Kamis, Desember 01, 2016

Jokowi Undercover Novel Politik Sunardian


Devi Kiriani melarikan diri dari Bukit Hambalang. Meloncat dari atas truk dan nyungsep di sawah milik kakek tua petani aneh, yang tinggal berdua bersama isteri di sebuah hutan. Meski ditolong sang kakek, DK malah menuding kakek tua sebagai pendukung Prabowo.
“Aha, politik! Jangan bicara seperti itu padaku anak muda!” Kakek menyergah dengan ketawanya yang sinis.
“Bagaimana kalau saya curiga kakek ini pengikuti Kartosuwiryo? Boleh?” sosok miterius itu balik bertanya.
“Baik. Curigalah.”
“Bagaimana saya tidak curiga!” kata si misterius sembari menyeruput secangkir teh hangat yang disodorkan Nenek. “Kakek berdiam diri di tengah hutan ini. Menghindari keramaian. Kakek dan Nenek pasangan romantis. Sudah tua masih doyan ciuman segala. Hanya orang yang punya ideologi tertentu mau hidup dengan cara aneh seperti kakek dan nenek itu.”
“Tudingan ngawur. Apa hubungannya ciuman dengan ideologi tertentu? Ideologi tertentu itu apa? Bagaimana aku bisa mempercayaimu.”
“Kalimat-kalimat Kakek sangat dialektik. Kakek pasti seorang yang terdidik secara politik!” sosok misterius tampak tak mau kompromi. Ia hanya mengenal stereotype sebagaimana demikian ajaran yang diterimanya. “Ngaku. Kakek ini seorang takfiri, seorang penganut wahabi yang mimpi mengislamkan Indonesia bukan?”
Sang Kakek terdiam. Cukup lama.
“Nah, tak bisa membantah bukan?” sosok misterius terus merangsek.
“Minumlah!” Kakek mencoba mengalihkan perhatian.
“Hilang rasa haus saya, Kek!” tukas si misterius cepat. “Bahkan, saya bisa ramalkan, Prabowo bakal menang di daerah Jawa Barat ini,...”
“Apa hubungannya? Menang dari apa?”
“Kakek jangan pura-pura tidak tahu, Prabowo Subianto maju jadi calon presiden, dan seperti yang sudah-sudah, ia akan memanfaatkan kelompok Islam garis keras, sebagaimana Soeharto waktu itu memanfaatkan, hingga munculnya partai politik macam PKS atau pun ormas macam FPI!”

Demikian kutipan dalam novel ‘Jokowi Undercover’, karya Sunardian Wirodono. Ukuran Buku: 12x19 Cm, 1.000 halaman, bookpaper | ISBN: 978-602-9087-13-0 | Harga + ongkir Rp150.000. | Ini penerbitan buku indie, tidak dijual di toko buku. Pemesanan melalui pm/inbox akun fb ini, atau ke email
sunardianwirodono@yahoo.com.

Kamis, November 17, 2016

Desakan Untuk Jokowi Via Ahok

Ajakan untuk tidak membicarakan kasus Ahok, hanya karena kita bukan warga Jakarta, dan tak punya hak pilih dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, makin tidak relevan. Disamping terlalu naïf, a-politis, namun juga tidak adil. Kenapa?

Karena senyampang mereka melarang orang luar Jakarta ngomong, diajaklah orang luar Jakarta menggerudug Jakarta. Sama dengan senyampang melarang orang bukan Islam ngomongin agama Islam, mereka ngomongin (bahkan ngejelek-jelekin) agama lain. Senyampang bilang kita harus menegakkan hukum, dilakukan pula penistaan hukum.

Apakah kasus Ahok soal penistaan agama? Bukan. Ini kasus politik. Apakah hanya soal politik Pilkada? Bukan. Ini politik berdimensi nasional dengan mendesakkan kebrutalan politik identitas, yang mengancam demokrasi Pancasila sebagai kesepakatan konstitusional kita.

Apapun kepentingan Anda, jangan mencoba menutup mata dan telinga, juga hati, dari berbagai seliweran data dan fakta lewat berbagai media. Munarman dari FPI, jauh sebelumnya sudah jelas menyatakan akan menjadi komandan lapangan bagi demo 4 Nopember 2016. Dan itu dikukuhkan terang-terangan dengan GNPF-MUI (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI).

GNPF MUI setelah Ahok ditetapkan sebagai tersangka (16/11) menyebar ajakan untuk terus membuat viral dengan isu mendesak agar Ahok dijadikan terdakwa dan dipenjara (dan ini sudah menyebar ke bahkan grup pengajian ibu-ibu di seluruh pelosok negeri). Pada sisi lain, pengacara MUI (usai gelar perkara Ahok) mendesak Ahok mundur dari pencalonan karena alasan moral dan kehilangan obligasi. Desakan itu, sungguh memberitahu kita soal pelecehan hukum karena mengabaikan UU Pilkada 2015.

Hasil gelar perkara kasus Ahok, yang diduga menista agama, sesungguhnya mengecewakan. Negara dipaksa menerima tekanan kelompok (identitas) ‘mayoritas’, atas nama stabilitas politik. Akal sehat dikorbankan, apalagi dengan tudingan melanggar Pasal 156 a KUHP juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Bagaimana Ahok sebagai korban justeru dituding melanggar UU ITE? Jungkir balik kita untuk memahami masalah ini.

Pertanyaannya: Jika Polisi memakai dua pasal itu, bagaimana dengan apa yang dilakukan Ahmad Dhani, Fahri Hamzah, Munarman, Habieb Rizieq, Buni Yani, Desmond J. Mahesa, dan bahkan pidato SBY 2 Nopember 2016? Jika Polisi telah dinilai bekerja proporsional, tidak berpihak, apakah akan bertindak sama pada nama-nama tersebut di atas, yang juga telah menjadi kasus terlaporkan?

Pada sisi ini, politik identitas telah dengan dingin menjadikan Ahok sebagai korban demokrasi. FPI, dengan berlindung pada ‘pengawal fatwa MUI’, mendapatkan panggung begitu luas. Apalagi ada pihak kepentingan lain yang menunggangi, karena kesamaan agenda, menyingkirkan Ahok dalam kontestasi. Politik identitas juga telah menjungkir-balikkan nalar kita, ketika Ulil Absar Abdalla dari JIL (Jaringan Islam Liberal) mengatakan bahwa Agus-Sylvi adalah sosok yang tidak membuat kita terpolarisasi (dibanding Ahok). Bagaimana kita memahami founder JIL yang liberal ini bahu-membahu dengan FPI, yang punya agenda sama dalam Pilkada DKI?

Ini soal penistaan agama? Kita bisa menjawabnya ya, dengan kalimat tambahan; Kita semua telah menistakan agama, hanya karena telah memakainya bersama-sama untuk justifikasi, legitimasi, tendensi, bagi tujuan-tujuan politik praktis. Entah itu bernama Pilkada DKI Jakarta 2017 atau pun Pilpres 2019. Bagaimana bisa menyangkut Pilpres yang masih jauh? Kita siapa? Kita masyarakat ramai, termasuk para intelektual dan ulama, yang tampak hilir mudik di depan kamera televisi, dengan wajah-wajah yang kehilangan trust.

Jika politik anak tangga ini dibiarkan, menuju ke eskalasi politik yang makin tak terkontrol, tentu saja mencemaskan. Jangan lupa isu-isu yang ditebar beberapa petinggi partai politik seperti Syarief Hasan, Amir Syamsuddin, juga Fahri Hamzah, yang mengatakan bahwa presiden bisa di-impeachment, dilengserkan, karena pernyataannya soal aktor politik, dan safari politiknya yang justeru dituding sebagai upaya memecah-belah bangsa.

Politik identitas dimainkan, dan politik kelas dinisbikan. Sementara demokrasi akhirnya tunduk pada desakan massa yang mendaku sebagai korban. Strategi playing victim ini, bagian strategis untuk berkelindan dengan kepentingan kelompok sepaham-setujuan.

Upaya Jokowi untuk menyatakan bahwa ia netral, dan Ahok ternyata juga tak kebal hukum, dan terbuktikan dalam gelar perkara kasus Ahok itu, pada akhirnya tak juga menghentikan desakan tersembunyi para pendemo. Pemerintah ikut menari digendang orang lain. Benarkah ini melangkah mundur untuk maju? Di sini kita perlu mendesak Presiden.

