Sabtu, Mei 19, 2018

Tagar 2019 Ganti Presiden (Jokowi Menjadi Presiden Prabowo)


Sejarawan Taufik Abdullah pernah ngendika bahwa politik adalah yang paling berpotensi merusak peradaban. Ibarat kata, politik adalah ilmu tanpa sejarah dan tanpa moralitas.

Wah, gawat. Tanpa sejarah saja, sebagai ilmu, sudah tak bermoral, apalagi ilmu tanpa moralitas. Namun pernyataan itu saya kira bisa dimengerti dalam konteks Indonesia. Bukan sekedar banyak lucu-lucunya, melainkan kadang juga tragik-komedi, penuh paradoks, nganyelke, dan waton sulaya.

Belum pula kelucuan di parlemen, bagaimana DPR sebagai wakil rakyat melahirkan UUMD3. Mereka mengaku reformis, tetapi faktanya mereka ingin berkuasa model Soeharto kembali. Lembaga yang menjadi sumber kegaduhan politik kita itu, banyak diisi politikus yang sibuk memikirkan diri-sendiri, merecoki pihak lain, malas dalam kerja-kerja pokoknya kecuali urusan membangun gedung dan menuntut kenaikan anggaran DPR (yang tahun ini meminta sebesar Rp 5,7 trilyun, tapi oleh Fadli Zon dibilang masih normal karena kecil jumlahnya).

Lihat perdebatan revisi UU Anti Teror. Sebagian besar vokalis DPR justeru lebih memanfaatkan untuk menekan pemerintah, daripada bersama berfikir untuk perlindungan bangsa dan negara, meski teror bom sudah meledak di mana-mana.

Lebih-lebih soal pilpres. Bikin program ganti presiden tapi menetapkan siapa calonnya, sampai sekarang tak ada nyali. Bahkan, menurut Desmond J. Mahesa, Prabowo baru akan deklarasi setelah Jokowi mengumumkan pencapresan. Sementara Hendrawan Supratikno dari PDIP, mengatakan mestinya sebagai pertahana Jokowi yang akan menunggu Prabowo mencapreskan terlebih dulu, untuk melihat siapa cawapresnya.

Itu semua tentu karena siapapun capres negeri Republik Indonesia ini, hanya berbekal kalkulasi kalah-menang. Bukan bekal niatan baik siapa yang merasa mampu, kemudian merancang gagasannya untuk memimpin arah bangsa dan negara ini.

Rancangan itulah, yang mestinya menjadi modal, alat, kendaraan, keyakinan, untuk banyak-banyakan mendapat dukungan rakyat pemilik hak suara Pilpres 2019. Sesuatu yang gampang saja, jika politik adalah ilmu yang bersejarah dan bermoral.

Sementara kebanyakan dari kita, rakyat jelata, tak sadar dan tak tahu, ajang pilpres sering menjadi pertaruhan kekuatan-kekuatan internasional yang ingin menguasai Indonesia. Sebagaimana dulu mereka punya keleluasaan dalam pemerintahan Orde Baru Soeharto, dengan menyokong gerakan menggulingkan Sukarno. Hal itu selalu dilakukan, terutama oleh AS, jika pemimpin Indonesia tak ramah pada garis politik dan ekonomi AS. Kini banyak konsultan politik asing, bahkan konon menyediakan uangnya, merancang program dan konten isunya, untuk siapa saja yang mau dipakai alat dalam menghabisi Jokowi. Situ mau, mumpung pinter tapi miskin?

Pantesan banyak pelawak kita mati muda. Bukan lantaran honornya kecil dan saking bodohnya mengkreasi materi. Tetapi lebih karena kalah lucu dengan mereka yang bermain-main politik. Dalam politik semua bisa dibolak-balik. Teroris bisa jadi dibela. Agama bisa jadi bengis. Kelas menengah atas, bisa jadi bodo dan pecundang, padahal sekolah luar negeri. Sekolah islam berwawasan internasional, melahirkan lulusan berwawasan sempit. Orang kayak Amien Rais, Fadli Zon, Fahri Hamzah yang merasa pinter dan nasionalis berangkulan dengan Rizieq Shihab yang buron. Ustadz yang ilmu agamanya cethek lebih diikuti. Ulama yang zuhud dan alim bisa dihina-dina oleh Felix Siauw. Itu semua karena politik. Termasuk kelas menengah atas, yang pinter-pinter tetapi takut miskin, sehingga mendukung Prabowo pun tak apa, asal bukan Jokowi, sembari bikin alibi bahwa Reformasi 1998 telah gagal.

Memang gagal, karena 20 tahun Reformasi hanya menghasilkan dagelan tak bermutu. Ujung-pangkalnya cuma soal kesejahteraan masing-masing. Itu persis dalam istilah Prabowo sendiri; Elite nasional yang tak sadar, dan menurutnya; goblog. Tetapi, senyampang itu, dengan sadar dan bungah mereka menjalani, dan mengharapkan. Karena perubahan yang terjadi adalah ancaman bagi comfortable zone mereka. Dan jika spirit pilpres ini ingin kembali ke jaman Orde Baru dengan tagar '2019 Ganti Presiden (Jokowi menjadi Presiden Prabowo)', bisa jadi ramalan Prabowo betul, 2030 Indonesia akan habis.
Jangan-jangan tagar '2019 Ganti Presiden' itu kalau sekedar ingin memenangkan Prabowo, bunyinya jadi; "2019: Ganti Presiden Jokowi Menjadi Preseden Prabowo"? Preseden lho ya, bukan presiden!

Jumat, Mei 18, 2018

Belajar dari Sang Altruis, Ibu Lestari Projosuto



Dimanakah Sang Malaikat Menyembunyikan Sayap?

Sebuah Pelajaran untuk Menjadi Biasa.

Oleh: Sunardian Wirodono
 
Mbah Tari, atau Eyang Tari, atau Ibu Lestari Projosuto, adalah manusia biasa. Namun, ia menjadi begitu luar biasa, sekiranya kita jujur melihat diri kita. Betapa yang telah dilakukannya, untuk memuliakan kemanusiaan, bisa jadi masih merupakan angan-angan kita. Atau baru merupakan kesadaran ideologis belaka. Dengan berbagai dalih.

Setidaknya, jika kita melihat bagaimana Ibu Lestari memulai kerja-kerja kemanusiaan, nun jauh sebelum kita sampai kini pun belum menyadarinya. Pada pertengahan dekade 70-an, ketika waktu itu Ibu Lestari menyusuri jalanan dan kampung-kampung kumuh di Jakarta. Mencari anak-anak terlantar. Menemui dan membujuknya untuk bersekolah.

Bersekolah, hingga sampai pada awal-awal kekuasaan Orde Baru, bagi anak-anak dari keluarga miskin, masih merupakan kemewahan. Bahkan sebagian besar orangtua mereka, menganggap bersekolah sebagai sesuatu yang sia-sia. Karena tak terjangkau, dan hanya menyadarkan pada posisi mereka, yang bukan saja terpinggirkan, melainkan disingkirkan.

Situasi-situasi itu, di mana negara abai, saya kira yang kemudian mewarnai bagaimana sikap keras Ibu Lestari, dalam menghadapi permasalahan secara sendiri dan mandiri. Ibu Lestari bahkan sampai pada pernyataan, kepada siapapun yang ingin membantunya, untuk tidak merusuhinya dengan tetek-mbengek masalah administrasi, dan aturan birokrasi. Jika ingin membantu, bantu begitu saja. Ibu Lestari ogah direcoki untuk laporan ini-itu dan sebagainya.

