Pilpres 2014: Pertaruhan Suara Rakyat Kedaulatan Rakyat

Pemilu 2014 adalah pemilu yang paling mengembirakan sekaligus menyedihkan. Mengembirakan karena antusiasme rakyat sangat luar biasa. Tapi senyampang itu, pemilu kali ini juga menyedihkan, apalagi berkait pilpres, karena dipenuhi dengan fitnah keji berkait SARA. Itu jelas sebuah kemunduran, meski bukan tanpa alasan, walau pun alasan itu sangat remeh, yakni karena nafsu atas kekuasaan.

Ketika KPU sudah menetapkan dua capres, semua sudah menempuh prosedur, dan sah memenuhi secara konstitusional, formal-prosedural, dan sesuai hukum yang diatur dalam undang-undang.

Namun kenyataannya, black-campaign yang memojokkan salah satu calon (Jokowi), berkait agama, suku, ras, terjadi begitu massif. Bahkan, di beberapa daerah (berdasar korespondensi dengan teman-teman di seluruh Nusantara, dan juga monitoring media) upaya black-campaign itu sampai pada insinuasi karakter, pembunuhan karakter, dengan fitnah-fitnah tak terperi.

Padahal jika kita mau adil, fitnah itu sangat menggelikan. Jokowi yang Islam, justru menjadi bulan-bulanan dan bahkan kubunya dituding sebagai PKI. Sementara pada kompetitornya, ibarat kata “semut di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tak tampak”.

Fakta-fakta terbolak-balik itu, di masyarakat yang bisa dengan mudah mengakses informasi, mungkin tak begitu mengkhawatirkan. Informasi dan dis-informasi bisa diundang serentak dan di-crosscheck.  Tapi menurut laporan teman-teman, di pelosok dan wilayah terpencil se Nusantara ini, pembunuhan karakter itu berlangsung massif.

Yang menonjol di sana, Jokowi itu non-muslim, Yahudi, merugikan Islam, dan komunis. Informasi ini sangat merata, tanpa mendapatkan counter. Apalagi hal tersebut kadang disertai dengan intimidasi melalui berbagai jalur formal.

Yang menarik, kenapa capres kompetitor Jokowi tidak mendapatkan perlakuan serupa? Benarkah dia Islam dan lebih Islam? Kalau seseorang yang di media mengaku tidak tertib dalam beribadah, dan sebagai lelaki meminta seorang perempuan menjadi imam shalat, apakah itu bukan cacat (ini kalau kita mau ribet ‘ngomongin’ agama capres)?

Pendukung Jokowi, misalnya, juga sering dikritik memperlakukan capresnya sebagai ‘nabi’. Tapi kenapa ketika di masjid Sunda Kelapa, Jakarta, ada kutbah Jumat yang menyamakan capres nomor satu dengan Rasulullah, tak diprotes beramai-ramai? Menurut istilah pelawak Wisben; timbul pertanyaan.

Islam Garis Keras. Dalam sebuah acara Pengajian Politik Indonesia (PPI) di Masjid Agung Al Azhar, Jakarta (23/2/14), Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab mengatakan bahwa Pemilu 2014 sudah di pelupuk mata. Maka sebaiknya umat Islam lebih fokus pada pemenangan Pemilu, agar bisa meraih kekuasaan. Habib Rizieq menganjurkan umat Islam merapatkan barisan dan berperan dalam Pemilu 2014. Jika umat tidak segera mengambil alih, maka pihak lainnya yang justru tidak ingin syariat Islam ditegakkan, yang berkuasa. PDIP-lah yang diintrodusir dalam hal ini.

“Rebut ini kekuasaan! Umat Islam wajib untuk berkuasa di Republik ini,” katanya berapi-api.

“Ini Pemilu sudah dekat, ini negeri harus kita direbut. Kekuasaan harus ada ditangan umat Islam. Maka itu saudara, jangan sia-siakan kesempatan! Besok, di dalam Pemilu, baik pemilihan calon legislatif maupun calon presiden yang akan datang, umat Islam hanya boleh pilih yang siap menangkan syariat Islam, saudara. Takbiir! Siap menangkan Islam? Siap menangkan Syariat?”

Apa hubungan kutbah Habib Rizieq ini? Seperti kita tahu, FPI akhirnya mendukung Prabowo sebagai presiden, sebagaimana kita tahu demikian pula PKS, PPP, PBB, dan tentunya jangan dilupakan faktor Amien Rais, yang menggoreng isyu lama ‘poros tengah’ dalam bentuk baru bersama PAN, PPP, PKS, PBB, dan pada pada akhirnya juga Golkar dan Demokrat, disamping ormas-ormas seperti FBR dan GRIB.

