Busyro Muqodas dan Tangan Dinginnya

Ketika Muhammad Busyro Muqodas maju lagi menjadi kandidat komisioner KPK (2014), dalam fit and proper test di depan DPR, Benny Kabur Harman, selaku ketua Komisi III DPR dari Demokrat, bertanya, “Apakah tidak letih terus-terusan jadi komisioner KPK?”

Pertanyaan serupa, sesungguhnya bisa diajukan pada Kabur itu, apakah tidak letih terus-terusan jadi anggota DPR? Tapi ini bukan cerita tentang Kabur yang kabur. Kita cerita tentang Busyro Muqodas, yang jelas, lugas, dan tegas, sekalipun ucapannya santun dan kalem (ini perpaduan yang jarang).

Tahun 2011 (setelah dua tahun menjadi ketua KPK), posisi Busyro diombang-ambingkan aturan para anggota parlemen yang digdaya. Bisa ditengarai, pribadi Busyro tak akan disukai anggota DPR, yang semangatnya dari sejak awal memang cenderung anti KPK. Meski berbeda gaya dengan Antasari Azhar, ketua KPK yang digantikannya (waktu itu plt ketua KPK dijabat Tumpak Hatorangan Panggabean), prestasi KPK cukup mengejutkan. Busyro tampak dingin dan tangguh. Bahkan suara-suaranya, sangat tak disukai orang-orang Senayan. Apalagi ketika mengatakan hedonisme kaum politik yang menjadi biang kehancuran bangsa.

Hingga akhirnya posisi Busyro sebagai ketua tersingkirkan oleh Abraham Samad, yang secara mengejutkan lebih disukai DPR daripada Bambang Widjojanto yang mendapatkan peringkat tertinggi. Keputusan agak aneh, tetapi bersama Bambang Widjojanto dan Busyro Muqodas, citra KPK memang mencorong. Meski mereka berada di belakang Samad. Samad sendiri, dari sisi pengalaman dan pengetahuan, lebih cethek. Dan memang Samad terlalu crossboy, kurang strategis dan cerdas dibanding Busyro maupun Bambang. Tapi ‘Duo B’ di KPK itu lebih banyak makan asam garam, dan tahu taktik serta strategi perang gerilya yang lebih baik diam. Apalagi melawan koruptor yang licik.

Sebagaimana dalam kasus Hasto Kristianto dan Samad, apakah kita hanya akan menyoroti factor Samad, dan tidak mempersoalkan moral politik Hasto? Dalam kasus itu, tampak Hasto sedang mendemonstrasikan dengan telanjang, bahwa moralitas PDIP juga sama saja dengan partai lainnya, busuk.

Cara penyingkiran Busyro dari KPK, sangat halus. Yakni dengan menggantung waktu, mungkin sampai kepengurusan era Samad berakhir tahun ini. Padahal, Busyro sesungguhnya telah dinyatakan lulus test dan tinggal memilih antara dirinya atau satu kandidat lagi yang juga diluluskan DPR akhir 2014.

Dan Kabur waktu itu menyatakan, dengan hanya 4 pimpinan, KPK tak punya kewenangan penindakan. Tetapi dalam kasus terakhir, Kabur berpendapat seolah membela KPK, padahal ia termasuk motor perundungan atas KPK.

Tapi penyingkiran Busyro, lelaki kelahiran Yogyakarta ini, berbeda dengan upaya penyingkiran BW, AS, dan mungkin AP maupun Z. Itu karena koruptor dan parlemen tak menemukan celah untuk masuk. Celah yang mereka mainkan, adalah aturan waktu yang berada dalam kuasa mereka.

Padahal, pada jaman Busyro, KPK membenahi diri ke dalam dan keluar. Institusi KPK, sebagai lembaga Negara, sangat membanggakan. Bahwa di Indonesia ada lembaga Negara yang begitu mentereng dalam kinerjanya, dan itu diakui secara internasional. Bahkan di era Busyro juga, para penyidiknya mendapatkan gemblengan fisik dan mental seperti dalam perguruan-perguruan Shaolin. Tak jarang pula, Busyro mengundang kaum seniman dan budayawan yang aneh-aneh, untuk menstimulir para penyidiknya. Sesuatu yang jarang diketahui publik.

Kekuatan KPK, meski konon bersifat kolegial, waktu itu lebih ditopang sepasang tandem Busyro dan Bambang. Keduanya, pribadi tanpa kompromi. Dan itu tentu sangat berbahaya, bagi para koruptor dan pendukungnya. Hilangnya Busyro dan Bambang tentu disambut dengan gegap-gempita oleh mereka.

Kini keduanya kemungkinannya tak akan ada di sana. Meski selalu ada pengganti yang mungkin lebih baik, tapi kinerja Busyro dan Bambang adalah ideal type untuk lembaga strategis macam KPK ini.

Kehilangan AS, tak seberapa berat bagi KPK. Tapi kehilangan Busyro dan Bambang, KPK akan makin mengkeret. Karena di tangan dua orang itu, institusi KPK dibangun dan mampu menunjukkan performance yang jauh lebih bisa dipercaya daripada Polri dan Kejaksaan. Semoga semangat save-KPK kita masih proporsional dalam melihat masalah.