Politik tidak berada di ruang hampa. Kita juga boleh mendesak, bagaimana agar Presiden benar-benar mengujudkan pesan-pesan tersiratnya, bahwa kita tidak boleh kalah oleh agenda kelompok minoritas yang hendak mengacaukan NKRI. Siapakah kelompok minoritas itu? Dialah yang bukan mayoritas. Siapa yang mayoritas? Ialah masyarakat diam, yang tetap menghendaki Nusantara Raya ini sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, bersendikan UUD 1945 dan Pancasila yang berbhineka tunggal ika.

Let's keep rock n roll, Mr. President. Semoga presiden tetap mampu mendengarkan suara kesunyian.

Selasa, November 01, 2016

Diplomasi Kuda Jokowi dan Prabowo

 
Ada yang mencoba mengeliminir, atau pun juga menyederhanakan masalah, bahwa demonstrasi besar-besaran yang akan dilakukan 4 Nopember tak ada urusannya dengan politik, khususnya Pilkada DKI 2017.

Sesuatu yang omong kosong sesungguhnya. Karena Habieb Rizieq dan Munarman, selaku elite FPI, mengatakan dengan jelas, bahwa jika Polri tidak memeriksa Ahok, sampai dengan 4 Nopember 2016, mereka akan melakukan sendiri penangkapan terhadap Ahok. Dan akan dilakukannya dengan mengerahkan massa, pada batas akhir 4 Nopember itu juga.

Ada logika yang ditekuk-tekuk seenak udel untuk alasan demonstrasi itu. Sumber permasalahan, karena Ahok dituduh menistakan agama. Padahal dari pernyataan Ahok di Kepulauan Seribu itu jelas, tak ada unsur pelecehan agama atau alquran di sana. Ahok mengajak masyarakat agar kritis atas tindakan oknum yang memakai agama untuk mengintimidasi orang lain. Meski Ahok dengan bijak menyilakan masyarakat untuk bebas memilih dan tidak memilihnya. Semua bisa dibuktikan dan didiskusikan dengan dingin di situ.

Tapi dengan hanya menghapus kata ‘pakai’, seseorang bisa membakar mereka yang bersumbu pendek. Dan memang itulah pada akhirnya yang diputarbalikkan, sehingga muncul stigma; Ahok menista agama. Itu semua terjadi sebelum hukum (Negara) memutuskan. 

Teriakan-teriakan ‘bunuh Ahok’ jadi lebih kencang. Padahal, bukankah Ahok adalah peserta Pilkada DKI Jakarta, yang hak-haknya dilindungi hukum, hingga proses Pilkada selesai, agar tak sembarang mulut boleh diumbar, untuk memaksakan kehendak secara sepihak, menelikung salah satu kontestan? Tapi orang tak sabar, karena hanya melihat Ahok bisa digusur lewat isu agama. Momentum pun dimanfaatkan.

Demo 4 Nopember jelas adalah demonstrasi yang kental warna politiknya. Itu jika kita tak boleh menilai agama telah gagal sebagai petunjuk, yang menuntun manusia menyelesaikan masalah secara adil dan beradab. Apa yang dikatakan Fadli Zon, bahwa ia akan ikut turun ke jalan, adalah politis. Pernyataan Fahri Hamzah yang menautkan demo dengan pendiaman Ahok dalam korupsi Sumber Waras dan pelecehan agama, adalah politis. 

Bahwa demo itu diikuti oleh Jayasuprana dan Sungkharisma, yang keturunan Cina, tidak bisa dikatakan ini demo tidak politis, dan murni hanya karena agama. Justeru adanya Jayasuprana dan Sungkharisma, demo itu makin kelihatan politis. Karena keduanya juga sedang bermain politik, politik mereka masing-masing tentu. Semua targetnya jelas, seperti dikatakan petinggi Gerindra, asal bukan Ahok (dalam Pilkada DKI ini). Pernyataan itu valid, dan bisa dilihat di berbagai dokumen berita media kita.


Menurut Sujiwo Tejo, presiden Jancuker itu; presiden, gubernur, bupati, dan lain-lain bukanlah pemimpin. Mereka lebih tepatnya pegawai kita, maksimal direktur. Dan kitalah komisarisnya. Artinya, Anda adalah komisaris dari presiden Jancuker itu, yang boleh Anda copot sewaktu-waktu, jika sudah tidak lucu dan kerjanya hanya pacaran mulu.
“Banyak orang yang bertukar haluan karena penghidupan istimewa dalam tanah jajahan, di mana semangat selalu tertindas,” ujar Bung Hatta, “tetapi pemimpin yang suci senantiasa terjauh daripada godaan iblis.” 

Apakah itu godaan iblis? Tanyalah pada si iblis yang suka menggoda. Tanyalah mereka yang gampang dan sulit move on. Pemimpin yang justeru hanya tukang teriak-teriak dan kritik sana-sini, pastilah bukan pemimpin ideal sebagaimana dikatakan Sri Sultan Hamengku Buwana VIII (1880-1939); “Seorang pemimpin belum dikatakan memimpin sampai dia meletakkan pelayanan dalam kepemimpinannya.”
Ketika Kanjeng Nabi Muhammad shallallahu allaihi wassallam menyiarkan doktrin Islam, yang mengatakan semua manusia sama di hadapan Allah, kecuali amal perbuatannya; Islam sesungguhnya tidak mengenal hierarki. Namun tumbuhnya lembaga dan organisasi agama (Islam), membuat doktrin itu banyak dilanggar. Lebih karena masing-masing mendaku punya otoritas kebenaran dengan segala tafsirnya. Di situ agama bisa berganti fungsi. 

Apa yang dikatakan Immanuel Kant (1724 – 1804), bahwa agama adalah pengenalan akan semua tugas kita sebagai pemimpin yang suci, adalah utopia belaka. Siapa yang mengukur itu semua? Bagaimana kita mengukur tingkat kehalalan dan keharaman MUI? Bagaimana kita memahami omongan Munarman, bahwa gerakan 4 Nopember disponsori Allah subhanahu wa ta’ala? 

“Kalau tidak mengerti politik, mbok sudah, rela saja tidak usah berpolitik, daripada membawa-bawa agama,” kata Gus Mus. “Apakah tokoh-tokoh yang suka membawa-bawa ayat dan hadis itu tidak memikirkan akibatnya di dunia maupun di akhirat kelak? Bagaimana kalau masing-masing pendukung yang awam itu meyakini bahwa mendukung partainya sama dengan mendukung agama dan memperjuangkan partainya sama dengan jihad fi sabilillah?” Kalau dalam istilah Gus Dur marhum, agama mengajarkan pesan-pesan damai dan ekstremis memutarbalikannya.

Benjamin Franklin (1706 – 1790), negarawan dan ahli fisika dari Amerika Serikat pernah mengatakan, seseorang yang penuh nafsu ibarat sedang menunggang kuda gila. Adakah orang-orang yang hendak berdemo kelak itu sedang menunggang kuda gila? Kenapa kuda gila ditunggani? Tidak punya kuda waras? Kuda yang cantik?

Sementara Pablo Picasso (1881-1973), maestro lukis dari Spanyol, benar adanya ketika berujar; “Jika saya melukis kuda liar, Anda mungkin tidak melihat kuda,... tapi pasti Anda akan melihat keliaran!” 

Nah, apa tungganganmu, kuda, rubicon, atau umat yang dhaif seharga nasbung? Atau bagaimana melihat photo Jokowi dan Prabowo menunggang kuda yang cantik, yang tidak gila dan tidak liar itu? Apa maknanya? Tapi ini bukan diplomasi kuda kepang ‘kan? Kan!

Jumat, Oktober 14, 2016

Wahabi versus NU: Di Mana Perbedaannya



Orang-orang PKS dulu penentang Anies Baswedan, karena dianggap Islam Liberal. Bagaimana kini mereka bersatu, dan PKS menjadi ketua tim pemenangan Anies, sebagai cagub DKI menantang Ahok? Dalam politik, tujuan menghalalkan cara. Persoalannya cuma dalam hal pencanggihan retorika.

