Senin, Agustus 22, 2016

Rokok dan Partai Perokok Kretek Indonesia

Selama ini, soal merokok (tentu saja oleh yang anti rokok) selalu hanya dilihat dari sisi kesehatan dan pemborosan.
Perdebatan mengenai efek sehat tak sehat, sebenarnya terlalu sumir, jika kita tidak memahami yang terjadi dalam industri rokok ini. Penelitian efek rokok dari sisi kesehatan, berapa persen dari perokok tembakau sintetis berapa persen perokok tembakau kretek? Tak pernah ada penjelasan. Kesimpulan dari dua hal berbeda tak bisa digeneralisasi. 

Perokok pasif lebih berbahaya, ini juga hal aneh, karena cara penanggulangannya mudah, yakni jadilah perokok aktif. Kenyataannya, perokok pasif membutuhkan waktu 72-106 jam terus-menerus dibekap dalam satu ruangan berasap rokok untuk bisa disamakan dengan menghisap sebatang rokok. Sementara polusi udara dan asap kendaraan bermotor, jauh lebih berbahaya daripada asap rokok. Meski tak banyak yang tahu, ada jenis sayuran yang juga mengandung kadar nikotin seperti tembakau. 

Jadi bagaimana? Nyatanya, dengan metode Pramoedya Ananta Toer, merokok adalah sebuah varian, bukan causa prima penyakit atau kematian. Kita sering merasa sok tahu, orang merokok akibatnya penyakitan, atau gampang mati. Sementara yang tukang cabut nyawa tak pernah menjelaskan, kenapa seseorang dicabut nyawanya. Padahal, selama ini orang sakit karena tak bisa hidup sehat, orang mati karena dia hidup. 

Sisi lain, bagi yang berpandangan merokok adalah pemborosan. Dari barisan ini, biasanya akan dijabarkan; Jika harga rokok sekian rupiah, maka merokok sehari sekian batang, kalikan seminggu, sebulan, setahun, 14 tahun, 35 tahun, dan seterusnya; Berapa duit yang dibakar?
Mereka hanya melihat merokok adalah ‘upacara kesia-siaan’ karena membakar duit. Dengan segenap maaf, pandangan ini mewakili kaum yang berfikir materialis-pragmatis. Dua hal itu yang juga diajarkan oleh Soeharto. 

Kaum pragmatis selalu melihat segala sesuatu dari sisi manfaat, kaum materialis melihat yang riel, tampak, nyata. Misal, menggunakan uang untuk beli meja, ada mejanya, beli jas ada jasnya, beli roti ada rotinya. Kalau ditanya beli kesenangan? Ribut berdalih. Gabungan materialis-pragmatis akan menilai hal yang bermanfaat harus terlihat nyata dan verbal. Maka Tuhan juga coba diverbalkan. 

Ketika kita melihat Pramoedya, Joko Pinurbo, Emha Ainun Nadjib, Chairil Anwar, Bung Karno, Butet Kartaredjasa, KH Agus Salim, Yusril Ihza Mahendra, Afrizal Malna, Jonan, Gus Mus, Susi Pudjiastuti, apa yang kita lihat dan nilai dari mereka? Apakah hanya menilai mereka dari berapa bungkus rokok yang dihabiskan? Mereka dinilai karena arti kehadirannya. Jonan yang perokok berat, mampu mengubah kekumuhan stasiun dan kereta api menjadi public-area yang nyaman bagi bukan perokok. Apakah dia dicopot dari menteri gegara perokok? 

Yang diabaikan, atau tidak dimengerti, oleh yang bukan perokok, adalah apa yang memang hanya dimengerti kaum perokok itu sendiri. Dan apakah semua hal harus dimengerti (secara material) oleh orang lain? Jangan ‘maksa’ atau ‘ngeden’ jika tak memahaminya, apalagi maksa orang lain memahami Anda. 

Merokok adalah hak azasi manusia, meski dalam hidup masyarakat ramai, masing-masing individu merdeka dibatasi kemerdekaan individu lainnya. Sama-sama tentang perokok, mengapa seseorang bisa benci pada Yusril Ihza, tapi memuja Susi Pujiastuti (atau sebaliknya, misal)? Bukan karena rokok mereka tentu, tetapi karena nilai keberadaan dan nilai kemanusiaan mereka. Sama tidak relevannya dengan memparalelkan perokok dengan orang bodoh, kampungan, tidak sopan, tidak baik, tidak berpendidikan. Apa kaitannya? 

Pada sisi lain, keberpihakan itu (pro-kontra rokok) adalah juga karena kepentingan. Apa kepentingan Anda? Yang penting adalah hargai kepentingan orang lain. Soal suka dan tidak, tidak relevan diperdebatkan di sini.

*

Tulisan di atas lebih difokuskan penilaian orang (anti rokok) pada perokok. Karena selama ini dikesankan atau diposisikan perokok itu negative, jorok, an-educated, nggak sehat, sehingga harus disingkiri kayak penyandang lepra atau paria. Tidak membicarakan perokok dari sisi kontribusi, yang ada adalah diskriminasi tanpa perlawanan.

Tulisan ini juga sengaja tak menyinggung soal perbedaan rokok tembakau sintetis dan tembakau kretek beserta efeknya. Soal petani tembakau, keuntungan pabrik rokok, nasib para buruh pabrik rokok. Apalagi soal perang global bisnis tembakau, yang akan percuma jadi debat kusir, eh, debat fastboker ding (fastboker = boker cepat, alias mencret).

Kalau soal harga rokok dinaikkan, dan pemerintah berani melakukan, saya kira juga akan baik, untuk mengubah system dan wajah industri rokok kita. Dengan kebijakan kenaikan harga sampai katakanlah 100ribu rupiah, maka pabrik rokok gulung tikar (nasib buruhnya biar ditanggung pemerintah). Asal petani tembakau menjadi pemain utama, mengendalikan harga tembakau (sepanjang mereka siap menanam, mengolah, meracik menjadi tembakau, dan bebas menjualnya). Mesin pelinting rokok gampang dibuat dan murah. Atau ngelinting pakai tangan (manual) juga tak mengurangi nikmatnya merokok. Beranikah Negara kehilangan target cukai sebesar Rp 156 trilyun?

Paling Jokowi, atau bisa jadi Dirjen Pajak, sekarang lagi mumet kalkulasi soal apa dampak phk bagi buruh pabrik rokok, sepadan nggak dengan resiko ekonomi dan politiknya. Apa yang terjadi pada efek domino ‘kutukan emas’ tembakau ini? Apakah menaikkan cukai rokok bisa menutup target pemasukan Tax Amnesty atau tidak, jika melihat capaiannya masih seret? 

Nah, dari itu semua, apa salah perokok yang ‘diperhitungkan’ peran dan kontribusinya, tetapi didiskriminasi? Coba renungkan sejenak; Pemerintahan macam apa yang membiarkan aksi pembunuhan yang dilakukan oleh rokok, dan bahkan malah memungut cukai dari aksi pembunuhan itu? Dimana moralnya coba? Kalau saya perokok yang baik dan benar, saya tuntut tanggungjawab siapa yang bikin tulisan ‘merokok membunuhmu’ itu. YLKI mana melindungi kepentingan konsumen dalam hal ini, karena lembaga ini lebih pro modal asing yang mau mematikan tanaman tembakau di Indonesia. 

Soal pemerintah membiarkan ‘aksi pembunuhan’ lewat rokok (dan bahkan mengutip cukai pembunuhan, ini pun kalau isu pembunuhan oleh rokok benar adanya), itu menunjukkan secara faktual dilema yang dihadapi. Semuanya tentu karena ketidakberanian melakukan terobosan dalam poleksosbud.
Itulah makanya yang pertama harus direvolusi mental adalah para penggagasnya, yang sampai sekarang (sudah dua tahun) tak menjelaskan bagaimana formulasi revolusi mental yang dimaksud. Kok sampai sekarang nggak ada kabarnya, padahal sudah makan honor gede tuh! 