Sebuah sikap yang bukan tanpa alasan. Sekalipun kelak di kemudian hari, hal ini memunculkan permasalahan baru. Setidaknya, masalah internal di Yayasan Hamba, yang juga berhadapan dengan jaman yang berubah. Sebuah tantangan tersendiri dalam apa yang selalu disebut tragedi perubahan.

Namun justeru pada sisi itu, Ibu Lestari adalah sosok yang unik, otentik, sekaligus problematik. Dan itu menantang saya, untuk menyusuri jejaknya. Karena itu pula, senang bisa mengikuti ‘misi rahasia’ Ketua Yayasan Hamba, Ibu Kona’ah Anisasri Melani, menemui anak-anak asuh Ibu Lestari semasa di Jakarta, dan anak-anak Yayasan Hamba yang kini tinggal di Jakarta.

Dalam film dokumenter sepanjang 75 menit yang saya buat, mengenai anak-anak asuh Ibu Lestari di Jakarta, antara tahun 1976 – 1995 (yang kemudian berlanjut di Yogyakarta dari 1995 hingga sekarang, tanpa henti), saya menjudulinya dengan; Melacak Jejak Cinta di Jakarta.

Menemui anak-anak asuh Ibu Lestari, yang mereka kemudian beranak dan sebagiannya menitipkan anak (bahkan cucu) mereka pula kepada Ibu Lestari di Yogya, sungguh dengan jelas hal itu memunculkan sosok Ibu Lestari, sejatinya. Manusia dengan spirit altruisme yang sangat dalam. Spirit kemanusiaa.

Ibu Lestari tak suka sama sekali dengan politik. Bahkan ketika mendapat tawaran untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, ketika hendak memilih jurusan sosial hal itu dibatalkannya. Hanya karena di Indonesia, fakultas ilmu sosial selalu digabung dengan ilmu politik. Maka dipilihlah kuliah S2 di Asian Social Institute di Manila, Filipina. Karena nama jurusannya tak mengandung istilah politik. Ibu Lestari mengambil jurusan sosiologi, dengan tesis tentang anak-anak jalanan di Manila City, dan lulus tahun 1976.
 
Satu pribadi lebih berharga dari seluruh dunia.
Ibu Lestari lebih berselibat dengan panggilan altar jalanan. Ia mendapatkan panggilannya, untuk pelayanan dan merawat kaum papa. Mereka yang terpinggirkan secara kultural dan struktural. Anak-anak yang melarikan diri ke jalanan, karena kemiskinan ekonomi dan kemiskinan kasih sayang.

Kemiskinan struktural adalah kata kunci, di mana negara pada waktu itu, tak mampu memenuhi sebagaimana tuntutan Undang-undang Dasar 1945, khususnya pasal 33. Sebuah situasi yang bahkan pun hingga kini belum beranjak jauh.

Anak-anak, yang tentu sesungguhnya adalah penerus estafeta generasi suatu bangsa, selalu menjadi korban, dari sebuah era pemerintahan yang belum genah-diri.

Mendengarkan penuturan Pak Maman yang kerja mengayak di selokan-selokan kawasan Senen, Bang Sofyan sang pemulung di daerh Semper, Bu Hartini atau pun ibunya Dian yang pengupas bawang di Pasar Senen, atau Pak Ruslan di Rusunawa Jatinegara Kaum, atau juga Sugeng, Bang Pe’i, dan angkatan pertama anak-anak asuh Ibu Letari, saya seolah dipertontonkan sebuah film; bagaimana cara Tuhan bekerja melalui para malaikatnya.

Ibu Lestari menyantuni anak-anak, yang umumnya mudah didapati di kampung-kampung miskin dan kumuh di Jakarta Utara, atau di daerah-daerah tak jauh dari pangkalan kereta api, bus, atau pun pasar seperti Pedongkelan, Pasar Minggu, Jatinegara, Srengseng, Senen, Koja, Penjaringan, Sunter, dan lain sebagainya.

Di Rusunawa Jatinegara, Pak Ruslan dari Pedongkelan, bahkan mengatakannya pada saya, “Jika tak ada Bu Lestari, anak-anak Pedongkelan itu tidak bakal kenal sekolah selamanya,…"

Pedongkelan adalah pemukiman liar, yang pada jaman Ahok mereka digusur dan dipindahkan ke Rusunawa Jatinegara pada 2017. Sayangnya, Ahok terlambat datang, karena tak hadir pada saat Ibu Lestari berkiprah di Jakarta. Sekiranya mereka bertemu, saya kira Ahok akan mengerti, bahwa masalah manusia bukan sekedar difasilitasi. Tetapi juga dimanusiakan dengan kasih sayang, dipersiapkan dengan pendidikan dan keterampilan.

Pernyataan seperti yang disampaikan Pak Ruslan, juga disampaikan Ibu Hartini, atau juga ibunya Dian dan Wiwin. Bagaimana anak-anak, terutama anak-anak perempuan, akan terus menjadi korban dari situasi yang tak berkesudahan. Menjadi kaum korban dalam piramida korban manusia. 

Salah satu contoh kecil rangkaian cara Tuhan bekerja, saya kira bisa dilihat pada cerita Monika, yang terjaring ikut program pertukaran pelajar. Anak yang diasuh di Yayasan Hamba itu, anak seorang penjual kopi jalanan, mendapat kesempatan gratis untuk pergi ke Kanada dan Eropa. Para pengasuh Yayasan Hamba pusing mencari alamat orangtua Monika, untuk mengurus paspor. Ibu Monika tak punya rumah, tinggal di kolong jembatan secara nomaden. Karena berita anak penjual kopi melanglang dunia menjadi viral di media, akhirnya Dinas Sosial Jakarta memberi rumah untuk orangtua Monika, di sebuah rusunawa Jakarta.

Dengan menyekolahkan anak-anak, yang pada mulanya ‘ogah bersekolah’, karena merasa sia-sia (di samping karena tak mampu membiayai), Ibu Lestari mengajak mereka beranjak. Menginjak pada satu dataran. Tumbuhnya kesadaran baru tentang sikap mental, dignity, integrity.

Tidak beranjak dari kata-kata besar, karena ketidaksabaran untuk mengangkat level atau derajat manusia Indonesia. Ibu Lestari melakukannya. Dengan diam-diam. Dalam sunyi sendiri.

Cerita Enny Winingsih, salah satu anak asuh Ibu Lestari, yang bisa kuliah sampai D3 dan bekerja di bank swasta, menohokkan pertanyaan; Bagaimana nasibnya andai tidak bertemu dengan Mbah Tari, dalam kehidupannya? Sebagaimana pengakuan Wiwin, anaknya Empok yang tinggal di kontrakan sempit di Gaplok, tak jauh dari Senen.

Anak-anak asuh Ibu Lestari ini, sering adalah anak-turun, atau sesaudara. Seperti Pak Maman dan Bang Sofyan, hampir semua anaknya dititipkan pada Ibu Lestari. Hanya bedanya, Bang Sofyan tak pernah menjadi anak asuh, sebagaimana Pak Maman yang ikut Ibu Lestari sejak masih umur 10 tahun. Enny Winingsih, tiga adiknya bersama Ibu Lestari. Demikian juga lainnya seperti Mega, David kakak dari Monika.

Itu adalah kepercayaan.

Jika pada bagian awal saya menyebutkan tentang betapa pribadi Ibu Lestari juga problematik, karena betapa tidak mudah menerjemahkan spirit altruis itu menjadi sesuatu yang nyata, sederhana dan operasional. Ibu Lestari sangat menekankan kebebasan bagi anak-anak asuhnya, sesuatu yang menjadi bermasalah untuk anak-anak masa kini.

