Tuan dan Puan Politikus, sebenarnya capek melihat cara
sampeyan semua berpolitik. Cara sampeyan berkoalisi atau apapun istilahnya,
bekerjasama kek, semua menunjukkan seolah Indonesia itu milik kalian, para yang
menyebut elite bangsa, padahal sesungguhnya kalian hanya para komprador partai
politik, yang suka mengatasnamakan rakyat dan menggelapkan suara rakyat.
KPU sudah membohongi rakyat dengan sistem pemilu yang tidak sehat dan tidak terkontrol (terawasi tapi tak ada hukum yang bisa ditegakkan). Money politic, disalahkan pada kualitas rakyat yang buta politik. Kenapa rakyat buta politik? Jangan pura-pura, kalian sendirilah, tuan dan puan politikus, yang menyebabkan dan memanfaatkannya.
Jangan lupa, ini saya ambil dari informasi dan data resmi KPU, bahwa suara yang tidak sah, dikatakan mencapai titik terendah, yakni 24% dari 185 juta surat suara. Tetapi fakta situs KPU memuat beragam versi angka jumlah pemilih dalam DPT untuk Pemilu Legislatif 2014. Salah satu versi yang kerap dirujuk, jumlah pemilih mencapai 185.826.024 orang, sementara dua keputusan KPU tentang hasil rekapitulasi suara Pemilu Legislatif 2014, menyebutkan total suara sah adalah 124.972.491 suara. Dari data konversi jumlah pemilih berdasarkan klaim partisipasi dan total suara sah ini, terdapat selisih 14.601.436 suara yang tak masuk dalam perhitungan suara sah nasional. Artinya, andai suara yang tak terakumulasi sebagai suara sah ini adalah "kesengajaan" alias bentuk lain dari "golput", maka total angka pemilih tak menggunakan hak pilih atau setidaknya hak pilih yang tak terkonversi menjadi suara sah dalam pemilu legislatif mencapai 31,89 persen.
Jika kita mau jujur menghitung perolehan suara murni parpol (dengan angka pembagi 185 juta DPT, bukan dibagi oleh suara sah yang 124 juta suara), maka perolehan parpo itu sungguh sangat kecil.
Angka murni perolehan mereka, (1) Nasdem 6.72%, atau 8.505.242.26 suara, itu jika perolehan suara dibagi suara sah. Kalau persentase murni, maka suara perolehan dibagi total kartu suara terpakai, perolehan mereka sejatinya hanya 4.57%. Demikian juga (2) PKB) hanya 6.15%, bukan 9.04%. (3) PKS) 4.62%, bukan 6.79%. (4) PDIP 12,9% bukan 18.95%. (5) Golkar 10,04% bukan 14.75%. (6) Gerindra 8.04%, bukan 11.81%. (7) Demokrat 6.94%, bukan 10.19%. (8) PAN 5.16% bukan 7.59%. (9) PPP 4.44% bukan 6.53%. (10) Hanura, 3.58% bukan 5.26%. (11) PBB 0.99% bukan 1.46%. (12) PKPI, 0.61% bukan 0.91%.
Itu semua menunjukkan betapa kecilnya tingkat kepercayaan rakyat pada parpol dan politikusnya. Dibandingkan suara tidak sah atau Golput, yang mencapai 31%, maka perolehan juara Pemilu 2014, PDIP, yang hanya 12.9%, adalah sangat kecil sekali. Bahkan, ketika terjadi koalisi GERINDRA + PAN + PKS + PPP untuk mengusung Prabowo hanya 22.26%, dan gabungan PDIP + NASDEM + PKB + HANURA mengusung Jokowi, hanya 27.2%. Semuanya tak ada yang mengalahkan suara tidak sah yang mencapai 31%. Apalagi misalnya GOLKAR dan DEMOKRAT bergabung, cuma 16.98%. Ini fakta dan bukan hoax.
Dengan tingkat kepercayaan yang kecil, elite politik tidak membaca pesan rakyat itu. Rakyat malah dibodoh-bodohkan (bahkan oleh sesama rakyat yang sok pinter). Padahal salah siapa? Sistem dan mekanisme kan kalian yang menentukan? UU Pemilu dan aturannya, sampeyan juga yang membuatnya. Kok rakyat disalahkan.
Ketika rakyat memberikan sinyal ketidakpercayaannya, kalian marah-marah, tetapi dengan merem kalian pakai sebagai tiket untuk kerjasama jungkirbalik dengan mengaku kesamaan platform, chemistry, dan taik kucing.
Itu pertanda kalian kelas politikus ecek-ecek, termasuk pengamat politik dan kelompok kepentingan, yang tiba-tiba mendesakkan agenda masing-masing. Mengusulkan cawapresnya ini, kalau tidak ini maka kami ngamuk, ngambek. Lha pemilu dengan mengambil suara rakyat untuk apa? Mbok para ulama, habib, dangduter, lsm, pengamat politik, itu bikin partai sendiri-sendiri dan ikut pemilu, jangan jadi pencuri di tikungan dengan agenda masing-masing.Tugas kalian, hei para yang mengaku elite ormas (bukan parpol), awasi saja pemerintahan ini jika jalannya nggak bener. Jangan merasa paling bener dan pinter.