Kata kunci yang mesti dicermati dalam pidato Habib Rizieq adalah “rebut dulu baru ribut nanti”, dan bukan sebaliknya. Karena itu ia tak mau ribut di depan. Bahwa koalisi PPP, PAN, PKS, PBB tentu bukan tanpa masalah nantinya jika berkuasa, menurut Rizieq itu soal belakangan. Baru setelah berkuasa (Prabowo menang), bolehlah ribut kemudian.

Baru setelah ‘kerebut’, itu logika kalimatnya, barulah kita ribut soal bagi-bagi hadiah atau malah Prabowo disingkirkan (ingat modus Poros Tengah ketika Amien Rais menaikkan Gus Dur, dan kemudian menyingkirkannya).

Pada pilpres kali ini, skenario ‘poros tengah’ juga tak bisa ditutupi sebagai modus. Dalam realitas politiknya, hanya ada Prabowo yang (dalam elektabilitas survey) mampu menyaingi Jokowi. Sementara itu, perolehan angka suara ‘partai-partai Islam’, sama sekali sulit untuk menjadi kendaraan menuju kursi pilpres, kecuali memajang Prabowo. Sementara dengan memancangkan bendera “Perang Badar”, isyu-isyu yang dimainkan untuk menghantam Jokowi semuanya adalah soal SARA. Dari berbagai penjuru, capres Jokowi dihantam habis dengan isyu ini. Sampai soal teknik fotoshop pun berperanan penting dalam munculnya berbagai berita hoax Jokowi.

Prabowo dan Islam. Sementara sama sekali data mengenai Prabowo tidak muncul ke permukaan. Meski pada faktanya Prabowo dari ibu yang benar-benar Kristen, dan bahkan Hashim Djojohadikusumo memimpin organisasi sayap Kristen Gerindra. Itu semua, anehnya, dinafikan oleh pendukung Prabowo yang cenderung ke Islam garis keras dengan diakomodasinya FPI di sana.

Manifesto Perjuangan Gerindra, menunjukkan kebijaksanaan yang sama antara PKS dan FPI, yang dinilai intoleran dengan agama minoritas. Tapi mereka tutup mata mengenai hal itu.  “Saya bukan orang yang terlalu taat menjalankan ritual,” kata Prabowo pada Tempo Oktober 2013. Ia yang dulunya malas salat dan puasa, kini mulai terlihat sering salat berjamaah. Kabarnya kewajiban umat islam ini baru dijalankan kembali setelah berhasil merayu partai-partai Islam mengusung dirinya menjadi calon presiden.

Saksi lain yang mengetahui keseharian Prabowo, selama di militer juga, menyebut anak pemberontak PPRI (Pemerintah Revolusioner 1958) ini jarang menjalankan ibadah puasa di Bulan Ramadhan. “Saya tahu itu, tapi wajar aja, kan semua keluarganya Kristen. Cuma dia yang Islam,” kata salah seorang rekan sejawat di militer.

Selain itu, kehajian Prabowo bersama rombongan Soeharto kala itu, juga karena terpaksa. Ia masuk Islam setelah menikah dengan Titiek Soeharto. Setelah itu dia tak pernah lagi naik haji. Sebagai orang yang sangat mampu, dan punya kekayaan triliunan rupiah (capres terkaya), jika memang berniat dan tak punya pertentangan batin, pastinya dia terpanggil untuk pergi haji lagi. Paling tidak umrah.

Ihwal keyakinan Prabowo juga sempat ditanyakan Partai Keadilan Sejahtera, ketika Prabowo meminta Partai Dakwah itu untuk bergabung ke dalam koalisi. Anggota Majelis Syuro PKS, Refrizal, membenarkan pertanyaan soal agama ini. Refrizal menjelaskan jawaban Prabowo, tetapi meminta tak dikutip kepada Tempo.

Fakta lainnya seperti disampaikan Putra tokoh NU, KH Salahuddin Wahid, Irfan Asyari Sudirman, menulis di Twitter dan membuat heboh. Gus Ipang biasa disapa menuliskan bahwa ada capres yang berkunjung ke PBNU dan diminta jadi imam shalat. Tetapi capres itu meminta Yenny Wahid jadi imam shalat dengan alasan anak kiai. Gus Ipang mengutarakan di Twitter, berdasarkan mazhab Syafi‘i dan kesepakatan ulama, tidak ada imam shalat seorang wanita.

Tapi apakah hal itu pernah dipersoalkan kubu Jokowi, segencar orang menyalahkan cara wudhu, atau bahkan cara memakai kain ihram-nya saat umrah, di mana yang terakhir itu hasil editan photoshop? Sampai Fahrie Hamzah pun ketipu dan berkomentar ngawur soal foto editan itu?

