Jebakan-jebakan Batman di Senayan

Ketika Mahkamah Konstitusi “mengalahkan” tuntutan kubu Prabowo, dalam keputusan KPU yang “memenangkan” Jokowi, banyak orang memuji MK dan terutama memuja Hamdan Zoelva sebagai ketua MK. Bahkan, lelaki imut berwajah cool itu menjadi pujaan baru kaum ibu-ibu.
Namun, senyampang dengan itu, ketika MK menolak untuk melakukan judicial review UUMD3, kredibilitas lembaga konstitusi Negara itu rontok seketika. Apalagi ketika Hamdan Zoelva, sebagai hakim agung begitu akrab meladeni media, melakukan wawancara, go public, dan bahkan terakhir hadir dalam ulang tahun Golkar sebagai partai politik. Satu perilaku etik yang patut dipertanyakan.
Hamdan Zoelva yang mantan orang partai (PBB, Partai Bulan Bintang, partai tersingkir yang “kebetulan” berkoalisi dengan kubu Prabowo), kemudian ditengarai sebagai partisan yang merontokkan legitimasi MK.
Alasan penolakan judicial review waktu itu, karena lembaga DPR berhak mengatur dirinya sendiri dan menekankan bagaimana anggota DPR akan memakai hati-nurani masing-masing dalam mengemban amanat rakyat.
Alasan penolakan yang naïf, apalagi UUMD3 bukan hanya soal tata-tertib, melainkan substansial memberikan hak-hak imunitas dalam konsekuensi pelanggaran hukum yang dilakukan anggota dewan, azas keseimbangan serta proporsionalitas serta representasi aspirasi rakyat, anti-korupsi, dan kesetaraan gender.
Dan akibat paling menonjol, dengan berlakunya UUMD3, DPR sama sekali mengabaikan hak representasi dan kepentingan rakyat, serta menonjolkan kepentingan partai politik itu sendiri. Taka da soal etika, dan apalagi hati nurani. Koalisi pro Prabowo (termasuk dalam hal ini Demokrat), lebih mengesankan sebagai wakil dari kaum oligarki partai seperti Prabowo, ARB, Anis Matta, dan SBY (sementara Hatta Radjasa sebagai ketua PAN bisa dikecualikan).
Kemenangan 5-0 koalisi Prabowo, memberikan situasi reborn pada kubu Prabowo, untuk kemudian menyapu bersih DPR sampai ke alat kelengkapannya. Dan pagi-pagi, dalam kedudukan sebagai ketua DPR, Fahri Hamzah dan Fadli Zon, dalam waktu dan kasus berbeda, mengeluarkan pernyataan ancaman, bahwa DPR bisa melakukan hak angket (FH) dan hak interpelasi (FZ), yang jika itu dilakukan berpotensi untuk melengserkan presiden Jokowi.
Kini blunder dari UUMD3 telah berimbas ke mana-mana, termasuk dengan munculnya Ketua DPR Tandingan, yang diluncurkan partai-partai pro Jokowi. DPR kemudian terbelah, bukan representasi aspirasi rakyat (dengan hasil PDIP 18%, Golkar 14%, Gerindra 12%, Demokrat 10% dan seterusnya, melainkan koalisi Jokowi 40% dan koalisi Prabowo 60%), lebih merepresentasikan kepentingan elite kekuasaan. Tampak bahwa parlemen adalah representasi dari kepentingan kekuasaan oligarkis itu sendiri.
Apakah UUMD3 masih bisa diajukan lagi dalam judicial review? Bukan tergantung pada kegantengan Hamdan Zoelva. Namun bagaimana parlemen sosmed dan parlemen jalanan bergerak untuk mendelegitimasi DPR (yang mengaku sebagai wakil rakyat, namun sebenarnya hanya berkubu pada Prabowo dan Jokowi, alias kekuasaan semata).
Apakah bisa, sementara rakyat, fraksi fesbukiyah, masih euphoria soal kabinet Jokowi, dan riuh-rendah dalam perdebatan kontra-produktif soal boss Susi Air yang perokok dan bertato? Dan masih sibuk pula percaya media-media online yang kredibilitasnya hanyalah ‘menebar fitnah dan kebencian, menuai uang dari pemesan dan sponsor’?
Pada sisi itu, jebakan-jebakan Batman bernama kekuasaan, dan berorientasi pada kekuasaan, akan membuat kita pada demokrasi yang mencapekkan.
Sebuah pertanyaan untuk blunder politik yang lain lagi.

Jokowi Undercover : Revolusi Mental atau Revolusi Seks?

DK teringat film Gandhi yang pernah ditontonnya. Dalam sebuah pertemuan doa di taman, Gandhi bertemu dengan rakyat. Di antara kerumunan itu Nathuram Godse. Ia mendekat dan bersujud, Gandhi menangkupkan kedua tangan dan membungkuk. Tapi tiba-tiba Godse mencabut pestol dan menembak Gandhi.

DK merasa bisa melakukan itu pada Prabowo.

“Aku bisa!” DK bergumam.

Kaka Slank menoleh ke arah DK. “Bisa apa?”

DK tidak menjawabnya. Ia menggigit-gigit bibirnya. Tapi, darimana mendapatkan pestol? Mestikah mengorbankan diri, membujuk seorang polisi atau tentara untuk mendapatkan senjata itu? Dengan memanfaatkan vaginanya?

DK bergidik.

“Katanya laper? Kok nggak dimakan?”

Suara Kaka Slank membuyarkan kepala DK yang penuh. Dalam setiap perjuangan mesti ada pengorbanan. Kalau Prabowo tewas? Selesai semuanya. Dendam pun terbayarkan lunas. Bukan revolusi mental, tapi revolusi seks!

DK menggeram. Tangannya mengepal dan ia pukulkan pada meja makan di depannya.