Jika ingin mengembangkan diskusi, kenapa soal tembakau hanya diproyeksikan ke rokok? Sementara ada penelitian ilmiah membuktikan tembakau mengandung kasiat sebagai obat dan juga bisa jadi bahan kosmetik? Tembakau sebagai tanaman istimewa di Indonesia, dengan potensi ekonominya yang besar, mengapai tidak direspons dari sisi ilmu-pengetahuan? Buat apa pemerintah membuat kementerian riset dan teknologi? Apa kerjanya? Atau kita semua memang menginginkan tanaman tembakau lenyap dari bumi Nusantara?

Kita terlalu mudah melakukan claiming. menyederhanakan masalah hanya karena melihat kepentingannya sendiri. Pandangan mikroskopik ini tidak proporsional dan tidak adil. Apalagi ada penggiringan pelan-pelan, merokok dikaitkan dengan moralitas, dituding pintu masuk narkoba. Kan persoalannya cuma suka tidak suka? Kan perokok sudah didemarkasi dalam berbagai aturan lingkungan hidup yang diskriminatif? Mau apa lagi? Naikin harga rokok semahal-mahalnya? Sudah putus asa?

Sementara, PKI memang perlu didirikan, Perokok Kretek Indonesia!

Senin, Agustus 08, 2016

Politik Pokok dan Tokoh

Terpesona pada tokoh, ciri dari masyarakat yang tumbuh dalam sistem dan struktur sosial yang masih lemah. Ketergantungan pada pemimpin, dengan segala glorifikasi dan mistifikasinya, selalu memposisikan rakyat lebih menjadi objek daripada subjek. 


Tentu saja itu wajar, kata para sosiolog, jika melihat bagaimana ‘revolusi yang belum selesai’ dipatahkan oleh Orde Soeharto Baru, selama hampir satu generasi. Pragmatisme yang diajarkan oleh sistem yang kapitalistik dan sentralistik, menjadikan rakyat Indonesia dididik oleh management by product daripada by process.

Kebutuhan akan pemimpin pun, lebih banyak karena condition sine qua non. Tak ada asap tanpa api. Tugas-tugas warga Negara, diambil alih Negara atau elite Negara. Proses yang mestinya digodog pada masyarakat pun, diambil alih oleh pejabat-pejabat Negara, sebagai pemilik dan sumber nilai.

Meski sudah muncul partai politik, namun di tangan politikus pragmatis (artinya bukan negarawan), rakyat hanya sebagai obyek permainan dari elite parpol yang memang cenderung oligarkis.

Untuk mencari pemimpin pun, rakyat begitu mudah diombang-ambingkan oleh kerinduan akan tokoh. Bukan memprosesnya, tetapi maunya jadi. Sehingga tak terhindarkan tragedi atau kelucuannya. Tokoh seperti Risma, ditorak-tarik oleh masyarakat Jakarta dan masyarakat Surabaya. Meski pun kata ‘masyarakat’ tidak tepat, karena yang ada adalah gerombolan orang dengan keinginan masing-masing.


Tentu bukan hanya Risma, tetapi mungkin banyak lagi lainnya. Meski pun dalam dunia politik yang culas, kita juga harus berhati-hati dengan kata ‘mewakili masyarakat’. Lewat system apa sehingga segerombolan orang bisa dikatakan mewakili masyarakat? Belum lagi kalau masyarakat tadi ternyata bukan sesuatu yang murni, tapi digerakkan oleh kelompok kekuatan tertentu, dan diberi baju-baju yang seolah mewakili masyarakat. Tidak nyadar, bahwa diadakannya sistem demokrasi, dengan pemilu atau pilkada, adalah untuk mereduksi agar tidak memunculkan social-chaostic. 

Nyatanya, jika sekarang terjadi situasi sosial yang membingungkan, karena kita sendiri memang belum siap dengan pranata sistem sosial-politik yang sudah disepakati, melalui berbagai UU dan peraturan pemerintah. Tak usah di lapangan politik, di lapangan sepakbola atau di jalan raya pun. Kekacauan muncul karena tingkat kepatuhan, kedisiplinan, pengetahuan, sering masih menjadi persoalan. Apalagi kualitas penegakan aturan dan hukum juga masih lemah.

Apa yang dulu tampak wajar-wajar saja, ketika Jokowi dari Solo ke Jakarta dan terus ke Istana Negara, kini menuai tulahnya. Dan kita tak bisa menganggap situasi darurat terus-menerus, hanya karena tidak mampu menemukan sistem pembelajaran demokrasi yang baik dan benar. Kita terus berbandul antara pokok dan tokoh, dengan pokok bukan sebagai bahasan. Pokoknya tokoh!

Masyarakat Kepo

Yang menarik dari pernyataan Tri Rismaharini; Beliau mengatakan tetap committed dengan Surabaya. Tak akan meladeni dorongan siapapun untuk ke Jakarta. Karena apa? Karena Walikota Surabaya itu menyebut, akan ada (banyak) yang senang, jika ia meninggalkan Surabaya. Siapa dan mengapa? Mereka yang tak ingin disaingi Risma di Jawa Timur. Waduh! 

Apa yang dikatakan Risma ini, persis yang dikatakan Ridwan Kamil ketika akhirnya menolak ke Jakarta. Bahkan, dengan lebih jelas, ia juga berterus terang, akhir tahun ini mungkin akan mendeklarasikan maju dalam Pilgub Jawa Barat. Untuk ke Jakarta sekarang, ia mencium beberapa pihak mendorongnya agar keluar dari Bandung. Kenapa? Sama alasan dengan Risma.

Soal pidato pamitan terakhir, yang banyak dilansir media sebagai isyarat Risma mau ke Jakarta? Ada dua kemungkinan, media memang sengaja memainkan isu, atau mereka guoblog nemen. Dalam keyakinan beberapa orang Islam, mohon maaf berkait idul fitri, harus dituntaskan pada bulan syawal. Risma pidato dalam konteks syawalan hari terakhir dengan seluruh anak buahnya.

Media kepo menghasilkan masyarakat kepo. Hingga tiba-tiba ada kelompok masyarakat Surabaya mau ke Jakarta menemui Jaklovers, untuk mengatakan mereka mengikhlaskan Risma ke Jakarta. Hadeh, benar-benar kacrut. Masyarakat anomali seperti itu, biasanya produk dari dua hal, parpol dan media kocluk. Yang begitu terpesona dan tergantung pada tokoh. 

Kita tidak tahu, bagaimana masyarakat Surabaya yang tak rela melepaskan Risma (seperti halnya masyarakat Bandung yang tak mau melepaskan Ridwan Kamil) harus berdiskusi dengan masyarakat Jakarta yang butuh banget pertolongannya. Kita sungguh tidak tahu 'masyarakat' ini siapa, merepresentasikan apa, dan siapa? Ukurannya apa? Hj. Neno Warisman memangnya makhluk istimewa dalam demokrasi, punya hak suara 10% DPT DKI Jakarta? 

Kita berada dalam demokrasi berukuran sak-penake dhewe. Karena pusing nyari lawan Ahok, dan tidak pede. Sampai-sampai muncul pernyataan yang menjelaskan keputusasaannya; Kambing dibedaki pun akan menang jika lewat partainya. Hal itu idiom biasa dalam dunia politik? Tentu saja, politik haus kekuasaan kelas ecek-ecek.

Dibandingkan beberapa daerah lain, Pilkada DKI Jakarta kali ini terasa lebih menyedihkan. Mungkin seiring indeks demokrasi kita sejak 2014, yang menurut data BPS mutakhir, memang menurun. Tidak menunjukkan lahir dari masyarakat yang terdidik, baik secara media maupun politik Hanya karena masing-masing pihak ngotot dengan mimpinya sendiri-sendiri. Tak terlihat bau kontestasi di sana.

Padahal baik pendukung dan penentang, pada akhirnya juga hanya akan menjadi masyarakat sia-sia, ketika sistem sosial kita tidak bisa, tidak mau, dan tidak tahu (cara) mengontrol kekuasaan. Karena masyarakat kepo.

Dongeng Lukisan Tembok

Kepada siapakah kita harus memberi kepercayaan? Kepada orang yang minta-minta kepercayaan kita, atau orang yang membuat kita percaya? Tentu saja kepada yang membuat kita percaya. Karena meminta dan membuat, berbeda nilai dan esensi, kecuali kita menyamakannya tanpa malu-malu. 

