Kamis, Februari 08, 2018

Dengarkan, Dengarkan. Saya Menderita tetapi Jangan Dianggap Nganu

Berapa kali dalam pernyataan persnya kemarin, SBY mengucapkan kata “dengarkan, dengarkan,…”? Yang bisa tepat menebak, mintalah sepeda motor pada Fahri, karena kalau Jokowi hanya ngasih sepeda onthel. 

Apakah kata-kata penting? Bukan hanya bagi Anies. Bagi semua orang yang berkomunikasi dengan bahasa verbal, tentu kata-kata itu penting. Karena penting, kata-kata bisa berbahaya. Apalagi yang memakai tak sejalan antara lambe dan dengkul, apalagi pikiran (kalau misalnya punya, setidaknya di dengkul). 

Karena bagi yang lamis, bagi yang punya hiden agenda, yang suka mlungker-mlungker, yang suka apologi dan sinis, kata-kata bisa sangat berbahaya dan menyesatkan.

“Ini perang saya, this is my war, ini jihad saya,…” demikian kata SBY kemarin. Tampak gagah sekali. Bikin miris, bagi yang miris. Bikin gemetaran, bagi yang gemetaran. Bagi yang pernah diajari teknik retorika oleh Fahri, apa yang disampaikan SBY tidak terlalu mulus. Masih ketahuan belangnya di mana. Anak polah, bapa memang mesti pradah. Pradah Muja Karana. 

Sejak kapan kita sibuk dengan pencitraan? Sejak partai politik marak didirikan di negeri ini, tapi lebih banyak yang memperlakukan sebagai perusahaan keluarga. Sama sekali hanya memakai politik untuk kendaraan pribadi, untuk rebutan kekuasaan.

Jika pun ada parpol yang berbeda, dari sejak 1998 itu, hanya satu yang menarik, yakni Partai Solidaritas Indonesia. Hampir semua anak muda, di bawah 40 tahun. Apakah mereka akan bisa sebagaimana En Marche, partai yang sama sekali baru dan didukung anak-anak muda, tapi sukses memenangkan pemilu di Perancis beberapa tahun silam? 

Atau, setidaknya seperti Aam Aadmi (Partai Rakyat Biasa) di India, yang bisa mengalahkan BJP, meski di tingkat local? Padahal BJP baru setahun mampu menggulingkan trah Nehru dalam pemilu nasional. Itu sungguh luar biasa mengingat Aam Aadmi, adalah anak-anak muda yang melakukan pendekatan berbeda, dari rumah ke rumah. Memberikan kesadaran politik, tanpa uang (maksudnya semacam mahar politik atau amplopan kayak di Indonesia). 

Saya menunggu kiprah anak-anak PSI ini, jika mampu memberi penyadaran, bahwa saatnya rakyat bergerak, dan tidak menyerahkan kekuasaan begitu saja (dengan menjadi golput), kepada para politikus busuk yang hanya berbekal nasbung, tapi mau untung seuntung-untungnya.

Dengarkan, dengarkan. Semakin mendesak, generasi baru mengambil alih dominasi generasi masa lalu, yang sibuk dengan pencitraan. Sibuk dengan drama-drama, klaim-klaim, dan sinetron-sinetron derita hidup sebagai korban, disamping isu sektarianisme yang kini dijadikan andalan. 

Mestinya, tiap pemilu adalah tahapan untuk regenerasi. Pembaruan kontrak politik. Dan biarkan Amien Rais cum suis saja, yang meyakini Prabowo akan menang di tahun 2019. Saya sih nggak ngarep.

 https://www.youtube.com/watch?v=0Jmn03gZGqA

Senin, Februari 05, 2018

Jago Wiring Kuning untuk Mengganti Sultan


SUATU ketika, setelah buntu tak mendapatkan jawaban dari orang-orang yang saya anggap kompeten, seorang teman mengajak untuk bertemu seorang prewangan (dukun) di daerah Semanu, Gunung Kidul, DIY. Apa jawaban yang ingin saya dapatkan? Tentang makna tari yang dianggap sakral, tari bedhaya yang hanya ditarikan waktu pelantikan seorang raja, umumnya di kawasan Mataram Islam, dan khususnya Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Tujuan saya sederhana, membuat buku dan film documenter. Agar masyarakat awam tahu, khususnya generasi muda, mengenai nilai-nilai apa yang bisa dipetik dari itu semua. Bukan hanya notasi gendhing dan komposisi tari, tetapi makna filosofis dan simbolik di baliknya. Karena banyak ajaran (mengenai masalah etik, politik, ekonomi, sosial) sering dibungkus dalam karya tari dan gendhing.

Namun tak seorang pun yang saya anggap experts di kraton, berani, atau mau, menjawab. Karena kekepoan, saya tempuh ajakan teman. Menemui seorang prewangan. Siapa tahu memberi saya informasi lain.

Dengan ritual sederhana, sehabis meditasi, prewangan yang umurnya masih sebaya anak saya ragil, tiba-tiba menjelma menjadi Panglima Perang Kanjeng Ratu Kidul. Segera setelah menyampaikan ujub, sang panglima balik bertanya, dalam bahasa Jawa, “Apakah sudah siap dengan jago wiring kuning?”

Sungguh matek. Saya tak paham. Intinya, pertanyaan saya ditolak. Tak akan diberi jawaban. Beberapa hari setelah itu, saya mencoba mengerti. Bahwa siap dengan ‘jago wiring kuning’ artinya ialah; Apakah saya siap dengan pengganti raja (maksudnya, dengan bertanya makna tari bedhaya itu, dan ingin mendengarkan rahasianya, apakah saya siap menggantikan raja? Waktu itu sudah jaman Sri Sultan Hamengku Buwana X). Alamak.

Tujuan saya tak segagah itu. Bukan untuk tujuan kekuasaan. Bukan pula tujuan yang profetik ndakik-ndakik. Meski atas wejangan simbah saya, Kyai Mataram Sastrapratama di Playen, Gunung Kidul (yang makamnya diparingi cungkup oleh KGPH Mangkubumi waktu itu, yang kemudian jadi SHB-X), saya percaya bahwa 1998, Kraton Yogyakarta punya peranan penting dalam pelengseran Soeharto. Saya keliling ke makam-makam wingit peziarahan beberapa raja Yogya, dan saya dapati semua pintu waktu itu terkunci rapat, meski ada utusan khusus dari Cendana hendak sowan.

Tujuan saya soal ‘tari bedhaya’ tadi, tujuan proletar biasa. Bagaimana ilmu pengetahuan peninggalan leluhur bisa dicerna anak-anak sekarang. Hingga menjadi sesuatu yang bermanfaat. Punya nilai operasional, setidaknya inspiring. Sederhana ‘kan? Meski pun kemudian saya juga perlahan tahu, bahwa tari bedhaya yang hanya ditarikan 9 perawan suci di hadapan raja yang sedang dilantik itu, adalah cara leluhur mengajari sang raja. Tentang ilmu kepemimpinan, filsafat kekuasaan, dan bagaimana bersikap serta bersifat berbudi bawa laksana, dan seterusnya.

Itu adalah kuliah kekuasaan yang hanya sang raja boleh mendengarnya. Ada yang percaya, jika Kanjeng Ratu Kidul merestui, ia akan tampak dan berkenan ikut menari, masuk dalam rombongan sembilan penari itu. Tentu saja, Kanjeng Ratu Kidul tak meminta honor nari.

