Senin, Juni 12, 2017

Manusia Gerobak: Jakarta Paska Ahok

“Banjir, kemiskinan, itu bisnis,…!” demikian kata Mas Uut, manusia gerobak yang pernah menghebohkan Jakarta tahun 1988. Fotonya menjadi ikon setelah ditayangkan harian Kompas waktu itu, sehabis lapaknya terbakar habis.

Mas Uut (58), secara tak sengaja saya bertemu dengannya di kota Malang, di rumah orangtuanya. Ia adalah manusia gelandangan, tukang pungut sampah dan barang rongsok. Ketua Laskar Mandiri yang pernah mendapat penghargaan dari Soeharto.

Drop Out dari kampusnya, dengan mengambil mata kuliah akuntansi, Mas Uut pergi ke Jakarta. Tanpa saudara dan ijazah. Tapi dia seorang gelandangan yang cerdik, dan fasih mengutip Aristoteles dalam omongannya.

Dengan mengenali lingkungannya, ia bisa mendapatkan 6 hektar lahan tak jauh dari daerah Kampung Pulo. Ia bangun lapak untuk menampung segala macam sampah. Itu bisnis yang mengiurkan. Dari sini ia berani berkeluarga, hingga punya cucu. Dan tiba-tiba lapaknya terbakar.

Ia kemudian lontang-lantung lagi di jalanan, Menyeret gerobak penuh barang-barang bisnisnya. Termasuk selalu membawa cucu yang ia bawa ke mana-mana, karena memang tak punya tempat tinggal.

Manusia gerobak adalah fenomena Jakarta, kota ke 6 terbanyak dalam hal ini di antara 25 negara di dunia. Istilah manusia gerobak adalah untuk para tunawisma, kaum pendatang di ibukota, tanpa identitas kependudukan (DKI). Mencari nafkah di jalanan, dengan “rumah nomaden”. Di dalam gerobak, bukan hanya sampah dan rongsokan, melainkan juga tempat menyimpan pakaian, perabotan dan kekayaannya.

Mas Uut manusia gerobak yang bisa menyiasati hidup di tengah kerasnya belantara metropolitan. Hingga ia dapatkan lagi daerah kekuasaan, dan rupiah kembali berputar dalam kehidupannya. Ia sendiri bukan keturunan orang miskin. Kini ia sedang balik ke daerah, karena menunggui rumah warisan yang mewah dengan segala isinya. “Tapi nggak betah, pengen segera kembali kerja,” katanya. Ia meninggalkan isteri dan anak yang masih menunggui kerajaan lapaknya di Jakarta.

“Banyak orang di daerah yang berlagak kaya padahal miskin,” kata Mas Uut sembari nyedot es dawet plastikan untuk berbuka puasa. “Sementara di Jakarta, banyak orang gampang mendapatkan duit tetapi dengan berlagak miskin.”

Mas Uut pernah menjadi anggota dewan (DPR-RI utusan ‘laskar mandiri’) di jaman Soeharto. Mengenali hampir semua sisi daerah kumuh dengan para centeng dan jagoannya. Ia bisa menyebut di mana daerah-daerah langganan banjir, sebagai ladang bisnis yang basah. Menjual kemiskinan dan penderitaan, untuk mengais sumbangan sosial dari pemerintah dan swasta.

“Tapi sesunggunhya, itu hanya sandiwara. Banjir memang dipelihara. Makanya mereka tidak suka dengan Ahok yang suka beres-beres, mengangkat mereka ke rusun,…” kata Mas Uut, yang mengatakan kasus kabel telpon masuk ke gorong-gorong, adalah ulah mereka yang suka membisniskan banjir itu.

Dengan banjir, mereka akan mudah mendapatkan uang dan segala bentuk bantuan sosial. Biasanya di wilayah korban itu, jumlah penduduk mendadak bertambah. Menurut Mas Uut, pada saat seperti itu, banyak yang membawa sanak saudara mereka dari daerah, untuk mendapatkan bantuan sebanyak-banyaknya. Saya ingat, ketika masih kerja di dekat Kampung Melayu, ketika kawasan itu dilanda banjir, banyak nasi bungkus dihanyutkan ke sungai. Para korban tidak membutuhkannya lagi. Sumbangan nasi bungkus selalu berlebih.

Bagi Mas Uut, orang-orang seperti Rama Sandyawan, juga para pendemo yang selalu membela rakyat miskin itu, baik-baik saja adanya. Sayangnya, mereka adalah orang baik yang naif. Tidak mengerti masalah sebenarnya, meski mereka berada di lapangan.

Orang seperti Ahok, kata Mas Uut, menjadi musuh bagi mereka yang kehilangan nafkah dari munculnya ketertiban kota. Bantaran sungai di Jakarta, adalah area bisnis yang mengiurkan. Meski Ahok bilang rusun jauh lebih murah (dibanding jika masyarakat menyewa rumah bedeng pinggir kali dengan minimal Rp 500 ribu), tetapi mereka bisa mengatakan Ahok tega menggusur rakyat miskin.

Apa yang terjadi di dekat RPTRA Kalijodo, membuktikan hal itu. Hilangnya gubernur macam Ahok, adalah kembali bangkitnya kesemrawutan, dan memberikan ruang bermain bagi para preman di segala level. Entah itu di DPRD, bahkan sampai Walikota, Camat, Lurah, RW, RT untuk bermain-main kembali lebih leluasa.

Persoalan kita adalah soal kemiskinan dan kebodohan, yang memang pada kekuasaan korup hal itu dipelihara, untuk dieksploitasi. Jika rakyat masih bisa terus dibohongi ‘pakai’ jargon-jargon politik demokrasi, kekuasaan yang korup akan kembali digdaya, meski dipenuhi pernyataan-pernyataan sloganistik pro rakyat dan pro kemiskinan. Itu sebabnya, Ahok bisa digusur dengan isu agama dan ras. Tak ada kaitan dengan reputasi, dan demokrasi bisa memberikan kemenangan pada yang tidak mementingkan kualitas.

Seperti soal listrik naik, yang sebetulnya hal tersebut menjalankan keputusan dan desakan DPR (untuk kelak memunculkan listrik swasta). Namun mereka bisa memproduksi isu, bahwa pemerintah tidak pro-rakyat. Plintiran-plintiran politik semacam itu, dimainkan terus karena rakyat dianggap bodoh (dan miskin). Mereka ini sensitive dengan kata-kata sloganistik yang terkesan populis.

Riset Danang Widoyoko tentang ‘Kebijakan Ekonomi Ahok & Pertarungan Ekonomi Pasar vs Ekonomi Negara’ (2017), menunjuk fakta dan data menarik. Yang selama ini dikritik sebagai pro pengembang, dan menjadi acuan para aktivisis yang berseberangan dengan Ahok, sesungguhnya mengarah pada penguatan peran negara, melalui BUMN dan BUMD di sektor konstruksi. Penghematan anggaran Jakarta yang dicapai melalui efisiensi birokrasi, digunakan untuk injeksi modal BUMD (sebesar Rp 12 triliunan, berlipat dari alokasi di era Fauzi Bowo yang hanya Rp 1,12 triliun).

Dengan cara itu, Ahok membatalkan proyek MRT yang dikelola oleh Ortus, konsorsium usaha Edward Soerjadjaja dan Bukaka milik Jusuf Kalla. Pantaslah jika Jusuf Kalla bisa tertawa lebar dengan tersingkirnya Ahok, dan kemenangan Anies jagoannya.

Kekalahan Ahok akan menjadi titik balik dominasi swasta di sektor konstruksi Jakarta, mengingat komitmen dari Anies dan Sandi untuk memberi porsi yang besar kepada pihak swasta, mengurangi peran negara (BUMN dan BUMD). Ini yang dikatakan oleh Danang Widoyoko, sebagai pertarungan antara state led dengan market led economies.

Tetapi apakah rakyat proporsional, juga khususnya para aktivis demokrasi yang anti Ahok, melihat hal ini? Para aktivis progresif biasanya hanya tertarik pada isu-isu sexy yang latent, seperti eksploitasi kemiskinan dan kebodohan, namun pada sisi bersamaan mereka tidak ngerti soal game theory.

Tentu saja daya kritis perlu. Tetapi bukan daya kritis sebagaimana Amien Rais, Fadli Zon atau Fakrie Hamzah. Karena kata ‘kritis’ pada mereka, lebih dalam arti berada pada kondisi sakaratul maut, kehilangan proporsionalitas.