Belum lagi perilaku pengamat yang melakukan simulasi-simulai politik, mestinya capres ini cawapresnya ini, itu, dan sebagainya. Emangnya kalian siapa?
Seolah-olah negara dan bangsa ini hanya tergantung pada orang-orang tertentu para elite itu, dan mengabaikan pesan rakyat per-lima tahun sekali yang sudah diberikan dengan sangat kecilnya. Bangunlah sistem dan mekanismenya, jangan jadul sejadul-jadulnya manusia bar-bar, yang hanya mengandalkan satria piningit dan satria bergitar.
Akibatnya, di bawah, yang muncul adalah fanatisme murahan. Rakyat di bawah gontok-gontokan, debat kusir, ikut main fitnah, nyebar hoax, fitnah, seolah-olah mereka sedang membela Tuhan. Di dunia fesbuk dan twitter, juga blog dan media online, kita lihat, bagaimana bangsa Indonesia ini jadi sama bar-barnya dengan para politikus yang telah kehilangan kemuliaan dan amanahnya. Emangnya kalau dengan Prabowo Indonesia akan bangkit? Emangnya kalau dengan Jokowi Indonesia akan hebat? Selama tuan dan puan politikus tak pernah bisa membangun sistem demokrasi yang sehat, dan hanya tergantung pada personalitas orang, kita akan mengulang-ulang kesalahan yang sama. Artinya, para elite politik kita terlihat lebih guoblog dibanding keledai. Begitu tuan dan puan politikus busuk dan para followersnya.
KPU sudah membohongi rakyat dengan sistem pemilu yang tidak sehat dan tidak terkontrol (terawasi tapi tak ada hukum yang bisa ditegakkan). Money politic, disalahkan pada kualitas rakyat yang buta politik. Kenapa rakyat buta politik? Jangan pura-pura, kalian sendirilah, tuan dan puan politikus, yang menyebabkan dan memanfaatkannya.
Jangan lupa, ini saya ambil dari informasi dan data resmi KPU, bahwa suara yang tidak sah, dikatakan mencapai titik terendah, yakni 24% dari 185 juta surat suara. Tetapi fakta situs KPU memuat beragam versi angka jumlah pemilih dalam DPT untuk Pemilu Legislatif 2014. Salah satu versi yang kerap dirujuk, jumlah pemilih mencapai 185.826.024 orang, sementara dua keputusan KPU tentang hasil rekapitulasi suara Pemilu Legislatif 2014, menyebutkan total suara sah adalah 124.972.491 suara. Dari data konversi jumlah pemilih berdasarkan klaim partisipasi dan total suara sah ini, terdapat selisih 14.601.436 suara yang tak masuk dalam perhitungan suara sah nasional. Artinya, andai suara yang tak terakumulasi sebagai suara sah ini adalah "kesengajaan" alias bentuk lain dari "golput", maka total angka pemilih tak menggunakan hak pilih atau setidaknya hak pilih yang tak terkonversi menjadi suara sah dalam pemilu legislatif mencapai 31,89 persen.
Jika kita mau jujur menghitung perolehan suara murni parpol (dengan angka pembagi 185 juta DPT, bukan dibagi oleh suara sah yang 124 juta suara), maka perolehan parpo itu sungguh sangat kecil.
Angka murni perolehan mereka, (1) Nasdem 6.72%, atau 8.505.242.26 suara, itu jika perolehan suara dibagi suara sah. Kalau persentase murni, maka suara perolehan dibagi total kartu suara terpakai, perolehan mereka sejatinya hanya 4.57%. Demikian juga (2) PKB) hanya 6.15%, bukan 9.04%. (3) PKS) 4.62%, bukan 6.79%. (4) PDIP 12,9% bukan 18.95%. (5) Golkar 10,04% bukan 14.75%. (6) Gerindra 8.04%, bukan 11.81%. (7) Demokrat 6.94%, bukan 10.19%. (8) PAN 5.16% bukan 7.59%. (9) PPP 4.44% bukan 6.53%. (10) Hanura, 3.58% bukan 5.26%. (11) PBB 0.99% bukan 1.46%. (12) PKPI, 0.61% bukan 0.91%.
Itu semua menunjukkan betapa kecilnya tingkat kepercayaan rakyat pada parpol dan politikusnya. Dibandingkan suara tidak sah atau Golput, yang mencapai 31%, maka perolehan juara Pemilu 2014, PDIP, yang hanya 12.9%, adalah sangat kecil sekali. Bahkan, ketika terjadi koalisi GERINDRA + PAN + PKS + PPP untuk mengusung Prabowo hanya 22.26%, dan gabungan PDIP + NASDEM + PKB + HANURA mengusung Jokowi, hanya 27.2%. Semuanya tak ada yang mengalahkan suara tidak sah yang mencapai 31%. Apalagi misalnya GOLKAR dan DEMOKRAT bergabung, cuma 16.98%. Ini fakta dan bukan hoax.