Ada perbedaan karakter yang sangat menonjol pada anak-anak asuh Ibu Lestari dalam kurun 40-an tahun perjalanannya. Pada masa-masa awal, yang direngkuh Ibu Lestari adalah anak-anak jalanan, anak-anak gelandangan, anak-anak yang melarikan diri dari rumah. Mereka adalah anak-anak yang berani menantang hidup. Kebebasan adalah sebuah ideologi, sebuah traktat perang, karena rumah atau orangtua, dan juga sistem nilai, tidak memberi ruang dan peran bagi anak-anak. Tak ada tempat, tak ada media, tak ada kepercayaan.

Pada masa-masa kemudian, bersamaan dengan tumbuhnya ekonomi masyarakat, meski tetap saja belum adil dan merata, namun yang tumbuh kemudian adalah generasi rumahan, yang mendapatkan perlindungan orangtua secara lebih berlebihan. Perlindungan dengan proyeksi ke depan, yang belum tentu setepatnya diterapkan. 

Apalagi pada kenyataannya, anak-anak asuh di Yayasan Hamba, bukan saja sejak kecil, melainkan bahkan sejak dalam kandungan ibunya, sudah berada di Hamba. Mereka yang dibuang atau terbuang dari keluarga dan masyarakatnya. Mereka tumbuh sebagai anak asuh hingga mereka dianggap mampu berdiri-sendiri pada usia dewasa, atau dikembalikan ke orangtunya, ketika keluarga mereka telah bisa menerimanya kembali. 

Di situ saya kira, kata ‘kebebasan’ menjadi bias, karena berangkat dari formulasi yang berbeda. Kebebasan sebagai frame, kini menjadi sesuatu yang dilematis. Justru karena ketidakpandaian kita dalam memformulasikan ukuran kebebasan itu sendiri.

Spirit altruisme Ibu Lestari Projosuto, saya kira menarik untuk direnungkan dari sisi ini, ketika kita mencoba membandingkan anak-anak asuhnya, dalam lintas generasi, dari 1976 hingga sekarang ini, pada tahun 2018, ketika usia Ibu Lestari mencapai 75 tahun, dengan masa pengabdian 42 tahun yang luar biasa.

Mbah Tari di rumahnya yang sederhana.
Ibu Lestari Projosuto, dari keluarga Katholik yang saleh. Kakaknya, Franciscus Xaverius Rocharjanta Prajasuta, almarhum, adalah monsinyur di Keuskupan Banjarmasin. Bahkan Ibu Lestari pernah pula masuk Biara Ordo Sancta Ursula, sambil kuliah di Sekolah Tinggi Kateketik Katolik di Jl. Gereja Theresia Jakarta.

Seorang manusia yang sederhana, dengan rumah yang juga sangat sederhana di Samirono, Yogyakarta. Tak menyimpan kekayaan harta dunia, selain buku, Rosario dan Bunda Maria, disamping beberapa potong pakaian yang semuanya adalah pemberian saudara dan sahabat.

Gedung dan kantor Yayasan Hamba, di kawasan Pakem, bantuan dari teman-teman pribadinya dari Belanda.

Jika pun Yayasan Hamba memiliki gedung yang luas dan asri di kawasan Pakem, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, semua itu karena simpati dan bantuan teman-teman pribadinya di Belanda. Gedung itu untuk kantor, juga rumah tinggal para pengasuh dan anak asuh yang kini semuanya berjumlah sekitar 60-an, dari usia beberapa bulan, kelas TK, SD, SMP hingga SMA. Kebanyakan dari mereka adalah anak-anak yang terbuang dari keluarga, atau yang lahir tak dikehendaki.
Saya pernah mendengar, bahwa keberadaan Yayasan Hamba di Pakem, dicurigai sebagai tempat kristenisasi. Saya sungguh sangat marah mendengar hal itu. Betapa kefanatikan beragama membuat rasa kemanusiaan justeru mati. 
 
Melacak jejak cinta Ibu Lestari di Jakarta, semua orang akan mengerti. Bahwa Ibu Lestari adalah pejuang kemanusiaan tanpa pamrih. Tanpa mempedulikan latar belakang suku dan, apalagi, agama. Pengakuan dari Yanti, Akim, juga anaknya Bang Pe’i yang muslimah taat, semoga bisa membukakan kepicikan orang-orang yang mencurigai, apa yang dilakukan Ibu Lestari. Betapa berbahayanya kepicikan itu.

Seingat saya, tak pernah ada pembicaraan soal agama. Bukan karena tak penting. Tetapi itu laku peribadatan masing-masing orang dengan pilihannya. Di Yayasan Hamba, jelas mayoritas adalah Islam, demikian juga pengurus dan pengasuhnya, di samping agama lainnya seperti Kristen Protestan, Katholik, juga Buddha. Mereka lebur dalam bahasa agama yang paling hakiki, ialah kemanusiaan, yang adil dan beradab.

Ibu Lestari adalah manusia biasa. Tapi dia seorang altruis sebenarnya. Karenanya ia menjadi luar biasa. Lebih karena kita tidak terbiasa, atau tidak biasa, atau bahkan tidak bisa, melakukan hal-hal yang sebagaimana telah dilakukannya. Jika saya, atau kami, atau kita, menyebutnya sebagai malaikat yang menyembunyikan kedua sayapnya; Saya kira agar kaum papa yang terpinggirkan itu, tidak ketakutan dan curiga, sebagaimana negara menyingkirkan dan menghardik nasib mereka menjadi pecundang.

Dalam psikologi pecundang, kepada siapa suara mereka didengarkan, hanyalah pada mereka yang dipercaya dan diharapkan. Maka akan dibukakan hati dan kesediaannya untuk bersama. Karena mereka bukan sekedar angka-angka statistik, atau deret ukur dalam nomina anggaran pemerintah. Mereka adalah manusia.
 
Betapa kita melihat, ada begitu banyak manusia-manusia biasa, mengepakkan sayap-sayap malaikat di kedua bahu mereka. Dan betapa justeru menakutkan. Mencemaskan. Atau lebih jauh lagi, mencurigakan. Karena betapa palsunya dengan label-label di sekujur tubuh dan kata-kata.

Ibu Lestari menyembunyikan kedua sayapnya, dalam spirit altruisme. Ia tak ingin anak-anak ketakutan melihatnya, atau bahkan mencurigainya. Ia sembunyikan kedua sayapnya, di dalam bahasa kemanusiaan yang nyata, yang membuat perbedaan itu kikis. Pada kenyataannya, lebih banyak yang bersedia menolong karena merasa berbeda. Bahkan sering dilabeli mantra-mantra, ‘tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah,…’ Begitu pentingkah kata ‘lebih baik’ itu?

Kata sesama, lebih sering lamis. Sementara Ibu Lestari, karena sesama maka ia membersama. Melebur dalam jagat cilik dan jagat gedhe anak-anak asuhnya. Tanpa jarak.

Sentuhan kasih sayangnya, yang terbungkus dalam tubuh kecil kurus itu, bahkan mampu melumpuhkan seorang bajingan bandel sekelas Mose, atau pun Robot Gedek yang sohor dulu. Karena bukan hanya menyembunyikan sayap, melainkan Ibu Lestari menyediakan telinga, juga hatinya, untuk mendengarkan. Mendengarkan, bagi Ibu Lestari, ialah memanusiakan. Memberi kesempatan.

Terimakasih Ibu Lestari Projosuto, malaikat yang menyembunyikan sayapnya.

Bersamanya, kita  berada di suatu tempat di mana kita dibolehkan ikut belajar, mengenai kasih sayang, ketulusan, dan bahasa-bahasa kemanusiaan yang sederhana. Membumi.