Baiklah. Kini pertanyaan saya; Banyak orang, siapa saja, menilai bahwa Karaton Ngayogyakarta sudah hilang pamornya. Raja sudah kehilangan wibawanya, mungkin juga telah hilang wahyunya. Karena begini dan begitu. Ada dua kelompok, yang satu ingin raja tidak ada, karena tak berguna, mendingan demokrasi modern (biasanya agen parpol bergerak dalam isu ini). Tetapi ada yang percaya pada wangsit, bahwa raja baru (yang lebih kredibel dan kewahyon) sudah siap dilantik, untuk mengembalikan marwah Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Terhadap yang pertama, saya no comment, itu jalan politik yang kasat mata. Tinggal bagaimana parpol menggerakkan rakyat untuk percaya pada demokrasi modern. Buatlah referendum. Terhadap yang kedua, lantas ukurannya apa?

Kadang saya khawatir, jangan-jangan persis ukuran Kelompok 212 cum suis. Tentang seorang pemimpin yang dinilai dari sisi kepatutan, kedalaman imanensi, sakti mandraguna, satria piningit, dan apalagi yang disebut sebagai kewahyon itu. Wahyu kraton sudah hilang. Uhuk. Hilang ke mana? Namanya hilang, ya, hilang. Kalau ada yang tahu di mana, berarti nggak hilang dong? Cuma pindah tempat. Pindah ke mana? Ke warung angkringan? Atau ke rekening fesbuk Mark Zuckerbergh, hingga orang Yogya tak perlu susah-susah ke ringin kurung putih? Cukup nulis di medsos, sambil teriak ‘Ganti Raja!’

Dalam politik modern pun, ada yang mengintrodusir, bahwa Prabowo adalah titisan Allah. Di pihak pendukung Ahok, juga ada yang percaya Ahok utusan Allah. Pendukung Jokowi juga ada yang percaya Jokowi adalah satria piningit. Pak Sudamek pernah ngomong ke Buya Syafii, orang seperti Jokowi belum tentu 100 tahun lahir di Indonesia. Saya nggak tahu berapa umur Pak Sudamek sekarang, hingga bisa punya perbandingan seperti itu.

Saya mah nggak muja-muja banget dengan presiden, gubernur, atau raja. Kalau mau tahu sejatinya, bagi saya mereka adalah yang kita percaya ngurus kita. Maka, ukuran-ukurannya, sederhana saja. Ukuran manusia. Bukan ukuran malaikat, apalagi di atasnya. Urusan dunia, urusan manusia, kita selesaikan secara manusia. Bahwa mau pakai perhitungan, pertimbangan, dan nilai-nilai agama atau ketuhanan, boleh saja. Tetapi sepanjang itu sebagai domain pribadi. Untuk mempengaruhi keyakinan (psikologis) diri-sendiri. Bukan untuk memobilisasi, apalagi memaksa orang lain mengikuti.

Pada sisi itu, Yogyakarta sudah ditetapkan dengan UU Keistimewaan pada 2012. Di jamin UU, dan itu karena proses pergulatan sejarah dan politik yang panjang. Saya ingat dulu, bagaimana teman-teman, handai taulan, turun ke jalan sambil nyanyi-nyanyi lagunya Juki. ‘Jogja, Jogja, Jogja istimewaaaa,…” Saya masih nyimpan foto dokumentasinya, ada spanduk bertuliskan ‘SBY: Sumber Bencana Yogya’. Inga’? Inga’? 

Kalau mau menolak Yogyakarta berdasar monarkhi, bikin UU baru. Gitu saja kok repot. Sudah tahu syarat membuat UU di tingkat negara? Kalau belum tahu, belajarlah ilmu politik yang tenanan. Anda tahu, bagaimana sejak 1998, Indonesia hanya bisa melahirkan 1 partai politik model PSI, dan selebihnya adalah partai jadul-madul konvensional, meski didirikan menjelang pendaftaran peserta Pemilu 2019?

Anda juga tahu, bagaimana susahnya calon independen, yang kebetulan bernama Ahok, ketika dulu mau maju dalam Pilkada DKI Jakarta lewat jalur independen? Demokrasi modern kita, justru bermasalah pada masa sekarang ini, apalagi ketika dicampur agama. Politik dan agama, semestinya menghasilkan masyarakat warga yang oke-oce. Tapi kalau sebaliknya, di mana kesalahan berada?

Karenanya, mau sistem demokrasi modern maupun monarkhi, ukurannya 'bagaimana sistem itu mewujudkan kesejahteraan rakyat'. Jika demikian halnya, apa rakyat tak punya pintu keluar? Lantas buat apa ada partai politik di Yogyakarta? Di DIY ada parlemen, DPRD Tingkat I. Mereka mewakili siapa? Bukankah kita, rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta? Mereka secara politik, masih bisa menjalankan demokrasi (modern), mengawal pemerintah, dan memperjuangkan aspirasi kita. Bukankah jika gubernur ngga' bener, DPRD berhak menegur? Dan bahkan, bukankah yang mensahkan aspek legalitas calon gubernur pengganti adalah DPRD juga, sesuai UU Keistimewaan, meski dengan aturan khusus? Tidak dengan ukuran langit bukan?

Jadi, mau pakai preferensi politik yang mana kita? Demokrasi jadul yang feodal-kapitalistik? Monarkhi yang modern dan bisa dikontrol rakyat melalui parlemen? Kalau mengukur raja hanya karena wahyu kraton, dan sejenisnya, apa beda dengan Kelompok 212? Kita punya wakil di DPRD. Desak mereka untuk menjalankan fungsi pengawasan. Agar gubernur, sekali pun raja, tetap dibatasi kekuasaannya, karena ada yang mewakili kita di parlemen.

Ini komposisi unik, yang dulu pernah dieksperimenkan Sri Sultan HB IX, dengan melahirkan Dewan Desa, jauh sebelum negara Indonesia merdeka. Sukarno kemudian mengadopsi dalam Demokrasi Terpimpin, tetapi all the president men memanfaatkan bagi kepentingan masing-masing.

Jika Korea Selatan menjadi maju karena kemampuan mengkompromikan pemikiran Socrates dan Buddha, apakah masyarakat Yogyakarta punya kelas sama, mensinergikan berbagai kemungkinan baik, dalam fuzzy-logic? Hingga kelak kita bisa dapatkan jago wiring kuning yang baik, bukan hanya karena omongan dukun-dukun, yang dikasih duit Rp 10 juta saja, senengnya mintak ampun!

Kita butuh raja yang cerdas, sebagaimana kita butuh rakyat cerdas. Raja yang santun, sebagaimana rakyat santun. Raja yang inspiratif, sebagaimana rakyat inspiratif. Itu adalah dialektika. Dan kalau mau keistimewaan memang istimewa (dalam pengertian yang otentik), bertanyalah pada warga masyarakat DIY sendiri, yang akan terkena dan menyangga segala implikasi dan imbas dari keputusannya.

Orang di luar itu, hanya akan bermakna jika pendapatnya logic dan proporsional. Yang asal njeplak, tentu hanya sekelas walang-ataga. Tidak dilarang, tapi boleh diabaikan. Sebagai rakyat, mari berkhalwat di kalbu rakyat. | @sunardian


Selasa, Januari 30, 2018

Apakah itu Preman Berjubah? Ini Pendapat Buya Syafii, Juga tentang Ahok

Buya Syafii, atau Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif, M.A. adalah intelektual Islam, doktor sejarah yang mempunyai pendapat kritis tentang Indonesia, khususnya dalam politik dan agama. Ia independen sebagai cendekiawan.

https://www.youtube.com/watch?v=3lN3JFkmho4

Mengapa Jokowi Lebih Tepat Daripada Prabowo, dan Apalagi Anies?