Jika ada orang yang meminta kepercayaan kita, membuat tagar ‘percayai aku dong’, dalam dunia komunikasi itu dilakukan karena mereka membutuhkan identitas. Sedang berkampanye, sedang memperjuangkan sesuatu, di tengah rendahnya social trust kita dengan modal social branding. Untuk mendapat kepercayaan sosial, merk dagang sosialnya perlu dibuat dulu.

Ups, nggak usah sensi. Ini cerita sederhana, yang berulang sudah diceritakan. Tidak sepenting dan seheroik cerita Anda hari-hari ini. Tapi saya percaya, karena Anda memang terpercaya. 

Hatta, adalah dua pasien, yang keduanya menderita sakit parah, dalam satu kamar di rumah sakit. Yang satu menderita penyakit yang mengharuskannya duduk saban sore di tempat tidur selama satu jam, untuk mengosongkan cairan dalam paru-parunya. Kebetulan, tempat tidurnya tepat di sisi jendela kamar. Pasien satunya, harus berbaring di atas bed dengan mata tertutup.

Setiap hari mereka saling bercakap selama berjam-jam. Membicarakan tentang rumah, pekerjaan, keluarga, interaksi sosial mereka, tempat-tempat yang pernah mereka kunjungi,....

Pasien yang tiap sore dibolehkan duduk dan memandangi jendela, selalu menceritakan apa yang dilihat di luar jendela. Sementara yang diharuskan terus berbaring, merasa begitu senang dan bergairah mendengarkan. Betapa indah semuanya itu. Tentang langit biru dan bunga merekah. Apalagi ketika cerita tentang karnaval, bahagianya para keluarga dalam car free day, meriahnya demo, dan sejenis itu.

Demikianlah, hingga waktu yang tak punya kaki itu pun berjalan. Pasien yang selalu duduk menatap luar jendela diperbolehkan pulang. Tentu saja karena dinyatakan sudah sembuh oleh dokter. Tak usah saya cerita kisah perpisahan keduanya. Sampeyan lebih bisa bikin yang mengharu-biru-hijau-kuning-kelabu.

Singkat cerita, pasien yang selama ini hanya berbaring di ranjang dengan mata tertutup, meminta pindah pada bed di sisi jendela. Demikianlah, akhirnya pasien itu dipindahkan. Dengan perlahan dan kesakitan, ia memaksa dirinya untuk bangun. Ia ingin sekali melihat keindahan dunia luar jendela.

Betapa senang akhirnya, ia bisa duduk menghadap jendela. Tapi, harapan untuk pemandangan indah, sebagaimana cerita temannya, tak ia dapatkan. Perlahan ia melongokkan kepala ke jendela. Apa yang dilihat? Grueeengngng, ternyata jendela itu menghadap ke sebuah tembok putih kosong melompong, bahkan berjamur dan retak-retak! Tembok yang hanya berjarak satu meter dari jendela!

Moral Dongeng: Undanglah seniman mural, untuk menggambari tembok Anda!

Kethoprak PKI

“Berbeda dengan wayang yang disebut sebagai kesenian orang berada,” ujar Trisno Pelok Santoso, dosen FSP-ISI Surakarta, “kethoprak itu kesenian orang bawah,”
Menurut Barbara Hatley, professor emeritus Universitas Tasmania, pada 1925 rombongan kethoprak Krida Madya Utama Surakarta melawat ke Klaten, Prambanan, kemudian berpentas di dusun Demangan, Yogyakarta. Kethoprak merebak di kota ini, dan lebih disempurnakan. Tema cerita mengambil babad dan sejarah, namun kostum tak boleh menyamai pakaian kebesaran keraton. 

Seperempat abad kemudian, pada 1955, kethoprak profesional (tobongan) menjamur. Banyak grup kethoprak bersaing dalam kreasi cerita dan teknik pementasan. Namun sebagai kesenian orang bawah, kethoprak tak luput pergesekan politik. Kelompok kethoprak terbagi dua: LKN (PNI) dan Lekra (PKI). BAKOKSI (Badan Kontak Organisasi Kethoprak Seluruh Indonesia), yang berhaluan komunis, menaungi 275 grup (1957) dan menjadi 371 grup (1964). 

Lakon-lakon kethoprak menjadi corong politik. Lekra memanfaatkan kethoprak sebagai sarana perjuangan dan propaganda. Mereka mengubah seni tradisional menjadi seni progresif revolusioner. Kethoprak Mataram Krida Mardi, dibawah naungan Lekra, menurut Hersri, menjadi ‘Kethoprak Rakyat Jawa’. 

Saat menampilkan lakon Bandung Bandawasa, berbeda dengan cerita konvensional. Yang semestinya berkisah tentang kesatria membangun seribu candi berkat bantuan jin, diubah membangun candi dengan cara kerja paksa. Cerita seperti itu malah digandrungi petani, buruh, dan rakyat kelas bawah. 

Namun meledaknya Peristiwa 30 September 1965, menjadi awal bencana. Grup-grup kethoprak di bawah Lekra, tak ayal dituding antek PKI. Termasuk Kadariyah, primadona Kridha Mardi (wafat April 2016 lalu). Ia dituding sebagai Gerwani, ditangkap 2 November 1965. Suyatin, suaminya, selamat karena ikut grup kethoprak dan dagelan Japendi (Jawatan Penerangan Daerah Istimewa Yogyakarta). Tapi Bondan Nusantara, anak mereka yang masih SMP, dikeluarkan dari sekolah dengan tudingan tersangkut PKI. Anak sekecil itu? Iya, dulu. Kini ia orang besar di dunia kethoprak.

Sejak itu, kehidupan seniman kethoprak tak menentu. Mereka ditangkap dan dipenjarakan, dianggap berafiliasi dengan PKI. Tjokro Djadi, anggota Fraksi PKI DPRD Yogyakarta, juga ketua Bakoksi, hilang dan diduga dieksekusi. Sasmito, pengurus Krida Mardi dan anggota DPRD Kota Yogya, ditahan di Pulau Buru selama 13 tahun. Kadariyah, selama 7 tahun dibui di Semarang dan Ambarawa, tanpa pengadilan. Bukan anggota Lekra, namun karena dalam Pemilu 1955 ia nyoblos PKI. 

Pada dekade 70-an, zaman Soeharto, kethoprak tobong digunakan sebagai sarana menyampaikan program pemerintah. Si jahat harus berbaju merah, dan tokoh baik berkostum kuning. Para niyaga, juga berseragam kuning-kuning. Di sungai, waktu itu, juga banyak kuning-kuning.

Indonesia Bermedsos


Apakah yang bisa membuat kita berhubungan, berkomunikasi, berteman, atau sebaliknya, bermusuhan, di dunia maya (dunia maya yang dimaksudkan tentu, ketika kita bisa ‘bertemu’ tidak secara fisik, melainkan menggunakan perantara media komunikasi), seperti medsos?

Jawaban sementara: Bisa jadi kesamaan. Entah itu kesamaan pikiran, kesukaan, minat, partai, ras, profesi, atau kepentingan yang bisa dipertemukan dari hal itu. Maka tak heran, meski belum pernah bertemu fisik, berjabat tangan, beradu muka, kita bisa temenan atau berantem.
Kita tidak berada dalam jaman ketika Zhuang Zi, filsuf dari China, mengatakan; Kodok di dasar sumur tidak bisa diibaratkan sebagai laut, ulat di musim panas tidak bisa diibaratkan sebagai es. Mungkin mirip banyak rumput belukar di dalam hatinya, seperti kata Mark Zuckerbergh, mereka enggan membuka hati agar bisa menerima sinar matahari yang begitu elok.

Saat ini zaman internet. Walapun ulat musim panas belum pernah merasakan musim dingin, kita bisa menggunakan teknologi untuk membuat mereka merasakan musim dingin. Begitupun kodok yang belum pernah melihat lautan, kita mampu membuat mereka merasakan seperti apa lautan. Saat ini berbagai hal dapat diwujudkan dengan teknologi.
Tapi Mark hanya melihat kebisaan teknologinya, belum pada persoalan tingkat akselerasi penggunanya. Kalau melihat proses perubahan sosial di lingkungannya, wajar Amerika bisa melahirkan medsos bernama fesbuk, atau apalah. Tapi di Indonesia? Fesbuk adalah medsos yang lahir sebagai produk pakai dengan latar belakang sejarah yang beda di Indonesia. 