“Brakkk!”

Demikian kutipan hal 752, “Jokowi Undercover”, novel dengan latarbelakang pilpres 2014, ditulis oleh Sunardian Wirodono. Tentang pertarungan ideologis kiri dan kanan, antara Jokowi dan Prabowo, antara para netizen dan masa lalu. Buku setebal 960 halaman seharga Rp 120.000 ini dijual hanya melalui pemesanan online di email sunardianwirodono@yahoo.com, akun fb sunardian wirodono, atau melalui sunardian.blogspot.com., atau sms ke 0813 9397 9400, whatsapp ke 0856 4332 0856; atau untuk wilayah Yogyakarta delivery book order ke: 0857 2590 6400.

Indonesia Raya dan Jutaan Kotak Korek Api

Kutu anjing (kutu demodek), adalah binatang yang bersarang di bawah kulit, namun mampu melompat 300 kali tinggi tubuhnya yang hanya beberapa inci. Tetapi apa yang terjadi, bila ia dimasukkan ke dalam kotak korek api kosong, lalu dibiarkan di sana selama satu hingga dua minggu? Hasilnya, kutu itu kemudian akan hanya mampu melompat setinggi kotak korek api itu saja!
Persoalan pertama jika tidak percaya soal ini, ambil seekor kutu anjing (itu kalau kutunya punya ekor, dan pastikan Anda punya anjing) kemudian cari kotak korek api. Cuma, agar terlihat cerdas, search di google, dan bertanyalah pada beliau mengenai data fisik dan profil kutu anjing ini.
Ketika kutu itu berada di dalam kotak korek api, ia mencoba melompat tinggi. Namun saja selalu terbentur dinding kotak korek api.
Ia mencoba lagi, terbentur lagi.
Coba lagi, terbentur again.
Terus begitu dan begitu terus, berkola-kali, sampai pun berkoang-kaing. Sehingga kemudian ia mulai ragu akan kemampuannya sendiri. Itu testimoni beliau sang kutu anjing, yang sumpah mampus frustrasi permanen, karena tubuhnya jadi sakit, berkali-kali membentur karton dinding korek api.
Kutu anjing pun mulai berpikir, "Sepertinya kemampuan saya melompat memang hanya segini, hiks, cape dueh,..."
Perlahan, setelah berpikir, ia pun mengambil keputusan diam-diam. Loncatan beliau, disesuaikan dengan tinggi kotak korek api.
Dan aman. Tak lagi ia merasa membentur tembok.
Saat itulah beliau menjadi sangat yakin, "Nah benar 'kan? Kemampuan saya memang cuma segini. That is me!"
Ketika kutu anjing itu sudah dikeluarkan dari kotak korek api, eh, beliau masih terus merasa, bahwa batas kemampuan lompatnya memang hanya setinggi kotak korek api. Dan ketika ia mencoba melenting sekuat tenaga, yah, memang hanya setinggi itu semata, karena dibentuk oleh kebiasaannya.
Sang kutu anjing pun, hidup seperti itu, hingga akhir hayat dikandung badan. Kemampuan yang sesungguhnya, meloncat 300 kali tinggi badannya, tidak tampak. Kehidupannya telah dibatasi oleh lingkungannya.
Anda tentu bukanlah kutu, dan sudah barang tentu juga bukan anjing. Sumpah, dan I believe! Namun, betapa tak sedikit, yang terkungkung di dalam kotak korek api kehidupan ini.
Misal saja, Anda memiliki atasan yang tidak memiliki kepemimpinan memadai. Dia tipe orang yang selalu takut tersaingi bawahannya, maka dia akan sengaja menghambat perkembangan karir Anda. Ketika Anda mencoba melompat tinggi, dia tidak pernah memuji, bahkan justru tersinggung. Dia adalah contoh kotak korek api yang bisa mengkerdilkan Anda.
Teman kerja, juga bisa jadi kotak korek api. Coba ingat, ketika teman Anda berkata, "Ngapain sih, kamu kerja keras seperti itu? Kamu nggak bakalan dipromosikan, kok."
"Ngapain sih, sok kritis, kita ini bangsa kerdil. Jangan idealislah. Realistis aja,..."
"Udah deh, turutin mereka saja, daripada dituding kita jualan barang haram. Jangan bikin cafe minuman ama roti, bikin aja yang sesuai selera mereka, warung masakan Arab yang dijamin halal!"
Dan seterusnya.
Ingat! Mereka adalah kotak korek api. Dan kotak korek api ini bisa berbentuk apa saja, siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Kotak korek api yang sakti dan ajaib tentu, karena bisa berubah-ubah bentuk. Ia bisa berbentuk lingkungan, keluarga, tempat kerja.
Ia bisa tak lain dan tak bukan suami Anda, isteri Anda, pacar, ortu, anak, temen deket, mertua, kekasih gelap dan terang, capres yang gagal, menteri, anggota DPR, FPI, orang partai, pengaku santri, programmer televisi, blogger, facebooker,...
Atau bisa saja beliau berujud kesengsaraan, kemiskinan, cacat fisik, usia ("saya masih terlalu muda", "saya sudah tua"), tingkat pendidikan (formal, "saya cuma lulusan play group", "sekolah saya tidak terdaftar"), atau karena alasan wajah Anda yang begitu buruk (kalau itu mah, emang dari sono-nya, tenang saja).
Di dunia ini, apalagi di Indonesia Raya, begitu banyak dikepung kepentingan kotak korek api itu. Sementara, apakah mereka yang akan memberi makan Anda, mengerti penderitaan Anda, memberi uang, menemani saat Anda terkaing-kaing kesepian, menjamin Anda masuk sorga?
Ssst, jangan terburu menyalahkan orang lain, karena kita pun tentu punya andil dalam penganggapan itu. Orang lain, atau siapa saja, bisa kita pandang sebagai penghambat, penghalang, dan pembatas diri kita. Justeru pada intinya, sudut pandang, cara berfikir, dan sikap hidup kita sendiri juga bisa menjadi kotak korek api permanen dalam kehidupan kita.
Jika Anda ingin kekuatan diri yang sesungguhnya, Anda mestilah take action untuk menembus kotak korek api itu. Talk less do more, kata Djenar Maesa Ayu setelah dibayar oleh pabrik rokok.
Anda akan bisa melihat bagaimana Helen Keller, yang dengan mata buta, tuli, dan "gagu", namun dia mampu lulus dari Harvard University. Bill Gates yang tak pernah menyelesaikan pendidikan sarjananya, namun mampu menjadi "raja" komputer. Termasuk si MZ, Mark Zuckerbergh yang juga mahasiswa DO, namun kini menjadi anak muda terkaya di dunia berkat facebook temuannya.
Di Indonesia ada yang bernama Andre Wongso, tidak menamatkan sekolah dasar, namun mampu menjadi motivator nomor satu di Indonesia. Mantan Meneg BUMN Sugiharto, pernah menjadi pengasong, tukang parkir, dan kuli di pelabuhan. Atau Jokowi, dari si tukang meubel menjadi Presiden Indonesia? Dan masih banyak lagi contoh. Orang-orang yang semula nothing menjadi something. Dari zero ke hero.
Kemiskinan tidak menghambat untuk maju. Jangan menudingnya karena dunia politik kita yang tak jelas! Atau cobalah ingat, Nelson Mandela. Ia menjadi presiden Afrika Selatan setelah usianya lewat 65 tahun. Mother Theresa, atau Kolonel Sanders yang sukses membangun jaringan restoran fast food ketika usianya sudah lebih dari 62 tahun. Itu contoh para gaek untuk Anda yang selalu bilang, "yah saya 'kan udah tua!" kalau disuruh kerja dan kreatif. Giliran disodorin pacar baru, ngomongnya beda lagi. Rosa!
Hidup Anda, Anda sendirilah yang menentukan. Cara pandang, cara berfikir dan bersikap, akan menentukan. Ada ribuan dan mungkin jutaan kotak korek api yang mengungkung kehidupan Anda, tetapi pikiran yang merdeka, tidak akan mampu dibatasi oleh apapun dan siapapun, juga kapan pun dan dimana pun.
Namun, memang, ketika Anda tak tahu, dan bahkan Anda rela dikungkung kotak korek api, apapun-siapapun-kapanpun-dimanapun, akan membuat Anda jauh lebih kecil dari seekor kutu anjing. Padahal, saya ingatkan sekali lagi, pada awal tulisan ini, kutu demodek itu hidupnya di bawah kulit anjing, tapi lihat kemampuannya.
Bayangkanlah, Indonesia Raya dengan jutaan kotak korek apinya, bagi 250 juta kutu demodek itu,...!