 
Untuk memindahkan 900 pedagang di Pasar Banjarsari ke Pasar Klithikan, Jokowi selaku walikota Solo, membutuhkan 54 kali makan bersama para pedagang. Pertemuan yang berlangsung seminggu sekali itu, artinya terjadi setahun lebih, hingga kemudian pemindahan dilakukan secara beramai-ramai, bergotong-royong, bahkan diiring karnaval, layaknya pesta dan tanpa gejolak. Mengenang hal itu, para pedagang klithikan memuji-muji Jokowi.

Dalam sebuah wawancaranya dengan BBC London (karena ada BBC Indonesia), Jokowi menyatakan bukannya anti mal, tetapi pemerintah harus mengendalikan dan punya keberpihakan. Demikian pula ia tidak begitu suka figure, melainkan membangun system.

Dalam perjalanan dari walikota, gubernur, hingga kemudian presiden, apresiasi pada Jokowi lebih banyak dilakukan media maupun lembaga-lembaga asing, dan juga pemerintahan negara lain. Sementara di Indonesia, memuji Jokowi dianggap menjilat. Dan orang Indonesia malu dikata penjilat. Karenanya, mengkritik Jokowi terkesan lebih heroik, penuh daya juang, apalagi jika sudah ngomong atas nama HAM, agama, nasionalisme, sebagaimana F ‘n F selalu menjadi juru-bicara Jokowi-hatters.

Waktu Pilpres 2014, sebagai kompetitor, Prabowo mencitrakan kepemimpinan yang kuat dan tegas untuk dirinya sendiri. Beberapa kali tema kampanye Prabowo waktu itu, secara verbal mengesampingkan, bahkan meledek Jokowi sebagai kepemimpinan yang lemah. Padahal menurut Prabowo, dan pendukungnya, Indonesia butuh pemimpin yang kuat. Sebagai tukang kompor yang baik, sampai pun ketika Prabowo terjungkal, Amien Rais terus saja menghina-dina Jokowi. Sebagai antek asing dan aseng. Sementara, dia pura-pura tak mendengar, bagaimana Hasjim Djojohadikusumo justeru menunjukkan jati-diri kakaknya.

Belum lama lalu di Yogyakarta, mendengar kesaksian Prof. Pratikno, selaku Mensesneg, yang artinya ring satu kepresidenan, semakin terafirmasikan, bahwa Jokowi tak sebagaimana yang sering digambarkan lawan-lawan politiknya. Tekanan politik pada presiden (yang sedang berkuasa, di mana pun), pasti tak pernah sederhana. Jika tak kuat, tentu akan jatuh. Meski pun ada yang bilang, Gus Dur jatuh justeru karena kuat. Prof. Mahfud MD akan fasih mendongeng mengenai hal ini, hingga pelengseran Gus Dur.

Anies Baswedan, disisi lain, meski sudah dilantik sebagai gubernur, bahkan usia kekuasaan sudah 100 hari, masih baper dan sibuk dengan persoalan dirinya. Dalam 100 hari itu, ia menyerang beberapa pihak. Bukan hanya Ahok, tetapi juga beberapa lembaga kementrian Kabinet Jokowi yang menjadi ‘atasan’ Pemda DKI Jakarta.

Bahkan terhadap Jokowi, dengan kata-kata bersayapnya yang khas, Anies mulai berani menegasi, dan bahkan menyerang. Menurut Anies yang sangat percaya pada kekuatan kata-kata, kerja-kerja-kerja itu akan sia-sia tanpa kata-kata. Maka ketika SGBK selesai direnovasi pemerintah pusat, Anies enteng berkata, “Renovasi itu sama persis dengan apa yang sudah dulu kami pikirkan!”

Sementara dengan senjata kata-kata, Anies lebih banyak berwacana di media, bukan berkomunikasi dengan warga Tanah Abang. Kini, persoalan Tanah Abang melebar, bahkan hingga para sopir angkot menolak diajak sarapan pagi Gubernur di Balaikota. Putuskan dulu baru kemudian mau mendengarkan berbagai reaksi, bukan saja kesombongan kata-kata, tetapi kesewenang-wenangan kekuasaan yang jumawa.

Meneruskan program pembangunan yang berkelanjutan, dari pejabat sebelumnya, tampaknya sesuatu yang tabu bagi orang Indonesia. Tapi tidak bagi Jokowi, sepanjang melihat urgensinya. Dari banyak pembangunan infrastruktur Indonesia yang digiatkan Jokowi, bukan hanya yang terdiri dari mangkraknya proyek pembangunan jaman SBY, Megawati, Gus Dur, Habibie, melainkan bahkan yang mangkrak sejak jaman Soeharto. Tidak ada perasaan phobi dan antipati di situ.

Penataan Tanah Abang, yang membutuhkan konsistensi, sebagaimana dicanangkan Jokowi selaku Gubernur DKI Jakarta dulu, agaknya tabu untuk diteruskan Anies. Apalagi beberapa kebijaksanaan Ahok selaku pengganti Jokowi. Boro-boro melanjutkan gagasan Ahok soal rumah sakit kanker dengan pelayanan satu atap, yang terjadi justeru Anies-Sandi menunjuk KPK-TGUPP untuk mengusut korupsi RS Sumber Waras

Menurut Prof. Pratikno, Jokowi anti mencabut aturan yang sudah dikeluarkan. Tapi itu artinya ia harus tahu betul, menguasai permasalahan, bertanya pada banyak pihak. Membicarakan hingga setelah semua clear, eksekusi dilakukan dengan teguh. Semuanya harus detail karena pantang dicabut, kecuali dinilai faktual keliru secara prinsipil dan harus dikoreksi. Itu termasuk ketika dulu Jokowi memutuskan mencabut subsidi BBM, yang akan berdampak naiknya harga-harga kebutuhan pokok.
 
Dalam sebuah ceramah kebangsaan di Yogyakarta (27/1/18), Mensesneg Prof. Pratikno sampai pada kesimpulan, bahwa Jokowi adalah seorang yang detail. Itu adalah kata lain kepemimpinan yang melekat, mengikuti proses, dan memahami masalahnya. Termasuk keberanian Jokowi, memaksa polisi dan tentara untuk membiarkan dirinya ke Papua, karena selama ini Papua seolah dilupakan Jakarta, lebih karena alasan-alasan yang aneh, demi keamanan presiden. 

Apakah Jokowi lamban dan klemar-klemer? Menurut Ahok, Jokowi lebih galak dan kejam dibanding dirinya. Bahkan dalam kasus pemindahan pedagang Pasar Banjaransari, Jokowi ‘memenjarakan’ satu dua pedagang yang dinilainya melanggar hukum. Memenjarakan, artinya memprosesnya secara hukum sesuatu kewenangan judikatif.

Pada sisi itu, jangankan Prabowo, Anies Baswedan bukan lawan sepadan Jokowi. Karena kualitas kepemimpinan tak dibangun dengan kata-kata, melainkan track-record yang mengikutinya. Dan semuanya tercatat secara verbatim di ingatan public, sekalipun para pemuja kata-kata akan menjungkir-balikkan fakta dan data berdasar arahan konsultan seperti Eep Saefullah atau pun konsultan asing Amerika Serikat (hayo, siapa si antek asing?).