Orang Indonesia suka ngerumpi, bergosip, mungkin Mark benar dan optimis dengan pasar medsos di Indonesia. Apalagi Negara dengan 250 juta manusia yang sangat beragam budayanya, tingkat ekonominya, pendidikannya, dan sebagainya. Kenapa lalu-lintas di Jakarta macet? Hanya karena over-loaded? Bagaimana tingkat kesadaran pengguna, tingkat ketaatan aturan untuk kepentingan bersama? Pelanggar di sini bisa mengatakan pelanggaran dilakukan oleh orang lain pula. Dan penegak aturannya juga melanggar.

Masing-masing orang akan punya argumen, apalagi bagi yang tidak setuju, tidak sependapat, dan berlawanan kepentingan. Kita tidak terlatih untuk berbagai-bagai pandangan yang berbeda. Medsos yang sebenarnya bisa menjadi penguatan civil society, bisa berbalik arah. Menyitir pendapat Max Lane; “Pada tahun 1965 Sukarno masih berpesan bahwa Revolusi (Nasional) Belum Selesai, nation-building dan character-building belum selesai. Apakah revolusi tersebut terus berkembang selama Orde Baru? Tidak. Selama Orde Baru Indonesia mengalami kontra-revolusi dengan politik a-nasional,…”

Penguatan Negara, tak bisa hanya berharap pada Negara hadir, tetapi juga rakyat yang hadir. Yakni, rakyat yang kuat, berani, kritis, mampu menghargai keberagaman dan sabar memprosesnya. Kita sering tak sabar dalam hal ini. Apalagi kalau sudah mendaku paling benar, dan paling penting. Selamat bermedsos.

Politik Resiko Perjuangan

Menyimak kata-kata Boy Rafli Amar dalam acara Indonesia Lawyer Club semalam (2/8), kemungkinan Haris Azhar dari KontraS, ditetapkan sebagai tersangka. Postingannya di fesbuk soal tudingan Freddy Budiman, menjadi pangkal soal. Semoga saya salah.

Menurut FB, sebagaimana dilansir HA, semua aparat Negara, entah itu Polisi, BNN, TNI, Bea Cukai, dan lain sebagainya, terlibat dalam bisnis narkoba. Sebesar 450 milyar rupiah konon digelontorkan FB kepada mereka. Persoalannya, pengakuan FB, yang disampaikan HA pada 2014 itu, baru dipublikasikan pada saat kritis. Dan FB sebagai ‘saksi mahkota’ kini sudah tewas.

Tentu saja apa yang dilakukan HA dengan menyebarkan informasi itu akan terasa sumir, dan lemah secara hukum. Apakah HA tidak menyadari konsekuensi ini? Tulisan ini tidak dalam rangka melemahkan pejuangan HA, apalagi perjuangan KontraS. Yang saya khawatirkan, semua tudingan FB akan dimentahkan. Yang dituding akan membuat barikade, dan FB tak bisa lagi melakukan verifikasi. Mengenai ocehan FB, hal itu sudah menjadi rahasia umum. Semut merah pun tahu. Masalahnya semua sebatas rumors.

Kalau kita berkhidmat pada goal-target memberantas hal itu, saya kira ini persoalan taktik dan strategi perjuangan. Langkah HA menjadi terasa lemah. Ikannya lepas airnya tohor. Alasan HA, tugas institusi Negara membuktikan tudingan FB, tentu saja. Tapi membiarkan orang asal melempar tudingan, juga aneh bin ajaib. Siapa FB ini? Pahlawan?

Jika HA tidak percaya pada aparat penegak hukum, atau para birokrat kita, saya kira tetap ada jalan lain yang lebih strategis. Apalagi jika benar-benar pengakuan FB confirmed dan dilengkapi data. Tapi tentu lain halnya, jika tak ada lagi yang bisa kita percaya di negeri ini. Mengikuti ajakan Kwik Kian Gie, melakukan kudeta sebagai jalan perubahan? 

Apa yang dilakukan HA, tak jauh beda yang dilakukan komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, berkait kasus mahasiswa Papua di Yogyakarta. Hanya panas di permukaan, tapi tanpa solusi. Lebih suka mengobarkan masalah di media, tetapi sama sekali tak punya solusi di bawah atau di lapangan. 

Apa yang dilakukan oleh Gun Retno dan para perempuan Kendeng, dalam mencari solusi pendirian pabrik semen di daerahnya, lebih strategis dan membuahkan hasil. Mentognya upaya mencari keadilan dalam sistem hukum, dan sikap penguasa di daerah, bisa dimediasi presiden. Jangan dinafikan, Jokowi di luar keterbatasannya, tetap membuka jalur kampus dan lsm untuk pijakannya. Jangan menutup fakta ini, kecuali Anda memang suka rebutan peran. 

Apa yang dikatakan KontraS (penersangkaan HA akan menjadi preseden, membuat rakyat takut melapor), saya kira tak segawat itu. Rakyat akan tetap berani melapor, menuliskan pikiran dan gugatannya, sekiranya mempunyai dasar kuat mengenai hal itu. 

Bahwa selalu ada resiko perjuangan, tentu saja. Untuk alasan itulah Anda berada di sana, demi kebenaran dan keadilan. Bukan demi ini-itu yang ecek-ecek. Kecuali memang itu yang dicari!

Palsu

Di Indonesia ini, ada begitu banyak hal-hal palsu. Bahkan kita tahu, ada vaksin palsu, kartu BPJS palsu. Dan kepalsuan dua hal terakhir itu, merembet pada tudingan pemerintahan palsu, janji-janji palsu, bahkan presiden palsu.

Seolah kita manusia aseli anti kepalsuan. Celakanya, kita selalu menganggap diri sendiri aseli, sementara orang lain adalah palsu. Karena kita menganggap bahwa aseli adalah mulia, palsu adalah hina-dina. Padahal aseli dan palsu sesuatu yang melekat dalam kehidupan. Sejak awal sudah ada istilah Tuhan Palsu, Nabi Palsu. Dalam keseharian kita juga mengenal uang palsu dan beras palsu. 

Palsu dan aseli, adalah pertarungan abadi kehidupan itu sendiri. Ia adalah koin kehidupan. Bukankah ada sebutan hidup yang palsu? Makanya kenapa ada istilah; Dunia panggung sandiwara!

Jika berkait tentang nilai, persoalan terpenting sesungguhnya bukan hanya pada pengetahuan saja, melainkan juga sikap. Bagaimana pengetahuan dan sikap kita sendiri atas yang bernama palsu dan aseli itu.

Mengapa muncul ijasah palsu, tas bermerk palsu, janji palsu, cinta palsu, kemuliaan yang palsu, pernyataan palsu, testimony palsu, sumpah jabatan palsu, bahkan sampai pada akun fesbuk palsu, beragama palsu? Bagaimana dengan kaki palsu, gigi palsu, jantung palsu, atau alis palsu? Bagaimana bisa ada istilah aspal, aseli tapi palsu? Kompromi atau munafik? Atau berkompromi dengan kemunafikan, alias permisif?

Dimana sumber masalahnya? Pengetahuan dan sikap kita, serta itikad atas sesuatu yang akan lebih menentukan. Semuanya berangkat dari nilai-nilai pribadi yang ada dalam diri kita sendiri. Konon agama sumber ajaran moral manusia. Tapi mengapa orang beragama tak terhindar dari nilai-nilai kepalsuan?

Bukan pada nilai agamanya, tapi nilai keberagamaannya. Belum ketemu bukti ada agama mengajarkan keburukan. Semua ajaran mulia dan memuliakan kehidupan. Praktiknya? Praktik adalah ranah si pemakai. Disitu, orang beragama bisa berkelakuan palsu. Tidak sejalan dengan ajaran agamanya. 

Enstein mengatakan beragama tanpa ilmu adalah buta. Tapi orang berilmu juga bukan jaminan sikap dan perilaku seperti pengetahuannya tentang kebaikan (sebagaimana hal itu diketahuinya dari nilai-nilai ajaran agama). 

Soal palsu dan aseli dalam segala sendi kehidupan, lebih tergantung pada sikap dan karakter manusia. Tak hanya tergantung pada agama atau ilmu-pengetahuan. Kemampuan mengolah nilai-nilai dua hal tersebut, dalam praksis kehidupan sehari-hari, menjadi ukurannya. 