Jauh dari kata-kata besar, yang disuci-sucikan, yang dinyata-nyatakan dalam delusi, glorifikasi, dan megalomania.

Buku kado ultah ini pun, pasti juga akan menjadi masalah bagi Ibu Lestari, karena di luar perkenannya. Namun alangkah sombongnya kita, jika tak mau berbagi penghormatan pada manusia baik ini. Agar kita semua boleh turut serta, belajar kepada kesederhanaan. 

Tuhan besertamu, Ibu Lestari Projosuto, sang altruis.

Yogyakarta, 11 Mei 2018
Sunardian Wirodono, volunteer Hamba.


MALAIKAT YANG MENYEMBUNYIKAN SAYAPNYA

| Pernah mendengar dongeng bidadari bernama Nawang Wulan, yang tak bisa kembali ke kahyangan, karena ulah Jaka Tarub? Ini kisah tentang bukan sekedar bidadari (yang dalam dongeng selalu hanya sebagai sosialita, dan tak pernah membawa misi sosial nyata). Ini kisah nyata tentang malaikat yang menyembunyikan kedua sayapnya. Kisah Ibu Lestari Projosuto, atau Maria Immaculata Roch Endah Lestari Prajasuta, yang lebih dikenal di kalangan anak jalanan dengan sebutan Bu Tari, Mbah Tari, atau Eyang Tari, yang lahir di Klaten, 11 Mei 75 tahun silam.

Kemarin malam kami merayakan ultahnya, juga mengenang 42 tahun lebih perjalanan cintanya kepada orang-orang papa, mereka yang terpinggirkan dan tersingkirkan. Ibu Tari adalah ibu para gelandangan dan anak-anak jalanan Jakarta, pada dekade 70-an. Bagi kami, saya dan teman-teman, Ibu Tari adalah sosok yang menguatkan, dan mengingatkan bukan dengan kata-kata. Yang meneguhkan untuk meyakini, bahwa ada kebenaran dan keadilan, sekali pun itu mesti harus diperjuangkan.

Tahun 1976 lulus S2 dengan tesis mengenai anak-anak jalanan di Manila (Asian Social Institute, Filipina), Ibu Tari kembali ke Indonesia. Meneruskan apa yang sudah dilakukan sebelum akhirnya melepaskan kaul, dari Biara Ordo Ursulin Bidang Pelayanan yang dijalani selama 17 tahun. Alasannya sangat sederhana; “Saya keluar dari biara Ursulin karena tidak enact dengan teman-teman. Hampir setiap hari saya baru bisa pulang ke biara pukul 23.00 atau 24.00, sementara teman-teman lainnya sedang doa bersama. Kesibukan saya mengurus para gelandandan dan anak-anak jalanan membuat saya tidak bisa mengikuti kegiatan di komunitas seperti teman-teman lainnya. Daripada mengganggu ketenteraman komunitas lebih baik saya mundur,…”

Ketika ke Jakarta menemui beberapa mantan anak asuh Ibu, saya mendengar banyak pengakuan, bagaimana seandainya anak-anak itu tidak disambangi Ibu. Anak-anak di daerah Pangkalan Asem, Sunter, Srengseng, Jatinegara, Gaplok, Senen, Pademangan, Kampung Sawah, Pedongkelan. Nama Ibu Tari yang lebih mereka kenali, daripada para jagoan media yang kemudian banyak disebut. Hampir nama-nama sohor anak-anak jalanan legendaris pada 70-an, adalah anak-anak yang mengenal Ibu Tari. Termasuk Robot Gedek yang mulia itu, juga Musa yang bisa menebas tangan orang dengan samurai, tetapi luluh dalam pangkuan Ibu Tari. Juga bagaimana semua anak-anak jalanan yang ditangkep laler ijo, selalu menyebut nama sebagai Sugeng binti Lestari, Maman binti Lestari, Musa binti Lestari,…

Tahun 1995, Ibu Tari memboyong anak-anak, terutama yang puteri, dari Jakarta ke Yogyakarta. Hingga kemudian beliau mendirikan Yayasan Hamba, untuk anak-anak yang kehadirannya ditolak keluarga dan lingkungan. Anak-anak yang dibuang, bahkan oleh keluarga dan ibunya sendiri. Beberapa bersama di Hamba sejak bayi, hingga mereka dewasa dan bisa kuliah, kemudian bekerja di tempat-tempat terhormat. Mereka anak-anak keluarga miskin, meski satu-dua ada anak orang kaya dan terhormat, yang entah kenapa tiba-tiba hamil.

Setelah acara formal dengan para undangan selesai, kami anak-anak Mbah Tari, yang datang dari Jakarta, Solo, Manado, Kudus, dari angkatan Amalia 1976 hingga HaMba 2017, membuat lingkaran bersama Ibu Tari. Malam dingin larut di lereng Merapi semalam, kami semua tercekat, ketika Ibu Tari menutup acara dengan kalimat-kalimat pendek. Semua terdiam. Ibu Tari hanya lebih banyak mengucapkan terimakasih, bahkan kepada rerumputan yang menjadi alas kami. Semua menunduk, tak berani menatap mata Ibu yang berkaca-kaca. Kami pun berkaca-kaca. Selalu ada manusia yang begitu hebat, tidak dalam kata-kata, tetapi justeru lebih karena keberaniannya, pengorbanannya. Para pengabdi kemanusiaan yang membuat kutbah-kutbah agama menjadi begitu kerdil.

Bukan para maling dan koruptor, apalagi mantan militer macam Prabowo yang membuat kami gentar. Tetapi hilangnya rasa kemanusiaan dan nalar keadilan, membuat kami sering hanya bisa menangis di hadapan Ibu. Kami kadang tak sabar, melihat Ibu yang tidak taktis, tidak strategis. Karena ada begitu banyak pahlawan kesiangan, atau bahkan sebenarnya penjahat pecundang, yang disubya-subya media sebagai malaikat.

Kemarin kami sungguh sedih tak bisa berbuat apa-apa. Kami membuat buku kenangan untuk Ibu Tari, tapi hanya hanya bisa mencetak dua eksemplar buku untuk beliau. Kami ngotot untuk menuliskan buku itu, meski Bu Tari pasti akan menolaknya. Tetapi, bagi kami, adalah dosa besar membiarkan semua itu lewat tak tercatat. Moga-moga ada malaikat lain membantu mengujudkannya.

Ini tentang kristenisasi, atau katholikisasi? Bukan. Anak-anak Bu Tari sangat beragam, dan yang terbanyak tetaplah anak-anak keluarga miskin dari kalangan muslim. Dalam penelusuran beberapa waktu lalu di Jakarta, saya tahu anak-anak yang kebanyakan berjilbab, sangat merasakan ketulusan Bu Tari, malaikat mereka. Bahkan, secara mengejutkan, kami semacam mendapat jaminan dari Bang Rodjak, salah satu keponakan Abah Ba'asyir dari Ngruki, yang bisa menurunkan ratusan orang untuk membela Bu Tari, yang sedang dalam teror rekanan kerjanya dulu dari Jakarta soal tanah yayasan.