Indonesia di masa depan, lebih membutuhkan yang lebih baik daripada Jokowi, bukannya yang lebih buruk. Tidak relevan sesungguhnya membandingkan Jokowi dan Prabowo, karena Indonesia sekarang mesti lebih maju lagi, dan tidak elok memperbandingkan dan apalagi balik ke model kepemimpinan Orde Baru, dengan figure-figur jadul segenerasi Prabowo cum suis. Apalagi generasi yang selalu hanya bersandar pada claiming nasionalisme dan agamaisme buta.

Jika Pilpres 2019 Jokowi vs Prabowo, bukan soal Prabowo lebih buruk. Tetapi kita bicara soal realitas ke depan. Tentang perang a-simetris, tentang kapitalisme yang berubah secara konseptual. Jika membandingkan Jokowi tidak cerdas, sementara Prabowo cerdas, juga tidak tepat. Karena Prabowo cerdas di masa muda, itu pun kita maklum karena apa. Di masa tua ini, tak ada yang bisa dibuktikan.

Lagi pula, kecerdasan dalam kepemimpinan akan dikalahkan oleh manusia adaptif dan pembelajar yang baik. Jokowi membuktikan itu. Apalagi, seperti penilaian Buya Syafii, Jokowi tidak tersandera masa lalu, masih bersih, dinilai jujur, integritas moralnya masih terjaga, meski tidak dihiasi tim mawar. Kita lebih butuh pesaing Jokowi yang lebih baik, bukan bagian dari gerombolan si berat itu.
 
Dalam transformasi politik ke depan, jeratan masa lalu, utamanya jeratan pada "Orde Soehartoisme Baru", termasuk dengan munculnya politik identitas, formalisme, fundamentalisme agama, sudah saatnya ditinggalkan, karena bukan bagian dari solusi, melainkan bagian dari masalah itu sendiri.

Sabtu, Oktober 14, 2017

Di Indonesia Raya Ketidakpatutan Bersimaharajalela


APAKAH Setya Novanto orang sakti? Kayaknya bukan. Setidaknya lebih karena kita yang bukan orang sakti. Kita manusia lemah syahwat yang membiarkan ketidakwarasan menimpa.

Bisa dibayangkan, Setnov bisa sakit bertumpuk-tumpuk, ketika dipanggil KPK. Tetapi begitu gugatan pra-peradilannya dimenangkan, hanya selisih dua hari ia dinyatakan sembuh. Beberapa hari kemudian, kelihatan ngantor sebagai ketua DPR-RI. Tapi begitu ada panggilan menjadi saksi, dalam kasus yang sama (mega-korupsi e-KTP), mendadak ndangdhut harus check up kesehatan. Tak bisa memenuhi panggilan.

Dan KPK, seperti biasa, sibuk berpose di kamera televisi. Bekoar macem-macem, tapi tetap saja seperti banci kaleng. Tak strategis dan khas gaya lama, berkilah pada prosedur dan formalitas. Tidak cakcek. Tidak cekatan. Dan lebih menikmati dihajar oleh omongan cablak Fahri Hamzah.

Kita membiarkan semuanya itu. Termasuk bagaimana FH bisa seenak mulut ngomong apapun. Soal KPK dimuseumkan, nggak boleh ngomongin Ahok. Mewakili siapakah dia? Partai asalnya, PKS, tak mendaku. Tapi partai ini kalah tuntutan di pengadilan, hingga tak bisa apa-apa, dan membiarkannya tetap sebagai pimpinan DPR-RI.

Tapi sekalipun sebagai salah satu pimpinan DPR-RI, apakah prasyaratnya hanya status formal? Bagaimana status perilakunya, etikanya? MKD (Majelis Kehormatan Dewan) DPR, apakah tak melihat perilaku FH yang lebih sering memperlihatkan ketidakpantasan etik? Jika tidak, patut diduga MKD memang tak mempunyai pegangan standar etik, karena lahir dari lembaga yang tak mengenal etika.

Itu semua terjadi lantaran kita melihat antara Pemerintah (dalam hal ini Jokowi) dengan parlemen (dalam hal ini beberapa partai yang oposan, apalagi yang pro Prabowo) berada dalam kepentingan berbeda. Yang muncul kemudian adalah konflik kepentingan. Kerja pemerintah apa, kerja parlemen apa. Tidak berada dalam sinkronisasi grand-design sebuah bangsa dan negara.

Parlemen, terutama partai oposan, terjebak dalam agenda politik pragmatis. Dan itu lebih mencerminkan konflik kepentingan partai politik, atau lebih tepat lagi ketua umumnya. Tak ada di sana tercermin kepentingan dan aspirasi rakyat, kecuali hanya dalam bentuk claim, untuk legitimasi atau alasan bermanuver. Rakyat selalu menjadi alasan, sekalipun hanya atas nama. Dan itu akan selalu menjadi persoalan kita, sampai mereka mencapai tujuan politiknya. Tak peduli, dan tak ada agenda tujuan berbangsa dan bernegara.

Sampai kapan kita lepas dari tradisi politik kacrut semacam ini, yang hanya dipenuhi konflik kepentingan mereka? Sampai mereka mampus, hingga perlahan cara-cara berpolitik mereka tereduksi perubahan jaman. Jika pun Prabowo menitiskan ideologinya pada Fadli Zon, toh FZ akan berhadapan dengan generasi sebaya dan berikutnya, yang relative berbeda karena dipaksa situasi jaman. Sehingga logika mutlak-mutlakan para soehartois, perlahan tak akan laku lagi, meski Tommy Soeharto mencoba melanggengkan dengan Partai Berkarya, yang bakal ikut Pemilu 2019.

Bersamaan waktu, kita hanya bisa menunggu lahirnya generasi baru. Para cendekiawan yang bukan hanya cerdas tapi bijak. Butuh generasi baru politikus, yang bukan hanya kritis, tapi juga berpihak pada kepentingan rakyat. Kita butuh birokrat generasi milenial, yang tidak gaptek, mampu memangkas birokrasi korup untuk negeri yang beraneka latar budaya dengan kondisi geografisnya.

Bahwa masih banyak masalah, entah soal Pemberontakan DI/TII, PKI, Genocida paska 3091965, DOM Aceh, Talangsari, Trisakti, Munir, bahkan Novel Baswedan pun, misalnya tak bisa diselesaikan cepat, semoga saja setelah generasi Kivlan Zein atau Riamizard Ryacudu, juga generasi Gatot Nurmantyo, kelak akan bisa terselesaikan juga. Pahit memang. Tetapi bukankah selama ini kita hanya maju-mundur cantik, kayak Syahrini, sembari menambah korban baru dalam kebiadaban yang berbeda rupa?

Senyatanya, butuh waktu setengah abad untuk sadar, itu pun setelah 70 tahun merdeka kita juga baru nyadar. Negeri ini miskin gagasan. Miskin infrastruktur dengan suprastruktur yang juga acakadut. Apalagi yang dibanggakan? Sementara negara-negara ASEAN, bahkan Afrika, sudah menyalip kita. Bahkan, 70an tahun merdeka, kita hanya segaris lebih bagus dibanding Botswana, dalam tingkat literasi (Most Literate Nations in the World, yang diterbitkan Central Connecticut State University, Maret 2016). Itu pun kita berada di posisi nomor 60 dari 61 negara. Di antara negara ASEAN, Indonesia menempati urutan ketiga terbawah, bersama Kamboja dan Laos.