Mengkritisi calon pemimpin, dalam setiap kontestasi demokrasi adalah penting. Proses demokrasi akan memberi kesempatan untuk memilih lesser of the two evils. Namun ketika kita tidak ngerti game theory, tak memahami peta kepolitikan, bisa jadi agenda puluhan tahun berantakan seketika. Membutuhkan waktu untuk membangun kembali. Sembilanbelas tahun reformasi, kita belum bisa lepas dari soehartoisme.

Kekalahan Hillary Clinton, dan munculnya Donald Trump, adalah pelajaran demokrasi yang menarik. Karena pandangan idealistik yang utopis, dan naif, membuat para aktivis ngawur menyerang Hillary. Kemenangan Trump menyodorkan tragedi, bagaimana kerja keras puluhan tahun di bidang climate change, kesetaraan, dan demokrasi itu sendiri, dalam bahaya.

Ketika beberapa aktivis demokrasi dan HAM menyerang Ahok, dalam kasus Sumber Waras, reklamasi pantai, dan penggusuran pemukiman di bantaran sungai; apakah dengan terpilihnya Anies akan berhenti? Soal korupsi, kepemimpinan yang kompromistis memberi ruang negosiasi yang longgar. Ahok dalam hal ini lebih independen, meski karena itu tidak menyenangkan bagi DPRD maupun bahkan Mendagri. Penggusuran dengan berbagai bentuknya, juga akan terus berjalan. Kecuali Anies-Sandi berkompromi, untuk menjadikan Ibukota makin kumuh, dan para preman atau jagoan kembali bersimaharajalela.

Pada sisi itulah, menjadi pejuang rakyat tentu baik saja, sebagaimana kata-kata Mas Uut si manusia gerobak. Tetapi menjadi idealis naif, atau dungu, apalagi tak ngerti politik dan tak punya sensibilitas mengenai game theory, menjadi tidak strategis. Kenapa? Karena justeru kehadirannya hanya akan memperkokoh para pendusta, yang justru lebih menyengsarakan rakyat. Walaupun tampak tujuannya baik, idealis, pro-rakyat miskin, dan seolah populis. Tapi kalau dungu, ‘gimana

Minggu, April 30, 2017

Indonesia Menolak Para Rasis

Kemenangan Anies R. Baswedan dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, bukan hanya soal bahwa Ahok lebih tidak baik atau kurang santun dibanding Anies. Sebagaimana keyakinan Eep Saefulloh Fatah, adalah sesuatu yang dengan sengaja memang dikapitalisasi untuk menyulut sentimen agama, menjatuhkan lawan. Dengan sadar hal itu dilakukan untuk meraih kemenangan. Dalam kontestasi, semua sah, karena tujuannya adalah menang. 

Tak peduli kemenangan diraih dengan cara-cara yang bukan saja melanggar aturan Pilkada, melainkan juga membenarkan tak pentingnya etika dan moral dalam berpolitik. Pernyataan-pernyataan Anies, setelah kemenangan, secara persisten menjelaskan sikap sebenarnya, yang memang intoleran terhadap keberagaman. 

Apa yang dikata MUI (soal penodaan dan penistaan agama), atau alasan Eep Syaifulloh sebagai konsultan politik Anies, juga Buni Yani, Neno Warisman, Prabowo, Rizieq Shihab, Anies, dan mereka yang kompak melihat kasus Ahok di Pulau Seribu sebagai penistaan agama, sudah cukup jelas. Perdebatan tak perlu lagi, wong soal kiriman bunga (yang sangat sederhana itu), menjadi begitu rumit. Kejujuran dan ketulusan, tak bisa dilihat, karena sudah mata gelap. 

Hal itu menjelaskan bagaimana pilihan ideologi masing-masing, sebagaimana perdebatan Sukarno cum suis di kubu nasionalis, dengan mereka yang ingin menegakkan Piagam Jakarta di Indonesia Raya yang beragam. Medsos sekelas blogspot, fesbuk, twitter, bukan media strategis untuk itu, kecuali hanya untuk propaganda, monolog, atau penyebaran fitnah dan hoax. Meski pun hormat saya pada para penggiat medsos macam Sumanto Al Qurtuby, Ade Armando, Denny Siregar, dan teman-teman lain, yang terus menulis dan melayani ejek-mengejek dengan kaum takfiri, wahabi, para khilafiyah itu. Tapi apa hasilnya?

Pada sisi lain, hal itu hanya memberi panggung serta energi bagi mereka para mata-gelap. Walaupun bisa jadi kita merasa kepuasan psikologis, setidaknya mengurangi rasa pedih melihat kekalahan Ahok dan kemenangan Anies. Tapi, itu baru sejumput soal di awal. Indonesia akan menghadapi Pemilu 2019. Dan dengan kemenangan Pilkada DKI Jakarta 2017, terang benderang kini sudah dirancang, bagaimana mereka akan memakai kesuksesan Jakarta, sebagai pola meraih kemenangan.

Bully-membully di medsos, cukup menyenangkan. Tapi, apa selanjutnya? Para Ahokers misalnya, mungkin merasa enjoy dengan hal itu. Merasa menang di atas angin. Namun mereka abai, yang diladeni adalah para die hard, kepala batu, atau mata gelap. Pilihan ideologi mereka jelas, dan senyampang bertarung di medsos (dengan kata-kata cacian yang khas dan kasar) mereka juga melakukan konsolidasi di ruang publik, di majelis takelim, di masjid. 

Sementara para Ahokers (atau yang bersimpati)? Sehabis bully-membully di medsos, kembali ke kegiatan pokok masing-masing, bekerja sebagai profesional, sendiri-sendiri, tak terorganisasi, tak terkonsolidasi. Hingga modal sosial berupa simpati pada Ahok (yang dirasa sangat artikulatif, namun) tidak operasional sama sekali. 

Kemenangan di hati, secara psikologis, tentu penting. Tetapi suara Ahok stag, karena di lapangan (yang artikulatif itu) sama sekali tak bergerak. Kekalahan Anies di putaran pertama dari Ahok, dan kebalikannya di putaran kedua, menjelaskan hal itu.

Bahwa kemenangan itu dilakukan dengan cara tidak elok (melanggar aturan, diniati tanpa etika dan moral, bahkan ada yang mengatakan bengis), memang fakta di lapangan demikian. Apakah kita akan melakukan hal yang sama? Tidak. Tetapi, bagaimana agar warga berdaya, terdidik, dan tidak takut menghadapi ancaman. Di situ pendampingan, pemberdayaan, dan konsolidasi penting, tetapi diabaikan.

Politik mata gelap kekuasaan itu, begitu permisif mengakomodasi kelompok wahabi dan kaum takfiri dalam meraih kekuasaan. Persis yang dilakukan Anies sekarang. Tampak saling memanfaatkan, tapi itu lebih busuk dan berbahaya, karena dua ideologi yang sama buruknya bersatu (yang bisa jadi pada akhirnya mereka juga akan saling serang sendiri). Lantas kapan negara Indonesia dengan strategis dan tenang bekerja untuk bangsanya, untuk rakyatnya?

Memilih dan membela Jokowi, atau siapa saja, yang mampu membendung langkah-langkah mereka yang khilafiyah itu, karena yang kita butuhkan adalah generasi baru Indonesia. Generasi transisional yang lebih dipercaya bisa melepaskan diri dari pengaruh-pengaruh militerisme dan soehartoisme, yang menjadi biang keruntuhan Indonesia ketika dalam kangkangan Orde Baru selama 30-an tahun. 

Reformasi 1998, sebuah momentum yang butuh waktu belasan tahun, untuk perlahan menemukan jalan. Tetapi dengan peristiwa Pilkada DKI Jakarta kemarin, jalan yang kita tuju hendak kembali direbut, untuk dibelokkan. 

Kita tidak ingin Indonesia set-back, menjadi seperti negara-negara Timur Tengah. Kita ingin Indonesia damai sejahtera, sebagaimana jalan yang dipilih oleh generasi Sukarno cum suis, yang memilih Pancasila sebagai jembatan keragaman. Karena itu kita perlu mendukung kepemimpinan yang lebih menjanjikan perubahan yang lebih baik. Indonesia dengan daulat rakyat, dengan rakyat yang berdaya, yang toleran atas pluralitas, dan bukannya rasis.