Terimakasih Ibu, malaikat yang menyembunyikan sayapnya, lebih karena agar orang-orang papa tidak ketakutan, melihat keagungan-keagungan yang semakin semu, yang semakin dinyatakan tetapi semakin hambar. Ibu Lestari, kekasih kaum papa, di mana semoga tuhan masih sudi tinggal bersama, dengan segala hormat. @sunardian


 
FUNDRISING PENERBITAN BUKU ‘MALAIKAT YANG MENYEMBUNYIKAN SAYAPNYA’ | Untuk mendokumentasikan karya kemanusiaan Ibu Lestari Projosuto (75) yang semula concern pada anak-anak jalanan (1970-an) dan kini lebih berfokus pada anak-anak yang sejak kelahirannya ditolak oleh keluarga dan bahkan oleh ibunya, dan untuk menginspirasi serta memotivasi para pengabdi dan penggiat sosial, kami akan mencetak buku ‘Malaikat yang Menyembunyikan Sayapnya’, ukuran 17,5 x 25 cm., full-collour, 117 halaman, ditulis oleh Sunardian Wirodono dan Nusya Kuswantin, dengan biaya cetak sebesar Rp 17.000.000 (tujuhbelas juta rupiah) sebanyak 500 eksemplaar. Bagi yang berkenan membantu pencetakan buku tersebut, bisa mengirimkan bantuannya secara sukarela ke rekening Sunardian Wirodono, BCA No. 0373042223 dan mohon dituliskan dalam berita transfer; Buku Lestari. Sertakan nama dan alamat Anda selengkapnya beserta bukti transfer tersebut ke WA No. 081393979400, untuk ke mana bukti buku akan saya kirimkan sebanyak 2 (dua) eksp untuk masing-masing donatur. Buku akan kami luncurkan ke masyarakat luas, bersamaan kegiatan Yayasan Hamba pada bulan Agustus 2018.


Ada Apa dengan Jokowi? Contradictio in Indonesia!


Hanya di Indonesia terjadi dagelan paling tragis. Membuat gerakan ‘2019 Ganti Presiden’, tapi tak jelas siapa calon presidennya. Dalam kesimpulan pendek, hal tersebut bisa diartikan gerakan asal bukan Jokowi. Ada apa dengan Jokowi?

Mardani Ali Sera dari PKS yang menggagas gerakan itu, tentu akan segera membantah. Pasti akan disebut; Prabowo sebagai capres mereka. Namun desakan PKS agar Gerindra segera menentukan Prabowo sebagai capres, dan cawapresnya (harus) dari PKS dalam bulan ini juga, masih belum terjawab.

Di mana persoalannya? Ada banyak faktor. Jika partai Gerindra (baca: Prabowo) menuruti desakan PKS, untuk memposisikan salah satu dari 9 kader PKS sebagai cawapres Prabowo (nama-nama itu awalnya dipromosikan sebagai capres dari PKS), bagaimana dengan partai lain yang mau bergabung dalam pencapresan Prabowo? Maukah, misalnya PAN dan Demokrat, atau pun PBB bergabung, merelakan cawapres Prabowo dari PKS? Bukan perkara mudah.

Ada beberapa masalah yang membelit. Jika posisi cawapres untuk cari donatur, meminjam pertanyaan Prabowo; “Ente (PKS) punya duit berapa?” PKS tidak punya duit. Tetapi di atas kertas, kader-kader PKS lebih solid dan lebih pinter berpolitik di atas kertas. Dengan kelebihan itu, dipraktikkan bagaimana mereka ‘merebut’ posisi sebagai tim pemenangan Anies-Sandi dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Mardani Ali Sera akhirnya terpaksa ditarik tak menjadi cagub atau cawagub DKI dalam koalisi PKS-Gerindra. PKS mendapatkan posisi paling strategis dan menguntungkan, pemegang otoritas tim pemenangan.

Makna tim pemenangan, ialah bisa mengelola dana tak terbatas, dan tanpa perlu diaudit. Sesederhana itu? Bisa jadi tidak. Tetapi, sangat bisa jadi memang sesederhana itu. Tak dapat kursinya, tetapi dapat dana cash and carry. Pada posisi itu, PKS sebagai mitra setia menjadi tumpuan Gerindra, partai politik yang hanya bertumpu pada Prabowo sorangan. Hasjim Djojohadikusumo, yang bertanggungjawab soal donasi dan fundrising bagi Prabowo dan Gerindra, tak sedang dalam posisi mudah. Apalagi, lebih acap tampak Prabowo menjual diri terlalu murah, dan karenanya sering mengalami blunder, karena mudah marah dan baper hingga memaki-maki bahwa dirinya sudah kapok menjadi elite. Dirinya adalah elite yang sadar, sementara kebanyakan elite nasional kita goblog.

Dalam jualannya kepada pemerintah AS, bahwa jika pemerintahan di bawah Gerindra, Hasjim Djojohadikusumo menjanjikan Indonesia akan menjadi mitra AS yang paling bisa dipercaya (maksudnya, bisa ditekuk-lutut oleh AS. Dan tidak mungkin Amien Rais dan Fadli Zon tidak mengetahui hal itu, meski mereka selalu mengritik Jokowi antek asing, termasuk antek AS). Pada sisi lain, Pemerintahan AS juga tidak dalam posisi pasti, karena situasi ekonomi global, meskipun pemerintahan Jokowi dianggap kurang ramah pada AS.

Segala omongan Amien Rais, juga Fadli Zon dan Prabowo, yang menuding pemerintahan Jokowi sebagai antek asing, harus dibaca juga dalam teori ‘maling teriak maling’. Di situ lebih tampak, sosok seperti Amien Rais, Fadli Zon, dan Prabowo (sebagaimana dikatakan secara terbuka oleh Hasjim Djojohadikusumo) lebih pro AS. Mereka mencoba memutar-balik fakta, justeru karena kebijakan politik pemerintahan Jokowi terlihat lebih berani, dan tidak kompromistis terhadap pemerintah AS. Lihat misalnya dalam kasus Petral dan Freeport, dan proyek-proyek energi-pertambangan kita.

Ketidaktegasan Gerindra memutuskan pencapresan Prabowo ‘dalam waktu dekat’, atau ‘bulan ini juga’ sebagaimana desakan PKS, menunjukkan kegalauan Prabowo untuk maju atau tidak. Bukan sekedar soal kans kemenangan yang tipis, melainkan juga darimana duit untuk mengongkosi kemenangannya? Benarkah Prabowo masih mempunyai uang tak berbatas nomor seri? Darimana muasal sumber keuangannya? Apa saja perusahaan yang pernah didirikan, dan bagaimana kondisinya kini? Apakah gaji karyawan salah satu perusahaannya, yang tertunda beberapa tahun, sudah dibayarkan?

Apalagi posisi Prabowo kini jauh lebih berat. Bukan hanya berat karena bobot tubuhnya bertambah, sebagaimana kita bisa melihat bentuk perutnya saat bertelanjang dada di depan publik beberapa waktu lalu. Perutnya makin membuncit. Jika nyapres lagi, ia menjadi penantang incumben, yang tentu berbeda dengan Pilpres 2014 dulu. Jokowi, bagaimana pun, sebagai pertahana lebih powerfull. Sementara Prabowo, mantan elite militer yang diberhentikan DKP dalam kasus penculikan 1998, makin terjepit posisinya.

Apalagi kemudian muncul kompetitor baru seperti Gatot Nurmantyo dan Agus Harimurti Yudhoyono, yang mau tak mau akan mempengaruhi konfigurasi irisan dukungan, juga pembiasan dukungan pada dirinya. Prabowo mempunyai reputasi buruk, berkait sejarah keberadaannya yang belum pernah membuktikan kepiawaian sebagai pejabat publik. Akan tampak makin berkurang nilainya dibanding Gatot Nurmantyo yang dalam karir kemiliterannya sampai ke puncak sebagai Panglima TNI.

Dalam dilema posisi itu, watak abadi dari oposan, adalah membangun kebersamaan dengan kelompok oposan lainnya. Mereka mempunyai musuh bersama bernama Jokowi. Para pihak yang tak suka dan atau dirugikan Jokowi, akan mudah merekatkan diri dengan isu yang sama; Singkirkan Jokowi. Apalagi jika pemerintahan Jokowi tak ramah terhadap mereka.

Kita lihat pengritik kebijakan presiden, di parlemen didominasi dari Gerindra dan PKS. Apakah itu Fadli Zon, Ferry Juliantono, Mardani Ali Sera, dan lain sebagainya. Itu pun kritik-kritik mereka, jika dicermati, lebih pada persoalan teknis dan interpretatif, bukan sebuah kritik yang substansial. Kesan yang muncul, adalah kritik asal, karena jika pun ada data yang disampaikan sekedar data yang bias dalam teks dan konteks. Mardani Ali Sera sering hanya memanfaatkan ketidakvalidan, atau pembiasan, yang dengan sengaja atau tidak (karena kemampuan menulis wartawannya) dilakukan oleh media.

Dari kalangan parpol, hanya Demokrat dan PAN (mungkin juga PKB, jika Cak Imin tak diambil Jokowi sebagai cawapres di 2019), yang punya kemungkinan berkoalisi dengan Gerindra (yang mau tak mau mengusung Prabowo sebagai capres). Tapi jika posisi cawapres Prabowo dikunci harus kader PKS, maukah Demokrat, PAN, dan lebih-lebih Cak Imin sebagai ketum PKB, dan memberikan jalan kader PKS sebagai cawapres? Tidak mudah. Belum pula jika Jokowi dalam putaran terakhir, melakukan manuver-manuver yang bisa membuat baik PAN maupun Demokrat akan lebih mendukung Jokowi daripada Prabowo.

Politik masih sangat cair, tetapi Jokowi makin kelihatan pintar dan teruji dalam melihat permasalahan. Bukan sebagai politikus tradisional yang hanya mengandalkan mistifikasi dan glorifikasi. Jokowi adalah politikus generasi baru, yang lebih memahami apa itu branding dan marketing, sesuatu yang tak dipunyai Prabowo dan SBY, yang emotional quetions-nya lebih rendah. Lihat bagaimana ketika Prabowo dan SBY baper, maka dihancurkanlah citra-dirinya dengan sukarela. Dan disitu, rakyat makin bisa menilai kadar kualitas pemimpin yang baperan.

Pada sisi lain, para oposan yang juga mesti disebut seperti; Amien Rais sebagai pribadi (yang harus dipisahkan dengan PAN, yang ketumnya pun dilematis menghadapi besannya itu), membuat irisan baru dengan Habib Rizieq (representasi FPI), dan bahkan menggerilya kalangan muslim untuk menyerang Jokowi. Kita bisa lihat dengan jelas, korelasinya dalam sikap kelompok ini menghadapi aksi terorisme belakangan. Dalam bahasa sederhana, terorisme yang terjadi disikapi dengan nada pembelaan (pada teroris) oleh kelompok ini. Dan kelompok ini, menyatu dalam gerakan ‘2019 Ganti Presiden’. Bahkan dari masyarakat yang pro pada kelompok ini, tak sedikit yang menuding terorisme yang terjadi hanyalah kontra-isu untuk menenggelamkan tagar ‘2019 Ganti Presiden’.

DPR, lembaga yang berwenang membahas RUU mengenai anti terorisme, lebih banyak bersilat lidah di media publik daripada bekerja di gedung parlemen. Senyampang itu, di tengah caci maki pada pemerintahan Jokowi, Fadli Zon menganggap wajar karena terlalu kecil program penaikkan anggaran DPR sebesar Rp 5,7 trilyun. Parle? Parle lu peyang!

Reformasi 1998, hanya menyodorkan fakta paling banal, yakni kehadiran Amien Rais yang makin tak jelas sejak dari 1998, sampai pun pada kehadiran kembali Prabowo yang pada waktu itu sama bermasalahnya dengan Amien Rais. Kini mereka bersatu, dan memiliki pendukung kelas menengah atas. Para intelektual dan mantan aktivis, sekiranya mendukung, bisa jadi karena merasa kepentingannya lebih aman bersama sesama kelas menengah seperti Prabowo, daripada pemimpin proletar bernama Jokowi.

Dalam irisan itu pula, terdapat kelompok Islam dalam garis yang berbeda dengan Islam tradisional dan Islam nasionalis, yang lebih rileks dalam memandang Indonesia. Lebih bisa bertaniah pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Kesimpulan paling konyol, munculnya PKS, FPI, HTI, FUI, 212, yang bisa dengan gampang menyatakan aksi terorisme adalah pengalihan isu ‘2019 Ganti Presiden’, hanyalah sebuah siasat. Dan kendaraan yang paling akomodatif untuk bersiasat, tentu dengan berharap Prabowo menjadi presiden. Tapi, sekiranya Prabowo presiden, adakah jaminan kelompok ini akan diuntungkan, dan konflik kepentingan (atas nama agama) selesai? Rasanya tidak.

Pada posisi ini, Indonesia terasa begitu miskin dengan pemikiran yang objektif dan gagasan besar ke depan. Grand design macam apa, mengenai prioritas bagi bangsa dan negara yang sudah 70 tahun merdeka tapi tak mempunyai proyeksi? Konflik kita masih soal siapa berkuasa, siapa kalah, siapa menang. Bukan bangsa gotong-royong sebagaimana diujarkan Sukarno. Politik kenegaraan dan politik kebangsaan kita masih diserimpung kepentingan elite politik kita, yang menganggap rakyat tetap saja bodoh dan bisa dibodohi.

Apa yang sedang terjadi di Indonesia? Contradictio in terminis. Kita hanya melihat tembok-tembok, gapura-gapura, spanduk-spanduk, acara televisi, sinetron, iklan; tampak begitu religius saat ini. Karena ini bulan ramadhan. Manusianya? Contradictio in Indonesia! Religiousitasnya tak bisa memandang bening aksi terorisme sebagai kejahatan kemanusiaan, hanya karena teroris beratasnama agama, dan agama yang 'sama' pula. Dan yang terpenting, menggerus wibawa pemerintahan  Jokowi.


Senin, April 30, 2018

Kebebasan dalam Berkaos pun yang Muncul Malah Chaos.

Persoalan pokoknya, ada serombongan orang (kebanyakan laki-laki dewasa) mengerubuti, mengintimidasi seorang ibu dengan anaknya di ruang publik (Car Free Day, Jakarta, 29/4). Jadi, jangan dibelokkan ke mana-mana.

Sebetulnya, tak ada hubungan, dan kita tak memasalahkan pakai kaos apapun. Entah diasibukkerja atau yang lain sibuk teriak 2019gantipresiden. Mau pakai kaos bergambar obamangising juga silakan.

Mangsalahnya ada serombongan lelaki mengintimidasi seorang perempuan, dan anaknya yang masih remaja. Perlakuan para lelaki pengeroyok itu, secara etik, kemanusiaan, tak pantas dan melanggar undang-undang privacy yang diatur oleh negara.

Jika kita mengidentifikasi kaos sebagai identitas pemakainya, maka bisa dibilang pemakai kaos 2019gantipresiden adalah yang anti Jokowi dan (mungkin) pro Prabowo. Bisa jadi mereka dari PKS bisa juga tidak. Bisa jadi FPI, bisa tidak. Tidak sangat penting. Tak penting pula mereka sepakat dengan gerakan 2019gantipresiden yang digulirkan PKS, yang bertekad 2019 mengganti Jokowi.

Yang diintimidasi, memakai kaos diasibukkerja, bisa jadi pendukung Jokowi. Dan karena itu, tentu tak sepaham dengan pemakai kaos 2019gantipresiden. Tapi, dalam hukum pidana, itu semua tak penting. Fakta yang tak bisa dibantah, orang-orang pemakai kaos 2019gantipresiden mengusik privacy seorang ibu pemakai kaos diasibukerja. 

