua pahlawan nasional RI yang juga pengebom MacDonald House di Orchard Road, Singapura, tahun 1965, pada periode konfrontasi Indonesia-Malaysia (ketika itu Singapura masih menjadi bagian dari Malaysia).
Usman dan Harun telah dieksekusi mati di Singapura pada 17 Oktober 1968. Seluruh upaya diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia – baik di masa kepemimpinan Soekarno maupun Soeharto – untuk menyelamatkan kedua marinir itu tak berhasil. Presiden Singapura menolak permohonan grasi atas Usman dan Harun yang diajukan oleh pemerintah RI. Lobi Presiden Soeharto ke Singapura lewat PM Malaysia pun tak digubris.
Setelah Usman-Harun dihukum gantung, Indonesia dan Singapura tegang. Sebanyak 400 pelajar Indonesia berupaya memaksa masuk ke Kedutaan Besar Singapura di Jakarta. Kediaman Konsulat Jenderal Singapura di Indonesia juga diserang massa. Demonstran membakar bendera Singapura.
‘Permusuhan’ RI-Singapura itu mulai berkurang ketima mantan Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew, berkunjung ke Jakarta tahun 1973. Di Jakarta, karib Soeharto itu menaburkan bunga di atas pusara Usman dan Harun di Taman Makam Pahlawan Kalibata.
Namun kini, hubungan Indonesia dan Singapura kembali tegang. Lagi-lagi Usman dan Harun yang disoal Negeri Singa. Berikut rentetan adu mulut Indonesia dan Singapura soal rencana penamaan KRI Usman-Harun produksi Inggris yang akan tiba di tanah air pada akhir tahun 2014 ini.Tetapi, mari kita membaca fakta lain.
Tapi mari kita membaca fakta lain mengenai "hubungan" Indonesia-Singapura ini, dengan mmbaca berbagai tulisan, yang dicopastekan di sini:
.
Luas Singapura lebih kecil dibandingkan luas Pulau Batam. Namun negara tersebut menjadi tumpuan Indonesia sebagai pemasok sebagian besar kebutuhan BBM Indonesia. Bagaiaman bisa? Wakil Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fanshurullah Asa mengatakan, lucu karena Indonesia mengimpor BBM dari Singapura. Padahal negara tersebut tidak punya lapangan atau sumur minyak dan gas bumi. "Lucu kan, kita justru malah impor dari BBM dari Singapura. Padahal mereka tidak ada eksplorasi maupun eksploitasi minyak dan gas bumi di negaranya," ujar Fanshurullah kepada detikFinance, Selasa (11/2/2014).
Fanshurullah mengungkapkan, Singapura bisa menjadi pusat perdagangan minyak dan gas bumi di Asia Tenggara, karena Singapura memiliki kilang minyak yang paling canggih di dunia. "Dia punya kilang minyak yang diklaim paling canggih di dunia, Singapura membeli banyak minyak mentah dari mana-mana, lalu dia olah menjadi produk jadi yakni BBM, lalu diekspor ke berbagai negara salah satunya ke Indonesia," ucapnya.
Walau negara kecil, namun Singapura menjadi tumpuan Indonesia untuk memasok BBM dan minyak mentah. Pemerintah menyatakan bila Singapura menghentikan pasokan minyak dan BBM, Indonesia bakal kelimpungan. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar mengakui tingginya ketergantungan Indonesia terhadap minyak dan BBM impor. "Saya rasa betul itu, hitungannya saya tidak paham detail tapi saya rasa betul itu," kata Mahendra pada acara Kadin di Hotel JW Marriott, Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (detik.com., 11/2/2014).
Mahendra mengatakan, Indonesia tak hanya ketergantungan pasokan minyak dari Singapura saja. Namun ada juga negara-negara lain yang sering menjual pasokan minyak dan BBM ke Indonesia. Tingginya ketergantungan Indonesia terhadap BBM dan minyak impor, adalah karena sumur-sumur minyak yang mulai menurun produksinya. "Bukan hanya kepada Singapura, tapi secara keseluruhan kita sudah memasuki tahap di mana sumur minyak kita mengalami penurunan produksi secara alami dan itu tidak bisa dihindari," paparnya.
Menurut Mahendra, harus ada langkah konkret pemerintah bila tidak ingin terus bergantung pada impor minyak yang terus naik. Salah satu solusinya, Indonesia harus memiliki energi alternatif. "Karena Indonesia akan terus semakin meningkat impornya, Indonesia kondisi minyaknya tidak terelakkan akan semakin berkurang," tambah Mahendra. Penggunaan energi alternatif pun tidak akan berhasil bila tidak dibarengi dengan penurunan subsidi BBM. "Kalau saya bilang tadi mencari energi alternatif. Akan sulit mencari energi alternatif kalau subsidi BBM masih semakin besar," tutupnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo mengatakan, Indonesia harus mengimpor 900.000 barel per hari minyak mentah dan BBM dari total kebutuhan 1,4 juta barel per hari. Faktanya hampir sebagian besar minyak mentah dan BBM itu diimpor dari Singapura. "Apa yang terjadi kalau Singapura setop ekspor BBM ke Indonesia, apa yang terjadi kalau Malaysia juga setop ekspor BBM ke Indonesia? 5 hari kita bisa meninggal," ungkap Susilo akhir pekan ini.