Sumur Tanpa Dasar

“Hidup adalah perubahan. Pertumbuhan adalah opsional. Pilih dengan bijak.” Entah siapa yang mengatakan hal itu. Mungkin namanya Kyai Unknown. Namun menurut Engkong Lao Tzu dari negeri China dulu kala, “Alam tidak terburu-buru, namun semuanya berhasil.”
Mau gempa, berhasil. Mau gunung njebluk, berhasil. Mau banjir, berhasil. Mau lumpur Lapindo membludak, PT Minarak Lapindo milik ARB, juga berhasil mendorongnya tak terkendali. Dan SBY juga berhasil menalangi ganti rugi dengan APBN.
Masih menurut Engkong Lao Tzu pula, “Sebuah perjalanan yang baik tidak memiliki rencana tetap, dan tidak berniat datang.” Agak susah menangkapnya, jika dikaitkan dengan ucapan awalnya tadi. Tapi, cobalah resapi puisi ‘Hujan Bulan Juni’ Sapardi Djoko Damono, barangkali kita sedikit akan ngerti, bagaimana kesabaran dan konsistensi menjadi kunci. Dan alam mengajari kita kesabaran itu, sesuatu yang diperjuangkan inci demi inci dipersiapkan dengan baik, dan diikuti prosesnya.
Tak ada yang meloncat-loncat, kecuali kangguru, katak, dan manusia. Padahal, semua ada tahapannya. Memiliki rencana tentu saja boleh. Tapi menurut para empu pembuat keris, jangan kaku. Hadir dan fokuslah pada tugas masing-masing. Berpikir tentang tujuan akhir, kadang akan menyebabkan situasi under-pressure dan stress.
Berfokus, dalam ujaran Confucius, adalah “apa yang engkau ingin lakukan bagi diri sendiri, jangan lakukan kepada orang lain.” Memperlakukan orang lain dengan hormat dan kebaikan, itu intinya. Tidak saling mengganggu dan mengusili. Tentu konteksnya dalam kehidupan pribadi.
Jika berkait dengan pribadi yang menentukan kehidupan publik (kayak presiden, mentri, anggota parlemen, camat, lurah, bupati, etc), tentu saja kita hormat tapi boleh mengkritiknya, sebagaimana agama juga mengajarkan hal itu (kalau agama selalu dipakai dalih). Rakyat yang sopan adalah rakyat yang kritis.
Suatu hari kehidupan akan berkedip di depan matamu. Pastikan’s worth watching. Suatu hari kamu akan mati. Mengapa tidak membuat hidupmu berharga? “Jadilah baik untuk setiap orang yang engkau temui, dan itu adalah perjuangan keras,” ujar Plato.
Kita semua akan melalui perjalanan ini bersama-sama, dan kita semua memiliki masalah kita sendiri-sendiri. Kita bukan satu-satunya yang mempunyai masalah. Namun mengingat kebaikan adalah juga mengingat orang lain, untuk menjadi baik dan membantu.
“Orang-orang menghabiskan waktu seumur hidup, untuk mencari kebahagiaan, mencari kedamaian. Mereka mengejar mimpi, sukses, sorga, dan akhirnya kecanduan, dan berharap itu semua bisa mengisi kekosongan yang mereka sebut malapetaka.
Ironisnya, satu-satunya tempat yang sebenarnya perlu kita cari itu, semuanya ada di dalam diri kita sendiri. Kebahagiaan berasal dari dalam, dan mencarinya di luar diri hanya akan membawa lebih dalam ke lubang kelinci, yang tak berujung. Sebagaimana sumur tanpa dasar dalam drama absurd Arifin C. Noer.