Kemampuan untuk mengolah nilai-nilai prinsip kehidupan, itulah yang akan menentukan di tingkat praksis atau bagaimana outputnya. Dalam filsafat tari gagrak Ngayogyakarta; sawiji, greged, sengguh, ora mingkuh. Antara yang diketahui dan dilakukan, adalah satu kesatuan. 

Kalau tidak tahu? Belajar. Kalau tidak bisa? Latihan. Bukannya langsung marah-marah. Kelihatan bodohnya.

Jalur Perseorangan dan Kritik Parpol

Benarkah jalur perseorangan lebih ribet dibanding jalur parpol? Dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, fakta membuktikan sebaliknya. Itu semua setidaknya gegara Ahok.

Gerindra akhirnya menentukan Sandiaga Uno menjadi bacagub (bakal calon gubenur) DKI Jakarta. Tapi, partai Prabowo ini, masih pedekate pada PDIP. Kata petingginya, jika PDIP mau berkoalisi dan menginginkan posisi calon gubernur, Sandiaga akan diposisikan sebagai cawagub.

Itu menunjukkan Gerindra tak punya keyakinan atas calonnya. Padahal, dengan PKS sohib kentalnya, koalisi mereka sudah bisa mengusung calon. Kenapa masih mendekati PDIP? Harus diakui, elektabilitas Sandiaga tak sebanding Ahok. Dan filosofi kemenangan mereka; Keroyok Ahok beramai-ramai!

Faktor Ahok inilah masalah kepusingan hampir semua partai (kecuali Nasdem, Hanura dan Golkar tentu). Rasanya semua partai ingin menenggelamkan Ahok. Tapi mereka tak tahu caranya. Palingan tetap dengan dagangan lama, yang bau rasis, atau soal gaya kepemimpinan Ahok, dan berbagai tudingan miring lain.

Sementara PDIP dengan 28 kursi sesungguhnya tak butuh koalisi. Tapi kenapa partai banteng mendengus masih juga kelimpungan? Karena memang tak punya tokoh. Kalau pun membuat konvensi, sebagaimana banyak parpol lain, semuanya hasilnya sama. Tak yakin dengan hasil konvensi. Lagi-lagi, gegara Ahok sialan.

Tapi untuk berkoalisi dengan partai-partai anti Ahok, juga tidak mudah. Koalisi antarparpol begitu ribet. Tentu kaitannya dengan kalkulasi politik. Masing-masing akan berhitung. Bikin skema 1 sampai 9. Bikin simulasi begini-begitu. Di situlah demokrasi transaksional dipraktikkan. Itu semua karena elitisme partai dengan segala kepentingannya, yang tak berjalan linier dengan konstituennya.

Berbeda dengan jalur perseorangan. Calonnya jelas, menjadi magnet soliditas pendukungnya. Dari sisi penguatan demokrasi, sesungguhnya jalur perseorangan tidaklah buruk. Jalur perseorangan bukan pula deparpolisasi. Aneh saja mengomentari langkah Ahok yang akhirnya memilih jalur parpol, dinilai oleh petinggi PDIP, bahwa Ahok sudah sadar. Apakah memakai jalur perseorangan salah, melanggar aturan? Jika begitu, buat apa UU Pilkada membuka jalur perseorangan?

Jalur perseorangan, untuk saat ini, sesungguhnya efektif sebagai otokritik parpol. Penguatan parpol, justeru bisa dimulai dari sini. Senyatanya, gerakan anak-anak muda Teman Ahok, membuat parpol yang anti Ahok pusing tujuh keliling. Di situ parpol diingatkan, untuk menyodorkan yang diinginkan mayoritas calon pemilih, konstituen, atau rakyat. Dan itu tak mudah bukan? Karena kalian tidak menjalankan fungsi parpol, sebagai pusat penggemblengan rakyat sipil!

Sayangnya, diujung perjalanan, uji-coba demokrasi melalui jalur perseorangan di DKI Jakarta itu, tak berlanjut. Lagi-lagi kita melihat, dalam proses negosiasi itu, kembali elite parpol mempraktikkan demokrasi transaksional, yang sering abai dengan pertimbangan kepentingan rakyat pemilihnya.

Transfer Kepemimpinan


Bisa dipastikan, Jokowi adalah pihak yang patut disalahkan. Beberapa anak muda Jakarta, yang katanya ‘Gue Jakarta, Gue Beda, Gue Risma!’, meminta Tri Rismaharani meninggalkan Surabaya, dan menjadi gubernur Jakarta.

Permintaan hampir sama, juga pernah diajukan pada Ridwan Kamil. Tapi setelah bertemu Jokowi, konon Ridwan Kamil mau konsentrasi di Bandung. Hingga anggota DPD, AM Fatwa, meminta Jokowi tak menghalangi langkah Ridwal Kamil dicalonkan di DKI Jakarta. Tak ada urusan warga Surabaya dan Bandung keberatan atau tidak! Pokokmen Jokowi yang salah!

Karena dari Jokowilah, loncat jabatan itu seolah semua orang bisa mengalami. Bayangkan, di masa jabatan kedua yang belum selesai, sebagai Walikota Solo, Jokowi ikut Pilkada Jakarta. Eh, belum lama menjadi Gubernur Jakarta, ikut berlaga dalam Pilpres 2014. Terpilih menjadi Presiden RI. Ini apa-apaan?

Tapi, lantaran ini negeri demokrasi, semua orang boleh melakukan sebagaimana Jokowi. Apalagi menjadi Gubernur DKI diyakini bisa jadi batu lompatan, sebagai kandidat presiden RI. Makanya, Yusril Ihza Mahendra dan Ahmad Dhani, juga tak kalah ngebet, meski dua-duanya kini entah di mana.

Yoyok Mbatang, Kang Toyo Bojonegoro, dulu juga pernah ngincer pilgub DKI Jakarta 2017. Beberapa parpol bahkan selain memburu Ridwan Kamil dan Tri Rismaharani, juga membujuk Buwas, Susi Pudjiastuti, untuk maju ke pilgub DKI. Kenapa? Jawabnya pendek saja: Karena parpol tak becus mendidik kadernya dalam kepemimpinan sipil. Bisanya ngambil sana-sini-situ. 

Kini terdengar pula ada yang usul, Anies Baswedan majulah ke cawalkot Yogyakarta, setelah Garin Nugroho disambut dingin warga Yogyakarta. Anies Baswedan pasti melaju kencang di Yogya. Hampir semua pengendara mobil dan sepeda motor di Yogya, bahkan sudah memasang plat kendaraannya dengan inisial; AB! Sri Sultan HB X pun, telah memajang plat mobilnya, AB-1!

Itulah, jika rakyat sipil tak mampu mengolah ceruk-meruk perutnya sendiri. Parpol masing-masing level, tak tahu yang menjadi tugas keberadaannya. Kepemimpinan kemudian menjadi bisnis kepentingan, dan transaksional. Ukurannya begitu gampang; Popularitas. Bisa jadi popularitas manifestasi dari reputasi dan kinerja. Tetapi tentu tak semua orang pintar bisa mengupas biji kwaci. John Lennon ternyata gaptek, dan tak bisa mengoperasikan kaset recorder.

Sebetulnya, akan lebih bagus kalau warga Jakarta, di tengah kebingungan parpol mencarikan musuh bagi Ahok, bisa menyewa atau melakukan transfer kepemimpinan. Nyewa atau transfer seperti para pemain sepakbola. Mungkin bisa lebih praktis. Kalau bosan tinggal putus kontrak, atau dijual ke daerah lain lagi. Atau kalau perlu, sekalian saja transfer Gareth Bale atau Luiz Suarez! Biar keren!

Agama Anti Humor

Sepertinya, hidup begitu berat. Begitu besar bebannya. Karena itu, konon, agama diperlukan. Barangkali bisa meringankan. Tapi bagaimana kalau justeru menjadi unsur pemberat? Mungkin yang dimaksud adalah agama palsu. Atau, mungkin manusianya yang palsu. Wong sudah dikasih agama, kok tidak tercerahkan.