Dalam penelitian UNESCO mengenai minat baca (2014), anak-anak Indonesia membaca hanya 27 halaman buku dalam satu tahun. Tapi bisa berjam-jam sibuk bermedsos, bukan? Panteslah kalau kita membiarkan FH, FZ, KZ, SN, PS, ES, RS, AG, AR dan gerombolannya itu, bisa seenaknya di negeri ini. Dan kita tak bisa apa-apa.

Mungkin Jiddu Krishnamurti (1895 – 1986) benar adanya. Theosofis dari India itu mengatakan, “pelajaran nyata datang ketika semangat persaingan telah berakhir.” Hampir sama dengan pendapat Mbah Albert Einstein, “great spirits have always encountered violent opposition from mediocre minds.” Fisikawan dari Jerman itu seolah melihat Indonesia, yang terbelah pada pro-kontra Jokowi, hanya karena ada Prabowo di sana. Semangat yang besar selalu mengalami kekerasan oposisi dari pikiran yang biasa-biasa saja. Tapi bagaimana untuk bersama-sama bahu-membahu?
 
Sutan Sjahrir (1909 – 1996), Perdana Menteri pertama ketika Indonesia berbentuk negara perserikatan, bersabda; “Dan hanya semangat kebangsaan, yang dipikul oleh perasaan keadilan dan kemanusiaan, yang dapat mengantar kita maju dalam sejarah dunia.” Tapi bagaimana untuk bersama bahu-membahu?

Sayangnya, Sun Tzu yang mengatakan; “Anda akan menang jika seluruh pasukan di berbagai level memiliki semangat juang yang sama.” Itu susah diterima, oleh kelompok Amien Rais cum suis. Karena jenderal dan penulis itu dari Tiongkok. Sesuatu yang bakal ditolak karena aseng. Kalau dari Arab Saudi, ‘kan bukan aseng?

Demikianlah, wong dalam pikiran saja, sudah tak adil. Apalagi tindakan dan perilakunya! Dan celakanya, kita biarkan ketidakpatutan itu bersimaharajalela.



Rabu, September 20, 2017

Pengkhianatan Seni, Film, dan Propaganda

Propaganda, sudah sama tuanya dengan keberadaan manusia. Jejak yang terlacak, ada beberapa nama propagandis seperti Heredotus, Demosthenus, Plato, Aristoteles, yang hidup setidaknya 600-an tahun sebelum Masehi. Salah satu doktrin propaganda paling tua, dari rumusan Aristoteles, adalah Ethos, Pathos dan Logos.

Ethos: Sanggup menunjukkan kepada orang lain, bahwa Anda memiliki pengetahuan yang luas, kepribadian terpercaya, dan status terhormat. Pathos: Menyentuh hati khalayak, perasaan, emosi, harapan, kebencian dan kasih sayang mereka. Logos: Mengajukan bukti yang masuk akal, atau yang kelihatan sebagai bukti. Di sini Anda
mendekati khalayak lewat otak mereka.

Di Indonesia, seni dan propaganda telah dikenal dan bahkan dipraktikkan oleh para penguasa waktu itu, seperti Ken Arok, dan bahkan mungkin Panembahan Senapati atau pun Sultan Agung, hingga para intelektual Indonesia jaman Jepang.

Kedatangan Jepang di Indonesia, disambut dengan senang hati sebagai saudara tua. Anggapannya, Jepang akan membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Gerakan 3A yang dicanangkan; “Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia”, cukup memabukkan. Apalagi kemudian dilanjutkan membentuk Sendenbu (Departemen Propaganda), yang memproduksi materi siaran radio, film, surat kabar, dan seni seperti sandiwara, lukis, dan lainnya.

Setahun kemudian, dengan PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat), dan Keimin Bunka Shidōsho (Institut Pemandu Pendidikan dan Budaya Rakyat, atau disebut juga Pusat Kebudayaan), bergabung beberapa nama seperti Affandi, Barli, Sudjojono, Hendra Gunawan Agus Djajasoentara, Oto Djajasoeminta, Emiria Soenasa, Basuki Abdullah, Oetojo, dan Armijn Pane, bekerja bersama para ahli dan profesional terkemuka dari Jepang, yang dikirim untuk tinggal di Indonesia.

Sesuatu yang berbalik bagi Jepang, ketika Sukarno memakai Putera untuk menghimpun kekuatan bangsa Indonesia. Bahkan, Sukarno memakai keterampilan propaganda itu ketika membuat poster perjuangan, yang menggabungkan seni rupa dan sastra dalam “Boeng, Ajo Boeng!”. Hasil kerjasama antara Soedjojono dan Chairil Anwar (yang orang boleh tersenyum kecut mengetahui darimana Chairil Anwar memungut kata-kata dengan diksi heroik itu).

Meski terlibat dalam gerilya dan perang kemerdekaan, Usmar Ismail sebagai seniman film terkemuka, relative bisa berjarak. Bahkan untuk kejadian Serangan Oemoem 1 Maret 1949, yang kemudian dibuatnya dalam film cerita ‘Enam Djam di Djokja’, kita masih bisa melihat Usmar Ismail yang dingin. Mampu melakukan internalisasi dengan jarak peristiwa yang baru beberapa bulan berlalu.

Usmar Ismail bukan pembuat film propaganda, sebagaimana semula Arifin C. Noer pun juga bukan pembuat film propaganda. Beberapa film awalnya, yang terasa penting seperti Suci Sang Primadona (1977), Yuyun Pasien Rumah Sakit Jiwa, 1979), Harmonikaku (My Harmonica; 1979), cukup memberi harapan munculnya sineas handal. Arifin penulis lakon panggung yang sublim, dalam Mega-mega, Sumur Tanpa Dasar, Tengul, Kapai-kapai.


Namun sejak Serangan Fajar (PFN, 1981), Arifin merambah dunia lain, hingga film Pengkhianatan G30S/PKI yang menghabiskan dana pemerintah (PFN, 1984) sebesar Rp 800 juta. Sebuah film yang menurut pengkategorisasian Arsip Nasional, masuk dalam seni propaganda. Film PG30S/PKI bukan film dokumenter, bukan pula docudrama, melainkan film propaganda, yang memang dibuat untuk tujuan tertentu. Yakni penulisan Sejarah Orde Baroe, dengan Soeharto sebagai jagoannya, untuk mendeligitimasi posisi Sukarno yang sangat sentral meski proklmator itu sudah belasan tahun meninggal.

Mengapa disebut film propaganda? Dari prosesnya kreatifnya tampak. PG30S/PKI berbahan-baku dari materi sidang Pengadilan Militer di Mahmilub. Sebagian besarnya diambil dari rekonstruksi adegan dalam materi persidangan itu. Tentu saja, yang muncul adalah persepsi dan perspektif penguasa waktu itu. Padahal, sejarah tak pernah terjadi karena satu pihak, kecuali dalam hukum dan politik yang selalu dalam kangkangan pemenang atau penguasa.

Beberapa orang film dan yang merasa ahli film, mencoba melakukan manipulasi, setidaknya mereduksi dosa Arifin C. Noer, dengan mengatakan film adalah film, yang artinya film hanyalah film. Semuanya akan sangat tergantung pada penanggapnya. Tentu saja demikian. Tetapi film sebagai alat propaganda, berbeda maknanya. Apalagi sampai harus melakukan mobilisasi untuk menontonnya, dengan berbagai ancaman atau sangsi, dan berbagai kewajiban yang menyertai. Di situ persoalan komunikasi dan efek mediasinya bermain.