Mark Zuckerbergh dan Soe Hok Gie di Stasiun Gambir

Di kedai kopi lantai dua Gambir, MZ bertemu dengan seorang yang sebaya dengannya. Mencangklong tas punggung di bahu. Mereka pun berkenalan atas nama life-style yang relative sama. Ini uniformitas kaum modern.
Gampang berkenalan hanya karena kode-kode visual. Generasi penampakan.
Pada pemilik kedai, lelaki pencangklong tas punggung itu meminta untuk memindah channel. Di layar televisi sedang ditayangkan sinetron Mahabharata.
“TV One, dong, mbak,...” teriak lelaki itu.
“TV One?” MZ keheranan. Ada juga anak muda yang menyukai TV One. “Anda menyukai gaya jurnalismenya?”
“Panggil saya Gie, Soe Hok Gie!”
“Oh,...”
“Jangan berfikir. Apalah artinya nama!”
“Untuk orang Indonesia, nama adalah penting.”
“Itu untuk orang Indonesia. Tidak bagi saya. Saya WNI Keturunan. Keturunan China.”
“Bukankah untuk orang China justeru jauh lebih penting?”
“Saya bilang, saya keturunan. Keturunan China. Itu artinya bukan China banget. Jadi kalau WNI keturunan China, itu artinya Indonesia bukan, China pun bukan.”
“Jadi?”
“Jadi tidak penting.”
“Soal TV One?”
“Ya, itu juga tidak penting. Namanya saja mungkin terdengar bagus. Tapi kualitas tidak ditunjukkan oleh nama. Nama Anda?”
“MZ.”
“Mark Zuckerbergh?”
MZ tak segera menjawab.
“Kalau pun iya, saya juga tidak akan surprise,” tukas Gie kalem,… demikian kutipan hal 172-173 dalam novel Jokowi Undercover karya Sunardian Wirodono (Oktober 2014, 960 halaman, harga Rp 120.000), tidak dijual di toko buku umum. Pemesanan dan pembelian bisa melalui pm akun fesbuk ini atau email sunardianwirodono@yahoo.com, sms 0813 9397.9400 atau whatsapp ke 0856 4332 0856. Bagi yang di Yogyakarta bisa juga delivery book order ke: 0857 2590 6400.

Mark Zuckerbergh dan Habieb Rizieq di Warung Kopi

Apakah Mark Zuckerbergh baru datang ke Indonesia kemarin dan ingin bertemu Jokowi setelah pilpres 2014? Tidak. Setidaknya dalam 'Jokowi Undercover', MZ sudah datang bersama facebook ke Indonesia lebih dari lima tahun silam. Bahkan, dalam 'Jokowi Undercover', oleh DK ia dibawa ke salon make over di bilangan Blok M, agar wajah Yahudinya tak bisa dikenali. Dan ia bahkan memburu Devi Kiriani, cewek kekiri-kirian desertir Garuda Merah itu, hingga ke Surabaya dan bertemu Habieb Rizieq di sebuah warung kopi Kampung Arab, tak jauh dari makam Sunan Ampel.

“Iya, lantas apa jasamu? Itu seperti pertanyaan Jesus pada para muridnya!” Habieb Rizieq meninggikan suaranya.

(… dan mereka pun berbincang soal internet….)

“Kwkwkwkwkwk, ketawa gulung koming guling-guling,...” Habieb Rizieq merasa sok gaul dengan ketawanya. “Menebar fitnah tanpa takut ketahuan?”

“Yah. Namun kita bisa menyikapinya dengan kritis serta harus hati-hati. Tidak semua informasi di internet valid, atau yang biasa disebut hoax.”

“Itulah yang kalian tidak suka memikirkannya,” sergah Habieb Rizieq jengkel. “Saat ini kecenderungan orang untuk bersosialisasi dengan orang lain berubah. Orang lebih sering bersosialisasi di dunia maya, ketimbang bersosialisasi di dunia nyata. Kita bisa melihat dari begitu besarnya pengguna jejaring sosial Indonesia. Pengguna Facebook di Indonesia lebih 70 juta pengguna, pengguna Twitter telah mencapai 20 juta. Apakah ini berkah atau kutukan?” “Tergantung!”

“Nggak ada tergantung. Yang ada tergandeng!”

Demikian kutipan hal 66-67 dalam novel Jokowi Undercover karya Sunardian Wirodono (Oktober 2014, 960 halaman, harga Rp 120.000), tidak dijual di toko buku umum. Pemesanan dan pembelian bisa melalui situs blog ini atau email sunardianwirodono@yahoo.com, sms 0813 9397.9400 atau whatsapp ke 0856 4332 0856. Bagi yang di Yogyakarta bisa juga delivery book order ke: 0857 2590 6400.

Novel Politik Jokowi Undercover Beredar

Bagaimana mungkin Devi Kiriani bertemu dengan Mark Zuckerbergh, hingga mendapat wejangan dari murid Muso, tokoh PKI tua itu di Gunung Klothok, Kediri? Demikian juga bagaimana mungkin Dor dan Hashim Ponto mendengarkan pidato 1 Juni 1945 dari Bung Karno, dalam percintaan mereka di hutan perbatasan antara Indonesia dan Malyasia di Kalimantan Barat? Semuanya sangat mungkin, karena antara fakta dan fiksi sangat cair dalam literacy politik di Indonesia.