Di Indonesia, Islam tampak begitu meriah, dan bisa saling serang. Tak ada yang ajaib disitu, jika mengetahui sejarahnya. Ketika agama sudah menjadi lembaga, dan didukung mesin organisasinya, di situ persoalan muncul. Ada yang argumentative, namun lebih banyak yang eksploitatif.

Kerajaan Arab Saudi (KAS) keturunan Ibnu Saud, mempunyai andil besar dalam hal merebaknya faham Khawarij Wahabi. KAS mengusung paham Khawarij dan Mujasim, yang lebih menghalalkan pengkafiran, pembid’ahan, pemusyrikan dan penghalalan darah serta harta kaum muslimin. Hal itu menjadi ciri khas kaum Wahabi Takfiri, yang di zaman ini sebagai perwujudan kaum Khawarij dan Mujasim modern. Jargon mereka “kembali kepada Quran dan Sunnah”, tapi lebih dimaksudkan kembali kepada pemahaman Quran dan Sunnah ala mereka, bukan ala Kanjeng Nabi Muhammad shallallahu allaihi wassallam, ala para sahabatnya, dan ala para ulama salafus shalih.

Apa itu Wahabi? Sejak 1913, hubungan antara Inggris dengan pemimpin Salafi Wahabi dimulai. Dalam Muktamar al-Aqir tahun 1927 M/1341 H di distrik Ahsaa ditandatangani perjanjian resmi pihak Wahabi dengan pemerintah Inggris. Tertulis dalam kesepakatan itu yang ditorehkan pimpinan Wahabi: “Aku berikrar dan mengakui 1000 kali kepada Sir Percy Cox wakil Britania Raya, tidak ada halangan bagiku (sama sekali) untuk memberikan Palestina kepada Yahudi atau yang lainnya sesuai dengan keinginan Inggris, yang mana aku tidak akan keluar dari keiginan Inggris sampai hari kiamat.” 

Pada tahun 1969, saat diwawancarai koran Washington Post, pimpinan Wahabi mengakui adanya kedekatan khusus dengan kaum Zionis Israel: “Sesungguhnya kami dengan bangsa Yahudi adalah sepupu. Kami tidak akan rela melemparkan mereka ke laut sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang, melainkan kami ingin hidup bersama mereka dengan penuh kedamaian.”

Untuk menutupi wajah aslinya, mereka menisbatkan mazhabnya kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Sebagian para kyai dan ulama, yang tidak menyelami mazhab Imam Ahmad pun, mengamini dan mengimani, apalagi masyarakat awam yang pengetahuannya sangat dangkal.

Ketika mereka sudah merasa kuat (dengan dukungan pemerintah dan sebagian partai politik), propaganda dijalankan terang-terangan. Tak jarang sampai pada perebutan penguasaan lahan dakwah, seperti masjid, mushalla, majlis ta’lim di kantor-kantor, kampus. Atau minimal merintis kumpulan pengajian tandingan, baik di tempat-tempat tersebut, desa-desa terpencil, maupun rumah-rumah.

Di Indonesia, sejarah pendirian NU, lahir dari semangat melawan faham Wahabi ini. Pada masa itu, Raja Saudi Arabia, Ibnu Saud, berencana menjadikan madzhab Salafi-Wahabi sebagai madzhab resmi Negara, meniadakan mazhab-mazhab lain. Berencana menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam yang selama ini banyak diziarahi kaum Muslimin, karena dianggap bid’ah.

Di Indonesia, rencana tersebut mendapat sambutan hangat kalangan modernis seperti Muhammadiyah (Ahmad Dahlan), maupun PSII (HOS Tjokroaminoto). Sebaliknya, kalangan pesantren yang menghormati keberagaman, menolak pembatasan madzhab dan penghancuran warisan peradaban. Akibatnya, kalangan pesantren dikeluarkan dari keanggotaan Kongres Al Islam, tidak dilibatkan sebagai delegasi dalam Mu’tamar ‘Alam Islami (Kongres Islam Internasional) di Mekah, yang akan mengesahkan keputusan tersebut.

Didorong oleh semangat untuk menciptakan kebebasan bermadzhab, serta rasa kepedulian terhadap pelestarian warisan peradaban, maka Kyai Hasyim Asyarie bersama para pengasuh pesantren lainnya, membuat delegasi yang dinamai Komite Hijaz. Mereka mengatakan pada Ibnu Saud, siap perang jika sang raja tak mengurungkan niat. Akhirnya rencana tersebut digagalkan. Hingga saat ini umat Islam bebas melaksanakan ibadah di Mekah dengan madzhab masing-masing. 

Dalam tulisan Deliar Noer, ide-ide reformasi Islam yang dianjurkan Abduh, menarik perhatian santri-santri Indonesia yang sedang belajar di Mekkah. Berdirinya Muhammadiyah, adalah salah satu buktinya. Di sisi lain, Hasyim Asyarie sebenarnya juga menerima ide-ide Abduh untuk semangat kembali ke Islam, tetapi menolak pikiran Abduh agar umat Islam melepaskan diri dari keterikatan mazhab. Tidak mungkin memahami maksud sebenarnya dari ajaran Al Qur’an dan Hadist tanpa mempelajari pendapat-pendapat para ulama besar yang tergabung dalam sistem mazhab. 

Dengan dana yang besar dari KAS, gerakan wahabisme marak di Indonesia. Seolah merajai walau sebenarnya minoritas dalam Islam Aswaja. Di MUI (Majelis Ulama Indonesia), pemlintiran pandangan wahabi ditengarai mulai muncul. Bahkan di kalangan NU sendiri gejalanya juga terasa. Dulu imam besar Masjid Istiqlal, Ali Mustafa Yakub almarhum, pernah menulis ‘Titik Temu Wahabi-NU’ (Harian Republika, Februari 2015), bahwa antara NU dan Wahabi tidaklah jauh berbeda. Pandangan yang bertujuan mengeliminir itu, dengan cara menggeneralisir, tentu strategi pembiasan. Menurut KH Said Agil Siradj, Ketum PBNU, keberadaan NU pada intinya dibentuk untuk melawan wahabisme. Sejak lahir NU sudah menjadi musuh besar dan nyata bagi wahabisme.

Ali Mustafa Yakub menulis; “Nahdlatul Ulama dan Wahabi adalah dua keluarga besar dari umat Islam di dunia yang harus saling mendukung. Tak perlu membenturkan keduanya. Perbedaan antara keduanya bersifat tak prinsipil.” Kalangan NU keberatan dengan pandangan itu. Menurut Ahmad Sahal (Pengurus Cabang Istimewa NU, Amerika Serikat), menyatakan penyamarataan NU dengan Wahabi itu semena-mena. 

Secara karakteristik NU dan Wahabi berbeda. Pemahaman kaum Wahabi sangat sempit. Mudah menuduh sesat dan kafir sesama Muslim. Sebaliknya, karakteristik NU, sebagai representasi ahlussunnah wal jamaah (aswaja) adalah toleran, moderat, tegak lurus, dan seimbang.

Secara karakteristik, menurut Ahmad Sahal, Wahabi dan Aswaja berbeda. Tidak perlu mencari titik temu, karena dari segi substansi doktrinnya tidak bisa direkonsiliasi. Dari segi karakteristik, semangat titik temu harusnya bertolak dari toleransi, menerima perbedaan. Masalahnya Wahabi tidak berangkat dari semangat itu. Kalau mereka tidak tawasuth, tawazun, tasamuh, lalu apa titik temunya?
Dalam NU, aswaja lebih merupakan cara berpikir ketimbang sebuah paham. Dia lebih merupakan metode (manhaj) ketimbang sebuah aliran. Cara berpikir dan kekhasan aswaja: tawazun, tawasuth, i’tidal. Jika tak memenuhi syarat itu, bukan aswaja. 

***

Khittah dan Sikap Kemasyarakatan NU

Dalam Keputusan Muktamar NU XXVII di Situbondo tahun 1984, khittah dan sikap kemasyarakatan NU sudah jelas, yaitu: tawasuth-i’tidal, tasamuh, tawazun, dan amar ma’ruf nahi munkar.

Tawasuth dan I’tidal: Sikap teguh yang berintikan pada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah hidup bersama. Nahdlatul Ulama dengan sikap dasar ini akan selalu menjadi kelompok panutan yang bersikap dan bertindak lurus dan selalu bersifat membangun serta menghindari segala bentuk pendekatan yang bersifat tatharruf (ekstrim).