Dari berbagai tayangan video, sulit membantah itu bukan tindakan kekerasan, yang berunsur pelanggaran pidana.  Semoga jelas, dan jangan dibelokkan ke mana-mana.

Tak ada yang salah dari pemakaian kaos. Yang salah (karena diatur UU), adalah mengintimidasi liyan karena beda pilihan. Tindakan mengkafirkan orang karena beda agama, memfitnah (ujaran kebencian, menyebar hoax) karena apapun, di ranah pidana hal itu pelanggaran hukum negara. Semestinya itu urusan Polisi sebagai hamba wet

Fakta itu, menyodorkan realitas, pemakai kaos 2019gantipresiden, orang-orang yang tak matang dalam berpolitik, tak tahu berdemokrasi, tidak punya etika, tak bisa berdialog, tukang paksa pada yang berbeda, dan bagian buruk dari kebobrokan bangsa. Wong beda pilihan kok jadi norak bin bar-bar. Pasti tidak pernah baca 12 wasiat nabi dalam berperang. 

Di tengah kekhawatiran, doa kita bisa jadi makin sederhana; Semoga Jokowi dimuliakan. PKS dan Prabowo tak lagi jadi pilihan. Mari berpihak pada kemauan baik dan kebaikan. 

Tidak takut ancaman liyan, atas nama apapun, demi kemanusiaan yang adil dan beradab.

Habis Ahok Terbitlah Maling Anggaran


Penentang utama Ahok sebagai gubernur (2014 – 2017), adalah para maling anggaran. Entah yang di partai politik, parlemen, balaikota, rt-rw yang menolak qlue karena nggak bisa mroyek, hingga ormas yang tak dapat jatah preman.

Kelompok dirugikan ini, bersatu padu dalam momentum Pilkada DKI Jakarta 2017. Eep Saefullah Fatah yang konsultan politik, PKS yang tukang kompor, Gerindra yang dikhianati Ahok, ditambah Amien Rais, dan Rizieq Shihab yang kheky karena FPI mau disikat Ahok; Mereka bersenyawa. Dan sentimen agama pun digulirkan.

Pokokmen, Ahok harus tersingkir. Jakarta adalah tempat bergulirnya Rp 70 trilyun per tahun. Angka yang menggiurkan, khususnya bagi para maling yang selama itu dimanjakan korupsi.

Dalam masa kepengurusan Jokowi, dilanjutkan Ahok dan kemudian Djarot, penggunaan APBD mulai rasional. Anggaran lebih transparan, jelas ke mana larinya. Bahkan Ahok bisa membangun berpuluh RPTRA, serta Simpang Susun Semanggi yang fenomenal, tanpa memakai uang rakyat dalam APBD.

Tapi karena itu, mereka yang hobi bancakan anggaran, tiba-tiba merasa tersumbat. Rakyat yang gembira-ria pun diancam; Yang milih Ahok dipersekusi, dibully, diintimidasi, takkan dishalatkan jika mati. Agama tertentu (halah, tertentu) menjadi alat efektif, murah-meriah, menciptakan neraka bagi pendukung Ahok, si minoritas cina itu.

Ingat TGUPP (Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan), yang dulu hanya menghabiskan Rp 4 milyar, itupun dari uang operasional Gubernur, kini memakan Rp 28 milyar dari APBD.

Dana hibah APBD, jaman Ahok-Jarot sekitar Rp 553 milyar, kini menjadi Rp 1,7 trilyun. Jaman Ahok ada dana subsidi daging (untuk rakyat) Rp 38 milyar, kini anggaran itu hilang, berganti anggaran Rp 40,2 milyar untuk HIMPAUDI, yang kasus serta uangnya kini tak jelas.

Yang paling dahsyat, anggaran untuk DPRD. Sehabis Ahok, anggaran DPRD DKI naik 10 kali, dari Rp 8,8 milyar menjadi Rp 107,7 milyar. Reses DPRD, semula Rp 34,96 miliar menjadi Rp 69,3 miliar. Pembahasan Pansus dan Lainnya, semasa Ahok Rp 2,29 miliar, kini Rp 29,25 miliar. 
Pembahasan Banggar dari Rp 4,23 miliar menjadi Rp 16,2 miliar. Bamus, sebelumnya Rp 3,64 miliar, era baru menjadi Rp 15,24 miliar. Pengelolaan website DPRD, jaman Ahok Rp 31 juta kini Rp 571 juta.

Belum pula anggaran baru yang jaman Ahok tak ada, kini diadakan seperti; Penunjang kehadiran rapat DPRD Rp 16,1 miliar. Pembuatan buku profil anggota dewan sebesar Rp 218 juta (data di atas dari BBC Indonesia berdasar apbd.jakarta.co.id).

Itu fakta, kenapa Ahok dibenci anggota DPRD, dan tentu para maling anggaran. Kinerja yang jelas dilibas nilai-nilai yang culas, di mana sebagian besar rakyat mudah dikipas-kipas.

Sehabis Ahok, terbitlah maling anggaran. Para koruptor bertempik-sorak. Rakyat yang diberi nasbung, cukup bahagia. Karena kelak jika mati, mendapatkan sorga.

Agama Tertentu dan Kelompok Tertentu.

Tertentu, adalah kata ajaib di Indonesia. Ia bisa menjadi kata ganti oknum. Ia bisa untuk mengaburkan masalah. 

Persis di sosmed, orang menyebut starb**** untuk starbukcs, kont** untuk kontol. Hampir mirip para akademisi (baik luar dan dalam negeri), yang malu-malu atau takut menyebut, siapa dipersekusi dan siapa mempersekusi paska 30 September 1965 dulu.

Tak ada yang berani menyebut sebagaimana faktanya. Siapa korban terbesar dalam tragedi nasional 1965? Anggota PKI, yang terlibat gerakan 30 September 1965? Atau kaum abangan, yang belum beragama isl** (baca; Islam), kaum nasionalis anggota PNI, kelompok Kejawen, atau pendukung Sukarno yang musuh Suharto?

Siapa yang melakukan pembantaian besar-besaran, setelah peristiwa 30 September 1965? Adakah yang menganalisis, bahwa kekuasaan politik penguasa Indonesia, saat itu, mulai menyeret agama untuk legitimasi dan indoktrinasi kekuasaan?

Transformasi ideologi pada Amien Rais menjelaskan hal itu. Bagaimana doktor ilmu politik (tentang Timur Tengah) itu belajar dari Ali Shariati cum suis, masuk ke ICMI, dan perlahan kemudian memakai sentimen agama, untuk menyingkirkan Megawati (sukarnois). Makin ke kanan, ia ke Petamburan, setelah sebelumnya ke Hambalang. Keduanya bukan bagian dari isu perjuangan, dan bahkan musuh ideologi Amien Rais. 

Sejak kapan agama dipakai sebagai alat legitimasi, dan intimidasi dalam praktik demokrasi? Mungkin sejak gagal menjadi pewaris ajaran mulia, karena perilaku mereka sendiri yang tidak mulia. Ketika mimpi dan nafsu kuasa tak terwujud, karena performance mereka sendiri, yang memang tak akseleratif, tak mampu meyakinkan khalayak. 

Di situ, majoritas menjadi senjata ampuh, juga bagi kelompok tertentu yang bisa memainkan. Bisa jadi oleh Amien Rais, PKS, Prabowo (sebagai pewaris mazhab soehartoisme), Rizieq Shihab, atau gabungan ke-empatnya, mungkin ditambah HTI pula. Bagaimana bisa berkomplot? Tak ada yang haram untuk yang dihalalkan. 