Itu semua terekam dalam ‘Jokowi Undercover’. Saya tidak tahu masuk kategori buku apa. Saya menulis buku tersebut dengan semangat merekam semua pembicaraan politik negeri ini, yang begitu gegap-gempita sepanjang pemilu dan khususnya pemilihan presiden 2014. Tak pernah dalam sepanjang sejarah kepolitikan Indonesia, gairah masyarakat negeri ini sebagaimana yang terlihat sekarang.

Dengan adanya social-media seperti facebook, twitter, blog, dan lain sejenisnya itu, politik menjadi kosakata yang sangat akrab dan dekat dengan kehidupan keseharian, ia mengalahkan gossip artis dari dunia hiburan pop.  Bukan hanya bagi kalangan terdidik di kota, melainkan juga jauh ke pelosok dusun dan gunung, bahkan bagi mereka yang sangat terbatas akses informasi serta tingkat pendidikan mereka.

Jokowi Undercover meramu semua itu dalam tulisan campur-aduk, penuh dengan kutipan media, yang disusun sedemikian rupa menjadi sebuah cerita politik dengan rentang perjalanan waktu Indonesia, dari sejak pemilu pertama 1955, hingga kejadian mutakhir sekarang ini. Ada fakta dan fiksi dalam buku ini, semua bercampur-baur menjadi satu, seperti sebuah kolase, karena yang lebih penting adalah impresi dalam pembacaan semua persoalan yang disodorkan dalam buku ini. Sebagai novel mungkin terlalu cerewet, tetapi ini memang tentang bangsa yang sangat cerewet, terutama para pemimpin dan para elitenya di semua sisi. Baik dari sisi pandangan paling kiri dan paling kanan dalam wacana dialog kita selama ini.

JOKOWI UNDERCOVER | Akhirnya, novel politik Jokowi Undercover (xvi + 944 halaman) rampung juga dan siap beredar 10 Oktober 2014. Karena ini buku indie dan tidak diperjualbelikan di toko buku umum, dan dicetak secara terbatas, tentu saja kami memprioritaskan pelayanan/pengiriman buku pada pemesan terdahulu yang sudah melakukan transaksi/pembayaran, Rp 120.000 per-eksemplar (sudah termasuk ongkir). 

 

DATA BUKU

(1) Fisik: Ukuran 12 x 19 Cm. Tebal 944 + xvi hal. Kertas bookpaper 55 gram

(2) Bahasa: Indonesia

(3) Harga per-eksp., Rp 120.000 (sudah termasuk ongkos kirim)

(4) Penerbit: Yayasan Wiwara, Pr. Griya Taman Asri H-303, Panasan, Donoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta55581. Telepon 0274.865682

CARA PEMESANAN/PEMBELIAN

(1). Tuliskan nama dan alamat lengkap, yang bisa dijangkau pos, ke inbox akun fb Sunardian Wirodono, blog: sunardian.blogspot.com., dan atau email ke sunardianwirodono@yahoo.com. Sertakan nomor HP untuk konfirmasi.

(2) Transfer uang pembelian buku ke no. rek. BCA no. 0373042223; Bank Mandiri no. 137.00.0521519.5; a.n Sunardian Wirodono

(3) Informasikan bukti transfer, dengan menyebutkan nomor notification/ validasi atau referensi ke no.  0856 4332 0856 | 0813 9397 9400 atau emailkan ke sunardianwirodono@yahoo.com

Terima kasih dan salam

Yayasan Wiwara

Indonesia dalam Ancaman Demokrasi Jalan Mundur

Dengan kemenangan koalisi pro Prabowo dalam pemilihan pimpinan MPR (dini hari tadi 8/10), setidaknya, perjalanan pemerintahan Jokowi akan mengalami kendala yang tidak ringan.

DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang menjanjikan kemennangan bagi kubu pemerintahan Jokowi, agaknya justeru menjadi faktor kekalahan itu sendiri. Bagaimana pun 130 suara DPD, setidaknya 40-an adalah politikus yang semula dari partai-partai politik yang berafiliasi ke partai-partai kubu Prabowo, sekali pun tak ada jaminan untuk itu. Namun setidaknya, bocornya surat rahasia ARB untuk menarik anggota DPD dari Golkar (28 orang) dan sekitar 22 orang berasal dari partai koalisi, ada hasilnya. Demikian pula turun langsungnya Prabowo ke Senayan, cukup berpengaruh dalam lobi-lobi memecah suara DPD itu.

Kenapa DPD bisa dituding sebagai unsur kemenangan kubu Prabowo? Dari kalkulasi di atas kertas, koalisi kubu Prabowo menguasai 313 suara (angka ini dihitung dari suara Gerindra, Golkar, PAN, PKS dan Demokrat. Demokrat tak bisa disebut penyeimbang karena senyatanya partai ini berkoalisi dengan kubu Prabowo. Dan hitungan angka itu tanpa menyertakan PPP yang dalam kasus pemilihan pemimpin MPR berkoalisi ke kubu Jokowi).

Sementara koalisi kubu Jokowi (PDIP, Nasdem, PKB, Hanura) ditambah PPP, hanya mempunyai modal suara 247. Dari perbandingan angka itu sudah jelas, koalisi kubu Prabowo sangat dominan. Penambahan dari kubu DPD yang berjumlah 130 suara, memang memberi angka menjanjikan, yakni 377 suara bagi kubu Jokowi. Namun siapa bisa menjamin, jika 40-an saja anggota DPD tidak kembali berafiliasi ke koalisi Prabowo? Apalagi Osman Sapta Odang dalam pengusulan internal DPD, hanya mengantongi dukungan 60%  dari anggota DPD sendiri untuk pengusulan sebagai ketua MPR?

Untuk memenangkan pertarungan, kubu Jokowi harus mendapatkan 90-an suara dukungan dari DPD, sedangkan kubu Prabowo hanya membutuhkan 30-an suara. Tentu bukan pekerjaan yang ringan, karena keanggotaan DPD lebih sangat individual, karena tak ada ikatan jelas seperti partai politik. Anggota DPD konon mewakili daerah, namun ikatan struktural apa yang mengikatnya? Tak ada. Karena yang ada hanya ukuran-ukuran kultural, dan itu pun sangatlah abstrak. Apalagi, tidak semua individu anggota DPD itu kalis dari pengaruh partai politik mereka sebelumnya. Karena kebanyakan mereka menjadi caleg DPD setelah tidak laku atau terdepak dari partai politik.  

Namun di tengah kekalahan itu, kubu Jokowi cukup mengejutkan, karena kekalahan voting tertutup itu hanya berselisih 17 suara (koalisi Prabowo mendapatkan 347 suara dan koalisi Jokowi 330 suara), dengan satu suara abstain. Hal ini menunjukkan gembar-gembor koalisi permanen dalam politik adalah sesuatu yang nonsense. Karena selain pembelotan suara dari DPD (juga PPP yang pro SDA dan Prabowo), suara-suara pembelotan dari Golkar, Demokrat, PAN, ke kubu Jokowi sangat dimungkinkan. Maka selalu adagium politik itu tak bisa dilepaskan dari kepentingan-kepentingan.

Dengan keputusan bergabung dengan koalisi kubu Jokowi, PPP dipastikan akan dikoreksi posisinya di koalisi Prabowo, sekiranya mereka bisa meyakinkan Demokrat secara terbuka dan solid bersama-sama. Ada banyak keuntungan Demokrat di sini, berkaitan dengan agenda-agenda politik ketatanegaraan yang bisa jadi dirancang oleh para die hard kubu Prabowo, semacam Amien Rais, Akbar Tanjung dan PKS.

Beberapa agenda berbahaya kubu ini, dengan UUMD3 dan beberapa paket rancangan untuk amandemen UUD 1945, sistem pemilihan presiden, pembubaran KPK dan MK (ini sudah disuara oleh anggota DPR dari PAN dan katanya harus tahun ini), bahkan impeachment, bisa mengubah peta politik nasional ke depan. Kekuatan lama, bisa membangun benteng pengamanan dari rencana-rencana penegakan dan penegasan hukum dalam pemerintahan Jokowi, serta upaya penegakan pengadilan HAM atas berbagai kasus HAM di masa lalu.

Namun sepanjang pemerintahan Jokowi tetap bertaniah pada janji-janji politiknya yang populis, dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menaikkan pendapatan Negara, posisinya relatif aman. Upaya impeachment bukanlah sesuatu yang mudah, karena dengan pemerintahan yang baik, rakyat akan jadi faktor penyeimbang kekuatan parlemen yang dikuasai total kubu Prabowo.  Tentu saja, rakyat yang berdaulat, berani berbicara dalam berbagai cara dan saluran yang dimungkinkan (termasuk sosmed).

Dominasi kubu prabowo di parlemen sebagai oposisi, sepanjang proporsional ada baiknya. Pemerintahan terlalu kuat, tanpa penyeimbang di parlemen, juga tidak bagus. Tetapi parlemen yang sangat kuat, apalagi tidak proporsional, bisa menyandera jalannya pemerintahan.

Setelah UUMD3 kubu Prabowo sukses merampas hak suara anggota parlemen (untuk membawa aspirasi rakyat dan menjadi artikulator kepentingan rakyat), justeru rakyatlah kini yang mau tak mau harus mengawasi kerja-kerja legislasi parlemen, termasuk dalam menentukan ketua-ketua lembaga tinggi Negara seperti BPK, KPK, KJ, dan kemungkinan menentukan formasi hakim-hakim MK, yang semuanya itu mesti mendapatkan persetujuan DPR.  

Meski juga harus dikatakan, ketika MPR-DPR dikuasai kubu Prabowo, tidaklah menjadi soal, selama pemerintahan Jokowi tetap on the track. Yang terpenting, pemerintah harus berkhidmat pada kesejahteraan rakyat, serta tidak membiarkan kaum oligarkhis partai berbuat seenaknya dengan agul-agul UUMD3 (yang memberi hak impunitas pada anggota parlemen dari kasus korupsi, dan merampas hak anggota parlemen yang diberikan oleh rakyat tapi disita oleh penguasa partai).

UUMD3 yang “dilegalkan” MK, setidaknya hanya akan bermain di ruang pemerintah dan DPR, yang kesemuanya lebih pada kebijakan publik dan bersifat teknis-administratif. Akan halnya penguasaan koalisi Prabowo juga berada di ranah MPR, dengan ancaman-ancaman politik lebih mendasar karena berkait isyu-isyu strategis dan ideologis kenegaraan, sekali lagi persoalannya tidaklah sangat mudah.

Konstelasi politik setelah terpilihnya pimpinan MPR, setidaknya menjadikan kekuatan koalisi kubu Prabowo semakin solid, sungguh pun dari perolehan dalam voting tertutup itu menunjukkan kubu Jokowi juga mempunyai kekuatan lebih berimbang, apalagi ketika PPP “berubah” ke kubu pro Jokowi, yang bisa jadi paska 20 Oktober akan menyeret partai lain (sekalipun patut disayangkan jika Jokowi menerima Demokrat, Golkar, atau PAN). Biarkan mereka di kubu oposisi, dan itu lebih baik. Dengan komposisi pimpinan MPR seperti itu, Jokowi tak perlu khawatir sekali pun didukung koalisi yang lebih kecil dibanding kelompok Prabowo. Tidak soal, karena dalam politik ada koalisi on-off dengan kubu lawan, dan itu soal kepiawaian berpolitik sebagai seni.