Ajakan berpolitik ini bukan mengajak untuk jadi politikus. Berpolitik antara lain bisa dengan menunjukkan sikap keberpihakan pribadi. Tak selalu dengan partai politik, tetapi sangat bisa dengan membangun sikap mandiri. Tahu hak dan kewajiban sebagai warga negara. Berdaya dan kritis. 

Tak membiarkan kaum elite (apalagi yang berpendidikan dan beragama) melakukan kesewenang-wenangan. Tak membiarkan mereka, para rasis, memperdaya kebodohan dan kemiskinan rakyat, dengan kesantunan retorik belaka. 


Sunardian Wirodono
Yogyakarta, 29 April 2017.

Rabu, April 26, 2017

Ahok: Saya Bukan Kafir, Tetap Melayani Walau Difitnah

Berikut nota pembelaan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terhadap tuntutan Penuntut Umum dalam perkara pidana no. 1537/Pid.B/2016/PN.JKT.UTR, yang berjudul "Tetap Melayani Walau Difitnah" dibacakan di sidang pengadilan 25 April 2017, selengkapnya:


“TETAP MELAYANI WALAU DIFITNAH” 

Bapak Ketua Majelis Hakim, dan Anggota Majelis Hakim yang saya muliakan,
Yang saya hormati :
Tim  Penuntut Umum
Polisi, TNI dan  Petugas Pengadilan
Wartawan, Hadirin dan Penasehat Hukum

Pertama-tama Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Majelis Hakim atas kesempatan, yang diberikan kepada Saya.

Setelah mengikuti jalannya persidangan, memperhatikan realitas yang terjadi selama masa kampanye Pilkada DKI Jakarta, serta mendengar dan membaca tuntutan Penuntut Umum, yang ternyata mengakui dan membenarkan bahwa saya tidak melakukan penistaan agama seperti yang dituduhkan kepada saya selama ini dan karenanya terbukti saya bukan penista/penoda agama. Saya mau tegaskan, selain saya bukan penista/penoda agama, saya juga tidak menghina suatu golongan apapun.

Kalau kita mau jujur menegakkan hukum diatas semua suku bangsa, agama, ras dan golongan, di dalam sidang semakin jelas sudah terjadi kesalahan fatal dengan memaksakan kasus yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Begitu jelas terungkap bahwa kasus ini, sejak awal adalah rekayasa politik dan merupakan pengadilan massa (trial by the mob)  yang didalangi oleh orang-orang yang sejak lama telah membenci saya dan menolak saya dan mencap saya sebagai gubernur kafir.  Mereka bahkan sudah melantik gubernur tandingan sejak tanggal 1 Desember 2014.

Orang-orang ini juga yang selalu berdemo menolak saya sebagai gubernur dan meneriaki saya sebagai pemimpin kafir. Bahkan menghalalkan untuk membunuh saya. Faktanya terbukti di dalam persidangan ini, semua Pelapor adalah anggota FPI atau ormas yang terafiliasi dengan FPI atau pihak yang sudah dikenal sebagai pembenci saya menyebut saya kafir dan bahkan ada Pelapor yang menghina iman kepercayaan saya pada Tuhan Yesus. Padahal jelas saya bukan kafir. Mengapa saya bukan kafir? Karena saya juga taat kepada Tuhan dan agama saya diakui oleh Negara.  Dan iman kepercayaan saya didasarkan pada firman Tuhan yang hidup. Itu sebabnya, pada bulan April ini, semua orang Indonesia, suka tidak suka, baru saja merayakan libur nasional pada hari kematian Tuhan Yesus (Jumat Agung) dan hari kebangkitan Yesus (Paskah) dan perayaan kenaikan Isa Almasih yaitu Tuhan Yesus ke Surga pada tanggal 25 Mei mendatang. Perlu saya ceritakan, itulah yang saya imani bahwa Tuhan Yesus mati menggantikan saya yang harusnya binasa karena dosa dan sediakan tempat di Surga setelah dia bangkit dan naik ke surga. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 15:16-20:  “Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah, bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal.”


Majelis Hakim yang saya muliakan,
Banyak tulisan yang menyatakan saya ini korban fitnah. Bahkan Penuntut Umum pun mengakui adanya peranan Buni Yani dalam perkara ini. Hal ini sesuai dengan fakta bahwa saat di Kepulauan Seribu, banyak media massa yang meliput sejak awal hingga akhir kunjungan saya dan bahkan disiarkan secara langsung yang menjadi materi pembicaraan di Kepulauan Seribu, tidak ada satupun yang mempersoalkan, keberatan atau merasa terhina atas perkataan saya tersebut. Bahkan termasuk pada saat saya diwawancara setelah dialog dengan masyarakat Kepulauan Seribu. Namun baru menjadi masalah 9 (sembilan) hari kemudian, tepatnya tanggal 6 Oktober 2016 setelah Buni Yani memposting potongan video sambutan saya dengan menambah kalimat yang sangat provokatif, barulah terjadi pelaporan dari orang-orang yang mengaku merasa terhina, padahal mereka tidak pernah mendengar langsung bahkan tidak pernah menonton video sambutan saya secara utuh.

Adapun salah satu tulisan yang menyatakan saya ini korban fitnah adalah dari Goenawan Mohammad  : “Stigma itu bermula dari fitnah. Ahok tidak menghina agama Islam, tapi tuduhan itu tiap hari diulang – ulang; seperti kata ahli propaganda Nazi Jerman, dusta yang terus – menerus diulang akan menjadi “kebenaran”. Kita mendengarnya di masjid – masjid, di media sosial, di percakapan sehari – hari, sangkaan itu menjadi bukan sangkaan, tapi sudah kepastian. Ahok pun harus diusut oleh pengadilan, dengan undang – undang “penistaan agama” yang diproduksi rezim Orde Baru, sebuah undang – undang yang batas pelanggarannya tak jelas, dan tak jelas pula siapa yang sah mewakili agama yang dinista itu. Walhasil, Ahok diperlakukan tidak adil dalam tiga hal (1) difitnah, (2) dinyatakan bersalah sebelum pengadilan, (3) diadili dengan hukum yang meragukan. Mengakui adanya ketidakadilan di dalam kasus ini tapi bertepuk tangan untuk kekalahan politik Ahok, yang tidak bisa diubah, sebuah ketidakjujuran.”

Majelis Hakim yang saya muliakan,
Sebuah ketidakjujuran memang telah terjadi, tetapi kita bisa mengubahnya kalau kita mau jujur dan melihat dengan mata hati perjalanan hidup saya, apa yang telah almarhum Bapak saya ajarkan dan perbuat, khususnya dalam menjalin kekerabatan dan kemaslahatan dengan saudara-saudara Muslim, serta praktik pemerintahan yang saya jalankan yang telah berusaha sebisa mungkin untuk memberikan pelayanan terhadap harapan dan keperluan umat Islam.

Karenanya, perlu saya tegaskan apabila saya menguraikan segala keyakinan politik saya dan membeberkan semua maksud dari segala perkataan dan tindakan saya yang menjadi proses dalam perkara ini, maka itu bukan untuk mempropagandakan kebenaran atau menyatakan diri saya yang paling benar dan paling baik, tetapi semata-mata untuk menyatakan apa yang terjadi sesungguhnya seperti tulisan Goenawan Muhammad mengakui adanya ketidakadilan dalam kasus ini, supaya tidak ada lagi orang atas nama apapun mengoyakkan Bhinneka Tunggal Ika yang sudah diletakkan sebagai fondasi oleh para pendiri bangsa (founding fathers).



Majelis Hakim yang saya muliakan,
Ketika saya memilih untuk mengabdi melayani bangsa tercinta ini, saya masuk ke pemerintahan dengan kesadaran penuh untuk mensejahterakan rakyat – otak, perut dan dompet penuh. Untuk itu, ketika saya memberikan sambutan di Pulau Pramuka, saya memulai dengan kalimat bahwa saya mau cerita ini, biar Bapak Ibu semangat. Dari sambutan saya, jelas sekali bahwa saya hanya punya satu niat saja agar warga tebal kantongnya, mau ambil program yang sangat menguntungkan ini. Terbukti Penuntut Umum mengakui bahwa saya tidak punya niat sedikitpun untuk menghina, menista/menodai agama. Dan saya tegaskan, saya pun tidak punya niat sedikitpun untuk menghina golongan tertentu.