Tasamuh: Sikap toleran terhadap perbedaan, baik dalam masalah keagamaan, terutama dalam hal-hal yang bersifat furu’ atau menjadi masalah khilafiyah, dan dalam masalah khilafiyah itu sendiri, serta dalam masalah kemasyarakatan dan kebudayaan.

Tawazun: Sikap seimbang dalam berkhidmah, menyerasikan kepada Allah Swt., khidmah sesama manusia, serta kepada lingkungan hidupnya. Menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini dan masa mendatang.

Amar Ma’ruf Nahi Munkar: Selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan baik, berguna dan bermanfaat bagi kehidupan bersama, serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan. | Dihimpun dari berbagai sumber.

Minggu, Oktober 09, 2016

Serat Centhini Dwi Lingua, Buku Lengkap Serat Centhini


Banyak yang menyebut Serat Centhini sebagai 'Kamasutra Jawa'. Penyamaan itu sama sekali tidak tepat. Karena Kamasutra, dari India, adalah buku tentang teknik-teknik bersenggama. Sementara Serat Centhini sebuah ensiklopedi dengan isi beragam --termasuk soal seks tentunya, dan lebih gila-gilaan pemaparannya dibanding Kamasutra atau katakanlah Enny Arrow.

Serat Centhini, sebagai banyak warisan budaya disikapi dengan segala mistifikasi dan glorifikasinya (oleh masyarakat Nusantara). Tapi, saya memandang Serat Centhini sebagai buku biasa yang luar biasa, apalagi ditulis oleh orang Jawa pada abad 18 (dalam kurun tahun 1815 – 1823). Saya kira, begitulah sebagaimana dijelaskan penulisnya sendiri, Sri Susuhunan Pakubuwana V dalam pengantarnya, buku ini diperuntukkan bagi generasi muda.

Saya kira, Pakubuwana V ini pakar komunikasi. Ngerti target audiens, dan ia setting begitu rupa bukunya, juga bahasanya yang tidak sastrawi (Jawa ngoko dan pop). Isinya disebut sebagai ‘babon pangawikan Jawi’ (sumber ilmu pengetahuan dunia, penyebutan Jawa karena jagat besar mereka waktu itu). Pakubuwana V, sejak masih pangeran, menyadari ekonomi dan moral rakyat Surakarta yang bangkrut akibat perang, dan butuh pegangan.

Penciptaan sebuah buku panduan, macam Serat Centhini, dalam bentuk tembang, pilihan yang sangat cerdas, karena banyak rakyatnya yang buta huruf. Dengan tembang, menyebabkan Serat Centhini mudah dihafal dan diingat. Hingga kemudian kita tahu, Serat Centhini dari sastra tulis menjadi sastra lisan (dan ketika dari sastra lisan dituliskan kembali --rewriting-- ada banyak versi Serat Centhini, lebih dari 11 versi). Sementara aselinya, masih tersimpan rapi di museum kraton Surakarta, juga Mangkunegaran.

Sebagaimana dimaksudkan sebagai ensiklopedi (baboning pangawikan Jawi, sumber pengetahuan Jawa), isinya sangat beragam. Dari soal kehidupan sehari-hari, memasak, bertani, beternak, cara membuat keris, merawat tubuh agar tetap sexy, agar kuat ngesex, teori kepemimpinan, menjinakkan kuda, cara menyembelih sapi supaya enak dan sehat, jejamuan. Hingga ke cerita-cerita mitos, legenda, sejarah, traveling dan reportase ke beberapa situs, mendengarkan cerita para juru kunci.

Hingga cerita-cerita mengenai Nabi Isa, Buddha, Syiwa, Wisnu, Muhammad, sampai bagaimana Prabu Yudhistira dituntun membaca dua kalimat syahadat oleh Sunan Kalijaga. Belum pula cerita-cerita fantastis bagaimana Syekh Amongraga yang sudah diranjap mati pasukan Sultan Agung dan jasadnya dilempar ke Laut Kidul, bisa hidup kembali. Terbang mengawang di atas pulau Jawa, berperang melawan seorang perompak yang hendak merebut isterinya!

Dan tentu, jangan dilupakan, cerita petualangan sex para tokohnya, yang sama sekali membuat generasi sekarang tercengang. Buku yang ditulis tahun-tahun 1815-1823 ini, dengan fasih bertutur mengenai praktik persenggamaan, termasuk party-sex, orgy, three-some, lgbt, dan Sang Cebolang yang unisex, serta Nyi Sembada janda kaya yang sehari tiga kali berpesta-sex dengan tiga pemuda sekaligus.

Pola penulisan Serat Centhini pun, menggunakan cara-cara yang mencengangkan. Sebuah ensiklopedi yang mendongeng. Teknis pengumpulan datanya menarik, dengan melakukan survey lapangan (hanya di pulau Jawa, meski ada yang melesat sampai ke Mekkah). Menggunakan periset dan informan lapangan. Bukan yang pertama karena Stamford Raffles dalam menulis ‘History of Java’ memakai metoda ini. Bahkan beberapa informan Rafless, dipakai juga oleh Pakubuwana V untuk Serat Centhini.

Kerja penulisan Serat Centhini adalah kerja intelektualitas biasa. Tidak ada yang ajaib, sebagaimana kerja-kerja intelektual para akademisi (yang baik). Bahkan, maafkan jika saya menduga, Serat Centhini juga melakukan copy-paste sumber-sumber tertulis lain (karya-karya dari pujangga sebelumnya), tanpa menyebut sumbernya. Secara teknis juga tak mudah menuliskan catatan kaki, atau nara sumber dalam penulisan tembang yang terikat polanya.

Serat Centhini adalah ensiklopedi yang ditulis dengan teknik bertutur, dengan sebuah cerita model discovery. Berlatar belakang penghancuran Kasunanan Giri oleh Adipati Surabaya, sebagai panglima perang Sultan Agung. Dan diam-diam di sana, Jawa menegasi Islam dengan substilnya. Bagaimana Syekh Amongraga yang hendak menyatukan ulama-umara dalam dirinya, disulap menjadi kwangwung (hama kelapa), dan kemudian dibakar hidup-hidup oleh Sultan Agung.

Sudah banyak buku tafsir Centhini, dalam bentuk pengubahan dan penggubahan menjadi novel atau prosa liris, bahkan juga penerjemahan (namun diubah dalam bentuk prosa, dan ada beberapa penghilangan, penghalusan teks, karena konon ada yang takut terkena cekal saking nge-sexnya).

Dengan bekal itu, maka ketika saya membacai dan menggeluti teks Serat Centhini dalam bahasa aselinya (Jawa), saya ingin berbagi bagaimana agar masyarakat umum, dan anak muda khususnya, bisa pula turut membacainya. Dalam teks serta bahasa dan bentuk aselinya, hingga bukan hanya sekedar rumor yang dicopast dari internet, dan hanya mengambil bagian-bagian erotiknya semata.

Dari sanalah maka terbit buku ‘Serat Centhini Dwi Lingua’ (artinya, satu buku berisi teks dalam bahasa aselinya Jawa beserta terjemahannya ke dalam Indonesia baris demi baris, hingga hal itu membantu untuk bisa memaknai buku aselinya). Dari 12 jilid keseluruhan, saya baru bisa menerjemahkan beberapa jilid (hingga buku ke 7), dan baru bisa mencetak jilid 1 dan 2, sudah ber-ISBN komplit sejak 2012.

Proyek ini macet karena proyek pribadi dan diupayakan secara indie. Anda bisa memilikinya, dengan ganti ongkos cetak dan kirim, dan menghubungi saya. | 
 
sunardianwirodono@yahoo.com
 
 


Senin, Agustus 22, 2016

Rokok dan Partai Perokok Kretek Indonesia

Selama ini, soal merokok (tentu saja oleh yang anti rokok) selalu hanya dilihat dari sisi kesehatan dan pemborosan.
Perdebatan mengenai efek sehat tak sehat, sebenarnya terlalu sumir, jika kita tidak memahami yang terjadi dalam industri rokok ini. Penelitian efek rokok dari sisi kesehatan, berapa persen dari perokok tembakau sintetis berapa persen perokok tembakau kretek? Tak pernah ada penjelasan. Kesimpulan dari dua hal berbeda tak bisa digeneralisasi. 