Menurutnya apalagi hal itu terjadi dalam kondisi perang, maka pesawat tempur canggih, kapal perang, tank tempur dan kendaraan tempur milik Indonesia tidak akan bisa beroperasi dalam waktu yang lama. "Mau diisi sama apa? Sama air?" ucapnya.
Sementara Wakil Ketua Komite BPH Migas Fanshurullah Asa mengatakan, memang benar Indonesia banyak mendapatkan pasokan minyak mentah dan BBM dari Singapura. Namun bukan berarti Indonesia kelimpungan bila Singapura menyetop kirim minyaknya. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip detikFinance, sepanjang 2013 lalu, Indonesia mengimpor hasil minyak atau BBM dengan total US$ 28,56 miliar atau sekitar Rp 285 triliun, berjumlah 29,6 juta ton. Dari jumlah itu, nilai impor BBM dari Singapura adalah US$ 15,145 miliar atau sekitar Rp 151 triliun. Jumlah BBM yang diimpor Indonesia dari Singapura mencapai 29,6 juta ton.

Sebenarnya bukan hanya dengan negeri singa ini Indonesia bergantung soal BBM. Selain Singapura, berikut negara-negara yang BBM-nya sering dibeli oleh Indonesia sepanjang 2013:

Malaysia, dengan niai US$ 6,4 miliar atau Rp 64 triliun. Jumlahnya 6,7 juta ton
Korea Selatan, dengan nilai US$ 2,53 miliar atau sekitar Rp 25 triliun. Jumlahnya 2,7 juta ton
Kuwait, dengan nilai US$ 906 juta atau sekitar Rp 9 triliun. Jumlahnya 1,07 juta ton
Arab Saudi, dengan nilai US$ 709 juta atau sekitar Rp 7 triliun. Jumlahnya 735 ribu ton
Qatar, dengan nilai US$ 538 juta atau sekitar Rp 5 triliun. Jumlahnya 562 ribu ton
Uni Emirat Arab, dengan nilai US$ 367 juta atau sekitar Rp 3 triliun. Jumlahnya 371 ribu ton
Taiwan, dengan nilai US$ 312 juta atau sekitar Rp 3 triliun. Jumlahnya 310 ribu ton
Rusia, dengan nilai US$ 261 juta atau sekitar Rp 2 triliun lebih. Jumlahnya 277 ribu ton
China, dengan nilai US$ 257 juta atau sekitar Rp 2 triliun lebih. Jumlahnya 245 ribu ton
Sisanya dari negara lain, dengan nilai US$ 1,05 miliar atau Rp 10 triliun lebih. Jumlahnya 1,01 juta ton

Indonesia mengimpor 900.000 barel per hari minyak mentah dan BBM dari total kebutuhan 1,4 juta barel per hari. Sebagian besar diimpor dari Singapura. Benarkah Indonesia ketergantungan impor BBM dari Singapura? "Apa yang terjadi kalau Singapura setop ekspor BBM ke Indonesia, apa yang terjadi kalau Malaysia juga setop ekspor BBM ke Indonesia? 5 hari kita bisa meninggal," ungkap Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo akhir pekan lalu.
Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip detikFinance, Selasa (11/2/2014), sepanjang 2013 lalu, Indonesia mengimpor hasil minyak atau BBM dengan total US$ 28,56 miliar atau sekitar Rp 285 triliun, berjumlah 29,6 juta ton. Dari jumlah itu, nilai impor BBM dari Singapura adalah US$ 15,145 miliar atau sekitar Rp 151 triliun. Jumlah BBM yang diimpor Indonesia dari Singapura mencapai 29,6 juta ton.
Sementara itu dari sumber BPS (Badan Pusat Statistik), sepanjang 2013 Indonesia melakukan impor minyak mentah senilai US$ 13,585 miliar atau Rp 135 triliun. Jumlah minyak yang diimpor 16,015 juta ton. Dari mana saja negaranya?
Besarnya impor minyak mentah ini adalah karena kebutuhan konsumsi BBM di Indonesia sangat tinggi, dan melampaui produksi minyak serta BBM di dalam negeri. Berikut daftar asal negara minyak mentah impor di Indonesia dikutip detikFinance dari BPS, Selasa (11/2/2014).