Capres dan Antek Asing. Sementara itu soal isu antek asing, antek Yahudi, Zionis dan sebagainya, adalah ciri tudingan kelompok kalap yang tak bisa lagi mendapatkan dalil pembenaran. Dan itu juga menjadi aneh. Karena dari sisi track record, sebagai pejabat pemerintah, Jokowi terbukti tegas dari tekanan asing. Ia berani menolak Bank Dunia, dan tidak mau diatur oleh kedutaan AS dalam kebijakan publiknya, adalah bukti tak terbantah. Bahkan dengan ketegasannya itu, ia dihormati di mata internasional.

Sementara sebaliknya, kita bisa melihat pernyataan Hashim Djojohadikusumo soal Prabowo yang pro-Amerika yang beredar di media sosial. Video itu merupakan rekaman pidato Hashim di acara Usindo Washington Special Open Forum Luncheon, yang berlangsung di Washington DC pada 17 Juli 2013. Usindo akronim dari The United States–Indonesia Society, forum lobi kalangan pengusaha, yayasan, dan individu dalam mengembangkan hubungan Indonesia-Amerika Serikat, berkantor pusat di Washington DC, Amerika Serikat.

Dalam video tersebut, Hashim tampak berbicara dalam bahasa Inggris: "Bapak dan ibu sekalian, Prabowo Subianto lulus, mungkin hanya satu-satunya kandidat, mungkin juga Gita, yang lulus dari sekolah di Amerika. Oke, jadi Gita, yang juga akan mencalonkan diri menjadi presiden, Prabowo adalah kandidat lain yang lulus sekolah di Amerika. Jadi, Prabowo adalah seseorang yang sangat pro-Amerika, dia sekolah SMA di Amerika, sekolah sebelum SMA juga Amerika. Dia mengambil sekolah komando pasukan khusus di Fort Benning, Fort Bragg. Saya juga pro-Amerika. Sampai beberapa saat yang lalu, saya seorang investor di California, investor besar, bisnis minyak. Jadi, ya, Amerika Serikat akan menjadi partner yang mendapat perlakuan khusus di dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Partai Gerindra,…"

Inkonsistensi Pemimpin. Bagaimana kita melihat hal ini? Mengapa dulu alasan Prabowo mendirikan Partai Gerindra adalah untuk kritik total pada pemerintahan SBY, tetapi akhirnya ia selalu mengatakan mendukung kebijakan, dan akan melanjutkan konsep pembangunan SBY? Bagaimana kita melihat seorang pemimpin jika pandangan-pandangan politiknya inkonsisten seperti ini?

Akan sangat berbahaya, karena oportunisme dan pragmatism sebagai garis kebijaksanaan politik akan menyeret berbagai persoalan serius ke depannya. Termasuk bagaimana nanti, misalnya Prabowo menang, akan berhadapan dengan tarik-menarik kepentingan, seperti diisyaratkan oleh Habib Rizieq.

Mengapa perlu muncul kekhawatiran semacam ini? Alasan paling logis mendukung Jokowi, karena kalau hanya Prabowo versus Jokowi, jelas menang Jokowi. Dari track record dan karakterisasi, Jokowi ‘seng ada lawan’. Tapi NKRI akan berada dalam ancaman, jika niatan Habieb Riziq (atau juga Amien Rais) jadi kenyataan, melalui kuda troya Prabowo.

Adalah Amien Rais yang membuat jelas yang dirasakan oleh garis keras itu: Ia secara eksplisit menempatkan Prabowo – Jokowi dalam konteks perang Badar, perang suci Nabi Muhammad melawan kaum Quraisy kafir, dan menyerang ke Madinah untuk menghancurkan umat Islam yang masih kecil. Ini bukan slip of the tongue Amien Rais, tetapi memang itulah bagaimana mereka melihat pemilihan presiden kali ini.

Mereka melihat Prabowo sebagai panglima dalam perang melawan kafir. Entah Prabowo sendiri menghendakinya atau tidak. Ada sekelompok ulama dan masjid-masjid di mana dikhotbahkan bahwa coblos Jokowi adalah haram. Mengapa sampai sedemikian?

Kalau Prabowo nanti menjadi presiden, karena dukungan pihak-pihak garis keras itu: Bukankah akan tiba pay-back-time? Bukankah akan tiba saatnya di mana ia harus bayar kembali hutang itu? Bukankah rangkulan itu berarti bahwa Prabowo sudah tersandera oleh kelompok-kelompok garis keras itu?