Warga Negara sipil, seperti kita, yang mestinya bisa hidup tenang mengurusi diri-sendiri, kini dipaksa untuk bekerja mengawasi para elite politik terus-menerus. Itu karena partai politik masih dimaknai sebagai alat merebut kekuasaan, bukan untuk mengartikulasikan kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara. Jadi? Jangan diam, sekali pun teman kita membujuk kita untuk diam dan lebih baik mengurusi diri-sendiri. Bagaimana kita diam, kalau kehidupan kita pribadi diusik oleh kegaduhan politik, yang berakibat pada hidup keseharian kita?

Enambelas tahun usia reformasi, yang memakan banyak korban nyawa, akankah kita ikhlaskan untuk dirampas kembali, oleh para elite atau oligarkhis partai politik? Dan kita biarkan mereka bertransaksi seenaknya, atas nama kita tapi untuk kerakusan mereka, tanpa kita bisa mengontrolnya? "Hanya karena Anda tidak mengambil minat dalam politik, tidak berarti politik tidak akan mengambil minat pada Anda," itu nasehat Pericles, mirip iklan rokok yang mengatakan tinggalkan menikmati rokok sebelum rokok menikmati Anda.

Tentu saja tidak. Kita tak ingin Indonesia dalam demokrasi jalan mundur, untuk kembali menikmati senyuman palsu Soeharto sang jenderal. Dan para komprador menghisap kita kembali, dalam pertumbuhan ekonomi yang rendah, utang luar negeri tak terbendung, korupsi tanpa terkontrol lagi, dan lagi-lagi kita tepuruk jauh lebih buruk dari Orde Soeharto, dengan daya saing dan kualitas sdm yang tetap saja rendah.

Demokrasi Barat, Timur, atau Timur Tengah?

Sesungguhnya, ketika kita memilih para caleg (calon legislatif), adalah untuk kepentingan bagaimana kebutuhan-kebutuhan kita, rakyat, bisa diwakili oleh para anggota legislatif. Untuk itu mereka disebut wakil rakyat.

Meski pada praktik politik selama ini, anggota legislatif atau palemen belum meyakinkan dan memuaskan sebagai wakil rakyat, kini menjadi lebih nyata lagi justeru setelah 16 tahun usia reformasi politik 1998 berjalan. Kekuasaan otoriter Orde Baru yang dulu berhasil ditumbangkan, kini hendak dikukuhkan kembali.

Koalisi Pro Prabowo (KKP), kini justeru memunculkan wajah anggota legislatif yang lebih eksklusif, hak-hak suara rakyat yang diwakilkan pada mereka kini bukan hanya disedot oleh fraksi (kepanjangan partai politik di parlemen), melainkan justeru langsung diarahkan oleh partai politik itu sendiri, dengan mempertimbangan kepentingan koalisi politik yang berhimpun di dalamnya. Praktik yang terjadi jelas, bagaimana anggota parlemen yang berbeda pendapat dengan koalisi tempat partai mereka berhimpun, langsung mendapat sangsi dan bahkan pemecatan. Keanggotaannya, yang terjadi karena berhimpunnya suara rakyat yang memilih, sama sekali dinihilkan oleh para oligarkhis partai, yakni para elite penguasa, ketua umum dan/atau owner partai politik itu.

Rakyat kini terpaksa kembali ditarik ke politik praktis, yakni harus juga mengawasi anggota legislatif ini, yang mestinya anggota parlemen itu dipilih rakyat untuk mengawasi pemimpin yang dipilih rakyat. Kenapa? Karena parlemen berpotensi mengabaikan suara rakyat, hanya karena kalkulasi politik di mana mereka menguasai suara mayoritas parlemen yang bisa mengubah segalanya.

Dengan komposisi majoritas koalisi kubu Prabowo, dan sudah dibuktikan bagaimana mereka menghajar kubu pro pemerintah dengan kemenangan UUMD3, UU Pilkada, dan berbagai implikasinya seperti menguasai unsur pimpinan dan kelengkapan parlemen, maka bisa jadi parlemen ini akan produktif dalam melahirkan undang-undang, yang bukan saja menguntungkan mereka tetapi memang diarahkan bagi hiden agenda (kepentingan-kepentingan tersembunyi mereka), dan sama sekali tak ada urusan dengan kepentingan rakyat.

Misal saja, mereka bukan hanya bisa mengarah untuk melemahkan atau menggusur presiden, melainkan juga mengubah UU agar KPK menjadi lemah atau dibubarkan (agar PKS bisa menyelamatkan diri dalam kasus korupsi sapi, atau menggoalkan tujuan mereka mendirikan Negara Islam, misalnya), UU untuk mengembalikan kekuasaan MPR (agar Prabowo terpilih sebagai presiden), UU untuk pembayaran Lapindo 100% oleh pemerintah (agar ARB lepas bebas dari ganti rugi), dan seterusnya, semua itu bisa dimungkinkan. Termasuk upaya untuk menghalangi pemberantasan mafia energi dan pertambangan, dimana PAN dan Demokrat tak perlu merasa khawatir, misalnya. Dan seterusnya.

Semua itu mungkin-mungkin saja terjadi. Dan dengan komposisi koalisi kubu Prabowo (Gerindra, PKS, Golkar, PAN, PPP, dan Demokrat, partai terakhir ini harus disebut karena pada praktiknya apapun yang dikatakan mereka, fakta politiknya mereka berkhidmat pada kubu Prabowo, dan menikmati keuntungan darinya. Perkara apa yang dikatakan SBY terlihat pro demokrasi, itu adalah karakter khasnya dalam bermain drama).