Arab Saudi, dengan nilai US$ 4,3 miliar atau sekitar Rp 43 triliun. Jumlah yang diimpor 4,9 juta ton
Nigeria, dengan nilai US$ 3,06 miliar atau sekitar Rp 30 triliun lebih. Jumlah yang diimpor 3,68 juta ton
Azerbaijan, dengan nilai US$ 1,73 miliar atau sekitar Rp 17 triliun lebih. Jumlah yang diimpor 2,15 juta ton
Turki, dengan nilai US$ 1,05 miliar atau sekitar Rp 10 triliun lebih. Jumlah yang diimpor 1,2 juta ton
Malaysia, dengan nilai US$ 846 juta atau sekitar Rp 8 triliun lebih. Jumlah yang diimpor 1,03 juta ton
Brunei Darussalam, dengan nilai US$ 638 juta atau sekitar Rp 6 triliun lebih. Jumlah diimpor 767 ribu ton
Libya, dengan nilai US$ 375 juta atau sekitar Rp 3 triliun lebih. Jumlah yang diimpor 435 ribu ton
Algeria, dengan nilai US$ 355 juta atau sekitar Rp 3 triliun lebih. Jumlah yang diimpor 427 ribu ton
Rusia, dengan nilai US$ 274 juta atau sekitar Rp 2 triliun lebih. Jumlah yang diimpor 247 ribu ton
Korea Selatan, dengan nilai US$ 238 juta atau sekitar Rp 2 triliun lebih. Jumlah yang diimpor 274 ribu ton
Negara lainnya, dengan nilai US$ 632 juta atau sekitar Rp 6 triliun lebih. Jumlah yang diimpor 729 ribu ton

Berdasarkan data BPS itu, hasil minyak yang diimpor Indonesia antara lain adalah bahan bakar untuk kendaraan bermotor, bahan bakar pesawat atau avtur, serta bahan bakar diesel atau solar.

Indonesia Tak Punya Cadangan BBM | Indonesia memang punya stok operasional BBM selama 21 hari lamanya. Namun stok tersebut berada di depo minyak dan SPBU yang tersebar di seluruh Indonesia. Tapi seliter pun BBM tersebut disimpan menjadi cadangan khusus. Wakil Ketua Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fanshurullah Asa mengatakan, Indonesia jadi negara luas yang tidak memiliki cadangan BBM. "Stok operasional BBM nasional kita punya, yakni selama 21 hari, tapi negara ini tidak memiliki cadangan BBM," ucap Fanshurullah seperti dikutip detikFinance, Selasa (11/2/2014).
Ketahanan energi Indonesia memang kalah jauh dari Jepang dan Amerika Serikat (AS) yang memiliki cadangan BBM hingga 6-7 bulan lebih. "Seperti Jepang, dia punya 6 bulan cadangan BBM, ketika diterjang tsunami, pasokan energi mereka tetap aman, bahkan pembangkit nuklir mereka saat ini tidak ada yang dioperasikan, Jepang tidak kekurangan energi sama sekali. Karena mereka punya cadangan energi, mulai dari BBM, gas dan energi lainnya," ujarnya.
Fanshurullah menambahkan, rapuhnya ketahanan energi Indonesia saat ini, haru jadi momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki kondisi ini. "Cadangan operasional BBM itu 70% masih dilakukan Pertamina, padahal undang-undang mengamanatkan kepada BPH Migas untuk menyediakan cadangan minyak," katanya. "Namun kenapa itu tidak dilakukan BPH Migas, ya karena nggak ada uangnya, karena pendapatan BPH Migas setahun yang mencapai Rp 1 triliun dari PNBP setiap transaksi BBM dan pipa gas, tapi anggaran BPH Migas setahun hanya Rp 100-200 miliar."
Dirinya meminta kepada pemerintah, agar pendapatan yang dihasilkan BPH Migas tersebut digunakan untuk membangun infrastrutkur, yakni pembangunan cadangan BBM nasional.
"Pelan-pelan bangun infrastruktur cadangan BBM kita, karena kita sama sekali tidak punya cadangan BBM," tutupnya.
Indonesia memang punya stok operasional BBM selama 21 hari lamanya. Namun stok tersebut berada di depo minyak dan SPBU yang tersebar di seluruh Indonesia. Tapi seliter pun BBM tersebut disimpan menjadi cadangan khusus. Wakil Ketua Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fanshurullah Asa mengatakan, Indonesia jadi negara luas yang tidak memiliki cadangan BBM. "Stok operasional BBM nasional kita punya, yakni selama 21 hari, tapi negara ini tidak memiliki cadangan BBM," ucap Fanshurullah dihubungi detikFinance, Selasa (11/2/2014). Ketahanan energi Indonesia memang kalah jauh dari Jepang dan Amerika Serikat (AS) yang memiliki cadangan BBM hingga 6-7 bulan lebih. "Seperti Jepang, dia punya 6 bulan cadangan BBM, ketika diterjang tsunami, pasokan energi mereka tetap aman, bahkan pembangkit nuklir mereka saat ini tidak ada yang dioperasikan, Jepang tidak kekurangan energi sama sekali. Karena mereka punya cadangan energi, mulai dari BBM, gas dan energi lainnya," ujarnya.