Perokok pasif lebih berbahaya, ini juga hal aneh, karena cara penanggulangannya mudah, yakni jadilah perokok aktif. Kenyataannya, perokok pasif membutuhkan waktu 72-106 jam terus-menerus dibekap dalam satu ruangan berasap rokok untuk bisa disamakan dengan menghisap sebatang rokok. Sementara polusi udara dan asap kendaraan bermotor, jauh lebih berbahaya daripada asap rokok. Meski tak banyak yang tahu, ada jenis sayuran yang juga mengandung kadar nikotin seperti tembakau. 

Jadi bagaimana? Nyatanya, dengan metode Pramoedya Ananta Toer, merokok adalah sebuah varian, bukan causa prima penyakit atau kematian. Kita sering merasa sok tahu, orang merokok akibatnya penyakitan, atau gampang mati. Sementara yang tukang cabut nyawa tak pernah menjelaskan, kenapa seseorang dicabut nyawanya. Padahal, selama ini orang sakit karena tak bisa hidup sehat, orang mati karena dia hidup. 

Sisi lain, bagi yang berpandangan merokok adalah pemborosan. Dari barisan ini, biasanya akan dijabarkan; Jika harga rokok sekian rupiah, maka merokok sehari sekian batang, kalikan seminggu, sebulan, setahun, 14 tahun, 35 tahun, dan seterusnya; Berapa duit yang dibakar?
Mereka hanya melihat merokok adalah ‘upacara kesia-siaan’ karena membakar duit. Dengan segenap maaf, pandangan ini mewakili kaum yang berfikir materialis-pragmatis. Dua hal itu yang juga diajarkan oleh Soeharto. 

Kaum pragmatis selalu melihat segala sesuatu dari sisi manfaat, kaum materialis melihat yang riel, tampak, nyata. Misal, menggunakan uang untuk beli meja, ada mejanya, beli jas ada jasnya, beli roti ada rotinya. Kalau ditanya beli kesenangan? Ribut berdalih. Gabungan materialis-pragmatis akan menilai hal yang bermanfaat harus terlihat nyata dan verbal. Maka Tuhan juga coba diverbalkan. 

Ketika kita melihat Pramoedya, Joko Pinurbo, Emha Ainun Nadjib, Chairil Anwar, Bung Karno, Butet Kartaredjasa, KH Agus Salim, Yusril Ihza Mahendra, Afrizal Malna, Jonan, Gus Mus, Susi Pudjiastuti, apa yang kita lihat dan nilai dari mereka? Apakah hanya menilai mereka dari berapa bungkus rokok yang dihabiskan? Mereka dinilai karena arti kehadirannya. Jonan yang perokok berat, mampu mengubah kekumuhan stasiun dan kereta api menjadi public-area yang nyaman bagi bukan perokok. Apakah dia dicopot dari menteri gegara perokok? 

Yang diabaikan, atau tidak dimengerti, oleh yang bukan perokok, adalah apa yang memang hanya dimengerti kaum perokok itu sendiri. Dan apakah semua hal harus dimengerti (secara material) oleh orang lain? Jangan ‘maksa’ atau ‘ngeden’ jika tak memahaminya, apalagi maksa orang lain memahami Anda. 

Merokok adalah hak azasi manusia, meski dalam hidup masyarakat ramai, masing-masing individu merdeka dibatasi kemerdekaan individu lainnya. Sama-sama tentang perokok, mengapa seseorang bisa benci pada Yusril Ihza, tapi memuja Susi Pujiastuti (atau sebaliknya, misal)? Bukan karena rokok mereka tentu, tetapi karena nilai keberadaan dan nilai kemanusiaan mereka. Sama tidak relevannya dengan memparalelkan perokok dengan orang bodoh, kampungan, tidak sopan, tidak baik, tidak berpendidikan. Apa kaitannya? 

Pada sisi lain, keberpihakan itu (pro-kontra rokok) adalah juga karena kepentingan. Apa kepentingan Anda? Yang penting adalah hargai kepentingan orang lain. Soal suka dan tidak, tidak relevan diperdebatkan di sini.

*

Tulisan di atas lebih difokuskan penilaian orang (anti rokok) pada perokok. Karena selama ini dikesankan atau diposisikan perokok itu negative, jorok, an-educated, nggak sehat, sehingga harus disingkiri kayak penyandang lepra atau paria. Tidak membicarakan perokok dari sisi kontribusi, yang ada adalah diskriminasi tanpa perlawanan.

Tulisan ini juga sengaja tak menyinggung soal perbedaan rokok tembakau sintetis dan tembakau kretek beserta efeknya. Soal petani tembakau, keuntungan pabrik rokok, nasib para buruh pabrik rokok. Apalagi soal perang global bisnis tembakau, yang akan percuma jadi debat kusir, eh, debat fastboker ding (fastboker = boker cepat, alias mencret).

Kalau soal harga rokok dinaikkan, dan pemerintah berani melakukan, saya kira juga akan baik, untuk mengubah system dan wajah industri rokok kita. Dengan kebijakan kenaikan harga sampai katakanlah 100ribu rupiah, maka pabrik rokok gulung tikar (nasib buruhnya biar ditanggung pemerintah). Asal petani tembakau menjadi pemain utama, mengendalikan harga tembakau (sepanjang mereka siap menanam, mengolah, meracik menjadi tembakau, dan bebas menjualnya). Mesin pelinting rokok gampang dibuat dan murah. Atau ngelinting pakai tangan (manual) juga tak mengurangi nikmatnya merokok. Beranikah Negara kehilangan target cukai sebesar Rp 156 trilyun?

Paling Jokowi, atau bisa jadi Dirjen Pajak, sekarang lagi mumet kalkulasi soal apa dampak phk bagi buruh pabrik rokok, sepadan nggak dengan resiko ekonomi dan politiknya. Apa yang terjadi pada efek domino ‘kutukan emas’ tembakau ini? Apakah menaikkan cukai rokok bisa menutup target pemasukan Tax Amnesty atau tidak, jika melihat capaiannya masih seret? 

Nah, dari itu semua, apa salah perokok yang ‘diperhitungkan’ peran dan kontribusinya, tetapi didiskriminasi? Coba renungkan sejenak; Pemerintahan macam apa yang membiarkan aksi pembunuhan yang dilakukan oleh rokok, dan bahkan malah memungut cukai dari aksi pembunuhan itu? Dimana moralnya coba? Kalau saya perokok yang baik dan benar, saya tuntut tanggungjawab siapa yang bikin tulisan ‘merokok membunuhmu’ itu. YLKI mana melindungi kepentingan konsumen dalam hal ini, karena lembaga ini lebih pro modal asing yang mau mematikan tanaman tembakau di Indonesia. 

Soal pemerintah membiarkan ‘aksi pembunuhan’ lewat rokok (dan bahkan mengutip cukai pembunuhan, ini pun kalau isu pembunuhan oleh rokok benar adanya), itu menunjukkan secara faktual dilema yang dihadapi. Semuanya tentu karena ketidakberanian melakukan terobosan dalam poleksosbud.
Itulah makanya yang pertama harus direvolusi mental adalah para penggagasnya, yang sampai sekarang (sudah dua tahun) tak menjelaskan bagaimana formulasi revolusi mental yang dimaksud. Kok sampai sekarang nggak ada kabarnya, padahal sudah makan honor gede tuh! 

Jika ingin mengembangkan diskusi, kenapa soal tembakau hanya diproyeksikan ke rokok? Sementara ada penelitian ilmiah membuktikan tembakau mengandung kasiat sebagai obat dan juga bisa jadi bahan kosmetik? Tembakau sebagai tanaman istimewa di Indonesia, dengan potensi ekonominya yang besar, mengapai tidak direspons dari sisi ilmu-pengetahuan? Buat apa pemerintah membuat kementerian riset dan teknologi? Apa kerjanya? Atau kita semua memang menginginkan tanaman tembakau lenyap dari bumi Nusantara?