Agama-agama di dunia ini, yang jumlahnya ribuan, tampaknya terlampau berkonsentrasi pada hal-hal serius. Agama-agama disibukkan dengan pengaturan ibadat dan pengawasan atas perilaku moral manusia. Agama-agama juga terlampau serius, tak memberi ruang bagi hal-hal yang ringan dan lucu. Padahal, sejatinya humor itu penting, boleh disebut sebagai salah satu tanda orang-orang yang diselamatkan atau dicerahkan. Itu kata penganut humor tentu.

Tapi, ada to, agama yang melarang orang berhumor? Mengatur tak boleh tertawa terbahak-bahak, karena bukan hanya tak sopan tapi juga mengundang setan? Humor sesuatu yang haram hukumnya hadir dalam kehidupan ini. Kalau dalam postingan kita berhumor, itu ejek-ejekan antarteman. Tapi menulis humor dalam postingan kita, bisa dituduh kita bukan orang yang bener, tidak serius, dan nilainya rendah. Tidak intelektual. Nulis itu mbok ya yang serius, yang tegang, yang ngeden, yang bisa menggoblog-goblogkan orang lain.

Padahal, bukankah tertawa yang menjadi reaksi dari humor adalah ungkapan pelepasan, pembebasan, dan itu inti dari keimanan? Bukankah iman tidak dapat dipisahkan dari pembebasan, dan pembebasan tidak dapat dilepaskan dari kegembiraan? Bukankah orang yang yakin akan pembebasannya adalah orang yang bergembira, dan mewartakan kegembiraan?

Halah, uraiannya kok jadi serius. Tapi, agama kehilangan humor juga sesuatu yang tak kalah serius. Karena jika tuhan adalah mahasegala, bukankah tak pernah dikatakan mahasegala minus humor? Humor yang mengajak tertawa, tentu tidak buruk. Toh di baliknya, jika dikaji maknanya, bisa juga menguak sisi religiusitas kita, dasar dari keber-agama-an kita. Tentu saja, humor yang menghargai logika, bukan melecehkan.

Thomas Morus (1478-1535), politisi dan santo berkebangsaan Inggris, menuliskan doanya begini: “Tuhan, berikanlah aku pencernaan yang baik dan juga sesuatu untuk dicernakan. Anugerahkanlah aku kesehatan tubuh beserta kesadaran untuk memeliharanya. Tuhan, berikanlah aku jiwa yang tidak kenal kejenuhan, yang tidak tahu menggerutu, mengeluh, dan mendesah. Jangan biarkan aku terlalu banyak dibebani kecemasan akan egoku, yang selalu merasa kurang diperhatikan. Tuhan, berikanlah aku rasa humor. Anugerahkanlah aku rahmat untuk menikmati lelucon, sehingga aku dapat sedikit merasakan kebahagiaan di dalam hidup ini, dan dapat meneruskannya kepada orang lain!” 

Maka, tersenyumlah. Betapa pun, itu meringankan. Pernah menonton film Patch Adams? Di sana kita diyakinkan, senyum dan tawa menjadi konsep dasar penyembuhan. Seperti terlihat dalam film, melalui senyum dan tawa, banyak pasien tua bangka dan kanak-kanak berhasil disembuhkan, atau sembuh dengan sendirinya. 

Para ahli kesehatan, seperti dikutip majalah Psychology Today, mengatakan: "Kalau melihat seseorang tanpa senyum, berikan kepada mereka sedikit senyum yang Anda miliki." Jangan karena hatimu terbakar, terus kau bakar rumah orang. Itu menunjukkan hatimu kering. Basuhlah dengan humor, jangan dengan air, nanti bisa paru-paru basah. 

“Kanak-kanak rata-rata tertawa 400 kali dalam sehari. Sedang orang dewasa rata-rata hanya tertawa 15 kali saja sehari. Itu berarti manusia dewasa kehilangan 385 tawa seiring dengan bertambahnya umur. Padahal terbukti, tertawa bermanfaat bagi kesehatan," kata Joan Coggin, M.D., seorang kardiolog di University School of Medicine, Loma Linda, Amerika Serikat.

Kenapa makin tambah umur makin berkurang tawa? Karena jaim mungkin. Soalnya kalau terlalu banyak tertawa, kok kesannya kayak orang bego. Tidak berwibawa, tidak anggun. Bukankah anggun kini sudah tinggal di Paris, dan berkewarganegaraan Perancis?

Tertawa memberikan relaksasi dan mengurangi stres, kata Cogin. Dalam banyak penelitian ilmiah, mereka yang menikmati humor, mampu secara lebih baik menemukan solusi kreatif, dalam memecahkan soal-soal puzzle. Tertawa meningkatkan detak jantung, memperbaiki sirkulasi di jaringan otot yang membantu perjalanan nutrisi-nutrisi dan oksigen ke dalam jaringan tubuh. 

Jika membaca atau mendengar sebuah lelucon, apa reaksi spontan Anda? Tersenyum, tertawa, atau mencoba mengkritisinya, dan mementahkannya? Jawaban Anda menentukan karakter Anda. Untuk melepas tawa saja, Anda hitung-hitungan. Gengsi, ya? 

Semoga ada agama yang tidak anti humor. Cobalah dengar, doa paling mengharukan abad ini. Suatu kali, seorang anak merasa khawatir tentang sesuatu. Maka ia pergi ke kesunyian hari, dan berdoa, "Tuhan, saya harap Kamu dapat menjaga diri dengan baik. Karena jika sesuatu terjadi pada-Mu, kami semua pasti akan celaka. Amin.”

Pelanduk Bertarung Gajah Mati di Tengah

Setelah Prabowo menunjuk Sandiaga Uno sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta 2017, Waketum DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad memberi keterangan tertulis, (30/7) begini: 

“Partai Gerindra menyatakan siap untuk berkoalisi dengan siapa pun, kecuali terhadap petahana Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).” Selanjutnya; "Dengan demikian, terbukalah peluang koalisi untuk Sandiaga Uno dengan calon mana pun yang diusung partai partai politik yang tidak mendukung Ahok."

Ini pernyataan serius, bukan lelucon. Tapi dari struktur kalimat yang mengundang tawa itu, terlihat konstruksi berfikirnya. Kita tahu bahwa jauh sebelumnya, Ahok adalah kandidat gubernur DKI Jakarta. Di luar Teman Ahok yang mengumpulkan sejuta KTP, ada tiga partai politik mendukungnya. 

Jadi, jika kemudian Sandiaga Uno juga maju jadi calon gubernur, melalui Gerindra, koalisi macam apa yang bisa dilakukan dengan partai pendukung Ahok? Aneh bin ajaib, alias ngehek. Meski pun kita tentu juga tahu, Gerindra butuh koalisi, karena di DPRD DKI hanya punya 15 kursi, masih kurang tujuh. Palingan dengan PKS, PPP, dan PKB. Mosok mau PDIP ikut berkoalisi?

Sementara Ahok, didukung Nasdem, Hanura dan kemudian Golkar, mengantongi 24 kursi. Sekiranya PDIP tak mau gabung, karena kata Bu Mega punya mekanisme sendiri, Ahok tetap bisa maju. Lha, yang punya mekanisme sendiri, dan punya 28 kursi macam PDIP? 

 Sampai hari-hari terakhir akan tetap bertumpu pada impuls politik Bu Mega. Padahal anak buahnya sudah pating creblung tak karuan, menepuk air didulang.

Akibatnya, PDIP seolah gajah mati di tengah gencetan dua pelanduk. Bukan pelanduk mati karena digencet gajah, wong Ahok dan Sandiaga Uno sama-sama kurus kok. Nggak ndut-ndut banget gitu lho. 

Jadilah PDIP seperti kehilangan momentum. Kalau tak gengsian amat, mungkin mendukung Ahok, karena mendukung Sandiaga Uno hil yang mustahal, kecuali Sandiaga Uno mau jadi wakil gubernur. Itu hil yang lebih mutahal lagi.

Tapi, siapa calon PDIP? Padahal bukankah Ahok dikawinkan dengan Sandiaga Uno sebagai wakil, bakal win-win solution, dan semuanya dapet? Nggak ada yang kehilangan muka? Nggak ada yang sudi dengan skenario ini. Tapi, masih adakah stok calon? 