Propaganda kadang menyampaikan pesan yang benar, namun seringkali menyesatkan. Umumnya hanya menyampaikan fakta-fakta pilihan, yang dapat menghasilkan pengaruh tertentu, atau lebih menghasilkan reaksi emosional daripada reaksi rasional. Tujuannya mengubah pikiran kognitif narasi subjek dalam kelompok sasaran, untuk kepentingan tertentu. Propaganda umumnya lebih berhasil pada negara dengan majoritas masyarakat yang tingkat intelektualitasnya rendah, demikian juga daya kritisnya. Sebut bagaimana orang Jerman dulu taat aturan sejak jaman Nazi, hingga rakyat Jepang yang tunduk pada raja di jaman dinasti Showa.

Propaganda adalah sebuah upaya yang disengaja, sistematis, untuk membentuk persepsi, memanipulasi alam pikiran atau kognisi. Mempengaruhi langsung perilaku, agar memberikan respons yang dikehendaki pelaku propaganda. Sebagai komunikasi satu ke banyak orang (one-to-many), propaganda memisahkan komunikator dari komunikan.  Menurut Ellul, komunikator dalam propaganda merupakan wakil dari organisasi, yang berusaha melakukan pengontrolan terhadap masyarakat komunikannya. Komunikator dalam propaganda, adalah seorang ahli dalam teknik penguasaan atau kontrol sosial.

Soeharto agaknya sadar (setidaknya para penasihatnya) pada pandangan Audrey Gibbs dan Nicole Robertson, yang mengatakan film sebagai alat yang menghubungkan masa lalu dan masa kini, dengan kemampuan luar biasa untuk merebut kepemilikan sejarah ("History in Film: Real or Just Reel?"). Maka pendirian PFN (Perusahaan Film Negara) salah satunya untuk itu, bagaimana Soeharto membangun sejarahnya sendiri, dengan mendeligitimasi dominasi Sukarno dan para pengikutnya.

Dengan duit dari negara, muncullah Serangan Fajar (Arifin C. Noer, 1981), dan Pengkhianatan G30S/PKI (ACN juga, 1984). Sebelumnya, sempat dibuat film Djanur Kuning, tapi dari pihak swasta, di mana peran Soeharto di situ tampak tidak menonjol.

Puluhan tahun sebelumnya, Adolf Hitler sudah melakukan hal tersebut. Hitler sadar betul akan kemampuan sinema. Dalam Mein Kampf, ia menulis: "Gambar, termasuk film, mempunyai kesempatan yang lebih baik, dan jauh lebih cepat, ketimbang bacaan, untuk membuat orang memahami pesan-pesan tertentu."

"Tak diragukan lagi, film adalah alat propaganda yang dahsyat,” tulis Hans Traub, Propagandis Nazi dalam esainya ‘The Film as a Political Instrument’ (1932). “Film menuntut perhatian penuh; ia berisi serangkaian kejutan terkait perubahan waktu, ruang, dan tindakan; ia mempunyai kekayaan tak terpermanai untuk memicu emosi-emosi tertentu." Dan Hitler memakai duit negara habis-habisan untuk film-film propagandanya yang efektif untuk masyarakat Jerman.

Film sebagai propaganda di Indonesia, bukan hanya dipakai oleh yang sedang berkuasa. Tetapi yang ingin merebut kekuasaan. Contoh menarik adalah film Di Balik 98 (2015) yang didanai MNC Group milik Harry Tanoesoedibyo. Pada awalnya, film ini dibuat sebagai alat kampanye untuk pencalonan Wiranto, sebagai presiden pada pemilu 2014. Namun entah bagaimana, kongsi HT dan Wiranto ini pecah. Ketika HT melanjutkan memproduksi film ini, peranan Wiranto sebagai Panglima TNI, yang bertugas menjaga keamanan Jakarta di tengah kerusuhan sosial, diminimalisir.

Menjelang Pemilu 2009, sesungguhnya ada calon presiden yang juga memakai film sebagai media propaganda. Jauh sebelum pemilu, sebenarnya rencana sudah dimatangkan. Entah kenapa, baru pada 2009 dan 2010, baru muncul film bioskop “Merah Putih” dan sequelnya, “Darah Garuda”, dan kemudian menutup rangkaian itu, 2011, diproduksi “Hati Merdeka”, yang ketiganya dikenal sebagai ‘Trilogi Merdeka’.  

Entah karena kontrak sudah habis, atau muncul masalah apa, sutradara Trilogi Merdeka kembali ke negaranya, Amerika. Sutradara ini pula yang merancang-rancang kampanye politik produser Trilogi Merdeka, yang menghabiskan dana Rp 60 milyar. Dan ketiga filmnya jeblok di pasar. Siapa produser yang mendanainya? Namanya, Prabowo Subianto.




Minggu, September 10, 2017

Angkah DPR Membubarkan KPK



Angkah adalah niat, dan angkah DPR untuk membubarkan KPK tampak jelas. Beberapa orang DPR boleh membantah, begitu juga sekjen parpol. Namun, ketika orang perorang dari parlemen itu menyatakan secara terbuka, bahwa dengan temuan Pansus Angket KPK, mereka ingin membekukan, menghentikan sementara, dan bahkan seorang pimpinan DPR setuju dengan mengatakan KPK sebaiknya dibubarkan, tak bisa dilepaskan suara mereka dengan lembaga yang melekat dalam kehadirannya di depan publik.

Selama ini, kita sering mendengar istilah ‘oknum’. Apakah kehadiran pejabat publik di tengah masyarakat, bisa dilepaskan dari lembaga yang membuatnya hadir di tengah masyarakat? Jika bisa dilepaskan, buat apa kita membuat lembaga-lembaga secara terpisah, dengan sistem dan mekanismenya yang kita sepakati bersama dengan yang dinamakan undang-undang? Bukankah semua organisasi, lembaga, apalagi lembaga negara, dibuat begitu rupa untuk tujuan-tujuan kemuliaan bersama?

Pejabat negara tak bisa dilepaskan dari tugas dan kewajibannya, sebagai tanggung-jawab menjaga performance lembaga tempatnya berada. Karena itu ada syarat dan ketentuan berlaku seseorang masuk menjadi bagian dari lembaga itu. Hanya saja kita mungkin tak pernah dididik untuk menjaga marwah, atau pun harga diri, kita sebagai bagian integral yang menjadikan kita hadir dan berada.

Dengan kalimat muter-muter itu, saya ingin menjelaskan lebih lugas. Amien Rais, misalnya, dengan gamblang mengatakan Presiden Jokowi perlu dites DNA, supaya bisa dipastikan keturunan apa. Cina? Bukan Islam? PKI? Atau? Bagaimana mau melepaskan Amien Rais sebagai mantan ketua DPR-MPR, mantan professor (karena statusnya sudah copot dengan sendirinya lantaran tak lagi mengajar dan berkarya ilmiah), sebagai mantan ketua umum PP Muhammadiyah, mantan dosen, dan doktor ilmu politik lulusan Amerika? Bagaimana semua reputasi itu dipisah dari isi pernyataan-pernyataannya?

Mau menyebut nama-nama lain? Pimpinan DPR seperti Fadli Zon, Fahri Hamzah? Komisioner Komnas HAM,  Natalius Pigai? Atau anggota DPR Masinton Pasaribu, Henri Yosodiningrat? Pernyataan mereka berimplikasi ke masyarakat? Sudah pasti. Pers atau media lebih memilih omongan mereka, daripada mbok bakul sinambi wara di pasar desa. Omongan mereka juga berimplikasi pada citra lembaga masing-masing.