Tetapi niat baik dan pengabdian saya ternyata tidak cukup !

Judy Latif menulis, “Nasionalisme bukan soal dari mana kita bermula, melainkan apa yang kita perbuat. Bahwa kita menjadi makan dari daratan dan lautan kepulauan ini, minum dari air yang terpancar dari perut bumi dan sungai yang mengalir di sini, serta menghirup oksigen dari atmosfir alam raya nusantara ini. Maka, kita punya hutang budi kehormatan terhadap Tanah Air ini. Dimana Bumi dipijak, di sana langit dijunjung.



Kecintaan kepada Nusa Bangsa tanpa mengenal asal – usul itu ditunjukkan oleh Pahlawan Nasional Keturunan Tionghoa, Laksamana Muda John Lie (Jahja Daniel Dharma). Lahir di Manado, 9 Maret 1911, jalan hidupnya mengambil jalur “menyimpang” dengan meninggalkan zona nyaman demi mengabdi kepada Ibu Pertiwi lewat jalur ketentaraan. Ketulusan pengabdian dan kecintaannya pada Nusa Bangsa Indonesia, membuat John Lie memiliki pandangan tersendiri tentang  apa yang disebut sebagai “pribumi” dan “non Pribumi”. Menurutnya orang pribumi adalah orang – orang yang pancasilais, sapta margais, yang jelas – jelas membela kepentingan negara dan bangsa. Sedangkan non-pribumi adalah mereka yang suka korupsi dan merugikan kepentingan Nasional. “Mereka itu sama juga menusuk bangsa kita dari belakang. Maka patutlah mereka digolongkan orang non-pribumi”.

Majelis Hakim yang saya muliakan,
Apakah kita bisa memilih untuk lahir sebagai suku atau agama apa? Tidak ! Semua KedaulatanNYA. Tetapi kita bisa memilih untuk menjadi pribumi dan mengabdi kepada nusa dan bangsa. Sayapun memilih jalur politik untuk melayani masyarakat, walaupun sebenarnya pilihan hidup saya tersebut membuat saya mengambil jalur “menyimpang” melawan arus dengan meninggalkan zona nyaman demi mengabdi kepada Ibu Pertiwi.


 Bicara mengenai melawan arus, mengingatkan saya ketika saya mengajak anak-anak yang mengunjungi saya di Balaikota untuk bersama menonton cuplikan film Finding Nemo melawan arus. Setelah itu saya menjelaskan apa pesan moral dari film Finding Nemo, sebagaimana dapat dilihat dalam video youtube yang saya kutip kembali sebagai berikut:

“Bapak mau kasih tahu melalui pelajaran ikan ini, kalian bisa lihat ngga tadi? Papanya tidak ijinkan Nemo masuk ke jaring. Ya…jadi jaring tadi, Nemo bisa keluar masuk kan? Ikan besar kan tertangkap? Kalau Nemo ga mau masuk boleh ga? boleh juga, buat apa dia membahayakan nyawanya. Dia masuk…padahal papanya khawatir, kalau masuk, ikan gitu banyak, bisa kejepit, bisa keangkat. Nah kita hidup dijaman orang-orang itu kadang-kadang berenangnya salah arah…jadi persis seperti ikan. Yang benar harus berenang ke bawah, tapi semua ikan ikut jaring ke atas. Kalau dibiarkan ikut ke atas ikan-ikan ini ketangkap akan mati ga? (jawaban anak-anak) mati! Nah bagaimana mereka bisa tau apa yang bener? Nemo yang tahu! Waktu Nemo minta berenang berlawanan arah, kira-kira orang nurut ga? Ga nurut pertama. Jadi sama, kita hidup di dunia ini…kadang kita melawan arus, melawan orang yang ke arah berbeda sama kita. Tapi kita tetap lakukan demi menyelamatkan dia, dia bilang kalau ngga si Dori bisa mati nih, ikan yang biru tadi. Jadi papanya pun mengikhlaskan…merelakan anaknya untuk masuk. Lalu ketika dia mulai teriak minta turun..Nemo..papanya tau ngga resiko Nemo? Tahu bisa kejepit mati ikan kecil. Lalu begitu terlepas, ada ngga ikan yang berterima kasih kepada Nemo yang terkapar pingsan? Tidak ada! Jadi inilah yang harus kita lakukan, sekalipun kita melawan arus semua, melawan semua orang berbeda arah, kita harus tetap teguh. Semua tidak jujur, ngga papa, asal kita sendiri jujur. Mungkin setelah itu tidak ada yang terima kasih sama kita, kita juga tidak peduli karena Tuhan yang menghitung untuk kita, bukan orang. Nah, ini pelajaran dari film ikan Nemo, jadi bukan soal ketangkap ikannya itu tadi. Jadi orang tanya sama saya, kamu siapa? Saya bilang saya hanya seekor ikan kecil Nemo di tengah Jakarta…seperti itu. Nah ini pelajaran untuk kita….(disambut tepuk tangan anak-anak)”.

Majelis Hakim yang saya muliakan,
Sambutan tepuk tangan anak-anak kecil diakhir cerita saya tersebut, memberikan saya penghiburan dan kekuatan baru untuk terus berani melawan arus menyatakan kebenaran dan melakukan kebaikan sekalipun seperti ikan kecil Nemo dilupakan, karena saya percaya di dalam Tuhan segala jerih payah kita tidak ada yang sia-sia. Tuhan yang melihat hati, mengetahui isi hati saya.

Saya hanya seekor ikan kecil Nemo di tengah Jakarta, yang akan terus menolong yang miskin dan membutuhkan (Poor dan Needy) walaupun saya difitnah dan dicaci maki, dihujat sebagai kafir serta darah kafir dianggap halal untuk dibunuh. Ironis memang, tetapi seperti Tuhan Yesus Kristus, ketika Dia diadili karena difitnah, Pilatus ingin menyelesaikan kasus fitnah ini dengan menawarkan untuk membebaskan Tuhan Yesus di depan orang banyak karena Pilatus tahu Tuhan Yesus tidak bersalah. Tetapi walaupun mengetahui kebenaran bahwa Yesus tidak bersalah, Pilatus tidak berani membebaskan Yesus karena khawatir akan terjadi pemberontakan besar dan takut kepada orang banyak. Maka dia bertanya, akankah orang-orang tersebut menerima pembebasan dan pengampunan bagi Yesus Kristus? Mereka menolak dan memilih membebaskan Barabas, seorang pembunuh, pemberontak dan penjahat keji. Orang-orang lebih memilih pembunuh keji daripada Yesus, Sang Penyembuh! Pembunuh lebih mereka sukai daripada Pemberi Hidup! Betapa butanya orang-orang tersebut karena berita bohong yang disebarkan para imam. Betapa rusaknya para imam, yang dengan bakat yang sangat hebat dan ketekunan yang sangat besar memengaruhi opini orang-orang dan mengubah mereka menjadi ganas dan penuh niat membunuh.

Walaupun Yesus disalib (Jumat Agung), Yesus tidak membenci dan memusuhi tetapi justru mengampuni mereka yang menyalibkannya dan bahkan tetap menyelamatkan mereka ketika dia bangkit (Paskah). Sebagai seorang kristen, saya diajarkan hal yang sama untuk mengampuni orang yang memfitnah, membenci dan mencaci maki saya dan memaksa saya diadili di pengadilan ini. Saya akan tetap berbuat baik karena saya tahu kasih menutupi banyak kesalahan dan kita hanya bisa mengalahkan kejahatan dengan kebaikan.

Majelis Hakim yang saya muliakan,
Seperti John Lie yang walaupun keturunan Tionghoa dan beragama Kristen, memilih untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa dan sadar dirinya adalah pribumi, demikian juga saya yang selalu sadar diri saya adalah pribumi karena seperti pesan Bapa saya, bahwa saya adalah orang Indonesia, punya hak dan kewajiban yang sama di negeri ini dan pekerjaan yang paling mulia adalah menjadi pejabat yang melayani masyarakat, karena orang miskin jangan lawan orang kaya, orang kaya jangan nantang pejabat. Kalau mau lawan pejabat yang kotor dan korupsi harus jadi pejabat”.