Bagaimana dengan Yusril, Adyaksa, Syafrie, Wanita Emas, Haji Lulung? Masih mau membajak Tri Rismaharani, yang berkomitmen sampek-matek pada rakyat Surabaya? Atau Ridwan Kamil, yang akhir tahun kelak akan berhitung ke kontestasi Pilkada Jawa Barat? Bijimana, Bu Mega, hallo?

Tapi, bijimana pula dengan Demokrat? Jangan usik macan tidur, apalagi tidurnya ngorok. Modal 10 kursi juga lumayan untuk investasi kelak. Atau mau main teka-teki silang sendiri, bikin simulasi menyaingi game pokemon? 

Dengan 22 kursi, parpol bisa mengajukan calonnya. Berikut perolehan kursi 10 partai politik untuk DPRD DKI Jakarta: PDIP (28 kursi), Gerindra (15), PPP (10), PKS (11), Golkar (9), Demokrat (10), Hanura (10), PKB (6), NasDem (5), PAN (2). Selamat berhitung, untuk ngalahin Ahok.

Pasar Uang? Pasarnya Siapa?

Apakah kita sepakat, bahwa reshuffle presiden Jokowi disambut positif pasar? Pasar mana? Di Indonesia ini ada banyak pasar. Yang bernama pasar modern, terlalu abstrak alias tak jelas tempatnya. Kadang bahkan tidak memakai tempat. Bisa jadi hanya berupa imagination. Sebagaimana halnya bangsa Indonesia ini, yang oleh Ben Anderson dibilang imagined communities.

Berbeda dengan pasar tradisional. Hampir di semua kota, di berbagai daerah pelosok Indonesia, dengan gampang ditemu pasar ini. Bahkan banyak ragamnya. Ada pasar pagi, sore, malam. Ada pula pasar hewan, pasar burung, pasar buah, juga pasar rakyat yang sama sekali tentu tidak menjual rakyat. 

Di Yogyakarta, bahkan ada pasar kangen, khususnya bagi kelompok hedonis kelas yang lain. Yakni kelas kemelakatan pada masa lalu, pada makanan murah-meriah bernama gatot-thiwul, sate kere, bothok mandhing, sawut, wedang uwuh dan sejenisnya. Tentu, tak mahal-mahal banget. Hedonis kelas bawahlah, yang dengan 50 ribu rupiah sudah waton-wareg-waras-wiris. Berbeda dengan kaum hedonis yang suka shopping ke Singapore.

Belum lagi ada yang bernama Pasar Legi, Pasar Pon, Pasar Wage, Pasar Kliwon, Pasar Paing. Atau di Jakarta ada Pasar Senen, Pasar Rebo, Pasar Jumat dan Pasar Minggu. Meski sulit kita menemu Pasar Selasa, Pasar Kamis dan Pasar Sabtu di Jakarta. Mungkinkah pada tiga hari itu orang Jakarta tidak pergi ke pasar? Mungkin pada hari itu hanya Sarimin yang pergi ke pasar? 

Di pasar-pasar itu, apakah kita dengar sentimen positif atau negatif atas reshuffle yang dilakukan Jokowi? Boro-boro. Orang-orang di pasar itu terlalu sibuk. Kalau pun tak sibuk, pokok perhatian mereka mengawasi dagangan. Karena meleng sedikit, dagangan dicomot tukang kutil yang lalu-lalang. 

Jika kita bertanya pada mbok-mbok bakul (aktivis pasar tradisional adalah kaum ibu), mereka sama sekali tidak tahu apa itu reshuffle. Apa kepentingannya dengan hajat hidup kesehariannya? Beberapa ibu pedagang yang lebih gaul dan paham gadget, lebih suka berburu pokemon daripada nonton televisi.

Jadi kalau kita dengar reshuffle kabinet disambut positif oleh pasar; Pasar yang mana? Media hanya menyebut pasar doang. Tak jelas apakah pasar pagi, pasar malam, pasar kangen, pasar hewan, pasar senen. Media dan Pramono Anung tak pernah menyebut pasar secara spesifik.

Kalau pun ada kehebohan di pasar-pasar tradisional, palingan berkait dengan lagu campursari karangan Soni Joss, berjudul Sri Minggat. “Sri, kapan kowe bali,…” Tapi mereka tidak tahu, bahwa Sri sudah pulang, dan kemarin dilantik jadi menteri keuangan. Tetapi Sri hanya menteri keuangan, bukan menteri kepasaran, bukan menteri rakyat kecil, apalagi menteri kehidupan. 

Masing-masing pasar tradisional sudah punya mantri sendiri. Nggak ada urusan dengan menterinya Jokowi. Menteri keuangan dengan sendirinya hanya disambut di pasar uang, yang bernama bursa efek dan saham. Tak ada kaitan dengan rakyat kecil, yang memang hanya obyek, bukan subyek.

Freddy Budiman dan Pengakuan Sumirnya

Dituliskan oleh Haris Azhar (di akun facebooknya, 2016, yang sayangnya setelah dikopas beberapa media online, tulisan ini tak bisa ditemui di akun HA); pertemuan dan wawancaranya dengan Fredy Budiman yang terjadi pada 2014. Dua tahun lampau. Dan baru ditulis serta diposting (2016) ketika Freddy Budiman sudah ditetapkan mendapat hukuman mati 2012, dan telah dilaksanakan tanggal 29 Juli 2016, Jumat dinihari jam 00:45.

Urutan waktu itu jelas. Saya tidak tahu, ngapain saja yang mengetahuinya sejak dua tahun itu. Yang pasti, saksi mahkota (pelaku itu sendiri), tak bisa dikonfirmasi lagi. Benarkah Freddy Budiman memberikan pengakuan itu? Bagaimana memegang kebenaran pengakuannya? Bagaimana mengkonfirmasikan dengan pihak-pihak yang disebutnya? Bisakah kita mewawancarainya lagi, di akherat sana? Entah di neraka atau sorga?

Lenyap lagi kesempatan untuk membongkar sebuah mafia bisnis narkoba. Yang ada kemudian, copy-paste di medsos, yang lagi-lagi hanya memperkuat asumsi, tetapi tidak menuntaskan masalah. 

Menurut pengakuan Freddy (pada Haris Azhar), narkoba ini bisnis yang melibatkan polisi, tentara, pejabat BNN, dan hampir semua pejabat yang terkait penanganan ini, entah itu hakim, jaksa, pengacara (mungkin juga wartawan). 

Tapi,... 

Tapi, yah, sudahlah. Kita ingin berpesan: Bahwa penjahat atau banditnya memang bukan hanya Freddy. Mungkin seluruh bangsa Indonesia ini, termasuk saya. Tetapi Freddy Budiman juga dengan sadar melakukan pekerjaannya itu. Menangguk keuntungan terbesar, dengan mengakibatkan kerugian besar di pihak lain. 

Terlalu naif bagi kita, membayangkan Haris Azhar bertemu dengan Teten Masduki, untuk berkoordinasi dengan Jokowi. Apalagi Haris Azhar dalam postingannya sudah menulis pula soal presiden palsu. Dan sesuai pepatah orangtua, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Untunglah hanya terlambat. 

Hayuk, selfie lagi!

Kamis, Juli 28, 2016

Ahok Jalur Perseorangan dan Jalur Parpol



 
Betapa tidak mudah prakarsa politik masyarakat sipil di Indonesia. Partai politik, dengan para kaum oligarkisnya, ingin menghegemoni rakyat, di tengah ketidakpercayaan rakyat atas kinerja parpol.

Pada kenyataannya, setelah Reformasi 1998, banyak tumbuh partai politik. Namun perilaku politikus tak berubah. Bahkan lebih parah. Mengatasnamakan rakyat, namun tak berkait hajat hidup rakyat.

Parpol hanya sebagai legitimasi, untuk perilaku-perilaku korup. Partai politik gagal sebagai lembaga pendidikan politik bagi masyarakat. Gagal sebagai penyalur aspirasi, gagal pula menjadi pusat penggemblengan munculnya kepemimpinan sipil.

Parpol malah hanya sebagai tukang-comot, dan masih sibuk meminta legitimasi dari lembaga pendidikan tinggi, lembaga agama, dan mungkin juga lembaga-lembaga perdukunan lainnya. Hasil paling menonjol, tingkat korupsi wakil rakyat mencapai angka tertinggi, disusul para kepala daerah yang diusung partai-partai politik itu.