Jika mereka ngomong buruk, melawan kehendak baik majoritas rakyat, maka rakyat akan bereaksi. Jika reaksi rakyat buruk, akan menjadi bumerang. Bukankah kolega atau orang satu korps juga bereaksi, dengan mengatakan itu bukan sikap resmi lembaga? Artinya, mereka sendri terkena dampak negative dan menolaknya bukan? Jika demikian, mengapa tidak menjaga marwah lembaganya, dengan menjaga performance pribadi per pribadi?

Itu pengantar agak panjang untuk inti tulisan ini: Ketika KPK menangani kasus mega korupsi e-KTP, yang melibatkan pimpinan DPR (Setya Novanto), dan juga beberapa anggota DPR, beberapa anggota DPR bereaksi. Bisa jadi sebetulnya reaksi masing-masing pribadi yang (mungkin) terkena. Namun kemudian dikapitalisasi, dengan memakai alat-alat kelengkapan mereka, seperti pemakaian Hak Angket dan pembentukan Pansus. Meski kita bertanya, bukankah Hak Angket lebih pada lembaga kepresidenan sebagai mitra kerja DPR? Bagaimana kemudian ketika DPR menjadi begitu reaktif, ingin menjadi penegak hukum dengan mengawasi semua lembaga negara? Bagaimana sebenarnya sistem ketatanegaraan kita ini?

DPR tentu mempunyai kepentingan khusus dengan Pansus Angket KPK ini. Tetapi kebebasan mereka menyatakan pendapat, dengan dalih mereka punya hak imunitas, tak sebanding dengan kualitas kepolitikan mereka. Pernyataan-pernyataan verbal mereka, menunjukkan kepentingan-kepentingan mereka yang tendensius, dan sama sekali tak merepresentasikan kepentingan rakyat yang konon diwakilinya. Mereka gagal sebagai representasi rakyat, alias tidak representatif.

Keberangkatan Hak Angket dan Pansus KPK, tak bisa dilepas dari perkembangan penyidikan e-KTP, yang diindikasi bisa mematikan beberapa anggota DPR. Pansus bekerja secara improvisasi. Bahkan sampai perlu menanya terhukum yang sudah nyata dinyatakan salah oleh pengadilan kita. Informasi sepihak nara-sumber, mereka pakai untuk menyerang balik KPK. Semua temuan masih sumir, tetapi hal itu terus diproduksi, diamplifikasi, dikapitalisasi, untuk menyudutkan KPK, bahwa ada yang tak beres di lembaga pemberantasan korupsi ini.

Sampai akhirnya, mereka menemukan emas dalam karung, dengan memanfaatkan laporan Direktur Penyidik KPK, Aris Budiman. Pansus KPK lebih peduli soal Aris Budiman ini, demikian juga Polri, daripada mempersoalkan kasus penyerangan Novel Baswedan, sebagai penyidik KPK yang akhirnya cacat mata. Boro-boro membela Novel Baswedan, justeru penyidik yang baru menangani korupsi e-KTP itu jadi terlapor untuk kasus pencemaran nama baik. Bayangkan, kasus korupsi yang menilep hampir separoh dari anggaran negara, dihambat dengan kasus pencemaran nama baik.

Masing-masing pihak, antara orang KPK dan DPR, terlibat bersikap reaktif. Tak bisa menjaga marwah lembaga negara yang disandangnya. Yang terjadi kemudian sikap-sikap yang brutal dan liar. Gagasan pembekuan maupun pembubaran KPK, hanyalah lanjutan dari ancaman sebelumnya, soal pembekuan anggaran KPK.

Apakah sikap anti KPK, ide pembekuan dan pembubaran itu datang dari lembaga DPR? Tentu tidak. Tetapi kita bisa melihat, lembaga negara bernama DPR ini, dipakai beberapa pribadi yang berseteru dan bermasalah dengan KPK. Mereka memakai segala cara, mengkapitalisasi persoalan KPK, dan memakai lembaga DPR untuk memfasilitasi tujuan-tujuan mereka. Sebelumnya sudah disebut, antara lain rekomendasi Pansus KPK adalah mengurangi beberapa kewenangan KPK (antara lain soal penyadapan), dan pengawasan langsung KPK dari DPR.

Nafsu itu makin tampak, ketika secara konstitusi Pansus KPK tak bisa mengundang jajaran KPK, mereka memanggil Agus Rahardjo (ketua KPK) namun dalam kapasitas sebagai mantan kepala PPATK. Demikian juga ketika KPK menolak hadir dalam undangan Pansus KPK, mereka menggunakan Komisi III DPR sebagai mitra KPK, untuk mengadakan rapat kerja. Materi raker antara lain akan menanyakan kasus (konflik) internal KPK. Bagaimana bisa membedakan Pansus KPK dengan Komisi III (yang semua anggota Pansus KPK berasal dari sini), dengan lembaga DPR tempat mereka?

Mari, hitung-hitungan untuk tahun 2019 kelak. Atau lihat dalam Pilkada Serentak 2018 mendatang. Apakah rakyat masih bisa dikibuli politik, atau rakyat akhirnya bisa melihat, bahwa perampok terbesar di negeri ini berasal dari parpol yang berada di parlemen. Data pelaku korupsi di KPK, justeru yang tertinggi adalah triangle swasta-birokrat pelaksana tugas di tingkat Dirjen ke bawah, dan anggota DPR baik di tingkat nasional dan daerah. Di situ jelas, betapa DPR menjadi bagian penting dari praktik-praktik korupsi, yang memang tak bisa dilakukan sendirian. Setidaknya ada pihak ketiga, yakni para wakil rakyat di semua tingkatan.

Ketidakpatutan anggota parlemen, ialah memakai lembaga negara untuk tujuan-tujuan pribadi, meski memakai dalih kepentingan negara. Sungguh tindakan tidak bermoral. Dalam istilah Dr, Mochtar Pabotingi, sama dengan tindakan para bajingan. Di situ mestinya pertanyaan bisa disampaikan pada ketua umum parpol, yang menjadi asal-muasal dan asbab-musabab orang-orang ini: apa maksud dan tujuan mendirikan partai? Merampok negara demi tujuan-tujuan pribadi semata?

Selama DPR hanya dipakai sebagai sarang praktik korupsi di negeri ini, selama itu pula Indonesia akan tetap blangsak. Korupsi adalah musuh utama negeri ini, tetapi dengan sikap politik dan hukum para bajingan parlemen, yang angkahnya memperlemah (dengan gertakan pembubaran) KPK,  DPR adalah lembaga negara yang tak ada gunanya sama sekali. 

Dan lebih layak dibubarkan.


Perubahan Antara Ketidakpatutan dan Ketidaksabaran


Perubahan bisa menjengkelkan bagi yang menghendaki, dan apalagi bagi yang tidak menghendaki.

Bagi yang menghendaki, perubahan (yang diinginkan itu) bisa sangat terasa lamban. Kita sudah membaca pernyataan Dr. Mochtar Pabotingi. Dia tidak akan mendukung Jokowi pada 2019 mendatang, karena tidak segera membentuk TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) kasus Novel Baswedan. Kita juga sudah mendengar keluhan Suciwati, yang menilai Jokowi hanya omong doang, karena kasus Munir tak juga dituntaskan.