Majelis Hakim yang saya muliakan,
Apakah saya yang “double minoritas” di bangsa ini, keturunan Tionghoa dan Kristen, ketika saya mau melayani dan mengabdi kepada bangsa ini, yang hak dan kewajibannya dijamin oleh konstitusi selalu harus berhadapan dengan oknum politisi yang demi mencapai kekuasaan rela mengoyakkan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi dasar hidup kita berbangsa dan bernegara?

Pengadilan ini adalah bukti sejarah bahwa realita politik demokrasi bangsa ini masih jauh dari cita-cita luhur pendiri bangsa (founding fathers), yang telah meletakkan fondasi Pancasila dan UUD 1945 yang memberikan jaminan kepada setiap anak bangsa, apapun latar belakang suku, agama dan rasnya boleh menjadi apa saja di negeri ini termasuk menjadi seorang gubernur. Sayangnya, sebagian dari kita tidak berani melawan arus dan masih takut untuk membela kebenaran, keadilan dan taat pada konstitusi, sehingga secara sadar membiarkan terjadinya peradilan ini karena ketakutan pada tekanan massa.

Majelis Hakim yang saya muliakan,
Saya bersyukur, karena dalam persidangan ini saya bisa menyampaikan kebenaran yang hakiki dan saya percaya bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tentu akan mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang muncul dalam persidangan ini di mana Penuntut Umum mengakui dan membenarkan bahwa saya tidak melakukan penistaan/penodaan agama seperti yang dituduhkan kepada saya selama ini dan karenanya terbukti saya bukan penista/penoda agama.

Berdasarkan hal tersebut di atas, haruskah masih dipaksakan bahwa saya menghina suatu golongan? padahal tidak ada niat untuk memusuhi atau menghina siapapun dan tidak ada bukti bahwa saya telah mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan atau penghinaan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama Islam dan Ulama atau penghinaan terhadap suatu golongan.

Saat ini, apakah pengadilan massa (trial by the mob) yang menang atau Pengadilan demi keTuhanan Yang Maha Esa yang menang? Saya menyerahkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia, apakah saya dianggap bersalah atau saya harus dibebaskan dari tuntutan  Penuntut Umum.

Mengutip adagium yang sangat terkenal dalam hukum pidana yaitu, “lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang yang benar.”

Saya berkeyakinan bahwa Majelis Hakim akan memberikan keputusan yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan karena mengambil keputusan demi keadilan berdasarkan keTuhanan yang Maha Esa.

Keputusan Majelis Hakim akan menentukan bhinneka tunggal ika akan terkoyak atau apa yang sudah coba dikoyakkan orang akan yang akan ditenun kembali. Sebab seperti kata Gus Dur, “kita tidak boleh takut-takut. Kalau kita kehilangan keberanian, itulah yang salah, karena hidup kita hanya sekali saja demi kebenaran.”

Mungkin orang – orang yang membenci, menyerang, memaki dan menghujat saya berpikir mereka sudah berhasil mengalahkan dan menjatuhkan saya, tetapi saya percaya orang mereka-reka yang jahat, Tuhan pasti mengubahnya menjadi kebaikan. Ingat saja pepatah Tiongkok, ‘Sebelum bunyi empat paku di atas peti mati kamu, kamu tidak bisa nilai orang lain itu baik atau buruk.” Nanti kamu baru tahu apa yang saya kerjakan.

Majelis Hakim yang saya muliakan,
Biarlah sejarah akan mencatat bahwa kebhinekaan hanya dapat dipertahankan dengan menerima perbedaan dan selalu berlandaskan pada konstitusi.

Kepada semua rakyat Indonesia yang mencintai kejujuran dan menghargai kebhinnekaan semua orang-orang yang ingin hidupnya bersih, transparan dan profesional dan mau melayani bangsa ini, jangan pernah menyerah seperti  si ikan kecil Nemo, berani melawan arus sekalipun nyawa taruhannya, walaupun engkau tidak dihargai, dan tidak ada orang yang berterima kasih.



Seperti kata Bung Karno, “perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

Percayalah Tuhan tahu yang terbaik. Bangkit dan jadilah terang di tengah kegelapan korupsi, pencurian uang rakyat, ketidakjujuran dan kemunafikan juga upaya mengingkari konstitusi dan kebhinekaan yang sudah dibangun dengan keringat darah dan nyawa founding fathers kita.

Majelis Hakim yang saya muliakan.
Demikian Nota Pembelaan ini saya buat untuk mematahkan semua tuduhan dan fitnah atas sambutan saya selaku Gubernur DKI Jakarta yang sedang menjalankan tugas di Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016 dengan maksud mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program budidaya ikan kerapu, berdasarkan Pasal 31 UU Pemerintah Daerah.

Saya percaya Allah itu adalah setia dan adil, sejak awal telah mengetahui akhir cerita hidup kita. Apapun yang telah kita kerjakan dan katakan dan apapun yang telah terjadi pada kita semua adalah atas seijin Tuhan. Percayalah bahwa kekuasaan itu Tuhan yang kasih, Tuhan yang ambil. Tidak ada seorangpun bisa menjabat tanpa seijin Tuhan. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya yaitu Allah yang memulai pekerjaan yang baik diantara kita akan menyempurnakannya sampai pada akhirnya.

Jakarta, 25 April 2017
Hormat saya,
Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. 




Kamis, April 20, 2017

Terima Kasih Pak Ahok


Terimakasih Pak Ahok, saya diberi pelajaran tentang sikap tanpa kompromi, dalam politik, yang harus dibayar mahal. Anda seorang ksatria yang jujur dan tangguh, sesuatu yang sulit saya bayangkan didapatkan dari orang-orang dengan posisi Anda.

Dengan logika sederhana (karena logika saya memang sederhana), saya bisa mengerti bagaimana Anda akhirnya kalah dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017. Sesuatu yang menyedihkan saya, tetapi saya tak kehilangan kekaguman pada Anda. 

Sikap Anda yang tanpa kompromi, pada yang berjalan di luar rel atau aturan hukum, bisa disalahartikan dan diputarbalikkan. Bahkan dengan hal yang mungkin juga sudah Anda duga, yang berkait dengan isu SARA. Dan Anda terlalu naif, tak mau berdiplomasi, mengedepankan logika, hingga mudah diplintir menjadi sinis dan arogan. Sementara, di Balaikota, pada masa Anda, saya menyaksikan bagaimana kami-kami rakyat kecil ini berani mengadukan diri. 

Sekali pun saya juga mencoba memahami, bukan Anda sebenarnya sasarannya, tetapi Anda adalah anak tangga yang baik, bagi segolongan penumpang gelap, yang secara pas dan meyakinkan bisa bekerja sama. Di dalam politik, hanya lawan yang sama bisa membuat seolah seiring-sejalan.

Sebagai orang yang menghabiskan lebih dari separoh umur saya sekarang ini di Jakarta, saya merasa memang Anda gubernur Jakarta paling keren. Istilah Anda yang paling mencengangkan saya, mengadministrasi masalah sosial masyarakat, dan kalau kita menjadi pejabat pemerintah, kita bisa berbuat maksimal untuk masyarakat (sementara sekaya apapun, pengusaha akan punya keterbatasan).

Saya bermimpi, pejabat publik yang seperti Anda sangat banyak, dan akan sangat banyak. Karya nyata Anda dalam waktu yang singkat di Jakarta, telah membuktikan itu. Persoalannya, dalam pertarungan saling menjatuhkan, dalam kontestasi Pilkada itu, ibarat petinju yang diikat kaki dan tangannya, serta dibungkam mulut dan dibekap matanya, Anda tak lebih sebagai sansak yang menunggu hancur.

Oh, ya, isteri dan anak Anda, juga orang yang setype Anda. Keren. Terimakasih Pak Ahok, hormat saya pada Gubernur DKI Jakarta, yang memuliakan para staf dan pegawainya dengan gaji yang tinggi, sehingga tuntutan kinerja menjadi wajar. Juga banyaknya anak-anak muda yang Anda percaya untuk menggantikan wajah Jakarta, menjadi lebih baik.
 
Karya nyata dan kerja keras Anda, akan menjadi monumen dan dokumen bukan saja di hati masyarakat Jakarta, tetapi juga masyarakat dunia yang melihat perubahan fisik Jakarta, sehingga perlahan menjadi pantas untuk sebuah Ibukota Negara. Sungai-sungai yang mulai bersih, lingkungan kumuh mulai ditata. Birokrasi Pemda mulai membaik.
 