Karenanya jangan heran jika teriakan ganti presiden selalu diiring tekbir. Meski bisa jadi kelak ada taktik lain. Misal; Ganti Presiden, Haleluya! Ganti Presiden Om Swastiatu. Setidaknya untuk menutupi fakta, gerakan ini diprakarsai PKS. 

Mengapa PKS merasa penting dengan gerakan ganti presiden? Karena mereka menginginkan kekuasaan itu. Nyadar sebagai partai gurem, diambillah artikulator bernama Prabowo, sebagai soehartois, yang paling pas bagi mimpi bersama para korban Jokowi, secara geo-politik dan geo-ekonomi. Mereka yang selama ini dalam zona nyaman sepanjang Orba, kini runyam karena perubahan-perubahan mendasar dari Jokowi. 

Sentimen agama dianggap senjata ampuh. Murah-meriah. Selalu saja demikian. Ada kelompok tertentu dari agama tertentu, untuk isu-isu tertentu atau kekuasaan tertentu. Sudah barang tentu, tertentu beda dengan terkentu. 

Siapa yang terkentu dalam hal ini? Politik? Agama? Atau, kebodohan pihak terkentu?

Ngopi Masuk Neraka, Tidak Ngopi Masuk Sorga?

Orang Islam sebenarnya tak punya surga. Yang punya surga adalah orang Hindu dan Buddha.

Weits! Iya, orang Islam punyanya 'jannah'. Di dalam alquran, tak pernah saya dengar ada kata surga, kecuali ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Meski para alim ahli agama suka mengutip-ngutip kosakata Arab, kata sorga (dan neraka), lebih banyak diucap dalam tausiyahnya daripada jannah dan nar.

Saya baru ngerti ini, bukan setelah saya belajar Sastra Arab, sebagaimana Gus Dur dan Gus Mus. Namun karena berkenalan dengan perempuan baik bernama Nur Jannah. Saya tanya apa arti namanya? Ia bilang Cahaya Surga.

Dengan berbekal dua kata itu, saya merasa sudah ahli Bahasa Arab. Baiklah. Sekarang tentang surga itu sendiri. Konon untuk mencapainya, kini lebih mudah. Syarat pertama, juga tak susah-susah amat. Harus mati dulu. 

Setelahnya, kini bahkan asal tidak minum kopi tertentu (halah nyebut starbucks saja susah), kita tak bakal menghuni neraka. Mudah 'kan, daripada mengikuti kutbah para alim, yang bilang syarat masuk surga harus berbuat baik, beramal-ibadah sesuai syariat, dsb, dsb? Kini hanya cukup tidak minum kopi tertentu. Yang tidak suka minum kopi pasti bertempik-sorak suka-cita

Tapi, saya bingung juga, apa sih sebenarnya yang dimaksudkan oleh seruan minum kopi itu? Kalau yang dimaksud kedai kopi Starbucks, saya kira agak aneh juga. Karena kedai itu memang merk dagang dari Amerika. Tetapi di Indonesia, kedai bermerk itu dimiliki orang Indonesia, dan kopi yang dijual, majoritas juga kopi Indonesia, entah dari Papua maupun Gayo.

Jadi, sebetulnya nggak ada kaitan dengan soal pembelaan pada kopi lokal atau ekonomi lokal Indonesia. Meski harus diakui, sebagai pemegang merk bergengsi, owner Starbucks yang orang Amerika pasti lebih diuntungkan dengan model bisnis permakelaran ini.

Yang perlu dikritik, sebenarnya, lebih pada soal bagaimana negara punya kemampuan atau tidak, dalam melindungi petani kopi lokal. Saya kira menteri pertanian dan perdagangan kita, yang mesti dikritik, sebelum nantinya boleh juga mengritik Jokowi. Secangkir kopi di Starbucks harganya kini minimal Rp 65ribu, dengan sauprit kue. Berapa persen coba untuk petani kopi lokal kita, yang kopinya dijual di Starbukcs dengan harga neraka?

Tapi apakah Starbucks ancaman? Tidaklah. Yang ngomong omzet Starbucks naik terus, saya kira asbun. Apalagi kini banyak pengusaha kedai kopi lokal, telah banyak berbenah. Cafe kopi lokal, selalu jauh lebih ramai dibanding Starbucks. Pertumbuhan kedai kopi lokal, sangat drastis. Dan kualitas pelayanan kini makin bisa dibandingkan, juga soal rasa, dengan harga sangat kompetetif. Harga kopi luwak kita, juga bisa nggegirisi, mahal amir.

Yang masih memprihatinkan, kreatifitas barista Indonesia, yang masih kelas follower (tapi sudah sok-sokan), bukan creator yang otentik. Kreasi kudapannya, sama sekali tak tergarap. Starbucks dikenal sebagai kedai kopi, tapi jangan lupa tak sedikit yang ke sana karena variasi kudapannya. Cafe kopi Indonesia, sering tak jelas variant kudapannya dengan citarasa yang compatible dengan kopi. Asal makanan doang. 

Kalau saya nggak suka ke Starbucks, bukan karena ancaman surga dan neraka. Tapi harganya memang sangat neraka bagi kantong saya, juga soal rasanya. Dulu waktu masih secangkir Rp 45ribu, saya menikmatinya di Thamrin, deket bioskop Jakarta Theatre, nggak merasa lebih berharga. Karena menurut saya, rasa kopinya biasa. Itu soal selera. Selebihnya, jika boleh kagum, itu karena narasi-narasi yang dibangunnya.

Narasi life-style itulah yang kita tidak ahli, atau kadang nggak merasa perlu. Kita lebih suka main ancam, kalau nggak minum kopi lokal, neraka. Kalau minum di kedai kopi Starbucks masuk neraka! Pale lu peyang! Egp!

Tak sedikit yang minum di Starbucks karena gengsi, prestise, life-style, atau relationshipnya. Ada yang karena strategi bisnis. Mau dapetin paus kailnya juga mesti gede. Mongsok lobi bisnis di angkringan cekereme. Kegoblogan yang suka nyetarbak karena gengsi, sama dengan yang takut diancam-ancam neraka. Padahal, apa hubungannya? 

Di Gayo tak ada GAM, karena mereka kaya dengan hasil bumi, kopi dan jagung. Di sana tak ada Starbucks. Kedai kopi di Aceh dikuasai orang-orang Aceh, di samping pedagang Cina. Dari pagi hingga malam, minum kopi di Aceh seolah hukum wajib. Bahkan saya pernah ngobrol dengan beberapa dokter yang maniak kopi, di pinggir jalan sepanjang Aceh Darussallam. Kopi tarik Aceh sangat sedap, hingga saya suka ke Bungong Jeumpa di Yogya, lebih karena kangen kopinya itu. 

Kopi lokal, menguasai peredaran kopi di Nusantara ini, bahkan juga dunia, meski turun-naik. Pernah juara pertama, tapi sekarang merosot. Kalah dengan Brazil. Kenapa? Karena negara tidak hadir dalam soal pertanaman kopi. Yang hadir malah ustadz, yang tentu citarasa kopinya beda lagi. 

Boleh saja bersungut soal LGBT (alasan tidak nyetarbak). Tetapi, tolonglah petani kopi Indonesia, agar mereka punya daya saing dalam kualitas dan harga. Nggak ada hubungannya dengan neraka. Tapi ketidakmengertian pemerintah, juga kekurangpedulian bangsa pada produk dalam negeri, itu baru neraka sebenarnya bagi petani kopi kita. 

Kalian yang suka nongkrong di cafe kopi, dan berbincang tentang filosofi kehidupan sampai mabuk, sadarilah riwayat kopimu.