Sesudah Manifesto Perjuangan Gerindra diprotes Dr. Andreas Yewangoe, Ketua PGI, Hashim, yang seorang new born Christian mengaku, bahwa kalimat itu memang keliru. Bahwa Prabowo 2009 sudah mengatakan harus diperbaiki, dan sekarang sudah dihilangkan. Namun fakta sampai akhir Juni 2014 lalu, kalimat itu tetap ada di Manifesto itu di website resmi Gerindra.

Garis pemikiran Prabowo terasa begitu eklektik. Apa yang bermanfaat untuk mendapat dukungan ia ambil begitu saja. Sementara kita tahu, karier kemiliterannya kandas dalam surat DKP (Dewan Kehormatan Perwira), yang tentu mempunyai pertimbangan-pertimbangan khusus. Berbagai tudingan pelanggaran hukum dan HAM, memang belum mendapat keputusan hukum, namun berbagai rekomendasi Komnas HAM sudah berusia 17 tahun dan belum ditindaklanjuti oleh pemerintahan SBY.

Keutuhan NKRI. Mempertahankan keutuhan NKRI terasa jauh lebih penting, daripada mengembangkan oportunisme Prabowo. Bahwa tak ada capres sempurna, memang. Di kubu Jokowi juga ada AM Hendropriyono, Wiranto, dan mungkin Sutiyoso yang bermasalah. Tetapi, dibanding Prabowo (capres itu sendiri yang terkena masalah), Jokowi lebih bisa diharap menyelesaikan sengkarut masalah warisan pemerintahan Orba. Demikian juga pada kasus-kasus permafiaan di Indonesia, dan kasus-kasus korupsi yang meruyak ke seluruh sendi birokrasi pemerintahan.

Pandangan Jokowi sama persis dengan pandangan rakyat kecil mayoritas. Apa sih yang kurang di Indonesia? Orang pinter ada, UU dan aturan pemerintah ada. Tetapi kenapa masalah KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) tidak selesai-selesai, dan bahkan makin akut? Karena tidak ada niatan untuk mengubah semua itu. Karena banyaknya mafia dan pelaku ekonomi rente di negeri ini. Dan tak ada pemimpin yang mau, serta berani, membebaskan dari jeratan semuanya itu.

Figur Jokowi menghadirkan wajah kekuasaan dan pemerintahan yang sama sekali berbeda dibanding sebelumnya. Untuk pertamakalinya, sejak Bung Karno dulu, kekuasaan yang selalu berjarak jauh kini justru terasa akrab. Langsung menyapa dan menyentuh masyarakat. Ia sudah melakukannya di Solo, lalu di Jakarta, lewat gaya blusukan yang menjadi trade marknya dan kemampuannya mendengarkan.

Dalam kampanye Pilpres, gagasan itu berulang kali digarisbawahi. Demokrasi bagi Jokowi, seperti ditandaskan sejak debat pertama Capres, adalah “mendengar suara rakyat dan melaksanakannya”. Tema ini diulangi dalam debat terakhir, maupun saat ia membacakan "Manifesto Jokowi-JK" di hadapan puluhan ribu pendukung yang memadati stadion Gelora Bung Karno saat Konser Salam 2 Jari; “Kami berdemokrasi untuk mendengar. Kami datang untuk ikut menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah. Kami hadir untuk ikut memberi rasa damai, bukan jadi pemicu konflik.”

Prinsip sederhana itu, “berdemokrasi untuk mendengar”, rupanya bergema kuat dalam kesadaran public, dan mampu mengundang simpati. Setelah sekian lama “rakyat” hanya jadi pembicaraan lima tahunan, wajah kekuasaan terasa dingin dan berjarak, hanya digenggam segelintir elite, figur Jokowi menyodorkan alternatif segar.

Demokrasi yang ditawarkan adalah “demokrasi partisipatoris”. Seluruh komponen masyarakat ikut serta menentukan masa depan. Dan itu prinsip kedaulatan rakyat yang mesti digenggam oleh Negara demokrasi yang berpaham republik ini. Kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.

Kini saatnya, elitisme kita kritik dan sudahi. Oligarki partai mesti diwaspadai, agar kekuasaan bisa dikontrol lebih baik lagi. Rakyat yang berdaulat itu kuncinya. Para elite dari berbagai kelompok masyarakat dan agama, tak bisa lagi menjadi judgment, karena mereka sendiri sebagai elite juga mempunyai kepentingan tersembunyi.

Itu sebabnya, demokrasi kali ini menggairahkan, karena kedaulatan rakyat akan kita ujikan, untuk menyudahi absolutisme kaum elite, yang korup dan manipulatif.

Tinggal pilihan kita, mau melawan atau tunduk. Ini pertaruhan rakyat versus yang ingin mempertahankan kekuasaan usang.