Munculnya ketidakpercayaan rakyat pada parpol semakin meluas. Dari sana, saya kira, inisiasi munculnya Teman Ahok, dan teman-teman lain, mengusung sendiri kepala daerahnya melalui jalur perorangan, karena dimungkinkan oleh UU Pilkada.

Tetapi kita tahu, perlawanan parpol begitu hebat. Bahkan sampai pada upaya revisi UU Pemilu dan Pilkada, mencoba menihilkan jalur perseorangan. Syarat-syarat yang makin diberatkan, tidak sesuai semangat konstitusi yang diamanatkan Mahkamah Konstitusi.

Kita tahu, inisiasi JOINT Yogyakarta, apa pun dalihnya, telah terpatahkan. Prakarsa untuk mendapatkan pemimpin di luar jalur parpol, bukan barang mudah. Untuk Yogyakarta, kita masih akan melihat bagaimana upaya relawan Arief Nurcahyo, untuk bacawalkot Yogyakarta. Apakah akan bernasib seperti Garin Nugroho? Menarik untuk ditunggu hasilnya.

Teman Ahok boleh meng-klaim bahwa atas desakan sejuta KTP-nya, parpol mengakui eksistensi mereka. Tapi yang pasti, Ahok sudah menyerah. Dan kita boleh bercuriga, Ahok memakai sentimen publik untuk manuver politiknya. Senyatanya, pada putaran terakhir, parpol yang menang dalam pertarungan itu. Daripada ribet, tinggalkan prakarsa publik. Ahok dan parpol, juga Teman Ahok, sama konyolnya. Dan itu mengecewakan.

Bahwa goal Teman Ahok tercapai, iya. Ahok akhirnya dicalonkan parpol. Lho, bukan karena perlawanan atau perjuangan untuk mengatakan; bahwa rakyat bisa berjuang tanpa parpol? Sayang sekali, dalam form para penyumbang KTP untuk Ahok itu, tak ada kolom pilihan: Menyumbangkan KTP (1) agar Ahok bisa maju tanpa parpol atau (2) agar bisa mendesak parpol nyalonin Ahok?

Sayang banget, Teman Ahok bukanlah lembaga survey seperti SMRC. Setidaknya, jika kita tahu motivasi masyarakat Jakarta menyerahkan KTP itu, Teman Ahok mungkin tahu diri, kepada siapa harus meminta maaf. Atau, setidaknya, minta maaf pada yang berharap Haji Lulung akan memotong kuping!

Apa yang dilakukan Teman Ahok, tentu saja bukan tanpa resiko. Mereka (Teman Ahok dan yang ditemani tentu), tak boleh abai dengan elektabilitasnya. Bahwa gerakan 'KTP Gue Buat Ahok' bisa menjadi 'Mana KTP Gue, Balikin Dong!' Hal semacam itu hanya menyuburkan para hater Ahok menjadi lebih nyaring perlawanannya, meski tetap saja problem mereka adalah keputusasaan, lantaran tak didapatkannya tokoh yang memadai. Banyak yang seiman dan santun, tapi isu ini hanya laku di medsos dan kelompok ormas reaksioner.

Bagi para pendukung Ahok (pokokmen gubernur), tentu saja perjuangan telah selesai. Tapi bagi yang semula berharap, atau menganggap, ini momentum melakukan perlawanan terhadap parpol, silakan kecewa. Eksperimen demokrasi ini kembali membuktikan, hegemoni partai yang tak terelakkan.

Terhadap manuver parpol yang lihai macam Golkar, bahkan dini hari begini telah menetapkan dukungan Jokowi for 2019 pun, mereka yang golput tak bisa apa-apa. Mereka yang punya moralitas politik, tidak punya keberanian sepadan dengan Golkar yang bermain akrobatik. Jadilah pertarungan ini dimenangkan parpol. Rakyat sipil yang hendak berjuang melalui jalur non-parpol sila gigit jari.

Pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari semua ini? Sesungguhnya tak buruk-buruk amat. Setidaknya kesimpulan sementara; Parpol sesungguhnya jiper juga jika diancam-ancam oleh rakyat, apalagi dengan sejuta KTP. Jika hanya dengan 3.198 KTP, seperti yang didapatkan Garin, padahal jumlah yang diperlukan 30.000 KTP, tentu bukan rakyat yang tertawa, melainkan parpol-parpol itu akan jumawa; Nah lu!

Artinya, rakyat memang tidak boleh bersikap a-politis. Rakyat mesti punya kesadaran politik, untuk mendesakkan kepentingan-kepentingannya. Selama rakyat abai, cuek, parpol akan makin sewenang-wenang, dan tidak terkontrol. Sebagaimana nasihat Gus Mus, agak mengkhawatirkan rakyat sudah acuh-tak acuh terhadap wakil-wakil mereka yang acuh-tak acuh pada mereka.

Semoga rakyat semakin berdaya. Sehingga akan lahir para petugas rakyat, bukan petugas partai. Boleh saja, apapun istilahnya, menjadi petugas partai, asal bukan dari partai-partai yang konyol. Seperti semua parpol yang ada sekarang ini.

Semua parpol? Iya, masih semua! Mau apa?


Hak Prerogatif dan Hak Publik



Nah, agar perdebatan makin seru, Pak Presiden, hak prerogatif Anda, harus dipertanggungjawabkan. Jika sampeyan meminta dukungan rakyat, atas reshuffle ini, hambok ya rakyat yang memilih sampeyan jangan dibiarkan bertanya-tanya tanpa jawab.

Nanti hasilnya, bisa berkembang liar jadi sas-sus, hingga rakyat melupakan pekerjaannya, dan kehabisan pulsa gegara bermedsos ria mulu sampai lupa makan dan mandi. Kalau rakyat tekor, sampeyan mesti bertanggungjawab pula. Apalagi yang sampai kelaparan dan badan bauk, karena berminggu-minggu bernazar nggak mau mandi kalau Anies Baswedan tak dikembalikan.

Jawaban sesungguhnya tidak susah-susah amat. Tidak sesusah menjawab soal 1965, kasus Bank Century, kasus Kudatuli atau kudabudeg, kasus Wiranto, atau soal-soal UN, soal jodoh, dan sejenis-jenis itu. Kasus itu sih mudah, bagaimana hukum ditegakkan. Kalau ada yang bilang hukum susah ditegakkan, ya tegakkan dong. Wong cuma masalah tidak tegak. Minta tanggung jawab kampus-kampus yang meluluskan sarjana dan doctor hukum tapi nggak independen menegakkan hukum.

Jawaban yang ditunggu rakyat, kenapa ini dipertahankan, kenapa itu diganti, kenapa ini digeser. Kan pasti ada alasannya bukan, kecuali reshuffle sampeyan sama sekali tanpa alasan. Kasih tahu alasannya saja deh. Terus terang saja. Kalau pun ada yang pribadi banget atau rahasia, atau kalau diumumkan justeru bikin gonjang-ganjing tak karuan, sampeyan kan bisa ngasih sanepa, pasemon, pralambang. Mosok sebagai wong Solo sampeyan nggak tahu itu?

Jangan hanya memberi penjelasan pada Relawan Jokowi saja, tapi juga pada pemilihmu, dan juga tentu bukan pemilihmu. Sepanjang ia adalah rakyat Indonesia, yang harus menanggung beban Negara, berupa pajak dan berbagai kewajiban warga Negara itu sendiri. Take and give gitu lho. Jangan hanya meminta dan menggugah kewajiban warga, tapi lihat juga hak warga Negara. Meski pun hanya sekedar hak untuk tahu alasan. Bukan hak-hem dan hak sepatu.

Kalau kami diamkan saja Mourinho, Conte, Luis Enrique atau Zidane  mengganti para pemainnya, karena mereka tahu apa yang dilakukan. Lha kalau sampeyan mengganti pemain mereka, apa kata dunia? Karena mengganti menteri-menteri Anda sendiri, jelasin dong! Di dalam hak prerogatif itu, ada hak publik lho, Pak Presiden. Ini kan juga pembelajaran politik, nggak kayak jaman Soeharto yang tanpa alasan, dan kita juga takut ngritik sih. Kita bukan lagi rakyat bodoh lho, wong doyan ngegosip. Kalau dengan sampeyan, kelas kita kan sama-sama netizen. Sumpih!