Dengan tingkat kepercayaan yang kecil, elite politik tidak membaca pesan rakyat itu. Rakyat malah dibodoh-bodohkan (bahkan oleh sesama rakyat yang sok pinter). Padahal salah siapa? Sistem dan mekanisme kan kalian yang menentukan? UU Pemilu dan aturannya, sampeyan juga yang membuatnya. Kok rakyat disalahkan.
Ketika rakyat memberikan sinyal ketidakpercayaannya, kalian marah-marah, tetapi dengan merem kalian pakai sebagai tiket untuk kerjasama jungkirbalik dengan mengaku kesamaan platform, chemistry, dan taik kucing.
Itu pertanda kalian kelas politikus ecek-ecek, termasuk pengamat politik dan kelompok kepentingan, yang tiba-tiba mendesakkan agenda masing-masing. Mengusulkan cawapresnya ini, kalau tidak ini maka kami ngamuk, ngambek. Lha pemilu dengan mengambil suara rakyat untuk apa? Mbok para ulama, habib, dangduter, lsm, pengamat politik, itu bikin partai sendiri-sendiri dan ikut pemilu, jangan jadi pencuri di tikungan dengan agenda masing-masing.Tugas kalian, hei para yang mengaku elite ormas (bukan parpol), awasi saja pemerintahan ini jika jalannya nggak bener. Jangan merasa paling bener dan pinter.
Belum lagi perilaku pengamat yang melakukan simulasi-simulai politik, mestinya capres ini cawapresnya ini, itu, dan sebagainya. Emangnya kalian siapa?
Seolah-olah negara dan bangsa ini hanya tergantung pada orang-orang tertentu para elite itu, dan mengabaikan pesan rakyat per-lima tahun sekali yang sudah diberikan dengan sangat kecilnya. Bangunlah sistem dan mekanismenya, jangan jadul sejadul-jadulnya manusia bar-bar, yang hanya mengandalkan satria piningit dan satria bergitar.
Akibatnya, di bawah, yang muncul adalah fanatisme murahan. Rakyat di bawah gontok-gontokan, debat kusir, ikut main fitnah, nyebar hoax, fitnah, seolah-olah mereka sedang membela Tuhan. Di dunia fesbuk dan twitter, juga blog dan media online, kita lihat, bagaimana bangsa Indonesia ini jadi sama bar-barnya dengan para politikus yang telah kehilangan kemuliaan dan amanahnya. Emangnya kalau dengan Prabowo Indonesia akan bangkit? Emangnya kalau dengan Jokowi Indonesia akan hebat? Selama tuan dan puan politikus tak pernah bisa membangun sistem demokrasi yang sehat, dan hanya tergantung pada personalitas orang, kita akan mengulang-ulang kesalahan yang sama. Artinya, para elite politik kita terlihat lebih guoblog dibanding keledai. Begitu tuan dan puan politikus busuk dan para followersnya.
Sampeyan semua tidak
peka, tapi pekak telinga, sehingga tak bisa membaca pesan rakyat dengan
perolehan angka-angka itu. Kalau kalian pusing berkoalisi sampai injury time,
karena kalian kelimpungan mengatasi ketidakpercayaan rakyat itu. Sehingga
seperti SBY dan ARB jadi kelimpungan dan bernasib tragis (meski dengan gaya
bahasa berbeda, yang satu terlihat santun dan pinter, yang satunya kelihatan
culun bin naïf).
Kalau kalian
mengatakan semuanya itu demi kepentingan bangsa dan Negara yang lebih besar,
artinya sejak kalian ikut Pemilu sudah harus siapkan semuanya. Tapi menetapkan
cawapres saja kalian kelimpungan. Menetapkan cawapres, yang itu hak prerogative
capres saja, kalian tidak mampu. Pentingkah cawapres? Tidak. Dia hanya pembantu
dari pemimpin yang dipilih rakyat. Aneh tentu logikanya, jika kita memilih
presiden karena pertimbangan wakil presidennya. Tapi lihat, soal cawapres jadi
tawar-menawar power sharing politik. Itu menunjukkan bahwa kalian semua persis
pedagang sapi, apapun alasan yang kalian pakai untuk menjawab tudingan ini.
Rakyat akan memilih
presidennya kelak karena pertimbangan kesukaannya pada calon presiden. Itu
saja. Dan capres, siapapun, yang mendapat angka lebih tinggi dari capres
lainnya, dialah yang menang dan terpilih. Siapa yang ngamuk ketika kalah, itu
menunjukkan seberapa tidak bermutunya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar