Presiden Ikut Membusukkan KPK

Apa yang membuat Indonesia ini blangsak? Korupsi. Dan itu yang terjadi pada setiap pemerintah yang buruk, tanpa pengawasan dan partisipasi publik. Soeharto jatuh karena dua hal itu. Dan merupakan ketetapan MPR, atas desakan masyarakat warga, perlu dibentuk lembaga Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan demokratis.
Jika beberapa orang PDIP selalu menggemborkan bahwa pada masa Megawatilah lahir KPK, bukan berarti atas jasa PDIP. Itu sudah merupakan ketetapan MPR 1999, dan kemudian dibahas di DPR untuk menggodog beberapa RUU yang antara lain melahirkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Siapapun presidennya, waktu proses peralihan dari Soeharto, tak mampu membendung aspirasi politik yang muncul saat itu. Tidak Habibie, Gus Dur, dan apalagi Megawati.
Kenapa KPK pada akhirnya perlu dibentuk? Karena tingkat dan kualitas korupsi memang makin menggila. Reformasi mentah membuat makin kacau. Soehartoisme ganti baju doang. Indonesia menjadi Negara dengan indeks korupsi yang tinggi di dunia. Kekayaan alam, kemungkinan sumber-daya manusia, dan kesempatan untuk kesejahteraan rakyat, sirna karena korupsi yang makin menggurita.
Reformasi 1998 yang diharap menjadi anti-tesis, makin dalam kangkangan korupsi. Bahkan, 16 tahun reformasi, jaman SBY, angka korupsi merebak dalam jumlah dan kualitas. Korupsi bukan hanya di level birokrasi pemerintahan, melainkan juga ke parlemen. Ketika partai SBY berkuasa, senyampang itu pula elite partainya menjadi tersangka, terdakwa, dan terpidana kasus korupsi.
Hadirnya KPK, tidak menyenangkan dan menentramkan para koruptor dan kambratnya tentu. Berbagai upaya pelemahan, kriminalisasi, terus dilakukan untuk mereduksi KPK. Tidak sangat spesifik Indonesia, karena itu terjadi di berbagai Negara yang korup.
Dari Bibit-Chandra, bahkan Antazari Ashar, semua merasakan bagaimana kekuasaan korup mencoba menyingkirkan mereka. Sosok seperti Busyro, pun juga justeru disingkirkan oleh kekuatan parlemen. Dan kini, dengan berbagai cara yang tampak mulus, semua kelompok yang menginginkan KPK sirna, bergirang dan berterimakasih kepada Budi Gunawan dan Hasto Kristianto.
Jika semua komisioner menjadi tersangka, orang bodoh pun akan tahu. Kinerja KPK akan lumpuh, tereduksi, dan percepatan kerja yang kita tuntut tidak memungkinkan. Para koruptor yang tersangkakan, akan berbahagia karena ini. Senyampang dengan itu, kita (setidaknya saya) kecewa pada Presiden Jokowi. Selaku kepala Negara, tidak segera bertindak untuk mengatasi kemelut, dengan mengatakan Negara kita Negara hukum.
No, Mr. President!
Jangan ikut membusukkan masalah. Negara kita Negara politik, tepatnya Negara politik kotor yang ditunggangi koruptor! Penersangkaan para komisioner KPK oleh Kabareskrim, meski itu merupakan pelaporan masyarakat, tidak bisa hanya dilihat sebagai realitas dan prosedur hukum formal. Jangan mengaku berguru pada Sukarno, jika praksisnya penganut Soehartoisme.
Ini bukan hanya darurat narkoba, darurat pornografi, tetapi darurat korupsi yang lebih parah. Lebih parah dari genocide perang. Karena dengan korupsi tanah-tanah rakyat digerus, gedung-gedung sekolah dihancurkan, dan anak-anak generasi mendatang dipenggal kakinya, tangannya, kepalanya, jiwanya, hatinya,…
Kita tidak sedang ngomong soal MBM, BW, AP, Z, atau AS, tapi tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, anak kandung Reformasi 1998, yang hendak dibonsai oleh anak-cucu Orbaisme.
Lihatlah lebih dekat, dan bacalah Rumi, pertajam hidung, dan tinggal kau katakan, karena Polri itu di bawahmu langsung. Proses pembelajaran pada masyarakat sudah cukup, rakyat sudah tahu. Tak perlu test the water. Sebelum air membeku lagi, dan kau kejeblos dalam dinginnya kekuasaan.