Fanshurullah menambahkan, rapuhnya ketahanan energi Indonesia saat ini, haru jadi momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki kondisi ini. Ketiadaan cadangan BBM seakan menjadi masalah ringan bagi pemerintah terbukti dari tidak adanya anggaran untuk membangun cadangan energi. Indonesia tidak pernah serius mengurus kebutuhan energi walaupun secara teori negeri ini berlimpah sumber energinya. Ketidakseriusan ini tergambar dari tidak adanya cadangan khusus BBM, ekspor bahan mineral mentah sesukanya dan alokasi subsidi energi yang tidak tepat sasaran.Padahal, dikatakan, Indonesia Negeri Kaya Sumber Bahan Bakar 'Hijau'. Dan Pemerintah saat ini terus mendorong penggunaan bahan bakar nabati (BBN) untuk mengurangi ketergantungan BBM, tingginya impor dan subsidi BBM. Indonesia mempunyai banyak stok tanaman untuk bisa menjadi bahan bakar 'hijau' (biofuel) seperti biodiesel, bioethanol dan lain-lain.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian M Syakir mengatakan, Indonesia memiliki banyak tanaman penghasil biofuel. "Indonesia banyak memiliki tanaman yang bisa dimanfaatkan sebagai biofuel. Selain kemiri sunan, kita punya potensi dari kelapa sawit, kelapa, tebu, ubi kayu, sagu, nipah sampai sorgum," ungkap Syakir dihubungi, Senin (10/2/2014).
Syakir mengatakan, potensi paling besar tentunya dari kelapa sawit, Indonesia mempunyai lahan sawit kurang lebih seluas 9 juta hektar."Dari 9 juta hektar tersebut, produksi sawit nasional mencapai 23,5 juta ton berpotensi bisa digunakan sebagian untuk produksi biodiesel mencapai 5,6 juta kilo liter," katanya. Selain kelapa sawit, Indonesia juga punya potensi di kelapa di mana saat ini luas lahan perkebunan kelapa total mencapai 3,8 juta hektar dengan produksi 3,3 juta ton kelapa per tahun, dan memiliki potensi jadi biofuel sebanyak 450.000 kilo liter. "Tebu kita punya 430.000 hektar dengan produksi tebu 3,1 juta ton per tahun dan memiliki potensi 411.000 kilo liter biofuel, ubi kayu luas lahan 1,2 juta hektar tapi produksinya masih difokuskan untuk pangan, ada juga sagu yang ada lahannya total 1,2 juta hektar dengan potensi biofuel sebanyak 750.000 kilo liter dari 25% produksi sagu dalam setahun yang mencapai 5 juta ton. Ada pula nipah yang produksi setahun mencapai 292.000 kilo liter sampai sorgum yang bisa menghasilkan bioethanol," imbuhnya.
Namun, semua potensi biofuel yang dimiliki Indonesia saat ini, tidak akan berhasil jika tidak adanya dukungan banyak pihak. "Mulai dari pemanfaatan hasil pertanaman yang ada, perluasan areal tanaman penghasil bioenergi, dukungan lahan, harga sampai integrasi perkebunan energi, dari perkebunan ada yang mengolahnya menjadi biofuel," tutupnya. Apakah para importir akan membiarkan hal ini? Mengapa SBY diam saja dengan kasus Singapura?

"Dari lingkaran keluarga besar SBY yang masuk ke sindikat perdagangan minyak bumi yang berbasis di Singapura adalah Erwin Sudjono (kakak ipar Ani Yudhoyono), Hartanto Edhie Wibowo, dan Ani Yudhoyono. Sedangkan dari kalangan pejabat masih tetap Purnomo Yusgiantoro, walaupun ia bukan lagi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Darwin Zahedy Saleh, mantan Menteri ESDM yang juga kader Demokrat, Elvita Legowo, Dirjen Migas di Kementerian ESDM, serta Hatta Rajasa yang kini duduk sebagai Menko Perekonomian. Hatta Rajasa juga diduga memiliki keterkaitan dengan bisnis pertambangan dan perminyakan. Ia pernah menjadi Presiden Direktur PT Arthindo Utama. Arthindo yang berdiri pada tahun 1982 memang turut dalam beberapa kegiatan hulu bidang energi terutama untuk proyek pemanfaatan dan pengolahan gas serta pembangkitan tenaga listrik (Power Plant). Sejumlah klien yang ditangani Arthindo antara lain PT Chevron Pacific Indonesia, PT Caltex Pacific Indonesia, Pertamina, dan sebagainya. Dalam buku tersebut menyebutkan jika sindikat itu menguasai ekspor impor minyak mentah dari Petral, anak perusahaan Pertamina, bekerja sama dengan Global Energy Resources yang dikuasai oleh Muhammad Riza Chalid."
Membangun image Pertamina sebagai perusahaan pelat merah yang bersih dari suap dan korupsi  serta bebas dari campur tangan  mafia minyak menjadi PR besar. Apalagi saat ini Indonesia masih menjadi negara pengimpor minyak dan belum bisa menjadi tuan di negeri sendiri. Keberanian petinggi Negara untuk melawan neoliberalisme  menjadi tantangan   tersendiri. Lalu sejauh mana langkah Pertamina menghadapi campur tangan mafia minyak? Seperti apa konspirasi minyak yang terjadi di rezim SBY ini?
Posisi Indonesia sebagai negara pengimpor minyak saat ini membuat banyak orang kesal. Keputusan pembatasan BBM bersubsidi pada Jumat, 4 Mei 2012 memang akhirnya hanya dilakukan di internal pemerintah saja dan tidak membatasi konsumsi premium dan solar untuk masyarakat luas berdasarkan kapasitas mesin mobil. Namun hal itu memberikan konsekuensi subsidi BBM tahun 2012 yang dipastikan akan jauh membengkak menjadi Rp 234,2 triliun dibandingkan anggaran di APBN Perubahan 2012 yang dianggarkan sebesar Rp 137,38 trilun. Perhitungan itu didasarkan pada asumsi rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) USD 119 per barel, atau lebih tinggi dibandingkan patokan hitungan di APBNP sebesar USD 105 per barel.