Beberapa pertanyaan, bisa diajukan pada keduanya, dan mereka yang sepemikiran. Tapi apa perlu? Rasanya tidak. Malah bikin baper. Toh dengan pernyataannya itu, Mochtar Pabotinggi masih mendukung Jokowi bukan? Setidaknya sampai tahun 2019? Jangan mencandai orangtua. Bisa kuwalat.

Demikian juga mohon jangan menanya Suciwati. Kita ngerti’in kegalauannya. Sejak sebelum Jokowi presiden, mengingat kematian Munir terjadi pada 7 September 2004. Waktu itu, presiden Indonesia adalah Megawati, karena SBY baru menjabat mulai 20 Oktober 2004. Apa artinya?

Permasalahan yang tak bisa diselesaikan seorang presiden ketika turun jabatan, akan jadi api dalam sekam, atau pun bom waktu presiden berikutnya. Tenggang waktu kekuasaan Megawati, satu bulan, tentu tak memadai. Meski itu bukan berarti kita harus sinis; ngapain saja SBY, dua periode dari 2004 s.d 2014? Karena pertanyaan serupa juga bisa diajukan pada Jokowi, sudah 3 tahun tapi kenapa kasus Novel Baswedan yang baru kemarin sore tak bisa dituntaskan? Bahkan untuk membentuk TGPF pun! Belum pula kasus seperti Tragedi Trisakti, yang tiap Kamis terus menanti jawab presiden di depan Istana Negara. Siapa berbuat siapa bertanggung jawab?

Sangat beruntunglah Soeharto, yang orang baru berani mempermasalahkan kasus-kasus yang diakibatkan praktik kekuasaan, ketika sang diktator itu sudah meninggal Januari 2008. Apa saja? Banyak. Antara lain, misteri pembantaian rakyat sipil yang dituding bagian dari PKI dalam peristiwa G.30.S.

Itu sama persis ketika presiden sudah turun tahta tapi meninggalkan hutang (dalam dan) luar negeri, yang kemudian jadi beban presiden berikutnya. Utang, dibutuhkan negara ketika neraca keuangan belum imbang. Tapi celaka lagi, utang bukannya untuk 100% membangun, melainkan sebagiannya, bahkan bisa lebih separohnya, dikorupsi. Itu lebih mengerikan lagi. Siapa saja yang seperti itu? Ada deh.

Kita melihat, bagaimana parlemen lebih banyak dikuasai anggotanya yang buruk dalam kinerja. Apa saja hal, diomongkan DPR. Tapi apa yang dihasilkan? Sistem kepartaian kita yang oligarkis, menyebabkan parpol lebih elitis. Sibuk dengan urusan mereka yang mentalitas korup sejak niatan pencalegan. Bagaimana seorang anggota DPR bisa mengatakan korupsi sebagai olie pembangunan, namun diwaktu lain mengatakan taka da artinya banyak OTT kalau korupsi makin masif. Bukankah artinya olie pembangunannya makin masif?

Ini negeri sedang berada dalam situasi transisi. Transisi dari apa ke apa? Sampai kapan? Kapan situasi normal, dan kita semua on the track pada kerja masing-masing, bukannya habis waktu ngomongin dan ngawasin orang lain, sementara dirinya juga jeblok?

Ketika kepemimpinan begitu elitis, bekerja sama yang membutuhkan partisipasi semua pihak bukan barang mudah. Apalagi jika masing-masing tak punya agenda, atau bahkan masing-masing hanya menonjolkan agenda dan kepentingan masing-masing.

Jokowi berhasil melakukan dekonstruksi kekuasaan yang elitis. Perlahan, apalagi dengan medsos, rakyat mulai berani bersuara, meski pating creblung. Belum terkoordinasi karena memang belum terlatih, atau bahkan belum pernah.

Tapi perlahan kita mengerti, demokrasi artinya adalah juga partisipasi. Rakyat kuat, negara kuat, kata Bung Karno. Tapi kalau rakyat masih bisa disogok Rp 30 ribu per-lima tahun, masih mau dibodohi janji-janji tak masuk nalar, perubahan adalah sesuatu yang tak bisa cepat. Apalagi ketika sudah dikotori dengan klaim-kalim kesucian diri.

Senyampang itu, dalam situasi masih gonjang-ganjing, gojag-gajeg, pranata sosial kita belum cukup mapan. Untuk bersama duduk merembug yang bernama prioritas, tak akan pernah pas. Kita sudah merdeka lebih 70 tahun, namun negeri ini dengan cepat ditinggalkan negara-negara kecil bahkan di kawasan Asia Tenggara. Proyeksi Sukarno, tahun 1975 Indonesia melampaui Jepang, jadi ilusi semata.

Sejak Soeharto didudukkan sebagai presiden, oleh berbagai kekuatan asing yang mengincar kekayaaan sumber daya alam Indonesia, demokrasi dibungkam. Rakyat tidak terlatih untuk berbeda. Yang muncul kemudian pragmatisme, dan juga oprtunisme. Penguasa adalah penggede, pamong, menduduki posisi sosial-ekonomi dan politik lebih tinggi dari rakyat biasa. Tidak ada konsep mereka adalah orang yang mestinya amanah dan bertaniah pada rakyat, sumber dan alamat pengabdiannya.

Jadi, mesti darimana kita memulai perubahan? Dari kehendak-kehendak pribadi, dari masing-masing pihak yang berkepentingan? Atau dari garis besar haluan negara yang sampai kini kita tak punya? Karena kepemimpinan yang dilahirkan dari kompetisi tidak sehat, yang ada ganti pemimpin ganti kebijaksanaan.

Pernahkah kita, khususnya para pemimpin atau elite itu (darimana pun), bersatupadu? Bergotong-royong? Bahu-membahu? Melangkah step by step, tentang apa yang bernama prioritas? Tidak. Itu omong kosong belaka. Apalagi ketika antarpejabat atau petinggi negara, saling tuding, saling kunci, saling gertak. 

Apa yang kita harap, jika para petinggi hanya lebih keasikan main twitter, bersosiliasi lewat media untuk menciptakan panggung bagi diri masing-masing? Fahri ngetuit mengejek presiden yang diam saja ketika kerusuhan Rohingya kembali meledak. Natalius Pigai lebih suka ngomong di Warung Daun daripada dalam kapasitasnya sebagai komisioner Komnas HAM? Atau bikin pansus di parlemen, hanya untuk menekan lembaga negara yang lainnya, agar dibekukan atau dibubarkan seperti dalam conflict of interest DPR ketika oknum-oknumnya terancam oleh KPK. Kita bisa habis waktu untuk segala celometan itu.



Masinton Pasaribu datang ke KPK untuk ditangkap, dan meminta rompi oranye. Tentu saja dia berani, karena tahu hal itu takkan terjadi. Tapi beranikah ia mengakui perbuatan kekerasan yang dilakukannya pada Dita Aditya, staf ahlinya, pada Januari 2016? Lantas kenapa dia berapi-api, sebagai ketua Repdem, dalam kasus Dandy Dwi Laksono, yang ditudingnya melecehkan Megawati?

Di tengah ketidaksabaran, kita acap disodori ketidakpatutan. Rakyat pemegang hak suara sesungguhnya yang akan menentukan masa depan Indonesia. Antara lain, misal, mulai dari tidak memilih entah itu caleg, cabup, cagub, capres yang hanya obral janji, track record buruk, dan moralitas bumi datar, yang mutlak-mutlakan, dan tak mau berbagi ruang, untuk tumbuhnya diskusi yang dewasa.

Memang, kampretlah para kecebong itu, sebagaimana memang kecebonglah para kampret itu!