Kita terlalu mudah melakukan claiming. menyederhanakan masalah hanya karena melihat kepentingannya sendiri. Pandangan mikroskopik ini tidak proporsional dan tidak adil. Apalagi ada penggiringan pelan-pelan, merokok dikaitkan dengan moralitas, dituding pintu masuk narkoba. Kan persoalannya cuma suka tidak suka? Kan perokok sudah didemarkasi dalam berbagai aturan lingkungan hidup yang diskriminatif? Mau apa lagi? Naikin harga rokok semahal-mahalnya? Sudah putus asa?

Sementara, PKI memang perlu didirikan, Perokok Kretek Indonesia!

Senin, Agustus 08, 2016

Politik Pokok dan Tokoh

Terpesona pada tokoh, ciri dari masyarakat yang tumbuh dalam sistem dan struktur sosial yang masih lemah. Ketergantungan pada pemimpin, dengan segala glorifikasi dan mistifikasinya, selalu memposisikan rakyat lebih menjadi objek daripada subjek. 


Tentu saja itu wajar, kata para sosiolog, jika melihat bagaimana ‘revolusi yang belum selesai’ dipatahkan oleh Orde Soeharto Baru, selama hampir satu generasi. Pragmatisme yang diajarkan oleh sistem yang kapitalistik dan sentralistik, menjadikan rakyat Indonesia dididik oleh management by product daripada by process.

Kebutuhan akan pemimpin pun, lebih banyak karena condition sine qua non. Tak ada asap tanpa api. Tugas-tugas warga Negara, diambil alih Negara atau elite Negara. Proses yang mestinya digodog pada masyarakat pun, diambil alih oleh pejabat-pejabat Negara, sebagai pemilik dan sumber nilai.

Meski sudah muncul partai politik, namun di tangan politikus pragmatis (artinya bukan negarawan), rakyat hanya sebagai obyek permainan dari elite parpol yang memang cenderung oligarkis.

Untuk mencari pemimpin pun, rakyat begitu mudah diombang-ambingkan oleh kerinduan akan tokoh. Bukan memprosesnya, tetapi maunya jadi. Sehingga tak terhindarkan tragedi atau kelucuannya. Tokoh seperti Risma, ditorak-tarik oleh masyarakat Jakarta dan masyarakat Surabaya. Meski pun kata ‘masyarakat’ tidak tepat, karena yang ada adalah gerombolan orang dengan keinginan masing-masing.


Tentu bukan hanya Risma, tetapi mungkin banyak lagi lainnya. Meski pun dalam dunia politik yang culas, kita juga harus berhati-hati dengan kata ‘mewakili masyarakat’. Lewat system apa sehingga segerombolan orang bisa dikatakan mewakili masyarakat? Belum lagi kalau masyarakat tadi ternyata bukan sesuatu yang murni, tapi digerakkan oleh kelompok kekuatan tertentu, dan diberi baju-baju yang seolah mewakili masyarakat. Tidak nyadar, bahwa diadakannya sistem demokrasi, dengan pemilu atau pilkada, adalah untuk mereduksi agar tidak memunculkan social-chaostic. 

Nyatanya, jika sekarang terjadi situasi sosial yang membingungkan, karena kita sendiri memang belum siap dengan pranata sistem sosial-politik yang sudah disepakati, melalui berbagai UU dan peraturan pemerintah. Tak usah di lapangan politik, di lapangan sepakbola atau di jalan raya pun. Kekacauan muncul karena tingkat kepatuhan, kedisiplinan, pengetahuan, sering masih menjadi persoalan. Apalagi kualitas penegakan aturan dan hukum juga masih lemah.

Apa yang dulu tampak wajar-wajar saja, ketika Jokowi dari Solo ke Jakarta dan terus ke Istana Negara, kini menuai tulahnya. Dan kita tak bisa menganggap situasi darurat terus-menerus, hanya karena tidak mampu menemukan sistem pembelajaran demokrasi yang baik dan benar. Kita terus berbandul antara pokok dan tokoh, dengan pokok bukan sebagai bahasan. Pokoknya tokoh!

Masyarakat Kepo

Yang menarik dari pernyataan Tri Rismaharini; Beliau mengatakan tetap committed dengan Surabaya. Tak akan meladeni dorongan siapapun untuk ke Jakarta. Karena apa? Karena Walikota Surabaya itu menyebut, akan ada (banyak) yang senang, jika ia meninggalkan Surabaya. Siapa dan mengapa? Mereka yang tak ingin disaingi Risma di Jawa Timur. Waduh! 

Apa yang dikatakan Risma ini, persis yang dikatakan Ridwan Kamil ketika akhirnya menolak ke Jakarta. Bahkan, dengan lebih jelas, ia juga berterus terang, akhir tahun ini mungkin akan mendeklarasikan maju dalam Pilgub Jawa Barat. Untuk ke Jakarta sekarang, ia mencium beberapa pihak mendorongnya agar keluar dari Bandung. Kenapa? Sama alasan dengan Risma.

Soal pidato pamitan terakhir, yang banyak dilansir media sebagai isyarat Risma mau ke Jakarta? Ada dua kemungkinan, media memang sengaja memainkan isu, atau mereka guoblog nemen. Dalam keyakinan beberapa orang Islam, mohon maaf berkait idul fitri, harus dituntaskan pada bulan syawal. Risma pidato dalam konteks syawalan hari terakhir dengan seluruh anak buahnya.

Media kepo menghasilkan masyarakat kepo. Hingga tiba-tiba ada kelompok masyarakat Surabaya mau ke Jakarta menemui Jaklovers, untuk mengatakan mereka mengikhlaskan Risma ke Jakarta. Hadeh, benar-benar kacrut. Masyarakat anomali seperti itu, biasanya produk dari dua hal, parpol dan media kocluk. Yang begitu terpesona dan tergantung pada tokoh. 

Kita tidak tahu, bagaimana masyarakat Surabaya yang tak rela melepaskan Risma (seperti halnya masyarakat Bandung yang tak mau melepaskan Ridwan Kamil) harus berdiskusi dengan masyarakat Jakarta yang butuh banget pertolongannya. Kita sungguh tidak tahu 'masyarakat' ini siapa, merepresentasikan apa, dan siapa? Ukurannya apa? Hj. Neno Warisman memangnya makhluk istimewa dalam demokrasi, punya hak suara 10% DPT DKI Jakarta? 

Kita berada dalam demokrasi berukuran sak-penake dhewe. Karena pusing nyari lawan Ahok, dan tidak pede. Sampai-sampai muncul pernyataan yang menjelaskan keputusasaannya; Kambing dibedaki pun akan menang jika lewat partainya. Hal itu idiom biasa dalam dunia politik? Tentu saja, politik haus kekuasaan kelas ecek-ecek.

Dibandingkan beberapa daerah lain, Pilkada DKI Jakarta kali ini terasa lebih menyedihkan. Mungkin seiring indeks demokrasi kita sejak 2014, yang menurut data BPS mutakhir, memang menurun. Tidak menunjukkan lahir dari masyarakat yang terdidik, baik secara media maupun politik Hanya karena masing-masing pihak ngotot dengan mimpinya sendiri-sendiri. Tak terlihat bau kontestasi di sana.

Padahal baik pendukung dan penentang, pada akhirnya juga hanya akan menjadi masyarakat sia-sia, ketika sistem sosial kita tidak bisa, tidak mau, dan tidak tahu (cara) mengontrol kekuasaan. Karena masyarakat kepo.

Dongeng Lukisan Tembok

Kepada siapakah kita harus memberi kepercayaan? Kepada orang yang minta-minta kepercayaan kita, atau orang yang membuat kita percaya? Tentu saja kepada yang membuat kita percaya. Karena meminta dan membuat, berbeda nilai dan esensi, kecuali kita menyamakannya tanpa malu-malu. 

Jika ada orang yang meminta kepercayaan kita, membuat tagar ‘percayai aku dong’, dalam dunia komunikasi itu dilakukan karena mereka membutuhkan identitas. Sedang berkampanye, sedang memperjuangkan sesuatu, di tengah rendahnya social trust kita dengan modal social branding. Untuk mendapat kepercayaan sosial, merk dagang sosialnya perlu dibuat dulu.

Ups, nggak usah sensi. Ini cerita sederhana, yang berulang sudah diceritakan. Tidak sepenting dan seheroik cerita Anda hari-hari ini. Tapi saya percaya, karena Anda memang terpercaya. 

Hatta, adalah dua pasien, yang keduanya menderita sakit parah, dalam satu kamar di rumah sakit. Yang satu menderita penyakit yang mengharuskannya duduk saban sore di tempat tidur selama satu jam, untuk mengosongkan cairan dalam paru-parunya. Kebetulan, tempat tidurnya tepat di sisi jendela kamar. Pasien satunya, harus berbaring di atas bed dengan mata tertutup.

Setiap hari mereka saling bercakap selama berjam-jam. Membicarakan tentang rumah, pekerjaan, keluarga, interaksi sosial mereka, tempat-tempat yang pernah mereka kunjungi,....

Pasien yang tiap sore dibolehkan duduk dan memandangi jendela, selalu menceritakan apa yang dilihat di luar jendela. Sementara yang diharuskan terus berbaring, merasa begitu senang dan bergairah mendengarkan. Betapa indah semuanya itu. Tentang langit biru dan bunga merekah. Apalagi ketika cerita tentang karnaval, bahagianya para keluarga dalam car free day, meriahnya demo, dan sejenis itu.

Demikianlah, hingga waktu yang tak punya kaki itu pun berjalan. Pasien yang selalu duduk menatap luar jendela diperbolehkan pulang. Tentu saja karena dinyatakan sudah sembuh oleh dokter. Tak usah saya cerita kisah perpisahan keduanya. Sampeyan lebih bisa bikin yang mengharu-biru-hijau-kuning-kelabu.

Singkat cerita, pasien yang selama ini hanya berbaring di ranjang dengan mata tertutup, meminta pindah pada bed di sisi jendela. Demikianlah, akhirnya pasien itu dipindahkan. Dengan perlahan dan kesakitan, ia memaksa dirinya untuk bangun. Ia ingin sekali melihat keindahan dunia luar jendela.

Betapa senang akhirnya, ia bisa duduk menghadap jendela. Tapi, harapan untuk pemandangan indah, sebagaimana cerita temannya, tak ia dapatkan. Perlahan ia melongokkan kepala ke jendela. Apa yang dilihat? Grueeengngng, ternyata jendela itu menghadap ke sebuah tembok putih kosong melompong, bahkan berjamur dan retak-retak! Tembok yang hanya berjarak satu meter dari jendela!

Moral Dongeng: Undanglah seniman mural, untuk menggambari tembok Anda!

Kethoprak PKI

“Berbeda dengan wayang yang disebut sebagai kesenian orang berada,” ujar Trisno Pelok Santoso, dosen FSP-ISI Surakarta, “kethoprak itu kesenian orang bawah,”
Menurut Barbara Hatley, professor emeritus Universitas Tasmania, pada 1925 rombongan kethoprak Krida Madya Utama Surakarta melawat ke Klaten, Prambanan, kemudian berpentas di dusun Demangan, Yogyakarta. Kethoprak merebak di kota ini, dan lebih disempurnakan. Tema cerita mengambil babad dan sejarah, namun kostum tak boleh menyamai pakaian kebesaran keraton. 

Seperempat abad kemudian, pada 1955, kethoprak profesional (tobongan) menjamur. Banyak grup kethoprak bersaing dalam kreasi cerita dan teknik pementasan. Namun sebagai kesenian orang bawah, kethoprak tak luput pergesekan politik. Kelompok kethoprak terbagi dua: LKN (PNI) dan Lekra (PKI). BAKOKSI (Badan Kontak Organisasi Kethoprak Seluruh Indonesia), yang berhaluan komunis, menaungi 275 grup (1957) dan menjadi 371 grup (1964). 

Lakon-lakon kethoprak menjadi corong politik. Lekra memanfaatkan kethoprak sebagai sarana perjuangan dan propaganda. Mereka mengubah seni tradisional menjadi seni progresif revolusioner. Kethoprak Mataram Krida Mardi, dibawah naungan Lekra, menurut Hersri, menjadi ‘Kethoprak Rakyat Jawa’. 

Saat menampilkan lakon Bandung Bandawasa, berbeda dengan cerita konvensional. Yang semestinya berkisah tentang kesatria membangun seribu candi berkat bantuan jin, diubah membangun candi dengan cara kerja paksa. Cerita seperti itu malah digandrungi petani, buruh, dan rakyat kelas bawah. 

Namun meledaknya Peristiwa 30 September 1965, menjadi awal bencana. Grup-grup kethoprak di bawah Lekra, tak ayal dituding antek PKI. Termasuk Kadariyah, primadona Kridha Mardi (wafat April 2016 lalu). Ia dituding sebagai Gerwani, ditangkap 2 November 1965. Suyatin, suaminya, selamat karena ikut grup kethoprak dan dagelan Japendi (Jawatan Penerangan Daerah Istimewa Yogyakarta). Tapi Bondan Nusantara, anak mereka yang masih SMP, dikeluarkan dari sekolah dengan tudingan tersangkut PKI. Anak sekecil itu? Iya, dulu. Kini ia orang besar di dunia kethoprak.

Sejak itu, kehidupan seniman kethoprak tak menentu. Mereka ditangkap dan dipenjarakan, dianggap berafiliasi dengan PKI. Tjokro Djadi, anggota Fraksi PKI DPRD Yogyakarta, juga ketua Bakoksi, hilang dan diduga dieksekusi. Sasmito, pengurus Krida Mardi dan anggota DPRD Kota Yogya, ditahan di Pulau Buru selama 13 tahun. Kadariyah, selama 7 tahun dibui di Semarang dan Ambarawa, tanpa pengadilan. Bukan anggota Lekra, namun karena dalam Pemilu 1955 ia nyoblos PKI. 

Pada dekade 70-an, zaman Soeharto, kethoprak tobong digunakan sebagai sarana menyampaikan program pemerintah. Si jahat harus berbaju merah, dan tokoh baik berkostum kuning. Para niyaga, juga berseragam kuning-kuning. Di sungai, waktu itu, juga banyak kuning-kuning.

Indonesia Bermedsos


Apakah yang bisa membuat kita berhubungan, berkomunikasi, berteman, atau sebaliknya, bermusuhan, di dunia maya (dunia maya yang dimaksudkan tentu, ketika kita bisa ‘bertemu’ tidak secara fisik, melainkan menggunakan perantara media komunikasi), seperti medsos?

Jawaban sementara: Bisa jadi kesamaan. Entah itu kesamaan pikiran, kesukaan, minat, partai, ras, profesi, atau kepentingan yang bisa dipertemukan dari hal itu. Maka tak heran, meski belum pernah bertemu fisik, berjabat tangan, beradu muka, kita bisa temenan atau berantem.
Kita tidak berada dalam jaman ketika Zhuang Zi, filsuf dari China, mengatakan; Kodok di dasar sumur tidak bisa diibaratkan sebagai laut, ulat di musim panas tidak bisa diibaratkan sebagai es. Mungkin mirip banyak rumput belukar di dalam hatinya, seperti kata Mark Zuckerbergh, mereka enggan membuka hati agar bisa menerima sinar matahari yang begitu elok.

Saat ini zaman internet. Walapun ulat musim panas belum pernah merasakan musim dingin, kita bisa menggunakan teknologi untuk membuat mereka merasakan musim dingin. Begitupun kodok yang belum pernah melihat lautan, kita mampu membuat mereka merasakan seperti apa lautan. Saat ini berbagai hal dapat diwujudkan dengan teknologi.
Tapi Mark hanya melihat kebisaan teknologinya, belum pada persoalan tingkat akselerasi penggunanya. Kalau melihat proses perubahan sosial di lingkungannya, wajar Amerika bisa melahirkan medsos bernama fesbuk, atau apalah. Tapi di Indonesia? Fesbuk adalah medsos yang lahir sebagai produk pakai dengan latar belakang sejarah yang beda di Indonesia. 

Orang Indonesia suka ngerumpi, bergosip, mungkin Mark benar dan optimis dengan pasar medsos di Indonesia. Apalagi Negara dengan 250 juta manusia yang sangat beragam budayanya, tingkat ekonominya, pendidikannya, dan sebagainya. Kenapa lalu-lintas di Jakarta macet? Hanya karena over-loaded? Bagaimana tingkat kesadaran pengguna, tingkat ketaatan aturan untuk kepentingan bersama? Pelanggar di sini bisa mengatakan pelanggaran dilakukan oleh orang lain pula. Dan penegak aturannya juga melanggar.