Ironisnya, saat ini tingkat pengurasan cadangan minyak Indonesia ternyata sangat tinggi, mencapai delapan kali laju pengurasan di negara-negara penghasil minyak utama dunia, seperti Arab Saudi dan Libya. Sayangnya, meski Indonesia memiliki laju pengurasan minyak yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara penghasil minyak dunia, ternyata pengurasan ini lebih banyak dilakukan perusahaan-perusahaan asing. Sementara itu, PT Pertamina (Persero), perusahaan BUMN minyak dan gas terbesar, belum bisa menjadi motor produksi minyak nasional. Menurut data dari Kementerian ESDM (2008) pada sektor hulu, hampir 85% minyak dan gas bumi kita dikuasai oleh asing. Sementara sisanya dikuasai konsorsium dengan perusahaan multinasional. Sekarang sudah hampir 85% minyak dan gas bumi kita dikuasai oleh asing.

Nasionalisasi. Masalah energi yang rumit dihadapi Indonesia saat ini, sangat bertolak belakang dengan kondisi yang dialami oleh Argentina. Keberanian Presiden Argentina, Cristina Fernandez de Kirchner menasionalisasi secara sepihak perusahaan minyak YPF milik Repsol Spanyol, menunjukkan keberpihakan Cristina pada kepentingan bangsanya sendiri dan membuang jauh paham neoliberalisme. Ia dianggap sosok penjelmaan Evita Peron, istri Juan Peron, tokoh Argentina tahun 40 - 50-an, yang selain cantik, berpenampilan modis, tapi juga sangat pro terhadap kepentingan masyarakat miskin dan buruh.
Sejak operasional minyak dipegang oleh perusahaan asing, produksi minyak Argentina tak pernah naik padahal di sisi lain telah menghasilkan deviden besar untuk negara asing. Bahkan ketika rakyat Argentina membutuhkan minyak, perusahaan asing di negerinya malah mengekspornya ke luar negeri. Sejak minyak Argentina dikuasai asing pada tahun 1992, impor BBM dan gas Argentina terus mengalami kenaikan hingga berkisar 150% per tahun dan memaksa negara mengeluarkan anggaran 9 miliar Dollar AS.
Keberanian Cristina melakukan langkah nasionalisasi  banyak dikecam  oleh negara-negara Eropa dan AS yang berhaluan kapitalis. Justru gerakan rakyat Spanyol yang sering disebut “Los Indignados” malah menyatakan dukungan terhadap langkah Argentina. Langkah Cristina menasionalisasikan perusahaan minyak Spanyol memang merupakan kerugian besar bagi negara-negara kapitalis. Pada dekade 90-an, Argentina termasuk negara terdepan dalam menerapkan kebijakan neoliberalisme di antara negara-negara Amerika Latin. Tapi sistem ekonomi tersebut telah menyebabkan kebangkrutan bagi Argentina pada 1999. Tindakan nasionalisasi minyak dipelopori oleh Arab Saudi pada 1974. Negara ini sebelumnya mengalami kemiskinan karena cadangan minyaknya dikuras oleh perusahaan minyak asal AS, Aramco (Arabian American Oil Company). Namun kini Arab Saudi makmur berkat kebijakan Raja Faisal yang melakukan nasionalisasi.
Lain halnya di Indonesia, yang masih erat dengan pengaruh mafia minyak yang sulit disentuh. Sejak era Ibnu Sutowo, mantan Direktur Utama Pertamina pertama kali, budaya serba korup mulai muncul karena Pertamina pada masa itu bagaikan negara-dalam negara. Pertamina pada masa itu seolah-olah merupakan cukong (penjamin keperluan dana) bagi tentara (militer), terutama para Jenderalnya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa mafia minyak ini kabarnya juga sudah dekat dengan keluarga Cendana hingga kini keluarga Cikeas.
Dalam buku Gurita Cikeas karya George Aditjondro, dari lingkaran keluarga besar SBY yang masuk ke sindikat perdagangan minyak bumi yang berbasis di Singapura adalah Erwin Sudjono (kakak ipar Ani Yudhoyono), Hartanto Edhie Wibowo, dan Ani Yudhoyono. Sedangkan dari kalangan pejabat masih tetap Purnomo Yusgiantoro, walaupun ia bukan lagi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Darwin Zahedy Saleh,  mantan Menteri ESDM  yang juga  kader Demokrat, Elvita Legowo, Dirjen Migas di Kementerian ESDM, serta Hatta Rajasa  yang kini duduk sebagai  Menko Perekonomian. Hatta Rajasa juga diduga memiliki keterkaitan dengan bisnis pertambangan dan perminyakan. Ia pernah menjadi Presiden Direktur PT Arthindo Utama. Arthindo yang berdiri pada tahun 1982 memang turut dalam beberapa kegiatan hulu bidang energi terutama untuk proyek pemanfaatan dan pengolahan gas serta pembangkitan tenaga listrik (Power Plant). Sejumlah klien yang ditangani Arthindo antara lain PT Chevron Pacific Indonesia, PT Caltex Pacific Indonesia, Pertamina, dan sebagainya. Dalam buku tersebut menyebutkan jika sindikat itu menguasai ekspor impor minyak mentah dari Petral, anak perusahaan Pertamina, bekerja sama dengan Global Energy Resources yang dikuasai oleh Muhammad Riza Chalid.