Meski pun jujur saja, mimpi saya bisa menikmati kopi tengah malam di cafe kaki-lima Thamrin, sebagaimana Cafe de Flore atau Les Deux Magots di Boulevard Saint Germain, barusan saya kubur. Saya cukup mendengarkan Hitam Putih Orche dari Leo Kristi saja, "Hijau-hitam keperakan, O, Jakarta,....!"

Selasa, April 11, 2017

Ketika Reformasi 1998 dan Ahok


Sesungguhnya apa yang kalian perjuangkan, ketika ikut serta dalam arus merobohkan Soeharto dan segala antek Orde Baru atas yang kalian sebut Reformasi 1998?

Saya ingin mencatatkan beberapa hal yang (lagi-lagi) atas nama pragmatisme selalu dikhianati. Ialah persoalan konsistensi yang nihil karena pada dasarnya apa yang kalian inginkan pun tak pernah lebih mulia dari yang ingin ditumbangkan. Apakah itu oleh Ken Arok atas Tunggul Ametung, Panembahan Senapati atas Sultan Pajang, Soeharto atas Sukarno, dan seterusnya.

Ke-mentah-an Reformasi 1998, tiadanya kesatuan visi yang jelas, hanya membuat negeri ini lebih menyuburkan korupsi. Bahwa ajaran Soeharto, mewabah karena menunggu ideologi politik demokrasi yang katanya semua mempunyai hak. Hingga korupsi yang paling menjijikkan melalui partai politik, menggerogoti parlemen, dan kemudian pada alasan paling absurd; Kembali ke politik identitas, karena ketidakmampuan merumuskan formulasi bagi Indonesia Raya.

Apa yang sudah disinggung Sukarno 78 tahun lampau, dan juga ditegaskan dalam Pidato 1 Juni 1945, kembali ditarik-tarik dalam perdebatan. Pertentangan lama antara kaum berpaham agamaisme (baca: Islam) dengan kaum berpaham nasionalisme.

Justeru hal itu terjadi ketika demokrasi absolutisme model Sukarno dan Soeharto tak relevan lagi di masa kini, ketika teknologi komunikasi dan informasi merevolusi dirinya, di tengah masyarakat gagap dan baru pandai bersilat jempol melalui gadget masing-masing, yang tak tahu apa itu hoax dan propaganda. Sebagaimana Mowgli tak tahu mendendangkan suara hati, karena seperti kata Baloo sang beruang, dirinya tak bisa membedakan nyanyian dengan propaganda.

Ketika pada akhirnya suara rakyat memenangkan Jokowi dalam Pilpres 2014, dan lebih sedikit yang memilih Prabowo Subianto (bekas perwira tinggi TNI-AD yang dipecat, ingat fakta hukumnya memang dipecat, bukan purnawirawan), diskursus kita ialah separo lebih menginginkan Indonesia menyongsong masa depan dengan meninggalkan omong-kosong politik, dan selebihnya mereka yang masih terbuai dengan kosakata lapuk Orde Baru (meski mungkin saja mereka percaya dengan hal itu Indonesia akan meraih kemajuan, atau bagi kaum elite dan para despotis, masih ngarep bisa bancakan).

Senyampang itu, pihak-pihak yang merasa disingkirkan atau dikalahkan oleh pandangan Sukarno, mulai mendapatkan angin, untuk memainkan politik identitas kembali. Dan di tengah kegalauan kelas menengah atas, yang rindu sorga karena sudah merasa cukup uang atau bahkan tetep saja miskin, agama adalah semacam loket untuk tiket yang mereka butuhkan. Dalam Pilpres 2014 hal itu sudah dipraktikkan. Kini sebagai ancang-ancang Pilpres 2019, test the water itu dimainkan di Jakarta. Lebih karena ada Ahok di sana, sehingga letupan masalahnya lebih powerfull.

Hingga pada akhirnya, kita hanya melihat keributannya berada di dua titik agamaisme (islam) dan nasionalisme. Dua-duanya, seperti biasa, selalu mengaku mengampu berjiwa ini dan itu, untuk meyakinkan khalayak.

Sementara kemenangan Jokowi sebetulnya hanyalah cerminan kerinduan yang sederhana. Rakyat tidak menginginkan kata-kata, mereka ingin suara pertempuran-pertempuran untuk mengubah nasib mereka, sebagaimana diujarkan oleh Gamal Abdel Nasser (1918 – 1970), dari Mesir. Suara-suara pertempuran pengubah nasib rakyat? Ya, dan itu adalah bekerja tanpa kompromi.

Tentu saja, bekerja dalam situasi transisi, bukan hanya tidak mudah, melainkan juga banyak musuh. Sebagaimana Daeng Azis yang digusur Ahok di Kalijodo, tentu saja ia dendam dan kemudian mendukung Anies Baswedan. Hanya karena dengan itulah dendamnya terpuaskan. Karena kalau Anies menang, Ahok tersingkir!

Logika sederhana itu, juga banyak kita jumpai, kenapa aktivis ini yang dulu begini sekarang jadi begitu. Aktivis yang dulu begitu sekarang jadi begini. Orang-orang yang merasa berjasa pada Reformasi 1998, tapi nasibnya masih nyungsep, juga bisa punya kejengkelan pada kekuasaan. Para timses pemenangan Jokowi atau Prabowo, atau pendukung setia SBY, juga akan begono. Ada yang aneh? Mentalitas Nusantara yang biasa saja.

Sementara di garda agamaisme (islam), kita melihat tidak adanya isyu tunggal, karena masing-masing pihak punya agenda. Ada Muhammadiyah, NU, tapi juga Parmusi, Persis, belum pula ada Syiah, Wahabi, PKS, HTI, FPI, FUI, MUI. Dan rakyat hanya disodori diskusi klasik; Pilihlah Anies jangan pilih Ahok!

Sementara para penumpang gelapnya (nggak enak nyebut namanya, nanti ngamuk mereka), juga punya agenda antara juga. Bagaimana jika Anies ternyata adalah syiah, sebagaimana gossip yang kini sedang beredar luas itu? Konstelasinya akan berubah drastis. Dan lagi-lagi politik hanya begitu penuh maneuver. Memang dikiranya jika Anies menang situasinya akan "di tangan kita", dan damai sejahtera? Bagaimana jika kemenangan itu justeru memunculkan perang baru, karena tak ada lagi musuh bersama?

Barack Obama, presiden ke44 Amerika Serikat, berujar; “Demokrasi bukan hanya kotak suara semata. Kita harus berdiri di pihak mereka yang mencari kehidupan lebih baik.” Obama adalah symbol generasi baru, segenerasi dengan terpilihnya Jokowi. Keterpilihan keduanya, memberikan sinyal perubahan yang dibutuhkan, setelah politik yang melelahkan dan penuh tipu daya. Sekali pun apa yang terjadi di Amerika sekarang, dengan kemenangan Trump, tidak dengan sendirinya menjelaskan politik identitas sebagai pilihan (karena bagaimana pun Hillary juga memiliki cacat bawaan).

Kerja-kerja-kerja, adalah bagian dari perubahan yang diharap itu. Tetapj betapa orang Indonesia lebih banyak yang memilih debat-debat-debat, wacana-wacana-wacana, dengan berbagai dalih mereka yang ndakik-ndakik. Seolah sangat akademik dan seolah paling pinter dan bener sendiri. Mereka berjualan dengan cara bodoh.

Orang “pintar” sering terlalu pede dengan kehebatannya, kata Bob Sadino (1933 – 2015). Dia merasa semuanya sudah oke dan oce berkat kepintarannya, sehingga mengabaikan suara konsumen. Orang “bodoh”, kata Bob, dia tahu konsumen seringkali lebih pintar darinya.

Karena pada intinya, demokrasi adalah mendengarkan suara rakyat dan melaksanakannya, sebagaimana diyakini Jokowi. Dan itu saya kira yang ditunggu sebagian terbesar rakyat Indonesia, yang lelah dengan dunia kepolitikan dengan para elitenya itu.

Yang dibutuhkan Indonesia ke depan, sejak kepemimpinan Jokowi dan seterusnya, mestinya adalah rakyat yang berdaya, rakyat yang kuat, dan tidak mudah ditipu oleh kekuasaan. Rakyat yang berani sebagaimana kata William Faulkner, penerima Nobel Sastra (1949), never be afraid to raise your voice for honesty and truth and compassion against injustice and lying and greed. Jangan pernah takut untuk mengangkat suaramu untuk kejujuran dan kebenaran serta kasih-sayang melawan ketidakadilan, kebohongan dan keserakahan. Jadi, apa yang kalian perjuangkan dalam Reformasi 1998, ketika ikut melongsorkan Soeharto dulu?