Masing-masing orang akan punya argumen, apalagi bagi yang tidak setuju, tidak sependapat, dan berlawanan kepentingan. Kita tidak terlatih untuk berbagai-bagai pandangan yang berbeda. Medsos yang sebenarnya bisa menjadi penguatan civil society, bisa berbalik arah. Menyitir pendapat Max Lane; “Pada tahun 1965 Sukarno masih berpesan bahwa Revolusi (Nasional) Belum Selesai, nation-building dan character-building belum selesai. Apakah revolusi tersebut terus berkembang selama Orde Baru? Tidak. Selama Orde Baru Indonesia mengalami kontra-revolusi dengan politik a-nasional,…”

Penguatan Negara, tak bisa hanya berharap pada Negara hadir, tetapi juga rakyat yang hadir. Yakni, rakyat yang kuat, berani, kritis, mampu menghargai keberagaman dan sabar memprosesnya. Kita sering tak sabar dalam hal ini. Apalagi kalau sudah mendaku paling benar, dan paling penting. Selamat bermedsos.

Politik Resiko Perjuangan

Menyimak kata-kata Boy Rafli Amar dalam acara Indonesia Lawyer Club semalam (2/8), kemungkinan Haris Azhar dari KontraS, ditetapkan sebagai tersangka. Postingannya di fesbuk soal tudingan Freddy Budiman, menjadi pangkal soal. Semoga saya salah.

Menurut FB, sebagaimana dilansir HA, semua aparat Negara, entah itu Polisi, BNN, TNI, Bea Cukai, dan lain sebagainya, terlibat dalam bisnis narkoba. Sebesar 450 milyar rupiah konon digelontorkan FB kepada mereka. Persoalannya, pengakuan FB, yang disampaikan HA pada 2014 itu, baru dipublikasikan pada saat kritis. Dan FB sebagai ‘saksi mahkota’ kini sudah tewas.

Tentu saja apa yang dilakukan HA dengan menyebarkan informasi itu akan terasa sumir, dan lemah secara hukum. Apakah HA tidak menyadari konsekuensi ini? Tulisan ini tidak dalam rangka melemahkan pejuangan HA, apalagi perjuangan KontraS. Yang saya khawatirkan, semua tudingan FB akan dimentahkan. Yang dituding akan membuat barikade, dan FB tak bisa lagi melakukan verifikasi. Mengenai ocehan FB, hal itu sudah menjadi rahasia umum. Semut merah pun tahu. Masalahnya semua sebatas rumors.

Kalau kita berkhidmat pada goal-target memberantas hal itu, saya kira ini persoalan taktik dan strategi perjuangan. Langkah HA menjadi terasa lemah. Ikannya lepas airnya tohor. Alasan HA, tugas institusi Negara membuktikan tudingan FB, tentu saja. Tapi membiarkan orang asal melempar tudingan, juga aneh bin ajaib. Siapa FB ini? Pahlawan?

Jika HA tidak percaya pada aparat penegak hukum, atau para birokrat kita, saya kira tetap ada jalan lain yang lebih strategis. Apalagi jika benar-benar pengakuan FB confirmed dan dilengkapi data. Tapi tentu lain halnya, jika tak ada lagi yang bisa kita percaya di negeri ini. Mengikuti ajakan Kwik Kian Gie, melakukan kudeta sebagai jalan perubahan? 

Apa yang dilakukan HA, tak jauh beda yang dilakukan komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, berkait kasus mahasiswa Papua di Yogyakarta. Hanya panas di permukaan, tapi tanpa solusi. Lebih suka mengobarkan masalah di media, tetapi sama sekali tak punya solusi di bawah atau di lapangan. 

Apa yang dilakukan oleh Gun Retno dan para perempuan Kendeng, dalam mencari solusi pendirian pabrik semen di daerahnya, lebih strategis dan membuahkan hasil. Mentognya upaya mencari keadilan dalam sistem hukum, dan sikap penguasa di daerah, bisa dimediasi presiden. Jangan dinafikan, Jokowi di luar keterbatasannya, tetap membuka jalur kampus dan lsm untuk pijakannya. Jangan menutup fakta ini, kecuali Anda memang suka rebutan peran. 

Apa yang dikatakan KontraS (penersangkaan HA akan menjadi preseden, membuat rakyat takut melapor), saya kira tak segawat itu. Rakyat akan tetap berani melapor, menuliskan pikiran dan gugatannya, sekiranya mempunyai dasar kuat mengenai hal itu. 

Bahwa selalu ada resiko perjuangan, tentu saja. Untuk alasan itulah Anda berada di sana, demi kebenaran dan keadilan. Bukan demi ini-itu yang ecek-ecek. Kecuali memang itu yang dicari!

Palsu

Di Indonesia ini, ada begitu banyak hal-hal palsu. Bahkan kita tahu, ada vaksin palsu, kartu BPJS palsu. Dan kepalsuan dua hal terakhir itu, merembet pada tudingan pemerintahan palsu, janji-janji palsu, bahkan presiden palsu.

Seolah kita manusia aseli anti kepalsuan. Celakanya, kita selalu menganggap diri sendiri aseli, sementara orang lain adalah palsu. Karena kita menganggap bahwa aseli adalah mulia, palsu adalah hina-dina. Padahal aseli dan palsu sesuatu yang melekat dalam kehidupan. Sejak awal sudah ada istilah Tuhan Palsu, Nabi Palsu. Dalam keseharian kita juga mengenal uang palsu dan beras palsu. 

Palsu dan aseli, adalah pertarungan abadi kehidupan itu sendiri. Ia adalah koin kehidupan. Bukankah ada sebutan hidup yang palsu? Makanya kenapa ada istilah; Dunia panggung sandiwara!

Jika berkait tentang nilai, persoalan terpenting sesungguhnya bukan hanya pada pengetahuan saja, melainkan juga sikap. Bagaimana pengetahuan dan sikap kita sendiri atas yang bernama palsu dan aseli itu.

Mengapa muncul ijasah palsu, tas bermerk palsu, janji palsu, cinta palsu, kemuliaan yang palsu, pernyataan palsu, testimony palsu, sumpah jabatan palsu, bahkan sampai pada akun fesbuk palsu, beragama palsu? Bagaimana dengan kaki palsu, gigi palsu, jantung palsu, atau alis palsu? Bagaimana bisa ada istilah aspal, aseli tapi palsu? Kompromi atau munafik? Atau berkompromi dengan kemunafikan, alias permisif?

Dimana sumber masalahnya? Pengetahuan dan sikap kita, serta itikad atas sesuatu yang akan lebih menentukan. Semuanya berangkat dari nilai-nilai pribadi yang ada dalam diri kita sendiri. Konon agama sumber ajaran moral manusia. Tapi mengapa orang beragama tak terhindar dari nilai-nilai kepalsuan?

Bukan pada nilai agamanya, tapi nilai keberagamaannya. Belum ketemu bukti ada agama mengajarkan keburukan. Semua ajaran mulia dan memuliakan kehidupan. Praktiknya? Praktik adalah ranah si pemakai. Disitu, orang beragama bisa berkelakuan palsu. Tidak sejalan dengan ajaran agamanya. 

Enstein mengatakan beragama tanpa ilmu adalah buta. Tapi orang berilmu juga bukan jaminan sikap dan perilaku seperti pengetahuannya tentang kebaikan (sebagaimana hal itu diketahuinya dari nilai-nilai ajaran agama). 

Soal palsu dan aseli dalam segala sendi kehidupan, lebih tergantung pada sikap dan karakter manusia. Tak hanya tergantung pada agama atau ilmu-pengetahuan. Kemampuan mengolah nilai-nilai dua hal tersebut, dalam praksis kehidupan sehari-hari, menjadi ukurannya. 

Kemampuan untuk mengolah nilai-nilai prinsip kehidupan, itulah yang akan menentukan di tingkat praksis atau bagaimana outputnya. Dalam filsafat tari gagrak Ngayogyakarta; sawiji, greged, sengguh, ora mingkuh. Antara yang diketahui dan dilakukan, adalah satu kesatuan. 

Kalau tidak tahu? Belajar. Kalau tidak bisa? Latihan. Bukannya langsung marah-marah. Kelihatan bodohnya.