Dalam posisi ini, sesungguhnya Jokowi-JK tak perlu terlalu reaktif, dan semestinya kelak tetap proporsional dalam menjalankan roda pemerintahan. Bahwa mereka didukung minoritas anggota parlemen yang masing-masing suaranya dikendalikan kubu ‘musuh’ Jokowi (harus disebut demikian, karena itulah juga yang dikatakan oleh Prabowo dan Amien Rais yang selalu menyebut Jokowi sebagai ‘pihak sana’, bukan kita sebagai satu bangsa dan Negara).

Karena reaksi-reaksi yang dimunculkan kubu Jokowi-JK justeru akan berimbas secara negatif. Pemerintahan Jokowi-JK kelak, hanya harus membuktikan bahwa mereka bekerja bagi bangsa dan Negara, kepada seluruh rakyat Indonesia, baik yang waktu pilpres memilihnya atau pun tidak.

Ketentuasn demokrasi yang kita sepakati, yang mendapat suara terbanyak itulah yang mendapatkan mandat. Tentu yang mendapat mandate harus bertaniah pada seluruh rakyat, bangsa dan Negara, sebagaimana yang tidak memilih juga harus memberi kepercayaan kepada pemenang untuk menjalankan mandate itu.

Jika Amien Rais selalu menyoal antara popularitas Erick Estrada dengan Jokowi, professor politik think-tanker koalisi kubu Prabowo ini, seperti kata Bonie Hargens, tidak bisa membedakan antara popular dan populis. Bahkan, sebetulnya, Erick Estrada waktu memenangkan pilpres Philipina itu hanya memenangkan 25% suara (karenanya banyaknya capres), namun toh ia sah sebagai menang dan presiden, dan setelahnya tak ada logika-logika yang dibangun para lawannya bahwa 75% tidak memilih dan tidak mempercayainya. Erick Estrada tetap terpilih sebagai presiden yang sah, dan yang dikalahkan, meski selisih suaranya sedikit, menerima hal itu sebagai aturan demokrasi yang sudah disepakati (tidak sebagaimana Prabowo, Amien Rais dan kubu PKS yang selalu mengungkit-ungkit bahwa perolehan suara mereka –pemilih Prabowo, itu tak boleh dinafikan). 

Dalam tinjauan sejarahnya, soal memilih pemimpin secara langsung oleh rakyat, pemikiran Sukarno dan Mohamad Hatta sesungguhnya sama. Dalam pidato 1 Juni 1945, Sukarno jelas menguraikan itu, tapi perjalanan situasi politik, membuat Sukarno membubarkan partai politik dan menegakkan Demokrasi Terpimpin, yang oleh Hatta dikritik dalam Demokrasi Kita. Dalam bukunya itu, Hatta menyebut bahwa sistem demokrasi langsung, sudah dilakukan di desa-desa jauh sebelum Indonesia mengenal referensi mengenai demokrasi dari Barat.

Memilih pemimpin langsung ini, juga hampir selalu dipraktikkan pada munculnya ketokohan manusia seperti Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Pattimura, Sukarno, dan lain sebagainya, dengan cara rakyat melihat track-record dan mempercayainya.

Namun karena pekerjaan rakyat tak hanya mengikuti pemimpin, mereka juga harus berkhidmat dan terikat pada kehidupan keseharian, mereka membutuhkan wakil untuk mengawasi pemimpin yang dipercaya tersebut agar tidak menyeleweng. Indonesia mengenal Volksraad (1918), semacam dewan perwakilan rakyat jaman Hindia Belanda, setelah sebelumnya didorong dengan lahirnya partai-partai politik untuk menangkap dan menyalurkan aspirasi rakyat dari sejak awal abad 19.

Dalam perjalanan ahistoris kita paling mutakhir, setelah pilpres 2014 dengan kekalahan Prabowo, peta politik itu terasa kembali ke titik nadir. Demokrasi hanya milik elite, dan mereka menyimpulkan bahwa rakyat masih bodoh. Makanya hak politik rakyat yang azasi, juga harus diwakilkan pula, meski secara substansial sangat bisa terjadi pembiasan atau abuse of power yang tend to corrupt itu!  

Jika koalisi kubu Prabowo selalu mengatakan demokrasi langsung kebarat-baratan, liberal, dan bertentangan dengan Pancasila, percayalah mereka sedang ngelindur, atau memutar-balikkan fakta sejarah. Demokrasi pada hakikatnya bukan soal barat dan timur, karena seperti kata Hatta, demokrasi adalah hak azasi yang tumbuh pada masing-masing tanah peradaban manusia itu tinggal.

Dalam pertumbuhan demokrasi di Perancis, Amerika, pada awal-awalnya, tak pernah jauh berbeda dengan pertumbuhan demokrasi di mana pun, ketika anggota masyarakat berhimpun menyuarakan kepentingannya. Demikian juga itulah yang terjadi, ketika rakyat di negeri Nusantara ini, memilih para pemimpinnya dan mendesakkan kepentingan-kepentingannya waktu itu, baik di Minang, Jawa, Sunda, Bali, Dayak. Tentu saja dengan berbagai bentuknya, sesuai dengan tingkat referensi dan keadaban saat itu.    

Kita tidak sedang membela Jokowi atau pro pemerintah, namun praktik politik koalisi kubu Prabowo, adalah sinyal berbahaya bagi pelanggaran hak azasi manusia, di mana hak kedaulatan rakyat dalam bersuara dan berpartisipasi dirampas atas nama demokrasi.

Atau dalam delusi demokrasi barat dan timur, sebetulnya ada yang sedang mengagendakan demokrasi yang tidak barat dan tidak timur, yakni demokrasi timur-tengah, demokrasi yang kafah?