Dugaan adanya mafia minyak membuat Pertamina dan anak usahanya Petral terus menuai sorotan banyak pihak. Seperti baru-baru ini terjadi pergantian direksi Pertamina oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan yang sempat menghebohkan dunia maya. Pergantian direksi Pertamina pada bulan April 2012 lalu merupakan pilihan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan sebagai proses pembentukan dream team di Pertamina untuk menjaga kekompakan sehingga bisa memaksimalkan kinerja BUMN. Menurut Menteri BUMN Dahlan Iskan, yang mengajukan nama-nama direksi itu adalah Karen, kemudian nama-nama direksi tersebut diperiksa oleh Kementerian BUMN.
Kabar bahwa pergantian direksi Pertamina itu tak lepas dari campur tangan para mafia minyak menjadi pergunjingan di Twitter. Aksi Dahlan Iskan terkait Pertamina memang mengundang pertanyaan, sebelumnya ia sempat mengatakan akan membubarkan Petral, anak usaha Pertamina, namun tiba-tiba batal bahkan sekarang semakin eksis. Kabarnya,  batalnya  pembubaran Petral juga tak lepas dari sikap Dahlan Iskan yang mengalah terhadap mafia minyak. Sudah menjadi rahasia umum sejak dulu Petral memang disebut-sebut  sebagai sarang korupsi puluhan triliun mulai dari jaman Orba era Soeharto hingga saat ini yang tidak  pernah bisa disentuh.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD beberapa waktu lalu juga pernah menyebut empat institusi yang dinilai paling korup dan kolusi, dan nomor satu yang disebut PT Pertamina (Persero). Saat itu Mahfud MD menyatakan bahwa Pertamina memproduksi minyak yang dikirim ke luar negeri lalu dibeli lagi oleh Indonesia dengan harga mahal dan itu merupakan korupsi besar-besaran melalui jalur tidak langsung.  Pernyataan itu kemudian ditanggapi oleh PT Pertamina dengan somasi, namun langkah somasi tersebut berakhir dengan damai.
Seperti diketahui Petral atau Pertamina Trading Energy Ltd adalah perseroan terbatas anak perusahaan Pertamina yang bergerak di bidang perdagangan minyak.  Saham Petral 99.83% dimiliki oleh PT. Pertamina dan 0,17% dimiliki oleh Direktur utama Petral Nawazir sesuai dengan UU/CO Hongkong. Petral bertugas untuk menjamin ketersediaan kebutuhan minyak Indonesia dengan cara membeli minyak dari luar negeri. Saat ini Petral memiliki 55 perusahaan yang terdaftar sebagai mitra usaha terseleksi. Pengadaan minyak oleh Petral dilakukan secara tender terbuka. Namun Petral juga melakukan pengadaan minyak dengan pembelian langsung. Alasannya karena ada jenis minyak tertentu yang tidak dijual bebas atau pembelian minyak secara langsung dapat lebih murah dibandingkan dengan mekanisme tender terbuka.

Dugaan Mark Up. Pada tahun 2011 Petral membeli 266,42 juta barel minyak yang terdiri  atas 65,74 juta barel minyak mentah dan 200,68 juta barel berupa produk. Harga rata-rata pembelian minyak oleh Petral adalah  US$ 113,95 per barel untuk minyak mentah, US$ 118,50 untuk premium, US$ 123,70 untuk solar. Sehingga pembelian minyak Petral untuk minyak mentah sebesar US$ 7,4 miliar dan US$ 23,2 miliar untuk bensin/solar sehingga totalnya  sebesar US$ 30,6 miliar atau setara dengan Rp. 275,5 triliun per tahun.
Kilang minyak yang terbatas membuat minyak mentah Indonesia dijual ke Singapura dan diolah oleh kilang minyak di sana. Kemudian Indonesia membeli lagi dengan harga impor petral yang dihitung dari standar harga MOPS + Alpha. MPOS (Mean of Platt Singapore) merupakan harga minyak standar Singapura. Menurut sumber harga minyak impor kita ternyata merupakan harga mark up mafia minyak. Kabarnya jika impor minyak kita dilakukan sesuai mekanisme pasar, Indonesia akan bisa menghemat 20% atau Rp 54 triliun/tahun.
Harga beli minyak mentah Petral sepanjang tahun 2011 rata-rata US$ 113.95/barel. Harga rata-rata minyak dunia jenis brent (yang paling tinggi kualitasnya) pada tahun 2011 adalah US$ 80-100/barel dan harga tertinggi US$ 124/barel. Menurut sumber,  ada mark up harga oleh Petral minimal sebesar US$ 5 /barel dan jika diaudit lebih rinci mark up itu kabarnya bisa sampai USD 30/barel. Mafia minyak juga diduga mengatur untuk membeli minyak mentah dari Arab/Afrika, lalu diolah di kilang Singapura dan dari Singapura baru diekspor ke Indonesia.
