Jokowi dengan Perubahan-perubahannya

Sejak keputusan MK 21 Agustus 2014 lalu, dengan ditolaknya gugatan Prabowo-Hatta atas keputusan KPU 21 Juli, Jokowi adalah presiden terpilih Republik Indonesia.

Itu kenyataan politik, suka dan tidak suka, sekiranya kita menghargai keputusan mayoritas rakyat Indonesia. Itu harga demokrasi, di tengah klaim-klaim pribadi para pejuang revolusioner, dengan teriakan heroik menyeru revolusi kelas, namun tak pernah menginjak tanah. 

Jokowi, tentu saja akan berubah, karena situasi-situasi di sekitarnya. Ada protokoler, ada paspampres, dan ada Jusuf Kalla di sampingnya. Wakil Presiden tentunya hanya pembantu presiden, tetapi pagi-pagi kita sudah melihat karakter aseli Jusuf Kalla. Sama persis dengan elite politik kita, sering tidak bijak dalam memberikan pernyataan ke publik.

Tapi itu kenyataan politik yang harus diterima. Lima tahun ke depan, mungkin proses transisi akan lebih mulus, lepas sama sekali dari Orde Baru. Keinginan untuk merombak sistem dan kabinet, tentu masih menemu kendala. Tapi kita berharap, Jokowi tetaplah seorang keras kepala untuk apa yang diyakininya sebagai berpihak kepada rakyat.

Salute dan hormat untuk Jendral Muldoko, dan para serdadunya yang adaptif. Kehadiran Jokowi dengan gayanya, akan mengubah pola kerja protokoler ring 2 dan 3, dan itu lebih baik. Semua pihak, mesti bekerja untuk itu, agar rakyat bawah tidak disingkirkan. Mau kanan atau kiri, selama masih ada elite yang hanya berkhidmat pada kepentingan kelompok mereka, keduanya sama saja buruk.

Setidaknya, dengan Jokowi sebagai presiden, kaum ibu dan para orangtua bisa mengatakan: Semua orang berhak mencapai cita-citanya, sebagaimana kata Bung Karno, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Indonesia sudah terlalu lama dikangkangi para elite yang tak lebih dari 3% penduduk Indonesia tetapi menguasai perputaran 70% kekayaan negeri ini.

Setidaknya, menjelang abad 22 ini, setelah 16 tahun longsornya Soeharto, pengaruh 32 tahun Orde Baru perlahan bisa disingkirkan. Setidaknya, garis militer dan dinasti politik darah-biru, bisa dipotong oleh anak tukang kayu.

Kalau kita perlu membantu Jokowi, bukan dalam rangka mengimbangi sok seniornya Jusuf Kalla dan gerak-gerik parlemen, dan terutama kubu yang sampai hari ini menyatakan Jokowi tidak legitimated. Kita membantu dengan mengawasi Jokowi, apakah tetap berkhidmad pada Negara dan bangsa, atau tidak.

Apa yang dibutuhkan sekarang adalah rakyat yang berdaulat, kritis, berani, tetapi pintar dan proporsional. Tidak perlu pose sok gagah dan heroik. Rakyat bersendiri atau berkelompok bisa membuat parlemen sosmed. Rakyat bisa berhimpun dalam change.org untuk mendesakkan kepentingannya. UU produk presiden dan parlemen, bisa dimentahkan oleh satu orang, jika MK menganggap dalilnya terpenuhi.  Tak butuh lawyer, karena kepentingan rakyat itulah lawyer sejati.

Untuk kritis dan pintar, mesti proporsional. Tidak mudah diprovokasi media, terutama media online dan televisi milik ARB, Harry Tanoe, Surya Paloh, dan kelompok kepentingan lain. Cari kebenaran berita dengan perbandingan, bukan hanya satu media.

Kalau perlu baca 10 media, asal bukan yang satu type seperti intriknews, inilah.com, pkspiyungan, voaislam, dakwatuna, swaranews, tikusmerah, vivanews, dan yang sejenis itu, karena hasilnya tentu akan sama saja, jokowi-hater. Baca media dari tiga kelompok yang berbeda; pro Jokowi, pro Prabowo, dan di luar itu. Dengan begitu akan terjadi perbandingan memadai, mana yang hoax dan mana tukang fitnah.

Jokowi silakan berubah karena situasi-kondisi-toleransi (sikonler) protokoler, kita maklumi. Namun jika kebijakan-kebijakan politiknya berubah merugikan bangsa dan Negara, mengkhianati janjinya pada rakyat, wajib hukumnya mengkritisi. Dan itu bukan dosa. Dalam ajaran nabi dan para khalifah, kalau rujukannya ke Arab, mengingatkan pemimpin itu wajib.
Kita tidak sedang menunggu seorang satria piningit, superstar atau superhero, tetapi kita menginginkan seorang yang lebih meyakinkan untuk mengajak kita bekerja bersama-sama. Yang bekerja untuk tumbuh bersama-sama, karena kepentingan-kepentingan kita yang sama. Sudah terlalu lama rakyat hanya menjadi obyek dan sasaran tipu-daya elite. Rakyat diperdaya, bukan diberdayakan dalam berbagai bentuk kerja-kerja pemerintahan yang koruptif, kolusif, dan manipulatif.

Indonesia masih terbelit utang luar negeri. Banyak sumberdaya alam dikelola secara mafioso. Angka pengangguran tinggi, dan enterpreunership serta daya saing SDM masih rendah. Sementara elite politik kita masih mengidap post-power syndrome dan penyakit gerontolisme!

Semestinya kita menjadi bangsa yang waras dan proporsional, setelah hampir setengah abad, 32 + 16, perjalanan terus menukik.

Selamat bekerja, Mr. President!