Ahok atau Anies untuk Jakarta? Ahok bisa jadi masih tetap lebih baik dan aman bagi Indonesia di masa kini dan mendatang. Karena kalau kita hanya menjadi pendengar para elite kekuasaan, elite partai, elite media, elite medsos, seperti dikatakan oleh Stephen King, the devil’s voice is sweet to hear!

Minggu, Februari 05, 2017

Ahok, Drama Politik Indonesia Hari-hari Ini


DRAMA POLITIK 1 | Bagian Pertama dari 2 Bagian. Jadi siapa yang diuntungkan dalam serentetan drama-drama politik kita hari ini? Kasus Rizieq Shihab bisa berbelok ke Ahok versus Kyai Ma’ruf Amin, dan menyeret-nyeret NU. Padahal menurut Kyai Ma’ruf Amin, seperti dalam BAP-nya sebagai saksi ahli dalam kasus Ahok, Gubernur DKI Jakarta itu melakukan tindakan yang tidak etis.

Kalau tidak etis, kenapa tidak diselesaikan secara etis juga? Atas hal yang diplintir di Kepulauan Seribu, Ahok sudah meminta maaf untuk hal yang tak dimaksudkannya. Namun atas nama desakan massa, juga partai yang jadi lawan Ahok (dalam proses Pilkada DKI Jakarta), kepolisian pun melakukan diskresi. Ahok yang masuk dalam kontestasi Pilkada, diproses cepat-cepat dan dibawa ke pengadilan.

Padahal mestinya, aturan sebelumnya sudah sangat bagus. Karena jika peserta kontestasi bisa dilaporkan dan diproses hukum ketika sedang mengikuti Pilkada, akan terjadi kerawanan dalam politisasi. Proses hukum bagi kandidat yang sedang dalam masalah hukum, aturan semula, barulah bisa dilakukan setelah usai pemilihan. Namun ketika polisi melakukan diskresi itu, terjadi apa yang dikhawatirkan. Polisi kemudian juga memproses dugaan korupsi yang menyeret nama Sylviana Murni, yang juga maju dalam ajang kontestasi Pilkada DKI Jakarta.

Atas hal itu, partai yang mendorong-dorong Ahok segera diperkarakan, kini balik memprotesnya setelah dulu mengatakan equality before the law (maksudnya sebagai pejabat publik, Ahok jangan dikecualikan). Tapi ketika Sylviana Murni diproses hukum pula, reaksinya berbeda. Ada politisasi katanya. Blunder 'kan, kalau politik hanya karena libido sesaat? Belum lagi masuk laporan ke KPK, Anies Baswedan diduga melakukan gratifikasi. Dan seterusnya.

Standar ganda selalu dipakai mereka yang begitu banyak punya hiden agenda. Tidak ada konsistensi, karena yang penting mana saja yang menguntungkannya. Perkara antara logika yang pertama dengan  berikutnya bertabrakan, tidak nyambung, bukan itu. Azas “pokoknya tak bersalah”,  bukan “praduga tak bersalah”. Itu juga sebenarnya secara gamblang dicontohkan oleh Rizieq Shihab cum suis. Entah itu bernama FPI atau beberapa nama yang disebut-sebut memakai kedok agama dan keulamaan.

Ujung-ujungnya, siapapun tidak boleh mengritik atau menyentuh ulama. Poin menghormati ulama, tentu saja tak ada yang salah, sebagaimana menghormati orangtua, orang pinter, orang jujur, orang mulia. Ulama sendiri artinya adalah ‘berilmu’. Tapi sejak ratusan lampau, Imam Ghazalie dalam ‘Ihya Ulumuddin’ sudah mengingatkan, bahwa di antara mereka juga terdapat ulama al su’, ulama palsu yang hanya memakai agama untuk kepentingan duniawi. Agama hanya sebagai legitimasi keuntungan, yang praktiknya (menurut Ghazalie), sesungguhnya, membuat derajat penghargaan orang terhadap agama menjadi turun. 




DRAMA POLITIK 2 | Bagian Terakhir dari 2 Bagian. Setelah proses desakan atas gorengan masalah Ahok dengan tema ‘dibohongi pakai’ berjalan tersendat, tiba-tiba di tengah perjalanan, muncul kasus Rizieq Shihab dengan Firza Husein. Bukan persoalan lingkaran makar dengan Sri Bintang Pamungkas cum suis, tetapi kaitannya dengan video porno dan chatting sex, yang konon terjadi antara Rizieq Shihab dengan Firza Husein. Ingat ada kata konon di situ, jangan mau dibohongi tanpa pakai konon. Bagaimana kebenarannya, kasus ini sudah naik ke proses penyidikan di kepolisian.

Dalam putaran masalah itu, Ahok sebenarnya sedang berada di atas angin. Tetapi tiba-tiba, dalam persidangan ke-8, angin seolah berbalik. Ahok dituding telah menghina, menistakan Kyai Ma’ruf Amin, yang bersaksi atas nama MUI, tetapi kata MUI di situ kemudian juga diserempetkan ke NU, karena Kyai Ma’ruf Amin adalah Ketua Rais Am PBNU.

Beberapa orang mengatakan Ahok dan timnya blunder. 
Padahal, lebih karena mereka tak mampu melakukan mediasi, karena fakta persidangan berbeda dengan sas-sus, pemutar-balikan fakta dan hoax yang diproduksi secara massal dan cepat. Gambarannya menjadi sempurna, Ahok bermasalah dengan kepribadiannya. Fokusnya, leadership dengan persoalan etika.

Secara formal dan normative, Kyai Ma’ruf Amin sudah memaafkan Ahok (atas kesalahan apa), tetapi gerakan di bawah terus digoreng. Beberapa petinggi MUI dan juga PBNU, terasa tak bisa menerima ‘karakter’ Ahok. Kata ‘maaf’ di situ menjadi bias. Bahkan Ketum PP Muhammadiyah juga ikut serta memojokkan Ahok, juga Sujiwo Tejo, Jusuf Kalla, dan netizen yang konon semula netral. Kebanyakan mendelegitimasi Ahok.

Senyampang itu, di sisi lain, SBY yang bolak-balik baper pengen ketemu Jokowi, tiba-tiba bisa membelokkan perhatian ke pansus penyadapan, dan berujung ke hak tanya DPR. Dari sini pula, bisa ditebak arahnya. Tinjauan kembali hak-hak penyadapan lembaga yang ditata dalam UU bisa dirombak. Para koruptor di masa lalu, masa kini, dan masa mendatang akan kembali bertempik-sorak.

Ini bukan hanya sekedar Jokowi yang dikeroyok. Negara dikepung kaum vested interest, kelompok kepentingan yang selama ini dirugikan atau disingkirkan. Dalam metadata, huruf-huruf dalam tuitan SBY (yang sohor soal curhatan ke Allah Tuhan YME), jangan-jangan kalau disusun ulang, pesan disebaliknya jadi seperti ini bunyinya: “Ya Allah, Tuhan YME. Negara kok jadi begini. Juru fitnah yang mengganggu pengganggu negeri & penentang aksi penyebar hoax berkuasa & merajalela. Kapan para mantan & yg dilemahkan menang?”

Saya tidak tahu, apakah happy-end dalam semua drama-drama itu hanya ada dalam dongeng super-hero atau cerita anak-anak Bawang Merah Bawang Putih. Dalam hal ini, apakah kita masih bisa melihat Jokowi relevan dan bisa ditolerir dari spirit Reformasi 1998?

Kita tak bisa lagi bertanya pada masa lalu. Satu titik pijak yang kini sudah banyak dilupakan, ketika kini para eksponennya pun bertarung dari kubu-kubu yang saling berhadapan. Itu bukan nara-sumber yang baik untuk ditanya.

Indonesia adalah negeri milik generasi mendatang. Merekalah yang lebih penting ditanya, apakah yang ada sekarang ini memenuhi syarat untuk memperpanjang usia NKRI? 





Sabtu, Februari 04, 2017

Netralitas, Berumah di Angin, atau Bingung?