Masih menurut sumber, jumlah uang yang cukup besar digunakan Petral untuk mengimpor minyak Rp 275,5 triliun per tahun tersebut tak pernah luput dari incaran mafia minyak. Sosok mafia minyak yang sering disebut-sebut mengendalikan Petral adalah Muhammad Riza Chalid yang diduga menguasai Petral selama puluhan tahun. Warga Negara Indonesia keturunan Arab ini dikabarkan sejak dulu dekat dengan keluarga Cendana yang saat ini  juga dikabarkan dekat dengan SBY.
Lalu siapakah sosok Muhammad Riza Chalid? Kalangan pengusaha minyak dan broker minyak internasional mengakui kehebatan Riza sebagai God Father bisnis impor minyak Indonesia. Di Singapura, Muh Riza Chalid dijuluki "Gasoline God Father" dan kabarnya lebih separuh impor minyak RI dikuasai oleh Riza, pemilik  Global Energy Resources yang menjadi  induk dari 5 perusahaan  yaitu Supreme Energy, Orion Oil, Paramount Petro, Straits Oil dan Cosmic Petrolium yang berbasis di Singapura dan terdaftar di Virgin Island yang bebas pajak. Ke-5 perusahaan ini dikabarkan merupakan mitra utama Pertamina. Bahkan  Riza diduga selalu menghalangi pembangunan kilang pengolahan BBM dan perbaikan kilang minyak di Indonesia.
Menurut pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy, nama mafia minyak Muhammad Riza Chalid yang disebut sebut merupakan kroni bisnis Pertamina sudah dikenal sejak era Soeharto. “Di lingkungan bisnis perminyakan, yang bersangkutan dikenal powerful. Pada kasus pengadaan minyak Zatappi, namanya terlibat, namun menghilang bersamaan dengan kandasnya penyelidikan di Kejakgung. Jika yang bersangkutan disebut sebagai mafia, itu disebabkan sosoknya yang powerful sehingga bisa mengatur berbagai transaksi. Yang terjadi adalah kita mencium bau kentut, tanpa bisa yakin sumbernya dari mana,” ujarnya.
Menanggapi  kabar bahwa  anggaran untuk membeli minyak impor lewat Petral tahun 2011 sebesar Rp 275,5 triliun diduga di-mark up, menurut Ichsanuddin Noorsy, Indonesia memang membutuhkan minyak mentah (crude oil) dan minyak olahan (oil product). Lifting minyak sekitar 930 ribu barel sementara bagian Indonesia hanya 700 ribu barel. Kebutuhannya sekitar 1.200 ribu barel, maka belanja minyak mentahnya sekitar 500 ribu barel. Pada minyak olahan juga begitu. Kapasitas kilang  Indonesia hanya 690 ribu barel sementara konsumsi sekitar 1200 ribu barel. Jadi Indonesia mengimpor minyak olahan sekitar 450 ribu-500ribu barel. Keharusan impor itu terjadi setiap hari, sehingga bangsa Indonesia harus belanja energi keluar sekitar US $ 2-2,5 miliar per bulan atau US$ 30 miliar per tahun.
“Jika kita berasumsi bahwa transaksi itu mengeluarkan biaya (transaction cost) sebesar 2,5-5% saja, maka pihak-pihak yang dipercaya Pertamina atau Pemerintah untuk mengimpor mendapat kenikmatan US$1,5 miliar per tahun, atau US$ 125 juta per bulan atau US$ 4,2 juta per hari (Rp 40 miliar-red). Beberapa kalangan bahkan menyebutkan, kenikmatan per hari itu mencapai US$ 5-10 juta. Tapi tidak ada yang bisa membuktikan. Pertamina bahkan menyebutkan bahwa Petral diaudit oleh auditor internasional. Tetapi beberapa pelaku industri perminyakan juga mengatakan, kalaupun mereka menggunakan tender, pengaturannya mudah saja.  “Dari posisi inilah sulit membuktikan terjadinya mark-up, namun orang tahu ada kenikmatan sangat menggiurkan dari kehebatan Petral yang beroperasi di Singapura. Muncul pertanyaan, kenapa harus di Singapura? Katanya Good Corporate Governance.... Perusahaan berkelas internasional yang demikian hebat pun bisa melakukan transaksi dari Jakarta sepanjang niatnya memang jujur dan tidak mempunyai maksud memperkaya diri dan kelompok tertentu,” papar Ichsanuddin Noorsy.
Meski ada indikasi terjadi mark up, namun menurut   Ichsanuddin Noorsy adalah sulitnya mencari auditor yang bisa kita percaya bahwa ada mark up US$ 5 per barel. “Saya kira isu pokoknya terletak pada para petinggi Indonesia mencium ada hal yang tidak sehat atas keberadaan Petral. Yang menarik, bau tidak sedap itu diperkuat dengan batalnya keinginan Menteri BUMN Dahlan Iskan melikuidasi Petral. Alih-alih melikuidasi, yang terjadi adalah Petral mengundang sejumlah media ke Singapura dan Garuda Indonesia tetap memesan pesawat Air Bus
Ditambahkan Ichsabuddi, ia sempat mendengar isu bahwa bertahannya Emirsyah Satar sebagai Dirut Garuda dan Karen Agustiawan  sebagai Dirut Pertamina membuktikan kuatnya mafia tersebut. Penolakan Pertamina memindahkan kantor pusat Petral ke Jakarta menurut Ichsanuddin Noorsy sudah mencurigakan. “Justru kalau mau membuktikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan jujur dan tanpa memberi keuntungan kepada penguasa, maka Petral harus pindah dan pola-pola transaksi diubah. Yang jelas, Pemerintah memang harus berhenti dari keihlasan menerima dikte perusahaan atau industri kartel perminyakan,” Tegas Ichanuddin.

Sementara  menurut pengamat ekonomi Fuad Bawazier mengatakan, bahwa SBY dekat dengan  mafia minyak Muhammad Riza. “Sudah menjadi rahasia umum  bahwa  SBY dekat dengan mafia minyak Muhammad Riza Chalid.  Setelah diangkat jadi Dirut  Pertamina, Karen bebas melakukan transaksi  pembelian minyak di Singapura karena lokasinya susah dikontrol. Yang jadi pertanyaan kenapa mesti dipindahkan? Saat Karen menjabat Dirut tahun 2009 Petral dipindahkan ke Singapura dan itu yang jadi pertanyaan.  Dahlan sendiri sudah  mental tidak bisa berbuat apa apa, buktinya dia pernah ngomong mau bubarkan Petral tapi ternyata tidak jadi,” tutur Fuad.
Untuk mengklarifikasi pemberitaan mengenai Petral tersebut, The Politic pada 4 Mei 2012 mendatangi Kantor Pusat Pertamina di Lapangan Banteng  Jakarta Pusat. Namun sayang Karen tidak ada di tempat.  Menanggapi berita yang beredar  di dunia maya, bahwa ada mark up di Petral,  Mochamad Harun, VP Corporate Communications Pertamina, mengatakan berita yang beredar  bisa jadi dilakukan oleh orang-orang yang  kalah pada saat tender, apalagi tender di Petral dilakukan dengan ketat. Saat ini berkat kompetensi Petral, pada 2011 Pertamina bisa   melakukan efisiensi  impor BBM jenis premium dan solar sampai US$ 283 juta.
Sementara itu mantan anggota DPR RI sekaligus Wakil Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN), Ade Daud Nasution mengatakan, jika sosok Muhammad Riza Chalid jarang terlihat, karena lebih sering tinggal di Singapura, London, Kamboja, Korea atau Jepang.  “Sebenarnya mengenai Petral itu kembali ke Menteri BUMN Dahlan Iskan kebijakannya seperti apa,” ujarnya.
Sementara itu, menurut juru bicara KPK Johan Budi, Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK memang pernah mendapat laporan  soal impor minyak Petral yang saat ini sedang dalam tahap telaah  di KPK, dan masih dalam tahap proses validasi.
The Politic juga menyambangi kantor Hatta Rajasa (1/5) di Gedung A.A Maramis II Lantai 4 Jakarta Pusat. Saat dimintai keterangan berkaitan dengan dugaan keterlibatannya pada konspirasi bisnis dengan jaringan Global Energy Resources milik Muhammad Riza Chalid yang berbasis di Singapura, Hatta yang mengenakan jas biru dongker dengan celana panjang senada membantah dengan ekspresi santai sambil tersenyum. “Itu tidak benar. Kalau masalah dekat dengan Riza Chalid, terus kenapa kalau ada hubungan dekat. Ha….ha,” tuturnya singkat.
Untuk mengetahui jaringan bisnis Hatta Rajasa, yang dikabarkan memiliki bisnis  minyak dan energi bergabung dengan Medco Energi, pihak Medco Energi membantah. Saat The Politic menyambangi kantor pusat Medco Energi di Jalan Jendral Sudirman Kav. 58 Lantai 53 Jakarta Pusat menemui humas The Energy Leony Lervyn, ia membantah dengan keras. “Saya benar-benar yakin beliau tidak ada kaitannya atau memiliki keterkaitan dengan perusahaan ini,” tuturnya. Saat ini bisnis minyak milik Hatta Rajasa ditangani oleh putranya M. Reza Ihsan Rajasa yang menjabat Direktur Utama PT Arthindo Utama.
Menteri Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi saat diminta tanggapannya mengenai dugaan SBY terlibat dengan mafia minyak Muhammad Riza Chalid untuk mengumpulkan dana Pemilu 2014 hingga berita ini diturunkan belum ada komentar apapun. Menurut Eko, salah satu staf Sekretaris Kabinet, Sudi Silalahi  sempat membaca permintaan tanggapan  yang dilayangkan The Politic via fax namun hingga kini tidak memberikan komentar. | Ekawati, Amir, Jojo | Diulik dari Tabloid The Politic, Edisi 15, Desember 2013.