Bengkel Teater Rendra ketika masih bermarkas di Ketanggungan, Yogyakarta
Melihat apa yang terjadi sekarang, bagaimana kita mestinya? Ikut rombongan ini-itu? Diam saja pura-pura tak tahu? Cuek bukan urusan gue? Atau pura-pura netral, agar dianggap bijak-bestari?

Di negeri ini, karena khawatir dicap berpihak, maka seseorang bersikap netral, tidak berpendapat, atau pasif. Apalagi kalau mikir nggak berani begini-begitu, karena berkaitan dengan tegaknya kendhil atau nasib. Netral, tampaknya menjadi kata-kata yang menyelamatkan.

Tapi apakah netral itu? Prof. Dr. Aloysius Sartono Kartodirdjo dengan sadar menyatakan dirinya sejarawan yang berpihak. Berpihak pada siapa? Berpihak pada yang diyakini sebagai kebenaran, berdasarkan berbagai hal yang dia pelajari, dia teliti, dia gali sumbernya, dia crosscheck, dia analisis, dan sebagainya.

Ketika Rendra berdebat dengan Ali Sadikin, sampai pada pidato kebudayaannya ketika menerima Anugerah Seni 1975, Rendra berkata; bahwa ia berumah di angin. Apakah dia ingin dibilang netral? Tidak berpihak?  Berumah di angin yang dimaksudkan Rendra, dia bebas nilai. Tidak menggaplok pada kekuasaan atau rakyat, karena kedua belah pihak bisa salah bisa benar. Ia berumah di angin agar bisa melihat esensi nilai kesemuanya.

Apakah Pak Sartono dan Pak Rendra menunjukkan perbedaan sikap? Tidak. Keduanya memuliakan hati-nurani mereka. Hati nurani yang dibimbing oleh nalar, akal-budi, dan itu terintegrasikan ke dalam pikiran dan hidup kesehariannya. Dalam istilah Prof. PM Laksono, pribadi seperti itu pribadi genah-diri, integrated, konsisten.

Pak Sartono dan Pak Rendra adalah manusia yang melihat permasalahan bukan dengan sekedar indera perasa atau perabanya doang, namun melibatkan indera ke-enam, yakni kemampuan menggabuungkan berbagai inderawinya dalam melihat persoalan kehidupan secara holistic, atau menyeluruh. Dari sana, keduanya menjadi bebas nilai, netral dalam pengertian tidak mengalami kemelakatan pada sesuatu yang verbal, tetapi mengatasi.

Sebagaimana juga dulu dikenal istilah cendekiawan, atau akademisi, berdiri di menara gading, bukan dalam rangka memisahkan diri dari kehidupan. Tetapi agar ia tetap bisa mengambil jarak. Tidak terlibat dalam praksis kehidupan, tetapi mengawang untuk membebaskan diri dari tekanan. Agar dengan demikian, ia bisa berpikir jernih, bebas dari kepentingan, untuk sampai pada penilaian hakiki.

Seorang Hakim di ruang persidangan harus bersikap netral, dalam pengertian mendengarkan semua pihak. Dalam proses persidangan, para pihak yang bersengketa tentu akan mencari dan menyodorkan kebenarannya sendiri. Disitulah perlunya cross examination, mengejar kebenaran materil dan mencoba dengan berbagai cara, untuk menguji apakah keterangan saksi atau ahli diberikan dengan benar. Saksi-saksi yang dihadirkan, akan selalu terindikasi berpihak, baik itu saksi awam atau ahli.

Saksi yang diajukan jaksa akan berpihak ke jaksa. Saksi yang diajukan lawyer pembela hukum terdakwa, akan berpihak pada terdakwa. Ketika saksi jaksa memberi keterangan, akan didalami oleh lawyer/advocat. Tapi begitu giliran saksi darinya tampil, akan dikuliti habis-habisan oleh jaksa.

Karena itulah hakim harus netral, mendengarkan semuanya ngomong. Tetapi ketika keputusan harus diambil, ia tidak bisa netral lagi. Apakah ia berpihak? Apakah dia tidak adil? Ia harus memilih dan memilah, dan mengambil keputusan yang imparsial, tidak memihak, kecuali pada siapa yang menurutnya, dengan berbagai pertimbangan selama proses peradilan, harus diputuskan bersalah atau tidak bersalah.

Kata-kata adil dalam hal ini, bisa menjadi sangat relative, karena bagi yang divonis salah akan merasa diperlakukan tidak adil, sementara tidak demikian bagi yang menang. Tetapi hidup pada hakikatnya adalah juga soal pilih-memilih ini. Jika ada yang berfatwa jodoh itu pilihan Tuhan, dan jomblo adalah pilihan sendiri, semua akan dituntun oleh sikap.

Tentu saja berbeda dalam melihat persoalan apakah berpihak pada Ahok, Agus, atau Anies? Nilai subjectivitasnya akan dibatasi dengan berbagai hal yang bersifat pribadi, emosional, dan faktor kepentingan yang melekat. Di dalam politik praktis, lebih sederhana masalahnya. Karena pertimbangan kepentingan diri-pribadi bisa lebih besar dari yang diluar. Sementara pada sikap seperti Pak Sartono dan Pak Rendra, justeru sebaliknya. Karena mereka tidak mengalami kemelekatan.

Di situ, tidak ringan bagi Ulil Absar Abdalla, misalnya, untuk menilai Ahok dengan Agus, meski Ulil bisa dengan emosional mengatakan bahwa Ahok adalah orang berbahaya yang harus disingkirkan, dengan landasan logika ketersinggungannya atas 'penghinaan' Ahok pada Ketua Umum MUI itu. Juga bagi Taufiq Ismail yang menilai lagu Bagimu Negeri mengajak musyrik, sembari baca puisi di truk komando Rizieq Shihab, tentu tidak mudah mengatakan Rizieq Shihab baik budi dan tidak sombong, sekali pun sekiranya skandal Rizieq Shihab dengan Firza Husein adalah benar belaka. Dan seterusnya.

Itulah kenapa ketika Partai Demokrat, dengan arahan Susilo Bambang Yudhoyono, mengatakan bahwa partainya netral, kita bisa kebingungan, netral dari apa? Tidak berada di Koalisi Indonesia Hebat, dan juga bukan anggota Koalisi Merah Putih, tidak dengan serta merta bisa dibilang netral. Disitu kata netral bisa bias, bahkan lamis, karena lebih terkesan oportunistik, alias tidak tegas, dan melihat kesempatan yang menguntungkan.

Bagaimana kita menilai Jokowi, SBY, Prabowo, Ahok, Anis, Agus, Rizieq Shihab, Ma’ruf Amin, Fahri Hamzah, Taufiq Ismail, Kiwil, atau FPI, HTI, PKS, GNPF-MUI dan sejenisnya? Cukupkah mengatakan netral, atau tak berani berpihak, setidaknya menunjukkan sikap? Ini bukan soal salah dan benar, namun bagaimana mengetahui siapa mereka sesungguhnya. Karena seperti hakim, kita akan sampai pada memilih dan memilah.

Itu saya kira yang melahirkan disertasi bagus macam ‘Pemberontakan Petani Banten 1888’ Pak Sartono, atau ‘Mastodon dan Burung Kondor’ atau pamflet-pamflet dalam ‘Potret Puisi dalam Pembangunan’ Pak Rendra. Seni, yang lahir dari proses permenungan pemikiran kehidupan, takkan bisa lepas dari sikap politik. Kecuali kita mencoba menghibur diri, dengan banyak alibi, karena takut bersikap.

Demikian juga bagaimana keberpihakan Pak Pramoedya Ananta Toer pada nilai-nilai kebangsaan, telah mampu menghadirkan sosok Minke yang begitu mempesona dalam Bumi Manusia. Mempesona karena Minke seolah adalah kita, dalam menyusuri sejarah bangsa. Demikian pula beberapa negarawan Indonesia di masa lalu, seperti Pak Hatta, Pak Tan Malaka, Pak Sjahrir, Pak Tjokroaminoto, Pak Agus Salim, Bu Kartini, dan lain sebagainya. Mereka tidak bisa netral melihat apa yang terjadi pada bangsanya.

Tapi jika diandaikan saya disuruh memilih Taufiq Ismail atau Kiwil? Saya tidak akan memilih salah satu diantaranya. Karena apa? Karena mereka pro Rizieq Shihab.